BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi

disegala bidang harus diikuti dengan persiapan sumber daya manusia yang handal. Hal itu membawa dampak yang luas. Kemajuan tersebut tentunya membutuhkan kesiapsediaan semua pihak temasuk Perguruan Tinggi sebagai wadah pendidikan tertinggi dalam suatu jenjang pendidikan formal. Berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan benarbenar berkualitas, terampil dan siap menghadapi persaingan dunia kerja. Guna memenuhi tuntutan kerja dibutuhkan lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk lulus dari program pendidikannya

namun

harus

mampu

mengembangkan

dan

menerapkan

keahliannya yang diperolehnya selama di bangku kuliah, untuk itu mahasiswa diwajibkan mengikuti Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Dalam melaksanakan PKLM ini, mahasiswa membutuhkan sebuah wadah atau tempat untuk mengaplikasikan teori perkuliahannya tersebut. Bahasan yang diambil tentu saja yang berkaitan dengan perpajakan. Pada saat ini sektor pajak di Indonesia memegang peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan meningkatnya

Universitas Sumatera Utara

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pendapatan dari sektor pajak inilah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah dan pelaksanaan pembangunan baik di daerah maupun dipusat. Dalam dunia instansi, khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sibolga, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Teknologi informasi sangat dibutuhkan dengan sebuah sistem yang bisa mengendalikan dan mengelola pajak sehingga setiap reaksi yang terjadi bisa menghasilkan informasi yang akurat dan saling berkaitan. Untuk itu perlu disiapkan sumber daya manusia yang memahami dan mengerti tentang teknologi informasi dan bisa mengendalikan sistem informasi dalam instansi tersebut. Sistem otonomi daerah yang berlaku saat ini menuntut pemerintah untuk lebih aktif ikut serta dalam pembangunan khususnya pembangunan daerah itu sendiri, sebab daerah otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembangunan daerah ini diperlukan pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah itu sendiri. Salah satu penerimaan daerah adalah Sektor Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 sebagai Pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah memiliki kontribusi yang besar bagi setiap daerah di Indonesia. Salah satu Pajak Daerah yang kontribusinya besar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak


Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran dan belanja daerah, Pajak Restoran sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsihnya bagi kelangsungan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan Pajak Restoran tersebut, pemerintah daerah tentunya tengah menghadapi permasalahan-permasalahan diantaranya dalam hal pemungutan. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak Restoran ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat teratasi tentunya penerimaan daerah meningkat sehingga pembangunan di daerah dapat terbiayai. Melalui pelaksanaan PKLM ini, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan atas Pajak Restoran.

Berdasarkan

hal

tersebut,

maka

penulis

memilih

judul

:

“Memaksimalkan Penerimaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Sibolga.” Selain itu Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.


B.

Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) pada

Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program Diploma III Aministrasi Perpajakan tentunya memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut : 1.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah : a. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran. b. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan utang Pajak Restoran. c. Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya. d. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh dalam meningkatkan penerimaan pajak Restoran.

2.

Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah : a.

Bagi Mahasiswa 1. Secara akademis, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang ilmu perpajakan khususnya pajak Restoran di Kota Sibolga.


2. Guna mendorong mahasiswa untuk belajar mengetahui situasi dunia kerja yang sebenarnya dan menjadikan mahasiswa sebagai tenaga ahli yang siap pakai. 3. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari ke suatu permasalahan yang timbul selama PKLM. 4. Menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kedisiplinan. b.

Bagi Instansi 1. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga dengan lembaga pendidikan khususnya Program Diploma III Administrasi Perpajakan. 2. Hasil dari proposal ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga, sebagai masukan dalam memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Untuk menambah ide dan gagasan guna memperbaiki sistem kerja yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

b.

Bagi Universitas 1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Universitas Sumatera Utara dengan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.


2. Untuk penyempurnaan kurikulum sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan. 3. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang telah disampaikan selama perkuliahan. 4. Mempromosikan SDM yang terdapat di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Diploma III Administrasi Perpajakan. C. Uraian Teoritis 1.

Definisi dan Unsur Pajak a.

Pengertian Pajak secara umum Secara umum Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2008 : 504). Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran kepada rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Suandy, 2008: 9). b. Fungsi Pajak Fungsi pajak terdiri dari dua yaitu : 1.

Fungsi Budgetair/finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.


2. Fungsi Regulerend/mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. c.

Jenis Pajak

Pajak

yang dipungut

pemerintah dari rakyat

memiliki jenis yang

pembagiannya dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu : 1.

Menurut Sifatnya a.

Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b.

Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik

berupa

benda,

mengakibatkan

keadaan,

timbulnya

perbuatan,

kewajiban

atau

membayar

peristiwa

yang

pajak,

tanpa

memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2.

Menurut Golongannya a.

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).


b.

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.

Menurut Lembaga Pemungutnya a.

Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, dan PBB.

b.

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan lain-lain.

d.

Pengertian Pajak Restoran Restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain yang mencakup juga, rumah makan/kedai nasi, cafe, kedai kopi, dan sejenisnya. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan oleh ketentuan hukum yang jelas dan tepat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum Pajak Restoran pada kota Sibolga tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28


tahun 2009 dimana Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 2 Tahun 1998 tentang pajak Hotel dan Restoran menyebutkan bahwa pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran oleh hotel dan restoran. D.

Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini dilakukan pada Kantor Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Penulis membatasi ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan pajak daerah khususnya Pajak Restoran antara lain : 1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga . 2. Untuk mengetahui data tentang pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang berasal dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga. 3. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

E.

Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi

sesuai dengan metode yang digunakan, maka tahapannya adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan


Dalam tahap ini, penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut PKLM ini, mulai dari penentuan judul tempat praktik kerja lapangan mandiri, mencari dan mengumpulkan bahan untuk membuat proposal dan melakukan konsultasi dengan pihak dosen yang bersangkutan. 2. Studi Literatur Dalam tahap ini, penulis mengumpulkan data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui sumber bacaan seperti : buku perpajakan, Undang-undang perpajakan, artikel ilmiah maupun literatur yang berhubungan dengan PKLM. 3. Observasi Lapangan Dalam tahap ini, penulis melakukan peninjauan/pengamatan secara langsung di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga untuk mengetahui sistem kerja yang berlaku. 4. Pengumpulan Data Dalam tahap ini, penulis data mengumpulkan data melalui dua cara yaitu data primer dan sekunder yang bertujuan untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan penyusunan laporan PKLM. 5. Analisa dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa

dan

mengevaluasi

data

atau

keterangan

mengenai

Pemaksimalan Penerimaan Pajak Restoran.


F.

Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut : 1. Daftar Wawancara (Interview Guide) Pada tahap ini penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada para pegawai yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau bertanya langsung kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan data primer dan informasi tentang Optimalisasi penerimaan dan peningkatan pajak restoran. 2. Daftar Observasi (Observation Guide) Pada metode ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan serta mencatat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 3. Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Studi dokumentasi dengan mempelajari buku dan/atau literatur, hasil-hasil penelitian, meminta dokumen atau data-data pendukungyang berhubungan dengan PKLM dari Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah. G.

Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam pembahasan penulisan laporan ini penulis menyajikan pembahasan

laporan ini ke dalam 5 bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah :


BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi pemikiran dalam pemilihan judul. Bab ini berisikan Latar Belakang PKLM, Tujuan dan Manfaat PKLM, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup PKLM, Metode PKLM, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Laporan PKLM.

BAB II

: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai lokasi PKLM, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran mengenai pegawai Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.

BAB III

: GAMBARAN DATA PENERAPAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN Dalam bab ini penulis menjelaskan data yang berkaitan dengan penerimaan pajak restoran yang ada di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.

BAB IV

: ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan membandingkan penerapan teori yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu,


mengenai memaksimalkan penerimaan pajak restoran pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga. BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran yang kiranya dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi

Recommend Documents