BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
Globalisasi telah menjalar dan berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Globalisasi juga memberikan dampak yang sangat besar dalam lingkup kehidupan masyarakat khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu pemerintah melaksanakan sebuah program dengan tujuan menghasilkan manusia yang mampu berperan sebagai tenaga yang terampil, kritis dan siap untuk bersaing di dunia kerja dalam berbagai sektor pembangunan.
Kemajuan tersebut membutuhkan kesiapan matang oleh pihak Perguruan Tinggi sebagai wadah pendidikan tertinggi dalam suatu jenjang pendidikan formal yang ikut berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Guna memenuhi tuntutan dunia kerja dibutuhkan mahasiswa yang berkualitas yang tidak hanya lulus dari program pendidikannya tetapi juga mampu mengembangkan
ilmu
yang
didapatnya
dari
dunia
pendidikan.
Untuk
mengaktualisasikan seluruh sistem tersebut sebelum terjun langsung dengan keadaan yang sebenarnya ditengah-tengah masyarakat perlu diadakan pengarahan lingkungan kerja secara nyata terhadap mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM ).
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, maka mahasiswa memerlukan sebuah wadah atau tempat untuk mengaplikasikan teori perkualiahannya yang berhubungan dengan jurusan yang diambilnya yaitu dalam bidang perpajakan.
Seperti diketahui bahwa Keuangan Negara adalah merupakan segala hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai, baik berupa barang maupun jasa. Hak Negara, misalnya memungut pajak dan memungut bea cukai. Kewajiban Negara, misalnya memelihara keuangan, membayar utang negara dan membayar gaji pegawai negeri. Untuk memenuhi kewajiban ini, negara memerlukan sumber-sumber penerimaan penghasilan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum negara. Tanpa adanya sumber-sumber penerimaan penghasilan maka negara juga tidak mampu menjalankan segala haknya. Salah satu sumber penghasilan negara berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 244//PMK.03/2008 tentang Jasa Penyelenggara Kegiatan atau Event Organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggara pameran, konvensi, pergelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konfensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
Adapun cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak antara lain dengan menyempurnakan sistem perpajakan, mengintensifkan penerimaan pemungutan pajak dan menciptakan aparatur perpajakan yang bersih dan berwibawa. Penyempurnaan sistem perpajakan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
yaitu
dengan
mengadakan
pembaharuan
di
bidang
perpajakan.
Pembaharuan dibidang perpajakan tersebut dikenal dengan sebutan Tax Reform (Reformasi Perpajakan).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UndangUndang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Pajak Penghasilan). Bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan (PPh) adalah berdasarkan sistem withholding tax system. Withholding tax system yaitu suatu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pada pihak lain. Dengan sistem ini, pihak yang melakukan transaksi ekonomi wajib menghitung pajak dan melakukan pengenaan atau pemungutan. Sehingga setelah dilakukan penghitungan besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atau badan usaha tetap, maka akan dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Negara dan dipotong langsung oleh badan pemerintah.
Dengan memperhatikan hal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang : “Mekanisme Pengenaan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penyelenggara Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kota Medan”.
B. Tujuan dan Manfaat PKLM
Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
1. Tujuan PKLM Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah sebagai berikut : 1.1 Untuk lebih mengetahui mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penyelenggara Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Medan 1.2 Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Dinas pendidikan Kota Medan dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penyelenggara Kegiatan.
2. Manfaat PKLM Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKLM) yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
2.1 Bagi Mahasiswa a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Perpajakan, khususnya tentang mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penyelenggara kegiatan. b. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam permasalahan yang timbul pada saat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). c. Agar menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya menjadi mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja yang semakin hari semakin sulit karena telah dibekali dengan keterampilan-keterampilan, pengalamanpengalaman dunia kerja dalam proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri tersebut. d. Agar dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa. Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKLM) mahasiswa dapat menuangkan keterampilan
dan
mengaplikasikan
dengan
baik
tugas-tugas
yang
berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi masalah yang timbul. e. Memperluas pandangan mahasiswa dalam melihat kondisi perpajakan yang sesungguhnya.
2.2 Bagi Prodip III Adm. Perpajakan FISIP USU a. Meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Medan
b. Memberikan uji nyata atas ilmu yang telah disampaikan selama di perkuliahaan. c. Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya di Universitas Sumatera Utara khususnya Prodip III Adm. Perpajakan FISIP USU. d. Membangun presepsi umum yang baik tentang Universitas Sumatera Utara.
2.3 Bagi Dinas Pendidikan Kota Medan a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara instansi Pemerintah dengan dunia pendidikan sehingga instansi tersebut dapat mengetahui tingkat perkembangan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara b. Hasil dari proposal ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pikiran kepada Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai masukan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 23.
C. Uraian Teoritis
Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro. SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2008:1).
Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 angka 1 menyebutkan arti pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Fidel, 2008 : 1). 1. Fungsi Pajak Fungsi pajak yang dikenakan pada masyarakat ada 2 (dua) yaitu : 1.1 Fungsi Finansial (Budgeter) Adalah mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai keperluan negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.
1.2 Fungsi Mengatur (Regulerend) Bertujuan agar memberi kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undangundang pajak senantiasa perlu diusahakan dirumuskan agar tidak menimbulkan interprestasi (Resmi,2008:3) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
Penghasilan berdasarkan pasal 4 (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau diringkas Undang Undang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2. Teori Pendukung Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain : 2.1 Teori Asuransi Menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan jiwa, dan juga harta bendanya. Dalam hubungannya dengan masyarakat pajak inilah yang dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. 2.2 Teori Kepentingan Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah. 2.3 Teori Gaya Pikul Menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan itu diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.
2.4 Teori Kewajiban Pajak Mutlak Teori ini mendasarkan pada paham organische staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. 2.5 Teori Asas Gaya Beli Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya efeknya, dan memandang efek yang baik itu atas dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat untuk membawanya ke arah tertentu (Resmi,2008:6). Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah Undang Undang Nomor 36 tahun 2008, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya Pajak Penghasilan mengalami perubahan yang mendasar. Pihak-pihak yang termasuk dalam golongan pemotong adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sedangkan pihak-pihak yang yang tergolong penerima penghasilan Pasal 23 adalah Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, Jasa Perancang, Jasa Pemasangan, Jasa Perawatan, Jasa Penyimpanan, Jasa di bidang
Perdagangan, Jasa di bidang Teknologi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Akutansi, Jasa Pengolahan, Jasa Penebangan Hutan, Jasa Pengeboran, Jasa di bidang Penambangan, Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas, Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan bandara, Jasa Pengolahan Limbah, Jasa Penyedia Tenaga Kerja, Jasa penyedia outsourcing services,s Jasa Perantara, Jasa Penilai, Jasa Aktuaris, Jasa Pengisian Sulih Suara, Jasa Maklon, Jasa Rekrutmen, Jasa Sehubungan dengan Software computer, Jasa kustodin/penyimpanan/penitipan, Jasa mixing film, Jasa instalasi/pemasangan mesin, Jasa Perawatan/pemeliharan/perbaikan mesin, Jasa Penyelidikan dan Keamanan, Jasa penyelenggara kegiatan, Jasa pengekapan, Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, Jasa pembasmian hama, Jasa kebersihan atau cleaning service dan jasa catering atau tata boga. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong pajak atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau yang disetorkannya.
D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri
Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis membatasi kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup yang timbul dari uraian tersebut yaitu : 1. Cara perhitungan pajak atas jasa penyelenggara kegiatan pada dinas pendidikan kota medan 2. Mekanisme pengenaan dan pemungutan atas jasa penyelenggara kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Medan. 3. Hambatan pemotong dalam melakukan pengenaan dan pelaporan ke kantor pelayanan pajak pratama.
E. Metode Praktik Kerja Lapangan (PKLM)
Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan metode yang digunakan, tahapannya adalah sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis melakuan berbagai persiapan yang menyangkut Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, dimulai dari penentuan tempat praktik, pengajuan judul, penentuan judul, mencari bahan proposal, konsultasi, dengan dosen serta proses administrasi untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 2. Studi Literatur
Di dalam tahap ini yang akan dilakukan penulis adalah mencari dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti buku-buku, undangundang perpajakan, peraturan, majalah, koran, artikel ilmiah, maupun literature yang berhubungan dengan objek dan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
3. Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan/pengamatan secara langsung pada objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dan meninjau secara langsung kondisi serta keadaan objek tempat pelaksanaan kegiatan. 4. Pengumpulan Data Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data melalui 2 (dua) cara yaitu, data primer, yaitu data yang doperoleh melalui wawancara terhadap orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta observasi penulis di lapangan tempat objek Praktik Kerja Lapangan (PKLM) dan data sekunder, yaitu data/informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumber-sumber pustaka, Undang-undang, dokumentasi maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang bertujuan untuk pengumpulan berbagai data yang berhubungan dengan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 5. Analisis dan Evaluasi Analisa data dalam PKLM ini dilakukan secara deskriktif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan
atau mendiskusikan keadaan subjek atau objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. F. Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data digunakan tiga metode yaitu : 1. Wawancara (Interview) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan seperti data-data pajak, target dan realisasai pajak dan pertanyaan-pertanyaan yang lain kepada pegawai instansi. 2. Observasi (Pengamatan) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun kelapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan dengan memberikan petunjuk atau arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki risiko tinggi. 3. Daftar Dokumentasi Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi Dinas Pendidikan Kota Medan.
G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri
Dalam pembahasan penulisan laporan ini penulis menyajikanya pembahasan ke dalam 5 bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja lapangan Mandiri (PKLM). BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi dari laporan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan Mandiri, Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.
BAB II
: GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai Lokasi Praktek Kerja Lapangan Mandiri, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Gambaran Mengenai wajib pajak atau badan usaha tetap pada Dinas Pendidikan Kota Medan.
BAB III : GAMBARAN DATA WAJIB PAJAK Dalam bab ini penulis memaparkan data yang berkaitan dengan wajib pajak mulai dari pengertian, subjek/objek, tarif, ketentuan umum dalam peraturan perundang undangan. BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan mekanisme pengenaan pemungutan, wajib pajak atau badan usaha tetap dan lain-lain, menganalisa data yang diperoleh dan mengevaluasi data yang telah diterima selama proses Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini.
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini akan disimpulkan uraian uraian dari bab-bab sebelumnya dan saran saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
