BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri. suatu usaha yang telah disusun dengan kurikulum dengan syarat-syarat untuk

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam rangka meningkatkan pendidikan bagi mahasiswa maka diadakan suatu usaha yang telah disusun dengan kurikulum dengan syarat-syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan yaitu dengan mengikuti dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Hal ini bertujuan untuk menghubungkan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Universitas Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan

formal akan

melahirkan lulusan yang akan menghadapi dunia kerja. Maka untuk meningkatkan kualitas para lulusannya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara, mengadakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri untuk semua mahasiswa melakukan praktik kerja secara langsung disuatu lembaga, instansi maupun perusahaan yang ada di kota Medan maupun daerah lainnya. Universitas Sumatera Utara merupakan wujud nyata salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang lebih menekankan pada pendidikan terampil dan pengalaman kerja dengan melakukan tugas-tugas perkantoran yang sesungguhnya. Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini akan menjadi modal dan pedoman yang baik bagi penulis yang akan menghadapi dunia kerja.

Universitas Sumatera Utara

Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris. Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Oleh sebab itu, kekayaan alam yang ada di bumi ini yang dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Orang ataupun badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau banngunan tersebut harus memberikan kontribusi kepada negara. Iuran tersebut adalah pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan di segala sektor, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara yang sedang berkembang, pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta pemerintah dan aparatnya sangatlah penting. Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus ikut serta dalam proses pembangunan tersebut. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap semua lapisan masyarakat yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan mulai berlaku pada tahun 1986 berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1985 dan kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 1994 yang mulai berlaku sejak Januari 1995.

Universitas Sumatera Utara

Pajak Bumi dan Bangunan terbagi ke dalam beberapa sektor yaitu: sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor pertambangan dan sektor perhutanan. Salah satu objek yang digolongkan pada sektor perkotaan adalah bangunan perkantoran. Setiap orang pribadi ataupun badan yang menjalankan usaha di gedung perkantoran harus membayar pajak atas tempat usahanya salah satunya adalah sektor perkantoran. Setiap orang pribadi ataupun badan yang menjalankan usaha di sektor perkotaan harus membayar pajak atas tempat usahanya yang dalam hal ini gedung kantornya.Selanjutnya dana yang dihimpun oleh pemerintah tersebut penggunaannya adalah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dimanfaatkan dan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan merupakan salah satu penerimaan yang cukup besar bagi pemerintah. Hasilnya akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan khususnya di daerah. Oleh sebab itu, sesuai dengan tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri, penulis mengangkat judul “ Tata Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Gedung Perkantoran di PT. Mitha Samudra Wijaya ”.

Universitas Sumatera Utara

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Gedung Perkantoran di PT.Mitha Samudra Wijaya. b. Untuk mengetahui Tata Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Gedung perkantoran di PT.Mitha Samudra Wijaya c. Untuk mengetahui Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di PT.Mitha Samudra Wijaya.

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 2.1 Bagi Mahasiswa a. Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini dapat dijadikan sebagai wadah dalam pengembangan Ilmu dan memperluas wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan. b. Agar dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan. c. Dengan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya menjadi mahasiswa yang siap memasuki lingkungan kerja dengan tingkat persaingan yang sangat ketat.

Universitas Sumatera Utara

2.2 Bagi PT. Mitha Samudra Wijaya a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara instansi dengan dunia pendidikan sehingga instansi tersebut dapat mengetahui tingkat perkembangan ilmu pengetahuan di lembaga Pendidikan khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. b.Mendapat masukan dan saran akademis untuk peningkatan pengetahuan perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2.3 Bagi Universitas a. Dapat

memperkenalkan

sumber

daya

manusia

Universitas

Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara kepada masyarakat. b. Membuka

interaksi antara

Program

Studi

Diploma

III

Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan instansi yang bersangkutan khususnya Kantor PT.Mitha Samudra Wijaya. c. Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Sumatera Utara.

Universitas Sumatera Utara

2.4 Bagi Masyarakat: a. Sebagai sumber informasi bagi asyarakat agar menjadi masyarakat yang sadar, peduli dan taat pajak. b. Memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak untuk kesejahtraan dan kemakmuran rakyat, khususnya pajak bumi dan banngunan yang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak Negara secara keseluruhan.

C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak a. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.(Resmi, 2008:1).

Universitas Sumatera Utara

2. Fungsi Pajak a. Funsi Anggaran (budgetair) b. Fungsi Mengatur (regulerend) c. Fungsi Stabilitas d. Fungsi Redistribusi pendapatan 3. Pengelompokan Pajak 1. Menurut Golongannya : a. Pajak Langsung b. Pajak Tidak Langsung 2. Menurut Sifatnya : a. Pajak Subjektif b. Pajak Objektif 3. Menurut Lembaga Pemungutnya : a. Pajak Pusat b. Pajak Daerah Pajak Daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. 4. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994.

Universitas Sumatera Utara

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan atau Bangunan. b. Pengecualian Objek Pajak 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman Nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak 1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai atas bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 2. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Universitas Sumatera Utara

d. Tata Cara Pendaftaran dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan a. Tata Cara Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan. b. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunans terbagi atas Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. e. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Sebagai sarana bagi wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak kepada Wajib Pajak. f. Bumi dan atau Bangunan terbagi atas 5 (Lima) sektor. 1.

Pedesaan

2.

Perkotaan

3.

Perkebunan

4.

Perhutanan

5.

Pertambangan

Universitas Sumatera Utara

Dalam laporan ini penulis membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan yaitu objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan Perkantoran. g. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Gedung Perkantoran. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bnagunan gedung Perkantoran adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) bangunan yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. h. Tarif Pajak Bumi dan Bnagunan sektor perkantoran Dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkantoran tariff yang dikenakan tariff tunggal sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak) Nilai Jual Objek Pajak ≥ 1.000.000.000 (satu milyar) x 40% Nilai Jual Objek Pajak < 1.000.000.000 (satu milyar) x 20%

Universitas Sumatera Utara

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi ruang lingkup praktik kerja lapangan mandiri yaitu melakukan pengumpulan data dan mencermati SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Pajak Bumi dan Bangunan PT.Mitha Samudra Wijaya dimulai dari: 1. Prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PT.Mitha Samudra Wijaya. 2. Tata cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan gedung perkantoran PT. Mitha Samudra Wijaya. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan metode yang digunakan , maka tahapannya adalah sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, mulai dari pengajuan judul,penentuan judul, tempat praktik kerja lapangan mandiri, mencari bahan untuk membuat Proposal, dan konsultasi dengan Dosen Pembimbing. 2. Studi Literatur Penulis mengumpulkan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui sumber bacaan seperti : buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, artikel ilmiah maupun literatur yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

Universitas Sumatera Utara

3. Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan/pengamatan

secara

langsung pada objek praktik kerja lapangan dan meninjau secara langsung kondisi serta keadaan objek tempat pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sistem kerja yang berlaku pada PT. Mitra Samudra Wijaya. Pengumpulan Data Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data melalui dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang memahami dan menguasai objek kajian dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi yang mendukung laporan penyajian Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 4. Analisis Data dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data secara kualitatif yang kemudian akan dipresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis. F. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja

Lapangan Mandiri

(PKLM) 1. Daftar Pertanyaan Dalam

metode

ini penulis

mengajukan pertanyaan-pertanyaan

langsung kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan.

Universitas Sumatera Utara

2. Daftar Observasi Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan langsung

ke

lapangan untuk melakukan peninjauan dengan cara mengamati, mendengar serta mencatat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. 3. Daftar Dokumentasi Dalam tahap ini penulis berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data pendukung mengenai Pajak Bumi dan bangunan sektor perkotaan. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandri, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri, dan Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

Universitas Sumatera Utara

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK/LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini penilis menguraikan

sejarah singkat PT.Mitha

Samudra Wijaya, Struktur Organisasi, Kegiatan dan Usaha Pokok Perusahaan, serta Strategi Perusahaan. BAB III

GAMBARAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN Dalam bab ini penulis memaparkan tentang data yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan mulai dari pengertian Umum Tentang Pajak, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Tata Cara Pendaftaran dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan

Objek Pajak (SPOP), dan Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT). BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, Tata Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Faktor Penghambat PT.Mitha Samudra Wijaya dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan.

Universitas Sumatera Utara

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Universitas Sumatera Utara