BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dewasa ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, itu terjadi karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak, kendati pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya. Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenarbenarnya kemakmuran rakyat. Menurut salah satu ahli terkemuka Prof.DR.Rochmat Soemitro, S.H dalam kutipan Siti Resmi (2007: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak
mendapat jasa timbal balik yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perkembangan ekonomi dan teknologi semakin pesat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang telah ada dipergunakan pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain. Dalam kondisi yang sekarang ini diperlukan dana yang banyak serta adanya cara pengelolaan dana yang baik. Hal itu disebabkan banyak fasilitas-fasilitas sosial yang tidak layak lagi untuk digunakan, sehingga diperlukan dana yang banyak untuk memperbaiki fasilitas tersebut. Salah satu sektor penerimaan pemerintah yakni pajak. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, usaha itu ditempuh dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal itu dilakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ada agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal. Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah berupaya untuk menggali potensi sumber dana dalam negeri. Namun demikian potensi ini akan sulit digali secara optimal jika hambatan untuk pelaksanaannya masih belum dapat diatasi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang
perpajakan yang cukup, selain itu perlu adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, seperti adanya UndangUndang atau peraturan yang meringankan wajib pajak. Maka diperlukan kesigapan aparat perpajakan untuk memperluas pemahaman Undang-Undang misalnya melalui penyuluhan sebagai sarana sosialisasi formal maupun informal, media massa seperti surat kabar, majalah ataupun televisi. Sebagai acuannya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tanggal 6 februari 2008. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Sihaloho, 2003:87). Sehubungan dengan diadakannya program praktik kerja lapangan mandiri ini penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tersebut. Hal ini penulis tuangkan dalam laporan yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi
Diploma III Administrasi Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara yang berjudul : “PROSEDUR DAN TATA CARA PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI”.
B. Tujuan Dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah : a. Untuk mengetahui tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi dan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Binjai. b. Untuk mengetahui perkembangan jumlah wajib pajak berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak dan fiskus dalam melaksanakan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2.
Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi Mahasiswa:
Dapat menerapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam permasalahan yang timbul selama melaksanakan PKLM khususnya menyangkut Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak. a. Dapat mempraktikkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke
dalam
masalah
yang
nyata
dalam
dunia
kerja
dan
pemecahannya. b. Memahami prosedur permohonan dalam pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. c. Mendapatkan pengalaman nyata di lapangan sehingga dapat menambah wawasan serta meningkatkan prestasi dan keahlian kerja. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi Universitas Sumatera Utara: a. Membina hubungan kerjasama antara pihak Universitas khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan instansi pemerintahan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. b. Memberikan Kesempatan untuk menguji teori yang dipelajari di bangku
perkuliahan
khususnya
Administrasi Perpajakan.
permasalahan
NPWP
dan
Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai: a. Membina Kerjasama antara lembaga pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. b. Mendapatkan Ide-Ide baru dalam pengelolaan pajak. c. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak melalui mahasiswa Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
C. Uraian Teoritis Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat
memaksa
berdasarkan
Undang-Undang
dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan yang mau tidak mau harus ditanggung Wajib Pajak. Pajak mempunyai fungsi budgetair¸artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara (Resmi, 2007:3)
Salah satu upaya untuk meningkatkan peran pajak dalam masyarakat adalah dengan menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak yang penghasilannya telah melebihi atau diatas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP),
yang mana sesuai dengan
tertera dalam peraturan perundang-undangan. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah: •
Rp. 15.840.000,- untuk diri Wajib Pajak.
•
Rp. 1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
•
Rp.15.840.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
•
Rp. 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang untuk tiap keluarga (pajak.go.id).
Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak telah melakukan berbagai kebijakan dan salah satunya adalah melalui ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah upaya menambah jumlah wajib pajak. Ekstensifikasi pajak dilakukan untuk membidik wajib pajak baru karena potensi calon wajib sebenarnya sangat besar. Ekstensifikasi wajib pajak memfokuskan pada peningkatan kesadaran wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ekstensifikasi, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan pendaftaran sebagai wajib pajak.
Peraturan Undang-Undang Perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, pemerintah berupaya untuk membuat peraturan perpajakan sedemikian rupa melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Resmi, 2005:17). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak sangat diperlukan karena administrasi di kantor pajak pun berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bahkan beberapa instansi di luar kantor pajak pun mensyaratkan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak ini. Misalnya dalam mengikuti tender pemerintah, menjadi rekanan pemerintah, urusan perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya. Bagi kantor pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memudahkan banyak urusan misalnya berkaitan dengan perekaman/penyusunan data, penyiapan data, kegiatan penelitian pemeriksaan dan kegiatan lainnya.
Dengan melihat betapa pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak, maka kantor pajak berupaya agar pemberian Nomor Pokok Wajib dapat dilakukan dalam waktu setengah jam (30 menit) bila data sudah lengkap, upaya pelayanan semacam ini hendaknya terus menerus ditingkatkan (Rakyat Merdeka, 2008) Sesuai dengan “Self Assessment System” yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang, namun tetap dilakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban itu (Suandy, 2008:130). Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem Self Assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri maka dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bagi wajib pajak yang telah memenuhi peraturan perundang-Undangan Perpajakan tertentu tetapi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi (Resmi, 2005:23). Ada 6 (enam) sasaran dalam pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, yakni: 1. Pemilik tanah dan bangunan mewah
2. Pemilik mobil mewah 3. Pemilik kapal pesiar atau yacht 4. Pemegang saham, baik di dalam negeri maupun di luar negeri 5. Orang asing 6. Pegawai tetap yang berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak
(PTKP)
dan
lain-lain,
yang
belum
ber-NPWP
(laporpajak.com) Pada tahun 2010 tepatnya 1 januari 2010 yang lalu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan
Surat Edaran
Nomor SE-141/PJ/2010, dimana
pemerintah membebaskan biaya fiskal luar negeri bagi seluruh warga Indonesia mulai 1 januari 2010. Peraturan ini termasuk untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan tentang tidak dikenakannya kewajiban membayar fiskal diatur dalam Pasal 25 ayat (8a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebelumnya, pada periode 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar fiskal. Fiskal itu sebesar Rp. 2.500.000 bagi yang menggunakan pesawat udara, dan Rp. 1.000.000 bagi yang menggunakan angkutan laut. (vivanews.com) Dengan berpedoman pada pengertian materiil tentang dimulai dan berakhirnya menjadi Wajib Pajak, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak mudah untuk dihapus. Bagi orang pribadi, Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) baru dapat dihapus apabila yang bersangkutan meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (pajak.go.id). Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak (Resmi, 2008:5).
D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah: 1. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan Subjek Pajak enggan ataupun tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. 3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan jumlah Subjek Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam hal ini penulisan menggunakan metode sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini Penulis melakukan pengajuan dan pengesahan judul oleh Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU, seminar proposal, penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), mencari bahan untuk pembuatan proposal serta konsultasi dengan pihak dosen. 2. Studi Literatur Dalam tahap ini, penulis mencari dan mengumpulkan sumbersumber pustaka seperti buku-buku Perpajakan,Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi Lapangan Pada tahap ini penulis mencari data dan informasi dengan mengikuti Praktik Kerja Lapangan Mandiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, serta mempelajari laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 4. Pengumpulan Data a. Data Primer
Mengumpulkan secara langsung dari sumbernya yaitu dengan wawancara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. b. Data Sekunder Mengumpulkan data dari hasil dokumentasi berupa buku, literatur, dan perundang-undangan. 5. Analisis dan Evaluasi Penulis melakukan analisis dan evaluasi data mengenai prosedur dan tata cara pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
F. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, maka penulis menggunakan metode pengumpul data sebagai berikut: 1. Daftar Pertanyaan (Interview Guide) Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung melibatkan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan objek studi. 2. Daftar Observasi (Observation Guide) Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung di tempat praktik Kerja lapangan
mandiri (PKLM) sehubungan dengan objek pajak studi yang dispesialisasikan oleh penulis. 3. Daftar Dokumentasi Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku-buku, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini.
G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun sistematika dalam melakukan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Tujuan dan Manfaat Penelitian,Uraian teoritis, Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan bentuk Sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
BAB II
: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Dalam hal ini diuraikan gambaran umum mengenai objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri yaitu sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Struktur Organisasi.
BAB III
: GAMBARAN DATA
Dalam bab ini diuraikan mengenai prosedur permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama meliputi pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak, fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, Tempat pendaftaran Wajib Pajak, jangka waktu pendaftaran dan penghapusannya, syarat-syarat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, serta penyebab dan kendala yang sering timbul dalam pendaftaran dan perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. BAB IV : ANALISA DATA DAN EVALUASI Dalam bab ini diuraikan mengenai penganalisaan data yang diperoleh kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpretasi untuk pemecahan masalah. BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Di dalam bab ini terdiri dari dua hal, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri dan saran merupakan hal-hal, ide-ide, atau gagasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan solusi atas masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
