BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan
usaha
atau
kegiatannya
menghasilkan
barang,
mengimpor
barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Perusahaan dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat berupa Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan, atau Perkumpulan Koperasi, Yayasan Lembaga, Badan Usaha Tetap (BUT) dan bentuk usaha lainnya termasuk bentuk usaha kerja koperasi. Dengan memperlihatkan hal tersebut diatas penulis tertarik membuat laporan tugas
akhir
dengan
judul : “Mekanisme
Pengukuhan
Dan
Pencabutan
1 Universitas Sumatera Utara
2
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat” B. Tujuan Dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : 1.1
Untuk mengetahui Mekanisme pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) pada KPP Medan Barat.
1.2 Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1. Bagi Mahasiswa a.
Untuk
menganalisis pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dalam
perkuliahan
dalam
bentuk
teori
dan
mengaplikasikannya
dalam
kehidupan nyata. b.
Melatih dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam lingkungan dunia kerja yang dihadapi dan membentuk mahasiswa menjadi pekerja yang mempunyai integritas
yang
tinggi terhadap
instansi tempat dimana
mahasiswa tersebut bekerja. c. Supaya
dapat
digunakan
bagi
pengembangan
ilmu
pengetahuan
khususnya ilmu perpajakan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak.
Universitas Sumatera Utara
3
d.
Agar
dapat
digunakan
sebagai pengalaman
dalam melaksanakan
penelitian ilmiah.
2.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat a. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pajak dengan efektif dan efisien kepada wajib pajak. b. Mendapat masukan dan saran dalam hal penanganan masalah perpajakan . c. Membina hubungan baik antara KPP Pratama Medan Barat dan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 2.3. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. a. Guna meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa
dalam
menerapkan
ilmunya
khususnya
dalam
bidang
perpajakan. b. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan KPP Pratama Medan Barat dalam memberikan uji nyata praktik kerja. c.
Mempertinggi pandangan masyarakat terhadap Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara dengan persepsi umum.
Universitas Sumatera Utara
4
C. Uraian Teoritis 1. Definisi Pajak 1.1 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Memberi definisi sebagai berikut : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang_undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membiayai penggunaan umum (Bohari, 1984:31). 1.2 Prof.Dr.P.J.A. Andriani. Beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya
adalah
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah
dengan tugas pemeritah ( Bohari, 1984:31 ). 1.3 Dr. Soeparman Soemahamidjaja, yang memberikan definisi pajak sebagai berikut : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum ( Suandy, 2008:9 ).
Universitas Sumatera Utara
5
1.4 Prof. Dr. M.J.H. Smeets, memberikan definisi pajak sebagai berikut : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah ( Suandy,2008:9 ). 2. Teori Pemungutan Pajak 2.1 Teori Bakti Penekanan teori terletak pada Negara yang mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Negara ( Judisseno, 1996:17 ). 2.2 Teori Daya Pikul Dalam teori ini, keadilan dan keabsahan Negara dalam memungut pajak dari warganya
didasarkan
pada
kemampuan
dan
kekuatan
masing-masing
masyarakat dan bukan besar kecilnya kepentingan ( Judisseno, 1996:17 ). 2.3 Teori Daya Beli Teori ini menekankan bahwa Negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan
yang
mendukung
kesejahteraan
masyarakat
dan
Negara.
Berdasarkan pengertian tersebut, Negara memiliki keadilan dan keabsahan dalam
melakukan
pemungutan
pajak
dari
masyarakatnya
(Judisseno,
1996:17).
Universitas Sumatera Utara
6
2.4 Teori Asuransi Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam
perjanjian
asuransi
diperlukan
adanya
pembayaran
premi.
Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi (Judisenno, 1996:17 ). 2.5 Teori Kepentingan Menurut teori ini, dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, perlindungan
karena orang
pada miskin
kenyataannya lebih
tinggi
bahwa
tingkat
daripada
orang
kepentingan kaya.
Ada
perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lan-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak (Judisseno, 1996:17 ). 3. Penagihan Utang Pajak Pengertian mengenai pelaksanaan penagihan tunggakan tunggakan pajak terhadap wajib pajak orang pibadi (WP OP). 3.1
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan
Universitas Sumatera Utara
7
menegur atau memperingati melaksanakan
penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa , mengusulkan pencegahan , melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyeanderaan, menjual barang yang telah disita. 3.2
Penagihan
pajak
pasif
adalah
penagihan
yang
dilakukan
dengan
menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), terutang
Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak
menjadi lebih besar ,
Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. 3.3
Penagihan Pajak Aktif adalah merupaka kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
3.4
Biaya Penagihan adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Printah melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
3.5
Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak , termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenui kewajiban
wajib pajak menurut ketentuan peraturan
undang-undang perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
8
3.6
Surat Tagihan Pajak
(STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 3.7
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
3.8
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak , besarnya sanksi administrasi , dan jumlah yang masih harus dibayar.
3.9
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3.10
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
3.11
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 3.12
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Universitas Sumatera Utara
9
3.13
Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa , Penyitaan, dan Penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan Pajak Pusat, dan untuk penagihan Pajak Daerah ditunjuk oleh pejabat Gubernur atau Bupati/Walikota.
D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam
hal
ini
penulis
melakukan
Praktik
Kerja
memusatkan perhatian pada bagaimana tata cara Mekanisme
Lapangan
Mandiri
Pengukuhan
dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Metode PKLM yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Hal ini berkaitan dengan persiapan yang dibutuhkan mahasiswa mulai dari peninjauan
objek
dan
lokasi,
mencari bahan untuk
pembuatan proposal,
permohonan surat jalan/surat permohonan dari fakultas, dan lain sebagainya.
Universitas Sumatera Utara
10
2. Studi Literatur Hal ini berkaitan dengan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan judul PKLM, artikel ilmiah serta sumber-sumber lain yang mendukung penulisan laporan ini. 3. Observasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang kondisi serta keadaan dari kantor tempat dimana penulis melakukan kegiatan praktik kerja lapangan mandiri. 4. Pengumpulan Data Penulis melakukan pegumpulan data untuk menunjang keberhasilan dari topik yang dibahas, dalam hal ini data-data bersumber dari KPP Pratama Medan Barat. 4.1 Data Primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui tentang objek kajian Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 4.2 Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari refrensi ilmiah,seperti buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan yang bertujuan untuk pengumpulan laporan PKLM. 5. Analisis dan Evaluasi Data Setelah
memperoleh
data yang dibutuhkan penulis akan menganalisa dan
mengevaluasi data dan mengelompokkan data tersebut yang kemudian akan di interpretasikan secara objektif, jelas dan sistematis sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan dari data tersebut.
Universitas Sumatera Utara
11
F. Metode Pengumpulan Data 1. Daftar Wawancara Yaitu dengan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis kepada pegawai perusahaan, yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk membantu proses penyusunan laporan. 2. Daftar Observasi Pengumpulan
data
dengan
melakukan
pengamatan
langsung
ataupun tidak
langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan pihak kantor dengan pemberian arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada KPP Pratama tersebut. 3. Daftar Dokumentasi Pengumpulan data dengan mengumpulkan daftar dokumentasi yang di perlukan seperti Undang-Undang Perpajakan, lampiran formulir-formulir, data mengenai pendaftaran dan pencabutan pengukuhan PKP, data mengenai kepegawaian dan data-data lain yang berhubungan dengan PKLM.
G. Sistematika Penulisan Laporan Pklm Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
12
BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menjelaskan menganai latar belakang yang menjadi
dasar pemikiran dalam menyusun laporan, tujuan dan
manfaat PKLM,
uraian teoritis,
ruang lingkup
PKLM,
metode
penelitian serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi masalah-masalah yang dikemukakan penulis tentang pelaksanaan penagihan utang wajib pajak orang pribadi.
BAB II
: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai lokasi PKL, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran mengenai pegawai atau karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
BAB III
: GAMBARAN DATA PKLM Dalam bab
ini penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang
berhubungan dengan penagihan pajak, antara lain penjelasan tentang kewajiban perpajakan, tata cara pelaksanan dan penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
Universitas Sumatera Utara
13
BAB IV
: ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang di peroleh dan kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpretasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis akan mengemukakan rangkuman dari objek yang telah di teliti serta saran-saran yang membangun berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh. Yaitu, Mekanisme Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Medan Barat kemudian penulis akan berusaha memberikan saran yang penulis anggap dapat memberikan masukan pengawasan dan
penelitian
atas
Mekanisme
Pengukuhan
dan
Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
