BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu proses yang harus
dilewati dan dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara, oleh sebab itu mahasiswa/i diwajibkan melakukan riset dan pengumpulan data yang diperlukan untuk pembuatan Tugas Akhir melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang akan saya laksanakan melalui PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan. Dalam hal ini saya tertarik untuk membahas dan melakukan riset mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan. Pada saat ini sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama Negara,baik itu penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Berdasarkan
pelaku pemungutannya, pajak dapat
dibedakan atas dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pendapatan asli daerah antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah.Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut kerjasama dari semua pihak khususnya masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam meningkatkan pembangunan daerah. Selain itu, peranan, kemampuan dan keahlian dari aparat pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pemasukan daerah secara optimal sangat diperlukan.Dalam hal ini salah satu lembaga pemerintahan yang berperan aktif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah adalah PT. Peruahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, sebagai berikut : 1.
Pajak Provinsi yaitu pajak daerah yang di pungut oleh provinsi,yang terdiri dari : a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan. e. Pajak Rokok.
2.
Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran
Universitas Sumatera Utara
c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak penerangan jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i.
Pajak Sarang Burung Walet
j.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkpotaan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Berbagai jenis pajak diatas merupakan sumber pendapatan daerah yang bersifat vital dan salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan.Menurut Peraturan Daerah kota Medan Nomor 12 Tahun 2003, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.Pajak Penerangnan Jalan dikenakan dengan tarif 10% dari nilai jual tenaga listrik. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan terhadap pendapatan daerah.Hal ini dkarenakan telah banyak diadakannya penerangan jalan disetiap sudut kota yang mudah kita jumpai.Dengan tujuan memerindah tata kota pada suasana malam hari.Dengan adanya penerangan jalan pemerintah tentunya mendapat dua manfaat sekaligus yaitu memperindah tatanan kota pada malam hari dan juga pendapatan dari pembiayaan dari pembayaran pajak atas penerangan jalan tersebut.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini dengan judul, “Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Oleh PT.Perusahaan Liastrik Negara (Persero) Cabang Medan”.
Universitas Sumatera Utara
B. Tujuan Dan Manfat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1.
Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. b. Untuk menegtahui tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan c. Untuk
mengetahui
tata
cara
pelaporan
pendapatan
Pajak
Penerangan Jalan yang dipungut oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). d. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
2.
Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Bagi mahasiswa 1. Menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang mekanisme Pemungutan Pajak
Penerangan
Jalan Oleh
Perusahaan Listrik Negara Cabang Medan. 2. Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan dan menatapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu dibidang perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
3. Meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam bidang perpajakan maupun ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 4. Menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam bekerja. b. Bagi PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan 1. Memperoleh masukan bagi akademis tentang upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. 2. Membina hubungan baik antara Universitas khususnya Program Studi
Diploma
III
Administrasi
Perpajakan
dengan
PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan. 3. Dapat mengetahui penerapan perkembangan ilmu perpajakan di instansi pemerintahan khususnya PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan. c. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara 1. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dalam hal ini PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan. 2. Memberikan uji nyata atas ilmu yang telah disampaikan selama di perkuliahan. 3. Membuka interaksi antara Program Studi dan instasi pemerintah khususnya PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan.
Universitas Sumatera Utara
4. Meningkatkan ide masukan untuk penyempurnaan kurikulum sehingga mampu mencapai standart mutu pendidikan yang baik. 5. Promosikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. C. Uraian Teoritis Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Defenisi Pajak Beberapa defenisi pajak menurut para ahli yaitu : a. Prof.Dr.Rochmat Soemitro S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan UndangUndang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk
membayar
pengeluaran
umum
menurut.(Resmi,2008:1) b. Dr.N.J.Feldman Pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terutang kepada pengusaha oleh pihak yang terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi
dan
semata-mata
digunakan
untuk
menutup
pengeluaran-pengeluaran umum.menurut.(Resmi,2008:2)
Universitas Sumatera Utara
2. Fungsi Pajak a. Fungsi Penerimaan (budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. b. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan mengurangi gaya hidup konsuntif masyarakat. 3. Peraturan Perudang-Undangan dan Ketentuan Tentang Pajak Penerangan Jalan a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero). Ketentuan tersebut memuat hal-hal yang menjelaskan mengenai Pajak Penerangan Jalan dan PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pemungutnya :
Universitas Sumatera Utara
1. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA). 2. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum. 3. Penerangan Tenaga Listrik adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara maupun bukan Perusahaan Listrik Negara. 4. Pengguna Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Pelanggan Perusahaan Listrik Negara adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara.
3. Subjek dan Objek Pajak Penerangan Jalan a. Subjek Pajak Penerangan Jalan Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. b. Objek Pajak Penerangan Jalan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan.
Universitas Sumatera Utara
4. Tarif Tenaga Listrik Tarif tenaga listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) 4.1 Tarif dasar listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri dari : a) Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah, dengan daya 220 VA (S-1/TR) b) Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d 220 kVA (S-2/TR) c) Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya diatas 200 kVa (S-3/TM) 4.2 Tarif dasar listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri dari : a) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d 2.200 VA (R-1/TR) b) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA s.d 5.500 VA (R-2/TR) c) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6600 VA (R-3/TR) 4.3 Tarif dasar listrik untuk keperluan bisnis, terdiri dari : a) Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d 5.500 VA (B-1/TR)
Universitas Sumatera Utara
b) Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA s.d 200 kVA (B-1/TR) c) Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya diatas 200 kVA (B-3/TM) 4.4 Taris dasar listrik untuk keperluan industri, terdiri dari : a) Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d 14 kVA (I-1/TR) b) Golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya diatas 14 kVA s.d 200 kVA (I-2/TR) c) Golongan tarif untuk keprluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya diatas 200 kVA (I-3/TM) d) Golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA keatas (I-3/TR) 4.5 Tarif dasar listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri dari : a) Golongan tarif untuk keprluan kantor pemerintah kecil dan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d 200 kVA (P-1/TR) b) Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya diatas 200 kVA (P-2/TR) c) Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR)
Universitas Sumatera Utara
D. RUANG LINGKUP PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Dalam ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), penulis mengadakan penelitian (riset) di PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan mengenai : 1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. 2. Tatacara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Yang di Pungut PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan. 3. Prosedur atau tata cara pelaporan pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan pada dinas pendapatan daerah. 4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan serta upaya untuk mengatasinya.
E. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah : 1. Tahap persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan pengajuan judul kepada Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan serta penulis melakukan penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), kemudian mencari dan mengumpulkan bahan untuk pembuatan proposal yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing.
Universitas Sumatera Utara
2. Studi literatur Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti : Undang-Undang, buku-buku perpajakan dan literatur lain yang berhubungan dengan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. 3. Observasi lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan observasi lapangan pada kantor PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan, mengenai prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan. 4. Pengumpulan data Pengumpulan
data
mengenai
prosedur
pemungutan
Pajak
Penerangan Jalan melalui : a. Data Primer atau wawancara bersumber dari pihak yang memahami tentang Pajak Penerangan Jalan khususnya pada kantor PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan. b. Data sekunder atau dokumentasi bersumber dari buku-buku ilmiah tentang perpajakan,undang-undang perpajakan maupun PERDA yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan. c. Analisis atau data evaluasi setelah data yang diperlukan terkumpul seceara lengkap,maka penulis melakukan analisa dan evaluasi terhadap data atau keterangan
Universitas Sumatera Utara
mengenai mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan.
F. METODE PENGUMPULAN DATA Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data yang digunakan ialah sebagai berikut : 1. Daftar Wawancara (Interview Guide) Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pegawai di PT. PLN Cabang Medan yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan. 2. Data Observasi (Observation Guide) Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap masalah yang menjadi objek yang dibahas. 3. Daftar Dokumentasi (Optional) Yaitu dengan mengumpulkan
berbagai dokumen administrasi,
peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
Universitas Sumatera Utara
G. SISTEMATIKA
PENULISAN
LAPORAN
PRAKTIK
KERJA
LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini disusun oleh penulis dalam lima bab. Adapun rincian dari tiap-tiap bab seperti terlihat di bawah ini : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan secara singkat alasan penulis melakuakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang meliputi tujuan dan manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), serta metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Pada bab ini penulis menguraikan sejarah singkat mengenai lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, struktur organisasi, uraian tugas dan Fungsi dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan.
BAB III
GAMBARAN DATA PAJAK PENERANGAN JALAN Pada bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai data pelaksanaan pemungutan
Pajak
Penerangan
Jalan
di
wilayah
kantor
PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh dan mengevaluasi data yang telah diterima selama proses Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran yang kiranya dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak khususnya oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan.
Universitas Sumatera Utara
