BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan yang signifikan bagi
negara. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan dalam negeri terbesar yang dibutuhkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional ke arah masyarakat yang adil dan makmur diperlukan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang diwujudkan dalam pembayaran pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah Self Assessment System. Tujuan diberlakukannya sistem ini agar masyarakat memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban di bidang perpajakannya. Olehkarena itu, Wajib Pajak harus mengetahui segala hak dan kewajibannya dengan baik dan benar seperti, Bagaimana cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Dimana melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya, Bagaimana mengajukan keberatan dan banding, Bagaimana mengajukan restitusi (pengembalian) pajak, dan lain-lain. Adapun resiko apabila masyarakat Wajib Pajak tidak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya adalah : Adanya kerugian negara dalam hal kualitas dan kuantitas dalam penerimaaan negara yang berasal dari sektor penerimaan fiskal dalam negeri. Agar hal ini tidak terjadi, pemerintah selalu berupaya melakukan perbaikan-
Universitas Sumatera Utara
perbaikan dalam bidang perpajakan, contohnya Modernisasi Perpajakan yang bertujuan merubah paradigma masyarakat mengenai aparat pajak dan juga pelayananpelayanan yang bertaraf internasional seperti e-registration dan e-filling yang memudahkan calon wajib pajak dan wajib pajak mengakses informasi secara online untuk mendaftar dan memperoleh NPWP dan membayar pajak dengan melampirkan dokumen yang berkaitan seperti laporan laba rugi dalam format digital (CD, flashdisk, dan lain-lain). Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) diuraikan dalam Undangundang perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir, yaitu Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008. Adanya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana tertuang dalam Undang-undang tersebut sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak karena dianggap memiliki peranan yang sangat penting. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam peranannya sebagai salah satu pemasok pendapatan negara dari sektor pajak berperan sebagai pemotong PPh Pasal 21 yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Instansi pemerintah juga harus mengikuti syarat-syarat pengurangan serta pemotongan penghasilan sesuai dengan yang tercantum dalam UU PPh Pasal 21. PKLM yang dilaksanakan di KPP dimaksudkan agar dapat mengetahui bagaimana proses pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah pada lingkungan instansi pemerintah yang sebenarnya dalam hal ini adalah KPP. Selain itu, adanya kendala-kendala yang masih muncul
Universitas Sumatera Utara
terutama akibat informasi yang diberikan dalam bentuk buku panduan perpajakan dan wajib pajak tidak selamanya mengerti, dimana pihak instansi pemerintah dalam hal ini Bendaharawan Pemerintah yang disebut juga sebagai pemotong PPh Pasal 21 kadang masih salah dalam melakukan perhitungan sehingga tidak jarang para pegawai merasa dirugikan. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “ Sistem Pemotongan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia “.
B.
Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun tujuan PKLM yang dilakukan adalah merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa perpajakan dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unoversitas Sumatera Utara. Secara spesifik tujuan penulis melakukan PKLM antar lain : a. Untuk mengetahui tingkat kesadaran pegawai dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada KPP Pratama Medan Polonia. a. Untuk mengetahui sistem pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada KPP Pratama Medan Polonia.
Universitas Sumatera Utara
b. Untuk mengetahui subjek dan objek PPh Pasal 21 PNS pada KPP Pratama Medan Polonia. c. Untuk mengetahui tata cara perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada KPP Pratama Medan Polonia. d. Untuk mengetahui dampak-dampak atas prosedur yang digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji PNS. e. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bendaharawan dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada KPP Pratama Medan Polonia. f. Untuk mengetahui besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji PNS pada KPP Pratama Medan Polonia untuk tahun pajak 2009.
2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri a. Bagi Mahasiswa Peserta PKLM : a.) Mengaplikasikan
ilmu
yang
sudah
diperoleh
selama
perkuliahan. b.) Menciptakan
dan
menumbuhkembangkan
sikap
profesionalisme, integritas, tanggungjawab, inovatif, etoskerja yang tinggi serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
Universitas Sumatera Utara
c.) Memotivasi mahasiswa untuk beraktifitas secara efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. d.) Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pelaksanaan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. b. Bagi Instansi tempat berlangsungnya PKLM : a.) Sarana
perwujudan
responsibility)
KPP
tanggungjawab Pratama
Medan
sosial
(social
Polonia
terhadap
masyarakat khususnya di bidang pendidikan. b.) Sarana bagi KPP Pratama Medan Polonia untuk menerima saran maupun kritikan yang bersifat membangun, yang menjadi sumber masukan (input) untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. c.) Sarana menciptakan hubungan positif antara KPP Pratama Medan Polonia dengan lembaga pendidikan khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP Universitas Sumatera Utara. c. Bagi Lembaga Pendidikan (USU) : a.) Sarana menjalin hubungan baik antara pihak Universitas dengan pihak KPP Pratama Medan Polonia. b.) Menjadi masukan penyempurnaan kurikulum dan sistem pendidikan untuk masa yang akan datang.
Universitas Sumatera Utara
C.
Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam PKLM yang dilaksanakan pada
KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut : Prosedur pengenaan Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21 atas pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah menurut UU No. 36 Tahun 2008 meliputi pemotongan dan perhitungan pajak terutangnya.
D.
Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri I.
Tahap Persiapan Pada tahap ini, penulis menentukan tempat pelaksanaan (objek) PKLM, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proposal dan surat pengantar PKLM, serta konsultasi dengan dosen pembimbing.
II.
Studi Literatur Pengumpulan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui buku-buku ilmiah atau sumber-sumber bacaan lainnya, UU Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan pada KPP Pratama Medan Polonia.
III.
Observasi Lapangan
Universitas Sumatera Utara
Pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data-data yang ada pada KPP Pratama Medan Polonia yang bersangkutan mengenai sistem pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil. IV.
Pengumpulan Data Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan mengenai sistem pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil melalui : a.) Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, maupun literatur yang ada mengenai sistem pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai. b.) Penelitian
Lapangan
(Field
Research),
yaitu
dengan
melakukan penelitian langsung ke lapangan (KPP Pratama Medan Polonia). V.
Analisis Data dan Evaluasi Analisa data adalah uraian tentang data-data yang dikumpulkan. Teknik analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis yang berlandaskan pada pemikiran atau teori yang telah ada serta menjelaskannya dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan dalam penelitian terungkap dengan jelas dan objektif.
E.
Metode Pengumpulan Data
Universitas Sumatera Utara
I.
Metode Observasi (Observation Guide) Mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta pencatatan terhadap hasil pengamatan.
II.
Metode Wawancara (Interview Guide) Melakukan tanya jawab langsung yang melibatkan bendaharawan dan pegawai (key informan) pada KPP Pratama Medan Polonia yang berhubungan
dengan
objek
bahasan
yang
dianggap
mampu
memberikan masukan berupa data dan informasi bagi penyusunan laporan ini. III.
Metode Dokumentasi (Optional) Mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil pada KPP Pratama Medan Polonia.
F.
Sistematika Penulisan Laporan BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang yang menjadi dasar penulisan, Tujuan dan Manfaat PKLM, Ruang Lingkup PKLM, Metode PKLM, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PKLM
Universitas Sumatera Utara
Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum dari KPP Pratama Medan Polonia,meliputi Sejarah Singkat berdirinya KPP Pratama Medan Polonia, Stuktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan gambaran pegawai KPP Pratama Medan Polonia. BAB III
GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian, dasar hukum, ketentuan, objek dan subjek PPh Pasal 21, sistem pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 serta teori-teori perpajakan yang mendukung tentang pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah.
BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI DATA Pada bab ini dibahas tentang analisa dan evaluasi dari setiap data yang diperoleh sebelumnya meliputi sistem pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah di KPP Pratama Medan Polonia serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Universitas Sumatera Utara
Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan analisa dari setiap data yang diperoleh penulis pada saat melakukan riset pada KPP Pratama Medan Polonia. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB II
Universitas Sumatera Utara
