BAB 3 ANALISIS STRATEGI DAN SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
3.1
Goals and Initiatives Bagian ini akan mengidentifikasi tujuan, strategi, dan inisiatif sebuah
organisasi yang menghasilkan pilihan strategi layanan. Organisasi yang dimaksud di penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Tigaraksa. 3.1.1 Riwayat Organisasi Kejaksaan Negeri Tigaraksa yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Tangerang yaitu di Tigaraksa dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tigaraksa meliputi wilayah Kabupaten Tangerang termasuk Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tigaraksa maka Kabupaten Tangerang dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tangerang. Sedangkan untuk perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tigaraksa pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Tangerang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Kejaksaan Negeri Tigaraksa mulai efektif berjalan sekitar bulan Maret 2010 dengan jumlah pegawai sebanyak 52 orang.
45
46
3.1.2 Tugas dan Wewenang UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu : 1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
47
c. Pengamanan peredaran barang cetakan; d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. 3.1.3 Rencana Strategi Rencana strategi merupakan alat yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi masa depan. Rencana strategi dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa adalah membuat sistem yang dapat mengontrol dan mempercepat durasi pemrosesan Berkas Perkara, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 3.1.4 Visi dan Misi Organisasi Visi Kejaksaan Negeri Tigaraksa adalah Kejaksaan Negeri Tigaraksa yang independen dengan posisi sentral dalam penegakan hukum guna mewujudkan supremasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Adapun penjelasan visi Kejaksaan Negeri Tigaraksa diatas adalah : 1. Kejaksaan Negeri Tigaraksa adalah sebagai lembaga penegak hukum mandiri, tidak berada dibawah dan terlepas dari pengaruh badan/lembaga instansi lain; 2. Kejaksaan Negeri Tigaraksa sebagai lembaga yang independen dalam penegakan hukum pidana yang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah hukum Kabupaten Tangerang;
48
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum dalam proses pidana, Kejaksaan Negeri Tigaraksa memegang posisi sentral baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun eksekusi. Adapun misi Kejaksaan Negeri Tigaraksa adalah : 1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang ingin menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara; 2. Perwujudan lembaga Kejaksaan yang mandiri dalam pelaksanaan tugas penegak hukum, terlepas dari pengaruh eksekutif; 3. Perwujudan aparatur Kejaksaan yang lebih profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi didalam penegakan hukum; 4. Perwujudan peningkatan peran Kejaksaan dalam program legislasi daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas wewenang dan fungsi Kejaksaan; 5. Turut menjaga dan menegakkan kewibawaan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat berdasarkan kepentingan umum dengan memerhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan memerhatikan hak asasi manusia; 6. Perwujudan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas-rugas penegakan hukum.
49
3.1.5 Layanan yang Dihasilkan Kejaksaan Negeri Tigaraksa Layanan yang dihasilkan oleh Kejaksaan Negeri Tigaraksa adalah layanan hukum dan berusaha untuk melayani masyarakat serta memberantas kejahatan yang ada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. 3.1.6 Tahapan Input Pada tahapan input, terdapat 3 (tiga) matriks yang akan digunakan, yaitu Matriks EFE, Matriks IFE, dan Matriks CPM. Matriks CPM tidak digunakan dalam penelitian ini karena organisasi merupakan badan hukum yang dikelola oleh negara, sehingga tidak memiliki pesaing dari luar organisasi. Adapun pegawai-pegawai yang ada di dalam organisasi adalah untuk mendukung visi dan misi organisasi. 3.1.6.1 Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi Data untuk mengevaluasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Kejaksaan Negeri Tigaraksa dibawah ini diperoleh dari wawancara terstruktur dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa periode Juni 2011- Mei 2013. Terdapat dua faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Faktor- faktor yang menjadi peluang bagi Kejaksaan Negeri Tigaraksa adalah: 1. Setiap tahun dilakukan penelitian dan pengembangan, khususnya di bidang teknologi di dalam Kejaksaan. Tugas Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) diantaranya adalah mengkordinasi dan konsultasi dalam penyusunan proyek dan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerja sama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan satuan kerja di lingkungan
Kejaksaan.
Dengan
demikian,
memungkinkan
adanya
50
pengembangan teknologi seperti mengintegrasikan sistem didalam Kejaksaan dan
menciptakan
informasi
yang
transparan
untuk
menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Tigaraksa dalam hal layanan hukum yang bisa diandalkan. (PUSLITBANG, 2009) 2. Sudah adanya dukungan teknologi dari Kejaksaan RI sampai ke Kejaksaan Negeri. Kejaksaan RI sedang menjalankan program Quick Wins, yaitu program untuk perbaikan bisnis proses dari produk utama Kejaksaan. Program ini ditujukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (public trust building) terhadap Kejaksaan. (Kejaksaan, Quick Wins) 3. Adanya kerjasama Kejaksaan dengan USAID dalam rangka Change For Justice. Proyek ini difokuskan pada mempertahankan dan memperdalam reformasi di sektor peradilan Indonesia untuk menghasilkan sistem peradilan yang rendah korupsi, lebih akuntabel, dan lebih efisien. Tujuan ini akan dicapai melalui Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang lebih efisien, kredibel, dan transparan, termasuk meningkatkan kompetensi dan integritas hakim, jaksa, dan staf. (USAID) 4. Adanya program reformasi birokrasi dari pemerintah pusat (MENPAN). 5. Beragamnya sistem informasi (software) yang ditawarkan seperti SOA (Service-Oriented Architecture) yaitu konsep arsitektur yang memanfaatkan layanan-layanan yang ada dalam sebuah jaringan sistem yang memungkinkan organisasi untuk secara cepat merespon kebutuhan lingkungan yang dinamis (PRMOB, 2012), dan Microsoft SharePoint yaitu perangkat lunak kolaborasi yang
membuat
orang
lebih
mudah
untuk
bekerjasama
dengan
51
menyederhanakan intelejensia bisnis, manajemen konten, pencarian dan cara berbagi melalui intranet dan internet. (Microsoft, 2013) Faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi Kejaksaan Negeri Tigaraksa adalah: 1. Terdapat “mafia-mafia” yang memanfaatkan hukum demi mendapatkan uang. Prinsip peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana, sulit untuk ditemukan dalam praktik peradilan. Salah satu yang mempersulit penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya “budaya korupsi” di semua birokrasi dan stratifikasi sosial yang telah menjadikan penefakan hukum hanya sebatas retorika yang berisikan sloganitas dan pidato-pidato kosong. Dengan semakin banyaknya “mafia-mafia” yang memanfaatkan hukum, hal ini menjadi ancaman bagi Kejaksaan Negeri Tigaraksa yang benar-benar ingin menegakkan hukum. (Partners, 2007) 2. Masyarakat kurang percaya terhadap layanan hukum Kejaksaan Negeri karena jeleknya pencitraan Kejaksaan, sehingga seringkali masyarakat enggan berhubungan dengan Kejaksaan, maka akibatnya adalah rakyat akan cenderung melakukan eksekusi sendiri terhadap berbagai masalah yang terkait dengan hukum dan pengadilan. Selama ini harapan masyarakat adalah memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang mengandalkan pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman serta instansi lainnya, jarang sekali terpenuhi. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi Kejaksaan Negeri Tigaraksa, karena masyarakat membutuhkan perlindungan hukum dari instansi hukum, namun instansi belum memperhatikan kebutuhan tersebut. (Matondang, 2012)
52
3. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) yang belum mendukung proses penyelidikan, seperti penyadapan. Dalam konteks permintaan penyadapan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 31 ayat (3) UU ITE, adalah demi penegakan hukum yang juga mengatur tentang penyadapan dalam kasus-kasus pidana. Namun penyadapan pada prinsipnya haruslah dilarang, karena telah melanggar hak privasi dari individu, oleh karena itu harus diatur dalam ketentuan yang setingkat dengan UU ITE. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Tigaraksa sulit untuk melakukan penyelidikan sehingga sering terjadi penundaan. (ICJR, 2009) 4. Belum adanya integrasi secara teknologi antara Kejaksaan Negeri Tigaraksa dengan polisi dan pengadilan setempat, sehingga menyebabkan lamanya waktu pemrosesan perkara, sehingga layanan yang dihasilkan kurang maksimal. Penentuan EFE (External Factor Evaluation) Dalam membuat tabel EFE, penulis harus menentukan faktor-faktor peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi Kejaksaan Negeri Tigaraksa, setelah itu memberikan bobot masing-masing faktor dari skala 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting) dan semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi skor 1,00. Sedangkan menghitung rating untuk masing-masing faktor adalah dengan memberikan skala dari 1 (tidak berpengaruh) sampai 4 (sangat berpengaruh). Nilai peluang dan ancaman selalu berbalik.
53
Tabel 3.1 Matriks EFE Kejaksaan Negeri Tigaraksa FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL
BOBOT
Peluang Setiap tahun diadakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi Adanya dukungan teknologi dari Kejaksaan RI
RATING
BOBOT x RATING
0,050
2
0,100
0,116
3
0,348
Adanya kerja sama Kejaksaan dengan USAID
0,064
2
0,130
Adanya program reformasi birokrasi dari pemerintah pusat Beragamnya sistem informasi (software) yang ditawarkan Ancaman
0,232
4
0,930
0,037
1
0,037
0,074
3
0,209
0,265
4
0,989
0,041
2
0,076
0,119
3
0,337
Terdapat “mafia-mafia” yang memanfaatkan hukum Masyarakat kurang percaya terhadap layanan hukum Kejaksaan UU ITE yang belum mendukung penyelidikan Belum adanya integrasi secara teknologi antar penegak hukum Total
1.00
1,845
Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
Total nilai skor bobot dari Matriks EFE yang ditunjukkan pada tabel 3.1 adalah sebesar 1,845, hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Tigaraksa memiliki respon yang baik terhadap peluang dan ancaman dari luar organisasi. 3.1.6.2 Analisis Lingkungan Internal Organisasi Pada sub bab ini, penulis akan membahas tentang analisis lingkungan internal dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Lingkungan internal organisasi ini dianalisis dengan menggunakan Value Network yang terdiri dari kegiatan utama dan pendukung.
54
1. Analisis Value Network Berikut ini adalah analisis Value Network pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Data untuk mengevaluasi faktor internal yang dapat mempengaruhi Kejaksaan Negeri Tigaraksa dibawah ini diperoleh dari wawancara terstruktur dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa periode Juni 2011- Mei 2013.
Gambar 3.1 Analisis Value Network Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
2. Penentuan IFE (Internal Factor Evaluation) Dalam membuat tabel IFE, penulis harus menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Tigaraksa, setelah itu memberikan bobot masing-masing faktor dari skala 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting) dan
55
semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi skor 1,00. Sedangkan menghitung rating untuk masing-masing faktor adalah dengan memberikan skala dari 1 (tidak baik) sampai 4 (sangat baik). Nilai kekuatan dan kelemahan selalu berbalik. •
Strengths (Kekuatan) 1. Sudah tersedia kelembagaan dan sarana-prasarana yang mendukung seperti gedung, alat transportasi, semua sudah disediakan oleh pemerintah pusat. 2. Lengkapnya data yang ada di dalam Kejaksaan Negeri Tigaraksa,
khususnya
di
bidang
Pidana
Umum,
memudahkan pembuatan sistem yang terintegrasi. 3. Jumlah karyawan sudah mencukupi. Pemerintah akan menerima 60 ribu sampai 70 ribu CPNS pada tahun ini untuk mengisi formasi yang akan ditinggalkan 120 ribu PNS yang memasuki masa pensiun. (Setiawan, 2012) 4. Kemauan pegawai Kejaksaan Negeri Tigaraksa untuk menuju era teknologi. Dikatakan oleh narasumber, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa, bahwa pegawai sudah semakin peduli dengan perkembangan teknologi. Pegawai berkeinginan untuk memproses berkas dengan cepat dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat area Kejaksaan Negeri Tigaraksa.
56
•
Weaknesses (Kelemahan) 1. Profesionalisme karyawan perlu ditingkatkan. Kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan baik adil dan inklusif masih banyak kekurangan, sehingga PNS dituntut untuk
memiliki
kemampuan
dan
keahlian
untuk
memahami dan menerjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam kegiatan dan program pelayanan. Rendahnya profesionalisme karyawan Kejaksaan Negeri Tigaraksa, maka semakin rendah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu disiplin yang rendah juga dapat mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.
Maka
dari
itu
profesionalisme
harus
ditingkatkan guna meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dengan layanan hukum masyarakat. (Rivelino, 2012) 2. Lamanya
waktu
pemrosesan
berkas
perkara
mengakibatkan rendahnya kualitas layanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Tigaraksa kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang percaya dan enggan untuk berurusan dengan Kejaksaan Negeri Tigaraksa. 3. Pelatihan untuk memperkenalkan sistem baru yang terintegrasi kepada pegawai Kejaksaan Negeri Tigaraksa,
57
khususnya bagian Pidana Umum, membutuhkan waktu yang cukup lama. Tabel 3.2 Matriks IFE Kejaksaan Negeri Tigaraksa FAKTOR-FAKTOR INTERNAL
STRATEGI
BOBOT
RATING
BOBOT x RATING
Kekuatan Kejaksaan telah diberi wewenang oleh negara untuk memberantas kejahatan Sudah tersedia sarana dan prasarana
0,304
4
0,907
0,07
3
0,156
Jumlah karyawan sudah mencukupi
0,148
3
0,335
Kemauan pegawai untuk menuju era teknologi informasi Kelemahan
0,103
3
0,232
Profesionalisme karyawan perlu ditingkatkan Lamanya waktu pemrosesan perkara
0,164
3
0,145
0,442
4
0,521
Pelatihan pegawai membutuhkan waktu lama Total
0,227
3
0,214
1,00
3,133
Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
Total nilai skor bobot dari Matriks IFE adalah sebesar 3,133, hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Tigaraksa mempunyai posisi internal yang kuat. Untuk mencari posisi strategi yang tepat untuk menjadi acuan bagi Kejaksaan Negeri Tigaraksa dalam memilih strategi alternatif, maka harus ditemukan selisih dari nilai total Matriks EFE dan IFE, dimana: Titik x (internal) = kekuatan – kelemahan Titik y (eksternal) = peluang – ancaman
58
Tabel 3.3 Selisih Total EFE dan IFE IFE Kekuatan 1.753 Kelemahan 1.679 Hasil (x) 0.074 Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
EFE Peluang Ancaman Hasil (y)
0.478 1.367 -0.889
Dari perhitungan pada tabel 3.3, maka dapat dicari koordinat pada gambar dibawah ini: O
W
S
(0.074,0.889)
T
Gambar 3.2 Titik Koordinat Perhitungan SWOT Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi alternatif yang dapat digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Bagian Pidana Umum adalah strategi ST (kekuatan dan ancaman), dimana strategi tersebut memanfaatkan kekuatan untuk mencegah ancaman-ancaman yang ada. 3.1.7 Tahapan Pencocokan Pada tahap pencocokan terdapat 4 (empat) matriks yang digunakan, yaitu Matriks SWOT, Matriks IE, Matriks Space dan Matriks Grand Strategy.
59
3.1.7.1 SWOT Matrix SWOT matrix ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor strategis yang ada pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Dengan matrix ini, dapat ditentukan strategi alternatif yang tepat bagi organisasi sehingga organisasi dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.
60
Tabel 3.4 SWOT Matrix SO-WO Strengths
Internal Factors
S1 S2 S3 S4
External Factors Opportunities O1
Setiap tahun diadakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi
O2
Adanya dukungan teknologi dari Kejaksaan RI
O3 O4 O5
Adanya kerjasama Kejaksaan dengan USAID
Adanya program reformasi birokrasi dari pemerintah pusat Beragamnya sistem informasi yang ditawarkan Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
S5
Kejaksaan telah diberi wewenang oleh negara untuk memberantas kejahatan Sudah tersedia kelembagaan dan saranaprasarana yang mendukung Karyawan sudah mencukupi baik jumlah maupun teknis Promosi yang terukur sesuai kemampuan dan kompetensi Kemauan pegawai Kejaksaan untuk menuju ke era teknologi
Weaknesses W1 W2 W3 W4 W5
Profesionalisme karyawan perlu ditingkatkan Lamanya pemrosesan perkara Perekrutan karyawan outsourcing membutuhkan biaya tinggi Pelatihan untuk pegawai membutuhkan waktu lama Seluruh tingkat Kejaksaan belum terintegrasi secara structural
SO
WO
- Mengajukan ke Kejaksaan RI untuk membangun sistem informasi manjemen untuk Kejaksaan Negeri Tigaraksa (S2, S5, O1, O2, O5) - Melanjutkan program reformasi sesuai prosedur sampai ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa (S5, O4) - Dengan adanya dana dari USAID, memungkinkan Kejaksaan Negeri Tigaraksa menerapkan sistem informasi yang terintegrasi (S2, S5, O3)
- Membangun sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan publik (W1, W2, O1, O5) - Mencari lembaga pelatihan yang bisa memberikan pelatihan yang mudah di mengerti oleh pegawai (W3, O2) - Membuat sistem yang terintegrasi keseluruh strukutur Kejaksaan (W5, O3, O4, O5)
61
Tabel 3.5 SWOT Matrix ST-WT Strengths
Internal Factors
S1 S2 S3 S4 S5
External Factors
Kejaksaan telah diberi wewenang oleh negara untuk memberantas kejahatan Sudah tersedia kelembagaan dan sarana-prasarana yang mendukung Karyawan sudah mencukupi baik jumlah maupun teknis Promosi yang terukur sesuai kemampuan dan kompetensi Kemauan pegawai Kejaksaan untuk menuju ke era teknologi
Weaknesses W1 W2 W3 W4 W5
Profesionalisme pegawai Kejaksaan Negeri Tigaraksa perlu ditingkatkan Lamanya pemrosesan perkara Perekrutan karyawan outsourcing membutuhkan biaya tinggi Pelatihan untuk pegawai membutuhkan waktu lama Seluruh tingkat Kejaksaan belum terintegrasi secara struktural
Threats
ST
WT
T1
- Sosialisasi sistem dan teknologi informasi kepada masyarakat yang berada dibawah wilayah Kejaksaan Negeri Tigaraksa (S2, S5, T5) - Membangun sistem yang terintegrasi antar penegak hukum, sehingga penyelesaian perkara dan pelayanan publik lainnya bisa berjalan dengan efisien (S5, T2, T4) - Dengan membangun sistem yang terintegrasi, akan sulit bagi “mafia-mafia” hukum untuk mengganggu pemrosesan perkara, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum Kejaksaan Negeri Tigaraksa (S5, T1, T2)
- Membuat struktur tingkat Kejaksaan yang jelas agar
T2 T3 T4 T5
Terdapat “mafia-mafia” yang memanfaatkan hukum Masyarakat kurang percaya dengan layanan hukum Kejaksaan Negeri Tigaraksa UU ITE yang belum mendukung penyelidikan Belum adanya integrasi secara sistem antar penegak hukum wilayah Tigaraksa Terdapat masyarakat di wilayah Tigaraksa yang belum memahami tentang teknologi
Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
bisa mengajukan UU ITE yang dapat membantu penyelidikan berjalan dengan efisien (W5, T3) - Membangun sistem yang terintegrasi antar penegak hukum di wilayah Tigaraksa, membantu mempercepat pemrosesan perkara dan meningkatkan profesionalisme pegawai (T4, W1, W2)
62
Dari tabel Matriks SWOT diatas, penulis mendapatkan beberapa strategi yaitu : a. Strategi SO -
Mengajukan ke Kejaksaan RI untuk membangun sistem informasi untuk Kejaksaan Negeri Tigaraksa (S2, S5, O1, O2, O5)
-
Melanjutkan program reformasi sesuai prosedur sampai ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa (S5, O4)
-
Dengan adanya dana dari USAID, memungkinkan Kejaksaan Negeri Tigaraksa menerapkan sistem informasi yang terintegrasi (S2, S5, O3)
b. Strategi WO -
Membangun sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan publik (W1, W2, O1, O5)
-
Mencari lembaga pelatihan yang bisa memberikan pelatihan yang mudah di mengerti oleh pegawai (W3, O2)
-
Membuat sistem yang terintegrasi keseluruh strukutur Kejaksaan (W5, O3, O4, O5)
c. Strategi ST -
Sosialisasi sistem dan teknologi informasi kepada masyarakat yang berada dibawah wilayah Kejaksaan Negeri Tigaraksa (S2, S5, T5)
-
Membangun sistem yang terintegrasi antar penegak hukum, sehingga penyelesaian perkara dan pelayanan publik lainnya bisa berjalan dengan efisien (S5, T2, T4)
63
-
Dengan membangun sistem yang terintegrasi, akan sulit bagi “mafiamafia” hukum untuk mengganggu pemrosesan perkara, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum Kejaksaan Negeri Tigaraksa (S5, T1, T2)
d. Strategi WT -
Membuat struktur tingkat Kejaksaan yang jelas agar bisa mengajukan UU ITE yang dapat membantu penyelidikan berjalan dengan efisien (W5, T3)
-
Membangun sistem yang terintegrasi antar penegak hukum di wilayah Tigaraksa,
membantu
mempercepat
pemrosesan
perkara
dan
meningkatkan profesionalisme pegawai (T4, W1, W2) 3.1.7.2 Matriks SPACE Hasil analisis Matriks SPACE disajikan pada tabel dibawah ini. Matriks SPACE dibagi menjadi 2 (dua) dimensi internal, yaitu posisi finansial dan kompetitif organisasi, dan 2 (dua) dimensi eksternal yaitu posisi stabilitas dan posisi industri.
64
Tabel 3.6 Matriks SPACE Financial Position (FP)
Peringkat
Anggaran pada tahun 2012 meningkat 15-20% dibandingkan tahun sebelumnya
6
Total
6
Competitive Position (CP)
Peringkat
Lamanya waktu pemrosesan berkas perkara
-6
Kejaksaan Negeri Tigaraksa sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap
-2
Pegawai memiliki kemauan untuk menuju era teknologi
-1
Total
-9
Stability Position (SP)
Peringkat
Perubahan teknologi dalam informasi dapat mendukung proses layanan
-6
Sistem antar badan hukum setempat belum terintegrasi, sehingga muncul “mafia-mafia” memanfaatkan hal tersebut
-6
Total
-12
Industry Position (IP)
Peringkat
Adanya dukungan teknologi dari Kejaksaan RI
6
Adanya program reformasi birokrasi dari pemerintah pusat
4
Total
10 Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
65
Keterangan untuk variabel FP dan IP diberi peringkat 1 sampai 7 : 1 = Terburuk 7 = Terbaik Keterangan untuk variabel SP dan CP diberi peringkat -1 sampai -7: -1 = terbaik -7 = terburuk Rata-rata Financial Position
: 12/2 = 6
Rata-rata Competitive Position
:-9/3 = -3
Rata-rata Stability Position
: -12/2 = -6
Rata-rata Industri Position
: 10/2 = 5
Koordinat arah vektor : Sumbu X = - 3 + (5) = 2 Sumbu Y = - 6 + (3) = -3
Gambar 3.3 Matriks Space Gambar 3.3 diatas menunjukkan bahwa organisasi ini bersaing dengan baik namun dalam posisi yang tidak stabil.
66
3.1.7.3
Matriks Internal-Eksternal (IE) Berdasarkan analisis SWOT, EFE, dan IFE yang telah dilakukan
sebelumnya, didapatkan kordinat yang akan menunjukkan pada titik mana Penulis akan mendapatkan strategi dari Matriks IE. Kordinat tersebut adalah EFE 1,845 dan IFE 3,133. Kordinat ini dapat digambarkan posisi Kejaksaan Negeri Tigaraksa saat ini melalui Matriks Internal-Eksternal berikut :
Gambar 3.4 Matriks IE Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
Pada gambar Matriks IE diatas, Kejaksaan Negeri Tigaraksa berada pada kotak nomor VII. Strategi yang sebaiknya dilakukan untuk organisasi yang berada pada kotak nomor VII adalah strategi untuk merawat atau mempertahankan organisasi, yaitu penetrasi pasar dan pengembangan layanan.
67
3.1.7.4 The Grand Strategy Matrix Di dalam Grand Strategy Matrix terdapat 4 (empat) kuadran strategi. Berdasarkan competitive position dan industry position, didapatkan angka -3 dan 5.
Gambar 3.5 The Grand Matrix Strategy Dengan posisi organisasi yang berada di kuadran II, organisasi masih perlu mengevaluasi pendekatan kepada masyarakat secara serius. Meskipun Kejaksaan Negeri Tigaraksa berkembang, namun organisasi tersebut tidak dapat berkompetisi secara efektif, dan organisasi perlu menentukan strategi apa yang dapat diterapkan agar Kejaksaan Negeri Tigaraksa dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat 3.1.8 Tahapan Keputusan 3.1.8.1 Matriks QSPM Agar dapat menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi alternatif, dapat menggunakan Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM) untuk
68
menunjukkan strategi manakah yang terbaik.
QSPM menjadi alat yang
memungkinkan penyusun strategi mengevaluasi berbagai alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap pencocokan yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat dua strategi yang paling dominan dan disarankan untuk dievaluasi lebih lanjut, yaitu : 1. Strategi penetrasi pasar, yaitu memperbanyak latar belakang pendidikan yang akan diajukan menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Penetrasi pasar dapat dilakukan dengan merekrut pegawai baru, khususnya yang berlatar belakang di bidang sistem informasi melalui proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar dapat menghasilkan layanan hukum yang bermutu kepada masyarakat. 2. Strategi pengembangan layanan, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Tigaraksa dengan menyajikan informasi secara transparan. Pengembangan layanan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem yang sudah ada dan mengintegrasi sistemsistem yang ada dalam Kejaksaan Negeri Tigaraksa, khususnya pada bagian Pidana Umum.
69
Tabel 3.7 Matriks QSPM Kejaksaan Negeri Tigaraksa
FAKTOR-FAKTOR UTAMA
STRATEGI
BOBOT
Merekrut pegawai baru AS
Opportunities Setiap tahun diadakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi Adanya dukungan teknologi dari Kejaksaan RI Adanya kerja sama Kejaksaan dengan USAID Adanya program reformasi birokrasi dari pemerintah pusat Beragamnya sistem informasi (software) yang ditawarkan Threats
TAS
Mengintegrasikan sistem AS
TAS
0,050
1
0.05
2
0.1
0,116
2
0.232
4
0.464
0,064
2
0.128
1
0.064
0,232
2
0.464
2
0.464
0,037
1
0.037
4
0.148
Terdapat mafia-mafia yang memanfaatkan hukum Masyarakat kurang percaya terhadap layanan hukum Kejaksaan Negeri
0,074
1
0.074
4
0.296
0,265
3
0.795
2
0.53
UU ITE yang belum mendukung penyelidikan
0,041
2
0.082
3
0.123
Belum adanya integrasi secara teknologi antar penegak hukum Total
0,119
2
0.238
3
0.357
Sumber: Hasil olahan penulis
1.000
1.862
2.189
70
Tabel 3.8 Matriks QSPM Kejaksaan Negeri Tigaraksa FAKTOR-FAKTOR STRATEGI UTAMA
BOBOT
Meningkatkan kinerja AS
TAS
Mengintegrasikan sistem AS
TAS
Strength Kejaksaan telah diberi wewenang oleh negara untuk memberantas kejahatan Sudah tersedia kelembagaan dan sarana-prasarana yang mendukung
0,227
-
-
-
-
0,07
2
0.14
3
0.21
Jumlah karyawan sudah mencukupi
0,148
1
0.148
2
0.296
Kemauan pegawai Kejaksaan untuk menuju era teknologi Weaknesses
0,103
2
0.206
4
0.412
Profesionalisme karyawan perlu ditingkatkan Lamanya pemrosesan perkara
0,164
2
0.328
2
0.328
0,442
4
1.768
4
1.768
Pelatihan pegawai membutuhkan waktu lama Total
0,227
1
0.227
3
0.681
1,000
Grand Total
2.817
3.695
4.679
5.884
Sumber: Hasil olahan penulis
Pada tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah total nilai daya tarik (TAS) untuk strategi penetrasi pasar sebesar 4.679 dan pengembangan layanan sebesar 5.884. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan layanan merupakan strategi yang tepat bagi Kejaksaan Negeri Tigaraksa dibandingkan penetrasi pasar. Upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan strategi pengembangan layanan adalah dengan memperbaiki sistem yang sudah ada dan mengintegrasikan sistem pada bagian yang berhubungan dengan perkara, yaitu Pidana Umum, agar
71
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan kualitas layanan yang baik kepada masyarakat. 3.1.9 Concept of Operation Scenario (CONOPS) Berikut adalah proses penyelidikan perkara pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa: -
Kepala Kejaksaan menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan) dari Polisi
-
Kepala Kejaksaan menunjuk Jaksa Peneliti sebanyak dua orang dengan Surat Perintah (P16)
-
Kepala Kejaksaan memberikan SPDP kepada Jaksa Peneliti yang telah ditunjuk
-
Kepala Kejaksaan menerima Berkas Perkara yang berkaitan dengan SPDP dari Polisi
-
Kepala Kejaksaan mendisposisi Berkas Perkara
-
Jaksa Peneliti meneliti Berkas Perkara dengan cermat. Jika berkasberkas yang diberikan polisi tidak lengkap, maka Jaksa Peneliti mengeluarkan Surat P18 dan mengembalikan Berkas Perkara ke Polisi.
-
Jika berkas-berkas yang diberikan Polisi lengkap, Jaksa Peneliti berubah fungsi menjadi Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan Surat P21, lalu Jaksa Penuntut Umum menerima barang bukti dan terdakwa dari Polisi.
72
-
Jaksa Penuntut Umum memeriksa barang bukti dan tersangka, dan menyusun Surat Dakwaan (P29) dalam jangka waktu maksimal 10 hari.
-
Dalam tempo maksimal 10 hari, perkara harus sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Berkas yang diberikan adalah Berkas Perkara Asli, Surat Dakwaan, Terdakwa, dan Barang Bukti.
3.1.10 Concepts of Operations Diagram (CONOD) Berikut ini adalah diagram proses penyelidikan perkara pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa:
73
Gambar 3.6 Concepts of Operation Diagram Current Architecture Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
74
3.2
Product and Services Bagian ini akan membahas tentang proses layanan yang sedang berjalan di
Kejaksaan Negeri Tigaraksa. 3.2.1 Business Plan Bagian ini menyediakan deskripsi tingkat tinggi kunci dari fungsi bisnis dan strategi finansial yang akan melengkapi tujuan strategi dan inisiatif. 1. Business Overview Kejaksaan Negeri Tigaraksa terletak di Jalan H. Somawinata Komplek
Perkantoran
Pemda
Tigaraksa,
Kabupaten
Tangerang.
Kejaksaan Negeri Tigaraksa memiliki 3 (tiga) level hierarki dan 5 (lima) area fungsi diantaranya : Bagian Pembinaan, Bagian Intelijen, Bagian Pidana Umum, Bagian Pidana Khusus, dan Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagaimana yang telah diketahui, Kejaksaan Negeri Tigaraksa bertugas untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik hukum pidana umum, pidana khusus dan perdata yang meliputi kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Badan-badan hukum yang terkait adalah Polisi dan Pengadilan setempat, yang disebut juga Integrated Justice System.
75
2. Relationship of Business Activities to Strategic Goals Kejaksaan Negeri Tigaraksa mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah hukum Kabupaten Tangerang dan meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Kejaksaan Negeri Tigaraksa terus melakukan pengembangan terhadap proses layanan organisasi. 3. Organizational Structure
Gambar 3.7 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Kejaksaan Negeri Tigaraksa
76
4. Market Outlook and Competitive Strategy Kejaksaan Negeri Tigaraksa melihat ini bukan sebagai kompetisi, namun lebih melihat sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Dengan menggunakan IT, diharapkan organisasi dapat diberikan kemudahan dalam bertukar data, pengolahan data, dan kemudahan dalam pengontrolan, khususnya dalam pemrosesan Berkas Perkara, dan masih banyak lagi kemudahan dengan diterapkannya IT pada organisasi. Dari analisis SWOT yang telah dilakukan, maka organisasi harus menentukan strategi yang tepat dan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa kembali percaya kepada Kejaksaan Negeri Tigaraksa. 3.2.2 Business Process Diagram Business Process Diagram ini menggambarkan detil-detil rincian aktivitas, termasuk langkah-langkah dalam aktivitas yang berkaitan satu sama lain. Di bawah ini adalah Business Process Diagram pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa.
Gambar 3.8 Business Process Diagram pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil olahan penulis
77
Polisi dan Pengadilan setempat merupakan bagian eksternal dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa yang membantu proses pemrosesan perkara. Dari Business Process Diagram diatas, maka didapatkan analisis IDEF-0 yang lebih detil.
IDEF-0
Gambar 3.9 IDEF-0 pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil analisis penulis, 2013
Gambar 3.10 IDEF Level 1 pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil analisis penulis, 2013
78
Gambar diatas menunjukkan terdapat input yang mendorong proses penyelidikan perkara yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP), Surat Perintah P16 untuk menunjuk Jaksa Peneliti dari bagian Pidana Umum dan Berkas Perkara. Lalu terdapat kontrol dari visi dan misi dan Undang-Undang yang telah ditentukan dari pemerintah pusat. Dari input yang mendorong terjadinya proses penyelidikan perkara, menghasilkan output berupa P18 yaitu surat prmberitahuan bahwa Berkas Perkara yang diperiksa tidak lengkap, P21 yaitu surat pemberitahuan bahwa Berkas Perkara yang diperiksa sudah lengkap, dan Surat Dakwaan (P29) yang akan dilimpahkan ke Pengadilan setempat. 3.2.3 Use Case Narrative and Diagram 1. Use Case Diagram Di bawah ini adalah Use Case Diagram pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa, yang menunjukkan siapa saja aktor yang berperan dalam Sistem Informasi Manual Kejaksaan Negeri Tigaraksa, dan kegiatan apa saja yang dilakukan.
79
Gambar 3.11 Use Case Diagram pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
80
2. Use Case Narrative Tabel-tabel di bawah ini menjelaskan secara detil kegiatan dari Use Case Diagram pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa. 1. Menyerahkan Berkas Perkara Tabel 3.9 Use Case Narrative Menyerahkan SPDP Use Case Name: Scenario: Triggering Event: Brief Description: Actors: Related Use Cases: Preconditions: Postconditions: Flow of Events:
Menyerahkan SPDP Polisi menyerahkan SPDP Kasus yang harus segera dimulai penyelidikannya Polisi menyerahkan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Polisi Menyerahkan Berkas Perkara Waktu dimulai penyelidikan harus jelas SPDP harus disimpan Actors System 1. Polisi menyerahkan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa 2. Kepala Kejaksaan menerima SPDP Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
2. Menyerahkan Berkas Perkara Tabel 3.10 Use Case Narrative Menyerahkan Berkas Perkara Use Case Name: Scenario: Triggering Event:
Menyerahkan Berkas Perkara Polisi menyerahkan Berkas Perkara kepada Kepala Kejaksaan Berkas Perkara harus segera diperiksa agar dapat cepat diproses Brief Description: Polisi menyerahkan Berkas Perkara kepada Kepala Kejaksaan untuk di disposisi Actors: Polisi Related Use Cases: Menyerahkan SPDP, mendisposisi Berkas Perkara Preconditions: Berkas Perkara harus lengkap Postconditions: Berkas Perkara harus segera di disposisi Flow of Events: Actors System 1. Polisi mengirimkan Berkas Perkara ke Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa melalui intranet Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
81
3. Menyerahkan terdakwa dan barang bukti Tabel 3.11 Use Case Narrative Menyerahkan terdakwa dan barang bukti Use Case Name:
Menyerahkan terdakwa dan barang bukti
Scenario:
Kepala Kejaksaan menyerahkan terdakwa dan barang bukti
Triggering Event:
Berkas Perkara sudah lengkap
Brief Description:
Polisi menyerahkan terdakwa dan barang bukti setelah menerima P21
Actors:
Polisi
Related Use Cases:
Membuat P21 dan mengirimkan ke Polisi
Preconditions:
Berkas Perkara telah lengkap
Postconditions: Flow of Events:
Segera menyusun Surat Dakwaan Actors
System
1.
Polisi menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah P21 diterima. Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
4. Menyerahkan P16 Tabel 3.12 Use Case Narrative Menyerahkan P16 Use Case Name:
Menyerahkan P16
Scenario:
Kepala Kejaksaan menyerahkan P16
Triggering Event:
Jaksa Peneliti harus ditunjuk untuk memeriksa Berkas Perkara
Brief Description:
Kepala Kejaksaan menyerahkan P16 dan Berkas Perkara kepada Jaksa Peneliti yang ditunjuk
Actors:
Kepala Kejaksaan
Related Use Cases:
Menyerahkan Berkas Perkara kepada Jaksa Peneliti
Preconditions:
Jaksa Peneliti telah diputuskan
Postconditions: Flow of Events:
P16 harus disimpan Actors 1.
Kepala Kejaksaan mengirimkan P16 beserta Berkas Perkara melalui intranet untuk Jaksa Peneliti yang sudah ditunjuk Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
System
82
2. Mendisposisi Berkas Perkara Tabel 3.13 Use Case Narrative Mendisposisi Berkas Perkara Use Case Name: Scenario: Triggering Event: Brief Description: Actors: Related Use Cases: Preconditions: Postconditions: Flow of Events:
Mendisposisi Berkas Perkara Kepala Kejaksaan mendisposisi Berkas Perkara Berkas Perkara harus di disposisi sebelum dikirimkan ke Jaksa Peneliti Kepala Kejaksaan mendisposisi Berkas Perkara Lalu mengirimkannya ke Jaksa Peneliti Kepala Kejaksaan Membuat P18 Berkas Perkara telah diterima Berkas Perkara harus diserahkan ke Jaksa Peneliti Actors System 1.
Kepala Kejaksaan menyerahkan Berkas Perkara kepada Jaksa Peneliti untuk diperiksa
Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
3. Membuat P18 Tabel 3.14 Use Case Narrative Membuat P18 Use Case Name: Scenario: Triggering Event: Brief Description: Actors: Related Use Cases: Preconditions: Postconditions: Flow of Events:
Membuat P18 Jaksa Peneliti membuat P18 Berkas Perkara yang diperiksa tidak lengkap Jaksa Peneliti membuat P18 secara manual Jaksa Peneliti Menyerahkan P18 dan Berkas Perkara ke Polisi Berkas Perkara tidak lengkap P18 diserahkan ke Polisi Actors 1. Setelah Jaksa Peneliti memeriksa Berkas Perkara dan dinyatakan tidak lengkap, maka Jaksa Peneliti membuat surat P18
Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
System
83
4. Menyerahkan P18 dan Berkas Perkara Tabel 3.15 Use Case Narrative Menyerahkan P18 dan Berkas Perkara Use Case Name: Scenario:
Menyerahkan P18 dan Berkas Perkara Jaksa Peneliti menyerahkan P18 dan Berkas Perkara kepada Polisi Triggering Event: Berkas Perkara yang diperiksa tidak lengkap Brief Description: Jaksa Peneliti membuat P18 secara manual dan menyerahkannya ke Polisi bersama Berkas Perkara yang tidak lengkap Actors: Jaksa Peneliti Related Use Cases: Membuat P18 Preconditions: Berkas Perkara tidak lengkap Postconditions: P18 dan Berkas Perkara diserahkan ke Polisi Flow of Events: Actors System 1. Berkas Perkara dan P18 diserahkan kembali kepada Polisi Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
5. Membuat P21 dan menyerahkan ke Polisi Tabel 3.16 Use Case Narrative Membuat P21 Use Case Name:
Membuat P21 dan menyerahkan ke Polisi
Scenario:
Jaksa Penuntut Umum membuat P21
Triggering Event:
Berkas Perkara yang diperiksa lengkap
Brief Description: Actors:
Jaksa Penuntut Umum membuat P21 secara manual dan menyerahkannya ke Polisi Jaksa Penuntut Umum
Related Use Cases:
Menyusun Surat Dakwaan (P29)
Preconditions:
Berkas Perkara lengkap
Postconditions:
Surat P21 harus disimpan
Flow of Events:
Actors 1.
Setelah Jaksa Penuntut umum memeriksa Berkas Perkara dan hasilnya lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat P21 Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
System
84
6. Menyusun Surat Dakwaan (P29) Tabel 3.17 Use Case Narrative Menyusun Surat Dakwaan (P29) Use Case Name: Scenario:
Menyusun Surat Dakwaan (P29) Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan (P29) secara manual Triggering Event: Berkas Perkara sudah lengkap Brief Description: Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan (P29) berdasarkan Berkas Perkara yang sudah lengkap Actors: Jaksa Penuntut Umum Related Use Cases: Membuat P21 Preconditions: Berkas Perkara sudah Lengkap Postconditions: P29 harus disimpan dan segera diserahkan ke Pengadilan setempat Flow of Events: Actors System 1. Setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum segera menyusun P29 berdasarkan Berkas Perkara tersebut. 2. Setelah selesai disusun, P29 harus disimpan dan segera dserahkan ke Pengadilan setempat Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
3.3
Data and Information Bagian ini membahas bagaimana Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengolah data
dan informasinya. 3.3.1 Object State Transition Diagram Diagram ini menunjukkan perubahan pada atribut, link, dan/atau perilaku dari sebuah objek, dimana objek itu adalah hasil dari sistem internal atau eksternal yang mendorong adanya perubahan.
85
Gambar 3.12 Statechart pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
3.3.2 Logical Data Model Pada bagian ini menjelaskan tentang data yang digunakan dalam pemrosesan berkas perkara. Semua data ini di proses secara manual. 1. Entity Relationship Diagram
86
Gambar 3.13 Entity Relationship Diagram pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
87
2. Class Diagram
Gambar 3.14 Class Diagram pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
88
3.3.3 Activity Entity Matrix Bagian ini menjelaskan tentang entiti data mana yang berpengaruh pada aktivitas line of business pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Tabel 3.18 Activity Entity Matrix pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa No
1
Menyerahkan SPDP
2
Menunjuk Jaksa Peneliti dan menyerahkan P16
3
Menyerahkan Berkas Perkara
R
4
Mendisposisi Berkas Perkara
R
5
Memeriksa Berkas Perkara
R
6
Menyerahkan Berkas Perkara dan P18
R
7
Membuat P21 dan menerima Barang Bukti dan Terdakwa
R
8
Menyusun Surat Dakwaan (P29) Mengirim P29 ke Pengadilan
R
9
P29
P21
P18
Berkas Perkara
P16
Fungsi Bisnis
SPDP
Subjek Data
R C
R
C C R
R
C R
Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
Keterangan: C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete 3.4
System and Application Bagian ini menjelaskan tentang sistem dan aplikasi yang dimiliki oleh
Kejaksaan Negeri Tigaraksa. 3.4.1 System Communication Description System Communication Description ini menjelaskan tentang bagaimana pertukaran data terjadi di dalam organisasi.
89
Gambar 3.15 System Communication Description pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
Perlu dijelaskan bahwa Polisi dan Pengadilan setempat belum terhubung dengan Kejaksaan Negeri Tigaraksa untuk bertukar data dan informasi. Internet pada gambar diatas bukan digunakan untuk pertukaran data atau informasi, melainkan digunakan untuk mencari data (seperti Undang-Undang) di website lain. 3.4.2 System Data Flow Diagram Data flow diagram ini dibuat untuk menunjukkan aliran data dalam sistem pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa.
90
Gambar 3.16 Data Flow Diagram pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
3.5
Security/Standard/Workforce Bagian ini membahas tentang keamanan dan teknologi yang digunakan pada
Kejaksaan Negeri Tigaraksa
91
3.5.1 Security Plan Sistem keamanan yang diterapkan pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa adalah berupa CCTV (Close Citcuit Television) yang ditempatkan di beberapa titik kantor Kejaksaan Negeri Tigaraksa, dan selalu dipantau oleh petugas keamanan. 3.5.2 Technology Forecast Peramalan teknologi dapat membantu melindungi dan memperbaiki profitabilitas organisasi dalam industri yang sedang tumbuh. Kunci dari peramalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada prediksi kapabilitas teknologi masa depan serta dampak yang mungkin ditimbulkannya secara akurat. Tabel 3.19 Technology Forecast Technology Forecast Forecast Area Short Term (next 12 months) Operating System Microsoft Windows 7 Professional Office Microsoft Office Automation Suite 2007 Desktop PCs ACER Desktop Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
Mid Term (12-24 months) Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 ACER Desktop
Long Term (2-3 years away) Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office 2010 HP Desktop
92
3.5.3 Organization Chart
Gambar 3.17 Organization Chart Sumber: Hasil olahan penulis, 2013
3.5.3.1 Knowledge and Skills Profile 1.
Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
93
b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik prefentiv maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; c. Melakukan
penyelidikan,
penyidikanm
prapenuntutan,
pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi, dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan
tugas-tugas
yustisial
lain
berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetalkan oleh Jaksa Agung; e. Melakukan pencegaha dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakakn yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara
94
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
dan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerindah dan negara, BUMN, BUMD di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; g. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya; h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksankan
tugas-tugas
lain
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri. 2. Subbagian Pembinaan Subbagian pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan,
95
perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Subbagian Pembinaan terdiri atas : a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai; b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan; c. Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; d. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan; e. Urusan Daskrimti dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri, serta melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum. 3. Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :
96
a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal
terhadap
orang-orang
tertentu
dan/atau
turut
menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya; b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerja sama dan koorinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya; 4. Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum. 5. Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikanm pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
97
upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya, dalam perkara tindak pidana khusus. 6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.
