BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
3.1
Riwayat DEPKOMINFO RI Sejarah berdirinya Departemen Komunikasi dan Informatika RI ( DEPKOMINFO RI ) sebagai departemen baru, berdasarkan Peraturan Presiden ( perpres ) No.9 tahun 2005, No.10 tahun 2005 dan No.15 tahun 2005. Perpres itu telah melebur tiga institusi terdahulu, yaitu Kementrian Komunikasi Dan Informasi ( KOMINFO ), Lembaga Informasi Nasional ( LIN ) dan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi ( Dirjen Postel ) yang sebelumnya berada dibawah Departemen Perhubungan ( DEPHUB ). Penggabungan ini dilakukan dalam rangka mengembangkan Information And Communication Technology ( ICT ), dengan begitu pengembangan ICT bisa lebih efektif. Sebab berbicara ICT sekarang tidak lepas dari unsur 3C, yakni : Communication, Computer, dan Content. Perkembangan
Departemen
Komunikasi
Dan
Informatika
Republik
Indonesia ( DEPKOMINFO RI ) dan perubahannya : 1. Sebelumnya telah berdiri Departemen Penerangan ( DEPEN ), kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid tahun 1998 DEPEN dibubarkan dan menjadi Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional ( BIKN ).
60
61 2. Tahun 2000 masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional ( BIKN ) terbagi menjadi dua, yaitu : •
Kementrian Komunikasi dan Informatika ( KOMINFO ) yang bertugas sebagai pembuat kebijakan.
•
Lembaga Informasi Nasional (LIN) yang bertugas pokoknya bersifat aferasional.
3. Pada
masa
pemerintahan
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono di tahun 2004, Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Lembaga Informasi Nasional (LIN)
dirubah
menjadi
Departemen
Komunikasi
Dan
Informatika sesuai dengan PP No.9 Tahun 2005, No.10 tahun 2005 dan No.15 Tahun 2005.
3.2
Tugas dan Fungsi DEPKOMINFO RI
Tugas : Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Fungsi : •
Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos,
62 telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi. •
Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
•
Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
•
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
•
Penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
3.3
Visi dan Misi DEPKOMINFO RI
Visi : Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Misi : 1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. 2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
63 3. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi. 4. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika. 5. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat. 6. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa. 7. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika. 8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme. 9. Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara. 10. Meningkatkan
kualitas
pengawasan
kepemerintahan yang baik ( good governance ).
menuju
terselenggaranya
64 3.4
Struktur Organisasi DEPKOMINFO RI Agar tujuan departemen dapat tercapai, diperlukan kerjasama antara pemimpin dengan karyawan. Kerjasama yang baik antara anggota departemen dapat tercapai jika memiliki struktur organisasi yang baik dan jelas. Berikut ini merupakan struktur Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ( DEPKOMINFO RI ) yang digambarkan dari tingkat atas sampai tingkat bawah.
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika
65
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Direktorat Jendral Aplikasi Telematika
66 3.5
Sistem yang Sedang Berjalan
3.5.1
Gambaran Umum Jaringan Komputer DEPKOMINFO RI Topologi
yang
digunakan
di
Departemen
Komunikasi
dan
Informatika adalah jenis topologi tree. Topologi ini disebut topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dengan hirarki yang berbeda, semakin ke atas semakin mempunyai hirarki yang tinggi. Jenis Topologi ini merupakan gabungan antara topologi bus dan topologi star. Karena topologi ini terdapat kabel utama (backbone) dan beberapa terminal concentrator. Disebut gabungan karena adanya kabel backbone, yang diadopsi dari topologi bus dan terminal concentrator yang merupakan adopsi dari topologi star. Keuntungannya adalah jaringan akan dapat dengan mudah mengalami pengembangan. Berdasarkan jenis hubungan jaringan komputer di Departemen Komunikasi dan Informatika menggunakan model client-server dimana terdapat server yang melayani servis dari client tetapi proses terjadi di masing – masing client. Keuntungan dari model jaringan ini adalah bahwa proses pengolahan data tersebar di masing – masing client sehingga tidak membebani server. Berikut ini adalah gambar ilustrasinya.
67
Gambar 3.3 : LAN e–Government Departemen Komunikasi dan Informatika RI
Teknologi jaringan yang digunakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika adalah jenis intranet, dimana server melayani koneksi jaringan Local Area Network yang ada dibawahnya untuk terhubung ke jaringan internet. Intranet adalah jenis jaringan yang merupakan gabungan dari LAN dan internet. Apabila dilihat dari cakupannya maka jaringan jenis LAN yang memberikan layanan internet kepada terminal client-nya. Dimana
68 NOC (Network Operation Center) sebagai pusat server DEPKOMINFO RI. Bentuk ilustrasinya dapat digambarkan berikut ini.
Gambar 3.4 : Model Jaringan Komputer Departemen Komunikasi dan Informatika
Koneksi dari internet ke jaringan di Departemen Komunikasi dan Informatika menggunakan Fiber Optic dengan bandwith sebesar 10 Mbps, melalui ISP Telkom dengan pemberian fasilitas IP address kelas C.
69
Gambar 3.5 : Konfigurasi Akses Jaringan Internet di Depkominfo RI
70
Gambar 3.6 : Skema Komunikasi antara DEPKOMINFO dengan Kantor Pemerintah Daerah
3.5.2
Gambaran Umum Jaringan Komputer Kabupaten Sleman Kami memilih Kabupaten Sleman dikarenakan kabupaten ini memiliki infrastruktur yang sudah memadai untuk mendukung proyek nasional sistem layanan publik 2010 dan merupakan daerah yang di bantu oleh ADB ( Asian Development Bank ), serta jaringan yang ada di Kabupaten ini belum terhubung dengan jaringan yang ada di DEPKOMINFO. Kamipun mendapatkan respon positif dari pihak Sleman untuk bekerja sama membangun sistem layanan publik 2010 ini ketika pihak
71 DEPKOMINFO mengadakan pertemuan dengan beberapa daerah di Surabaya. Topologi yang digunakan Kabupaten Sleman hampir serupa dengan milik DEPKOMINFO, yaitu menggunakan topologi tree. Topologi ini memiliki beberapa hirarki atau tingkatan sendiri.
Gambar 3.7 : Kondisi Existing Jaringan Induk Pemerintah Kabupaten Sleman
3.6
Permasalahan yang Dihadapi E–Government sebagai salah satu unit kerja yang ada di DEPKOMINFO RI memberikan suatu usulan rancangan sistem layanan perizinan untuk setiap
72 kabupaten di Indonesia. Layanan perizinan di Indonesia sudah ada sejak lama. Akan tetapi sampai sekarang layanan tersebut masih kurang memanfaatkan teknologi yang ada, seperti di kabupaten Sleman misalnya. Layanan perizinan di daerah tersebut kurang memaksimalkan teknologi yang ada, sehingga sistem kerja layanan perizinan di daerah itu pun menjadi tidak optimal. Sistem pelayanan yang ada di daerah tersebut belum terintegrasi, karena sistem yang satu tidak terhubung dengan sistem yang lainnya, hal ini menyulitkan kedua belah pihak, baik pihak pemohon maupun pihak yang bertugas dalam membuat surat perizinan. Berdasarkan analisis sistem yang sedang berjalan, maka dapat diketahui bahwa sistem jaringan layanan perizinan di setiap kabupaten memiliki masalahmasalah sebagai berikut : 1. Masih memiliki banyak server dan jaringan yang terpisah-pisah sehingga tidak efisien dan sulit untuk melakukan sharing dan pencarian data secara menyeluruh. 2. Komunikasi ( pertukaran data dan informasi ) masih menggunakan email, yahooMessenger, telepon bahkan secara manual, baik melalui dokumen, dll. Hal tersebut membuat pertukaran data dan informasi menjadi tidak aman.
3.7
Alternatif Pemecahan Masalah Untuk
mengatasi
masalah–masalah
yang
di
hadapi
e-Government
DEPKOMINFO RI seperti yang telah di jabarkan diatas, maka dibutuhkan solusi yang tepat.
73 Oleh karena itu, disarankan untuk memusatkan backup database di DEPKOMINFO dan menghubungkan jaringan komputer pusat di Jakarta dengan jaringan komputer sistem layanan perizinan di setiap kantor–kantor di kabupaten yang ada di Indonesia dengan menggunakan suatu jalur private. Dengan terciptanya sebuah jaringan luas ( WAN ) yang private antara kantor pusat yang terletak di Jakarta dengan seluruh kantor–kantor di setiap kabupaten yang ada di Indonesia, maka hal tersebut dapat memudahkan terjadinya pertukaran data serta komunikasi antara kantor pusat dengan masing–masing kantor di kabupaten. Seluruh backup data yang ada, nantinya akan berpusat di DEPKOMINFO dan setiap kantor–kantor yang ada di seluruh kabupaten di Indonesia yang ingin mengakses, mencari, atau menyimpan data dapat menggunakan jalur private yang telah tersedia. Beberapa alternatif jalur private yang ada antara lain : 1. Leased Line ( Media Kabel ) Pembuatan jalur private dengan media kabel membutuhkan biaya yang mahal dikarenakan harus menyewa kabel dan jaringan khusus, serta memakan waktu yang cukup lama dalam proses pengerjaannya dikarenakan kita harus menarik kabel tersebut dari satu gedung ke gedung yang lainnya. 2. Wireless ( media nirkabel ) Pembuatan jalur private dengan media wireless memerlukan biaya yang cukup tinggi, dikarenan harga bahan baku yang digunakan sangat mahal. 3. Virtual Private Network ( media internet )
74 Pembuatan jalur private dengan media internet ( Virtual Private Network ) hanya memerlukan biaya yang relatif murah dan membutuhkan waktu yang relatif singkat dalam pengerjaannya.
3.8
Usulan Pemecahan Masalah Dengan pertimbangan–pertimbangan yang ada seperti yang telah di jelaskan diatas, maka kami mengusulkan untuk : 1. Memusatkan database yang ada pada setiap daerah di seluruh kantorkantor kabupaten pada sebuah server mirroring data yang nantinya akan berlokasi di kantor DEPKOMINFO RI, sehingga memudahkan untuk melakukan sharing dan pencarian data secara menyeluruh. 2. Membuat suatu jaringan private dengan menggunakan teknologi VPN ( Virtual Private Network ) yang menghubungkan server mirroring data di DEPKOMINFO RI dengan server-server yang ada di setiap kantor kabupaten daerah, sehingga pertukaran data dan informasi yang terjadi dapat berlangsung dengan aman.
