BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG S EDANG BERJALAN 3.1
Riwayat Perusahaan
3.1.1
Sejarah Badan Kepegawaian Negara Sesuai dengan perkembangan, dimana peran aparatur pemerintah semakin
dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana M enteri RI Nomor 30/PM /1951 tanggal 7 April 1951. Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan. BKN adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara, dan
mengembangkan administrasi Negara di bidang
kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.
37
38
3.1.2
Visi dan Misi
VIS I Terdapat tiga kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang visi, yaitu profesional, netral, dan sejahtera : Profesional Istilah “profesional” dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadaai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tiinggi, dan berorientasi pada prestasi kerja. Netral Istilah “netral” dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukana secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras dan agama. Sejahtera Yang dimaksud dengan “sejahtera” adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya. Kesejahteraan PNS diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas marjinal, serta didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN.
39
MIS I Menyelenggarakan
Manajemen
PNS
berbasis
Kompetensi
untuk
Mewujudkan PNS yang Profesional, Netral dan Sejahtera. M isi BKN dalam Renstra 2010-2014 adalah: a. M engembangkan Sistem M anajemen SDM PNS b. M erumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan perundangundangan kepegawaian c. M enyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian d. M engembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian e. M enyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian f. M enyelenggarakan manajemen internal BKN
40
3.2
S truktur Organisasi
3.2.1
S truktur Organisasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi
3.2.2 Tugas dan Wewenang 1.
Kepala BKN Tugas : M emimpin BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41
M enyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKN. M enetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKN yang menjadi tanggung jawabnya. Pembinaan teknis kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah. M embina dan menyelenggarakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Wewenang : Kepala BKN dapat mengambil keputusan tentang seluruh kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan direktorat BKN sesuai dengan hasil rapat dan perundingan bersama. M enyampaikan penjabaran tugas dari setiap deputi dan direktorat kepada anggotanya.
2.
Wakil Kepala BKN Tugas : M embantu Kepala dalam membina dan mengembangkan administrasi BKN. M embantu Kepala dalam mengkoordinasikan tugas Deputi dan Kepala Kantor Regional BKN. M ewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan. Wewenang :
42
M enggantikan posisi Kepala BKN apabila Kepala BKN sedang berhalangan melaksanakan tugas. M engambil keputusan yang berkaitan dengan direktorat BKN. 3.
Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian Tugas : M elaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian. Wewenang : M engatur pelaksanaan perencanaan kepegawaian dan formasi. M engatur pelaksanaan standardisasi dan kompetensi jabatan. M engatur pelaksanaan pengkajian dan penelitian kepegawaian. M engatur pendidikan dan pelatihan kepegawaian.
4.
Deputi Bidang Bina Kerja dan Perundang-undangan Tugas : M elaksanakan perumusan kebijakan pembinaan kinerja. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan kepegawaian. Wewenang : M erumuskan kebijakan pembinaan kinerja kepegawaian dan menetapkan susunan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
43
5.
Deputi Bidang Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun Tugas : M elaksanakan perumusan kebijakan. Pelaksanaan pengadaan, kepangkatan, dan pensiun. Wewenang : M engatur proses jalannya pengadaan, kepangkatan, dan pensiun Pegawai Negeri Sipil. M emberikan
pertimbangan
dan
penetapan
masalah
kepegawaian,
kedudukan kepegawaian, serta kewajiban dan hak pegawai. M emberikan bimbingan dan petunjuk teknis mengenai pengangkatan, kepangkatan dan pensiun Pegawai Negeri Sipil. 6.
Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tugas : M elaksanakan pemberian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) M enetapkan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil (Karis/Karsu). Wewenang : Pemberian NIP untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil. Penyiapan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu;
44
7.
Direktorat Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Tugas : M elaksanakan penyiapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pertimbangan teknis pengangkatan jabatan fungsional Jenjang Utama. Pengalihan Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pemberian persetujuan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya. Pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil. Wewenang : Penyiapan pemberian pertimbangan teknis tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan teknis pengangkatan jabatan fungsional Jenjang Utama yang penetapannya menjadi wewenang Presiden, serta pengalihan Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil. Penyiapan pemberian persetujuan kenaikan pangkat, pemindahan antar instansi, dan mutasi lainnya (perbantuan pada instansi lain, penarikan dari perbantuan, peninjauan
masa kerja,
pengesahan/pemutihan)
yang
penetapannya menjadi wewenang pimpinan instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian. Penyiapan
penetapan
surat
keputusan
dan
pelaksanaan
pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya penyederhanaan satuan organisasi Negara.
45
Pemberian dan penetapan nomor pertimbangan dan nomor persetujuan serta mencatat/mengendalikan dalam buku register/komputer.
8.
Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Tugas : M elaksanakan penyiapan pertimbangan. M enetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil/janda/duda/bagian pensiun janda dan tunjangan. M elaksanakan pengawasan dan tata usaha pensiun. M enyiapkan penetapan pensiun janda/duda Pejabat Negara. Wewenang : M emastikan bahwa proses penetapan Pertimbangan Teknis (Pertek) Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara berjalan secara konsisten sehingga dapat terkendali dan mampu ditelusuri.
9.
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Tugas : M elaksanakan perumusan kebijakan, pengembangan. Penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian. Wewenang : M emastikan pelaksanaan pengolahan data kepegawaian, pelaksanaan pengelolaan
jaringan
dan
informasi
kepegawaian,
pelaksanaan
46
pengelolaan dokumen dan arsip kepegawaian berlangsung secara baik dan benar.
10. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Tugas : M elaksanakan
perumusan
kebijakan
di bidang pengawasan
dan
pengendalian kepegawaian. Wewenang : Perumusan
kebijakan
pengawasan
dan
pengendalian
pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pengawasan
dan
pengendalian
pelaksanaan
peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian. M elakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian Diklat. Pengawasan dan pengendalian pasca pelaksanaan Diklat. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan atau petunjuk teknis tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada pejabat pengelola kepegawaian pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan atau petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian kepada aparat pengawasan kepegawaian pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah.
47
Pemberian petunjuk penyelesaian permasalahan kepegawaian dan atau tindak lanjut administratif terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
3.2.3
Peta S trategi • Strategi pada perspektif Stakeholder : 1. Peningkatan perbaikan berkesinambungan terhadap efektivitas sistem manajemen mutu. • Strategi pada perspektif People : 1. M eningkatkan kepuasan Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan penetapan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya. • Strategi pada perspektif Internal Process : 1. Peningkatan penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat Pembina TK I Gol Ruang IV/B ke bawah. 2. Peningkatan penetapan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pembina Utama M uda Gol Ruang IV/C ke atas. • Strategi pada perspektif Learning and Growth : 1. Peningkatan kualitas SDM untuk menunjang terwujudnya pelayanan prima.
48
3.3
Analisa Proses Informasi
3.3.1
Balanced Score Card Tabel 3.1 Tabel Balance Score Card
Perspektif
Sasaran
Indikator
Target
Stakeholder
1. Peningkatan perbaikan berkesinambungan terhadap efektivitas sistem manajemen mutu.
1. Efektivitas dari SIstem M anajemen M utu
1. Terpenuhinya semua persyaratan ISO 9001:2008
People
1. M eningkatkan kepuasan Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan penetapan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya.
1. Tingkat kepuasan Pegawai Negeri Sipil
1. Tingkat kepuasan pelayanan kepada instansi pengelola kepegawaian pusat dan daerah
Internal Process
1. Peningkatan penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat Pembina 2. Peningkatan penetapan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pembina Utama M uda
1. Jumlah kesalahan penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat 2. Jumlah kesalahan penetapan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat
1.1 Kesalahan penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat 1.2 Kesalahan peninjauan masa kerja 1.3 Kesalahan penetapan M utasi 1.4 Kesalahan penetapan Surat Keputusan Pindah Instansi 2.1 Kesalahan penetapan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat 2.2 Kesalahan Penetapan Nota
49
Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Jenjang Utama Learning and Growth
1. Peningkatan kualitas SDM untuk menunjang terwujudnya pelayanan prima.
1. Jumlah penerima reward dari Badan Kepegawaian Negara 2. Jumlah penerima punishment dari Badan Kepegawaian Negara
3.3.2
ERD
Gambar 3.2 ERD
50
51
3.3.3
Analisa Database 3.3.3.1 Master PNS •
Nama Tabel
: M sPNS
•
Primary Key
: KodePNS
•
Foreign Key
: KodeInstansi, KodePendidikan, KodeGolongan, KodeUnitKerja, KodeJabatanStruktural, KodeJabatanFungsional
•
Deskripsi Tabel
: Tabel PNS Tabel 3.2 Tabel M aster PNS Panjang
Nama Field
Type
Keterangan Field
KodePNS
Int
10
PNS Kode
KodeInstansi
Int
10
Instansi Kode
KodePendidikan
Int
10
Pendidikan Kode
KodeGolongan
Int
10
Golongan Kode
KodeUnitKerja
Int
10
Unit Kerja Kode
KodeJabatanStruktural
Int
10
Jabatan Struktural Kode Jabatan Fungsional KodeJabatanFungsional
Int
10 Kode
Varcha NamaPNS
50 r
Nama PNS
52
TanggalLahir
date
-
Tanggal Lahir PNS
JenisKelamin
varchar
50
Jenis Kelamin PNS
TanggalM asuk
date
-
Tanggal masuk PNS
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.2 Master Instansi •
Nama Tabel
: M sInstansi
•
Primary Key
: KodeInstansi
•
Foreign Key
: KodeKantorRegional
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Instansi
Tabel 3.3 Tabel M aster Instansi Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeInstansi
int
10
Instansi Kode Kantor Regional
KodeKantorRegional
int
10 Kode
NamaInstansi
varchar
50
Nama Instansi
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.3 Master Kantor Regional •
Nama Tabel
: M sKantorRegional
•
Primary Key
: KodeKantorRegional
53
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Kantor Regional
Tabel 3.4 Tabel M aster Kantor Regional Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field Kantor Regional
KodeKantorRegional
int
10 Kode Nama Kantor
NamaKantorRegional
varchar
50 Regional
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.4 Master Kabupaten •
Nama Tabel
: M sKabupaten
•
Primary Key
: KodeKabupaten
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Kabupaten
Tabel 3.5 Tabel M aster Kabupaten Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeKabupaten
int
10
Kabupaten Kode
NamaKabupaten
varchar
50
Nama Kabupaten
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
54
3.3.3.5 Master Propinsi •
Nama Tabel
: M sPropinsi
•
Primary Key
: KodePropinsi
•
Foreign Key
: KodeKabupaten, KodeKantorRegional
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Propinsi
Tabel 3.6 Tabel M aster Propinsi Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodePropinsi
int
10
Propinsi Kode
KodeKabupaten
int
10
Kabupaten Kode Kantor Regional
KodeKantorRegional
int
10 Kode
NamaPropinsi
varchar
50
Nama Propinsi
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.6 Master Pendidikan •
Nama Tabel
: M sPendidikan
•
Primary Key
: KodePendidikan
•
Foreign Key
: KodeTkPendidikan
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Pendidikan
55
Tabel 3.7 Tabel M aster Pendidikan Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodePendidikan
int
10
Pendidikan Kode Tingkat Pendidikan
KodeTkPendidikan
int
10 Kode
NamaPendidikan
varchar
50
Nama Pendidikan
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.7 Master Tingkat Pendidikan •
Nama Tabel
: M sTkPendidikan
•
Primary Key
: KodeTkPendidikan
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Tingkat Pendidikan
Tabel 3.8 Tabel M aster Tingkat Pendidikan Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field Tingkat Pendidikan
KodeTkPendidikan
int
10 Kode Nama Tingkat
NamaTkPendidikan
varchar
50 Pendidikan
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.8 Master Unit Kerja •
Nama Tabel
: M sUnitKerja
•
Primary Key
: KodeUnitKerja
•
Foreign Key
: KodeInstansi
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Unit Kerja
Tabel 3.9 Tabel M aster Unit Kerja Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeUnitKerja
int
10
Unit Kerja Kode
KodeInstansi
int
10
Instansi Kode
NamaUnitKerja
varchar
50
Nama Unit Kerja
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.2.3.9 Master Jabatan S truktural •
Nama Tabel
: M sJabatanStruktural
•
Primary Key
: KodeJabatanStruktural
•
Foreign Key
: KodeGolongan, KodeUnitKerja, KodeInstansi
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Jabatan Struktural
Tabel 3.10 Tabel M aster Jabatan Struktural Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
56
57
Jabatan Struktural KodeJabatanStruktural
int
10 Kode
KodeGolongan
int
10
Golongan Kode
KodeUnitKerja
int
10
Unit Kerja Kode
KodeInstansi
int
10
Instansi Kode
NamaJabatanStruktural
varchar
50
Nama Jabatan Struktural InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.10 Master Jabatan Fungsional •
Nama Tabel
: M sJabatanFungsional
•
Primary Key
: KodeJabatanFungsional
•
Foreign Key
: KodeGolongan
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Jabatan Fungsional
Tabel 3.11 Tabel M aster Jabatan Fungsional Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field Jabatan Fungsional
KodeJabatanFungsional
int
10 Kode Nama Jabatan
NamaJabatanFungsional varchar
50 Fungsional
Golongan_LOW
int
10
Golongan Terendah
berdasarkan Kode Golongan Golongan Tertinggi Golongan_HIGH
int
10
berdasarkan Kode Golongan
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.11 Master Golongan •
Nama Tabel
: M sGolongan
•
Primary Key
: KodeGolongan
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Golongan
Tabel 3.12 Tabel M aster Golongan Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeGolongan
int
10
Golongan Kode
JenisGolongan
varchar
50
Jenis Golongan
NamaGolongan
varchar
50
Nama Golongan
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
58
59
3.3.3.12 Master PAK •
Nama Tabel
: M sPAK
•
Primary Key
: KodePAK
•
Foreign Key
: KodePNS
•
Deskripsi Tabel
: Tabel PAK Tabel 3.13 Tabel M aster PAK Panjang
Nama Field
Type
Keterangan Field Penetapan Angka
KodePAK
int
10 Kredit Kode
KodePNS
int
10
NilaiUnsurUtama
int
3
PNS Kode Nilai Unsur Utama PAK Nilai Unsur
NilaiUnsurPenunjang
int
3 Penunjang PAK
NilaiTOTAL
int
3
Nilai Total PAK Tahun PAK
PAKTahun
char
4 Diterbitkan
60
3.3.3.13 Master DP3 •
Nama Tabel
: M sDP3
•
Primary Key
: KodeDP3
•
Foreign Key
: KodePNS
•
Deskripsi Tabel
: Tabel DP3 Tabel 3.14 Tabel M aster DP3 Panjang
Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeDP3
int
10
DP3 Kode
KodePNS
int
10
PNS Kode Tahun DP3
DP3Tahun
char
4 Diterbitkan
DP3Setia
int
3
Nilai Kesetiaan
DP3Prestasi
int
3
Nilai Prestasi
DP3TanggungJawab
int
3
Nilai Tanggung Jawab DP3Jujur
int
3
Nilai Kejujuran
DP3KerjaSama
int
3
Nilai Kerja Sama
DP3Prakarsa
int
3
Nilai Prakarsa
DP3Kepemimpinan
int
3
Nilai Kepemimpinan
NilaiTOTAL
int
3
Nilai Total DP3
NilaiRata
int
3
Nilai Rata-rata DP3
3.3.3.14 Master Nota Usul •
Nama Tabel
: M sNotaUsul
•
Primary Key
: KodeNotaUsul
•
Foreign Key
: KodeDP3, KodePAK, KodePNS
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Nota Usul
Tabel 3.15 Tabel M aster Nota Usul Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeNotaUsul
int
10
Nota Usul Kode
KodeDP3
int
10
DP3 Kode
KodePAK
int
10
PAK Kode
KodePNS
int
10
PNS Kode Tanggal Nota Usul
TanggalDiKeluarkan
date
Dikeluarkan
InsertedDate
date
-
3.3.3.15 Master Nota Pengantar •
Nama Tabel
: M sNotaPengantar
•
Primary Key
: KodeNotaPengantar
•
Foreign Key
: KodeNotaUsul
Tanggal Dimasukan
61
62
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Nota Pengantar
Tabel 3.16 Tabel M aster Nota Pengantar Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeNotaPengantar
int
10
Nota Pengantar Kode
KodeNotaUsul
Int
10
Nota Usul Kode
JenisNotaPengantar
varchar
50
Jenis Nota Pengantar Status Nota
Status
varchar
50 Pengantar
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.16 Master Nota Persetujuan •
Nama Tabel
: M sNotaPersetujuan
•
Primary Key
: KodeNotaPersetujuan
•
Foreign Key
: KodeNotaUsul
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Nota Persetujuan
Tabel 3.17 Tabel M aster Nota Persetujuan Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field Nota Persetujuan
KodeNotaPersetujuan
int
10 Kode
KodeNotaUsul
int
10
Nota Usul Kode Jenis Nota
JenisNotaPersetujuan
varchar
50 Persetujuan
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.3.3.17 TrDetail Nota Usul •
Nama Tabel
: TrDetailNotaUsul
•
Primary Key
: KodeDetailNotaUsul, KodeNotaUsul
•
Foreign Key
: KodeNotaPersetujuan, KodeNotaPengantar, KodeJenisNotaUsul
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Detail Nota Usul
Tabel 3.18 Tabel Detail Nota Usul Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeDetailNotaUsul
int
10
Detail Nota Usul Kode
KodeNotaUsul
int
10
Nota Usul Kode
KodeNotaPersetujuan
int
10
Nota Persetujuan Kode
KodeNotaPengantar
int
10
Nota Pengantar Kode
KodeJenisNotaUsul
int
10
Jenis Nota Usul Kode
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
63
3.3.3.18 Master Jenis Nota Usul •
Nama Tabel
: M sJenisNotaUsul
•
Primary Key
: KodeJenisNotaUsul
•
Deskripsi Tabel
: Tabel Jenis Nota Usul
Tabel 3.19 Tabel M aster Jenis Nota Usul Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeJenisNotaUsul
int
10
Jenis Nota Usul Kode
NamaJenisNotaUsul
varchar
50
Nama Jenis Nota Usul
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.2.3.19 Master S urat Keputusan •
Nama Tabel
: M sSuratKeputusan
•
Primary Key
: KodeSuratKeputusan
•
Foreign Key
: KodeSuratPersetujuan
•
Deskripsi Tabel : Tabel Surat Keputusan Tabel 3.20 Tabel M aster Surat Keputusan Panjang Nama Field
Type
Keterangan Field
KodeSuratKeputusan
int
10
Surat Keputusan Kode
KodeNotaPersetujuan
int
10
Nota Persetujuan Kode
64
JenisSuratKeputusan
varchar
50
Jenis Surat Keputusan Tanggal Surat
TanggalDikeluarkan
date
Keputusan Diterbitkan
InsertedDate
date
-
Tanggal Dimasukan
3.4
S pesifikasi Software dan Hardware Komputer Server
3.4.1
S pesifikasi Software
Tabel 3.21 Tabel Spesifikasi Software Spesifikasi
Keterangan
Sistem Operasi
Ubuntu, 10 linux.
DBM S
SQL Server 2008
Jaringan
VPN Remote access
Server
IBM blade seri x 6000
M odem
DSL, leasedline
65
66
3.4.2
S pesifikasi Hardware
Tabel 3.22 Tabel Spesifikasi Hardware Spesifikasi
3.5
Type
Processor
Xeon Pentium IV-3,6 GHz
Hard Disk
SCSI 500Gb
M emory
4Gb
M onitor
18,5”
Permasalahan yang dihadapi M asalah yang dihadapi oleh Direktorat Kepangkatan dan M utasi Badan Kepegawaian Negara adalah : 1. Data yang bersifat historis belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penyajian informasi dalam bentuk summary. 2. Laporan Data Tahunan, Tingkat Pendidikan, Kelompok Umur, Golongan Ruang, Jabatan Fungsional, Jabatan Struktural, prestasi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan M utasi yang dihasilkan kurang mendukung untuk melakukan analisis karena tidak dapat dilihat dari berbagai dimensi.
67
3. Data yang berasal dari berbagai sumber berjumlah sangat banyak sehingga dibutuhkan sebuah sistem atau aplikasi yang dapat mengelola data transaksi yang diperoleh setiap harinya. 3.6
Usulan Pemecahan Masalah Berikut ini adalah upaya untuk mengatasi masalah yang terdapat di Direktorat Kepangkatan dan M utasi Badan Kepegawaian Negara : 1. Dengan penggunaan data warehouse, data historis yang ada dapat di optimalkan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa pengambilan keputusan. 2. Dengan penggunaan data warehouse, dapat mempermudah proses analisis pengambilan keputusan, karena data yang ada dapat dilihat dari berbagai dimensi. 3. M embuat data warehouse yang dapat menampung data transaksi serta untuk mempermudah penggabungan data dari berbagai sumber.
