BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Deskripsi Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga luas wilayahnya terdiri dari wilayah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada didaerah persilangan perdagangan dunia. Sehingga peran pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan di wilayah ini sangat besar. Oleh karenanya pelabuhan menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian negara. Pada tahun 1960 pengelolaan pelabuhan indonesia dilaksanakan oleh pemerintah melalui Perusahaan Negara (PN) yang kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1964 aspek operasional pelabuhan dikoordinasikan lembaga pemerintah yang disebut port authority, sedangkan dalam aspek komersial tetap berada dibawah Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969, pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Yang kemudian Pada tahun 1983 BPP diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM)
Pelabuhan
yang hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan, sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusakan dilakukan oleh unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. PERUM Pelabuhan sendiri dibagi menjadi
16 kedalam 4 wilayah operasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983. Pada tahun 1992 Status PERUM ini kemudian dirubah kembali menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I sampai IV sampai dengan saat ini. Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Banten yang semula bernama PERUM Pelabuhan Ciwandan II diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1988 untuk memenuhi keinginan masyarakat Jawa Barat pada umumnya dan wilayah Banten khususnya dalam rangka mengantisipasi permintaan jasa transportasi laut sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan industri di wilayah Banten. Dalam rangka untuk memberi rasa percaya dan kenyamanan atas kepuasan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang merupakan
kunci
aktivitas
perusahaan,
maka
manajemen
pelabuhan Banten menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001/2000 sejak tahun 1999. Disamping menerapkan Sistem Manajemen Mutu, pihak manajemen juga menerapkan sistem kode pengamanan
kapal
dan
fasilitas
pelabuhan
internasional
(International Ships and Port Facillity Security Code / ISPS code) sejak 1 Juli 2004. Dimana fungsi dari ISPS code ini sendiri menunjukan bahwa pelabuhan cabang Banten ini sendiri siap untuk disinggahi dan dikunjungi oleh kapal – kapal internasional. Selain dalam menjaga kepercayaan, kenyamanan dan tingkat kepuasan pelanggan PT Pelabuhan Indonesia II cabang Pelabuhan Banten juga menjaga komitmen dalam hal menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar
17 dalam menjalankan operasinya. Hal ini dibuktikan dengan selalu diselaraskannya setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan perusahaan sesuai dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Serta bagi kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan juga mengadakan program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang merupakan program asistensi terhadap mitra binaan yang tersebar dibeberapa kota di Provinsi Banten.
3.1.2 Visi, Misi dan Komitmen Visi Memberikan jasa kepelabuhanan secara handal dengan mutu pelayanan kelas dunia. Misi Mewujudkan
perusahaan
melalui
peningkatan
realisasi
komitmen perusahaan kepada mitra, pelanggan, kepentingan nasional, pemilik, masyarakat pelabuhan dan anggota perusahaan. Komitmen 1) Kepada
mitra
dan
pelanggan
jasa
kepelabuhanan,
menyediakan dan mengoperasikan jasa pelayanan kepelabuhanan yang handal dengan mutu kelas dunia. 2) Kepada kepentingan nasional, meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
18 3) Kepada masyarakat pelabuhan, mendorong terbentuknya masyarakat pelabuhan yang kooperatif dan mempunyai rasa saling memiliki. 4) Kepada anggota perusahaan, mewujudkan sumber daya insani yang beriman, bermutu, optimis, bersikap melayani dan ramah, bangga terhadap perusahaan dan budayanya serta mampu memberikan kesejahteraan dan kepuasan kepada karyawan.
3.1.3 Bidang Usaha Pelabuhan Banten yang merupakan salah satu cabang dari 12 cabang Pelabuhan yang ada dan dikelola dibawah manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II merupakan sebuah Pelabuhan umum yang secara administratif terletak di Kecamatan Ciwandan, Kotamadya Cilegon dengan jarak sekitar 11 Km dari kota Cilegon. Luas daerah pelabuhan Banten meliputi luas daerah lingkungan kerja daratan seluas 54,7 Hektar (Ha) dan luas daerah lingkungan perairan sekita 4.100 Ha. Dengan Konsentrasi pada bidang usaha jasa kepelabuhanan, Pelabuhan Banten menjalankan usaha kepelabuhanan dan usaha – usaha lainnya yang mempunyai kaitan dengan
usaha
tersebut
diantaranya
menyediakan
dan
mengusahakan : 1) Kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat kapal berlabuh. 2) Jasa – jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan.
19 3) Dermaga dan fasilitas lainnya untuk melakukan tambat dan bongkar muat. 4) Gudang dan lapangan sebagai tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan. 5) Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri serta gedung – gedung bangunan yang berhubungan dengan kepentingan dan kelancaran angkutan laut. 6) Pengadaan listrik dan kapal 7) Serta kegiatan – kegiatan lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.
20 3.2 Struktur organisasi
Gambar 3.1 Struktur organisasi Pembagian Tanggung Jawab General Manager Fungsi Penanggung jawab kebijakan operasional cabang pelabuhan banten meliputi bidang pengendalian kinerja dan PFSO, kepanduan, operasi, teknik dan sistem informasi, usaha terminal, keuangan dan sumber daya manusia yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan perusahaan.
Wewenang
21 1. Menetukan kebijakan pembinaan operasional dan non-operasional di Cabang Pelabuhan Banten. 2. Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif.
Hubungan Kerja 1. Hubungan Internal : a. Memberi pelaporan rutin termasuk hasil atas analisis dan evaluasi kepada Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II b. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi dengan para pejabat setingkat didalam lingkup perusahaan. c. Melaksanakan
pembinaan,
pendelegasian
kewenangan
dan
pelimpahan tugas kepada asisten general manager dan kepada para manajer serta kepala unit dalam lingkup unit kerjanya 2. Hubungan Eksternal Melakukan hubungan dengan instansi atau lembaga ekstern terkait dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan lingkup operasional Cabang Pelabuhan Banten.
Asisten General Manager Fungsi Pembantu General Manager dalam mengkoordinir pelaksanaan program kerja bidang pengamanan dan SMK3, manajemen resiko dan jaminan mutu, serta sebagai port facility security officer (PFSO) dalam penerapan ISPS yang dijabarkan dari kebijakan General Manager.
22 Wewenang 1. Menetapkan program kerja bidang pengendalian kinerja/PFSO 2. Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hubungan Kerja 1. Hubungan Internal a. Memberi pelaporan rutin termasuk hasil analisis dan evaluasi kepada general Manager. b. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi dengan para pejaba setingkat di dalam lingkup perusahaan. c. Melaksanakan
pembinaan,
pendelegasian
kewenangan
dan
pelimpahan tugas kepada para advisor dalam lingkup unit kerjanya. 2. Hubungan Eksternal Melakukan hubungan dengan instansi atau lembaga ekstern terkait dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
Manager Kepanduan Fungsi Penanggung jawab pengelolaan program kerja bidang pemanduan dan penundaan serta perbaikan dan perawatan alat apung yang dijabarkan dari kebijakan operasional cabang. Wewenang 1. Menetapkan program kerja bidang kepanduan.
23 2. Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hubungan Kerja 1. Hubungan Internal : a. Memberi pelaporan rutin termasuk hasil analisis dan evaluasi kerja kepada general manager. b. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi dengan para pejabat setingkat didalam lingkup perusahaan. c. Melaksanakan
pembinaan,
pendelegasian
kewenangan
dan
pelimpahan tugas kepada supervisor pandu dalam lingkup unit kerjanya. 2. Hubungan Eksternal Melakukan hubungan dengan instansi atau lembaga ekstern terkait dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
Manager Operasi dan Usaha Terminal Fungsi Penanggung
jawab
pengelolaan
kerja
dibidang
perencanaan
dan
pengendalian operasi, pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan umum dan usaha terminal yang dijabarkan dari kebijakan operasional cabang. Wewenang 1. Menetapkan program kerja bidang Operasi dan Usaha Terminal. 2. Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
24 Hubungan Kerja 1. Hubungan Internal : a. Memberi pelaporan rutin termasuk hasil analisis dan evaluasi kerja kepada general manager. b. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi dengan para pejabat setingkat didalam lingkup perusahaan. c. Melaksanakan
pembinaan,
pendelegasian
kewenangan
dan
pelimpahan tugas kepada supervisor pandu dalam lingkup unit kerjanya. 2. Hubungan Eksternal Melakukan hubungan dengan instansi atau lembaga ekstern terkait dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
Manager Teknik dan Sistem Informasi Fungsi Penanggung jawab pengelolaan program kerja bidang teknik dan sistem informasi yang dijabarkan dari operasional cabang. Wewenang 1. Menetapkan program kerja bidang Teknik dan Sistem Informasi. 2. Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hubungan Kerja 1. Hubungan Internal :
25 a. Memberi pelaporan rutin termasuk hasil analisis dan evaluasi kerja kepada general manager. b. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi dengan para pejabat setingkat didalam lingkup perusahaan. c. Melaksanakan
pembinaan,
pendelegasian
kewenangan
dan
pelimpahan tugas kepada supervisor pandu dalam lingkup unit kerjanya. 2. Hubungan Eksternal Melakukan hubungan dengan instansi atau lembaga ekstern terkait dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
Manager Keuangan dan SDM Fungsi Penanggung jawab pengelolaan program kerja bidang anggaran, akuntansi, pendapatan dan perbendaharaan serta kemitraan dan bina lingkungan sumber daya manusia dan umum yang dijabarkan dari kebijakan operasional cabang. Wewenang 1. Menetapkan program kerja bidang kepanduan. 2. Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya guna melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
26 Hubungan Kerja 1. Hubungan Internal : a. Member pelaporan rutin termasuk hasil analisis dan evaluasi kerja kepada general manager. b. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi dengan para pejabat setingkat didalam lingkup perusahaan. c. Melaksanakan
pembinaan,
pendelegasian
kewenangan
dan
pelimpahan tugas kepada supervisor pandu dalam lingkup unit kerjanya. 2. Hubungan Eksternal Melakukan hubungan dengan instansi atau lembaga ekstern terkait dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
27 3.3 Prosedur Penjualan Jasa Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat yang Sedang Berjalan act Activ ity Diagr... Bagian Kepanduan
start
Bagian Operasi dan Usaha Terminal
Menerima Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang
- PKK - PPKB dan ship particullar - Penetapan UPER - Operating planning - manifest
Membuat Rincian Pelayanan Kapal dan Barang
- PPKB-D
Pelaksanaan Bongkar Muat
Bagian Keuangan dan SDM
Membuat Nota Jasa Kapal dan Barang
Ya Operations Planning Stowage Planning
Nota 4A dan 4B LH Penerbitan Nota Kapal LH Penerbitan Nota Barang
Membuat Rekam dan Pengolahan Data
Perubahan
T idak Jurnal Penjualan
PPKB-D RHGK
Pelaksanaan Penyandaran Kapal Melakukan Pendistribusian Nota Jasa Kapal dan Barang
PPKB-D RHGK 2A1, 2A2, 2A3
Pelaksanaan Pelayanan Kapal Keluar
Membuat Bukti Pelayanan Kapal
Bukti Pelayanan Kapal, Barang dan Air BPRP
Bukti Pengirim dan Penerima Nota 4A Bukti Pengirim dan Penerima Nota 4B
Melakukan Penagihan Membuat Pranota Jasa Kapal dan Barang
3A 3B BPRP
Penyimpanan Dokumen
Finish
Gambar 3.2 Activity diagram prosedur berjalan
28 Proses bisnis pelayanan jasa kapal dan bongkar muat barang pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Banten diawali dengan datangnya Agen Kapal keperusahaan dengan mengisi PKK ( Pemberitahuan Kedatangan Kapal) dimana pada dokumen ini terdapat data – data yang akan dicatat, diantaranya adalah : nama kapal, bendera kapal, pemilik kapal, GT ( Gross Tonnage ) kapal, muatan kapal, jenis muatan, berat muatan, pemilik muatan dan tanggal kedatangan kapal. Kemudian setelah PKK diisi agen kapal tersebut mengisi PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) dimana data – data yang diisikan disini tidak jauh berbeda dengan PKK hanya saja terdapat beberapa tambahan seperti pelayanan apa yang ingin digunakan oleh sebuah kapal seperti : Labuh, Tambat, pandu dan Tunda dan untuk pelayanan barang sendiri seperti : bongkar, muat atau timbun. Sedangkan dalam proses timbun sendiri terdapat dua jenis apakah ingin dilakukan penimbunan dilapangan terbuka atau tertutup (gudang). Setelah mengisikan PPKB maka pihak perusahaan akan membuat RPKOP (Rencana Pelayan Kapal dan Operating Planning), dimana RPKOP yang diisikan oleh perusahaan ini berdasarkan atas PPKB yang diisi oleh agen pemilik kapal pengangkut barang. Setelah pengisian RPKOP selesai maka estimasi biaya pelayanan kapal dan barang sementara didapatkan, dan setelah didapatkan estimasi biaya pelayanan kapal maka terdapat penetapan UPER (Uang Pertanggungan) dimana proses – proses diatas berada dibawah tanggung jawab bagian Operasi dan Usaha Terminal. Berlanjut ketahap berikutnya maka akan dikeluarkannya PPKB-D, ini merupakan PPKB yang telah ditetapkan/disetujui dan juga keluarnya rencana
29 harian kapal. Dimana rencana harian kapal ini akan dibuat dalam bentuk dokumen RHGK (Rencana Harian Gerakan Kapal) bagi internal perusahaan. Dimana RHGK ini sendiri berisikan jadwal – jadwal dari pelayanan yang akan dilakukan, contohnya seperti : Jam kedatangan kapal, kapal mana yang akan dilayani terlebih dahulu, dimana kapal akan bersandar, jenis pelayanan jasa apa saja yang akan diberikan, jadwal pelayanan dari awal pelayanan sampai dengan pergerakan kapal keluar dari wilayah perairan PT Pelabuhan Indonesia II dimana proses ini berada dibawah bagian Kepanduan dan juga bagian Operasi dan Usaha Terminal. Pada dasarnya pelayanan jasa akan dilaksanakan berdasarkan RHGK, disaat pelayanan sedang berlangsung maka nota 2A1 dan 2A2 pun akan dibuat berdasarkan dokumen PPKB-D dan RHGK oleh supervisor pelayanan kapal, barang dan umum. Kemudian proses pelayanan kapal dan bongkar muat pun dilaksanakan dibawah tanggung jawab bagian Operasi dan Usaha Terminal. Dimana proses pelayanan kapal dan bongkar muat ini berdasarkan operation planning dan stowage planning yang telah diisi pada saat pengisian PPKB oleh agen kapal. Setelah pelayanan kapal dan barang telah selesai dilakukan maka bagian Kepanduan akan melakukan proses pelayanan kapal keluar sesuai dengan RHGK yang telah dibuat pada awal proses. Dimana setelah proses pelayanan kapal keluar selesai selesai dilaksanakan maka form 2A1, 2A2 dan 2A3 pun sudah selesai dibuat dimana form ini merupakan bukti pemakaian jasa pandu, tunda, kepil (2A1), bukti pemakaian tambat (2A2) dan bukti pengisian air kapal (2A3). Kemudian pembuatan Bukti pelayanan kapal, barang dan air
30 serta BPRP (Bukti Pemakaian Ruang Penumpukan). Kemudian dokumen – dokumen tersebut akan diteruskan menjadi Bentuk 3A (Pranota Jasa Kapal) dan 3B (Pranota Jasa Barang) dan penumpukan dimana pembuatan nota dilakukan oleh bagian Operasi dan Usaha Terminal. Setelah pranota selesai maka bagian Keuangan dan SDM akan melakukan penerbitan nota 4A (bukti pelayanan jasa kapal) yang akan dikirimkan kepada agen pemilik kapal dan 4B (bukti pelayanan jasa barang) yang mana akan dikirimkan kepada pemilik barang. Setelah nota 4A dan 4B diterbitkan maka bagian Keuangan dan SDM akan melakukan pencatatan Laporan Harian Pencatatan Nota Kapal dan Laporan Harian Pencatatan Nota Barang. Dimana pada saat bersamaan nota 4A dan 4B dikirimkan kepada agen kapal dan pemilik barang, dilakukan pencatatan pengiriman nota keluar beserta data pengirim dan penerima nota kemudian nota yang telah dikirim serta dicatat perusahaan juga melakukan penyimpanan nota. Pada saat proses pendistribusian nota jasa kapal dan barang dilakukan juga proses penagihan atas tagihan yang terdapat pada nota tersebut, apabila pada saat pendistribusian nota jasa kapal dan barang pelanggan memilih langsung untuk membayar dengan cek atau transfer maka pada saat itu juga ter jadi proses penerimaan kas oleh perusahaan yang diwakili oleh karyawan yang melakukan penagihan terhadap pelanggan.
3.4 Pembahasan Masalah Berdasarkan pengamatan atas sistem yang sedang berjalan dan wawancara dengan karyawan, ditemukan beberapa masalah yang terdapat pada sistem
31 informasi penjualan jasa, penerimaan kas dan piutan pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Banten, yaitu : 1. Belum adanya prosedur dan kebijakan tentang penetapan kredit yang baku. Perusahaan saat ini belum memiliki prosedur dan kebijakan tentang penetapan kredit baku, hal ini menyebabkan tidak adanya standar limit kredit kepada pelanggan. Selama ini pelanggan masih dapat melakukan transaksi pemesanan jasa meskipun pelanggan masih memiliki piutang terhadap perusahaan. Dimana hal ini dapat menambah kemungkinan resiko piutang tidak tertagih dan hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan kas masuk dan dapat menghambat perusahaan dalam melakukan pembiayaan kegiatan operasional. 2. Terjadinya keterlambatan dalam penagihan piutang kepada pelanggan. Masalah ini disebabkan karena untuk mengetahui jumlah piutang, tanggal jatuh tempo atas suatu pelanggan baik agen kapal maupun pemilik barang dibutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melakukan pengecekan terhadap nota – nota yang ada dan kemudian melakukan sortir berdasarkan tanggal jatuh tempo, jumlah piutang, agen kapal dan pemilik barang. Kemudian barulah dilakukan proses penagihan. Akibat yang ditimbulkan dari masalah ini adalah kemungkinan keterlambatan atau bahkan terlewatnya penagihan atas suatu piutang terhadap pelanggan yang dapat menggangu arus penerimaan kas dan dapat mengganggu operasional perusahaan. 3. Terjadinya perangkapan tugas terhadap bagian yang terkait.
32 Penyebabnya adalah pada bagian operasional dan usaha terminal, dimana bagian ini melakukan kegiatan pelayanan kapal dan barang. Bagian ini juga melakukan pencatatan/pembuatan atas pelayanan kapal dan barang. Hal ini memungkinkan adanya kecurangan yang terjadi antara pihak terkait dengan pelanggan untuk memanipulasi pengisian data dalam hal pelayanan jasa kapal dan juga barang.
Hal ini tentu saja dapat
mengurangi pendapatan perusahaan. 4. Kesulitan dalam menyajikan laporan dengan cepat yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan biasanya pihak manajemen membutuhkan laporan penjualan dan laporan piutan. Namun untuk memberikan laporan ini dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan. Mensortir dan menyusun nota – nota yang berhubungan dengan penjualan jasa, penerimaan kas dan piutang. Sehingga sungguh menyulitkan untuk dapat menyusun laporan dalam waktu yang singkat. 3.5 Solusi Pemecahan Masalah 1. Adapun rekomendasi untuk masalah poin 1 (satun) yang diusulkan untuk
mengatasi masalah
ini adalah
dengan
membuat dan
mengadakan kebijakan kredit yang baku atas masing – masing pelanggan. Penetapan kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara menganalisa kemampuan pelanggan dalam pelunasan piutang. Dan juga dengan cara memberikan pelayanan yang berbeda terhadap pelanggan lama dan pelanggan yang baru. Dimana pada pelanggan baru dapat dilakukan penilaian dengan menggunakan sistem checklist terhadap data – data pelanggan. Sedangkan pada pelanggan lama
33 dapat dilakukan dengan menganalisa banyaknya jumlah tranksaksi, pembayaran yang dilakukan, ketepatan maupun keterlambatan dalam melakukan pembayaran dan pelunasan piutang dan berapa lamanya menjadi pelanggan. 2. Rekomendasi yang diusulkan atas masalah poin ke 2 (dua) adalah dengan adanya sistem terkomputerisasi yang dapat menampilkan dan memberi peringatan terhadap piutang – piutang yang akan jatuh tempo, jumlah piutang dan penagihan piutang akan dilakukan keoada siapa. Sehingga dapat memudahkan pencarian informasi dan penagihan piutang. 3. Rekomendasi dari permasalahan poin ke-3 (tiga) adalah seharusnya untuk mencatat setiap tagihan atas pelayan jasa kapal dan barang sebaiknya dilakukan oleh pihak yang berbeda. 4. Rekomendasi yang diusulkan untuk masalah poin 4 (empat) adalah dengan merancang sistem informasi yang terintegrasi dan penggunaan database yang terkait dengan pelanggan, penjualan jasa, piutang dan penerimaan kas.
