75
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
3.1
Gambaran Umum Dinas Perhubungan
3.1.1
Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Pada awalnya Dinas Perhubungan dikenal dengan nama DitJen (Direktorat Jenderal) Perhubungan. Tugasnya lebih ditekankan pada sistem angkutan umum dan trayek angkutan umum. Sedangkan untuk menyelenggarakan kegiatan lalu lintas seperti mengatur lampu lalu lintas dan marka jalan merupakan tugas dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ). Namun, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri tahun 2003, maka DitJen Perhubungan dan DLLAJ disatukan menjadi Dinas Perhubungan yang berlokasi di Jl.Taman Jati Baru I, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan ini dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi. 2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 3. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisiten Pembangunan.
76 3.1.2
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Dinas
Perhubungan
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan
pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian, dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi. Berikut ini adalah fungsi Dinas Perhubungan : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi. 2. Pengumpulan damn pengolahan data, perencanaan, program, evaluasi dan pengembangan sistem perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi. 3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi. 4. Pemberian izin atau rekomendasi di bidang perhubungan darat, laut,udara, pos dan telekomunikasi. 5. Pemberian dukungan teknis dan administratif di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi. 6. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas operasional di bidang perhubungan darat, laut, udara , pos dan telekomunikasi. 7. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan darat, udara, laut, pos telekomunikasi. 8. Penetapan lokasi perparkiran di badan jalan dan diluar badan jalan. 9. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan penetapan pedoman pengelolaan SAR propinsi di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi.
77 10. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan pemeriksaan mutu karoseri
kendaraan
bermotor,
pengujian
dan
sertifikat
perangkat
telekomunikasi. 11. Penentuan tarif ekonomi untuk angkutan jalan, angkutan penyebrangan, laut, udara. 12. Penyusunan, penetapan dan perencanaan jaringan angkutan umum. 13. Pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang perhubungan darat, udara, laut, pos dan telekomunikasi. 14. Pemungutan retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat, udara, laut, pos dan telekomunikasi. 15. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.
3.1.3
Visi dan Misi Visi Dinas Perhubungan adalah terciptanya sistem transportasi dan komunikasi yang terintegrasi dan berkualitas yang sejajar dengan kota-kota besar negara maju. Sedangkan misi Dinas Perhubungan adalah mewujudkan sistem transportasi dan postel yang handal (efektif dan efisien), terjangkau dan diterima oleh masyarakat, yang berwawasan lingkungan, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung oleh aparatur yang profesional, kompeten, dan bertanggung jawab.
78 3.1.4
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 struktur organisasi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
79 3.1.5
Tugas dan Wewenang Tugas dan Wewenang dalam Dinas Perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kepala Dinas Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan,
membina,
mengendalikan,
dan
mengevaluasi
pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan. 2. Bagian Tata Usaha Melaksanakan kegiatan surat menyurat, perlengkapan dan kerumahtanggaan. 3. Sub Bagian Umum Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi pelaksanaan surat-menyurat, pengadaan, kearsipan, ekspedisi, kerumah-tanggaan, administrasi pelayanan dinas, urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi. 4. Sub Bagian Keuangan Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, anggaran, dan pendapatan. 5. Sub Bagian Kepegawaian Menyelenggarakan kegiatan tata usaha kepegawaian, pembinaan pegawai dan mengurus kesejahteraan pegawai. 6. Sub Bagian Perlengkapan Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana di bidang perhubungan.
80 7. Sub Dinas Pengembangan Sistem Menyelenggarakan pendataan, penyusunan sistem serta evaluasi dan pengendalian sistem. 8. Sub Dinas Teknik Lalu Lintas Menyelenggarakan kegiatan perambuan, marka jalan, pengecatan jalan dan merencanakan lokasi perparkiran, komputer lalu lintas, pulau lalu lintas, terobosan dan putaran lalu lintas, pemisah jalan, pagar pengaman lalu lintas dan tempat penyeberangan orang. 9. Sub Dinas Bina Usaha Angkutan Jalan Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan perijinan usaha angkutan. 10. Sub Dinas Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Menyelenggarakan koordinasi, perumusan tata cara pelaksanaan pengendalian, penertiban, dan penyuluhan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan sekolah mengemudi dan peningkatan keterampilan pengemudi serta pengendalian bengkel umum. 11. Sub Dinas Perhubungan Laut Memberikan bimbingan dan peryuluhan serta penentuan tarif ekonomi untuk angkutan penyeberangan laut. 12. Sub Dinas Perhubungan Udara, Angkutan Jalan RCL dan Penyeberangan Jalan Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan, dan penyuluhan untuk angkutan udara, angkutan jalan, serta penyeberangan jalan.
81 13. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta pemungutan retribusi pelayanan di bidang pos dan telekomunikasi. 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Menyelenggarakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.
3.2
Gambaran Umum Sistem
3.2.1
Tata Laksana / Prosedur yang Sedang Berjalan Tata laksana atau prosedur untuk pengelolaan informasi trayek angkutan umum yang sedang berjalan di dalam Dinas Perhubungan saat ini masih bersifat manual. Dengan kata lain, sistem yang berjalan belum terkomputerisasi. Informasi trayek angkutan yang ada saat ini dibuat dalam bentuk gambar dan tulisan. Rute setiap bus digambarkan diatas peta satu per satu dengan pensil warna untuk menjelaskan tulisan yang ada. Informasi dan penjelasan mengenai trayek angkutan ini kemudian dibuat dalam bentuk buku panduan. Buku panduan ini hanya ada satu dan tidak disebarluaskan kepada masyarakat umum. Buku ini disimpan sebagai dokumentasi internal Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan juga mengadakan survei lapangan untuk melihat situasi lalu lintas, jumlah bus yang beroperasi, kebutuhan perubahan trayek angkutan, kemacetan. Informasi dan data-data ini kemudian dirangkum dalam bentuk laporan survei per periode. Dan untuk informasi trayek bus, informasi yang ditampilkan dalam laporan tersebut adalah mengenai perusahaan angkutan
82 umum, jumlah masing-masing angkutan baik yang beroperasi, yang rusak maupun yang tidak beroperasi. Di bawah ini adalah gambar alur proses sistem pendokumentasian informasi trayek yang sedang berjalan di Dinas Perhubungan.
Gambar 3.2 Alur Proses Pendokumentasian Informasi Trayek Berjalan Pendokumentasian trayek angkutan dimulai dari SubDin Bina Usaha Angkutan Jalan. SubDin ini mendata dan melaporkan semua angkutan yang ada ke semua sub dinas lainnya
Dari laporan ini, SubDin Teknik Lalu Lintas
mengatur dan merumuskan rute masing-masing angkutan. SubDin Pengembangan Sistem yang bertugas dalam pendataan kemudian membuat dokumentasi trayek dengan menggabungkan rute ke dalam peta.
83 3.3
Identifikasi Masalah
3.3.1
Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan adalah sistem yang sedang berjalan saat ini sama sekali masih bersifat manual, belum terkomputerisasi. Buku panduan yang berisi penjelasan mengenai informasi trayek angkutan umum ini hanya ada satu dan tidak disebarluaskan kepada masyarakat umum. Buku ini pun tidak boleh dipinjam oleh masyarakat umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti trayek angkutan umum yang ada di wilayah DKI Jakarta ini. Masyarakat hanya dapat memperoleh informasi trayek di terminal, halte, bus atau dari orang lain. Apalagi bagi pendatang dari luar daerah, sangatlah sulit bagi mereka untuk menuju suatu lokasi tertentu karena ketidaktahuan mereka tentang trayek kendaraan umum yang ada. Jangankan pendatang dari luar daerah, penduduk kota Jakarta yang sudah menetap cukup lama di Jakarta pun terkadang mendapatkan kesulitan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu dengan kendaraan umum. Penyebab utama masalah ini adalah masyarakat tidak tahu kendaraan umum apa yang dapat dipergunakan untuk sampai ke tempat tujuan mereka. Selain
masalah
pencarian
informasi
(information
gathering),
permasalahan lainnya adalah mengenai penggambaran rute angkutan yang sifatnya manual. Seperti dijelaskan pada sub bab 3.2.1 diatas, saat ini rute angkutan masih digambar dengan menggunakan pensil warna/stabilo di atas peta yang kemudian baru dibuat menjadi buku. Cara ini tentu sangat tidak praktis dan merepotkan.
84 Selain mengidentifikasi masalah dari sisi internal Dinas Perhubungan, penulis juga mencoba melakukan studi di luar Dinas Perhubungan, yaitu dengan membagi-bagikan kuesioner kepada masyarakat umum di beberapa kawasan di DKI Jakarta. Kuesioner dibagikan kepada 200 orang responden dimana 25%-nya adalah mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan sisanya dari masyarakat yang dipilih secara acak. Berdasarkan hasil survei dan kuesioner yang dilakukan, didapatkan 87 orang yang menggunakan jasa bus. Sebanyak 66 responden dari 87 responden pengguna bus, merasa kesulitan untuk mengetahui trayek bus, nama bus, serta nomor bus yang harus diambil untuk mencapai tempat tujuannya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan responden mendapatkan informasi yang kurang jelas, sehingga terkadang informasi yang didapatkan tidak akurat. Berikut ini adalah pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden : 1. Apakah Anda dapat menggunakan komputer ? a. Dapat b. Tidak dapat 2. Apakah Anda memiliki komputer di rumah Anda ? a. Punya b. Tidak punya 3. Sudah berapa lama Anda tinggal di Jakarta ? a. Kurang dari 1 tahun
85 b. 1-5 tahun c. Lebih dari 5 tahun 4. Jenis kendaraan apakah yang Anda gunakan untuk sampai ke tempat tujuan ? a. Kendaraan pribadi b. Kendaraan umum c. Kendaraan dinas d. Lainnya, sebutkan __________ 5. Apakah Anda merasa jumlah angkutan menuju ke lokasi yang Anda inginkan sudah mencukupi ? a. Cukup b. Kurang c. Tidak tahu Jika jawaban Anda pada nomor 4 adalah b, maka lanjutkan ke nomor berikutnya! Lainnya, berhenti sampai di sini. 6. Kendaraan umum apakah yang paling sering Anda gunakan ? a. Bus b. Taksi c. Mikrolet d. Lainnya, sebutkan __________ Jika jawaban Anda pada nomor 5 adalah a, maka lanjutkan ke nomor berikutnya! Lainnya, berhenti sampai di sini.
86 7. Jenis bus apakah yang sering Anda gunakan ? a. Patas AC b. Patas Non AC 8. Apakah Anda sering mendapatkan kesulitan untuk mengetahui trayek serta nomor bus yang harus Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda ? a. Sering b. Jarang c. Tidak pernah 9. Biasanya dari mana informasi mengenai trayek beserta nomor bus dapat Anda ketahui ? a. Keluarga b. Teman / relasi c. Polisi d. DLLAJ e. Lainnya, sebutkan __________ 10. Apakah informasi yang Anda dapatkan mengenai trayek bus beserta nomor busnya selalu akurat ? a. Selalu b. Kurang c. Tidak
Tabel 3.1 berikut menunjukkan jawaban yang diberikan oleh masingmasing responden untuk setiap pertanyaan yang diajukan.
87
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 82 68 25 69 46 52 16 34 9 13
Jawaban C 118 12 93 47 1 6 8
B 118 132 57 116 61 12 36 17 26 31
D 3 5 7 -
E 4 -
Tabel 3.1 Hasil Kuesioner
Dari hasil kuesioner, 30,5% responden menyatakan jumlah angkutan menuju lokasi tertentu belum mencukupi. Kemudian dari survei yang dilakukan dan khususnya pada poin ke-delapan, 65,4% responden pengguna bus menyatakan sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang trayek bus, sehingga disimpulkan bahwa masyarakat memerlukan suatu mekanisme pencarian informasi mengenai trayek dan data bus yang memiliki akurasi yang tinggi dan penyajian yang lengkap dengan mudah.
3.3.2
Alternatif Pemecahan Masalah Melihat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan saat ini, maka penulis memberikan alternatif pemecahan masalah berupa sebuah sistem informasi mengenai trayek angkutan umum khususnya bus besar di wilayah DKI Jakarta yang berbasis spasial atau yang lebih sering disebut sebagai Sistem Informasi Geografi.
88 Sistem kami dirancang untuk menampilkan informasi trayek bus secara langsung pada peta berdasarkan nomor bus yang beroperasi dan lokasi tujuan. Sebagai tambahan, masyarakat juga dapat mencari lokasi tertentu yang berada di wilayah DKI Jakarta. Sistem juga akan menandai dan menunjukkan lokasi yang bersangkutan dalam peta sehingga informasi yang didapat akan lebih jelas dan tepat. Agar mudah dioperasikan, sistem ini telah dirancang dengan tampilan yang interaktif, sederhana dan menarik. Dengan adanya sistem ini, maka pihak Dinas Perhubungan tidak perlu lagi bekerja secara manual untuk mengelola rute angkutan umum, khususnya bus besar, yang ada. Sedangkan untuk mengatasi masalah penyampaian informasi trayek kepada masyarakat, pihak Dinas Perhubungan dapat mendistribusikan aplikasi dari sistem ini secara luas melalui berbagai cara. Aplikasi ini dapat disebarluaskan secara komersil atau cuma-cuma, dapat berupa CD atau berupa layanan informasi. Bila dalam bentuk CD maka masyarakat dapat menjalankan aplikasi ini di komputer pribadi. Bila berupa layanan informasi maka pihak Dinas Perhubungan perlu menyediakan suatu media layanan misalnya melalui telepon dimana ada beberapa staf yang bertugas sebagai operator layanan sehingga masyarakat dapat menghubungi nomor yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi.
