BAB 2 KERANGKA PEMBANGUNAN SANITASI

BAB 2 KERANGKA PEMBANGUNAN SANITASI 2.1.

Visi Misi Pembangunan Sanitasi Viisi Kabupaten Kulon Progo seperti yang tertera dalam rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 adalah ”MASYARAKAT KABUPATEN KULON PROGO YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN” Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 didasarkan pada isu strategis daerah. Selain itu rumusan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 tersebut di atas, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut: 1.

Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan

2.

Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.

3.

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat

4.

Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah

5.

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan

6.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

Strategi Sanitasi Kabupaten Kulon Progo 2012

7

Tabel 2.1 Visi dan Misi Saniatasi Kabupaten Kulon Progo Visi Kabupaten

Misi kabupaten

Terwujudnya 1. Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa tahun 2011 – 2016 2.

3.

4. 5.

6.

Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsipprinsip clean government dan good governance. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

Visi sanitasi Kabupaten Terwujudnya pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi ramah lingkungan tahun 2017

Misi Sanitasi Kabupaten Misi Air Limbah Domestik 1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola sub sektor air Limbah domestik yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance. 2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur air limbah domestik wilayah yang ramah lingkungan secara optimal, berkelanjutan, dan partisipatif. 3. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan. Misi Persampahan 1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola persampahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance. 2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur persampahan wilayah yang ramah lingkungan secara optimal, berkelanjutan, dan partisipatif 3. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. Misi Drainase 1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola drainase yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance. 2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur drainase wilayah yang ramah lingkungan secara optimal, berkelanjutan, dan partisipatif. 3. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan dan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan. Misi PHBS 1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola PHBS yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance. 2. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan higienis terhadap pengelolaan air limbah domestik 3. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan higienis terhadap pengelolaan persampahan 4. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan higienis terhadap pengelolaan drainase

Sumber: RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016, diolah Pokja Sanitasi


8

2.2

Tahapan Pengembangan Sanitasi Dalam merumuskan pengembangan pengelolaan sanitasi, pentahapan dibagi ke dalam tahap jangka pendek (1-2 tahun), menengah (5 tahun), jangka panjang (10-15 tahun), maupun kombinasi antara 2 tahapan. Penentuan tahapan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang meliputi : 1. Kepadatan Penduduk adalah Jumlah jiwa yang mendiami Desa/ Kelurahan per hektar. 2. Kondisi ekstrem adalah Desa/ Kelurahan yang didefinisikan sebagai daerah genangan yang diakibatkan oleh pengaruh pasang surut air laut. 3. Wilayah Komersil (CBD) merupakan wilayah yang berfungsi sebagai wilayah perdagangan dan jasa baik untuk saat ini maupun yang akan datang berdasarkan dokumen RTRW. 4. Resiko Kesehatan adalah hasil dari analisa area beresiko, yang mempunyai skor 3 dan 4.

Indikator yang digunakan dalam tahapan pengembangan dokumen strategi sanitasi ini adalah presentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan dalam dokumen ini. 2.2.1 Sub sektor Air limbah Domestik Tahapan dalam pengeloaan air limbah domestik Kabupaten Kulon Progo dibagi ke dalam 2 zona seperti yang termuat dalam peta 2.1. Zona tersebut antara lain : I.) pengelolaan limbah domestik sistem setempat individual /komunal prioritas jangka pendek dan II.) pengelolaan limbah domestik sistem off site dengan prioritas jangka menengah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, zona tahapan pengelolaan limbah domestik Kabupaten Kulon Progo bahwa sistem on-site lebih cocok diterapkan terhadap 86 desa sedangkan dengan sistem off site pada 2 desa/ Kelurahan.


9

Peta 2.1. Peta Tahapan Air Limbah Domestik - Sistem On Site dan Off Site

CBD saat ini


10

Penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah dengan menggunakan sistem on site atau off site secara umum, dengan menggunakan beberapa kriteria dalam menentukan prioritas , yaitu: Kepadatan Penduduk,Klasifikasi Wilayah (Perkotaan atau Perdesaan), KarakteristikTata Guna Lahan (Center of Business Development /CBD), Komersial atau Rumah Tangga), serta Resiko Kesehatan Lingkungan. Kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem digambarkan dalam suatu peta yang didasarkan oleh kriteria- kriteria tersebut. Zona dalam peta merupakan dasar bagi Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah. Gambaran zona tersebut adalah sebagai berikut : Zona I, merupakan sistem on site dalam peta zona ini berwarna kuning Desa/ Kelurahan yang termasuk ke dalam zona pengolahan limbah dengan sistem on site mencakup 86 desa yang terletak di bagian urban Kabupaten Kulon Progo. Desa/ Kelurahan tersebut memiliki resiko kesehatan yang rendah sehingga fasilitas pengolahan limbah dibutuhkan oleh masing masing rumah tangga ( STBM, STOPS, MCK++ ) yang meliputi : 1.

Kecamatan Wates : Desa Karangwuni

2.

Kecamatan Panjatan : Desa Garongan, Desa Pleret, Desa Bugel .

3.

Kecamatan Galur : Desa Banaran

4.

Kecamatan Temon : Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Plumbon

5.

Kecamatan Sentolo : Desa Srikayangan, Desa Tuksono, Desa Sukoreno, Desa Kaliagung

6.

Kecamatan Kalibawang : Desa Banjarharjo, Desa Banjaroyo, Desa Banjarasri, Desa Banjararum

7.

Kecamatan Pengasih : Desa Pengasih, Desa Karangsari, Desa Sendangsari, Desa Margosari, Desa Kedungsari, Desa Tawangsari, Desa Sidomulyo

8.

Kecamatan Kokap : Desa Hargorejo, Desa Hargomulyo, Desa Kalirejo, Desa Hargowilis, Desa Hargotirto

9.

Kecamatan Lendah : Desa Jatirejo, Desa Sidorejo, Desa Wahyuharjo, Desa Bumirejo, Desa Gulurejo, Desa Ngentakrejo

10.

Kecamatan Girimulyo: Desa Giripurwo, Desa Jatimulyo, Desa Purwosari, Desa Pendoworejo, Strategi Sanitasi Kabupaten Kulon Progo 2012

11

11.

Kecamatan Nanggulan : Desa Wijimulyo, Desa Jatisarono, Desa Kembang, Desa Banyuroto, Desa Donomulyo, Desa Tanjungharjo

12.

Kecamatan Samigaluh: Desa Gerbosari, Desa Ngargosari, Desa Kebonharjo, Desa Purwoharjo, Desa Sidoharjo, Desa Pagerharjo, Desa Banjarsari

Sedangkan desa/ kelurahan dengan sistem pengolahan limbah sistem on-site komunal ( IPAL Komunal ) dapat dikembangkan di desa/ kelurahan yang meliputi : 1.

Kecamatan Wates : Desa Triharjo, Desa Giripeni, Desa Sogan, Desa Kulwaru, Desa Ngestiharjo

2.

Kecamatan Panjatan : Desa Cerme, Desa Kanoman, Desa Gotakan, Desa Panjatan, Desa Tayuban, Desa Depok, Desa Bojong , Desa Krembangan

3.

Kecamatan Galur : Desa Brosot, Desa Kranggan, Desa Tirtorahayu, Desa Karangsewu, Desa Nomporejo, Desa Pandowan

4.

Kecamatan Temon : Desa Kalidengen, Desa Temon wetan, Desa Temon kulon, Desa Kedundang, Desa Kulur, Desa Kaligintung, Desa Kebonrejo, Desa Janten, Desa Karangwuluh, Desa Demen

5.

Kecamatan Sentolo : Desa Sentolo, Desa Banguncipto, Desa Salamrejo, Desa Demangrejo

6.

Kecamatan Pengasih : Desa Margosari

7.

Kecamatan Nanggulan : Desa Wijimulyo

Zona II,merupakan sistem off site ( jangka menengah ) Zona ini mencakup dua desa di bagian peri urban yaitu Kelurahan Wates dan Desa Bendungan, dalam peta berwarna merah.

Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Kulon Progo No

Sitem

(a) A

(b) Sistem On-site 1. STBM, STOPS, MCK++ 2. IPAL Kom/ on Site Komunal Sistem Off-site 1. Off site medium

B

Cakupan layanan eksisting (%) (c)

Target cakupan layanan (%) Jangka Jangka Jangka pendek Menengah Panjang (d) (e) (f)

64.5

97,70

97,70

97,70

1.50 66,00

1,50 99,20

2,30 100,00

2,30 100,00

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kab Kulon Progo, 2012 dan Hasil Analisis Pokja Sanitasi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pengelolaan limbah dalam jangka pendek difokuskan terhadap sistem on-site dengan target pelayanan mencapai 97,70 % dari jumlah penduduk. Pelayanan sistem on-site diarahkan pada pengembangan fasilitas sanitasi STBM, STOPS, MCK++ dan komunal.


12

Dalam jangka menengah, pengelolaan limbah domestik diarahkan menuju sistem off-site. Target cakupan layanan yang diharapkan dapat menjangkau 0,7% total penduduk. Lebih lengkapnya tentang target cakupan layanan dapat diamati dalam Tabel 2.2. Desa dan kelurahan dengan pengolahan limbah sistem off-site ini merupakan desa dan kelurahan CBD dan yang memiliki kepadatan penduduk >250 jiwa yaitu Kelurahan Wates dan Desa Bendungan. 2.2.2 Sub Sektor Persampahan Tahapan dalam pengeloaan Persampahan Kabupaten Kulon Progo dibagi ke dalam 2 zona seperti yang termuat dalam peta 2.2. Zona tersebut antara lain : Zona I : Pengelolaan Persampahan sistem Full coverage+street sweeping yang meliputi : A.

Prioritas dari timbulan sampah dalam Jangka pendek, merupakan area minimal yang harus terlayani 18 % meliputi 2 kecamatan ,9 desa/ Kelurahan yaitu : 1.

Kecamatan Wates meliputi : Kelurahan Wates, Desa Triharjo, Desa Bendungan, Desa Giripeni

2.

Kecamatan Pengasih : Desa Pengasih, Desa Karangsari, Desa Sendangsari, Desa Margosari, Desa Kedungsari

B.

Prioritas dari timbulan sampah dalam Jangka Menengah, merupakan area minimal yang harus terlayani 57.67% meliputi 32 desa yaitu; 1.

Kecamatan Wates meliputi : Desa Sogan, Desa Ngestiharjo, Desa Karangwuni

2.

Kecamatan Panjatan : Desa Panjatan

3.

Kecamatan Galur : Desa Brosot, Desa Kranggan, Desa Tirtorahayu, Desa Karangsewu, Desa Banaran

4.

Kecamatan Temon : Desa Temon wetan, Desa Temon kulon, Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Glagah

5.

Kecamatan Sentolo : Desa Sentolo, Desa Banguncipto, Desa Salamrejo, Desa Tuksono, Desa Sukoreno

6.

Kecamatan Kalibawang : Desa Banjararum

7.

Kecamatan Pengasih : Desa Tawangsari

8.

Kecamatan Kokap : Desa Hargorejo , Desa Hargomulyo

9.

Kecamatan Lendah : Desa Jatirejo, Desa Gulurejo, Desa Ngentakrejo

10.

Kecamatan Girimulyo : Desa Giripurwo, Desa Jatimulyo

11.

Kecamatan Nanggulan : Desa Wijimulyo, Desa Jatisarono, Desa Kembang

12.

Kecamatan Samigaluh : Desa Gerbosari, Desa Pagerharjo


13

C.

Prioritas dari timbulan sampah dalam Jangka Panjang, merupakan area minimal yang harus terlayani 57.67% meliputi 32 desa

Zona II.Pengelolaan Persampahan sistem Cakupan secukupnya jangka panjang, merupakan pengembangan system pengelolaan sampah berbasis masyarakat + pemeliharaan dan pengelolaan sampah berbasis RT pengangkutan secukupnya (TPS-TPA) , jangka menengah ke panjang, terdapat 47 kel/desa. Dalam peta diberi warna kuning.


14

Peta 2.2. Peta Tahapan Pengembangan Persampahan

CBD saat

ini


15

Untuk mengidentifikasi wilayah pengembangan pelayanan persampahan dengan menggunakan dua kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu Tata Guna Lahan/ Klasifikasi Wilayah (Komersial/ CBD, Permukiman, Fasilitas Umum, Terminal, dsb) dan Kepadatan Penduduk. Tabel 2.3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Kulon Progo No

Sistem

Cakupan layanan eksisting (%)

(a)

(b)

(c)

A

Full coverage+street sweeping 1. Langsung 2. Tidak Langsung 3. Masyarakat/KSM/ bank Sampah Cakupan Secukupnya

B

Target cakupan layanan (%) Jangka Jangka Jangka pendek Menengah Panjang (d) (e) (f)

6,50 9,00 2,50

9,00 9,00

48,67 9,00

-

-

-

-

42,33

18,00

18,00

57.67

100

57,67


Sesuai dengan kondisi di Kabupaten Kulon Progo yang dimaksud dengan full coverage+street sweeping adalah bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : 1.

Langsung : Pengumpulan Minimal 2 kali dalam 1 minggu.

2.

Tidak Langsung : Pengangkutan harian dari TPS, Container dll.

3.

3R dan Bank Sampah.

4.

Pemda melayani > 55% timbulan sampah.

Sedangkan untuk Cakupan Secukupnya adalah dikelola individu/ berbasis Mayarakat dan bersifat lokal.

2.2.3 Sub Sektor Drainase Lingkungan Berdasarkan perhitungan menggunakan instrumen SSK menghasilkan pembagian tahapan pengelolaan drainase Kabupaten Kulon Progo ke dalam 2 zona (lihat peta zona tersebut adalah zona penanganan jangka pendek, dan zona pelayanan jangka panjang terhadap genangan. Kriteria yang digunakan dalam penentuan tahapan pengelolaan drainase hampir sama seperti yang digunakan pada pengelolaan limbah domestik dan persampahan, yaitu kepadatan penduduk dan CBD/ tempat komersil. Satu kriteria khusus yang digunakan dalam pengelolaan drainase adalah keberadaan genangan air di desa/ kelurahan yang bersangkutan. Terdapatnya genangan air menujukkan indikasi terhambatnya aliran air menuju saluran drainase, baik karena tumpukan sampah, kapasitas tampung yang sudah tidak mencukupi, ataupun dikarenakan adanya kerusakan dalam saluran drainase eksisting. Strategi Sanitasi Kabupaten Kulon Progo 2012

16

Zona pengelolaan Jangka Panjang merupakan tahapan yang paling dominan dalam pengelolaan drainase Kabupaten Kulon Progo. Kepadatan penduduk yang kurang dari 100 jiwa / ha menyebabkan banyak desa masuk ke dalam zona ini ( dalam peta berwarna kuning ). Desa yang termasuk ke dalam zona ini adalah semua desa selain Kelurahan Wates dan Desa Bendungan dimana kedua desa/ kelurahan tersebut masuk ke pengelolaan drainase Jangka Pendek ( dalam peta berwarna merah).


17

Peta 2.3. Peta Tahapan Pengembangan Drainase

CBD saat ini


18

Untuk menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan/desa, maka disusunlah prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM drainase, yaitu : Kepadatan Penduduk, Tata Guna Lahan ( Perdagangan, Jasa, maupun Permukiman), Daerah Genangan Air Hujan, serta Tingkat Resiko Kesehatan.

Tabel 2.4 Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Kulon Progo Target cakupan layanan (%) Jangka Jangka Menengah Panjang (e) (f)

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting (%)

(a)

(b)

(c)

Jangka pendek (d)

A B

Makro ( 2 desa ) Mikro ( 86 desa )

1,60 68,40

5,63 68,40

5,63 68,40

5,63 94,37

70

74,03

74,03

100,00


Berdasarkan hasil analisis menggunakan instrumen SSK,

penanganan

drainase

lingkungan Kabupaten Kulon Progo difokuskan ke dalam penanganan jangka pendek sebesar kenaikan 4,03% dari jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo. Target cakupan pelayanan yang akan dilaksanakan meningkat 26.51% dalam jangka panjang, sehingga dapat melayani 100 % dari total penduduk dari kedua target cakupan layanan tersebut.

2.3

Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Pendanaan sanitasi yang meliputi sub sektor pengelolaan limbah domestik mengalami penurunan, sampah dan drainase di Kabupaten Kulon Progo terus meningkat dari tahun ke tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan belanja sanitasi sub sektor pengelolaan limbah domestik sebesar -5.84%, sub sektor persampahan sebesar 7.52% dan sub sektor drainase sebesar 66.13% setiap tahunnya. Jika melihat secara dana alokasi khusus untuk sanitasi terjadi kenaikan rata- rata pertahun sebesar 31.05% dalam kurun tahun 2010-2012, lingkungan hidup terjadi kenaikan rata- rata pertahun sebesar 5.92% dari tahun 2008-2012. Berikut ini disajikan tabel 2.5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Sanitasi.


19

Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Sanitasi No

Belanja Sanitasi (Rp)

Uraian 2008

2009

2010

2011

Rata-Rata Pertumbuhan

2012

1

Belanja Sanitasi

4,812,220,224

2,654,999,231

4,632,446,895

5,915,771,391

5,527,274,400

12.70%

1.1.

Air Limbah Domestik

1,713,654,499

1,635,192,331

4,187,680,195

4,530,492,991

4,340,145,400

38.88%

1.2.

Sampah Rumah Tangga

1,023,762,000

316,011,000

320,895,000

587,237,900

673,479,000

7.52%

1.3.

Drainase lingkungan

1,849,773,725

611,245,900

99,331,650

513,717,500

503,650,000

66.13%

1.4.

PHBS

225,030,000

92,550,000

24,540,050

284,323,000

10,000,000

207.44%

2

Dana Alokasi Khusus

914,303,999

740,970,081

1,520,907,104

2,331,112,250

2,117,323,125

32.60%

2.1

DAK Sanitasi

796,680,124

1,550,042,250

1,046,834,725

31.05%

2.2

DAK Lingkungan Hidup

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

4

Belanja APBD murni untuk Sanitasi

5

Total Belanja Langsung

6

% APBD murni terhadap Belanja Langsung

914,303,999

740,970,081

724,226,980

781,070,000

1,070,488,400

5.92%

3,897,916,225

1,914,029,150

3,111,539,791

3,584,659,141

3,409,951,275

5.50%

213,388,643,751

132,970,368,976

138,942,748,540

177,099,140,744

247,189,496,660

8.46%

1.83%

1.44%

2.24%

2.02%

1.38%

1.78%

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung atau pun penetapan nilai absolut) Sumber: Realisasi APBD, DPA SKPD, LPJ Kepala Daerah


20

2.50%

Didalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016, proyeksi besaran belanja langsung Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun kedepan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 total pendanaan untuk belanja langsung Kabupaten Kulon Progo mencapai Rp. 1,587,383,693,246.08,-. Sedangkan total untuk proyeksi APBD murni untuk pendanaan sanitasi sebesar Rp. 28,284,451,454.73,-. Perkiraan Pendanaan Sanitasi berdasar Komitmen selama 5 tahun kedepan sejumlah Rp. 39,684,592,331.15 Berikut disajikan tabel 2.6 perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo ke depan. Tabel 2.6 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Sanitasi Tahun 2013-2017 Perkiraan Kebutuhan (Rp) No

Item

1

Perkiraan Belanja Langsung Perkiraan Belanja APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Pendanaan Sanitasi berdasar Komitmen

2

3

2013

2014

2015

2016

2017

268,104,244,782.66

290,788,593,535.39

315,392,269,148.28

342,077,666,214.91

371,020,919,564.84

1,587,383,693,246.08

4,777,157,235.91

5,181,353,375.64

5,619,748,624.03

6,095,236,573.85

6,610,955,645.30

28,284,451,454.73

6,702,606,119.57

7,269,714,838.38

7,884,806,728.71

8,551,941,655.37

9,275,522,989.12

39,684,592,331.15

Total

Sumber: KUA PPAS 2013, Matriks RPIJM DI Yogyakarta 2013-2017, RPJMD

Realisasi pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan investasi sanitasi pada sub sektor persampahan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 14.93 % dan sub sektor drainase mengalami kenaikan rata-rata sebesar 83.28% dari tahun 2008- 2012. Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi Belanja Sanitasi (Rp) No 1.1 1.1.1

1.2 1.2.1

1.3 1.3.1

Rata rata Pertumbuhan

Uraian Belanja Sanitasi

2008

2009

2010

2011

4,812,220,224.00

2,654,999,231.00

4,632,446,895.00

5,915,771,391.00

5,527,274,400.00

12.70%

Air Limbah Domestik

1,713,654,499.00

1,635,192,331.00

4,187,680,195.00

4,530,492,991.00

4,340,145,400.00

38.88%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

1,023,762,000.00

316,011,000.00

320,895,000.00

587,237,900.00

673,479,000.00

7.52%

449,080,000.00

284,409,900.00

288,805,500.00

549,590,000.00

574,630,000.00

14.93%

1,849,773,725.00

611,245,900.00

99,331,650.00

513,717,500.00

503,650,000.00

66.13%

92,488,686.25

30,562,295.00

4,966,582.50

25,685,875.00

83.28%

Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Sampah rumah tangga Biaya operasional/pemelihar aan (justified) Drainase lingkungan Biaya operasional/pemelihar aan (justified)

55,493,211.75

2012

Sumber: Realisasi APBD, DPA SKPD, LPJ Kepala Daerah


21

Perkiraan

besarnya

pendanaan

APBD

Kabupaten

Kulon

Progo

untuk

kebutuhan

operasional/pemeliharaan aset sanitasi diperkirakan meningkat. Pada tahun 2013-2017 biaya operasional mencapai Rp. 2,835,101,745.60,-

untuk sub sektor Persampahan dan Rp.

153,493,593.310,- untuk sub sektor Drainase lingkungan. Data Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun terdapat dalam tabel 2.8

Tabel 2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp) No

Uraian

Total Pendanaan 2013

2014

2015

2016

2017

Belanja Sanitasi

4,777,157,235.91

5,181,353,375.64

5,619,748,624.03

6,095,236,573.85

6,610,955,645.30

28,284,451,454.73

1.1

Air Limbah Domestik

3,208,817,477.83

3,480,316,106.32

3,774,786,282.98

4,094,171,634.67

4,440,580,238.87

18,998,671,740.66

1.1.1

Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Sampah rumah tangga

65,486,070.98

71,026,859.31

77,036,454.75

83,554,523.16

90,624,086.51

387,727,994.71

594,422,805.11

644,717,026.41

699,266,650.89

758,431,728.98

822,602,775.06

3,519,440,986.44

478,840,002.97

519,354,742.42

563,297,441.33

610,958,139.95

662,651,418.93

2,835,101,745.60

777,737,923.26

843,542,469.93

914,914,751.23

992,325,854.19

1,076,286,724.60

4,604,807,723.22

25,924,597.87

28,118,082.80

30,497,158.88

33,077,529.02

35,876,224.75

153,493,593.31

1.2 1.2.1

1.3 1.3.1

Biaya operasional/pemelihara an (justified) Drainase lingkungan Biaya operasional/pemelihara an (justified)

Sumber: Matriks RPIJM DI Yogyakarta 2013-2017, RPJMD, diolah Pokja Sanitasi

Perkiraan kemampuan dari APBD Kabupaten Kulon Progo dalam Mendanai Program/ Kegiatan yang termuat dalam dokumen SSK juga mengalami kenaikan dari tahun 2013-2017, selengkapnya disajikan pada tabel 2.9 Tabel 2.9: Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Kulon Progo dalam Mendanai Program/ Kegiatan SSK Pendanaan (Rp) No

Uraian

Total Pendanaan 2013

1 2 3

Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

2014

2015

2016

2017

570,250,671.81

618,499,684.53

670,831,054.96

727,590,192.13

789,151,730.18

3,376,323,333.62

4,777,157,235.91

5,181,353,375.64

5,619,748,624.03

6,095,236,573.85

6,610,955,645.30

28,284,451,454.73

6,702,606,119.57

7,269,714,838.38

7,884,806,728.71

8,551,941,655.37

9,275,522,989.12

39,684,592,331.15

4

Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)

4,206,906,564.10

4,562,853,691.11

4,948,917,569.07

5,367,646,381.72

5,821,803,915.12

24,908,128,121.11

5

Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

6,132,355,447.75

6,651,215,153.85

7,213,975,673.75

7,824,351,463.24

8,486,371,258.94

36,308,268,997.54

Sumber: KUA PPAS 2013, Matriks RPIJM DI Yogyakarta 2013-2017, RPJMD


22

BAB 2 KERANGKA PEMBANGUNAN SANITASI

Recommend Documents