PU T U S A N No.
201 K/TUN/2001
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : STEPHEN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Kapten
Patimura
No.
19,
Kelurahan
Petisah
Hulu,
Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irdanul Achyar, SH dan Affan Ramadeni, SH, DIVISI HUKUM & HAM LSM SEPAKAT JADI beralamat di Jl. Mangkubumi No. 12 - B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2001, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ; melawan: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MEDAN, berkedudukan di Jalan Karya Jasa Pangkalan Mashur, Kotamadya Medan ; 2. S A L I M, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani V/60 Medan, Para
Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II
Intervensi / para Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi
sebagai
Tergugat I dan Tergugat II Intervensi di
muka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalil : Bahwa Penggugat adalah pemegang alas hak atas sebidang tanah seluas 69 m2 berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Kesawan, setempat dikenal dengan Jalan Palang Merah No. 34-C dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan ; bahwa alas hak Penggugat atas tanah tersebut diatas berikut bangunan rumah yang ada diatasnya diperoleh Penggugat berdasarkan hibah dari Jap
Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
Fon Sin dengan Akta Hibah yang diperbuat di hadapan Notaris M. Suprapto. S, SH, dengan Akte Hibah No. 112 tertanggal 30 Mei 1997 ; bahwa untuk memperoleh alat bukti yang kuat atas tanah tesebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), Penggugat pada tanggal 14 Oktober 1996 telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut ; bahwa permohonan Penggugat untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut telah diproses, dan Tergugat telah menerbitkan Surat Ukur Nomor : 10.0.29/1997 tertanggal 3 Desember 1997 ; bahwa untuk proses selanjutnya, menurut Tergugat permohonan tersebut ternyata masih ada syarat yang harus dilengkapi, yaitu Akte Jual Beli Nomor : 49 tertanggal 12 Februari 1997 yang merupakan dasar atau alas hak dari pemberi hibah untuk memberikan hibah tersebut kepada Penggugat ; bahwa Tergugat juga meminta asli Surat Grant C No. 438 yang tercantum dalam Akte Jual-Beli No. 49 tertanggal 12 Pebruari 1997 karena tanah tersebut di atas adalah merupakan sebahagian dari tanah yang tercantum dalam Surat Grant C No. 438 tersebut dengan konsekuensi permohonan Penggugat untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut harus diumumkan apabila Penggugat tidak dapat memenuhinya ; bahwa permintaan Tergugat untuk menghadirkan asli Grant C No. 438 tersebut tidak mungkin dipenuhi Penggugat dan hal itu adalah mustahil karena tanah Penggugat adalah sebagian kecil dari Grant C No. 438 tersebut, dan perlu diketahui bahwa sebagian dari masyarakat disekitar rumah Pengugat telah ada sertipikatnya, sedemikian apakah para pemilik sertipikat tersebut masingmasing memiliki Grant C No. 438, jadi jelas permintaan Tergugat adalah tidak masuk akal ; bahwa
sehubungan
dengan
Penggugat
tidak
dapat
memenuhi
permintaan Tergugat untuk menunjukan asli Surat Grant C No. 438 tersebut, Tergugat melalui suratnya Nomor telah
memberitahukan
sekaligus
500.674/7/PKM/98 tertanggal 1 Juli 1998 meminta
kepada
Penggugat
supaya
permohonan tersebut diumumkan kepada khalayak ramai melalui Surat Kabar yang terbit di Medan ; bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Tergugat tersebut diatas, pengumuman permohonan untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut telah dilaksanakan pada Surat Kabar Harian Umum Medan pada tanggal 4 Juli 1998 ;
Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
bahwa atas pengumuman tersebut telah diajukan sanggahan atau keberatan oleh Tergugat II Intervensi dengan bukti alas hak berupa foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1827 yang terdaftar atas nama Salim ; bahwa alasan Tergugat untuk mengembalikan berkas permohonan Penggugat atas tanah tersebut melalui surat tersebut diatas secara juridis tidak beralasan,
karena
memperoleh
berkas
Sertipikat
permohonan
Hak
Guna
yang
Bangunan
diajukan atas
Penggugat
tanah
untuk
tersebut
turut
dilampirkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 462/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tertanggal 28 Juni 1997 yang isinya telah membatalkan Akte Hibah No. 89 tertanggal 20 September 1994
yang merupakan dasar penerbitan Sertipikat
Hak Guna Bangunan No. 1827 tertanggal 13 Maret 1995 atas nama Salim tersebut ; bahwa dengan penetapan Pengadilan Negeri Medan tersebut, berkenan dengan
permohonan
yang
diajukan
Penggugat
kepada
Tergugat
untuk
memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut, Tergugat sudah seharusnya membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1827 tertanggal 13 Maret 1995 atas nama Salim tersebut guna untuk mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugat, namun hal itu tidak dilakukan Tergugat I ; bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat No. 500.1222/10/PKM/98 tertanggal 29 Oktober 1998 yang tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut, serta perbuatan Tergugat yang tidak membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1827 tertanggal 13 Maret 1995 atas nama Salim tersebut, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Surat yang diterbitkan Tergugat Nomor : 500/1222/10/PKM/98 tertanggal 29 Oktober 1998 tersebut adalah batal demi hukum ; 3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1827 tertanggal 13 Maret 1995 atas nama Salim yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah batal demi hukum ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut atas nama Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat tertanggal 14 Oktober 1997 ; 5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : bahwa
gugatan
Penggugat
pada
umumnya
menyangkut
tentang
kepemilikan tanah tersebut yang menjadi kewenangan dari Peradilan Umum (Pasal 77 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986) ; bahwa gugatan Penggugat telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, karena Penggugat telah mengetahui terbitnya sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1827/Kesawan sejak tanggal 29 Oktober 1998 melalui surat Tergugat No. 500.1222/10/PKM/98 yang ditujukan kepada Penggugat ; bahwa kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1827/Kesawan terdaftar atas nama Salim dengan demikian yang berhak atas tanah tersebut adalah Salim. Seandainyapun benar (quod non) Akta Hibah No. 89 tertanggal 20 September 1994 telah dibatalkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 462/Pdt.P/1997/PN.MDN tanggal 28 Juni 1997 putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan pengembalian berkas permohonan Penggugat melalui Surat Tergugat secara juridis tidak beralasan haruslah ditolak Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 69/G/1999/PTUN-MDN. tanggal 24 Mei 2000 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Membebankan
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) ; Menimbang,
bahwa
dalam
tingkat
banding
atas
permohonan
Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 75/BDG.G-MD/PT.TUN/-MDN/2000 tanggal 13 Desember 2000 yang amarnya sebagai berikut : MEMUTUSKAN : -
Menerima permohonan banding dari Penggugat-Pembanding ;
Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
-
Memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Mei 2000 No. 69/G/1999/P.TUN-MDN. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI : -
Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi-Terbanding II Intervensi bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Membebankan
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 69.Srt.G.TUN/1999.P.TUN-MDN Jo. No. 09/K/2001/PTUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 April 2001 ; bahwa setelah itu oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 3 April 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 April 2001 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah mengabaikan tentang hal-hal yang terdapat di dalam pemeriksaan pada tingkat pertama yaitu mengenai eksepsi yang dibuktikan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tentang Bukti T.I.1. (Surat Nomor : 500.1222/10/PKM/98, tertanggal 29 Oktober 1998), yang menjadi alasan/dasar putusan tentang gugatan Pemohon
Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melewati waktu sesuai Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 ; Bahwa
Penggugat/Pemohon
Kasasi
menerima
Surat
Termohon
Kasasi/Tergugat No. 500.1222/10/PKM/98, pada bulan September 1999, dan
pada
saat
pemeriksaan
bukti
tersebut
Penggugat/Pembanding
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk
meminta
Tergugat
memperlihatkan
ekspedisi
pengiriman
surat
tersebut dan Tergugat di hadapan Majelis Hakim pada saat persidangan berjanji akan memperlihatkan pada saat bukti tambahan nanti, namun sampai dengan perkara ini diputus Termohon Kasasi/Tergugat tidak juga memperlihatkan bukti tersebut dan dalam hal ini Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencatat hal tersebut di dalam berita acara sidang karena hal
tersebut sangat penting sebagai dasar kebenaran
gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya tidak juga mendapat koreksi hukum oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Pelaksana Peradilan ; Bahwa berdasarkan hal tersebut tampak jelas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memberikan pertimbangan hukum dalam amar putusannya tanpa didasari bukti yang akurat dan bertentangan dengan hukum beracara di Peradilan dimana jika gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, sehingga eksepsi para Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, akan tetapi bukti
tersebut
(T.I.1)
tanpa
disertai
bukti
pengiriman/penerimaan
surat/ekspedisi. Jika demikian halnya maka setiap badan penyelenggara Administrasi Negara dengan mudah melindungi departemennya dengan suatu alasan dan dapat dengan sesukanya mempermainkan kepentingan hukum masyarakat yang mencari keadilan ; Keputusan karena lewat waktu yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim sesuai Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, ini jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf e yang menjadi kewenangan peradilan tingkat pertama di dalam proses dismisel. Seharusnya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat secara patut ditolak, tetapi oleh karena tidak ada bukti para
Termohon
membantah
Kasasi/Tergugat
kebenaran
dari
dalil
dan
Tergugat
gugatan
II
Intervensi
Pemohon
Kasasi,
untuk maka
seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak eksepsi Tergugat tersebut karena di dalam proses pemeriksaan di dalam
Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
persidangan
Termohon
Kasasi
tidak
dapat
mempertahankan
dalil
bantahannya sehingga eksepsi tersebut seharusnya tidak dapat diterima, begitu juga dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga harus menyatakan eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima jika diperhatikan dari pengantar alat bukti dari para Termohon Kasasi ; Bahwa akibat dan tindakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (dalam proses dismisel) dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Pemohon Kasasi merasa dirugikan karena harus mengeluarkan dana untuk pemeriksaan lapangan objek sengketa sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selain daripada dana, Pemohon Kasasi juga dirugikan dengan waktu yang terbuang percuma dengan lamanya proses pemeriksaan dan sama sekali tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang berwenang, walaupun dari pemeriksaan ini juga telah membuktikan ketidak benaran proses penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, dalam arti pengukuran atas tanah tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi/Tergugat (BPN Kodya Medan) dan inipun tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat II Intervensi, yang dibuktikan para Tergugat hanya tentang permohonan sertipikat atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat, tidak juga dijadikan bukti/dasar hukum Majelis Hakim dalam
pengambilan
tersebut
dipaksakan
keputusannya, dengan
sehingga
menerima
tampak
eksepsi
terlihat para
perkara
Termohon
Kasasi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; 2. Bahwa dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ini dari pemeriksaan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, setelah Pemohon Kasasi meneliti dan memeriksa secara seksama dan bukti Tergugat Bukti T.I.1 yang menjadi dasar dalil eksepsinya, yaitu surat No. 500.1222/10/PKM/98, tertanggal 29 Oktober 1998, tersebut dalam suratnya dinyatakan bahwa terhadap permohonan Hak Guna Bangunan Pemohon Kasasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Medan tidak dapat diproses oleh karena adanya “…… sanggahan/keberatan dari Saudara Salim (Tergugat II Intervensi) dalam suratnya tertanggal 15 Agustus 1998, yang menyatakan bukti kepemilikan…..”. Dari apa yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi di dalam suratnya Bukti T.I.1 itu, tidak ada atau memperlihatkan dan menunjukkan kepada Pemohon Kasasi terntang surat keberatan tertanggal 15 Agustus 1998 a.n. Salim tersebut di dalam proses persidangan ;
Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
Bahwa dengan adanya surat keberatan tertanggal 15 Agustus 1998, yang tidak dapat dibuktikan oleh pihak para Termohon Kasasi, maka dapatlah dinyatakan adanya rekayasa antara para Termohon Kasasi untuk menolak atau menghalangi proses permohonan Hak Guna Bangunan Pemohon Kasasi, hal ini yang tidak mendapat perhatian hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai peradilan banding ; Bahwa pentingnya surat keberatan tertanggal 15 Agustus1998, a.n. Salim, bagi Pemohon Kasasi adalah untuk membuktikan apakah benar surat tersebut ada atau tidak dan oleh karena bukti tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para Termohon Kasasi dalam acara pembuktian, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan pertimbangan hukum tentang keberatan surat keberatan tanggal 15 Agustus 1998, yang tidak pernah dibuktikan tersebut ; 3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya juga telah mengajukan kelemahan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu khusus terhadap kedudukan Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini, dimana Majelis Hakim jika dilihat dari uraian UU No. 5 Tahun 1986, pasal 83 ayat
1
Mempunyai
kewenangan
menarik
pihak
ketiga
berdasarkan
persetujuan dari pihak Penggugat/Tergugat untuk didengar tanggapannya, hal ini yang tidak pernah dilaksanakan dan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi pihak ketiga telah tercantum sebagai pihak intervensi di dalam berita acara persidangan, tanpa diucapkan di dalam persidangan yang didengar oleh pihak yang bersengketa ; Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan setelah menerima permohonan pihak ketiga sesuai hukum acara Tata Usaha Negara haruslah penerimaan tersebut dilaksanakan melalui putusan sela pasal 83 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986, dengan penjelasan “Ditolak atau dikabulkan permohonan intervensi tersebut harus dituangkan dalam putusan sela yang dicantumkan dalam berita acara sidang” (dengan kata lain diucapkan dipersidangan yang resmi dibuka untuk umum) dan harus juga sesuai dengan ketentuan SEMA RI No. 224/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993 pada angka 4, sebagai landasan tambahan dasar hukumnya ;
Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan pada tingkat pertama, yang tercantum di dalam memori banding Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan seharusnya telah melihat kelemahan tersebut dalam hukum acaranya, sebab jika acara persidangan sudah tidak benar dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka putusan yang timbul dari sengketa tersebut haruslah dibatalkan akan tetapi hal ini tidak ada koreksi hukum oleh Majelis Hakim dalam upaya banding tersebut, dengan demikian dimohonkan kepada Mejelis Hakim Agung yang memeriksa sengketa ini untuk membatalkan putusan Peradilan tingkat pertama dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; 4. Bahwa
kelemahan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
sebagai
peradilan tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini juga dapat dilihat pada hasil pemeriksaan kesaksian dimana dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak ada dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan dari keterangan saksi yang dibawah sumpah tersebut jelas menerangkan dan menyatakan hibah yang telah diperoleh Tergugat II Intervensi dari alm. Jap Fon Sin, yang dijadikan alas hak penerbitan sertipikat HGB No. 1827 telah dibatalkan, dan pembatalan oleh pemberi hibah karena hibah tersebut diberikan dengan suatu syarat ketentuan yang harus dipenuhi pemberi hibah Bukti T.II (Intervensi) 2, yang pernah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi ; Bahwa pembatalan hibah tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg.No. 462/Pdt.P/1997/PN-MDN., yang diketahui oleh Tergugat II Intervensi dan telah memiliki kepastian hukum yang tetap, berdasarkan hal ini Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Sertipikat atas nama Tergugat Intervensi ; Bahwa jika gugatan Pemohon Kasasi tidak diterima karena telah lewat waktu, yang mengakibatkan gugatan ditolak maka Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan seharusnya memperhatikan juga putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan tersebut karena keputusan tersebut masih ada relevansinya dan jika tidak maka keputusan Pengadilan Negeri tersebut juga memberikan hak kepada Pemohon Kasasi untuk menguasai objek sengketa, dan dapat juga membatalkan segala hak yang timbul terhadap objek sengketa yang diperoleh oleh pihak ketiga ;
Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
5. Bahwa karena adanya hak yang menguatkan kedudukan Pemohon Kasasi berdasarkan
putusan
Pengadilan
Negeri
tersebut,
maka
terhadap
permohonan penerbitan sertipikat (HGB) yang dimohonkan pemeriksaan lapangan sebagai bahan pertimbangan pemberi Hak Guna Bangunan tanggal 29 Desember 1997, dan dari pemeriksaan tersebut Pemohon Kasasi diberi Hak Guna Bangunan seluas 69 m2, dan Termohon Kasasi mengakui kebenaran alas hak yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi sehingga atas dasar hal tersebut diterbitkan Surat Ukur Nomor : 10.029/1997, tanggal 3 Desember 1997, dengan demikian objek sengketa telah diakui dan disahkan oleh Departemen Termohon Kasasi serta hal tersebut juga telah diketahui oleh umum ; Bahwa dengan diakuinya kebenaran surat ukur : 10.029/1997, atas nama Stephen (Pemohon Kasasi) oleh Termohon Kasasi, maka mengapa pihak BPN Kodya Medan tidak melakukan cek dan ricek terlebih dahulu di dalam Departemennya dan mengapa tidak mengetahui bahwa telah diterbitkan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, dengan demikian tampak jelas Termohon
Kasasi
telah
melakukan
kesalahan
yang
fatal
karena
kelalaiannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke 1 s/d 5 : bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
30
Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaiman
telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Stephen tersebut harus ditolak ;
Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : STEPHEN tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Demikianlah Agung
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Mahkamah
pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2006 oleh Prof. Dr. Paulus E.
Lotulung, SH. Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Titi Nurmala Siagian, SH., MH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-hakim Anggota :
Ketua :
ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH.
ttd/ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd/ Chairani A. Wani, SH., MH.
Biaya-biaya : 1. Meterai ………………. 2. Redaksi ……………… 3. Administrasi kasasi…. Jumlah…..
Panitera Pengganti : Rp. 6.000,- ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Rp. 1.000,Rp.193.000,Rp.200.000,==========
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG - RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP : 220 000 754
Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 201 K/TUN/2001
