Kode/Rumpun Ilmu : 565/Perpajakan
USULAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
MODEL PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN METODE NPPN UNTUK RANCANG BANGUN SOFTWARE NPPN BAGI UMKM DI KOTA SEMARANG
Oleh : 1. JULI RATNAWATI, SE., M.Si. (Ketua) NIDN : 0621077401 2. HERTIANA IKASARI, SE, M.Si. (Anggota) NIDN : 0621107701 3. EDI FAISAL, FAISAL M.Kom (Anggota) NIDN : 0608107001
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO USWANTORO SEMARANG OKTOBER, 2012 i
ii
I. Identitas Penelitian 1. Judul
: Model Perhitungan Pajak Penghasilan dengan Metode NPPN Untuk Rancang Bangun Software NPPN Bagi UMKM Di Kota Semarang
2. Ketua Peneliti a) Nama Lengkap
:Juli Ratnawati, SE, M.Si
b) Bidang Keahlian
: Perpajakan
c) Jabatan Struktural : d) Jabatan Fungsional : Lektor e) Unit Kerja
: Progdi Akuntansi Fak. Ilmu Ekonomi dan Bisnis
f) Alamat Surat
: Jl. Nakula 1 No. 5 - 11 Semarang Jawa Tengah
g) Telpon/Faks
: 024-367010 / 024-356965441
h) E-mail
:
[email protected]
3. Tim Penelitian No.
Bidang Keahlian
Instansi
1.
Nama dan Gelar Akademik Juli Ratnawati, SE, M.Si
Perpajakan
2.
Hertiana Ikasari, SE, M.Si
Studi Pembangunan
3
Edi Faisal, M.Kom
Perancangan dan Pemrograman Sistem
Ilmu Ekonomi Ilmu Ekonomi Ilmu Komputer
Alokasi Waktu Jam/mg Bulan 4 8 4
8
4
8
4. Objek penelitian: No 1 2
Objek Penelitian UMKM UMKM
Aspek Penelitian Model Perhitungan Pajak Penghasilan Dengan Metode NPPN Pengembangan Software dan Website NPPN Bagi UMKM
5. Masa pelaksanaan penelitian: - Mulai
: Tahun 2012
- Berakhir
: Tahun 2013
6. Anggaran yang diusulkan : - Tahun pertama
Rp. 32.500.000,-
- Tahun Kedua
Rp. 49.000.000,iii
- Anggaran keseluruhan : Rp. 81.500.000,7. Lokasi Peneliti: Tahun
Lokasi Penelitian
2012
UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Di Kota Semarang
2013
UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Di Kota Semarang 8. Hasil yang ditargetkan:
Tahun
Temuan baru/paket teknologi/hasil lain
2012
Model Perhitungan Pajak Penghasilan Dengan Metode NPPN
2013
Software dan Website NPPN bagi UMKM
II. Substansi Penelitian. ABSTRAK Pemerintah yang berkepentingan dalam pengisian kas negara sangat mengandalkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi, karena wajib pajak orang pribadi memiliki potensi yang sangat tinggi dalam pembayaran pajak. UMKM sebagai wajib pajak memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Bahkan pajak yang dibayarkan oleh UMKM memiliki proporsi yang besar dalam pajak penghasilan yang diterima oleh pemerintah. Namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya karena kendala tidak mampu menyusun pembukuan yang dipersyaratkan oleh Ditjen Pajak. Oleh sebab itu mayoritas UMKM hanya menyelenggarakan pencatatan sederhana dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu perlu dicari model yang mempengaruhi UMKM dalam menghitung pajak penghasilannya yaitu dengan menggunakan metode NPPN. Untuk mendapatkan model penghitungan pajak tersebut peneliti akan menyebar kuesioner ke sejumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) di seluruh kota Semarang. Dari data kuesioner tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan software SPSS.Dari hasil penyusunan model tersebut, selanjutnya akan dibuat bangun software NPPN sehingga diharapkan penghitungan pajak UMKM lebih efisien dan efektif sehingga target penerimaan pajak pemerintah tercapai. Dari pembangunan software NPPN untuk mempermudah UMKM dalam melakukan penghitungan pajak penghasilannya maka akan dikembangan menjadi sebuah Website untuk UMKM.
iv
BAB I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Pajak merupakan salah satu sumber yang sangat penting bagi penerimaan negara.
Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 dan diberlakukan per 1 Januari 2009 maka setiap Wajib Pajak orang pribadi berkewajiban untuk menghitung pajak penghasilannya. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, Wajib Pajak (WP) diperkenankan untuk menyusun Pembukuan atau menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Pemerintah yang berkepentingan dalam pengisian kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berupaya mendorong Wajib Pajak menyusun Pembukuan karena dengan Pembukuan proses penghitungan pajak tersebut akan menghasilkan jumlah pajak yang adil yakni tidak memberatkan WP, namun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan mayoritas pelaku bisnis di Indonesia. Hampir di seluruh lokasi di kota-kota besar, dengan mudah ditemukan UMKM bahkan, terkadang hingga ke pingiran kota dan pedesaan. UMKM merupakan salah satu wajib pajak yang berkewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pajak. UMKM masih banyak yang belum mampu menyusun pembukuan atau laporan keuangan karena hal tersebut merupakan sesuatu yang membebani mereka dari segi waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu, pada umumnya mereka hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan. Yang dicatat, menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto. Karena tidak mampu menghitung penghasilan neto maka UMKM merasa kesulitan dalam menghitung pajak penghasilannya. Berdasarkan data Ditjen Pajak pada tahun 2010 penerimaan pajak meleset dari target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas yang tercapai Rp. 590,1 triliun atau hanya 97,4 % dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp. 606, 1 triliun. Apalagi pemerintah dari tahun ke tahun terus berusaha agar target penerimaan dari sektor pajak khususnya dari jenis Pajak Penghasilan semakin meningkat. Bahkan di tahun 2013 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1000 triliun. Jika gap antara target dan realisasi tersebut berlangsung secara kontinyu dalam 1
jangka panjang maka pemerintah akan merugi. Berdasarkan informasi tersebut maka UMKM selaku wajib pajak memerlukan solusi untuk menyusun penghitungan pajaknya dan memerlukan suatu rancang bangun software untuk menghitung pajak penghasilannyanya agar lebih efektif dan efisien sehingga pajak penghasilan yang dibayar jumlahnya tepat. 1.2
Tujuan Khusus
Tujuan penelitian tahun pertama adalah sebagai berikut : 1. Menyusun model penghitungan pajak penghasilan dengan metode NPPN bagi UMKM. 2. Membuat rancang bangun software NPPN bagi UMKM. Capaian yang telah dilakukan di tahun pertama adalah : 1. Telah disusun Model Perhitungan Pajak Penghasilan dengan Metode NPPN bagi UMKM 2. Telah dibuat Rancang Bangun/Prototype Software NPPN bagi UMKM Adapun penelitian di tahun kedua memiliki tujuan untuk : 1. Mengembangkan software NPPN bagi UMKM di kota Semarang. 2. Mengembangkan Website yang berisi metotode NPPN bagi UMKM. Pada penelitian tahun kedua dengan adanya software NPPN bagi UMKM maka diharapkan : 1. UMKM lebih mudah menghitung pajak penghasilannya dibanding bila menghitung secara manual. 2. Dengan Software NPPN maka penghitungan pajak penghasilan lebih akurat. 3. Membantu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak guna mencapai target penerimaan di sektor pajak penghasilan. 1.3
Urgensi Penelitian Prinsip perpajakan menyatakan bahwa pajak mestinya tidak boleh dihitung secara
asal. Ketidakmampuan wajib pajak untuk menyelenggarakan laporan keuangan tidak lantas menunjukan gugurnya kewajiban membayar pajak. Selain alat mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan stakeholders, laporan keuangan juga sumber data untuk menghitung pajak. Dalam praktik, sangat sering wajib pajak bertanya, berapa pajak yang harus
dibayar.
Terkadang
tidak
terlalu
penting
mengetahui
bagaimana
proses
penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi. UMKM memainkan peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu alasannya adalah usaha kecil dan menengah lebih banyak bersifat padat karya daripada 2
padat modal. Artinya usaha ini membutuhkan sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang. Oleh karena itu, bagi negara yang masih dibelit persoalan penggangguran yang cukup tinggi seperti Indonesia, tumbuh kembang UMKM menjadi layak diperhatikan dan diperlakukan secara khusus karena sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak yang berkepentingan dalam intensifikasi penerimaan negara terus berusaha mendorong UMKM sebagai wajib pajak untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya laporan keuangan yang terstruktur maka pajak penghasilan UMKM dapat dihitung dengan mudah. Dengan kemudahan penghitungan pajak penghasilan berarti pemerintah dapat mengetahui berapa target penerimaan pajak penghasilannya dari sektor UMKM ini. Oleh karena itu analisis empiris sangat diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi UMKM menghitung pajak penghasilannnya dengan metode penghitungan NPPN. Dengan pengidentifikasian faktor-faktor tersebut diharapkan ditemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara UMKM dan cara menghitung pajak dengan metode NPPN. Setelah tersusun model, maka dikembangkan software dan website penghitungan pajak penghasilan dengan metode NPPN bagi UMKM yang akan membantu UMKM menghitung pajaknya menjadi akurat. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Ditjen Pajak dalam upayanya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor yang dinilai potensial. Dengan adanya kerjasama antara UMKM dan Ditjen Pajak maka diharapkan dapat mensukseskan program pemerintah dalam kegiatan penggalian potensi dan pengamanan penerimaan pajak.
BAB II. STUDI PUSTAKA 2.1
Pengertian UMKM Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai
sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM (Indonesian Tax Review, 2009) Dengan adanya kebijakan dan dukungan yang lebih besar seperti perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan, UMKM diharapkan dapat 3
berkembang pesat. Perkembangan UMKM diharapkan dapat bersaing sehat dengan pasar besar di tengah bebasnya pasar yang terjadi saat ini. Selain itu, UMKM dapat diharapkan untuk
meningkatkan
pendapatan
masyarakat,
membuka
kesempatan
kerja,
dan
memakmurkan masyarakat secara keseluruhan sehingga terciptanya kekompetitifan dan stabilitas perekonomian Indonesia yang baik. Adapun kriteria UMKM menurut UU No 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut : (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 2.2
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Penghasilan yaitu salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari
pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Konsep penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan diartikan secara luas, yakni tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau dapat menambah nilai kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Resmi, 2009). Menurut Purwono (2010) Prinsip pengenaan pajak pajak penghasilan didasarkan pada pengertian penghasilan dalam arti luas, bahwa pajak dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan atau diperolah wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayan wajib pajak tersebut Pajak Penghasilan harus dihitung, disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak secara mandiri sebagai perwujudan sistem pemungutan pajak self assestment. Adapun skema pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Penghasilan
Pemotongan
Penghasilan Untuk PPh
Setor ke kas negara
Pelaporan
Gambar 2.1 Skema pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pemerintah sangat bergantung pada Pajak Penghasilan karena Pajak Penghasilan merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar dibanding jenis pajak lainnya seperti PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB. Negara Indonesia memperoleh kontribusi yang sangat besar dari Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi. Kontribusi Pajak Penghasilan orang pribadi terhadap Pajak Penghasilan Non Migas dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Kontribusi PPh Orang Pribadi Terhadap PPh Non Migas Tahun 2007 2008 2009
Kontribusi (%) 22,89 23 30
Sumber : www.pajak.go.id (2007-2010) Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Penghasilan orang pribadi terhadap Pajak Penghasilan Non Migas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia memperoleh kontribusi yang sangat besar dari 5
Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan Pajak Penghasilan wajib pajak badan. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya agar tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak semakin membaik. 2.3
Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) Pencatatan dalam lingkup perpajakan umumnya didefinisikan sebagai proses
pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang bersifat final (Indonesian Tax Review, 2011). Adapun perwujudan dari pencatatan adalah penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah persentase laba bersih dari jumlah peredaran usaha (penjualan) setahun untuk semua jenis usaha. Untuk mengetahui berapa persen (%) norma suatu usaha maka dapat dilihat pada Buku / Daftar Norma Penghasilan Neto ada di Kantor Pajak (www.ortax.co.id). Pada prinsipnya, kriteria wajib pajak dalam hal ini UMKM yang diperkenankan untuk menerapkan metode NPPN diatur dengan jelas UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Berdasarkan klausul tersebut, UMKM yang boleh menerapkan metode NPPN harus memenuhi kriteria sebagai berikut ((Indonesian Tax Review, 2010) : a. Melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas b. Peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 Hal yang perlu diperhatikan adalah UMKM yang memenuhi kriteria diatas tidak dapat langsung menerapkan metode NPPN secara otomatis. Ada beberapa kewajiban yang dipenuhinya terlebih dahulu. Pertama, UMKM tersebut harus memberitahukan kepada Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal UMKM tidak memberitahukan kepada Ditjen Pajak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap memilih pembukuan. Kedua, UMKM yang
menghitung
penghasilan
netonya
dengan
menggunakan
NPPN,
wajib
menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP. Pada intinya NPPN hadir dalam rangka mempermudah UMKM untuk menghitung pajak penghasilannya. Untuk membuat model penghitungan pajak penghasilan dengan metode NPPN maka memerlukan data-data faktor- faktor berikut ini : a. Jenis Usaha Secara umum yang dimaksud perusahaan adalah kesatuan organisasi dari berbagai macam sumber/ faktor produksi baik material maupun pekerja yang melakukan kegiatan produksi untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Jenis Usaha dibagi 6
menjadi tiga yaitu jenis usaha jasa, usaha perdagangan dan usaha manufaktur (Reeve, Warren, Duchac, 2007). b. Peredaran Bruto Chaniago (1995) memberikan pendapat tentang peredaran bruto adalah "Keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjulan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu”. Lamb, dkk (2001) memberikan pengertian peredaran bruto adalah "Akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi." Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Peredaran Bruto adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu meningkatkan peredaran bruto dari hari kehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan kemampuan dalam mengelola modal terutama modal kerja agar kegiatan operasional
perusahaan dapat terjamin
kelangsungannya. Permodalan UMKM bisa diperoleh dari modal sendiri maupun modal dari pinjaman pihak ketiga. Peredaran bruto yang dilaporkan UMKM tersebut kemudian menjadi dasar untuk menerapkan besaran norma. Besaran norma akan menentukan berapa penghasilan neto yang akan diterima oleh UMKM. Apabila angka norma ditetapkan sebesar 10 %, sama artinya dengan penghasilan neto UMKM dianggap sebesar 10 % dari penghasilan brutonya. Dengan kata lain, UMKM diasumsikan mengeluarkan biaya usaha sebesar 90 % (Indonesian Tax Review, 2011). Oleh karena itu indikator yang membentuk peredaran bruto adalah jumlah penghasilan bruto UMKM dalam satu tahun dan modal sendiri sebagai sumber pendanaannya. c. Tingkat Pendidikan Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan merupakan salah satu unsur yang dapat merubah sikap dan perilaku, meningkat dan mengembangkan pola pikir, wawasan serta memudahkan menyerap informasi yang sifatnya membawa pembaharuan dan kemajuan. Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan pengertian yang meliputi pengembangan mental dan ketrampilan yang digunakan oleh seseorang dalam memecahkan masalah secara efektif. 7
Pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses belajar yang merupakan proses perubahan struktur kognitif. Apabila seseorang belajar maka akan bertambah pengetahuannya. Oleh karena itu indikator yang membentuk tingkat pendidikan adalah pendidikan terakhir pengelola UMKM. 2.4
Hipotesis Penelitian Tahun I Hipotesis dalam penelitian ini apakah faktor jenis usaha, peredaran bruto dan tingkat
pendidikan mempengaruhi penggunaan metode NPPN. 2.5
Kerangka Pemikiran Tahun I Berdasarkan uraian teoritis diatas berikut ini dikemukakan suatu kerangka pemikiran
berupa desain penelitian yang berfungsi sebagai penuntun untuk memudahkan memahami alur berpikir dalam penelitian ini. Selain sebagai gambaran penelitian, kerangka pemikiran dapat sebagai gambaran umum dari mekanisme penelitian. Kerangka pemikiran yang diajukan dapat dilihat pada gambar berikut ini : Jenis Usaha Peredaran Bruto Penghasilan bruto
Penggunaan Metode NPPN
Modal sendiri Tingkat Pendidikan
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian
8
2.6
Road Map Penelitian
Jenis Usaha
Peredaran Bruto
Tingkat Pendidikan
Penggunaan
Metode NPPN
TAHUN I
Model Penghitungan PPh dengan Metode NPPN
Rancang Bangun Software NPPN
Pengembangan Sistem Software NPPN untuk UMKM
TAHUN II Website NPPN untuk UMKM
Gambar 2.3 Road Map Penelitian
9
BAB III. METODE PENELITIAN 3.1
Lokasi dan Obyek penelitian Penelitian ini dilakukan di seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang wilayah kerjanya terbagi dalam 16 Kecamatan dan 117 Kelurahan. 3.2
Pengumpulan Data Metode pengumpulan data melalui Survey dan interview langsung dengan pengelola
UMKM. Data yang dikumpulkan adalah external entity yang terkait dengan klasifikasi jenis usaha, penghasilan bruto, modal sendiri, tingkat pendidikan serta metode pencatatan yang digunakan UMKM. 3.3
Metode Pengembangan Sistem. Tahapan dalam penelitian rekayasa (research and development) ini adalah :
a.
Communication methods : Tahapan ini adalah upaya untuk menjalin komunikasi antara peneliti dengan UMKM, memperoleh informasi mengenai kebutuhan UMKM untuk memperoleh keterangan sesuai dengan tujuan penelitian.
b.
Requirement analysis methods : Tahapan ini adalah upaya mencari content/isi dari web, model interaksi dan navigasi yang yang sesuai kebutuhan pengguna web. Tahapan ini dilakukan dengan metode pengambilan data wawancara berdasarkan pedoman wawancara serta observasi pada UMKM yang bersangkutan. Selain wawancara juga dilakukan observasi pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap sistem yang berjalan saat ini dengan menggunakan pedoman observasi. Pada tahapan ini akan dididentifikasi kebutuhan isi, kebutuhan fungsional dan mendefinisikan skenario dari pengguna yaitu UMKM, sampai penyusunan use-cas. Metode perancangan menggunakan pendekatan Unified Modelling Language (UML) dan perancangan web dengan metode OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method).
c.
Design methods : Tahapan ini adalah mendesain content/isi, arsitektur aplikasi dan informasi, desain interface dan struktur navigasi. Tahapan desain ini meliputi : 10
1. Interface design : tahapan ini melakukan perancangan struktur dan organisasi dari user interface (pengguna) termasuk tampilan layout layar, deskripsi interaksi dan navigasi. 2. Aesthetic design : tahapan ini sering disebut graphic design dimana mendeskripsikan
“look and feel” meliputi warna, layout geometric, ukuran
huruf, dan penempatannya, penggunaan gambar dan lain-lain. 3. Content design : Tahapan ini mendefinisikan layout, structure, dan outline untuk seluruh contrent/isi yang merupakan bagian penting dari aplikasi. 4. Navigation design : tahapan ini merekflesikan alur navigasi antara objek pengguna internal maupun eksternal dan seluruh fungsi dari aplikasi web. 5. Architecture design : tahapan ini meliputi identifikasi keseluruhan struktur hypermedia dari aplikasi web. 6. Component design : mengembangkan detail proses logis yang dibutuhkan untuk implementasi fungsi komponen. d.
Construction/coding Aplikasi akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
e.
Testing methods Merupakan formal tehnik review baik untuk content/isi maupun desain model dan penggunaan tehnik testing untuk level komponen dan isu arsitektur, navigasi, usability, security dan configuration. Aplikasi web yang ditest meliputi : 1. Content : Isi dari web akan dievaluasi penulisannya baik dari istilah pajak, ejaan maupun penulisan. 2. Function : Fungsi dari aplikasi web ditest akan kebenaran, kestabilan dan kesesuaian standar implementasi sesuai dengan standar pengelolaanpenghutungan pajak . 3. Structure : Dinilai untuk memastikan ketepatan isi dan fungsi web dari sisi pengguna baik eksternal maupun internal, kemungkinan pengembangan dan penambahan fungsi dan isi. 4. Usability : Web akan ditest untuk memastikan bahwa masing-masing kategori user baik dinas pajak, konsumen, konsultan pajak
telah didukung oleh
tampilan/interface, dapat dipelajari dan aplikasi dapat memenuhi semua kebutuhan navigasi syntax dan semantic.
11
5. Navigability : web akan ditest untuk memastikan semua navigasi syntax dan semantic lepas dari kesalahan (link mati, link tidak sesuai, link salah) 6. Performance : web akan ditest di berbagai macam operasi misalnya window, linux, serta konfigurasi dan load untuk memastikan bahwa web responsive untuk interaksi user dan menghadapi extreme loading tanpa degradasi operasional. 7. Compatibility : web akan ditest dengan melakukan execute di berbagai konfigurasi host baik untuk user dan server. Tujuannya untuk menemukan kesalahan spesifik pada konfigurasi host tertentu. 8. Interoperability : web akan ditest untuk memastikan bahwa aplikasi web tepat berhubungan dengan aplikasi lain atau database. 9. Security : web akan ditest dengan mengakses berbagai kemungkinan potensi penyalahgunaan misalnya adanya akses oleh pihak yang tidak berkepentingan, adanya penambahan ataupun pengurangan data setelah diterima oleh sistem.
12
BAB IV. PEMBIAYAAN JENIS PENGELUARAN
ANGGARAN TAHUN 2
Honorarium
14.000.000
Bahan dan Peralatan Penelitian
2.500.000
Perijinan
400.000
Persiapan Pelaksanaan
5.250.000
Penyusunan Model/Prototype
9.250.000
Testing dan Uji Coba Implementasi
12.500.000
Pengolahan Data & Pelaporan
2.100.000
Seminar Hasil
3.000.000
Total Anggaran
49.000.000
13
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Brotodihardjo, Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung. Chaniago, Arifinal dkk. 1998. Ekonomi 2, Penerbit Angkasa, Bandung. Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariate SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Horngren T. Charles, Harrison Jr T. Walter. 2007. Accounting, 7e, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey. Hosmer D.W and Lemeshow. 2000. Applied Logistic Regression, Second Edition, John Willey and Sons, Inc, New York. Indonesian Tax Review, Volume II, Edisi 09, 2009. Indonesian Tax Review, Volume III, Edisi 12, 2010. Indonesian Tax Review, Volume III, Edisi 21, 2010. Indonesian Tax Review, Volume III, Edisi 22, 2011. Indriantoro, Nur, dan Soepomo, Bambang. 2000. Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta. Lamb W. Charles, Hair F.Joseph, Mc Daniel Carl. Salemba Empat, Jakarta.
2001. Manajemen Pemasaran,
Mardiasmo. 2006. Perpajakan, Edisi Revisi 2006, CV. Andi Offset, Yogyakarta. Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Penerbit Erlangga, Jakarta. Pusat Pendidikan Aplikasi dan Profesi. 2009. Materi Brevet A Plus B, FE Udinus Semarang. Reeve. James M, Warren. Carl S, Duchac. Jonathan E. 2007. Principle Of Accounting, Twenty second edition, Thomson South Western. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta. Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Juli 2009. Ikatan Akuntan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. 14
Suandy Erly. 2005. Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta. Supranto. 2004. Ekonometri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Surat Edaran (SE) Direktur Jendral Pajak. SE-100/PJ-2009 dikeluarkan 12 Oktober 2009 tentang NPPN. Undang-Undang (UU) RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Undang-Undang (UU) RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Koperasi. Undang-Undang (UU) RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang (UU) RI no. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta. Zimmer W. Thomas, And Scarborough M. Norman, 2005. Essentials Of Entrepreneurship And Small Business Management, Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, Inc, New Jersey. www.depkop.go.id www. pajak.go.id www.ortax.org http://www.bataviase.co.id/node/149031 (14.10)
15
16
II. Dukungan pada Pelaksanaan Penelitian 1. Dukungan aktif yang sedang berjalan. a. Dukungan dana penelitian Dukungan dana dari sumber lain tidak ada. b. Penelitian dosen dan mahasiswa, seminar dan publikasi Beberapa publikasi, seminar dan hasil penelitian telah dilakukan oleh Peneliti Utama yang langsung mendukung penelitian yang diajukan (lihat biodata). 2. Dukungan yang sedang dalam tahap pertimbangan Tidak ada 3. Proposal yang sedang direncanakan atau dalam taraf persiapan Tidak ada
17
III. Biodata Peneliti PENELITI UTAMA a. Identitas Nama
: Juli Ratnawati, SE, MSi
NPP
: 0686.11.2000.193
Golongan
: III C
Jabatan Fungsional
: Lektor
Tempat/ Tgl Lahir
: Surakarta/ 21 Juli 1974
Alamat Rumah
: Jl. Rasamala III No. 413 Banyumanik, Semarang
Telp
: (024) 3567010/HP. 081325075614
Alamat Kantor
: Nakula I No. 5 - 11 Semarang
b. Pendidikan S1 Akuntansi UII, Yogyakarta, 1998 S2 Magister Akuntansi UNDIP, Semarang, 2009 c. Pengalaman Kerja 1. Dosen Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2000 - Sekarang 2. Koordinator Kelompok Studi Akuntansi 2010 3. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) FE Udinus 2010 – 2011 4. Koordinator Brevet Perpajakan FE Udinus 2005 - 2009 5. Membimbing mahasiswa baru berprestasi FE Udinus 2008-2009 6. Koordinator Kemahasiswaan FE Udinus 2003-2004 7. Staf LP3M Universitas Dian Nuswantoro 2002-2003 d. Pengalaman Penelitian 1. Model Perhitungan Pajak Dengan Metode NPPN Untuk Rancang Bangun Software NPPN Bagi UMKM Di Kota Semarang (2012) - Ketua 2. Kebijakan Sunset Policy (2009) – Ketua 3. Komparasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Th. 1983 Tentang ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (2008) – Ketua 4. Peradilan Pajak Sebagai Wadah Perwujudan Keadilan bagi Wajib Pajak (2006) – Ketua
18
19
ANGGOTA I Daftar Riwayat Hidup Anggota Penelitian a.Identitas Nama
: Hertiana Ikasari ,SE, MSi
NPP
: 0686.88.2003.321
Golongan
: III B
Jabatan Fungsional
: Asisten Ahli
Tempat/ Tgl Lahir
: Kendal / 21 Oktober 1977
Alamat Rumah
: Jl. Purwoyoso II / 25 Jrakah Semarang
Telp
: 024-7613962 /HP : 08122515173
Alamat Kantor
: Nakula I No. 5 - 11 Semarang
Pendidikan
: S1 Ekonomi Pembangunan, UNS, Surakarta, 2000 : S2 Magister Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan, UNDIP, Semarang, 2010
b. Pengalaman Kerja 1. Dosen Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2010 – Sekarang 2. Koordinator kelompok studi manajemen Udinus, 2009 – 2010 3. Panitia seminar dan call for paper nasional semantic Udinus 2011 4. Pembimbing program kreativitas mahasiswa bidang gagasan tertulis Udinus 2011 5. Pembimbing program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan 2011 6. Juri mahasiswa berprestasi Udinus 2011 7. Juri mahasiswa baru berprestasi Udinus 2011 8. Juri lomba debat mahasiswa FE Udinus 2011 9. Pimpinan redaksi majalah ilmiah Media Ekonomi dan Teknologi Informasi FE Udinus ( 2008 – 2009) 10. Pelaksanan Brevet A-B FE Udinus (2005-2007) c. Pengalaman Penelitian dan Artikel Ilmiah 1. Determinan Inflasi (Tesis / 2005) 2. Analisi Input-Output (Media Ekonomi / 2007) 3. Efisiensi Relatif Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia (Call For Paper / 2008) 4. Impor Beras Dalam Pandangan Islam (Solusi / 2010) 5. Penerapan Dinar Dan Dirham : Sebuah Studi Pendahuluan (Media Ekonomi / 2010) 6. Efisiensi Produksi Usaha Kecil Batik Semarang (2011) 20
21
ANGGOTA II Daftar Riwayat Hidup Anggota Penelitian a.Identitas Nama
: Edi Faisal, M.Kom
NPP
: 0686.11.1994.057
Golongan
: IVA
Jabatan Fungsional
: Lektor
Tempat/ Tgl Lahir
: Malang / 8 Oktober 1970
Alamat Rumah
: Jl. Puri Utama II/D1 no 14 Banyumanik Semarang
Telp
: 081390048167
Alamat Kantor
: Nakula I No. 5 - 11 Semarang
Pendidikan
: S1 Manajemen Informatika STI&K, Jakarta, 1995 : S2 STTIBI Jakarta, 2001
b. Pengalaman Kerja 1. Dosen STMIK Dian Nuswantoro, Semarang, 1994 – 2000 2. Dosen Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2000 – Sekarang 3. Ka Prodi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2000 – 2006 c. Pengalaman Penelitian dan Artikel Ilmiah 1. Perancangan Penganalisis Lexical untuk Pengolah Kata Bahasa Arab, (Penelitian internal, 1995) 2. Pembuatan Prototype Card pada Personal Komputer Sebagai Pengontrol Obyek diluar Sistem Komputer, (Penelitian Dosen Muda, 1996) 3. Implementasi Algoritma Fuzzy Tabu Search dalam Optimalisasi Penjadualan Mata Kuliah (Studi Kasus pada Universitas Dian Nuswantoro Semarang), (Penelitian Dosen Muda, 2007) 4. Optimalisasi Bandwidth dengan Dual Connection ISP menggunakan Load Balancing dengan metode Fail Over, (Penelitian Internal, 2008) 5. Perancangan Perangkat Keras Pengendali Ruangan dengan menggunakan Personal Komputer (Publikasi Majalah Ilmiah STMIK Dian Nuswantoro, 1995) 6. Perancangan Perangkat Lunak Pengendali Ruangan dengan menggunakan Personal Komputer (Publikasi Majalah Ilmiah STMIK Dian Nuswantoro, 1996)
22
23
IV. JADWAL KEGIATAN No.
KEGIATAN/PENANGGUNG JAWAB
BULAN
A.
PERSIAPAN
3
1
Pertemuan awal tim/Ketua
X
2
Penetapan rencana kerja/Ketua
X
B.
PENGEMBANGAN SISTEM
1
Requirement Analysis
2
Desain Method
3
Construction/Coding
4
Testing Method
C.
PENYUSUNAN LAPORAN
1
Menyusun draft laporan
2
Perbaikan laporan
X
3
Penggandaan Laporan akhir
X
4
Pengiriman laporan
4
5
X
X
6
7
X
X
8
9
X
X
10
11
12
X
X
X
X
X
24
