561. EKONOMI PEMBANGUNAN
USULAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
Judul :
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KELUARGA DITINJAU DARI 3 DIMENSI PEMBERDAYA
Oleh: EKO YUNI PRIHANTONO, SE.ME (0723067001) DR. WAHYU WIYANI, M.Si (0725096701)
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG JUNI 2013
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL
i
HALAMAN PENGESAHAN
ii
HALAMAN DAFTAR ISI
iii
RINGKASAN
1
BAB. 1
PENDAHULUAN
2
1.1.Latar Belakang
2
1.2.Permasalahan
2
1.3.Tujuan Khusus
3
1.4.Urgensi Penelitian
3
BAB. 2
TARGET DAN LUARAN
3
BAB. 3
TINJAUAN PUSTAKA
4
3.1.Pemberdayaan
4
3.2. Pemberdayaan Berbasis Keluarga
7
3.3.Tujuan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga
8
3.4.Strategi Pengembangan dan pemantapan Kelembagaan
9
POSDAYA BAB. 4
BAB. 5
METODE PENELITIAN
10
3.1.Pendekatan Penelitian
10
3.2.Teknik Pengumpulan Data
10
3.3.Lokasi Penelitian
10
3.4.Fishbone Diagram
10
3.5.Tahapan Analisis
11
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
12
4.1.Anggaran Biaya Penelitian
12
4.2.Jadwal Penelitian
13
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
RINGKASAN
Berhasil tidaknya hidup seseorang adalah atas prakarsa orang tersebut, namun tidak bisa dipungkiri keterlibatan pihak lain dalam hidup dan kehidupan seseorang sangat berpengaruh. Masyarakat desa yang tingkat ketergantungannya masih sangat tinggi, membutuhkan pihak lain untuk memberi penguatan baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Dengan segala keterbatasannya mereka berusaha menerima pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi. Namun angka keberhasilan pemberdayaan ini masih sangat kecil, sehingga tujuan pemberdayaan belum bisa maksimal dicapai. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers 1995). Kabupaten Malang secara ekonomi memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi permasalahan klasik masih saja terjadi yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, penguasaan teknologi yang masih rendah, maupun ketertinggalan. Semua ini bermuara pada ketertinggalan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, dan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilakukan, belum mampu merubah kondisi tersebut secara signifikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakat terutama masyarakat yang tingkat kehidupannya tergolong miskin atau kekurangan. Namun pemberdayaan yang mereka lakukan belum maksimal karena setelah mereka melakukan pemberdayaan pada satu titik waktu tertentu sejalan dengan berakhirnya waktu maka berakhirlah sudah program tersebut, tanpa diketahui apakah program berhasil ataukah tidak. Demikian juga dengan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi belum bisa dikatakan berhasil. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi dan rekonstruksi strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan efisien dengan mengkaji apa yang menjadi penyebab kegagalan program pemberdayaan, model pemberdayaan yang seperti apa yang dikehendaki masyarakat, bagaimana aturan main terkait pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tekad mandiri dan niat menjadi daerah yang tangguh dan berwawasan wirausaha, membuat sejumlah penggagas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk bangkit berinovasi. Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat serta upaya peningkatan ekonomi produktif telah dilakukan antara lain dengan mengupayakan daerah-daerah tertentu menjadi sentra kulakan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Sebagai daerah yang dilimpahi dengan kondisi alam yang
produktif,
sangat disayangkan jika limpahan rahmat ini tidak di kelola secara maksimal. Demikian juga dengan sumber daya manusia yang ada di daerah Kabupaten Malang yang tingkat pendidikannya baik. Jika sinergi antara pengelola dengan masyarakat berjalan dengan baik, maka tujuan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 Kecamatan dengan 390 Desa, mengharuskan para pengelola/pemangku jabatan di Kabupaten Malang untuk terus melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena dengan memberdayakan masyarakat baik secara ekonomi maupun non ekonomi, maka masyarakat akan lebih berdaya sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan daerah Berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun keberhasilan program pemberdayaan seringkali tidak bisa berhasil dengan baik, dalam arti adakalanya program telah benar namun dalam prakteknya sasaran yang dituju tidak tepat, atau program tidak tepat sasaran, yang semuanya tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan tersebut.
1.2. Permasalahan Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa pemberdayaan kepada masyarakat belum berhasil secara maksimal?, 2. Model pemberdayaan yang seperti apa yang dikehendaki masyarakat?, 3. Bagaimana kepedulian instansi pemerintah dan swasta serta perguruan tinggi
terhadap
program
pemberdayaan
masyarakat
terutama
pemberdayaan berbasis keluarga?, 4. Bagaimana regulasi bagi instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi terkait dengan pemberdayaan masyarakat utamanya pemberdayaan berbasis keluarga?. 1.3. Tujuan Khusus Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Memetakan
penyebab
ketidakberhasilan
program
pemberdayaan
masyarakat. 2. Menyusun model pemberdayaan masyarakat 3. Menyusun draft aturan main dalam pengabdian kepada masyarakat bagi tenaga edukatif, instansi pemerintah dan swasta. 1.4. Urgensi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga serta menghasilkan draft aturan main dalam pengabdian kepada masyarakat Sehingga hasilnya dapat bermanfaat dalam: 1. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat 2. Terdapat kepastian aturan dalam pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi..
BAB 2. TARGET DAN LUARAN Upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah dengan cara membentuk POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga). Dimana pendamping dan pengelola posdaya diharapkan adalah para tenaga edukatif dan masyarakat, dengan harapan kepentingan antara 2 (dua) pihak yakni; masyarakat umum dan masyarakat intelektual akan dapat terpenuhi. Target pada tahun pertama : 1. Terbentuknya satu model pemberdayaan masyarakat yang bisa diterima masyarakat obyek pemberdayaan. 2. Terbentuk satu media pembelajaran terkait dengan upaya sosialisasi program pemberdayaan masyarakat Target dan luaran tahun kedua : 1. Tersusunnya rekomendasi draft aturan berkaitan dengan program pengabdian masyarakat yang diarahkan pada upaya pemberdayaan keluarga bagi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pemberdayaan.
BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA 3.1. Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang muncul dari masyarakat, oleh masyarakat dan hasilnya ditujukan demi kesejahteraan masyarakat. Proses ini berlangsung secara alamiah dengan anggapan bahwa masyarakat sebagai pelaku sosial ekonomi, memiliki produktivitas yang kurang lebih berimbang dan bertindak efisien atau rasional. Sedangkan indikator terpenting keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (dari PPK) adalah perubahan struktur secara alamiah. Perubahan struktur ini bisa terjadi jika kemampuan daerah (lokal) meningkat secara signifikan dan kesejahteraan meningkat secara memadai dan lestari, yang ditandai dengan
meningkatnya akumulasi modal di tingkat lokal. Karena itu lembaga (organisasi) keuangan lokal menjadi kunci dalam menentukan terjadinya kreativitas dan inovasi lokal untuk menggerakkan ekonomi lokal (Sumodiningrat, 2007). Hingga saat ini kemiskinan masih merupakan salah satu masalah prioritas untuk diselesaikan pemerintah melalui berbagai program pembangunan. Oleh karenanya pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan yang telah dilakukan. Implementasi program pemberdayaan di Indonesia adalah menggunaan pendekatan yang seragam dengan menanamkan sebuah cetak biru kelembagaan, sebuah proses yang disebut institutional monocropping, untuk berbagai kondisi lokal yang berbeda. Semua program pemberdayaan selalu dilengkapi dengan institusi baru yang dipersiapkan untuk melaksanakan program (Soetomo, 2011). Oleh sebab itu, Bastiaensen, et al (2005) menunjukkan bahwa program pemberdayaan dalam rangka pengurangan kemiskinan merupakan sebuah pekerjaan yang benar-benar kompleks dan sulit serta penuh dengan risiko ketidakefektifan dan kontraproduktif. Pada akhirnya, hal ini memunculkan dua skenario, pesimis dan optimis. Skenario yang pesimis mengemukakan bahwa nasib program hampir pasti tidak efektif dalam merubah apapun secara substansial terhadap si miskin. Hal ini karena elite tradisional (Conning & Kevane, 2002; Platteau & Abraham, 2002; Platteau & Gaspart, 2003) atau birokrasi negara selaku administrator (Platteau & Gaspart, 2003) pada tingkatannya masingmasing berperilaku seolah yang paling berkompeten (Hilhorst, 2003) atau broker pembangunan (Bierschenk et al., 2000), yang kesemuanya merasa sanggup memanipulasi dan mengeksploitasi intervensi dari luar seolah-olah seperti yang diharapkan oleh masyarakat lokal.Sementara skenario yang optimis mendasarkan pada pemberdayaan sebagai upaya untuk mendorong perencanaan pembangunan partisipatoris (Alkire, 2002; C. Long, 2001). Sayangnya, pada setiap program pemberdayaan di Indonesia hampir pasti didasari dengan kuantifikasi ekonomi. Akibatnya, program pemberdayaan menjadi tidak efektif dan terintegrasi. Keberhasilan program pun dijabarkan
dalam kuantifikasi yang kaku, diprediksi dalam jangka pendek (1-2 tahun) dan keberhasilannya dihitung ketika program sedang berjalan. Padahal secara historis, program rekayasa (proyek) hanya eksis dan memberi harapan ketika masih diujicobakan dan ketika masih dikelola pemerintah, tetapi menyepi, tidak banyak berfungsi dan ambruk ketika dimasalkan, ketika diserahkan kepada pemerintah daerah, ketika pengelolaan diotonomikan, ketika kucuran dana terhenti, dan ketika peta politik bergeser dan estafet kepemimpinan berganti (Soetomo, 2011). Tanpa menafikan sisi-sisi keberhasilan program pemberdayaan, namun fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan bahwa program pemberdayaan semakin tidak jelas arah tujuannya dan berubah menjadi barang rebutan atau arena perburuan rente pihak-pihak tertentu. Meskipun terhadap program pemberdayaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan, tetapi baru sebatas untuk penyusunan program berikutnya. Sementara analisis terhadap sistemnya belum dilakukan. Inilah yang mengakibatkan informasi tentang sehat dan tidak sehat, gagal dan berhasilnya program pemberdayaan menjadi tidak akurat. Hal ini dikemukakan Prasetyantoko et al (2012) bahwa konteks desentralisasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan juga belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Penelitian yang dilakukan di enam daerah terkait penanggulangan
kemiskinan
setidaknya
menunjukkan
penanggulangan
kemiskinan lebih banyak digerakkan oleh negara melalui alokasi-distribusi dana. Pemerintah daerah memanfaatkan dana tersebut untuk melayani warga, membantu keuangan kelompok miskin, serta memobilisasi masyarakat dengan jargon pemberdayaan. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah mengabaikan kekuatan emansipasi lokal berbasis masyarakat desa yang banyak digerakkan oleh inisiatif, kepemimpinan, dan gerakan lokal, serta mampu menyemai potensi lokal menjadi sumber kemakmuran kolektif. Senada dengan hal tersebut, Sutoro Eko dan Boni Kurniawan dalam Prasetyantoko et al (2012) berdasarkan studinya di lima kabupaten/kota menunjukkan bahwa kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLM) memang telah berhasil menjadi stimulan yang menggerakkan swadaya masyarakat, belajar mengelola dana secara transparan dan bertanggung jawab, membuahkan berbagai
output yang signifikan berupa infrastruktur pedesaan hingga pundi-pundi dana dalam UPK. Namun kenyataan lain adalah BLM selalu berhadapan pula dengan elite lokal bukan dalam pengertian korupsi, melainkan manipulasi dalam pembentukan kelompok dan distribusi dana. Kelompok-kelompok tersebut akan tetap lestari sepanjang program dan uang masih ada. Bila program sudah selesai dan uang tidak ada, kelompok-kelompok itu akan mati dengan sendirinya seperti kelompok-kelompok yang pernah dibentuk pada masa lalu. Penelitian yang memfokuskan pada organisasi pelaksana pemberdayaan dikemukan oleh Aryo (2012). Salah satu dari empat pertanyaan dalam penelitian tersebut adalah transformasi seperti apakah yang akan dialami lembaga BMT Kube Sejahtera di tingkat akar rumput? Hasil penelitian menunjukkan terjadinya transformasi dalam praktik organisasi. Transformasi tersebut mengarah pada tiga jenis lembaga: Pertama, BMT yang digerakkan oleh motif sosial, yang dekat dengan pendekatan kesejahteraan menjumpai masalah dalam hal keberlanjutan institusional. Lembaga tersebut susah payah mencapai tingkat laba minimum untuk menjadi swasembada dan menyediakan yang berkelanjutan bagi anggotanya. Kedua, BMT yang digerakkan dengan motif seimbang merupakan model BMT ideal yang mengimplementasikan agenda penanganan kemiskinan di satu sisi dan mencapai swasembada di sisi lain. Ketiga, BMT dengan motif ekonomi atau keuntungan sangat baik dalam mencapai keberlanjutan finansial, tetapi nyaris meninggalkan tujuan utamanya: penanganan kemiskinan.
3.2. Pemberdayaan Berbasis Keluarga Upaya
pengentasan
pemberdayaan secara
kemiskinan
ekonomi, sosial
dapat
dilakukan
melalui
dan politik. Beberapa
proses
indikator
pemberdayaan antara lain: pertama, Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56). Kedua, Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987:xiii). Ketiga, Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar
mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984:3). Keempat, Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap,
kejadian-kejadian
kehidupannya.
serta
Pemberdayaan
lembaga-lembaga
menekankan
bahwa
yang
mempengaruhi
orang
memperoleh
keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106). Kelima, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusankeputusan yang mempengaruhi mereka. Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam
kegiatan
sosial,
dan
mandiri
dalam
melaksanakan
tugas-tugas
kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Tujuan prioritas kegiatan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dalam rangka pencapaian MDGs adalah : (1) pengentasan kemiskinan dengan mengikutsertakan semua keluarga miskin dalam kegiatan; (2) perbaikan akses terhadap pendidikan dengan menuntaskan pendidikan dasar dengan kesetaraan gender; (3) memperbaiki akses terhadap kesehatan dengan memberdayakan
keluarga menjadi penganjur dan penerima budaya dan pola hidup sehat; dan (4) pencapaian lingkungan yang sejahtera guna menjamin kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera, serta (5) pelestarian budaya lokal untuk pengkayaan budaya nasional dan memperkokoh jati diri bangsa. Guna mencapai tujuan prioritas tersebut, program POSDAYA dilakukan melalui beberapa rancangan pengembangan meliputi: (1) upaya menggerakkan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat melalui investasi ekonomi yang bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan investasi pembangunan sosial guna mencapai kenaikan produktivitas dan kepercayaan melalui partisipasi sosial/meningkatkan intervensi sosial kemasyarakatan; (2) Advokasi terpadu dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen para kepala desa, camat dan bupati/walikota; (3) Menggerakkan jaringan yaitu menggerakkan POSDAYA sebagai jaringan pembangunan serta menjadikan POSDAYA sebagai forum silaturrahmi dan informasi pembangunan, advokasi, motivasi dan pembelajaran. 3.3. Tujuan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan posdaya adalah sebagai berikut : 1.
Dihidupkan kembali pranata sosial budaya sebagai social capital seperti hidup gotong royong dalam masyarakat untuk menolong keluarga lain dalam memberikan pelayanan secara terpadu, membantu pemberdayaan secara bersama-sama yang dapat memecahkan masalah kehidupan yang komplek dan memberi kesempatan para keluarga untuk saling asah, asih, dan asuh untuk memenuhi kebutuhan atau membangun keluarga.
2.
Terbentuknya lembaga sosial dengan keanggotaan dan pertisipasi keluarga di desa atau kelurahan yang dinamis dan menjadi wadah atau wahana partisipasi sosial, dimana para keluarga dapat memberi dan menerima pembaharuan yang bisa membantu proses pembangunan kehidupan keluarga dengan mulus dan sejuk.
3.
Terpelihara infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, yaitu keluarga yang mampu membina kerjasama dengan keluarga lainnya dalam wadah lembaga sosial, yang dapat menjadi perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun, damai dan memiliki dinamika yang tinggi.
4.
Sebagai Sasaran Pengembangan Posyandu Mandiri adalah menghidupkan kembali kalau pernah ada atau membentuk Posyandu baru yang menjadi wadah bagi keluarga, yang kondisi sosial ekonomi dan budayanya umumnya lemah, untuk bersatu dan menempatkan dirinya dalam suatu proses pemberdayaan bersama. Dengan demikian keluarga yang lebih mampu, dengan dukungan dan pendampingan petugas-petugas yang berasal dari pemerintah dan organisasi masyarakat membantu keluargalain yang membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan untuk meningkatkan fungsi-fungsi keluarga.
3.4.
Strategi
Pengembangan
dan
Pemantapan
Kelembagaan
Pos
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Kelembagaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) tersebut paling tidak memenuhi empat syarat : Pertama, lembaga tersebut memenuhi syarat legal dan formal sehingga diakui keberadaannya oleh masyarakat. Kedua, lembaga tersebut harus transparan, mudah diawasi dan dipantau oleh masyarakat. Ketiga, lembaga harus menguntungkan bagi masyarakat maupun kelangsungan lembaga itu sendiri. Keempat, lembaga itu harus dapat memberikan pelayanan yang dapat menjangkau masyarakat. Kehadiran kelembagaan tersebut diharapkan dapat menjadi mesin dalam rangka proses pemberdayaan masyarakat. Indikator
terpenting
yang
menentukan
keberhasilan
pemberdayaan
masyarakat adalah tumbuhnya proses perubahan struktur yang terjadi secara alami. Proses perubahan struktur secara alamiah terjadi bila peningkatan kemampuan lokal signifikan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang memadai secara lestari ditandai oleh peningkatan akumulasi modal ekonomi dan
modal sosial
di tingkat lokal tersebut.
Karena peningkatan dan penciptaan
aktivitas ekonomi lokal yang makin bervariasi mampu mendorong peningkatan terjadinya kreativitas lokal untuk mengerakkan kegiatan ekonomi lokal. BAB 4. METODE PENELITIAN 4.1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kasus, yakni penelitian yang dilakukan hanya pada program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga (POSDAYA) yang ada di Kabupaten Malang, yang telah berdiri dan mengalami stagnasi dalam perkembangannya. Serta lembaga (instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi yang ada di Malang Raya) yang telah melakukan upaya pemberdayaan berbasis keluarga
4.2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, dengan menggunakan daftar
pertanyaan. Dan untuk menunjang hasil penelitian
menggunakan data sekunder yang ada baik yang ada dalam publikasi umum maupun buku literatur.
4.3. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Malang utamanya di daerah Kecamatan Turen, Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.
4.4. Fishbone Diagram Jika kita visualisasi kebutuhan pihak yang saling berinteraksi yakni masyarakat umum dengan masyarakat intelektual (instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi) bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, bisa dilihat dari fishbone diagram berikut:
Kebutuhan Masyarakat Umum
Pemberdayaan ekonomi
Pemberdayaan Kesehatan
Pemberdayaan Pendidikan
Pemberdayaan Agama, Budaya
Model
Pemberdayaan Lingkungan Pemberdayaan Berbasis Keluarga (POSDAYA)
== Media == Aturan
model
Program Corporate Responsibility Perusahaan Swasta
Tanggung kawab Sosial Instansi Pemerintah
Wujud Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengabdian Pada Masyarakat)
Kebutuhan Masyarakat Intelektual
Tabel 1. Fishbone Pemberdayaan Berbasis Keluarga
4.5. Tahapan Analisis Pelaksanaan penelitian ini meliputi tahapan analisis sebagai berikut: No
Tahapan Analisis
Proses
1
Menganalisis Keberhasilan Program Pemberdayaan
Mengidentifikasi tingkat keberhasilan program dan sebab ketidak berhasilan program
2
Analisis Tata Mengidentifikasi tata Kelola kelola pemberdayaan yang Pemberdayaan sudah dilakukan instansi pemerintah, swasta dan
Capaian
-Teridentifikasi posdaya yang berhasil dan tidak berhasil serta factor yang menyebabkan ketidak berhasilan posdaya Teridentifikasi: program pemberdayaan yang menjadi harapan masyarakat./ model pemberdayaan masyarakat yang
perguruan tinggi, tepat. mengidentifikasi keinginan/harapan masyarakat terhadap program pemberdayaan 3
Analisis Kebutuhan
Melakukan analisis terhadap kebutuhan masing-masing instansi baik instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi terhadap program pemberdayaan masyarakat
Teridentifikasi : Program pemberdayaan yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi
4
Analisis Kebijakan
Melakukan analisis Teridentifikasi terhadap kebijakan yang masing instansi dilakukan oleh instanssi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi
5
Penyusunan draft aturan untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga
Aturan
masing-
BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 5.1. Anggaran Biaya Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Hibah Bersaing Tahun Pertama No
Jenis Pengeluaran
1
Gaji dan Upah
Rp
22.680.000,-
2
Bahan Habis Pakai dan peralatan
Rp
23.179.000,-
3
Perjalanan
Rp
17.400.000,-
4
Lain-lain:
Rp
7.950.000,-
Rp
70.709.000,-
TOTAL ANGGARAN
Biaya Yang Di Usulkan
Terbilang: Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah Tahun Kedua No 1 2 3 4
Jenis Pengeluaran Gaji dan Upah Bahan Habis Pakai dan peralatan Perjalanan Lain-lain: TOTAL ANGGARAN
Biaya Yang Di Usulkan Rp 22.680.000,Rp 28.303.000,Rp 18.900.000,Rp 5.030.000,Rp 74.913.000,-
Terbilang: Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah
5.2. Jadwal Penelitian Bulan Kegiatan Tahun Pertama Penyusunan Draff Proposal Penyusunan Proposal dan Supervisi proposal Pengurusan Surat Penelitian Pengambilan Data Penelitian Analisis Data Penelitian Supervisi Hasil Penelitian Diskusi Hasil Penelitian Penyusunan Laporan Penelitian Pengirimaan Laporan Penelitian ke Dikti dan Pengiriman Naskah ke Jurnal Ilmiah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bulan Kegiatan Tahun Kedua Pengurusan Surat Penelitian Pengambilan Data pendukung Penyusunan draft aturan Supervisi dan diskusi draft aturan FGD aturan dengan stake holder Pengirimaan Laporan Penelitian ke Dikti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DAFTAR PUSTAKA
Aryo Bagus, 2012, Tenggelam Dalam Neoliberalisme?. Penetrasi Ideologi Pasar Dalam Penanganan Kemiskinan, Penerbit Kepik, Depok. Chamber, Robert, 1995, Poverty and Livelihoods Whose Reality Counts? Uner Kindar and Leonard Silk (eds) People: From Impoverishment to Empowerment. New York. New York University Press. Ife Jim, 1995. Community Development, Creating Community Alternatives, Vision Analysis and Practice Australia, Longman. Prasetyantoko, A, et al, 2012, Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia, LP3ES, Jakarta. Soetomo, 2011, Pemberdayaan Masyarakat. Mungkinkah Muncul Antetesisnya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sumodiningrat, Gunawan, 2007. Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 1. Anggaran Tahun 1 1. Honor Honor Ketua Anggota 1
Honor/Jam (Rp)
Waktu (jam/minggu)
50.000,40.000,-
9 (3jam x 3hr) 9 (3jam x 3hr)
Minggu 28(7bl x 4mg) 28(7bl x 4mg) SUB TOTAL
Honor per Tahun (Rp) 12.600.000,10.080.000,22.680.000,-
2. Peralatan Penunjang Material
Tape Recorder Camera Digital Cassete Recorder
Justifikasi Pemakaian
Kuantitas
Pengumpulan Data
2
Baterai Alkalin
Dokumentasi Dokumentasi Pengumpulan Data
1 30
Modem
Penelusuran Jurnal
Scanner
Scan foto
Harga Satuan (Rp) 500.000 ,4.000.0 00,25.000,-
60
25.000,180.000 2 ,960.000 1 ,SUB TOTAL
Harga Peralatan Penunjang (Rp) 1.000.000,4.000.000,750.000,1.500.000,360.000,960.000,8.570.000,-
3. Bahan Habis Pakai Material
Kertas HVS A4
Kertas Glossy Kertas Folio Bergaris Map Plastik Ballpoint Cartridge Printer Hitam Cartridge Printer Warna Tinta Refill Hitam
Justifikasi Pemakaian Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian Pencatatan di Lapangan Arsip Pencatatan di lapangan Pendukung cetak proposal dan laporan Pendukung cetak foto Mengisi Cartridge
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Harga Peralatan Penunjang (Rp)
12 Rim
41.000,-
492.000,-
12 Rim
36.000,-
432.000,-
5 Rim
40.000,-
200.000,-
3 Lusin
30.000,-
90.000,-
2 pak
20.000,-
40.000,-
3 buah
250.000,-
750.000,-
3 buah
285.000,-
855.000,-
5 buah
35.000,-
175.000,-
Tinta Refill Warna Binder Flashdisk 4 Gb Cetak Foto Pulsa
Mengisi Cartridge Arsip Menyimpan data Dokumen Mengisi modem
Pulsa
Komunikasi
5 buah 55.000,2 lusin 360.000,4 buah 70.000,200buah 3.500,24 bln 200.000,24 200.000,(2orgx12bl SUB TOTAL
275.000,720.000,280.000,700.000,4.800.000,4.800.000,14.609.000,-
4. Perjalanan Justifikasi Perjalanan
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Biaya per Tahun (Rp)
Pengurusan ijin penelitian
2
150.000
300.000,-
Transport Lokal tim peneliti (2 orang)
Koordinasi Awal
2
100.000
200.000,-
Transport lokal tim peneliti (2 orang x 3 hari)
Penyusunan instrument penelitian
6
100.000
600.000,-
Transport lokal tim peneliti (2 orang x 3 hari)
Penelusuran Data Sekunder
6
100.000
600.000,-
Pengumpulan Data
6
300.000,-
1.800.000,-
Pengumpulan Data
6
150.000,-
900.000,-
Pengumpulan Data
60
150.000,-
9.000.000,-
20
100.000
2.000.000,-
20
100.000
2.000.000,-
Material Perjalanan ke Kesbanglinmas Kab Malang (2 orang)
Perjalanan Malang – Surabaya (Kantor Bapemas Propinsi Jawa Timur) (2 orang x 3 hari) Perjalanan Malang – Kepanjen (Kantor PMD Kabupaten Malang) (2 orang x 3 hari) Perjalanan Malang – Kabupaten Malang (2 orang x 3 hari x 10 minggu) Transport lokal tim peneliti ( 2 orang x 10 hari) Transport lokal tim peneliti (2 orang x 10 hari)
Pengolahan dan analisis Data Penyusunan laporan
SUB TOTAL
17.400.000,-
5. Lain-lain Kegiatan
Justifikasi
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Biaya per Tahun (Rp)
Pengurusan
2
25.000
50.000,-
a. Konsumsi Konsumsi ( 2 orang)
Konsumsi tim peneliti (2 orang) Konsumsi tim peneliti (2 orang x 3 hari) Konsumsi tim peneliti (2 orang x 3 hari) Konsumsi tim peneliti Perjalanan Malang – Surabaya(Kantor Bapemas Propinsi Jawa Timur) (2 orang x 3 hari) Konsumsi tim peneliti Perjalanan Malang – Kepanjen (Kantor PMD Kabupaten Malang) (2 orang x 3 hari) Konsumsi tim peneliti Perjalanan Malang – Kabupaten Malang (2 orang x 3 hari x 10 mggu) Konsumsi tim peneliti (2 orang x 10 hari) Konsumsi tim peneliti (2 orang x 10 hari) b. Biaya pengiriman naskah ke jurnal terakreditasi c. Pengadaan buku Referensi d. Biaya pemeliharaan computer e. Biaya pemeliharaan kamera
ijin penelitian Koordinasi Awal Penyusunan instrument penelitian Penelusuran Data Sekunder
2
25.000
50.000,-
6
25.000
150.000,-
6
25.000
150.000,-
Pengumpulan Data
6
25.000
150.000,-
Pengumpulan Data
6
25.000
150.000,-
Pengumpulan Data
60
25.000
1.500.000,-
20
25.000
500.000,-
20
25.000
500.000,-
1
2.000.00 0
2.000.000,-
15
75.000
1.250.000,-
1
500.000
500.000,-
1
1.000.00 0
1.000.000,-
Pengolahan dan analisis Data Penyusunan laporan Jurnal Ilmu Sosial Univ Negeri Malang Buku Referensi pendukung penelitian Service komputer Service kamera
SUB TOTAL TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN Terbilang: Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah.
7.950.000,71.209.000,-
Anggaran Tahun ke Dua 1. Honor Honor Ketua Anggota 1
Honor/Jam (Rp)
Waktu (jam/minggu)
50.000,40.000,-
9 (3jamx3hr) 9 (3jamx3hr)
Minggu 28(7bl x 4mg) 28(7bl x 4mg) SUB TOTAL
Honor per Tahun (Rp) 12.600.000,10.080.000,22.680.000,-
1. Peralatan Penunjang Material
Laptop LCD Projector Cassete Recorder Baterai Alkalin Modem Scanner
Justifikasi Pemakaian
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Pengolahan Laporan
1
Visualisasi laporan
1
4.150.000, 4.650.000, -
Dokumentasi
30
25.000,-
Pengumpulan Data Penelusuran Jurnal Scan foto
60 2 1 SUB TOTAL
25.000,180.000,960.000,-
Harga Peralatan Penunjang (Rp) 4.150.000,4.650.000,750.000,1.500.000,360.000,960.000,12.370.000,-
2. Bahan Habis Pakai Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Harga Peralatan Penunjang (Rp)
24 Rim
41.000,-
984.000,-
24 Rim
36.000,-
864.000,-
3 Lusin 2 pak
30.000,20.000,-
90.000,40.000,-
5 buah
250.000,-
1.250.000,-
Pendukung cetak foto
5 buah
285.000,-
1.425.000,-
Mengisi Cartridge
6 buah
35.000,-
210.000,-
Mengisi Cartridge
6 buah
55.000,-
330.000,-
Arsip
2 lusin
360.000,-
Menyimpan data
6 buah
70.000,-
420.000,-
Mengisi modem
24 bln
200.000,-
4.800.000,-
Material
Justifikasi Pemakaian
Kertas HVS A4
Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian Arsip Pencatatan di lapangan Pendukung cetak proposal dan laporan
Kertas Glossy Map Plastik Ballpoint Cartridge Printer Hitam Cartridge Printer Warna Tinta Refill Hitam Tinta Refill Warna Binder Flashdisk 4 Gb Pulsa
720.000,-
Pulsa
Komunikasi
24 (2org x 12bl) SUB TOTAL
200.000,-
4.800.000,15.933.000,-
3. Perjalanan Material
Justifikasi Perjalanan
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Biaya per Tahun (Rp)
Transport Lokal tim peneliti (2 orang)
Koordinasi Awal
2
150.000
300.000,-
20
150.000
3.000.000,-
15
150.000
2.250.000,-
15
150.000
2.250.000,-
15
150.000
2.250.000,-
14
150.000
2.100.000,-
45
150.000
6.750.000,-
Transport lokal tim peneliti (2 orang x 10 hari) Transport lokasl ke Unmer (15 org x 1 hari)
Transport lokasl ke Unmer (15 org x 1 hari)
Transport lokasl ke Unmer (15 org x 1 hari)
Transport lokal ke Unmer (2 orang x 7 hari)
Transport lokal ke Unmer (45 orang x 1 hari)
Penyusunan draft aturan/regulasi tentang pemberdayaan kepada masyarakat berbasis keluarga FGD membahas draft aturan dengan perusahaan yang memberikan dana CSR bagi masyarakat Kab Malang FGD membahas draft aturan dengan Dinas Pemkab Malang yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat Kab Malang FGD membahas draft aturan dengan perguruan Tinggi se Malang yang melakukan pengabdian pada masyarakat bagi masyarakat Kab Malang Perbaikan draft aturan tentang pemberdayaan bagi masyarakat berbasis keluarga FGD final dengan 3 stake holder membahas aturan tentang pemberdayaan bagi masyarakat berbasis keluarga
SUB TOTAL 4. Lain-lain
18.900.000,-
Kegiatan
Justifikasi
Kuantitas
Harga Satuan (Rp)
Biaya per Tahun (Rp)
Koordinasi Awal
2
30.000
60.000,-
20
30.000
600.000,-
15
30.000
450.000,-
15
30.000
450.000,-
15
30.000
450.000,-
14
30.000
420.000,-
45
30.000
1.350.000,-
Buku Referensi pendukung penelitian
10
75.000
750.000,-
Service komputer
1
500.000
500.000,-
a.Konsumsi Konsumsi tim peneliti (2 orang) Konsumsi tim peneliti (2 orang x 10 hari) Konsumsi peserta (15 org x 1 hari) Konsumsi peserta (15 org x 1 hari)
Konsumsi peserta (15 org x 1 hari)
Konsumsi tim (2 orang x 7 hari) Konsumsi peserta (45 orang x 1 hari) b.Pengadaan buku Referensi c. Biaya pemeliharaan laptop
Penyusunan draft aturan/regulasi tentang pemberdayaan kepada masyarakat berbasis keluarga FGD membahas draft aturan dengan perusahaan yang memberikan dana CSR bagi masyarakat Kab Malang FGD membahas draft aturan dengan Dinas Pemkab Malang yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat Kab Malang FGD membahas draft aturan dengan perguruan Tinggi se Malang yang melakukan pengabdian pada masyarakat bagi masyarakat Kab Malang Perbaikan draft aturan tentang pemberdayaan bagi masyarakat berbasis keluarga FGD dengan 3 stake holder membahas aturan tentang pemberdayaan bagi masyarakat berbasis keluarga
SUB TOTAL TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
5.030.000,74.913.000,-
Terbilang: Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga belas Ribu Rupiah.
Lampiran 2. Dukungan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian ini telah disediakan oleh lembaga antara lain: 1. Ruang diskusi menempati ruangan dosen atau di ruang rapat LPPM yang sangat representative untuk melakukan diskusi , dimana ruangan dilengkapi dengan AC dan LCD. 2. Komputer/Labtop, tersedia computer dan Labtop dengan spec yang memadai yakni Pentium 4. 3. Printer. 4. Scanner 5. Kendaraan yang siap untuk disewa jika diperlukan. 6. Komitmen Lembaga untuk mendukung proses administrasi
Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti Posisi dalam tim Ketua Peneliti
Tugas 1. Menyusun proposal penelitian 2. Merancang instrumen penelitian 3. Melakukan provinsi
koordinasi jawa
dengan
timur,
tim
tim
bapemas
pemberdayaam
masyarakat desa kabupaten malang, tim kecamatan wajak, serta masyarakat informan 4. Pengumpulan data sekunder dan data primer 5. Melakukan analisis data penelitian 6. Menyusun laporan penelitian Anggota Peneliti
1. Membantu mengurus perijinan penelitian 2. Membantu menyusun proposal penelitian 3. Membantu merancang instrument penelitian 4. Membantu mengumpulkan data sekunder dan data primer 5. Membantu menganalisis data penelitian 6. Membantu menyusun laporan penelitian 7. Membantu Administrasi
Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota
