STRUKTUR ORGANISASI. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja

Instansi

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Pemerintah,

bahwa

setiap

organisasi

publik

harus

diharapkan dapat membuat suatu Rencana Stratejik (Stratejik Plan), Rencana

Kinerja

Agreement)

dan

(Performance Laporan

Plan),

Penetapan

Pertanggungjawaban

Kinerja

(Performance

Kinerja

(Performance

Acountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas

Pekerjaan

umum

Tahun

2013

dimaksud

untuk

memberikan

gambaran dan informasi capaian sasaran kegiatan Tahun 201 pada Dinas Pekerjaan Umum. Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LAKIP yang strategis bagi pengembangan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Daerah. B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu Dinas dalam Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah : 1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan perumahan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

1

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan perumahan; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan perumahan; dan 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut : Penetapan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk pembangunan secara makro;

penetapan

pedoman

untuk

menentukan

standar

pelayanan

minimum di bidang pekerjaan umum dan permukiman; pembinaan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum dan permukiman; Penanggulangan bencana berskala kabupaten di bidang pekerjaan umum;

STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) bagian dan 5 (lima) bidang serta 7 UPT. Struktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar terdiri dari : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris Dinas

3.

5 (lima) Kepala Bidang

4.

3 (tiga) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat

5.

15 (lima belas) Kepala Seksi yang tersebar pada masing-masing bidang sebanyak 15 orang.

6. 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 1 (satu) UPTD bidang Peralatan dan Perbekalan, 1 (satu) UPTD Laboratorium dan Pengujian Mutu dan 5 (lima) UPTD Wilayah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR KEPALA DINAS laLA

KELOMPOK JAB.FUNGSIONAL

DINAS SEKRETARIAT

SUB.BAG KEUANGAN

SUB.BAG UMUM DAN PERLENGKAPAN

BIDANG BINA PROGRAM

BIDANG BINA MARGA

SEKSI PERENCANAAN DAN ANGGARAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI IRIGASI, SUNGAI, RAWA DAN DANAU

SEKSI PENDATAAN DAN STATISTIK

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

SEKSI

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

BIDANG PSDA

BIDANG CIPTA KARYA

SEKSI PENATAAN, PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PEMUKIMAN

UPTD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

3

SUB.BAG KEPEGAWAIAN

BIDANG TATA RUANG

SEKSI PENATAAN RUANG

SEKSI PENGATURAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

SEKSI

SEKSI

AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

PENGAWASAN DAN PERIZINAN

Uraian struktur Dinas Pekerjaan dijelaskan sebagai berikut : 1.

Umum

Kabupaten

dapat

Sekretaris Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian

kegiatan

kesekretariatan

untuk

memfasilitasi kelancaran tugas dinas; b. Pelaksanaan

dan

penjabaran

peraturan

perundang-

undangan; c. Pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategik; d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi; e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang pekerjaan umum berdasarkan azas keseimbangan; f. Pengkoordinasian

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja SKPD

2.

Kepala Bidang Bina Program Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, data informasi, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dinas pekerjaan umum sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Bina Program mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan untuk menfasilitasi kelancaran tugas dinas; b. Pelaksanaan

dan

penjabaran

peraturan

perundang-

undangan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

4

c. Pelaksanaan dan perumusan rencana program, informasi dan monitoring evaluasi; d. Pelaksanaan

pelayanan

administrasi

data

informasi,

penyusunan program dan monitoring evaluasi; e.

Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang pekerjaan umum berdasarkan azas keseimbangan;

f. Pengkoordinasian penyusunan program dan monitoring evaluasi.

3. Kepala Bidang Bina Marga Mempunyai

tugas

kebijaksanaan

tugas

dan

pokok

perumusan

menyiapkan pelaksanaan

bahan kegiatan

berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bina marga. Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan

program

dan

urusan

yang

menjadi

kewenangan; c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Bina Marga berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

5

dan program sesuai ruang lingkup pengelolaan sumber daya air. Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan

program

dan

urusan

yang

menjadi

kewenangan; c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

5. Kepala Bidang Tata Ruang Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup tata ruang. Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan

program

dan

urusan

yang

menjadi

kewenangan; c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang tata ruang berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;


6

f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

6. Kepala Bidang Cipta Karya Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup cipta karya. Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan

program

dan

urusan

yang

menjadi

kewenangan; c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang cipta karya berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Kekuatan Dinas Pekerjaan Umum 

Pembagian Tugas ( Job Descriptions ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagai suatu organisasi sudah mempunyai tugas ( Job Descriptions ) yang jelas untuk mencapai tujuan. Pembagian tugas ini dituangkan melalui tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Pekerjaan Umum yang dikukuhkan melalui Perda Kabupaten Tanah Datar No. 9 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka


7

akan lebih memudahkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Kekuatan Personil Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

Pekerjaan Umum saat ini seluruh

dan

fungsinya

Dinas

struktur yang ada sudah

terisi. 

Jumlah personil terdidik fungsional yang memadai Pada saat ini staf Dinas Pekerjaan Umum yang sudah mengikuti pendidikan fungsional seperti Diklat Spama, Adumla, Pim IV, Kursus Bimtek, Diklat Perencanaan, Diklat Pemegang Kas Berbasis Kinerja, Keselamatan lainnya

Sosialisasi dan Pelatihan Bangunan Gedung,

Gedung,

Perhitungan

Standar

Bangunan

dan

sudah cukup memadai. Latar Belakang Pendidikan

aparatur yang beragam. Personil yang mengisi struktur Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari berbagai disiplin ilmu, sehingga lebih mendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Kelemahan  Kurangnya tenaga dibidang teknis untuk menyusun perencanaan yang

memerlukan

keterampilan

khusus

dan

mempunyai

pendidikan teknis sesuai dengan bidangnya. Pada saat ini hanya ada beberapa orang staf yang memiliki latar belakang

pendidikan

penataan

ruang

sedangkan

dibidang

lingkungan hidup dan pertamanan belum ada. 

Kurang berfungsinya sarana dan prasarana



Kurangnya

kendaraan

operasional,

sedangkan

kendaraan

operasional yang ada kondisinya juga sudah kurang layak. Sarana dan prasarana alat-alat berat yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum antara lain Wheel Loader 2 unit rusak berat, Motor Greder 3 Unit rusak berat, Mesin Gilas ( trhee Whell Roller) 7 unit rusak berat, Dump Truck sebanyak 14 unit rusak berat, Stone Crusher 3 unit rusak berat

dan lainnya, sebagian alat

tersebut kurang berfungsi sebagaimana yang diharapkan, hal ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

8

disebabkan antara lain karena usia alat yang sudah tua, dana perawatan yang terbatas sehingga mempunyai dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Kurangnya penguasaan teknologi Penguasaan Teknologi memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung tugas perencanaan, sarana dan prasarana teknologi yang sudah ada saat ini belum bisa dimanfaatkan secara

optimal

karena

sebagian

staf

belum

mempunyai

pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dilengkapi dengan personil sebanyak 212 orang, yang terdiri atas : 1.

Golongan IV sebanyak 5 orang

2.

Golongan III sebanyak 84 orang

3.

Golongan II sebanyak 41 orang

4.

Golongan I sebanyak 16 orang

5.

Pegawai Honor Daerah sebanyak 1 orang

6.

Pegawai Kontrak sebanyak 65 orang

Perlengkapan Perlengkapan organisasi Dinas Pekerjaan Umum saat ini terdiri atas perlengkapan berupa Kantor, Gudang, Kendaraan Operasional Dinas, Peralatan dan Perbekalan kebinamargaan, Peralatan Laboratorium dan Pengujian, serta Peralatan dan perlengkapan Kantor Lainnya. Perlengkapan kantor, terdiri atas : 

Kantor Dinas Kabupaten 1 komplek yang terdiri atas 5 unit bangunan kantor dan 1 unit gudang



5 (lima) kantor UPTD Wilayah



1 Kantor UPTD Laboratorium dan Pengujian,



1 Kantor UPTD bidang Peralatan dan Perbekalan yang juga dilengkapi dengan 1 (satu) Gudang Peralatan dan Perbekalan.


9

Untuk lebih jelasnya perlengkapan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan

Umum

menurut

hasil

pendataan

aset

dinas,

diperlihatkan pada Tabel berikut ini :

No

NAMA PERALATAN

A 1 2 3 4 5 6 7

Peralatan dan Mesin Alat - alat Besar Alat - alat Angkutan Alat Bengkel dan Alt Ukur Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Telekomunikasi Alat Laboratorium

B 1 2

Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Gedung

VOLUME

7.00 35.00 1.00 20.00 213.00 1.00 1.00

Bh Bh set Bh Bh set Bh

12.00 3.00

unit unit

D. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk

menggambarkan

akuntabilitas

kinerja

Dinas

Pekerjaan

Umum Tahun 2013, LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab

ini

berisi

Latar

Belakang,

Organisasi dan Tata Kerja,

Kewenangan,

Struktur

Lingkungan Strategis yang

berpengaruh dan Sistematika Penulisan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Bab ini berisi Visi dan Misi BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per sasaran dan pertujuan serta akuntabilitas keuangan. BAB IV PENUTUP Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang dirangkum ke dalam kesimpulan

terhadap

akuntabilitas

Kinerja

serta

rencana

tindak lanjutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pemerintah

memperhatikan

dan

Kabupaten

Tanah

mempedomani

Datar

dokumen

Tahun

perencanaan

2013 dan

perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut : A. VISI DAN MISI Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dalam

rangka

mendukung

Visi

diselenggarakan

Kabupaten

Tanah

Datar

“Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan Dilandasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Berdasarkan visi kabupaten tersebut, visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar : “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Tanah Datar Maju, Sejahtera dan Berkeadilan” Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dimana infrastruktur pekerjaan umum

dan

permukiman

yang

terbangun

telah

memenuhi

kualifikasi tekhnis serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Penjelasan dari visi diatas adalah sebagai berikut : 1)

Makna

dari

infrastruktur

bidang

pekerjaan

umum

dan

permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi :  Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang

dapat

terwujudnya

memberikan kemanfaatan

pelayanan sumber

yang daya

mendukung air

yang

berkelanjutan ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

11

 Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata rata ;  Pelayanan

air

minum

yang

memenuhi

syarat

kualitas,

kuantitas, dan kontinuitas yaitu ketersediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan ;  Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar tekhnis ;  Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan ; dan  Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang. 2)

Maju

berarti

suatu

kondisi

masyarakat

yang

merasakan

kemajuan pendidikan, sehingga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada masanya dibarengi dengan kualitas iman dan takwa. 3)

Sejahtera berarti kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh warga dengan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah (fisik, mental, spritual dan emosional) dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat.

4)

Berkeadilan adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, serta dikawal oleh prinsip kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

secara

konsisten

dan

konsekwen. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

12

yang

aman,

nyaman,

produktip

dan

berkelanjutan

yang

mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera. 3.2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar, maka untuk mencapai visi ditetapkan misi , yaitu: 1.

Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan

nasional

dan

daerah

serta

keterpaduan

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis

penataan

ruang

dalam

rangka

pembangunan

berkelanjutan. 2.

Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk

meningkatkan

kelestarian

fungsi

dan

keberlanjutan

pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. 3.

Meningkatkan mendukung

aksesibilitas

dan

pertumbuhan

mobilitas

ekonomi

dan

wilayah

dalam

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan. 4.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur

permukiman

yang

terpadu,

andal

dan

berkelanjutan. 5.

Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

6.

Meminimalkan

penyimpangan

dan

praktik-praktik

KKN

di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.


13

B.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis No 1.

Tujuan

Sasaran Strategis

terpenuhinya

sarana 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan dan prasarana wilayah 2. Meningkatnya kuantitas dan untuk menunjang kualitas sumber daya air dan irigasi pengembangan 3. Meningkatnya cakupan pelayanan ekonomi rakyat. air bersih 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi permukiman. 6. Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang 7. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana umum

C. SASARAN DAN PROGRAM Tabel 2.2. Sasaran dan Program No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya 1. Program Pembangunan dan kuantitas dan kualitas Jembatan jalan dan jembatan 2. Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan 3. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4. Program Penanganann dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam 5. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

2

Meningkatnya 1. Program Pengembangan dan Pen kuantitas dan kualitas gelolaan Jaringan Irigasi, Rawa sumber daya air dan dan Jaringan Irigasi Yang telah irigasi Dibangun 2. Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam


14

3

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Pengelolaan

4

Meningkatnya 1. Program Pembangunan Saluran kuantitas dan kualitas Drainase/Gorong-Gorong perumahan 2. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air limbah

5

Meningkatnya kualitas Program Pembangunan Infrastruktur dan kuantitas sarana Perdesaan dan prasarana sanitasi permukiman.

6

Tersedianya acuan Program Pengendalian Pemanfaatan peruntukan dan Ruang pemanfaatan ruang

7

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana umum

1. Program Pengembangan dan Cepat tumbuh 2. Program Pengelolaan Terbuka Hijau (RTH)


Wilayah Ruang

15

D.

No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran Strategis Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama 1.1

Persentase panjang jalan dalam kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)

1.2

Panjang jalan yang dibangun

1.3

Persentase jembatan dalam kondisi baik

1.4

Jembatan yg dibangun

1.6

Panjang jalan yang di Rehabilitasi


Cara Perhitungan Target (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data) Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan

: Panjang jalan kabupaten dalam kondisi x 100% mantap Total panjang jalan dalam kabupaten : Kumulatif : Laporan Bidang Bina Marga : Dihitung berdasarkan panjang jalan yang dibangun pada tahun tertentu : Non Kumulatif : Laporan Bidang Bina Marga : Panjang jembatan provinsi dalam kondisi x 100% baik Total panjang jembatan provinsi : Kumulatif : Laporan Bidang Bina Marga : Dihitung berdasarkan jumlah jembatan yang dibangun pada tahun tertentu : Non Kumulatif : Laporan Bidang Bina Marga : Dihitung berdasarkan panjang jalan yang direhabilitasi pada tahun tertentu : Non Kumulatif

16

2

Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi

1.7

Jembatan yang direhabilitasi

1.8

Jumlah Sarana kebinamargaan

2.1

Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi

2.2

2.3

Presentase Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik

Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkat kan


Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data

: Laporan Bidang Bina Marga : Dihitung berdasarkan jumlah jembatan yang direhabilitasi pada tahun tertentu : Non Kumulatif : Laporan Bidang Bina Marga : Dihitung berdasarkan jumlah sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang disediakan pada tahun tertentu : Non Kumulatif : Laporan Bagian Sekretariat Luas lahan budidaya pertanian yang mendapat layanan irigasi

Formulasi Penghitungan

Luas lahan budidaya pertanian

Perhitungan

: Kumulatif

Sumber Data

: Laporan Bidang PSDA Panjang jaringan irigasi di wilayah kabupaten yang berfungsi baik : Total panjang jaringan irigasi di wilayah kabupaten : Kumulatif : Laporan Bidang PSDA : Dihitung berdasarkan jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan pada tahun tertentu : Non Kumulatif : Laporan Bidang PSDA

Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data

x 100%

17

x 100%

3

Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan

2.4

Jumlah lembaga P3A/GP3A yang diberdayakan

Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data

3.1

Presentase Kawasan Kumuh

Formulasi Penghitungan

3.2

Jumlah Sarana Air Limbah yang dibangun

3.3

Meningkatnya kualitas dan kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengelolaan Sumber Daya Air Limbah (AMPL) Drainase yang dibangun/direhabili tasi

3.4

3.5

Jalan lingkungan yang dibangun


Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan

Dihitung berdasarkan jumlah P3A/GP3A yang diberdayakan : Non Kumulatif : Laporan Bidang PSDA Luas Kawasan Kumuh : x 100% Luas Kabupaten : Kumulatif : Laporan Bidang Cipta Karya Dihitung berdasarkan jumlah sarana air limbah yang : dibangun pada tahun tertentu : Non Kumulatif : Laporan Bidang Cipta Karya Dihitung berdasarkan jumlah sarana air limbah yang : dibangun : Non Kumulatif

Sumber Data

: Laporan Bidang Cipta Karya

Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan

:

: Dihitung berdasarkan jumlah drainase yang dibangun : Non Kumulatif : Laporan Bidang Cipta Karya Dihitung berdasarkan jumlah jalan lingkung yang : dibangun : Non Kumulatif

18

Sumber Data 4

5


Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang

4.1

Persentase RT yang terlayani air bersih

4.2

Jumlah Prasarana air bersih yang dibangun

4.3

Prasarana air minum bagi masyarakat (PAMSIMAS)

5.1

Produk tata ruang yang disusun

5.2

Dokumen RTR yang diperdakan

5.3

NSPM dan NSPK Penataan ruang yang disusun


Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data

: Laporan Bidang Cipta Karya Jumlah RT/KK yang mendapatkan layanan air : bersih Jumlah RT/KK

x 100%

: Kumulatif : Laporan Bidang Cipta Karya Dihitung berdasarkan jumlah sarana air bersihyang : dibangun : Non Kumulatif : Laporan Bidang Cipta Karya Dihitung berdasarkan jumlah prasarana air minum : yang dibangun : Non Kumulatif : Laporan Bidang Cipta Karya Dihitung berdasarkan jumlah produk tata ruang yang : disusun pada tahun tertentu : Non Kumulatif : Laporan Bidang Tata Ruang : Dihitung berdasarkan Dokumen RTR yang di Perdakan : Non Kumulatif : Laporan Bidang Cipta Karya Dihitung berdasarkan jumlah NSPM dan NSPK yang : disusun pada tahun tertentu : Non Kumulatif : Laporan Bidang Tata Ruang

19

5.4

5.4

Presentase Jumlah Advice Planning IMB yang terlayani/diterbitka n IMB yang diterbitkan/Advice Planning


Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data Formulasi Penghitungan Perhitungan Sumber Data

: : : : : :

20

Jumlah Advice Planning yang diterbitkan x100% Jumlah Permohonan Advice Planning Non Kumulatif Laporan Bidang Tata Ruang Dihitung berdasarkan jumlah Advice Planning IMB yang diterbitkan pada tahun tertentu Non Kumulatif Laporan Bidang Tata Ruang

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 Prioritas program/kegiatan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, memperhatikan permasalahan yang dihadapi, peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk mendukung program strategis yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pekerjaan umum adalah melaksanakan prioritas pembangunan “Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah penunjang ekonomi rakyat”. Untuk mencapai prioritas pembangunan diatas, dijabarkan melalui program/Kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3.

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4.

Program Rehabilitasi/Pemeliraan Jalan dan Jembatan

5.

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

6.

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

7.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

8.

Program penyediaan dan pengolahan air baku

9.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

10.

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

11.

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

12.

Program Pengembangan Perumahan

13.

Program Perencanaan Tata Ruang

14.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

15.

Program Pengembangan data/informasi

16.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh


21

F.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2013 Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2013

NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Jumlah panjang jalan yang dibangun

1

2

Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi Jembatan yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana ke PU an Jumlah irigasi yang di bangun/ ditingkatkan

3 4 5 2


1

4 18 Km

2 Unit 10,1 Km 4 Unit 4 Unit 50 JI

2 3 4 5

6

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi pemukiman Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang

Jumlah lembaga P3A/GP3A yang diberdayakan Jumlah Prasarana Air Bersih Yang Dibangun

TARGET

21 Unit Drainase yang dibangun/direhabiliatsi

15 paket 1 .

3 . Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana umum.

1 Unit

Jumlah Jalan Lingkungan/Jalan Lingkar yang dibangun

2 .

7

4 Kelompok

Jumlah produk tata ruang yang disusun Jumlah RTR yang di Perda kan Jumlah Advice Planning yang diterbitkan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana umum

1 Dokumen 1 dokumen 120 buah

6 Paket 1 Dokumen


22

G. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2013


23

NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

INDIKATOR KINERJA 1

2

3

3 Jumlah panjang jalan yang dibangun

Jumlah jembatan yang dibangun

Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi


TARGE T

PROGRAM/KEGIATAN

4 21 Km

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1

Perencanaan Pembangunan Jalan

2

Pembangunan Jalan

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 1 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Perencanaan Pembangunan Jembatan 2. Pembangunan Jembatan

2 Unit

10,1 Km

24

ANGGARAN (Rp) 6 23,039,260,000 100,000,000 22,939,260,000 200,000,000 200,000,000 3,429,540,000 50,000,000 3,379,540,000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan

8,704,553,000

Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam

1,631,410,000

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

1,631,410,000

8,704,553,000

4

Jembatan yang direhabilitasi

4 Unit

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi pemeliharaan jembatan Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam

5

Jumlah sarana dan prasarana ke PU an

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Pengadaan Alat Alat Berat

4 Unit

2 2


1

Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Bengkel Alat Alat Berat Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Irigasi Yang telah Dibangun 1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi 3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 4 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Jumlah irigasi yang di bangun/ ditingkatkan 50 JI

Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam


25

315,000,000 315,000,000 379,020,000 379,020,000 429,540,000 229,540,000 200,000,000 9,391,972,000

175,000,000 7,265,452,000 750,000,000 1,201,520,000 665,137,000

1 2

3


Jumlah lembaga P3A/GP3A yang diberdayakan

Jumlah Prasarana Air Bersih Yang Dibangun

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Irigasi Yang telah Dibangun Pemberdayaan Petani Pemakai Air

4 Kelompo k

21 Unit

Program Pengembangan Kinerja Air minum dan Air Limbah Pengelolaan 1

4

Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi pemukiman

Drainase yang dibangun/direhabiliatsi

Pengembangan Penyusunan Dokumen Amdal SPAM IKK 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih pedesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong

1 Unit

1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2 Pembangunan saluran drainase / gorong gorong Program Pengembangan Kinerja Air minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan sarana Air limbah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

26

665,137,000 25,000,000

25,000,000 2,337,619,000

100,000,000 2,237,619,000 800,000,000

300,000,000 500,000,000 434,652,100 434,652,100

5

Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman

Jumlah Jalan Lingkungan/Jalan Lingkar yang dibangun

15 paket

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.

6

Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang

Jumlah produk tata ruang yang disusun

Jumlah Advice Planning yang diterbitkan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana umum.

1 Dok

150,000,000 4,840,860,000 538,000,000 150,000,000

Jumlah RTR yang di Perda kan

7

Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk perdesaan 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4,990,860,000

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana umum

1 dokume n 120 buah

6 Paket

Penyusunan Block Blad Kawasan Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

150,000,000

Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang

138,000,000

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian pemanfaatan ruang Program Pengembangan Wilayah dan Cepat Tumbuh

100,000,000

Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

27

1,905,000,000

1,905,000,000 50,000,000

1 Dok


Penyusunan Program Pengembangan RTH

28

50,000,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan

jembatan Tabel 3.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 No

Indikator Kinerja

1

Jumlah panjang jalan yang dibangun Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi Jembatan yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana ke PU an

2

3

4 5

Kondisi Awal RPJMD 651,9

Target 2012 2013

Realisasi 2012 2013

18 Km

21 Km

18,295

33,11

101,64

157,66

162

2

1 Unit

-

6 unit

100

600

306,82

10,10

15 Km

11,191

10,42

110,80

69,460

12

4 Unit

4 Unit

4 Unit

6 Unit

100

150

25 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

3 Unit

100

75

102, 488

210,420

RATA RATA

Dari

Capaian (%) 2012 2013

sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

menunjukan

indikator

kinerja

rata

rata

berkriteria

sangat

memuaskan yaitu 210,420 %. artinya pencapaian rata rata melebihi target yang diinginkan. Pencapaian yang sangat signifikan karena kebutuhan jalan yang mendesak untuk kelancaran transportasi dan

pembangunan jembatan semula tidak direncanakan, tetapi

karena kebutuhan untuk menunjang kelancaran transportasi masyarakat

dilaksanakan

pembangunan

6

unit

jembatan.

Dibaningkan tahun 2012, pembangunan jalan mengalami kenaikan 0,295 Km dan pembangunan jembatan naik 4 unit.


29

Sasaran 2 :Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi Tabel 3.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 No

Indikator Kinerja

1

Jumlah irigasi yang di bangun/ ditingkatkan Jumlah lembaga P3A/GP3A yang diberdayakan RATA RATA

2

Kondisi Awal RPJMD 556 di

Target 2012 2013

Realisasi 2012 2013

50

50 JI

74

65 JI

20 Kel

4 Kel

4 Kel

5 Kel

4 Kel

Capaian (%) 2012 2013 148

130

125

100

112,50

115%

Dari sasaran 2 yaitu meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi menunjukan capaian kinerja rata rata berkriteria sangat memuaskan, artinya realisasi melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan : 1. Jumlah

irigasi

yang

dibangun/ditingkatkan

melebihi

target

karena adanya kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam. Akan tetapi dibandingkan tahun 2012, jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan

mengalami

penururan

sebanyak

9

jaringan irigasi. Sasaran 3 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih Tabel 3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 No 1

Indikator Kinerja

8

Jumlah Prasarana Air Bersih Yang Dibangun RATA-RATA

Kondisi Awal RPJMD 91 unit

Target 2012

2013

Realisasi 2012 2013

Capaian (%) 2012 2013

21 Unit

21 Unit

27 unit

128,57

23 Unit

109,5

Dari sasaran 3 meningkatnya cakupan pelayanan air bersih, tingkat capaian kinerja mencapai 109,5%.

Dari target pembangunan

prasarana air bersih sebanyak 21 unit, dapat dibangun sebanyak 23 Unit. Hal ini disebabkan sangat tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air bersih. Sasaran 4 : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi pemukiman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

30

Tabel 3.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 No

1

Indikator Kinerja Drainase yang dibangun/dire habiliatsi Sarana dan Prasarana Air Limbah yang dibangun RATA-RATA

Kondis i Awal RPJM D 12 paket 5 unit

2012

Target 2013

Realisasi 2012 2013

Capaian (%) 2012 2013

1 Unit

1 Unit

1 Unit

3 Unit

100

300

5 Paket

5 Unit

7 Paket

3 pake t

140

60

120

180%

Dari sasaran 4 : tersedianya sarana dan prasarana sanitasi pemukiman menunjukan capaian rata rata sangat memuaskan, artinya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 180%. Hal ini disebabkan

target

pembangunan

drainase

sebanyak

1

unit,

dibangun 3 unit karena untuk menghindari terjadinya daerah genangan. Sasaran 5 Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman Tabel 3.5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 No

Indikator Kinerja

1

Jumlah Jalan Lingkungan/Jal an Lingkar yang dibangun

Dari

sasaran

5

Kondis i Awal RPJM D 27 paket

yaitu

Target 2012 2013 5 paket

15 paket

meningkatnya

Realisasi 2012 2013 -

Capaian (%) 2012 2013

26 paket

kuantitas

dan

173

kualitas

perumahan dan permukiman menunjukan capaian kinerja rata rata sangat memuaskan yaitu

173 %.. Hal ini untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat agar mendapatkan akses jalan lingkung dengan kondisi yang baik.


31

Sasaran 6 : Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang Tabel 3.6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6 No 1

2 3

Dari

Indikator Kinerja Jumlah produk tata ruang yang disusun Jumlah RTR yang di Perda kan Jumlah Advice Planning yang diterbitkan RATA-RATA

sasaran

6

Kondisi Awal RPJMD 13 dok

201 2 1 Dok

Target 2013

Realisasi 2012 2013

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Capaian (%) 2012 201 3 100 100

-

1 Dok

1 dok

1 Dok

1 Dok

100

0

960 buah

120 AP

120 AP

190 AP

207 buah

158,3 3

172 ,5

119,4 4

90, 8

yaitu

Tersedianya

acuan

peruntukan

dan

pemanfaatan ruang menunjukan capaian kinerja rata rata 90,8 %. Hal ini disebabkan karena salah satu indikator kinerja yaitu RTR yang diperdakan tidak dapat dicapai karena belum disetujui oleh BKPRD. Sementara untuk indikatorkineraja tersusunnya

produk

tata ruang dapat dicapai 100% dan 172,5 % untuk advice planning yang dikeluarkan. Hal ini menunjukan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mememanfaatkan ruang sesuai aturan.


32

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN Tabel 3.7. Akuntabiliats Keuangan Sasaran 1 Sasaran 1 2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

Program/Kegiatan

Jumlah Anggaran Awal RPJMD (2010)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

4

5

6

7

8

9

10

125.000.000

150.000.000

124.325.500

122.429.500

99,46

81,61

14.437.648.500

24.745.064.140

13.263.595.250

23.440.105.350

91,87

94,73

-

200,000,000

-

190.366.000

95,18

99,16

3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1

Perencanaan Pembangunan Jalan 2 Pembangunan /Peningkatan Jalan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 1

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

Capaian (%)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Perencanaan Pembangunan Jembatan 2. Pembangunan Jembatan

-

50,000,000

-

49.581.000

1.873.420.000

2.857.000.000

1.818.495.970

2.792.030.500

97,06

97,72

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan

9.051.528.000

9.288.497.000

9.034.762.890

9.265.955.641

99,81

99,75


33

Rehab/Pemeliharaan Jembatan Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Pengadaan Alat Alat Berat 2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Bengkel Alat Alat Berat

-

365.000.000

-

364.625.388

285.634.000

1.694.380.000

252.252.000

1.612.755.000

88,31

95,18

570.252.400

429.020.000

460.870.030

429.020.000

80,82

100

5.666.805.000

67.850.000

5.147.927.000

67.850.000

90,84

100

300.000.000

200,000,000

299.683.000

199.120.489

99,89

99.56

93,50

96,59

Rata Rata


34

99,89

Tabel 3.8. Akuntabiliats Keuangan Sasaran 2

Sasaran 2

2 Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi

Program/Kegiatan

3 Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Irigasi Yang telah Dibangun 1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi 3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 4 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam 1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi 2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai 3 Pemberdayaan Petani Pemakai Air


2012

2013

2012

2013

2012

2013

4

5

6

7

8

9

10

50.000.000

175,000,000

49.722.000

140.264.500

99,44

80,15

6.282.333.500

7.605.452.000

98,15

750,000,000

7.464.611.6 60 745.785.620

89,66

835.342.500

5.632.780.6 10 818.947.800

98,04

99,44

-

1,201,520,000

-

930.055.900

1.474.720.800

1992.897.000

1.461.711.9 50

1.922.048.6 50

99,12

96,44

17.050.000

172.305.000

16.997.800

171.975.000

99,69

99,81

24.458.800

25,000,000

20.099.000

21.565.000

82,17

86,26

94,68

91,09

Pagu Anggaran (Rp)

Rata-Rata


35

Realisasi

Capaian (%)

77,41

Tabel 3.9. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3

Sasaran 3

2 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

Program/Kegiatan


2012

2013

2012

2013

2012

2013

4

5

6

7

8

9

10

2.060.903.000

2.337.619.000

1.926.076.900

2.164.674. 300

94,46

92,60

94,46

92,60

3 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan RATA RATA

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

Capaian (%)


Sasaran 4 2 Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi pemukiman

Program/Kegiatan

3 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong 1

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-



2012

2013

2012

2013

2012

2013

4

5

6

7

8

9

10

Pagu Anggaran (Rp)

-

300,000,000

36

Realisasi

-

Capaian (%)

9.459.900

-

3,15

Gorong 2

Pembangunan saluran drainase / gorong gorong Program Pengembangan Kinerja Air minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan sarana Air limbah RATA RATA

625.000.000

564.024.500

90,24

594.652.100

576.554.300

96,96 63,45


Sasaran 5 2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman

Program/Kegiatan 3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1. 2.

Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk perdesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan



2012

2013

2012

2013

2012

2013

4

5

6

7

8

9

10

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

Capaian (%)

150,000,000

148.710.000

99,14

6.977.025.000

6.396.072.300

91,67 95,40

37


Sasaran 6 2 Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang

Program/Kegiatan 3 Program Perencanaan Tata Ruang 1.

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Penyusunan Blok Blad Kawasan 2. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang


2012

2013

2012

2013

2012

2013

4

5

6

7

8

9

10

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

Capaian (%)

150,000,000

72.824.500

48,55

150.000.000

146.915.000

97,94

100.000.000

146.915.000

73,31

138.000.009

137.875.000

99,91 87,60


38

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Prinsip prinsip dalam penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini didasarkan atas objektifitas,

kejujuran

dan

ketransparanan

sehingga

untuk

menindaklanjutinya Dinas Pekerjaan Umum menyusun LAKIP tahun 2013 ini dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabiliats Kinerja Instansi Pemerintah. Didalam LAKIP tahun 2013 ini berisikan informasi tentang : 1. Pencapaian sasaran strategis organisasi 2. Realisasi pencapaian indicator kinerja utama 3. Penjelasan mengenai pencapaian kinerja 4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis. 5. upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 1.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2.

Penetapan indikator kinerja pada tahun 2013 mengacu kepada RPJMD 2010-2015 yang sebagian indikatornya merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari RPJMD tahun 2005 -2010.

3.

Dari perhitungan rata rata pencapaian sasaran kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan sangat memuaskan.

4.

Keberhasilan peningkatan capaian kinerja tahun 2013 dapat diraih karena adanya dukungan dari pimpinan daerah dan seluruh jajaran pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar.


39

B. SARAN Penyusunan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya harus mengacu kepada sasaran startegis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015, sehingga visi, misi dan program dapat terwujud secara optimal.


40

STRUKTUR ORGANISASI. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

Recommend Documents