STIE Putra Perdana Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. Indonesia

Jurnal Penelitian, Pengembangan Ilmu Manajemen dan Akuntansi STIE Putra Perdana Indonesia

April 14

STIE Putra Perdana Indonesia KONTRIBUSI HIJAU SEKTOR KEHUTANAN

KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 – 2004=

Oleh : Dr. M. Suparmoko., M.A. Gathot Widyantara., S.E., M.M. Dosen tetap

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA PERDANA INDONESIA

Abstraction

STIE Putra Perdana Indonesia The forestry sector is a sector that contributes greatly to the development of both national and local levels. Forests in addition to produce timber and other byproducts such as resin, rattan, pharmaceuticals, forests also provide environmental services such as hold water, prevent flooding, reduce erosion and sedimentation, a source of biodiversity and forests also absorb carbon, thereby reducing air pollution. Therefore, the forest is very useful to support the life and development of all sectors of the economy such as agriculture, plantation and fisheries, industry, transport sector, the tourism sector, housing sector, and service sectors. The value of the contribution of the forestry sector in the Green GRDP Blora can be determined by subtracting the value of the depreciation of the value of the contribution of the forestry sector to the GRDP Blora conventional. In a row from 2002 to 2004, the value of the contribution of the forest sector in the green Blora GRDP respectively are: (2002: Rp 235.48 billion), (2003: Rp 300.69 billion), and (Year 2004 : USD 288.50 billion).

STIE Putra Perdana Indonesia Abstraksi

Sektor kehutanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan baik nasional maupun daerah. Hutan di samping menghasilkan kayu dan hasil ikutan lainnya seperti damar, rotan, bahan obatobatan, hutan juga memberikan jasa lingkungan seperti menampung air, menahan banjir, mengurangi erosi dan sedimentasi, sumber keaneka ragaman hayati dan hutan juga menyerap karbon sehingga mengurangi pencemaran udara. Oleh karena itu hutan sangat bermanfaat untuk mendukung kehidupan dan perkembangan semua sektor-sektor ekonomi yang lain seperti sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor industri, sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor pemukiman, dan sektor-sektor jasa. Nilai kontribusi hijau sektor kehutanan pada PDRB Kabupaten Blora dapat diketahui dengan mengurangkan nilai depresiasi sektor kehutanan dari nilai kontribusi konvensional pada PDRB Kabupaten Blora. Secara berturut-turut dari tahun 2002 hingga tahun 2004 nilai kontribusi hijau sektor kehutanan pada PDRB

STIE Putra Perdana Indonesia InoVasi Volume 9: April 2014

Page 322


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Blora secara berturut-turut adalah: (Tahun 2002: Rp 235,48 milyar), (Tahun 2003: Rp 300,69 milyar), dan (Tahun 2004: Rp 288,50 milyar). I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas nomor 3 (tiga) di

dunia setelah Brazil dan Kongo. Pada tahun 1977 luas tutupan hutan Indonesia diperkirakan sekitar 100 juta hektar. Perkiraan rendah (modest estimate ) ada sekitar 20 juta orang yang mengandalkan kehidupannya langsung pada hutan. Sektor kehutanan juga merupakan penghasil devisa negara nomor 2 (dua) setelah minyak bumi dan gas alam pada periode tahun 1970-1980an. 1

STIE Putra Perdana Indonesia Sektor kehutanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar

terhadap pembangunan baik nasional maupun daerah.

Hutan di samping

menghasilkan kayu dan hasil ikutan lainnya seperti damar, rotan, bahan obatobatan, hutan juga memberikan jasa lingkungan seperti menampung air, menahan

banjir, mengurangi erosi dan sedimentasi, sumber keaneka ragaman hayati dan

hutan juga menyerap karbon sehingga mengurangi pencemaran udara. Oleh karena itu hutan sangat bermanfaat untuk mendukung kehidupan dan perkembangan

semua sektor-sektor ekonomi yang lain seperti sektor pertanian, perkebunan dan perikanan,

sektor

industri,

sektor

perhubungan,

sektor

pariwisata,

sektor

pemukiman, dan sektor-sektor jasa.

STIE Putra Perdana Indonesia Namun kondisi hutan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena

tingkat deforestasi hutan sangat tinggi sekitar 1,6 juta Ha/tahun antara 1985-1997, meningkat menjadi 2,1 ha/tahun antara 1997-2001, dan meningkat lagi menjadi 2,8 juta ha/tahun antara 2001-2004.2 Sebagian besar kawasan hutan yang dinyatakan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi justru banyak yang ditebang,

sedangkan hutan produksi dan hutan konversi karena sudah menipis cadangan kayunya, justru boleh dikatakan hanya sebagian kecil saja yang

diusahakan.

Tampaknya juga ada motivasi lain bahwa para pemegang hak UPK yang akan mengkonversi hutan menjadi lahan perkebunan lebih senang memanen kayu hutan daripada memulai usaha perkebunan. Hasil diskusi dalam Rapat Koordinasi

STIE Putra Perdana Indonesia 1

Krystof Obidzinki and Christopher Barr, The Effects of Decentralization on Forests and Forest Industires in Berau District, East Kalimantan, CIFOR, Jakarta, 2003, 2 Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Sektor Kehutanan (Draft Masukan Pusrentikhut) tak diterbitkan, 2004, hal 3; dan Dedi M. Riyadi, Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup Indonesia: Antara Krisis dan Peluang, BAPPENAS, 2004, halaman 5.

InoVasi Volume 9: April 2014

Page 323


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Departemen Kehutanan di Palangkaraya mencatat bahwa ada sekitar 600 ijin pembukaan hutan yang akan dikonversikan menjadi kebun kelapa sawit. Sementara baru ada sekitar 8 ijin yang merealisasikan pembukaan kebun kelapa sawit tesebut.3

Disamping itu penebangan liar (illegal logging) semakin marak pula. Salah

satu sebab dari penebangan liar tersebut adalah adanya kelebihan kapasitas industri pengolahan kayu di atas produksi kayu yang legal. Sampai dengan pertengahan tahun 1990-an industri kayu gergajian, industri kayu lapis dan industri bubur kayu bersama-sama diperkirakan mengkonsumsi 60-80juta m3 kayu bulat per tahun. Sedangkan berdasarkan pengelolaan hutan berkelanjutan yang dicanangkan

STIE Putra Perdana Indonesia Pemerintah Indonesia produksi kayu hutan hanya sebesar 25 m3 per tahun. Jadi dengan permintaan akan kayu bulat yang lebih tinggi dibanding penawarannya yang

secara legal diijinkan pemerintah, maka mau tidak mau kekurangan pasokan kayu

dipenuhi dari penebangan liar. Belum lagi ada sejumlah besar kayu bulat yang diekspor ke Serawak melalui pelabuhan Entikong misalnya yang diperkirakan cukup besar jumlahnya.4

Seperti telah disinggung bahwa ada motivasi lain bahwa para pemegang hak UPK yang akan mengkonversi hutan

menjadi lahan perkebunan lebih senang

memanen kayu hutan daripada memulai usaha perkebunan. Disamping itu penebangan liar semakin marak pula. Hingga tahun 2002 laju deforestasi hutan

STIE Putra Perdana Indonesia selama sepuluh tahun terakhir diperkirakan sebesar 1,6 juta ha/tahun (Renstra

Dephut 2001-2005). Sebagian besar kerusakan hutan disebabkan oleh pembalakan liar. Pembalakan liar disebabkan oleh peningkatan kebutuhan kayu bulat sebagai bahan baku industri pengolahan kayu dan mebel, baik di dalam negeri maupun

permintaan dari luar negeri seperti Cina dan India. Selain itu penegakan hukum yang tidak efektif juga menyebabkan pembalakan lilar semakin marak.

Sekali lagi ditegaskan bahwa peranan hutan dalam perekonomian sangatlah besar yaitu di samping menghasilkan kayu dan hasil ikutan lainnya sebagai produk primer kehutanan, hutan juga memberikan jasa lingkungan seperti menampung air, menahan banjir, mengurangi erosi dan sedimentasi, sumber keaneka ragaman

STIE Putra Perdana Indonesia hayati dan hutan juga menyerap karbon sehingga mengurangi pencemaran udara.

3

2006

Rapat Koordinasi Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Mei

4

Tesis Tidak Diterbitkan, kajian Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta, 2003


Page 324


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Oleh karena itu hutan sangat bermanfaat untuk mendukung kehidupan dan

perkembangan semua sektor-sektor ekonomi lainnya mulai dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor industri, sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor pemukiman, dan bahkan sektor jasa sekalipun. Sektor kehutanan di sini telah

mencakup sub-sektor hutan yang

menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya dan sub-sektor industri pengolahan hasil hutan. Sub-sektor

hutan yang menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya

merupakan sektor unik dalam dalam perannya bagi pembangunan. Kontribusi subsektor hutan tersebut tidak boleh hanya dihitung dari kontribusinya terhadap

STIE Putra Perdana Indonesia pembentukan PDB atau PDRB, karena PDB dan PDRB adalah suatu konsep yang

hanya menghitung nilai produksi yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi. Nilai kontribusi sektor kehutanan pada PDB dan PDRB itu sama dengan nilai

tambah (value added) dari sektor hutan. Nilai tambah itu merupakan jumlah semua

jenis penghasilan (upah, gaji, sewa, bunga, laba) yang diciptakan dalam setiap kegiatan eksploitasi hasil hutan, sedangkan sumberdaya hutannya sendiri (kayu,

damar, rotan, madu, dan gaharu, misalnya) yang benar-benar diekstraksi dari hutan tidak muncul dalam bentuk nilai tambah. Karena itu perhitungan kontribusi pada PDB dan PDRB yang diterapkan bagi sektor-sektor yang mengelola sumberdaya alam sebenarnya kurang tepat dan bersifat misleading dalam penghitungan

STIE Putra Perdana Indonesia kontribusinya bagi pembangunan nasional.

Nilai tambah sektor kehutanan (kontribusi pada PDB) terjadi bila terdapat

penebangan hutan, pengambilan rotan, damar, madu, hewan liar, bunga-bungaan dan pengambilan produk-produk kehutanan lainnya yang selanjutnya diolah oleh sekor industri pengolahan produk primer hutan. Sebenarnya dapat pula nilai tambah

sektor kehutanan tercipta jika terjadi reboisasi, penghijauan lahan kritis, dan sebagainya.Jadi jika sektor kehutanan ingin meningkatkan kontribusinya kepada PDB Indonesia, harus ada kegiatan hutan lainnya

penebangan hutan,

maupun kegiatan reboisasi

ekstraksi sumberdaya

serta penghijauan lahan kritis, atau

peningkatan dalam kegiatan pengolahan hasil hutan di sektor industri. Namun PDB

STIE Putra Perdana Indonesia itu tidak akan besar (kecil) karena nilai tambah yang diciptakan oleh produk sektor

kehutanan (hutan dan indsutri pengolahan hasil hutan) lebih banyak terjadi di luar

sektor kehutanan dan dihitung sebagai kontribui sektor-sektor non-kehutanan. Jadi


Page 325


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia nilai tambah tersebut dicatat sebagai kontribusi sektor lain di luar sektor kehutanan terhadap PDB Indonesia.

Sebagai contoh peghitungan nilai tambah sektor kehutanan saat ini hanya

terbatas pada kegiatan di hutan dan pengolahan bahan primer hasil hutan saja.

Padahal seperti industri kertas, industri kapal, industri mebel, industri rumah dan bangunan, industri transportasi darat (truk, kereta api, maupun trasnportasi air) banyak menggunakan bahan dari kayu. Industri farmasi dan obat-obatan banyak menggunakan produk hasil hutan seperti daun-daunan, akar-akaran, binatang liar dan sebagainya. Demikian juga industri perdagangan dan perhotelan tidak mungkin

STIE Putra Perdana Indonesia tidak menggunakan produk hutan seperti kayu, rotan, bunga-bungaan dan lain sebagimnya. Tetapi semua nilai tambah dari kegiatan yang menggunakan bahan

hasil hutan tidak dihitung sebagian atau seluruhnya sebagai kontribusi sektor

kehutanan pada PDB dan PDRB, melainkan dihitung sebagai nilai tambah masingmasing sektor yang melakukan kegiatan yang memanfaatkan hasil produksi kehutanan tersebut.

Menurut harga berlaku sektor kehutanan (hutan dan industri pengolah hasil hutan) menciptakan kontribusi dalam arti absolut (rupiah) yang terus meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata setinggi 18,73% per tahun. Laju pertumbuhan setinggi itu terbentuk dari laju pertumbuhan sektor hutan murnisetinggi 13,29% per

STIE Putra Perdana Indonesia tahun dan laju pertumbuhan sektor industri pengolah hasil hutansetinggi 28,36% per tahun. Dengan perhitungan laju inflasi rata-rata setinggi 14,23% per tahun antara 1993 sampai dengan 2004, maka dapat diperkirakan sektor kehutanan murni tanpa

industri pengolahan hasil hutan mengalami laju pertumbuhan negatif (-0,94% per tahun) untuk periode waktu yang sama. Sektor

industri pengolahan hasil hutan

secara riel mengalami pertumbuhan sebesar 14,23% per tahun untuk periode waktu

1993 – 2004. Dan secara keseluruhan untuk sektor kehutanan (hutan dan indsutri pengolah hasil hutan) mengalami pertumbuhan riel setinggi 4,5% per tahun antara tahun1993 -4004. Peningkatkan kontribusi sektor kehutanan pada PDB Indonesia hanya akan

STIE Putra Perdana Indonesia terjadi bila nilai tambah sektor kehutanan meningkat lebih cepat daripada peningkatan nilai tambah

sektor-sektor lain, karena sektor-sektor

lain juga

berusaha meningkatkan produksinya. Oleh karena itu kontribusi (share) dalam arti persentase tidak harus meningkat, karena meningkatnya kontribusi suatu sektor InoVasi Volume 9: April 2014

Page 326


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia (dalam %) akan selalu diimbangi oleh menurunnya kontribusi (dalam%) oleh sektorsektor lain.

Kontribusi sektor kehutanan di Kabupaten Blora tidak boleh hanya dihitung

dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB saja, karena PDRB merupakan

suatu konsep yang hanya menghitung nilai produksi yang dihasilkan oleh semua kegiatan dalam suatu perekonomian secara regional. Seperti telah diketahui bersama bahwa kontribusi sektor kehutanan yang mencakup produksi hasil-hasil hutan dan industri pengolahan produk primer kehutanan, relatif kecil dan mulai menurun dari tahun ke tahun sejak 1998.

STIE Putra Perdana Indonesia Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di

bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam PP No. 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, khususnya dalam kerangka Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, telah

diarahkan untuk disusun dan diterapkan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Hijau sebagai salah satu instrumen perencanaan.

Penghitungan kontribusi hijau sektor kehutanan (sektor produksi kayu dan hasil hutan lainnya serta industri pengolahan hasil hutan primer) terhadap PDRB sebelumnya telah diujicobakan di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Kab.

STIE Putra Perdana Indonesia Berau menghasilkan angka negatif. Hal ini karena Kabupaten Berau memang masih memiliki hutan alam yang cukup luas dengan tingkat penebangan hutan yang tinggi

pula. Namun bila dinilai dari besarnya kontribusi sektor kehutanan pada

pembangunan daerah dan pembangunan nasional maka nilai yang dihasilkan positif dan cukup besar yaitu berupa nilai tambah yang diciptakan seperti yang tercantum

pada Laporan PDRB yang selanjutnya ditambah dengan nilai deplisi sumberdaya hutan dan nilai degradasi lingkungan yang ditimbulkannya.

Perhitungan kontribusi hijau sektor kehutanan yang dilakukan di Kabupaten Berau belum tentu sama dengan kontribusi hijau sektor kehutanan yang terjadi di daerah/kabupaten lain. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih

STIE Putra Perdana Indonesia lengkap mengenai kontribusi sektor kehutanan kepada pembangunan daerah pada umumnya, dirasa perlu dilakukan penghitungan kontribusi hijau sektor kehutanan

pada PDRB di beberapa daerah/kabupaten lain. Untuk mempermudah para

peminat/petugas di daerah untuk menyusun Kontribusi Hijau Sektor Kehutanan InoVasi Volume 9: April 2014

Page 327


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia dalam PDRB atau dalam pembangunan di daerah, maka telah disusun pula sebuah

panduan dalam bentuk Buku Pedoman Penyusunan PDRB Hijau Sektor Kehutanan5.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun tiap tahun dan diterapkan

untuk tingkat regional atau daerah, seperti Propinsi, Kabupaten dan Kota. PDRB yang selama ini dihitung atau disebut sebagai PDRB Konvensional (Coklat) hanya mengukur hasil kegiatan ekonomi tanpa memasukkan dimensi lingkungan didalamnya. Oleh karena itu, PDRB harus dikembangkan dengan memasukkan nilai deplesi dan degradasi lingkungan agar diperoleh nilai PDRB yang baru atau yang

STIE Putra Perdana Indonesia disebut sebagai PDRB Hijau, karena PDRB Hijau menampilkan indikator kegiatan

ekonomi dan sekaligus menampilkan nilai deplesi dan degradasi lingkungan sehingga struktur perekonomian dapat dilihat secara lebih realistis. PDRB Hijau dapat dimanfaatkan sebagai perangkat perencanaan pembangunan sektoral dan

regional yang lebih baik, karena menampilkan hasil atau kinerja perekonomian setiap tahunnya secara lebih lengkap.

Kesadaran atas perlunya pemahaman tentang PDRB Hijau telah mendorong Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia untuk menghitung secara lengkap kontribusi sektor kehutanan pada nilai PDRB di beberapa kabupaten, sehingga peranan dan kontribusi sektor kehutanan

STIE Putra Perdana Indonesia pada pembangunan daerah dan pembangunan nasional akan tampak lebih realistis. Selanjutnya hasil perkiraan nilai kontribusi hijau yang lebih lengkap itu dapat

dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sektor kehutanan dengan lebih baik dan sempurna.

Kegiatan studi yang akan dilakukan adalah menghitung secara lengkap

kontribusi sektor kehutanan pada nilai PDRB di Kabupaten Blora, dengan harapan

agar peranan dan kontribusi sektor kehutanan pada pembangunan daerah di Kabupaten tersebut akan tampak lebih realistissehingga perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah yang bersangkutan akan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.

STIE Putra Perdana Indonesia Manfaat dari studi ini adalah pemahaman dan penyempurnaan perencanaan

dan pengelolaan sumberdaya hutan, tidak hanya bagi para pengelola di sektor 5

Toni Suhartono, dkk, Buku Pedoman Penyusunan PDRB Hijau Sektor Kehutanan, Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2005.


Page 328


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia kehutanan, tetapi juga bagi para pelaksana pemerintahan maupun anggota DPRD

yang bersangkutan. Lokasi sebagai penerapan studi mengenai kontribusi hijau oleh

sektor kehutanan pada PDRB telah ditentukan yaitu di Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah.

II. Metodologi Secara

konvensional

PDRB

merupakan

ukuran

keberhasilan

kinerja

pembangunan suatu daerah apakah itu kabupaten, kota maupun propinsi. Karena PDRB sudah menjadi wacana nasional dan perwilayahan sejak pemerintahan Orde

STIE Putra Perdana Indonesia Baru, maka setiap daerah tingkat satu dan tingkat dua pada waktu itu sudah mampu secara rutin menyajikan data atau hasil perhitungan PDRB untuk setiap tahunnya.

Budaya demikian berlanjut sampai sekarang baik untuk daerah kabupaten, kota

maupun propinsi.Apa yang dimaksud dengan PDRB? Pada dasarnya PDRB

merupakan seluruh jumlah barang dan jasa akhir (final product) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan perekonomian

atau pembangunan regional (daerah): kabupaten,

kota, maupun propinsi, dalam waktu satu tahun yang dinyatakan dalam nilai rupiah. Dalam konsep PDRB yang konvensional tidak diperhitungkan dimensi lingkungan, artinya hilangnya nilai sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan tidak diperhitungkan dalam penghitungan PDRB sebagai bagian dari angka penyusutan

STIE Putra Perdana Indonesia modal, maka nilai PDRB yang diperoleh hanya mencerminkan hasil kegiatan ekonomi suatu kabupaten, kota atau propinsi tertentu. Karenanya PDRB yang konvensional

itu

penghitungannya

kita

sebut

belum

dengan

memasukkan

istilah

PDRB

penyusutan

Coklat

nilai

karena

modal

alami

dalam yaitu

sumberdaya alam dan lingkungan.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau merupakan pengembangan dari PDRB Coklat. PDRB Coklat sendiri merupakan

catatan tentang jumlah nilai rupiah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) dalam waktu satu tahun. Nilai PDRB suatu daerah sebenarnya adalah nilai tambah yang diciptakan oleh semua sektor usaha di daerah tersebut.

STIE Putra Perdana Indonesia Untuk keperluan analisis ekonomi

serta perencanaan pembangunan di

daerah, PDRB dan pendapatan regional6ditampilkan menurut sektor kegiatan 6

Yang dimaksud dengan pendapatan regional adalah nilai PDRB setelah dikurangi dengan nilai penyusutan barang modal dan nilai pajak tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan pajak tidak


Page 329


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia ekonomi atau lapangan usaha. PDRB banyak digunakan sebagai instrumen untuk

menilai keberhasilan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Dengan mengetahui kontribusi maupun laju pertumbuhan masing-masing sektor terhadap PDRB, maka hasil-hasil pembangunan per sektor dapat diketahui dengan jelas dan rencana pembangunan daerah karenanya dapat disusun secara lebih akurat. Namun demikian, penghitungan PDRB yang sudah dilakukan hingga saat ini baru menghitung nilai total barang dan jasa (final product) yang dihasilkan selama

satu tahun dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Nilai yang dihasilkan seolah-olah memberikan gambaran tentang struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi

STIE Putra Perdana Indonesia yang dialami oleh suatu daerah, baik secara total maupun secara sektoral, sehingga

dianggap mencerminkan kondisi perekonomian daerah yang bersangkutan. Tetapi

sesungguhnya tidak demikian karena nilai sumberdaya alam yang hilang (dieksploitasi) dan kerusakan (degradasi) lingkungan akibat kegiatan ekploitasi itu sendiri belum diperhitungkan sebagai nilai kehilangan dan kerusakan yang

seharusnya dibayar, sehingga nilai-nilai yang tercantum dalam PDRB yang konvensional

itu

belum

menunjukkan

nilai

kemajuan

pembangunan

ataukesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.7 Oleh karena itu, untuk membuat agar nilai-nilai yang ada di dalam PDRB mencerminkan

nilai

kesejahteraan

yang

perekonomian

atau

pembangunan

suatu

sebenarnya

dari

hasil

kegiatan

STIE Putra Perdana Indonesia daerah,

maka

perlu

dilakukan

penghitungan PDRB yang disesuaikan (adjusted gross regional domestic bruto /

GRDP) yang disebut juga sebagai PDRB Hijau yaitu dengan memasukkan ke dalam

penghitungan PDRB (Coklat) nilai deplesi sumberdaya alam dan kerusakan (degradasi) lingkungan yang ditimbulkan sebagai produk yang tidak diinginkan

(undesirable outputs). Dengan demikian nilai PDRB yang telah disesuaikan tersebut dapat dijadikan acuan dasar yang lebih komperhensif

bagi perencanaan

pembangunan yang berkelanjutan yaitu dengan memperhatikan keberadaan faktor sumberdaya alam dan lingkungan di samping faktor-faktor lainnya.

STIE Putra Perdana Indonesia langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan pada pihak lain, seperti PPN, pajak penjualan barang mewah, maupun cukai. 7 PDRB yang sekarang ada disusun secara konvensional dan disebut sebagai PDRB Coklat. Istilah PDRB coklat sebenarnya karena disejajarkan dengan adanya istilah Green GDP dan Brown GDP yang dikeluarkan oleh United Nations Statistical Office (UNSO, System of Integrated Economic and Environmental Account, New York, 1993.


Page 330


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Dalam penghitungan nilai PDRB ada (3) tiga pendekatan utama dalam

menghitung yaitu: a) dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah dari setiap sektor kegiatan ekonomi, b) dengan menjumlahkan semua jenis pendapatan yang diperoleh oleh para pemilik faktor produksi, seperti:

tenaga kerja; modal; alat,

perlengkapan dan sumberdaya alam; serta keahlian; dan c) dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran setiap kegiatan di masing-masing sektor. Dalam kaitannya dengan sumberdaya alam, maka lebih banyak digunakan pendekatan nilai tambah atau pendekatan produksi. Untuk setiap sektor kegiatan ekonomi dihitung kontribusinya terhadap angka PDRB dengan cara seperti pada

STIE Putra Perdana Indonesia Gambar 1.

Nilai produksi Intermediate inputs (bahan-bahan)

Rp ………… - …………

(-)

Nilai tambah(PDRB) Coklat

Rp ………...

Gambar 1 Kontribusi Sektor Kegiatan Ekonomi terhadap PDRB Coklat

STIE Putra Perdana Indonesia Yang dimaksud dengan intermediate inputs adalah semua bahan yang

digunakan dalam proses produksi, tidak termasuk tenaga kerja.Kalau suatu sektor tidak memiliki produk yang dapat dijual di pasar seperti sektor pemerintahan dan

pendidikan, biasanya dipakai pendekatan pendapatan yaitu balas jasa terhadap faktor produksi dalam bentuk upah/gaji, sewa, bunga dan laba. Kalau pendekatan ini yang dipakai, angka atau nilai yang diperoleh bukannya PDRB, tetapi Pendapatan

Regional. Untuk sampai pada nilai kontribusi hijau harus ditambahkan penyusutan barang modal buatan manusia, baru kemudian dikurangi dengan nilai deplesi dan nilai degradasi lingkungan. Selanjutnya cara menghitung nilai PDRB semi Hijau. PDRB Semi Hijau adalah

STIE Putra Perdana Indonesia hasil

pengembangan

konsep

PDRB

Coklat

dengan memasukkan

dimensi

lingkungan (deplesi SDA dan kerusakan lingkungan) ke dalam perhitungan PDRB

konvensional. PDRB konvensional ini, yang kita sebut juga dengan PDRB COKLAT


Page 331


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia dikurangi dengan nilai deplesi dari sektor kehutanan hasil yang didapatkan baru sampai pada PDRB Semi Hijau. Perhatikan Gambar 2 di bawah ini.

Nilai produksi hutan Rp ………… Intermediate inputs (bahan-bahan) Rp ………… (-) Nilai tambah atau Rp ………... (PDRB Coklat) Deplesi SDA

Rp ………...

PDRB Semi Hijau

Rp …………

STIE Putra Perdana Indonesia (-)

Gambar 2. Perhitungan Kontribusi Sektor Kegiatan Ekonomi Semi Hijau terhadap PDRB

Untuk sampai pada nilai PDRB Hijau, maka selanjutnya nilai-nilai kontribusi pada PDRB Semi Hijau masih harus dikurangkan lagi nilai kerusakan atau degradasi lingkungan, sehingga akhirnya diperoleh nilai PDRB Hijau yang sebenarnya. Jadi untuk dikembangkan menjadi PDRB Hijau langkah perhitungannya adalah

STIE Putra Perdana Indonesia sebagaimana tampak pada Gambar 3 di bawah ini.

PDRB semi hijau

Rp …………

Degradasi lingkungan

Rp …………

PDRB HIJAU

Rp …………

(-)

Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Kegiatan Ekonomi terhadap PDRB Hijau Dalam hal ini sektor yang diamati atau dikaji adalah sektor kehutanan yang

STIE Putra Perdana Indonesia berkaitan dengan deplesi dan degradasi sumberdaya hutan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Secara singkat tahapan studi ini mencakup:


Page 332


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia 1. Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya hutan yang digunakan dan

diambil langsung dari hutan. Untuk ini informasi diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Kantor Badan Statistik Daerah, serta wawancara langsung

dengan beberapa perusahaan dan industri yang menggunakan bahan baku dari hutan.

2. Melakukan valuasi ekonomi terhadap sumberdaya hutan yang digunakan atau diambil. Valuasi dilakukan dengan pendekatan nilai pasar untuk produkproduk yang memiliki nilai pasar dan dipasarkan, atau menggunakan nilai barang pengganti dan barang pelengkapnya, maupun dengan contingent

STIE Putra Perdana Indonesia valuation

dengan

kesediaan

membayar

atau

kesediaan

menerima

pembayaranuntuk produk yang tidak memiliki harga pasar atau untuk tidak

dipasarkan khususnya untuk menaksir nilai kerusakan lingkungan. Data harga diperoleh baik dari data sekunder ataupun data primer dari perusahaan yang terlibat dalam proses produksi dan penggunaan sumberdaya hutan.

3. Menghitung volume kerusakan atau pencemaran karena pengambilan

sumberdaya hutan dan proses produksi industri pada sektor kehutanan. Untuk ini digunakan beberapa metode pendekatan seperti metode observasi langsung dan metode perkiraan dengan menggunakan benefits transfer. Kemudian valuasi ekonominya dapat menggunakan metode biaya pengganti

STIE Putra Perdana Indonesia (replacement costs) dan metode pendapatan yang hilang (forgone income). Untuk menghitung degradasi atau dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya kegiatan industri pengolahan hasil hutan digunakan pendekatan

penghitungan biaya pengolahan limbah dari industri pengolahan hasil hutan misalnya prevention cost.

4. Setelah nilai deplesi, degradasi lingkungan dan degradasi industri pengolahan

hasil hutan dapat dihitung, selanjutnya nilai-nilai tersebut dikurangkan dengan nilai kontribusi sektor kehutanan, sehingga akan diperoleh nilai kontribusi hijau sektor kehutanan pada PDRB. 5. Kontribusi riil sektor kehutanan pada pembangunan dapat diperoleh dengan

STIE Putra Perdana Indonesia cara

menambahkan

kontribusi

sektor

kehutanan

dengan

depresiasi

lingkungan dan dikurangi degradasi industri pengolahan hasil hutan.


Page 333


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia III. Hasil dan Pembahasan

Nilai Kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Blora dari tahun 2002 hingga

tahun 2004 tampak terus meningkat dari waktu ke waktu walaupun secara

persentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Blora mengalami fluktuasi.

Kontribusi sektor kehutanan pada PDRB Kabupaten Blora

selain berasal dari nilai tambah karena kegiatan produksi kehutanan juga berasal dari nilai tambah kegiatan industri yang mengolah hasil hutan seperti industri kayu

STIE Putra Perdana Indonesia gergajian, industri rotan, serta industri lainnya yang menggunakan bahan dasar kayu

dan hasil hutan lain, tetapi karena keterbatasan data nilai kontribusi industri

pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya tidak dapat ditampilkan karena nilai

kontribusi sektor industri pengolahan tidak dirinci secara detail. Hal tersebut dapat

dilihat pada Tabel 1. yang menyajikan nilai-nilai kontribusi sektor kehutanan dan sektor industri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya. Pada kolom terakhir disajikan nilai PDRB absolut Kabupaten Blora sebagai referensi untuk mengetahui

STIE Putra Perdana Indonesia berapa sesungguhnya nilai PDRB Kabupaten Blora dalam nilai rupiah.

Dari Tabel 1. tampak bahwa kontribusi kayu dan hasil hutan lain pada PDRB

Coklat dari tahun 2002 hingga tahun 2004 pada awalnya meningkat dari 15,86% pada tahun 2002 menjadi 16,62% pada tahun 2003. Namun setelah itu menurun

menjadi 16,56% pada tahun 2004. Sedangkan untuk kontribusi industri pengolahan kayu dan hasil hutan di Kabupaten Blora tidak ada data. Tabel 1.Kontribusi Sektor Kehutanan pada PDRB Coklat Kabupaten Blora 2002 - 2004 Industri Pengolahan Kayu & Hasil Hutan Lain Rp (milyar) (%)

STIE Putra Perdana Indonesia Tahun

Kayu & Hasil Hutan Lain

Rp (milyar)

(%)


Sektor Kehutanan

Rp (milyar)

PDRB Coklat Rp (milyar)

(%)

Page 334


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia 1 2002 2003 2004

2 324,73 378,65 426,66

3 15,86 16,62 16,56

4 -

5 -

2+4 324,73 378,65 426,66

3+5 15,86 16,62 16,56

6 2.047,13 2.278,57 2.576,35

Sumber : BPS, Kabupaten Blora, 2005

Deplesi kayu hutan adalah hilangnya kayu hutan akibat penebangan yang tercermin dari jumlah kayu yang ditebang di hutan. Tabel 2. menunjukkan luas areal tebangan dan volume kayu yang ditebang di Kabupaten Blora antara tahun 2002 hingga 2004 menurut Kesatuan Pemangkuan Hutan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Blora.

STIE Putra Perdana Indonesia Tabel 2.Luas Tebangan dan Produksi Kayu Jati di Kabupaten Blora Tahun 2002– 2004

2002 2003 2004 Luas Luas Luas 3 3 3 No. KPH Tebangan M Tebangan M Tebangan M 1 Blora 114,60 8.593,00 165,50 5.006,00 161,70 5.453,00 2 Randublatung 249,00 57.376,00 303,90 33.466,00 428,70 57.130,00 3 Cepu 1.681,10 20.200,00 1.494,40 26.405,00 2.474,50 41.189,00 4 Mantingan 5 Kebonharjo 209,90 213,00 115,10 601,00 143,50 1.653,00 6 Ngawi Jumlah 2.254,60 86.382,00 2.078,90 65.478,00 3.208,40 105.425,00 Sumber : Perum Perhutani (KPH Blora, Randublatung, Cepu, Ngawi, Kebon Harjo, Mantingan)

STIE Putra Perdana Indonesia Jenis kayu di Kabupaten Blora dibedakan menjadi dua yaitu jenis kayu jati

dan jenis kayu mahoni. Dari Tabel 2. tampak bahwa antara tahun 2001 hingga 2004

terjadi penurunan volume produksi kayu jati pada tahun 2003 yaitu dari 86.382 m 3 pada tahun 2002 menjadi 65.478 m3 pada tahun 2003. Pada tahun berikutnya, volume penebangan kayu mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 105.425 m3 pada tahun 2004. Sedangkan untuk kayu mahoni terjadi penurunan yang cukup drastis kurang lebih 50% dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 2.934 m3 pada tahun 2002 menjadi 1.410,84 m3 pada tahun 2003 dan selanjutnya menjadi 672,96 m3. Untuk data luas tabangan kayu Mahoni tidak ada dikarenakan untuk produksi kayu

STIE Putra Perdana Indonesia tersebut merupakan hasil ikutan produksi kayu Jati.

Tabel 3.Luas Tebangan dan Produksi Kayu Mahoni di Kabupaten Blora Tahun 2002– 2004


Page 335


April 14


No. 1 2 3 4 5 6

KPH

Blora Randublatung Cepu Mantingan Kebonharjo Ngawi Jumlah

Luas Tebangan -

2003

M3 43,00 2.891,00 2.934,00

Luas Tebangan -

2004

Luas Tebangan -

M3 5,00 910,00 495,84 1.410,84

M3 18,00 648,00 6,96 672,96

Sumber : Perum Perhutani (KPH Blora, Randublatung, Cepu, Ngawi, Kebon Harjo, Mantingan) Catatan : Merupakan Hasil Ikutan Tebangan Kayu Jati

STIE Putra Perdana Indonesia Tabel 4. Produksi Kayu Bakar di Kabupaten Blora Tahun 2002– 2004

No. 1 2 3 4 5 6

KPH Blora Randublatung Cepu Mantingan Kebonharjo Ngawi Jumlah

2002 m3 1.911,00 1.922,00 793,70 4.626,70

2003 m3 819,00 1.494,00 476,50 2.789,50

2004 m3 61,00 1.259,00 592,00 1.912,00

Sumber : Perum Perhutani (KPH Blora, Randublatung, Cepu, Ngawi, Kebon Harjo, Mantingan)

STIE Putra Perdana Indonesia Setelah volume penebangan kayu dan produksi kayu bakar diketahui, maka dapat dihitung nilai deplesinya. Untuk melakukan penghitungan tersebut diperlukan nilai rente per unit (unit rent atau unit price) untuk menghitung nilai sumberdaya alam yang dideplesi. Data rente per unit untuk kayu di Kabupaten Blora belum ada

sehingga perlu dihitung dengan menggunakan pendekatan harga pasar. Selanjutnya

setelah didapatkan maka akan diperoleh laba kotor perusahaan diperoleh dengan mengurangkan seluruh biaya produksi dari harga kayu. Laba kotor ini masih dikurangi lagi dengan laba layak (normal profit) perusahaan yang dalam hal ini dicerminkan sebesar suku bunga bank sebagai alternatif investasi yang dapat dilakukan oleh pemilik modal atau dalam perum perhutani itu sendiri sehingga

STIE Putra Perdana Indonesia diperoleh nilai unit rent. Besarnya suku bunga bank dalam studi ini adalah sebesar suku bunga SBI yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Adapun penghitungan unit rent untuk masing-masing komoditi adalah sebagai berikut: InoVasi Volume 9: April 2014

Page 336


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Tabel 5.Penghitungan Unit Rent Kayu Jati Kabupaten Blora Tahun 2002 - 2004 (Rp/m3)

Keterangan

Harga Kayu Jati

2002

2003

2004

2.516.000,00

2.668.721,20

2.828.310,73

Biaya Umum

503.952,41

534.542,32

566.507,95

Biaya Pembinaan Hutan

539.952,16

572.727,26

606.976,35

95.007,48

100.774,44

106.800,75

270.799,09

287.236,60

304.413,35

Biaya Pemasaran

70.876,98

75.179,21

79.674,93

Biaya Penyusutan

20.377,78

21.614,71

22.907,27

3.474,18

3.685,06

3.905,43

Total Biaya

1.500.965,90

1.595.759,60

1.691.186,02

Laba Kotor

1.015.034,10

1.072.961,60

1.137.124,71

Laba Layak

229.347,59

165.799,42

119.566,85

STIE Putra Perdana Indonesia Biaya Sarana dan Prasarana Biaya Eksploitasi Hutan

Biaya Lain-lain

STIE Putra Perdana Indonesia Unit rent

785.686,51

907.162,18

1.017.557,86

Sumber : Perum Perhutani Jawa Tengah (KPH Blora) data diolah Catatan : Laba layak atau balas jasa investasi diperhitungkan atas dasar suku bunga SBI dikalikan dengan seluruh biaya produksi.(Suku bunga SBI : tahun 2002 = 15,28% ; tahun 2003 = 10,39% tahun 2002 = 7,07%)

Tabel 6. Penghitungan Unit Rent Kayu Mahoni Kabupaten Blora Tahun 2002 - 2004 (Rp/m3)

Keterangan

2002

2003

2004

Harga Kayu Mahoni

747.343,75

792.707,52

840.111,43

Biaya Umum

149.692,24

158.778,56

168.273,52

Biaya Pembinaan Hutan

160.385,48

170.120,88

180.294,11

Biaya Sarana dan Prasarana

28.220,69

29.933,68

31.723,72

Biaya Eksploitasi Hutan

80.437,21

85.319,74

90.421,86


Page 337


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Biaya Pemasaran

21.053,05

22.330,97

23.666,36

Biaya Penyusutan

6.052,94

6.420,36

6.804,29

Biaya Lain-lain

1.031,96

1.094,60

1.160,06

Total Biaya

(446.873,57)

(473.998,79)

(502.343,92)

Laba Kotor

300.470,18

318.708,72

337.767,51

Laba Layak

68.282,28

49.248,47

35.515,72

232.187,90

269.460,25

302.251,79

Unit rent

STIE Putra Perdana Indonesia Sumber : Perum Perhutani Jawa Tengah (KPH Blora) data diolah Catatan : Laba layak atau balas jasa investasi diperhitungkan atas dasar suku bunga SBI dikalikan dengan seluruh biaya produksi.(Suku bunga SBI : tahun 2002 = 15,28% ; tahun 2003 = 10,39% tahun 2002 = 7,07%)

Tabel 7. Penghitungan Unit Rent Kayu Bakar Kabupaten Blora Tahun 2002 - 2004 (Rp/SM)

Keterangan Harga Kayu Bakar

2002

2003

2004

61.733,30

63.059,59

69.118,75

Biaya Pengangkutan

9.145,67

9.342,16

10.239,81

Biaya Lain-lain

6.859,26

7.006,62

7.679,86

Total Biaya

16.004,93

16.348,78

17.919,68

Laba Kotor

45.728,37

46.710,81

51.199,07

Laba Layak

2.445,55

1.698,64

1.266,92

STIE Putra Perdana Indonesia Unit rent 43.282,82 45.012,17 49.932,15 Sumber : Perum Perhutani Jawa Tengah (KPH Blora) data diolah Catatan : Laba layak atau balas jasa investasi diperhitungkan atas dasar suku bunga SBI dikalikan dengan seluruh biaya produksi. (Suku bunga SBI : tahun 2002 = 15,28% ; tahun 2003 = 10,39% tahun 2002 = 7,07%)

STIE Putra Perdana Indonesia Hasil penghitungan unit rent untuk kayu Jati, kayu Mahoni serta kayu bakar dari tahun 2002 hingga tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 8. berikut:

Tabel 8. Unit Rent Kayu dan Hasil-hasil hutan lainnya di Kabupaten Blora


Page 338


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Tahun 2002 – 2004

Hasil Hutan Jati

Rp/unit Rp/M3

2002 785.686,51

2003 907.162,18

2004 1.017.557,86

Mahoni

Rp/M3

232.187,90

269.460,25

302.251,79

Kayu Bakar

Rp/SM

43.282,82

45.012,17

49.932,15

Sumber : Tabel 5., Tabel 6., dan Tabel 7.

Dengan diketahuinya nilai unit rent dari masing-masing jenis kayu dan kayu bakar, maka dapat dihitung nilai deplesi kayu Jati, kayu Mahoni dan kayu bakar yaitu

STIE Putra Perdana Indonesia dengan cara mengalikan antara jumlah produksi dengan nilai unit rent untuk masingmasing komoditi. Penghitungan ini bertujuan untuk menunjukkan nilai kekayaan alam atau aset alam yang hilang akibat penebangan kayu hutan yang tidak diperhitungkan sebagai biaya atau modal alam. Oleh karena itu, nilai atau hasil dari

sektor kehutanan belum mencerminkan nilai yang sesungguhnya dari hasil hutan karena modal alam belum diperhitungkan seperti halnya modal kapital dalam sebuah

investasi. Adapun hasil penghitungan deplesi tampak seperti dalam Tabel 9. berikut:

Tabel 9. Nilai Deplesi dan Hasil-hasil hutan lainnya di Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2004(Rp. Juta)

STIE Putra Perdana Indonesia 2002 67.869,17

2003 59.399,17

2004 107.276,04

Mahoni

681,24

380,17

203,40

Kayu Bakar

200,26

125,56

95,47

68.750,67

59.904,89

107.574,91

Jati

Jumlah

Sumber : data diolah

Salah satu sektor andalan di Kabupaten Blora yang terus mendapat perhatian hingga saat ini adalah sektor pertambangan. Dari tahun 2002 ke tahun 2003 kontribusi sektor mengalami peningkatan dari 15,86 % menjadi 16,56 %. Seperti telah

diketahui

bahwa

kegiatan

penebangan

hutan

selain

mengakibatkan

STIE Putra Perdana Indonesia berkurangnya cadangan atau stock kayu di hutan, juga menyebabkan terjadinya degradasi tanah, udara, air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan memiliki

fungsi lingkungan yang sangat beragam, namun hingga kini penghitungan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian tidak pernah memasukkan nilai fungsi InoVasi Volume 9: April 2014

Page 339


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia lingkungan yang dihasilkan oleh hutan. Oleh karenanya kontribusi sektor kehutanan

dalam perekonomian memiliki prosentase yang sangat kecil yaitu rata-rata 16% per tahun khususnya di kabupaten Blora.

Untuk menunjukkan nilai yang sesungguhnya dari sumberdaya hutan, maka

selain nilai kayu yang dihasilkan juga harus dihitung nilai jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan apabila hutan dipelihara dengan memperhatikan konsep kelestarian atau bahkan dengan kaidah konservasi. Mengingat data yang tersedia tentang macam dan besaran serta dampak degradasi lingkungan masih sangat terbatas, maka pendekatan penghitungan degradasi lingkungan akibat penebangan

STIE Putra Perdana Indonesia hutan atau eksploitasi kayu di Kabupaten Blora dilakukan dengan menggunakan

hasil perhitungan yang telah dilakukan dalam studi-studi sejenis (benefit transfer approach).

Seperti telah diketahui bahwa hutan memiliki fungsi sebagai pencegah banjir,

penyerap karbon (carbon sink), konservasi air dan tanah, keanekaragaman hayati, transportasi air, pencegah erosi dan sedimentasi. Dengan adanya kegiatan penebangan di hutan, maka dapat dipastikan terjadi degradasi lingkungan yang

ditunjukkan dengan hilangnya fungsi hutan seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam studi ini, penghitungan degradasi lingkungan dihitung dengan menggunakan pendekatan hasil studi yang sudah dilakukan oleh peneliti lain untuk mengestimasi

STIE Putra Perdana Indonesia biaya per jenis kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penebangan kayu hutan (indirect used value). Dengan menggunakan data luas hutan yang ditebang di

Kabupaten Blora dari tahun 2002 hingga tahun 2004 pada Tabel 11. dan mengalikannya dengan nilai jasa hutan pada Tabel 10. maka akan diperoleh nilai degradasi sektor kehutanan kabupaten Blora.

Tabel 10. Persentase dan Nilai Jasa Hutan

Jenis Nilai Jasa yang Dihasilkan Nilai penggunaan tak langsung Konservasi air dan tanah Penyerap karbon Pencegah banjir Transportasi air Keanekaragaman hayati

Nilai (US$/ha/thn) 1.835,83 847,12 133,85 525,92 123,81 210,79


Page 340


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Atas dasar bukan penggunaan Nilai opsi Nilai keberadaan

195,34 69,28 126,05

Sumber : Suparmoko dan NRM Catatan : Nilai degradasi ditunjukkan oleh nilai penggunaan tak langsung dan nilai atas dasar bukan penggunaan dihitung dengan asumsi bahwa penebangan kayu di hutan akan berakibat pada rusak atau hilangnya fungsi hutan.

Tabel 11. Luas hutan yang ditebang menurut Jenis kayu di Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2004 (ha)


Jati

2003

2004

Mahoni

2.254,60 -

2.078,90 -

3.208,40 -

Total Area

2.254,60

2.078,90

3.208,40

Sumber : Perum Perhutani (KPH Blora, Randublatung, Cepu, Ngawi, Kebon Harjo, Mantingan)

Nilai degradasi yang ditunjukkan oleh nilai penggunaan tak langsung dan nilai atas dasar bukan penggunaan dihitung dengan asumsi bahwa penebangan kayu di hutan akan berakibat pada rusak atau hilangnya fungsi hutan. Adapun hasil penghitungan

STIE Putra Perdana Indonesia nilai degradasi hutan yang telah disesuaikan dengan nilai kurs yang berlaku di

Kabupaten Blora dilakukan pada dua skenario dan dapat dilihat pada Tabel 12. dan Tabel 13. Untuk skenario yang pertama diasumsikan bahwa dari luas hutan yang ditebang akan berakibat

rusak atau hilangnya fungsi hutan sebesar 100 %,

sedangkan skenario yang ke kedua disamusikan dari luas hutan yang ditebang maka fungsi atau jasa hutan akan rusak sebesar 50% hal ini dikarenakan walaupun

terjadi penebangan hutan akan tetapi pada areal penebangan tersebut masih tersisa pohonnya.

Skenario I

STIE Putra Perdana Indonesia Tabel 12. Nilai Degradasi hutan Skenario I di Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2004(Rp juta)

Fungsi Lingkungan


2002

2003

2004

Page 341


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia I. Nilai penggunaan tak langsung

37.071,79

32.647,65

55.307,24

Konservasi air dan tanah

17.053,60

15.018,43

25.442,19

Penyerap karbon

2.694,64

2.373,07

4.020,13

Pencegah banjir

10.587,47

9.323,96

15.795,39

Transportasi air

2.492,55

2.195,09

3.718,62

Keanekaragaman hayati

4.243,53

3.737,11

6.330,90

II. Atas dasar bukan penggunaan

3.932,36

3.463,08

5.866,68

STIE Putra Perdana Indonesia Nilai opsi

1.394,72

1.228,28

2.080,78

Nilai keberadaan

2.537,64

2.234,80

3.785,90

41.004,15

36.110,73

61.173,91

Total Degradasi I + II

Sumber : data diolah

Skenario II

Tabel 13. Nilai Degradasi hutan Skenario IIdi Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2004(Rp juta)

Fungsi Lingkungan I. Nilai penggunaan tak langsung

2002

2003

2004

18.535,89

16.323,83

27.653,62

Konservasi air dan tanah

8.526,80

7.509,22

12.721,10

Penyerap karbon

1.347,32

1.186,53

2.010,06

Pencegah banjir

5.293,73

4.661,98

7.897,70

Transportasi air

1.246,27

1.097,54

1.859,31

Keanekaragaman hayati

2.121,76

1.868,55

3.165,45

II. Atas dasar bukan penggunaan

1.966,18

1.731,54

2.933,34

697,36

614,14

1.040,39

1.268,82

1.117,40

1.892,95

20.502,08

18.055,37

30.586,96

STIE Putra Perdana Indonesia Nilai opsi Nilai keberadaan Total Degradasi I + II Sumber : data diolah

STIE Putra Perdana Indonesia Dari Tabel 12. dan Tabel 13. di atas tampak bahwa nilai degradasi terbesar

terjadi pada fungsi hutan untuk konservasi air dan tanah, kemudian diikuti dengan fungsi hutan sebagai pencegah banjir, fungsi hutan sebagai tempat berkembangnya InoVasi Volume 9: April 2014

Page 342


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia keanekaragaman hayati, diikuti dengan fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan fungsi menjaga kelangsungan transportasi air. Sedangkan untuk nilai atas dasar bukan penggunaan terbesar adalah fungsi keberadaan hutan yaitu penilaian

masyarakat akan pentingnya hutan, dan nilai opsi yaitu nilai pilihan untuk memanfaatkan hutan di masa mendatang. Dari hasil perhitungan nilai deplisi dan degradasi tampak bahwa nilainya selalu lebih besar dibandingkan dengan jumlah retribusi atau pungutan (PSDH) yang dikenakan untuk setiap m3 kayu yang besarnya pada tahun 2004 hanya sebesar Rp. 74.500,- per m3 atau apabila kita bandingkan antara nilai deplisi dan jumlah

STIE Putra Perdana Indonesia penerimaan PSDH di kabupaten Blora maka nilainya sangat jauh selisihnya yaitu Rp

107,6 milyar untuk nilai deplisi pada tahun 2004 dan Rp 6,6 milyar untuk penerimaan pembayaran PSDH kabupaten Blora tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa

sesungguhnya pungutan atau retribusi yang dikenakan masih terlalu rendah karena tidak memperhitungkan nilai atau aset alam.

Tabel 14. Pembayaran PSDH Di Kabupaten Blora Tahun 2004 (Rp Juta) No. KPH 1 KPH Blora

2004 421,32


KPH Randu Blatung

3.337,50

3

KPH Cepu

2.297,34

4

KPH Mantingan

359,58

5

KPH Kebonharjo

155,00

6

KPH Ngawi

43,60

Total

6.614,33

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Blora

Dengan diperolehnya nilai produksi hutan yang tercermin dalam besarnya kontribusi Coklat sektor kehutanan dalam PDRB, nilai deplesi kayu hutan, dan niai degradasi lingkungan sebagai akibat penebangan kayu hutan, maka dapat dilihat bahwa total nilai deplesi dan degradasi hutan kurang lebih sekitar 30 % dari nilai kontribusi

STIE Putra Perdana Indonesia Coklat sektor kehutanan dalam PDRB. Hal ini berarti bahwa nilai atau harga yang

selama ini digunakan untuk menilai kayu hutan masih jauh lebih rendah dari nilai


Page 343


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia atau fungsi hutan yang terkandung dalam kayu. Dengan kata lain, fungsi hutan sebagai suatu ekosistem diabaikan dan dianggap tidak memiliki nilai.

Kegiatan sektor kehutanan di Kabupaten Blora terutama dilakukan dalam

bentuk penebangan pohon kayu jati kalaupun ada penebangan kayu rimba jenis kayu lainnya hal itu sifatnya hanya kayu ikutan. Seperti telah dibahas di Bab III bahwa hutan selain menghasilkan kayu juga mempunyai nilai fungsi lingkungan yang lain yaitu fungsi penyerap karbon, pencegah banjir, konservasi air dan tanah, transportasi air, keanekaragaman hayati, serta memiliki nilai lainnya yaitu nilai opsi dan nilai keberadaan, dengan melihat hal tersebut maka selanjutnya dilakukan

STIE Putra Perdana Indonesia penghitungan kontribusi hijau sektor kehutanan pada PDRB. Kontribusi hijau sektor

kehutanan adalah besarnya nilai tambah sektor kehutanan dari kegiatan produksi yang dihitung dengan memasukkan nilai deplesi dan degradasi sumberdaya alam

dan lingkungan yang ditimbulkan oleh karena adanya kegiatan di sektor kehutanan dan kegiatan sektor industri pengolahan kayu dan hasil hutan lain.

Adapun

besarnya nilai kontribusi hijau maupun kontribusi riil sektor kehutanan tampak

seperti pada Tabel 15. dan Tabel 16. Dalam penghitungan nilai kontribusi hijau maupun kontribusi riil sektor kehutanan dilakukan dengan dua skenario yaitu skenario yang pertama diasumsikan bahwa dari luas areal tebangan hutan terjadi kerusakan fungsi lingkungan sebesar 100% sedangkan untuk skenario yang ke dua

STIE Putra Perdana Indonesia diasumsikan bahwa dari luas areal penebangan tersebut fungsi lingkungannya

hanya rusak 50% karena dari areal penebangan kayu yang ada tidak ditebang semua kayunya. Skenario I

Tabel 15. Nilai Kontribusi Sektor Kehutanan pada PDRB, Deplesi Kayu, Degradasi Lingkungan, dan Nilai Kontribusi Riil Sektor Kehutanan pada PDRB di Kabupaten Blora(Rp. Milyar)

No. 1.

URAIAN Kontribusi sub sektor kehutanan pada PDRB Kontribusi Industri pengolahan kayu dan hasil hutan pada PDRB Kontribusi sektor kehutanan pada PDRB

2002

2003

324,73

2004

378,65

426,66

STIE Putra Perdana Indonesia 2. 3.


-

-

-

324,73

378,65

426,66

Page 344


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia 4. 5. 6. 7.

Nilai Deplisi Sektor kehutanan Kontribusi Semi Hijau sektor kehutanan pada PDRB Degradasi Sub Sektor Kehutanan Degradasi Industri Pengolahan Kayu

68,75

59,90

107,57

255,98

318,75

319,09

41,00

36,11

61,17

-

-

-

8.

Degradasi

41,00

36,11

61,17

9.

Depresiasi

109,75

96,02

168,75

214,98

282,64

257,91

434,49

474,67

595,41

Kontribusi Hijau sektor kehutanan pada PDRB Kontribusi riil sektor 11. kehutanan Sumber : data diolah 10.

STIE Putra Perdana Indonesia Skenario II

Tabel 16. Nilai Kontribusi Sektor Kehutanan pada PDRB, Deplesi Kayu, Degradasi Lingkungan, dan Nilai Kontribusi Riil Sektor Kehutanan pada PDRB di Kabupaten Blora(Rp. Milyar) No. 1.

URAIAN Kontribusi sub sektor kehutanan pada PDRB Kontribusi Industri pengolahan kayu dan hasil hutan pada PDRB Kontribusi sektor kehutanan pada PDRB Nilai Deplisi Sektor kehutanan Kontribusi Semi Hijau sektor kehutanan pada PDRB Degradasi Sub Sektor Kehutanan Degradasi Industri Pengolahan Kayu

2002

2003

324,73

2004

378,65

426,66

STIE Putra Perdana Indonesia 2. 3. 4. 5. 6. 7.

-

-

-

324,73

378,65

426,66

68,75

59,90

107,57

255,98

318,75

319,09

20,50

18,06

30,59

-

-

-

8.

Degradasi

20,50

18,06

30,59

9.

Depresiasi

89,25

77,96

138,16

STIE Putra Perdana Indonesia Kontribusi Hijau sektor kehutanan pada PDRB Kontribusi riil sektor 11. kehutanan Sumber : data diolah 10.


235,48

300,69

288,50

413,99

456,61

564,82

Page 345


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Seperti kita ketahui bahwa sumberdaya hutan dianggap sebagai salah satu

sumber pendapatan negara yang nilainya dihitung sebagai nilai tambah dalam

penghitungan PDB Coklat maupun PDRB Coklat. Besarnya kontribusi Coklat sektor kehutanan pada PDRB yang selama ini dihitung oleh BPS hanya menyajikan nilai produksi dari kayu hutan yang diambil saja. Cara pandang yang selama ini hanya menilai hutan dari sisi ekonomi saja akan membawa pada arah kebijakan yang keliru. Dengan menghitung nilai deplesi atas berkurangnya modal alam akibat adanya penebangan di mana penghitungannya dilakukan dengan mencari nilai unit

STIE Putra Perdana Indonesia rent untuk masing-masing jenis kayu, maka pada tahun 2002 diperoleh nilai deplisi sebesar Rp. 68,75 milyar, Rp. 59,90 milyar untuk tahun 2003, dan Rp. 107,57 milyar

untuk tahun 2004 (lihat Tabel 15. dan Tabel 16.) yang besarnya sama antara skenario I dan skenario II. Di samping nilai deplisi tersebut juga terdapat nilai

degradasi lingkungan yang timbul akibat adanya kegiatan penebangan kayu juga dihitung dan hasilnya dari tahun 2002 hingga 2004 berturut-turut adalah Rp. 41,00 milyar, Rp. 36,11 milyar, Rp. 61,77 milyar untuk skenario I sedangkan skenario II

adalah sebesar Rp. 20,50 milyar, Rp. 18,06 milyar, dan Rp. 30,59 milyar. Sedangkan nilai degradasi yang diakibatkan dari kegiatan industri pengolahan kayu dan hail hutan lain belum muncul dikarenakan di Kabupaten Blora kegiatan yang ada

STIE Putra Perdana Indonesia adalah industri kayu mebel (funiture) yang kegiataannya relatif belum mencemari

lingkungan. Untuk mendapatkan nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan maka nilai deplesi yang diperoleh harus dikurangkan dari nilai tambah sektor kehutanan.

Sedangkan untuk memperoleh nilai kontribusi hijau sektor kehutanan maka nilai

kontribusi semi hijau harus dikurangi lagi dengan nilai degradasi lingkungan yang tercipta.

Tampak pada Tabel 15. maupun Tabel 16. bahwa hasil penghitungan

tersebut menciptakan nilai yang lebih kecil apabila dibandingkan kontribusi coklat sektor kehutanan yang selama ini dihitung dalam PDRB Kabupaten Blora. Apabila nilai deplesi dan degradasi lingkungan dimasukkan dalam penghitungan, maka kontribusi hijau sektor kehutanan dari tahun 2000 hingga 2003 menjadi sebesar berturut-turut sebesar (Rp. 214,98 milyar), (Rp. 282,64 milyar), dan (Rp 257,91

STIE Putra Perdana Indonesia milyar) untuk skenario I dan sebesar (Rp. 235,48 milyar), (Rp. 300,69 milyar), dan (Rp 288,50 milyar) untuk skenario II.


Page 346


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Apabila nilai kontribusi coklat, deplisi dan degradasi (depresiasi) sektor

kehutanan digabungkan atau dijumlahkan maka dapat dilihat pada Tabel 15. dan Tabel 16. bahwa sesungguhya kontribusi riil sektor kehutanan dan industri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya pada pembangunan kabupaten Blora dari tahun 2002 hingga 2004 berturut-turut adalah sebesar Rp. 434,49 milyar,

Rp.

474,67 milyar, dan Rp. 595,41 milyar untuk skenario I dan Rp. 413,99 milyar, Rp. 456,61 milyar, dan Rp. 564,82 milyar untuk skenario II. Oleh karena itu, cara pandang bagi penentu kebijakan harus segera diubah yaitu tidak hanya menilai sumberdaya hutan dari sisi ekonomi saja yang tercermin

STIE Putra Perdana Indonesia dari nilai tambah yang tercipta dari kegiatan produksi baik penebangan maupun pengolahan industri berbahan dasar kayu, tetapi

harus menghitung bahwa

kontribusi sektor kehutanan terdiri dari nilai tambah dari kegiatan produksi ditambah nilai penyusutan modal alam (deplesi) dan nilai kemampuan hutan mencegah

kerusakan lingkungan (degradasi) dikurangi nilai pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan industri pengolahan kayu dan hasil hutan.

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia InoVasi Volume 9: April 2014

Page 347


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, Blora Dalam Angka 2004, BPS Kabupaten Blora, 2005. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Menurut Lapangan Usaha, 2004, BPS, Kabupaten Blora, 2005. Badan

Pusat Statistik, Pedoman Praktis Penghitungan Kabupaten/Kotamadya (Pengertian Dasar), Buku I, Jakarta, 1998

PDRB

STIE Putra Perdana Indonesia Badan Pusat Statistik, Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota, Tatacara Penghitungan Menurut Lapangan Usaha, Buku 2, Jakarta, 2000. Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2004, Jakarta, 2005.

Centre for Political Studies Soegeng Suryadi Syndicated, OTONOMI Potensi Masa Depan Republik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Djajadiningrat, Surna T. , M. Suparmoko, M. Ratnaningsih, Natural Resource Accounting for Sustainable Development, Ministry of Enviroment and EMDI, 1992 Emma Rachmawaty dkk, Panduan Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau,, Kementerian Lingkungan Hidup, 2004

STIE Putra Perdana Indonesia Herman Haeruman Js, “Natural Resource and Environmental Accounting in Natural Development Planning Policy Making in Indonesia”, Jurnal Ekonomi Lingkungan , Edisi Keenam, Juni 1994. Kementerian Lingkungan Hidup, Draft Laporan Penghitungan Pendapatan Regional Hijau, Studi Kasus: Kabupaten Kutai Kertanegara, Jakarta, 2002

M. Suparmoko dan Maria R. Suparmoko, Ekonomika Lingkungan, BPFE, Yogyakarta, 2000

M. Suparmoko, “The Impact of Natural Resource and Environmental Accounting on Policy Decision Making in Indonesia,” Jurnal Ekonomi Lingkungan, Edisi Keenam, Juli 1994 M. Suparmoko, Buku Pedoman Penilaian Ekonomi: Sumber daya Alam dan Lingkunggan, BPFE, 2002.


Page 348


April 14

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia InoVasi Volume 9: April 2014

Page 349

STIE Putra Perdana Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. Indonesia

Recommend Documents