STIE Putra Perdana Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia

STIE Putra Perdana Indonesia Jurnal Penelitian, Pengembangan Ilmu Manajemen dan Akuntansi Mei 2010 STIE Putra Perdana Indonesia

Analisis Efektivitas dan Efisiensi E-Filing Pada Direktorat Dirjen Pajak Satrias Djamaran, Drs., MM. (Dosen Tetap STIE PPI) Abstrak

Sebagai salah satu instansi pelayanan publik (public service), Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewajiban memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Wajib Pajak disamping tugas pokoknya untuk menghimpun penerimaan negara melalui sektor fiskal (pajak). Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak antara lain adanya kemudahan pelaporan kewajiban perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui jalur internet yang selanjutnya disebut e-Filing. Dengan konsep dan teori sistem informasi manajemen penulis akan mencoba untuk melakukan analisis dan pembahasan tentang sistem e-Filing khususnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pemaparan tersebut penulis jabarkan dalam tulisan skripsi dengan judul ”Analisis atas efektivitas dan efisiensi sistem e-Filing pada Direktorat Jenderal Pajak”. Dalam melakukan analisis dan pembahasan mengenai sistem e-Filing tersebut, penulis akan membandingkan antara konsep dan teori sistem informasi manajemen (efektivitas dan efisiensi) dengan proses yang berlaku di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; Direktorat Informasi Perpajakan di seksi Basis Data. Setelah melakukan analisis dan pembahasan, tentunya penulis akan mencoba untuk mengambil kesimpulan dan memberikan saran/masukan bagi pengembangan sistem e-Filing tersebut.

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia Keywords : efektivitas, efisiensi, e-Filing A. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semaksimal mungkin. Seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak mensyaratkan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Melihat kondisi yang demikian maka DJP melakukan beberapa terobosan pengembangan sistem baru, salah satunya adalah e-Filing, yang merupakan salah satu bagian dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern. e-Filing adalah layanan aplikasi yang disediakan oleh DJP agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya secara elektronik dan online yang real-time melalui aplikasi penerimaan SPT berbasis web. Yang dimaksud secara eletronik disini adalah SPT disampaikan secara elektronik atau

STIE Putra Perdana Indonesia InoVasi Volume 3; Mei 2010

Page 61


dalam bentuk media elektronik, tidak dalam bentuk kertas (hard copy), dengan menggunakan aplikasi (software) e-SPT yang dibuat oleh DJP. Sedangkan secara online yang real-time, maksudnya Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui teknologi berbasis web (internet), yaitu dengan mengirim data SPT (file e-SPT) kepada DJP melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP. Pengembangan e-Filing oleh DJP dilatarbelakangi penyampaian SPT secara manual yang mempunyai kelemahan sehingga menghambat kinerja DJP dan memperlambat pelayanan kepada Wajib Pajak. Kelemahan tersebut antara lain: 1. Adanya proses perekaman manual data SPT di KPP, khususnya data lampiran SPT. Data SPT yang disampaikan oleh WP ke Kantor Pajak, akan direkam/diinput ulang oleh petugas ke database Kantor Pajak.Hal ini tentunya tidak efektif dan efisien jika dibandingkan bila data WP disampaikan secara e-Filing yang langsung ke database Kantor Pajak (Skema Proses Penyampaian SPT secara manual maupun e-filling 2. Dibutuhkan ruangan khusus untuk menyimpan dokumen SPT di KPP. Hal ini berkaitan dengan UU KUP yang menyatakan daluwarsa dokumen perpajakan adalah 10 tahun sehingga sangat tidak efisien dalam prakteknya.Hal ini tentu tidak berlaku untuk eFiling dimana data WP (file e-SPT) akan langsung masuk ke data base Kantor Pajak (paperless) ; Sementara itu, sistem informasi yang dikembangkan pada dasarnya harus memenuhi tujuan sebagai berikut:

STIE Putra Perdana Indonesia 1. 2.

Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak secara online dan realtime. Menyediakan informasi yang relevan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan data laporan SPT Wajib Pajak Dimana hasil dari sistem e-Filing merupakan suatu informasi yang andal dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan oleh DJP dalam melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-undang Perpajakan.

STIE Putra Perdana Indonesia B. Kajian Teoritis

1. Konsep Sistem Informasi Manajemen Untuk memahami konsep sistem informasi manajemen, penulis mencoba mengawali dengan beberapa definisi mengenai sistem, informasi, dan manajemen yang merupakan kata pembentuk dari Sistem Informasi Manajemen. Kemudian penulis juga akan mengemukakan definisi Sistem Informasi Manajemen menurut beberapa ahli. Menurut Mulyadi (2001:2), sistem didefinisikan sebagai: “sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.” Pada hakekatnya setiap komponen sistem untuk

STIE Putra Perdana Indonesia Page 62

InoVasi Volume 3; Mei 2010


dapat saling berinteraksi dan untuk dapat mencapai tujuan tertentu terdiri atas prosedur, metode, dan cara kerja yang juga saling berinteraksi” Informasi sebagaimana diungkapkan oleh Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2001:7) adalah “...data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human beings.” Dari definisi informasi tersebut, muncul istilah “data”. Data sendiri didefinisikan sebagai “...streams of raw facts representing events occuring in organizations or the physical environment before they have been organized and arranged into a form that people can understand and use”. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat berbicara banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah menjadi suatu model informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, dan akhirnya membuat suatu keputusan atau tindakan yang akan menghasilkan data lain. Data yang ditangkap merupakan suatu input, kemudian diproses kembali melalui model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Istilah “sistem” dan “informasi” membentuk suatu istilah “sistem informasi” yang oleh Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2001:7) didefinisikan sebagai: “An information system can be defined technically as a set of interrelated components that collect (or retrieve), process, store, and distribute information to support decision making, coordination, and control in an organization.” Definisi tersebut mengacu pada peranan sistem informasi dalam suatu organisasi dan bagi manajemennya. Sedangkan istilah manajemen menurut Warrant R. Plunkett dan Raymond F. Attner (2000:8) dapat didefinisikan sebagai: “...the process of setting and achieving goal through five basic functions that acquires and utilizes human, financial, material, and information resource. The five functions are planning, organizing, staffing, directing, and controlling.” Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem informasi keorganisasian yang mendukung tidak saja fungsi operasi dan pengambilan keputusan tetapi juga mendukung proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengendalian. Dalam suatu organisasi, sistem informasi berfungsi atau bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengendalian aktivitas-aktivitas organisasi tersebut oleh manajemen, dan juga mendukung operasi organisasi yang bersifat manajerial dan stratejik. Selain itu, sistem informasi juga menyediakan laporan-laporan tertentu tertentu bagi pihak di luar organisasi. Peranan sistem informasi dalam kegiatan manajemen adalah menyediakan informasi untuk proses pengambilan keputusan (decision making) Dari keseluruhan definisi yang telah dikemukakan, dapat juga disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data menjadi suatu informasi yang dapat digunakan dan diperlukan oleh manajemen untuk proses pengambilan keputusan.

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia InoVasi Volume 3; Mei 2010

Page 63


Secara konsep, Sistem Informasi Manajemen tidak harus menggunakan komputer. Namun di masa sekarang ini, ternyata dengan bantuan komputer memungkinkan Sistem Informasi Manajemen yang relatif kompleks menjadi lebih berfungsi, sehingga Sistem Informasi Manajemen menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2001:8), juga sering dikatakan sebagai Sistem Informasi Berbasis Komputer (Computer-Based Information System – CBIS), yaitu sistem informasi yang bergantung pada piranti keras maupun piranti lunak komputer untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi. Dalam suatu organisasi atau perusahaan bisnis umumnya, Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS) menurut Raymond McLeod Jr.(2004:14), selain terdiri dari subsistem Sistem Informasi Manajemen, juga terdiri dari subsistemsubsistem lain, yaitu: Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System – DSS), Kantor Maya (Virtual Office), dan Sistem Pakar (Expert System).Yang paling banyak mendapat perhatian dari para manajer dan spesialis informasi selama ini adalah Sistem Informasi Manajemen dan DSS, karena berkaitan dengan dukungan terhadap pengambilan keputusan. Konsep Sistem Informasi Manajemen muncul terlebih dahulu sebagai sistem informasi yang menyediakan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Setelah itu baru mulai berkembang konsep DSS yang memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan manajemen dengan memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah yang yang lebih spesifik, yaitu masalah semi-terstruktur dan masalah tak-terstruktur. Masalah semiterstruktur adalah masalah yang memiliki struktur hanya pada satu atau dua tahap pengambilan keputusan menurut Simon (kegiatan intelijen, kegiatan merancang, kegiatan memilih, dan kegiatan menelaah). Sementara masalah tak-terstruktur adalah masalah yang sama sekali tidak mempunyai struktur pada tiga tahap pertama tersebut., dan sifatnya baru, tidak rutin terjadi, serta jarang konsekuen. Dari pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS), Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2001:9) menambahkan bahwa sistem informasi adalah suatu solusi organisasi dan manajemen yang berbasis pada teknologi informasi. Jadi suatu sistem informasi terdiri dari komponen-komponen organisasi, manajemen, dan juga teknologi informasi. Teknologi informasi dan organisasi merupakan suatu rangkaian komponen terpadu dalam menunjang sistem informasi yang dipakai dalam memberikan solusi bagi manajemen. Kecenderungan teknologi informasi kini mengarah pada pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi yang terkait dalam mengintegrasikan suatu data, gambar, grafik, dan suara yang menghasilkan informasi yang komprehensif. Infrastruktur teknologi informasi menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2004:12) terdiri dari: “...computer hardware, software, data and storage technology, networks....”.Infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari perangkat keras (hardware) komputer, perangkat lunak (software) komputer, teknologi penyimpanan (storage) dan database, serta jaringan (networks), atau

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia Page 64



bisa disebut juga teknologi komunikasi, menyediakan suatu pondasi bagi organisasi untuk mengembangkan sistem informasinya sendiri. Pengaruh perkembangan teknologi komunikasi pada organisasi dewasa ini, antara lain berupa banyak digunakannya sistem on-line, real time (OLRT) untuk memproses transaksi bisnis organisasi yang bersangkutan. Dalam sistem OLRT, setiap transaksi yang terjadi akan langsung dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem, dan pemrosesan atas transaksi tersebut akan dilakukan segera setelah datanya dimasukkan ke dalam sistem. Sistem ini termasuk dalam metode pengolahan data dan pemutakhiran data seketika. Perkembangan lebih lanjut dari sistem ini adalah Electronic Data Interchanged (EDI) yang memungkinkan bagi dua organisasi atau lebih untuk melakukan transaksi dari sistem yang ada dalam masing-masing peserta EDI tersebut (partner) berkat digunakannya data yang telah distandarisasi.

STIE Putra Perdana Indonesia 2. Konsep Efektivitas dalam Sistem Informasi a.

Konsep Dasar Efektivitas Istilah efektivitas (effectiveness) didefinisikan oleh Sumraini sebagai berikut: “The degree to which a goal is achieved… the degree to which a task is accomplished. The system is more or less effective depending on: 1) How much of its goals it achieves 2) The degree to which it achieves better outcomes than other systems do”

Selain itu, efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menentukan tujuan yang tepat atau kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan benar. Sementara itu, R. A. Supriyono (2001:24) menyatakan bahwa efektivitas menunjukkan hubungan antara output dengan tujuan. Jika kontribusi output sesuai dengan tujuan maka hal tersebut dikatakan efektif. J. Efrim Boritz (2005:3) menyatakan ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas sistem informasi. Pertama, Goalcentered View, yaitu pendekatan yang memandang bahwa efektivitas harus dikaitkan dengan apakah sistem telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sudut pandang ini, konflik-konflik yang terjadi umumnya dikaitkan dengan prioritas pelaksanaan sistem, jangka waktu, dan sebagainya. Konflikkonflik tersebut dapat menyebabkan tujuan tercapai hanya dalam jangka waktu yang singkat namun mengorbankan kualitas fundamental sistem, atau bahkan dapat mengakibatkan penurunan efektivitas dari sistem itu sendiri dalam jangka panjang. Kedua, System Resources View, menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu sistem, terlebih dahulu harus mengidentifikasi kualitas-kualitas yang diinginkan dari suatu sistem dan kemudian baru diukur masing-masing tingkatannya. Menurut pendekatan ini, apabila ditemui

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia InoVasi Volume 3; Mei 2010

Page 65


kualitas-kualitas yang diharapkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem informasi seharusnya tercapai. b. Dimensi Efektivitas Sistem Informasi

Sebagaimana diungkapkan oleh Boritz di atas, paling tidak ada empat dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas sistem informasi. Keempat dimensi yang terbagi dalam dua cara atau metode tersebut mengakomodasi kedua pendekatan yang berorientasi pada bahwa efektivitas suatu sistem informasi tergantung pada pencapaian tujuannya (goal-centered view) maupun bergantung tingkatan kualitas-kualitas yang diharapkan ada pada sumber daya sistem (system resources view). Dalam pendekatan Goal-centered View Boris (2005:3-10), hanya terdapat satu dimensi saja yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari sistem informasi, yaitu sebagaimana diungkapkan di atas, pencapaian tujuan dari keberadaan sistem informasi tersebut bagi organisasi (stated goals). Disini tingkatan pencapaian tujuan merupakan ukuran efektivitas. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan sistem informasi sebagai sebuah alat atau sarana dalam mendukung suatu organisasi mencapai tujuannya. Sementara itu, pendekatan System Resources View menentukan efektif tidaknya suatu sistem informasi dengan terlebih dahulu menetapkan kualitaskualitas yang diharapkan ada atau seharusnya ada dalam sumber daya sistem (baik dalam hal input, proses, maupun outputnya) sebagai ukuran. Setelah diukur dengan membandingkan kualitas sumber daya sistem sesungguhnya dengan kualitas-kualitas yang diharapkan, maka tingkatannya akan mencerminkan apakah sistem telah mencapai tujuannya atau tidak.

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia 3. Konsep Efisiensi dalam Sistem Informasi a.

Konsep Dasar Efisiensi Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2003:746), efisiensi adalah suatu tingkatan dimana biaya dapat dikurangi tanpa menurunkan atau mengurangi efektivitasnya. Jadi apabila efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan, maka efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Efisiensi menurut Nugroho Wijayanto (2001:545) dapat dimaksudkan sebagai rasio antara input dengan output. Jika sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah sesuatu lebih kecil daripada hasil yang didapat maka hal tersebut dikatakan efisien. Atau dengan sumber daya yang sama menghasilkan output yang lebih besar. Edi Sukarno (2000:25) menambahkan bahwa efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.




b. Dimensi Efisiensi Sistem Informasi Namun sekali lagi J. Efrim Boritz (2005:12-15) memberikan beberapa dimensi dari efisiensi yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu sistem informasi. Dimensi-dimensi tersebut antara lain: 1) Dimensi Ketepatan Waktu (Timeliness), menggambarkan seberapa cepat suatu sistem mampu untuk menghasilkan output yang diperlukan user. Dalam sistem batch ukuran yang biasa digunakan adalah turnaround time, yaitu lamanya waktu antara pengumpulan satu pekerjaan sampai dengan diterimanya output lengkap. Sementara untuk sistem interactive ukuran yang digunakanya adalah response time, yaitu lamanya waktu antara pengumpulan satu input transaksi sampai dengan diterimanya satu karakter dari output.

STIE Putra Perdana Indonesia 2) Dimensi Penggunaan Sumber Daya (Utilization) mencerminkan efisiensi sistem dengan mengukur seberapa ekonomis atau seberapa hemat penggunaan sumber daya oleh sistem dalam rangka mencapai tujuannya. Sumber daya sistem yang diukur meliputi SDM, waktu penyelesaian pekerjaan, biaya, hardware, dan software. Untuk sumber daya hardware dan software, ukuran efisiensi biasanya terletak pada tidak terdapatnya kapasitas menganggur atau berlebih, dan hardware serta software yang mudah dan murah untuk dipelihara 3) Dimensi Kualitas Sistem (System Quality) mengukur efisiensi dalam hal apakah sistem mempunyai dasar yang baik untuk pengembangan sistem lebih lanjut sehingga tidak perlu merancang ulang sistem; apakah sistem mempunyai kemampuan adaptif terhadap perubahan kondisi atau perubahan kebutuhan user; selain itu juga berkaitan dengan apakah terdapat duplikasi (redundancy) dalam data yang diinput, dalam proses pengolahan data, maupun dalam output yang dihasilkan.

STIE Putra Perdana Indonesia C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisa Efektivitas Sistem E-Filing

Pendekatan pencapaian tujuan menyatakan bahwa suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila sistem tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat pencapaian tujuan merupakan gambaran tingkat efektivitas sistem. Sementara itu, pendekatan sumber daya sistem menyatakan bahwa sistem dikatakan efektif apabila pada sumber daya-sumber daya sistem terdapat kualitas-kualitas yang diharapkan. Sehingga apabila kualitas yang diharapkan tersebut ada pada sumber daya sistem, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya sistem akan dapat mencapai tujuannya. Dan untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu melebar, maka penulis hanya akan membahas efektivitas sistem e-Filing dari dimensi pencapaian tujuan, dimensi operasional,


Page 67


dan dimensi teknis yang berada di Direktorat Informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP. a.

Dimensi Pencapaian Tujuan Pengembangan sistem informasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan berbasis pada teknologi informasi harus ditujukan untuk peningkatan mutu pelayanan, peningkatan mutu pengawasan, efisiensi dan efektivitas kerja, penegakan hukum, dan penggalian informasi dan potensi perpajakan yang lebih cepat dan bersifat nasional untuk meningkatkan penerimaan pajak dan untuk kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, serta membantu manajemen DJP dalam pengambilan keputusan. Pengembangan sistem e-Filing sendiri mempunyai tujuan spesifik, yaitu untuk mengatasi kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan sistem lama, yaitu sistem penyampaian SPT secara manual. Kelemahan yang ada dari sistem penyampaian SPT secara manual, antara lain: 1) Adanya proses perekaman manual data SPT yang disampaikan WP oleh petugas pajak di KPP.Data Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berada di KPP akan dilakukan perekaman manual oleh petugas untuk kemudian menjadi data base KPP setempat (KPP lokal) sebelum akhirnya akan dikompilasi di KPDJP menjadi database perpajakan nasional. 2) Masih adanya friksi (hubungan) antara Petugas Pajak (fiskus) dengan Wajib Pajak.Dengan adanya sistem e-Filing, hubungan antara WP dan Fiskus akan berkurang karena data SPT WP eFiling akan langsung terekam ke KPDJP karena pelaporannya yang bersifat online dan real time. 3) Masalah tempat penyimpanan dokumen dan Backup data di KPP.Dalam UU KUP disebutkan bahwa daluwarsa dokumen perpajakan adalah 10 tahun.Hal ini tentunya akan membutuhkan suatu ruangan khusus untuk penyimpanan dokumen WP.Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah bila terjadi kejadian yang luar biasa (force majeur) seperti banjir, kebakaran, atau pencurian sehingga tidak ada backup data lagi. Untuk menganalisa pencapaian tujuan dari sistem e-Filing ini, penulis merangkum beberapa tujuan dari sistem tersebut yang akan dijadikan indikator tercapainya tujuan sistem, sebagai berikut: 1) Mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan e-Filing sehingga mengurangi perekaman ulang data SPT WP oleh petugas pajak 2) Mengurangi terjadinya friksi antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT sehingga data yang terekam dalam data base KPP adalah langsung dari proses eFiling secara online dan realtime Keuntungan utama dari penggunaan sistem e-Filing yang memanfaatkan jaringan internet dalam penyampaian data SPT WP adalah kemampuannya




dalam pengiriman data tanpa pengetikan ulang (rekeying) dengan format file tertentu (csv dan xml) dan menempatkannya di tempat dimana data tersebut dibutuhkan. Dengan sistem e-Filing, petugas pajak tidak perlu merekam ulang data SPT WP ke dalam database karena petugas pajak hanya tinggal me-load saja data SPT WP tersebut dari database kantor pusat DJP melalui jaringan kerja WAN (Wide Area Networking). Hal ini disebabkan karena semua data yang diterima berupa dokumen elektronik (file eSPT) antarsistem. Pada saat ini penggunaan aplikasi e-SPT, yang merupakan aplikasi pendukung eFiling, masih merupakan suatu alternatif bagi WP disamping penggunaan formulir SPT kertas, namun mulai bulan Januari 2007, DJP mewajibkan seluruh WP dengan Faktur Pajak Keluaran > 30 Faktur dalam jangka waktu 1 bulan/masa pajak untuk menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 versi 3.0 (kewajiban PPN/PPnBM) dalam pelaporan data perpajakannya.Hal ini bertujuan untuk mengurangi proses perekaman manual di KPP khususnya di bidang PPN.Yang perlu dipahami disini adalah penggunaan aplikasi e-SPT PPN 1107 versi 3.0 (kewajiban PPN/PPnBM) ini tidak harus dengan eFiling, namun dapat dilakukan secara manual tetapi tetap menggunakan media elektronik (disket, USB, CD).Sedangkan eFiling sampai saat ini sendiri hanya merupakan alternatif bukan merupakan kewajiban. Dengan diterapkannya sistem e-Filing, terjadi pengurangan rantai birokrasi (friksi) dimana WP tidak terlalu banyak berhubungan dengan petugas pajak. Karena dalam hal penyampaian (file e-SPT)-nya, WP dapat melakukan pengiriman (submission) melalui kantor atau tempat tinggalnya.WP tetap berkewajiban untuk menyampaikan print out induk SPT yang tertera Bukti Penerimaan Elektronik (NTPA, NTPS, NPWP, Waktu Kirim) serta masih harus ditanda tangani oleh WP (tanda tangan basah) ke KPP tempat WP tersebut lapor (terdaftar) dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal e-Filing. Ketentuan ini tetap diberlakukan mengingat di Indonesia belum ada Cyber Law yang memberikan kekuatan hukum terhadap dokumen elektronik yang dipertukarkan melalui dunia cyber. Sehingga ketentuan tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi sengketa pajak, maka yang dapat dijadikan barang bukti yang sah hanyalah dokumen yang memuat tanda tangan basah. Output dari sistem e-Filing adalah data SPT WP dalam bentuk elektronis, dalam format yang sama persis dengan format SPT kertas, baik SPT Induk maupun lampiran-lampirannya. Yang disoroti dari sistem e-Filing adalah proses penyampaian data SPT dari WP kepada DJP yang sifatnya online dan realtime, sehingga informasi yang sampai kepada KPDJP dapat langsung dipantau dan merupakan salah satu data pendukung bagi DJP dalam proses pengambilan keputusan di level manajemen DJP. Sementara itu, penggunaan SPT elektronis (e-SPT) bagi user pengguna tentu saja akan mengurangi pemborosan yang berkaitan dengan pemakaian kertas dokumen SPT. Karena aplikasi (software) e-SPT yang dapat di back-up dalam media elektronik (USB, CD, Hard Disk) sehingga sangat praktis dan


Page 69


mudah (paperless). Bagi petugas pajak termasuk yang berada di Direktorat Informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP, adanya aplikasi pendukung e-Filing ini tentu saja lebih mempermudah dalam hal pembuatan aplikasi layanan WP yang nantinya akan digunakan oleh petugas di KPP maupun Karikpa. Dengan melihat terpenuhinya indikator-indikator pencapaian tujuan sistem e-Filing maka dapat penulis simpulkan bahwa dari dimensi pencapaian tujuan, sistem e-Filing dapat dikatakan efektif. b. Dimensi Operasional Dimensi operasional ini akan menganalisa sistem dari sisi pelaksanaannya di mata pengguna sistem yang berinteraksi dengan sistem secara reguler, dengan menggunakan sudut pandang atau pendekatan sumber daya sistem (Resources System View). Karena berhubungan dengan pengguna sistem, maka terlebih dahulu harus diidentifikasi siapa pengguna dari sistem eFiling ini khususnya pada Kantor Pusat DJP. Dalam sistem penyampaian SPT secara e-Filing dengan menggunakan dokumen SPT elektronik (e-SPT), hasilnya akhir atau outputnya adalah datadata dalam SPT itu sendiri yang nantinya akan diproses oleh petugas pajak di Direktorat Informasi Perpajakan (DIP) Kantor Pusat DJP untuk menjadi aplikasi layanan dan ditujukan kepada kantor pajak di bawahnya (dalam hal ini KPP dan Karikpa). Aplikasi layanan ini misalnya aplikasi pemantauan penyampaian SPT WP e-Filing, aplikasi konfirmasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PKPM), aplikasi Data SPT Masa dan Tahunan WP dan aplikasi lainnya yang berdasarkan data SPT WP. Kantor pajak yang berada dibawahnya (KPP dan Karikpa) nantinya akan dapat mengakses melalui situs intranet DJP (“portaldjp”). Dengan sistem e-Filing, maka petugas pajak yang berada di kantor pusat DJP (DIP) juga dapat melakukan pemantauan WP e-Filing secara sistem melalui “remote server” ke ASP dan membantu setiap masalah yang terjadi dalam proses submission file e-SPT dari ASP ke Kantor Pusat DJP. Sebagai contoh penulis mencoba menyajikan data berapa total jumlah WP e-Filing yang melakukan registrasi ke salah satu ASP (www.layananpajak.com).Dari data tanggal 12 Desember 2006 diketahui bahwa jumlah WP mencapai 278 WP.Ini tentunya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah WP yang mendaftarkan pada ASP yang sama pada setahun sebelumnya yaitu baru 112 WP.Dari informasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi eFiling menunjukkan peningkatan seiring dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh pihak DJP. Penulis akan menganalisa efektivitas sistem e-Filing dalam dimensi operasional dari sudut pandang pengguna sistem yang berada dalam subdimensi sifat penggunaan sistem dan subdimensi manfaat sistem bagi petugas pajak di Kantor Pusat DJP khususnya di Direktorat Informasi Perpajakan. Pembahasan dalam beberapa subdimensi tersebut menggunakan




pendekatan System Resources View, dengan berdasarkan efektivitas pada ada atau tidaknya kualitas yang diharapkan atau seharusnya ada pada sumber daya sistem sehingga sistem dapat mencapai tujuannya. 1) Subdimensi Sifat Penggunaan Sistem

Seperti yang telah diuraikan dalam sebelumnya sifat penggunaan dari sistem informasi yang efektif adalah bahwa sistem tersebut dapat digunakan oleh semua level manajemen organisasi. Sehingga dalam subdimensi sifat penggunaan sistem ini, indikator bahwa sistem e-Filing dapat dikatakan efektif adalah apabila sistem tersebut dapat digunakan oleh semua level manajemen DJP, mulai dari petugas pelaksana sampai dengan Direktur Jenderal Pajak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. “Dapat digunakan” disini tentu saja berkaitan dengan kesesuaian antara kebutuhan informasi dari tugas-tugas petugas pajak tersebut dengan informasi yang dapat disediakan oleh sistem. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengguna utama output dari sistem e-Filing di Kantor Pusat DJP adalah Direktorat Informasi Perpajakan. Petugas pajak yang ada akan memanfaatkan data-data SPT WP yang telah ada dalam database untuk menghasilkan aplikasi (program) layanan internal DJP dan nantinya akan digunakan oleh semua user di KPP.Sebagai ilustrasi adanya aplikasi Konfirmasi Pajak Keluaran Pajak Masukan (PKPM) dalam intranet DJP (“portaldjp). Aplikasi ini merupakan hasil pengolahan data e-Filing yang masuk ke Kantor Pusat DJP dan digunakan sebagai pendukung bagi petugas pajak di KPP dalam menerbitkan suatu produk hukum. Selanjutnya aplikasi PKPM digunakan oleh petugas pemeriksa pajak untuk melakukan konfirmasi Pajak Masukan/Pajak Keluaran terhadap kewajiban WP Pengusaha Kena Pajak yang sedang menjalani pemeriksaan pajak. Aplikasi ini sendiri dapat diakses oleh petugas pajak sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kewenangannya. Kemudian output dari sistem e-Filing ini juga digunakan oleh Direktorat Informasi Perpajakan untuk mendukung pembentukan database WP secara akurat (valid) sekaligus sebagai bahan kajian data; selanjutnya untuk dikembangkan bersama dengan informasi yang diterima dari pihak lain (eksternal) seperti Bea Cukai, Kepolisian, Pemda, Imigrasi dan Pihak terkait lainnya sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan ekstensifikasi maupun intensifikasi WP baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan dalam rangka mendukung penerimaan negara dari sektor pajak.Tentu saja hal ini membutuhkan kerjasama yang sinergis dan kontinu antar instansi sehingga rencana pembentukan Single Identification Number (SIN) dapat juga segera terealisasi.Karena dengan adanya SIN, diharapkan nantinya setiap warga negara hanya mempunyai satu nomor identitas. Jadi dapat disimpulkan


Page 71


bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem e-Filing ini pada dasarnya dapat mengakomodasi kebutuhan informasi perpajakan dari semua level manajemen DJP. 2) Subdimensi Manfaat Sistem Bagi Petugas Pajak

Subdimensi manfaat sistem bagi petugas pajak ini merupakan salah satu ukuran kepuasan pengguna sistem, dalam hal ini adalah petugas pajak, dikaitkan dengan penyelesaian tugas-tugasnya. Untuk menggambarkan efektivitas sistem e-Filing dalam subdimensi ini penulis menggunakan indikator-indikator, antara lain: pertama, informasi yang dihasilkan sistem e-Filing ini dapat membantu mempermudah penyelesaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh para petugas pajak yang berkaitan dengan data SPT (relevan dengan kebutuhan penyelesaian tugas-tugas); kedua, sistem ini dapat membantu memperjelas letak permasalahan yang dihadapi petugas pajak yang berkaitan dengan penyelesaian tugasnya dan membantu memecahkan masalah tersebut.Agar tidak terlalu melebar, penulis akan memfokuskan pada Kantor Pusat DJP. Pengembangan sistem e-Filing oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan proses kerja yang ada di DJP sendiri, yang berkaitan dengan proses penanganan SPT dari WP. Sehingga dalam hal ini, sistem e-Filing menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi para petugas pajak.Perlu ditekankan sekali lagi disini bahwa sistem e-Filing bukanlah suatu expert system, yang akan membantu petugas pajak atau memberikan solusi pemecahan masalah langkah demi langkah apabila mereka mengalami kesulitan dalam mengintepretasikan dan mengolah data-data SPT WP yang dihasilkan sistem e-Filing. Sistem ini hanyalah memberikan dukungan bagi penyelesaian tugas atau pengambilan keputusan petugas pajak dalam jenjang manajemen DJP dengan menyediakan data atau informasi yang relevan dan reliabel. Sebagai contohnya Petugas Pajak di Direktorat Informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP akan melakukan pengolahan data WP e-Filing menjadi layanan aplikasi internal DJP yang berisikan informasi bagi petugas di bawahnya (KPP dan Karikpa) dan dapat diakses secara online dalam mendukung pelayanan ke WP. Dari subdimensi manfaat sistem bagi petugas pajak ini, penulis menyimpulkan bahwa sistem e-Filing sudah efektif karena hasil keluaran dari sistem ini dapat mendukung penyelesaian tugas-tugas serta mendukung proses pengambilan keputusan bagi penggunanya, dalam hal ini adalah petugas pajak dalam berbagai jenjang manajemen DJP, dengan menghasilkan keluaran atau output berupa informasi yang relevan serta reliabel.



STIE Putra Perdana Indonesia Jurnal Penelitian, Pengembangan Ilmu Manajemen dan Akuntansi Mei 2010 STIE Putra Perdana Indonesia c.

Dimensi Teknis

Dalam dimensi teknis ini penulis akan menguraikan bagaimana dukungan teknologi informasi yang digunakan sebagai komponen dalam sistem e-Filing ini dapat membantu sistem ini dalam mencapai tujuannya, dan juga mengenai desain sistem yang mendukung sistem ini. Sama halnya dengan pembahasan dalam dimensi operasional, pembahasan untuk menggambarkan efektivitas sistem e-Filing dari dimensi teknis, juga menggunakan pendekatan sumber daya sistem (system resources view). Dalam dimensi teknis ini pembahasan akan dibagi dalam dua subdimensi, yaitu subdimensi teknologi dan subdimensi desain sistem.

STIE Putra Perdana Indonesia 1) Subdimensi Teknologi Dalam subdimensi teknologi ini, penulis akan menguraikan dukungan teknologi informasi yang membentuk sistem e-Filing. Apakah teknologi hardware dan software telah digunakan untuk mendukung sistem sudah tepat atau memadai, atau apakah perubahan dalam teknologi hardware dan software yang mendukung suatu sistem akan memungkinkan sistem tetap dapat mencapai tujuannya. Kemudian dengan menggunakan pendekatan sumber daya sistem, untuk menggambarkan efektivitas dari sistem e-Filing ini dari sudut pandang teknologi informasi yang mendukungnya, terlebih dahulu penulis menetapkan kriteria kualitas dari sumber daya yang harus ada agar sistem ini dapat mencapai tujuannya. Kriteria kualitas dari sumber daya teknologi informasi yang mendukung sistem e-Filing ini, penulis uraikan dalam bentuk indikator, apabila indikator tersebut terpenuhi dengan melihat kondisi dari dukungan teknologi yang ada, maka dapat disimpulkan sistem akan dapat mencapai tujuannya. Dukungan teknologi informasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Dan kriteria kualitas yang diharapkan ada pada kedua sumber daya tersebut adalah kinerja perangkat keras (hardware) yang reliabel serta perangkat lunak (software) yang efektif atau tepat sasaran. Dukungan teknologi hardware pada sistem e-Filing terdiri dari hardware untuk database server di kantor pusat, hardware untuk jaringan kerja yang menghubungkan semua unit kerja DJP di seluruh Indonesia dengan pusat pengolahan data di kantor pusat DJP, serta hardware yang ada di KPP (workstation server). Sementara itu, hardware yang ada di kantor pusat DJP sebagian besar berbasis SUN Microsystem, kecuali untuk beberapa PC menggunakan produk IBM terbaru. Selain itu server-server database yang ada di kantor pusat dalam bentuk mainframe yang mempunyai kapasitas mencapai TeraByte. Untuk database sendiri terbagi dalam 3 kelompok server database, yaitu database staging, bank data nasional,


Page 73


dan Electronic Data Warehouse (EDW). Server database di kantor pusat DJP tersebut aktif selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Semua konfigurasi hardware yang ada di kantor pusat DJP baik untuk server-server database yang berupa mainframe maupun PCPC yang berfungsi sebagai server masih mendapatkan garansi dari produsennya untuk jangka waktu yang relatif lama, serta para produsen tersebut masih memberikan asistensi serta penanganan dengan segera apabila timbul masalah dengan produknya tersebut. Jaringan internet yang menghubungkan WP dengan database kantor pusat DJP ini diserahkan pengelolaannya kepada penyedia jasa jaringan (ASP) yang melakukan kerja sama dengan DJP. Pertimbangannya adalah dari segi biaya akan sangat lebih ekonomis bagi DJP untuk menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia jasa jaringan. Selain itu, DJP belum mempunyai sumber daya manusia yang dapat berkonsentrasi untuk mengelola jaringan tersebut secara profesional. Sehingga bagi WP yang hendak menyampaikan SPT-nya secara e-Filing harus terlebih dahulu mendaftarkan diri pada ASP yang telah ditunjuk oleh DJP untuk dapat menikmati layanan e-Filing. Dan semua biaya yang timbul diselesaikan menurut kesepakatan/perjanjian antara WP sendiri dengan ASP. Menurut penulis, faktor timbulnya biaya yang masih harus dikeluarkan lagi oleh WP sehubungan dengan pendaftaran yang harus dilakukan pada ASP sebelum dapat menikmati layanan e-Filing, akan sangat mempengaruhi keputusan WP untuk menggunakan sistem ini dibandingkan dengan sistem penyampaian SPT manual. Sebagai informasi, Asosiasi ASP mengenakan registrasi yang berkisar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,- setahun tergantung paket pelayanan yang dipilih oleh WP. Kemudian WP masih dikenakan tambahan biaya pengiriman (submission) file e-SPT Rp 40.000,- untuk satu kali pengiriman Ditambah lagi bagi WP masih diwajibkan untuk menyampaikan print out SPT Induk yang memuat tanda tangan basah secara langsung atau via pos ke KPP tempatnya terdaftar atau dikukuhkan. Sementara itu, untuk jaringan yang menghubungkan database kantor pusat dengan database KPP, Karikpa, maupun Kanwil dikelola sendiri oleh DJP dalam jaringan intranet yang menghubungkan seluruh KPP, Karikpa, maupun Kanwil di Indonesia, serta kantor pusat DJP dalam suatu Wide Area Network (WAN). Kemudian menurut tim e-Filing pada Direktorat Informasi Perpajakan, sampai saat ini belum pernah mengalami down time, baik dari sisi dukungan hardware maupun secara sistem. Kemudian untuk perangkat lunak (software) yang mendukung sistem e-Filing ini menurut penulis sudah cukup efektif atau tepat sasaran, karena untuk mendukung




berjalannya sistem ini telah digunakan berbagai software aplikasi yang menunjang. Software tersebut antara lain, yaitu: aplikasi e-SPT yang dikembangkan oleh DJP; aplikasi ASP.net yang terdapat pada application server e-Filing untuk berkomunikasi dengan jaringan internet dan ASP, software aplikasi pengolahan database Oracle dengan bermacam-macam versi sampai dengan versi yang terbaru, software untuk jaringan WAN DJP, yang terdiri dari aplikasi untuk menghasilkan halaman dengan format HTML yang berbasis HTTP, aplikasi browser yang mendukung JAVA Applet yaitu minimal Internet Explorer 6.0, aplikasi “PortalDJP” yang terdapat dalam browser, yang dapat digunakan oleh para petugas pajak untuk mengakses informasi dari database nasional. Selain itu, menurut tim e-Filing software-software yang digunakan tersebut belum pernah mengalami kegagalan atau “masuk bengkel”. Yang umumnya terjadi adalah penambahan-penambahan fitur atau modifikasi yang harus dilakukan karena sistem belum terintegrasi dengan baik dengan sistem informasi yang ada di KPP, dan hal ini bersifat kasuistik tergantung kondisi yang ada pada masing-masing KPP. Secara keseluruhan dari subdimensi teknologi, dapat penulis simpulkan bahwa sistem e-Filing akan dapat mencapai tujuannya (efektif) karena mendapat dukungan perangkat keras yang cukup reliabel dan perangkat lunak yang tepat sasaran.

STIE Putra Perdana Indonesia 2) Subdimensi Desain Sistem Dalam subdimensi desain sistem ini, efektivitas sistem digambarkan dengan adanya sistem pengendalian yang memadai, desain system interface yang fleksibel dan kompatibel dengan sistem-sistem lain ada dalam organisasi, dan adanya akurasi sistem. a) Sistem Pengendalian Sebagaimana jenis-jenis pengendalian terhadap sistem online realtime, sistem pengendalian yang ada pada sistem e-Filing meliputi pengendalian terhadap unsur-unsur yang ada pada sistem, antara lain pengendalian terhadap keamanan sistem dan transmisi data, pengendalian akses baik akses secara fisik maupun akses ke dalam sistem, pengendalian terhadap masukan, pengolahan data, maupun keluaran, dan pengendalian terhadap terhadap salinan cadangan dan kesiagaan (standby). Pengendalian terhadap keamanan sistem e-Filing adalah menggunakan mekanisme pengacakan data secara elektronis dengan menggunakan kunci publik (public key encryption), yaitu enkripsi (penyandian) yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik diberitahukan oleh DJP dan digunakan oleh semua orang yang ingin mengirimkan file e-SPT-nya


Page 75


(submission) secara terenkripsi kepada DJP. SPT WP yang terenkripsi tersebut hanya dapat dibuka dan dibaca (decryption) dengan kunci privat dimiliki oleh DJP. Dengan digunakannya mekanisme kunci publik dan kunci privat maka otentifikasi SPT yang disampaikan WP akan dapat dikenali oleh sistem e-Filing, karena dalam kunci publik yang digunakan oleh WP terdapat attachment digital certificate. Sementara itu untuk mengamankan jaringan WAN-nya, DJP menggunakan firewall dan SSL (Secure Sockets Layer). Firewall yang merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan/kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut merupakan sebuah workstation yang ada di unit-unit kerja DJP seperti KPP, Karikpa, dan Kanwil, webserver yang ada di kantor pusat DJP, router, atau jaringan LAN pada masing-masing unit kerja DJP tersebut. Seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam ke luar, harus melewati firewall. Hal ini dilakukan dengan cara memblok/membatasi baik secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal, kecuali melewati firewall. Hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal saja yang dapat melewati/melakukan hubungan, hal ini dilakukan dengan mengatur policy pada konfigurasi keamanan lokal. Firewall itu sendiri haruslah kebal atau relatif kuat terhadap serangan/kelemahan. Dengan menggunakan firewall berarti penggunaan sistem yang dapat dipercaya dan sistem yang relatif aman. Sedangkan SSL adalah protokol untuk mengamankan transfer informasi yang dilakukan melalui jaringan internet. SSL ini memungkinkan baik komputer server maupun workstation/client untuk melakukan enkripsi maupun dekripsi pada saat komunikasi data dilakukan melalui jaringan. Kemudian dalam sistem e-Filing juga terdapat prosedur pengendalian dan fasilitas keamanan untuk memberikan perlindungan fisik terhadap sistem baik di kantor pusat DJP maupun terhadap sistem yang ada di KPP. Prosedur pengendalian dan fasiltas keamanan tersebut, seperti: digunakan magnetic ID card untuk dapat memasuki ruangan-ruangan komputer sistem; di setiap pintu masuk ke ruangan-ruangan di kantor pusat dijaga oleh satpam; digunakannya pintu key lock yang dilengkapi dengan identifikasi sidik jari sekaligus password khusus untuk ruangan Electronic Data Warehouse di kantor pusat. Selain itu juga terdapat fasilitas seperti pendingin ruangan, dan pengatur kelembaban untuk mengoptimalkan kinerja komputer, fasilitas peralatan pemadam kebakaran, detektor




asap dan panas, serta sprinkler untuk mengantisipasi keadaan darurat, dan adanya UPS serta genset untuk mengantisipasi apabila arus listrik dari PLN tiba-tiba padam. Prosedur pengendalian dan fasilitas keamanan yang ada pada sistem, menurut penulis, sudah cukup memadai untuk membatasi secara fisik terhadap sistem dari akses pihak-pihak yang tidak mempunyai otorisasi, serta untuk mengantisipasi keadaan darurat yang berkaitan dengan gangguan kelistrikan. Kemudian untuk prosedur pengendalian akses pengguna ke dalam sistem, menurut penulis sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dengan adanya mekanisme Logging On yang mensyaratkan adanya nomor identifikasi (berupa NIP pegawai) serta password, yang berfungsi untuk identifikasi pengguna yang berhak sekaligus sebagai pembatasan kewenangan untuk memanfaatkan sistem sesuai dengan untuk kedudukan, tugas, dan fungsinya masing-masing pengguna. Selain itu, sistem dilengkapi dengan keharusan untuk menggunakan password untuk pengoperasian sistem komputer yang menyangkut aplikasi/software yang berhubungan dengan data perpajakan, dan history log sehingga dapat dilakukan penelusuran siapa saja yang telah mengoperasikan sistem komputer, serta terdapat software antivirus yang secara berkala di-update untuk mengantisipasi serangan-serangan virus yang datang dari luar sistem. Sementara itu, penulis juga berpendapat bahwa prosedur pengendalian untuk mempertahankan akurasi data, mulai dari adanya proses validasi masukan pada application server, mekanisme control group dan koneksi data untuk memantau proses pengolahan data yang sedang berjalan dalam sistem, sampai dengan adanya mekanisme untuk melakukan pengujian secara sistem apakah output telah sama dengan input (salah satunya adalah dengan melalui mekanisme control total), yang diteruskan dengan pendistribusian output sistem oleh Seksi Komunikasi Data Direktorat Informasi Perpajakan kepada KPP-KPP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan sesuai dengan IP Addres masing-masing KPP tersebut, sudah cukup memadai. Pengendalian terhadap kesiagaan (standby) berupa dijalankannya sistem komputer baik yang ada di kantor pusat maupun KPP dengan menggunakan sistem redundant, yaitu penggunaan lebih dari satu server (minimal dua buah) untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan atau masalah dengan server yang sedang berjalan, secara otomatis server yang lain akan langsung mengambil alih tugas yang sedang dijalankan oleh server yang rusak tersebut. Secara keseluruhan sistem pengendalian yang ada dalam sistem e-Filing, menurut penulis, sudah cukup memadai


Page 77


untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dihasil oleh sistem akan akurat.

3) Desain Interface Sistem

Interface atau antarmuka antara sistem yang ada pada jaringan internet yang dikelola oleh penyedia jasa jaringan (ASP) dengan sistem database yang ada di kantor pusat DJP dijembatani dengan software aplikasi ASP.net yang terdapat dalam application server, yang merupakan aplikasi untuk membaca data SPT WP yang disampaikan oleh ASP dan mengkonversi format datanya kembali menjadi CSV agar dapat masuk dalam database staging dan database nasional melalui proses ETL (extracting, transforming, loading). Sementara itu interface antara sistem database yang ada di kantor pusat dengan sistem database yang terintegrasi dengan sistem informasi internal yang ada di KPP dijembatani dengan jaringan komunikasi data WAN DJP. Sedangkan pada database staging kantor pusat juga terdapat aplikasi yang berfungsi untuk mentransmisikan data SPT WP langsung ke KPP dengan IP Address yang sesuai dengan kode KPP yang terdapat pada NPWP SPT yang masuk tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa desain interface sistem e-Filing cukup kompatibel dengan sistem pengolahan database yang ada di kantor pusat, sistem komunikasi data, dan sistem informasi yang ada di masing-masing KPP. Sehingga bisa dikatakan desain interface pada sistem e-Filing ini cukup fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang mungkin terjadi, yang berkaitan dengan perubahan proses atau spesifikasi input.

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia 4) Akurasi Sistem

Akurasi sistem dalam subdimensi desain sistem dapat dijadikan ukuran untuk menggambarkan efektivitas sistem. Suatu sistem dikatakan efektif apabila mempunyai desain yang akurat. Akurasi sistem ini umumnya dengan sendirinya akan tercapai apabila dalam sistem terdapat sistem pengendalian yang efektif, yang akan memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga menghasilkan output yang akurat, konsisten, dan reliabel. Untuk menghasilkan output yang akurat, konsisten, dan reliabel, paling tidak harus terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah data yang benar dan transaksinya telah mendapat otorisasi, pengendalian untuk memastikan bahwa proses berjalan sebagaimana mestinya, dan pengendalian untuk memastikan bahwa output telah sesuai dengan yang disyaratkan (akurat). Sebagaimana telah penulis jelaskan pada subbagian sebelumnya, secara umum sistem pengendalian yang ada dalam sistem e-




Filing sudah cukup memadai untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dihasil oleh sistem akan akurat. Sistem pengendalian tersebut meliputi unsur-unsur pengendalian yang umumnya harus ada dalam sebuah sistem yang berbasis online realtime, antara lain pengendalian terhadap keamanan sistem dan transmisi data, pengendalian akses baik akses secara fisik maupun akses ke dalam sistem, pengendalian terhadap masukan, pengolahan data, maupun keluaran, dan pengendalian terhadap terhadap salinan cadangan dan kesiagaan (standby). Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan mengenai subdimensi desain sistem dari sistem e-Filing ini, penulis menyimpulkan bahwa sistem ini sudah efektif, dalam artian sistem akan mampu mencapai tujuannya karena didukung dengan sistem pengendalian yang memadai, desain sistem interface yang fleksibel dan kompatibel dengan sistem lain yang digunakan oleh Kantor Pusat DJP.

STIE Putra Perdana Indonesia 2. Analisa Efisiensi Sistem e-Filing

Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu sistem umumnya dapat dikatakan sebagai sistem yang efisien apabila sistem tersebut dapat menghemat penggunaan sumber daya, seperti SDM, waktu, uang, dan sebagainya, untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Sehingga biasanya efisiensi digambarkan sebagai rasio antara input dengan output. Namun efisiensi suatu sistem juga dapat dicerminkan dari kemampuan sistem tersebut untuk menyelesaikannya suatu pekerjaan atau transaksi dengan benar. Dalam menganalisa efisiensi sistem e-Filing, penulis akan terfokus pada pembahasan menurut dua dimensi efisiensi sistem dari tiga dimensi yang dikemukakan oleh J. Efrim Boritz, yaitu Dimensi Penggunaan Sumber Daya dan Dimensi Kualitas Sistem di Direktorat Informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP.

STIE Putra Perdana Indonesia a. Dimensi Penggunaan Sumber Daya Dalam dimensi penggunaan sumber daya ini efisiensi sistem dicerminkan dengan seberapa ekonomis atau seberapa hemat penggunaan sumber daya untuk menunjang dihasilkannya output seperti yang dikehendaki. Sistem e-Filing yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengkomunikasikan data SPT WP langsung ke dalam database Kantor Pusat DJP, telah mengurangi sebagian tahap dalam proses penyampaian SPT yang dilakukan secara manual yaitu masalah perekaman. Dengan adanya pengurangan sebagian proses dari sistem manual maka dengan sendirinya akan mengurangi jumlah personel yang terlibat dalam sistem tersebut. Kemudian dari segi biaya untuk operasional sistem, bisa dikatakan bahwa dengan sistem e-Filing, bila ditinjau dari sisi petugas pajak khususnya di Kantor Pusat DJP; banyak biaya yang dapat dihemat melalui pengurangan sebagian tahap


Page 79


transaksi, penghapusan penggunaan dokumen cetak, dan pengurangan biaya perawatan dokumen manual. Kemudian berkaitan dengan sumber daya sistem hardware maupun software yang digunakan, efisiensi dapat ditunjukkan dengan tidak terdapatnya kapasitas yang menganggur (iddle capacity) atau kapasitas yang berlebih (excessive capacity) dari hardware, dan juga hardware dan software yang murah dan mudah dipelihara. Dalam pelaksanaan sistem e-Filing ini memanfaatkan infrastruktur teknologi yang telah ada sebelumnya. Dan infrastruktur tersebut digunakan secara bersamaan dengan pelaksanaan sistem lainnya, atau dengan kata lain sistem e-Filing bersama-sama dengan sistem dengan basis yang sama, yaitu online realtime, memanfaatkan infrastruktur yang sama. Sehingga meminimalkan adanya kapasitas yang menganggur atau kapasitas yang berlebih dari infrastruktur teknologi informasi yang ada. Dari dimensi penggunaan sumber daya sistem, penulis menyimpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem e-Filing; akan dapat meningkatkan efisiensi operasional, karena dengan dilaksanakannya sistem ini terjadi penghematan SDM yang terlibat; penghematan biaya operasional; tidak adanya kapasitas menganggur, karena pada saat tingkat penggunaan sistem tidak terlalu tinggi, sebagian kapasitas yang tidak terpakai dapat dipakai oleh sistem lain yang dijalankan secara bersamaan dengan sistem e-Filing dan memanfaatkan infrastruktur yang sama

STIE Putra Perdana Indonesia b. Dimensi Kualitas Sistem Dimensi kualitas sistem mengukur efisiensi dalam hal apakah sistem mempunyai dasar yang baik untuk pengembangan sistem lebih lanjut sehingga tidak perlu merancang ulang sistem; apakah sistem mempunyai kemampuan adaptif terhadap perubahan kondisi atau perubahan kebutuhan user; selain itu juga berkaitan dengan apakah terdapat duplikasi (redundancy) dalam data yang diinput, dalam proses pengolahan data, maupun dalam output yang dihasilkan. Sistem e-Filing mempunyai kemampuan adaptif terhadap perubahan kondisi atau perubahan kebutuhan user. Sebagai contoh apabila harus dilakukan perubahan format SPT untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan informasi petugas pajak, maka hanya akan dilakukan dilakukan beberapa perubahan atau modifikasi pada program aplikasi yang digunakan untuk membaca input dengan spesifikasi yang baru, program aplikasi untuk proses pengolahan data dengan spesifikasi input yang baru, maupun modifikasi pada struktur tabel yang ada dalam database. Selain itu dengan desain interface sistem yang fleksibel, kompatibel, disertai dengan kemampuan sistem yang adaptif, maka bisa dikatakan bahwa sistem e-Filing telah mempunyai dasar yang baik untuk pengembangan sistem lebih lanjut, tanpa harus mengubah sistem secara keseluruhan atau merancang ulang sistem. Dari penjelasan yang telah penulis uraikan mengenai dimensi kualitas sistem, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem e-Filing dengan

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia Page 80



kualitas dapat dikatakan efisien karena kemampuan sistem yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi (peraturan perpajakan).

D. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan a. Pelaksanaan sistem e-Filing pada Direktorat Jenderal Pajak Sistem e-Filing pada Direktorat Jenderal Pajak merupakan aplikasi layanan kepada Wajib Pajak secara online dan real time.Sistem ini dalam pelaksanaannya sudah didukung baik dari segi teknologi (hardware dan software), personel maupun dari peraturan pelaksanaannya.

STIE Putra Perdana Indonesia b. Tingkat efektivitas dan efisiensi sistem e-Filing pada Direktorat Jenderal Pajak 1) Efektivitas Sistem e-Filing a) Dimensi Pencapaian Tujuan. Dalam dimensi ini penulis menyimpulkan bahwa efektivitas sistem e-Filing telah tercapai karena telah tercapainya tujuan dari sistem ini yaitu mengurangi proses perekaman manual di kantor pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan e-Filing, petugas pajak tidak perlu lagi melakukan kegiatan perekaman data SPT WP karena data SPT WP (file e-SPT) e-Filing langsung terekam dalam database Kantor Pusat DJP secara online dan real time. b) Dimensi Operasional. Dalam dimensi ini penulis menyimpulkan bahwa efektivitas sistem e-Filing telah tercapai dengan melihat terpenuhinya indikator yang ada yaitu sistem yang dapat digunakan oleh semua level manajemen DJP melalui aplikasi internal DJP (“portaldjp”), aplikasi PKPM yang memudahkan petugas dalam mendapatkan konfirmasi atas kewajiban PPN/PPnBM dari WP sehingga membantu penyelesaian tugas pemeriksaan dari petugas pajak.

STIE Putra Perdana Indonesia c) Dimensi Teknis. Penulis menyimpulkan bahwa sistem e-Filing telah cukup efektif, karena terdapatnya dukungan hardware yang reliabel serta software yang tepat sasaran, secara umum sistem pengendalian cukup memadai, desain interface sistem yang cukup fleksibel dan kompatibel dengan sistem-sistem lain, serta terdapat akurasi sistem karena sistem pengendalian yang memadai.

2) Efisiensi Sistem e-Filing Penulis menyimpulkan bahwa sistem e-Filing telah cukup efisien dengan memperhatikan indikator yang terdapat dalam dimensidimensi efisiensi sistem sebagai berikut :


Page 81


a) Dimensi Penggunaan Sumber Daya. Penulis menyimpulkan bahwa, secara umum, efisiensi sistem eFiling tercapai dalam dimensi ini. Hal ini dapat dilihat pada terjadinya penghematan sumber daya sistem, yang meliputi: penghematan SDM dan biaya operasional di KPDJP, dengan diimplementasikannya sistem ini dibandingkan dengan sistem manual. Selain itu didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang reliable serta meminimalkan adanya kapasitas yang menganggur. b) Dimensi Kualitas Sistem. Dari dimensi ini penulis juga menyimpulkan bahwa sistem ini cukup efisien dengan melihat, berdasarkan hasil penelitian, sistem mempunyai dasar yang baik untuk pengembangan lebih lanjut serta mempunyai kemampuan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna, selain itu dengan sistem pengendalian yang telah ada dapat menjamin tidak terjadinya duplikasi dalam data yang diinput, dalam pengolahan data, maupun output yang dihasilkan.

STIE Putra Perdana Indonesia 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa atas efefktivitas dan efisiensi pada sistem e-Filing, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:. a. Dokumentasi sistem yang belum terkoordinasi dengan baik hendaknya dikelola oleh satu bagian tersendiri, selain itu dokumentasi sistem secara keseluruhan belum sepenuhnya diselesaikan padahal sistem telah berjalan.Hal ini agar segera ditindaklanjuti oleh Kantor Pusat DJP.

STIE Putra Perdana Indonesia b. Agar pihak DJP melakukan pengkajian ulang terhadap sistem e-Filing terutama yang menyangkut biaya yang harus ditanggung oleh WP Pengguna e-Filing. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap minat WP untuk menggunakan sistem e-Filing.



STIE Putra Perdana Indonesia Jurnal Penelitian, Pengembangan Ilmu Manajemen dan Akuntansi Mei 2010 STIE Putra Perdana Indonesia DAFTAR PUSTAKA

Anies S. M. Basalamah. 2003. Auditing PDE Dengan Standar IAI, Edisi ke-3, Penerbit Usaha Kami, Depok. Arens, (et al). 2003. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, edisi ke-9, Prentice Hall, New Jersey. Drs. R. A. Supriyono, S. U., Ak. 2001. Akuntansi Manajemen 2: Struktur Pengendalian Manejemen, edisi ke-1, BPFE, Yogyakarta. Edi Sukarno. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Ivancevich, (et.al). 1999. Management: Principles and Functions, Richard D. Irwin Inc., Illinois. Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon. 2001. Essential of Management Information Systems, edisi ke-4. Prentice Hall, NewJersey. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi edisi ke-3, Salemba Empat, Jakarta Nugroho Wijayanto. 2001. Sistem Informasi Akuntansi, Penerbit Erlangga, Jakarta . Raymond McLeod Jr dan George Schell. 2004. Sistem Informasi Manajemen, edisi ke8. Hendra Teguh SE., Ak. (Terj). PT Indeks, Jakarta. , Boritz, J. Efrim : Power Point Slide Show On Evaluating Information System Effectiveness And Efficiency, URL :

STIE Putra Perdana Indonesia http://www.arts.uwaterloo.ca/~jeboritz/651ppt/files/m9d12EFF.ppt, , Informasi: Prospek Menuju Era Globalisasi, Ir. Syopiansyah Syampurnajaya, MSIS, Teknologi URL: http://www.centrin.net.id/syopian

STIE Putra Perdana Indonesia URL:http://www.artsci.gmcc.ab.ca/people/sumraini/Courses/review/ISinBusFunctions /htm.htm, 1 Oktober 2005.

, Keputusan Dirjen Pajak No : 88/PJ/2004 : Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik. Jakarta : Ditjen Pajak Depkeu, 2004. , Keputusan Dirjen Pajak No : 05/PJ/2005 : Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Jakarta : Ditjen Pajak Depkeu, 2005 , Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan 1983. Jakarta: Ditjen Pajak Depkeu, 2000.


Page 83

STIE Putra Perdana Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia

Recommend Documents