STIE Putra Perdana Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. Indonesia

STIE Putra Perdana Indonesia Jurnal Penelitian, Pengembangan Ilmu Manajemen dan Akuntansi STIE Putra Perdana Indonesia

Nopember 12

PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA Oleh : Desmaniar, SE, MSi. (Dosen STIA YAPANN)

Abstrak Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan dan perhatian terhadap pembangunan manusianya tetap menjadi sentral. Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan manusia tersebut adalah pendidikan. Dalam hubungan ini tingkat kemajuan pembangunan yang didalamnya termasuk pendidikan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Permasalahannya adalah apakah ada pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap IPM. Sehubungan dengan itu, tulisan ini fokus untuk melihat pengaruh angka partisipasi sekolah (APS) dalam rangka wajib belajar sembilan tahun dengan IPM. Data yang digunakan adalah APS dan IPM menurut provinsi. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah metode regresi. Hasil studi menunjukkan bahwa APS 13-15 menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM. Jika APS ditingkatkan sebesar 10 persen maka IPM akan meningkat sebesar tujuh persen. Ini berarti bahwa program wajib belajar yang ada selama ini haruslah tetap menjadi bagian yang penting dalam pembangunan ke depan.

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia Development in Indonesia is still continue to be performed and attention to human development is very central. One of the aspects that are important in human development is education. In this related, the rate of progress of development that includes education was measured by Human Development Index (HDI). The problem is whether there is influence school participation rates of IPM. Accordingly, this paper focuses to see the impact of enrollment rates (APS) within the framework of the nine-year compulsory education with IPM. The data used is the APS and the HDI by province. While the method of analysis used in this study is the method of regression. The study shows that the APS 13-15 showed a significant influence on increasing the HDI. If APS is increased by 10 percent, the IPM will be increased by seven percent. This means that the existing compulsory education program for this must remain an important part of future development.

STIE Putra Perdana Indonesia PENDAHULUAN Pembangunan di Indonesia yang tengah berlangsung dalam beberapa segi sudah menunjukkan hasil yang memuaskan tetapi dalam segi yang lain masih InoVasi Volume 6; Nopember 2012

Page 69


Nopember 12

terdapat yang stagnan dan malahan semakin mundur. Salah satu aspek penting dalam pembangunan tersebut adalah pembangunan manusia. Keutamaan pembangunan manusia dalam hal ini sangat khusus karena di satu sisi terkait dengan hak azasi manusia dan disisi lain, manusia adalah pemeran penting dalam pembangunan baik pada masa ini maupun pada masa datang. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dewasa ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas Sumber Daya Manusianya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat. Oleh karena itu, perhatian terhadap pembangunan manusia ini begitu sentral dan tidak bisa diabaikan. Di dalam berbagai pembangunan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, pembangunan manusia ini tidak saja perlu diperhatikan kemajuannya dari waktu ke waktu tetapi bagaimana mengukurnya secara baik menjadi perhatian yang semakin diakui. Hal ini dapat dilihat dalam Human Development Report (HDR) yang dikeluarkan secara periodic oleh badan PBB untuk menjadi rujukan dalam perbandingan antar Negara. Sebagai fokus dan sasaran akhir pembangunan, informasi mengenai kualitas pembangunan manusia sangatlah penting diketahui. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang paling banyak digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur taraf kualitas fisik penduduk. Permasalahannya yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah adanya pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap IPM.

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia PEMBAHASAN Ukuran pembangunan manusia yang digunakan saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pertama kali diperkenal pada HDR tahun 1990. Index tersebut dalam perkembangannya disusun berdasarkan pendapatan sebagai ukuran standar hidup yang layak dan dua indikator sosial, yaitu angka harapan hidup (indikator kesehatan) serta angka Rata-rata lama sekolah sebagai indikator pencapaian pendidikan. Indeks tersebut merupakan perwakilan yang mencakup dimensi dari berbagai pilihan yang dimiliki manusia. Dalam ukuran IPM ini aspek pendidikan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, sedangkan rata-rata lama bersekolah diberi bobot sepertiga. Hal tersebut mengindikasikan bahkan pembentukan keterampilan tingkat tinggi adalah penting, serta sebagai pembeda dari negara-negara yang mengelompok pada peringkat atas. Namun pada tahun 1995, rata-rata lama sekolah diganti dengan rasio gabungan

STIE Putra Perdana Indonesia Page 70

InoVasi Volume 6 ; Nopember 2012


Nopember 12

partisipasi sekolah pada tingkat dasar, menengah dan tinggi, karena data sebelumnya tidak selalu merepresentasikan kondisi sesungguhnya. Pencapaian angka IPM di suatu daerah seringkali menjadi acuan bagi berhas Hasil penelitian UNDP pada tahun 2001 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia menduduki ranking 106 dan 126 negara. Posisi Indonesia jauh dibawah negara-negara ASEAN yang merupakan pesaing terdekat. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus mempunyai komitmen yang kuat dalam pengembangan sumberdaya manusia guna mendukung upaya pembangunan ekonomi terutama menghadapi era global dan pasar bebas. Dalam konteks ini, diyakini bahwa pengembangan sumberdaya manusia hanya dapat dicapai dengan adanya dukungan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Pada tahun 2003, seperti dilaporkan Human Development Index (HDI). Laporan HDI tahun 2003 menunjukkan, Indonesia pada urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 [0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751). Meski laporan HDI bukan hanya mengukur status pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), namun ia merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu negara. Penggunaan indicator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negsara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005). Sejumlah indicator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indicator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indicator tersebut :

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia a. Pendapatan perkapita Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah

STIE Putra Perdana Indonesia InoVasi Volume 6; Nopember 2012

Page 71


Nopember 12

menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

STIE Putra Perdana Indonesia b. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. c. Urbanisasi Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.

STIE Putra Perdana Indonesia d. Angka Tabungan Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.




Nopember 12

e. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

STIE Putra Perdana Indonesia f. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihanpilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) ratarata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia InoVasi Volume 6; Nopember 2012

Page 73


Nopember 12

dan skills, disamping lingkungannya.

keluarga

derajat

kesehatan

seluruh

anggota

dan

2. Indeks Pembangunan Manusia Penghitungan IPM pertama kali di Indonesia dilakukan atas kerjasama BPS dan UNDP Indonesia pada tahun 1996. IPM yang dihasilkan menunjukkan keterbandingan antar Provinsi di Indonesia untuk tahun 1990 dan 1993. Penghitungan IPM dalam hal ini dilakukan dengan tetap menggunakan prinsipprinsip dasar penghitungan IPM dalam HDR global. Akan tetapi, karena faktor ketersediaan data dan alasan-alasan lainnya, dilakukan beberapa modifikasi. Salah satu perbedaannya adalah dalam penghitungan pencapaian pendidikan yang merupakan salah satu komponen IPM. Walaupun terdapat pergantian indikator pada tahun 1995 dalam HDR global dari rata-rata lama tahun sekolah (mean years of schooling-MYS) dengan angka partisipasi sekolah yang merupakan gabungan dari sekolah dasar, menengah pertama dan atas. MYS merupakan indikator dampak yang lebih baik daripada angka partisipasi biasa, yang biasa dianggap sebagai indikator proses. Namun demikian, penggunaan Angka Partisipasi dapat dipandang sebagai pendekatan yang lebih praktis jika dihubungkan dengan pengelolaan pembangunan dimana APS menjadi acuan penting dalam upaya meningkatkan partisipasi manusia dalam pendidikan yang dijadikan acuan bagi pemerintah daerah. Keutamaan pendekatan APS dalam hal ini karena ketersediaan data IPM di wilayah adalah penting dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja pembangunan manusia di wilayah tersebut. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi, terutama bagi Pemerintah Daerah, dalam menyusun kebijakan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang penting dalam menilai hasil pembangunan yang sudah dicapai. Indeks IPM ini selain sudah diakui secara internasional (PBB), juga secara nasional sudah diterapkan untuk semua daerah dalam kaitannya dengan menilai kinerja pemerintahan daerah (otonom). Oleh karenanya indeks IPM dapat diperbandingkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. IPM sendiri dibentuk berdasarkan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir, Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta pendapatan domestik bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli. Ketiga aspek ini terkait langsung dengan pembangunan daerah. Konsekuensinya, membicarakan masalah pendidikan khususnya program wajib belajar sebenarnya juga membicarakan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, indeks IPM sesungguhnya indeks yang menunjukkan indeks pendidikan (sumberdaya manusia) sekaligus juga indeks pembangunan (daerah).

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia Page 74



Nopember 12

3. Angka Partsipasi Sekolah Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Hal itu juga ditandai dengan dicanangkannya Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun / SD dan SMP pada tahun 1994 oleh Presiden RI. Pasal 31 UUD 1945 yang secara tegas menyatakan: “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya” Dalam undang-undang UU No.20/2003, lebih eksplisit menyatakan bahwa kewajiban pemerintah mengadakan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat 1) dan pemerintah menjamin bahwa pendidikan dasar tanpa dipungut biaya (Pasal 34 ayat 2). Hal ini juga menunjukkan bahwa program wajib belajar, masih akan dijalankan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan wajib belajar sembilan tahun dengan sendirinya merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Tujuan program tersebut dimaksudkan demi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia ( SDM ) Indonesia. Persoalannya adalah mengapa kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang sudah berumur 10 tahun lebih itu tidak terlaksana dengan baik, padahal kebijakan ini sudah didukung dengan program-program dalam mengratiskan pendidikan; di antaranya Program Kartu Bebas Biaya Sekolah (KBBS) dan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun demikian, program ini belum efektif, sebab pembiayaan pemerintah yang masih relatif terbatas mengingat idealnya segala beban pendidikan ditangung oleh pemerintah.

STIE Putra Perdana Indonesia 4. Pengaruh Partisipasi Sekolah Dalam IPM

STIE Putra Perdana Indonesia Bila kualitas pendidikan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia maka peringkat Indonesia diantara negara-negara Asean, sampai dengan tahun 2001, menempati peringkat 102, di bawah Vietnam dan di atas Myanmar. Angka indeks ini digunakan oleh Unesco dan World Bank dalam memeringkat pembangunan manusia di dunia. Peringkat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-1. Tabel 1. Peringkat IPM, IKM, IPT dan IDS Indonesia di antara negara-negara ASEAN NEGARA IPM IKM IPT IDS (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Singapura Malaysia Thailan Filipina Vietnam Indonesia Myanmar

26 56 66 70 101 102 118

-13 21 23 45 38 43

10 30 40 44 -60 --

2 29 38 40 -49 --

STIE Putra Perdana Indonesia Keterangan: IPM= Indeks Pembangunan Manusia; IKM= Indeks kemiskinan Manusia; IPT= Indeks Pencapaian Teknologi; dan IDS= Indeks Daya Saing. Sumber: Human Development Report, 2001 dan World Competitiveness Year Book 2001

InoVasi Volume 6; Nopember 2012

Page 75


Nopember 12

UNDP mengelompokkan Negara di dunia berdasarkan pada nilai IPM menjadi 3 kelompok: 1. Negara yang tingkat pembangunan manusia yang rendah IPM 0-50 yaitu Negara yang kurang memperhatikan pembangunan manusia. 2. Negara yang tingkat pembangunan manusia yang sedang IPM 51-79 yaitu Negara yang mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya.( Indonesia termasuk di dalamnya ) 3. Negara yang tingkat pembangunan manusia yang tinggi IPM 80-100 yaitu Negara yang sangat memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia ditampilkan pada Tabel-2.

STIE Putra Perdana Indonesia Tabel-2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 1990-1999 INDIKATOR

Angka Harapan Hidup (th) Anga kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) Angka Melek Huruf (5) Rata-rata lama sekolah (th) Tingkat Konsumsi per Kapita (Rp.000) Indkes Pembangunan Manusia

1990

1996

1999

63,2 56,0 81,5 5,3 555,4 63,4

66,4 44,0 85,5 6,3 587,4 67,7

66,2 44,9 88,4 6,7 578,8 64,3

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1999

Apabila IPM ini digunakan, maka rendahnya kulitas pendidikan di Jawa Barat dapat ditunjukkan oleh rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat bila dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik, pada tahun 1999 Propinsi Jawa Barat berada pada ranking 15 dari 26 propinsi lain yang ada di Indonesia, dengan nilai IPM sebesar 64,6. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi IPM Jawa Barat pada tahun 1999 antara lain Angka Melek Huruf (91,77 %), Rata-rata Lama Sekolah (6,85 tahun), Angka Harapan Hidup (65,43 tahun) dan Tingkat Konsumsi Perkapita ( Rp 606,2/jiwa).Menurut Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat 20012005, ada enam daerah di Jawa Barat yang memberikan kontribusi negatif terhadap rendahnya kualitas IPM. Keenam Kabupaten tersebut beserta nilai IPM nya dapat dilihat pada Tabel-3.

STIE Putra Perdana Indonesia Tabel-3. IPM Terendah Menurut Kabupaten di Jawa Barat Kabupaten IPM Indramayu Karawang Garut Cirebon Majalengka Subang

56,5 60,4 61,7 61,6 62,8 63,1 64,6

STIE Putra Perdana Indonesia Jawa Barat

Page 76



Nopember 12

Menurut sumber yang sama, rendahnya kualitas pendidikan di Jawa Barat tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa kondisi lingkungan di Jawa Barat yang sangat tidak mendukung bagi pembangunan pendidikan di Jawa Barat saat ini, yaitu:        

Sarana dan prasarana yang memprihatinkan Kekuarangan daya tampung Kekuarangan tenaga guru Rendahnya kesejahteraan guru Rendahnya kualitas guru Rendahnya anggaran pendidikan Rendagnya kualitas manajemen sekolah Angka drop out yang mengancam

STIE Putra Perdana Indonesia Kondisi lingkungan pendidikan di Jawa barat seperti itu nampaknya yang menjadi penyebab selalu mundurnya pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajar dikdas 9 tahun) yang mulai tahun 1994 telah dicanangkan. Indikator yang dapat menjelaskan ini yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP di Jawa Barat pada tahun 2001 baru mencapai 72,32 % dan 56,02 %. Sehingga Pemerintah perlu mentargetkan kembali tuntas wajar dikdas 9 tahun akan dicapai tahun 2008/2009 yang akan datang, dan untuk Jawa Barat Pemerintah Propinsi Jawa Barat mentargetkan 2 tahun lebih cepat yaitu tahun 2006 yang akan datang.

Pada tahun 2001, besarnya Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksaaan seluruh program pembangunan bidang pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat adalah sebesar adalah Rp 45.675.000.000,-. Seluruh anggaran ini digunakan untuk membiayai 25 jenis proyek APBD. Besarnya anggaran ini memang lebih masih kecil bila dibandingkan dengan besarnya anggaran pembangunan bidang pendidikan yang bersumber dari APBN tahun 2001, yaitu sebesar Rp 77.295.218.440. (Asep, 2010) Untuk memenuhi maksud dan tujuan penelitian serta hipotesis yang dinyatakan, maka langkah berikutnya yang dipikirkan adalah apa yang menjadi populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam hal ini adalah semua unit analisis (obyek) yang diperhatikan dalam penelitian, sedangkan sampel penelitian adalah sebagian unit anlisis dari populasi. Pada masa ini, sehubungan dengan kebijakan otonomi daerah, maka dalam sektor pendidikan dasar khususnya yang terkait dengan diluar kurikulum menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini berarti pelaksanaan wajib belajar yang sebelumnya muncul sebagai semangat dari pemerintah pusat otomatis menjadi salah satu tugas dan fungsi pokok yang berada pada perhatian pemerintah


Page 77


Nopember 12

kabupaten/kota. Dengan demikian berbagai kebijakan yang mendukung sukses tidaknya wajib belajar menjadi sangat tergantung dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten/kota. Keberhasilan pendidikan yang dimaksud pada dasarnya dapat dinilai dari indikator angka partisipasi sekolah (APS). Namun demikian, kebijakan wajib belajar 9 tahun pada satu sisi merupakan pendidikan pada tingkat SD dan SMP, tetapi di sisi lain APS untuk SMP akan lebih relevan untuk dipalajari. Hal ini mengingat angka APS untuk SD sudah tergolong tinggi, sementara APS untuk SMP masih rendah dan sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Disamping itu, batasan pada APS untuk SMP memungkinkan mempelajari lebih banyak perihal yang terkait dengan SMP, seperti ketersediaan prasarana dan sarana, keadaan geografis dan akses, dan kesulitan yang dihadapi oleh murid maupun orangtua.

STIE Putra Perdana Indonesia 5. Data dan Analisis Data yang digunakan dalam penelitian adalah mencakup variabel angka partisipasi sekolah yang menunjukkan hubungan keberhasilan program wajib belajar dengan tingkat keberhasilan keseluruhan dari pembangunan yang dikenal sebagai IPM. . Oleh karena itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka partisipasi sekolah (APS) sebagai variabel-variabel independen. (BPS, 2005) Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi ganda dengan persamaan model sebagai berikut: Y = X00 +X11 + + dimana: Y = Inderks Pembangunan Manusia X1= Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 X2= Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15

STIE Putra Perdana Indonesia o adalah intersep, dan 1 hingga j adalah koefisien beta yang menyatakan koefisien dari masing-masing persamaan (regresi). Koefisien beta dalam hal ini menyatakan sebagai ukuran asosiasi/relasi antara variabel independen pada variabel dependen. Namun demikian masing-masing koefisien tersebut diinterpretasi sesuai dengan tujuan dari hubungan variabel yang dijelaskan. Selanjutnya, penelitian ini juga melakukan uji signifikansi guna keperluan generalisasi dalam mempelajari variabel mana diantara kedua variabel angka partisipasi sekolah yang dianggap mempengaruhi besarnya IPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa R kuadrat (0,99) yang cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa model ini dianggap sesuai. Sedangkan dua variabel angka partisipasi sekolah hanya Angka Partisipasi Sekolah 13-15 yang dianggap signifikan. Artinya bahwa APS ini memberi pengaruh secara langsung dengan IPM.




Nopember 12

Sedangkan pengaruhnya adalah bahwa jika APS 13-15 dsitingkatkan sebesar 10 persen akan menaikkan IPM sebesar 7,1 persen.

Tabel-4. Hasil regresi APS terhadap IPM

Y=IPM

Coefficients

Standard Error

t Stat

P-value

X1= APS 7-12

0.11279206

0.1482323

0.760914125

0.452457827

X2= APS 13-15

0.70895315

0.1684649

4.208314044

0.00020408

STIE Putra Perdana Indonesia PENUTUP Kesimpulan 1. Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan dan perhatian terhadap pembangunan manusianya menjadi sentral. 2. Dalam hubungan ini tingkat kemajuan pembangunan yang didalamnya termasuk pendidikan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hubungan antara Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan IPM ditemukan hubungan yang positif dimana jika APS ditingkatkan sebesar 10 persen maka IPM akan meningkat sebesar tujuah persen

Saran-saran 1. Untuk menjalankan program wajib belajar sembilan tahun harus sejalan dengan peningkatan pembangunan sumber daya manusianya 2. Dalam peningkatan hasil-hasil pembangunan perlu diteruskan program wajib belajar. Sebab, Angka Partisipasi Sekolah (APS), tidak saja memberikan pengaruh yang signifikan tetapi pengaruh kenaikan APS dianggap cukup besar dalam menentukan Indek Pembangunan Manusia (IPM)


Page 79


Nopember 12

DAFTAR PUSTAKA

Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar. Analisa Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya. Bandung, 1993. Ali Imron. ‘Kebijakansanaan Pendidikan di Indonesia’.: Bumi KasaraJakarta. 1996 Becker, Gary S. 1975. “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis With Special Reference to Educationa”. New York. National Bureau of Economic Research. BPS, Bapenas dan UNDP. 2004. National Human Development Report 2004 (The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia. Jakarta: BPS, Bapenas dan UNDP. BPS. 2004. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004, Buku 2 Kabupaten. Jakarta: BPS. Desmaniar. 2006. “Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan wajib belajar”. Tesis Dunn, William N. 2003 “ Pengantar Analisis kebijakan Publik “ Yogyakarta : Gajah Mada Univ.Press. HAR Tilaar. 2000.’Paradigma Baru Pendidikan Nasional’. Jakarta: Rineke Cipta. Internet : Teori dan Indikator Pembangunan selasa 2 Maret 2010 DIKLAT PIM TIGA Dep PU 23 WWW. Google. Com Internet : Asep Hidayat Kontribusi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 2010 Israel, Arture 1987 “ Pengembangan Kelembagaan Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia”. Jakarta: LP3ES. Miftah Thoha. 2005 “ Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara “ Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Putra Dharma Santika 2004 “ Menterjemahkan Otonomi Daerah Tanpa Basa Basi (Pokok-pokok Pikiran Prof.DR.drg I Gede Winasa ) “.Bali Komunitas Kertas Budaya Jembrana. Sinambela, LP 2004 “ Metode Penelitian “ Diktat Soedijarto 2000 “ Pendidikan Nasional sebagai wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradapan Nagara – Bangsa “ Jakarta : CINAPS Solihin Abdul Wahab. 1997. ‘Analisis Kebijakan’. Jakarta. Bumi Aksara Toenlioe, AJE. 1992. “Sekitar Pendidikan Dasar 9 Tahun”. Harian Kompas, 14-021992, halaman 4. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 dan diganti dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.




Nopember 12

UU No. 25 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia STIE Putra Perdana Indonesia InoVasi Volume 6; Nopember 2012

Page 81


Nopember 12



STIE Putra Perdana Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. STIE Putra Perdana. Indonesia. Indonesia

Recommend Documents