SKRIPSI Ditujukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFATAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI Ditujukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh : ARLIA SARI ARTANA NIM :1112082000089

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFATAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI Ditujukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh : ARLIA SARI ARTANA NIM :1112082000089

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 ii

iii

iv

v

vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP I.

IDENTITAS PRIBADI 1. Nama

: Arlia Sari Artana

2. Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 23 Juni 1994 3. Jenis Kelamin

: Perempuan

4. Agama

: Islam

5. Anak ke- dari

: 1 dari 3 bersaudara

6. Alamat

: Pamulang permai II Jl. Benda Timur 6 Blok F31 No. 3 RT 005/015 Kec. Pamulang, Kel. Benda Baru, Tangerang Selatan, 15418

II.

III.

7.

Telepon

: 083899961706

8.

Email

: [email protected]

PENDIDIKAN 1.

TK (1999-2000)

: TK Pertiwi

2.

SD ( 2000-2006)

: SDN SERUA 06

3.

SMP (2006-2009)

: SMPN 3 Serpong

4.

SMA (2009-2012)

: SMAN 6 Tangerang Selatan

5.

S1 ( 2012-2016)

: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI 1.

Ekskul Palang Merah Remaja (PMR) (2006-2007)

2.

Ekskul Majalah Dinding (Mading) SMAN 6 Tangerang Selatan (2009-2010)

3.

Humas Komunitas Tari Tradisional (KONTRAS) Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ( 2014-2015)

vii

IV.

LATAR BELAKANG ORANG TUA 1.

Ayah

: Nyoman Artana, SH

2.

Tempat, tangal lahir

: Singaraja, 05 Oktober 1963

3.

Pekerjaan

: Pegawai Swasta

4.

Ibu

: Nurasiah

5.

Tempat, tanggal lahir

: Tangerang, 09 Juli 1975

6.

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

7.

Alamat

: Pamulang permai II Jl. Benda Timur 6 Blok F31 No. 3 RT 005/015 Kec. Pamulang,

Kel.

Benda

Baru,

Tangerang Selatan, 15418 8.

Telepon

: 081585392194/ 081219935002

viii

THE EFFECT OF UNDERSTANDING SAP, UTILIZATION SIA REGIONAL FINANCE AND SPI ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCE REPORT

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of government understanding of accounting standards, utilization of local financial information systems and internal control systems on the quality of financial reports of local government in Jakarta Data used this study using primary data obtained from respondents who worked as an accounting section, finance, or administration. The sampling method using a convenience sampling method. The data processing methods used multiple regression analysis. The results of this study showed that there are significant internal control system influence on the quality of local government finance report. While, understanding of Government accounting standards and utilization of financial accounting information systems area there is no significant influence on the quality of local government finance report.

Key words : understanding government accounting standards, utilization of financial accounting information systems, internal control systems and quality of local government finance report

ix

PENGARUH PEMAHAMAN SAP, PEMANFAATAN SIA KEUANGAN DAERAH DAN SPI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di DKI Jakarta Data yang digunakan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden yang bekerja sebagai pegawai dibagian akuntansi, keuangan, atau tatausaha. Metode penentuan sampel menggunakan metode convenience sampling. Metode pengolahan data yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang ada pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara, pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

x

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalammualaikum Wr.Wb. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada DKI Jakarta)” dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. teladan bagi insan di muka bumi. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 1.

Kedua orang tua (Papa dan Mama) yang telah menjadi penyemangat terbesar dan terbaik dalam hidup dan yang telah memberikan dukungan tiada henti baik berupa doa maupun kasih sayang berlimpah kepada penulis.

2.

Bapak Dr. Arief Mufraini, Lc., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4.

Bapak Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5.

Ibu Reskino, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

6.

Seluruh staf pengajar dan karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis. xi

7.

Seluruh jajaran karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terimakasih atas bantuan, perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.

8.

Kedua adik saya (Ayu Mutiara D.A dan Almaira Novia A.) yang telah memberikan doa, motivasi, inspirasi dan bantuan yang tiada hentinya kepada penulis.

9.

Seluruh jajaran SKPD di DKI Jakarta, terima kasih atas bantuan, perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.

10. Nenek, Engkong, Tante, Om dan sepupu yang telah memberikan semangat dan senantiasa tidak pernah putus doa yang berikan kepada penulis. Terima kasih 11. Farisi Ilman Shah yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dan semangat kepada penulis serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir. Terima kasih. 12. Sahabat tercinta dari SMA hingga sekarang alias Via, Agita, Dede, Sarah, Wiendi, Ade Irna, Wulan, Syifa, Rangga dan Rizky yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis terutama Agita yang rela mengorbankan waktunya untuk menemani penulis dalam menyebarkan kuesioner. Terima kasih banyak. 13. Sahabat tercinta di kampus dari awal semester hingga sekarang alias Detoakbocor (Andyn, Aniah, Annisa, Dina, Hani, Iha, Indah, Tanti dan Wiwi) yang selalu bersama-sama berjuang dari semester awal hingga saat ini, memberikan bantuan, doa, dukungan serta meluangkan waktu untuk penulis terutama Dina, Indah, Iha, Hani dan Wiwi yang rela mengorbankan waktunya untuk menemani penulis dalam menyebarkan kuesioner. Terima kasih banyak. 14. Teman satu bimbingan alias Perempuan Tangguh (Dina, Desi, Hani, Inayah dan Indah) yang berjuang bersama, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. 15. Seluruh teman Akuntansi 2012 (khususnya Akuntansi C dan Kelas Konsentrasi Audit) yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis. 16. KKN SIAP (Agita, Ajeng, Adit, Ari, Bang Bedur, Dewi, Eja, Firdha, Ijal, Indah, Isna, Kiki dan Zein,) yang telah bekerja sama agar sertifikat KKN cepat keluar serta memberikan dukungan, pencerahan untuk membuat skripsi serta xii

bantuannya. Terutama Isna dan Dewi yang rela mengorbankan waktunya untuk menemani penulis dalam menyebarkan kuesioner.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, September 2016

Arlia Sari Artana

xiii

DAFTAR ISI

Keterangan

Halaman

COVER DALAM .......................................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................... iii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ............................... iv LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................... v LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ....................... vi DAFTAR RIWAYAT HIDUP ....................................................................... vii ABSTRACT ..................................................................................................... ix ABSTRAK ..................................................................................................... x KATA PENGANTAR ................................................................................... xi DAFTAR ISI .................................................................................................. xiv DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xviii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xix BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................. 10 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................ 10 1. Tujuan Penelitian .......................................................... 10 2. Manfaat Penelitian ........................................................ 11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 13 A. Tinjauan Literatur................................................................. 13 xiv

1. Teori Agen .................................................................... 13 2. Teori Sinyal ................................................................... 15 3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .......... 17 4. Pemahaman SAP ........................................................... 26 5. Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah ............................. 31 6. Sistem Pengendalian Internal ........................................ 34 B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ......................................... 39 C. Kerangka Pemikiran ............................................................. 47 D. Perumusan Hipotesis ............................................................ 50 1. Pemahaman SAP dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ........................................................ 50 2. Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ....................... 51 3. Sistem Pengendalian internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ....................................... 52 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN .............................................. 54 A. Ruang Lingkup Penelitian .................................................... 54 B. Metode Penentuan Sampel ................................................... 54 C. Metode Pengumpulan Data .................................................. 55 1. Penelitian Pustaka (Library Research) ......................... 55 2. Penelitian Lapangan (Field Research) .......................... 55 D. Operasionalisasi Variabel Penelitian.................................... 56 1. Pemahaman SAP (X1) ................................................... 56 2. Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah (X2) ..................... 57 3. Sistem Pengendalian Internal (X3) ................................ 58 4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) ... 58 E. Metode Analisis Data ........................................................... 61 1. Statistik Deskriptif ........................................................ 61 2. Uji Kualitas Data ........................................................... 62 a. Uji Validitas ........................................................... 62 b. Uji Reliabilitas ....................................................... 62 xv

3. Uji Asumsi Klasik ......................................................... 63 a. Uji Multikolonieritas .............................................. 63 b. Uji Normalitas ........................................................ 63 c. Uji Heteroskedastisitas........................................... 64 4. Uji Hipotesis ................................................................. 65 BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................... 68 A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ......................... 68 1. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................... 68 2. Karakteristik Profil Responden ..................................... 69 B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ............................................. 71 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ......................................... 71 2. Hasil Uji Kualitas Data ................................................. 72 a. Hasil Uji Validitas.................................................. 73 b. Hasil Uji Reliabilitas .............................................. 75 3. Hasil Uji Asumsi Klasik ............................................... 76 a. Hasil Uji Multikolonieritas .................................... 76 b. Hasil Uji Normalitas .............................................. 77 c. Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................. 80

BAB V

PENUTUP .................................................................................. 94 A. Kesimpulan .......................................................................... 94 B. Saran ..................................................................................... 95

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 97 LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................. 102

xvi

DAFTAR TABEL

No. Keterangan 1.1

Halaman

Opini dan Temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di DKI Jakarta ...................................................................................... 5

2.1

Hasil Penelitian Terdahulu ................................................................... 39

3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian .................................................... 60

4.1

Data Sampel Penelitian ......................................................................... 69

4.2

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................ 69

4.3

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia ............................... 70

4.4

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja Sebagai PNS ............................................................................... 71

3.7

Hasil Uji Statistik Deskriptif ................................................................ 72

3.8

Hasil Uji Validitas Pemahaman SAP ................................................... 73

3.9

Hasil Uji Validitas Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah ..................... 74

3.10 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal ................................ 74 3.11 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ... ...75 3.12 Hasil Uji Reliabilitas............................................................................. 76 3.13 Hasil Uji Multikolonieritas ................................................................... 77 3.14 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov ................ 79 3.15 Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas ................................................... 81 3.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel Y, X1, X2 dan X3 ........ 82 3.17 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) ................................. 82 3.18 Hasil Uji Statistik t Variabel Y, X1 X2 dan X3 ...................................... 84

xvii

DAFTAR GAMBAR

No. Keterangan

Halaman

2.1

Skema Kerangka Pemikiran ................................................................. 48

4.1

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot............................... 78

4.2

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram ........................ 78

4.3

Grafik Scatterplot ................................................................................. 80

xviii

DAFTAR LAMPIRAN No.

Keterangan

Halaman

1

Data Distribusi Sampel Penelitian .............................................. 103

2

Surat Izin Penelitian Skripsi ........................................................ 105

3

Surat Izin Penelitian Skripsi dari DKI Jakarta ............................ 114

4

Surat Keterangan dari Kantor SKPD DKI Jakarta ...................... 123

5

Kuesioner Penelitian .................................................................... 126

6

Daftar Jawaban Responden .......................................................... 136

7

Output Hasil Pengujian Data ........................................................ 152

xix

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, adanya kasus-kasus tentang buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya memahami standar akuntansi pemerintah, kurangnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah serta buruknya sistem pengendalian internal sehingga mampu menimbulkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat. Di Indonesia, salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan (Susilawati & Riani, 2014).

1

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Nugraheni & Subaweh, 2008). Menurut Sari et al, (2014) Selain pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus di gencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena sistem pengendalian internal mampu membentuk struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah (Udiyanti et al, 2014).

2

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai nilai (Pujiswara et al, 2014). Salah satu kasus mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang dilansir dalam website Viva (www.viva.co.id), adalah pada semester I tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah memeriksa sebanyak 527 laporan keuangan, yang terdiri atas 91 laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, 430 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta 6 laporan keuangan badan lainnya, termasuk BUMN. Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, BPK telah memeriksa 426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah dan 4 LKPD tahun 2010. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi selama semester I tahun 2012, menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain permasalahan pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan atau barang sebanyak 61 kasus senilai Rp. 21,44 miliar. Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 39 kasus senilai Rp. 9,09 miliar, serta aset daerah yang dikuasai pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp. 108,08 miliar. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota selama semester I tahun 2012 juga menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp. 230,55 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang 3

sebanyak 322 kasus senilai Rp. 72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat piutang/pinjaman atau dana bergulir tidak tertagih sebanyak 80 kasus senilai Rp. 119,56 miliar. Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2011 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding LKPD tahun 2010 yang diperiksa pada semester I tahun 2011. Jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan, namun dibandingkan dengan jumlah seluruh LKPD, LKPD yang memperoleh opini WTP tersebut relatif masih kecil, yaitu 16 persen. BPK berharap agar pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas penyajian LKPD sehingga dapat memperoleh opini yang lebih baik di masa yang akan datang. BPK juga berharap agar pemerintah daerah melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain, berkoordinasi dengan bank dalam mengelola rekening bendahara pengeluaran, meningkatkan pengelolaan, penatausahaan, pengendalian, dan pengawasan persediaan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menetapkan kebijakan akuntansi yang diperlukan untuk menyajikan investasi non permanen dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta menyusun kebijakan kapitalisasi aset tetap dan pengamanan aset melalui bukti kepemilikan. Kasus lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta seperti yang dilansir dalam website Okezone (www.Okezone.com), adalah ada beberapa masalah signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Pemprov DKI, yakni sensus aset tetap dan aset lainnya kurang maksimal. Pencatatan realisasi belanja operasional tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap serta permasalahan lainnya, yakni pengendalian dan pengamanan aset dan kemitraan dengan pihak 4

ketiga sebesar Rp. 3,58 triliun yang belum menandai dan tidak didukung dengan dokumen, sehingga membuat risiko pada keamanan aset. Selanjutnya, laporan piutang juga tidak dirinci. Pengendalian belanja modal atas paket lelang 85 paket senilai Rp. 214,29 miliar pun demikian. Pada semester II 2014 ditemukan ada 2.909 temuan dengan 6.481 rekomendasi senilai Rp. 2,65 triliun. Dari total tersebut, 4.453 rekomendasi senilai Rp. 565 miliar sudah ditindaklanjuti. Sementara 1.178 rekomendasi senilai Rp.1,29 triliun belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjuti. Daftar opini dan temuan yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini. Tabel 1.1 Opini dan Temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun Opini Temuan 2011

Wajar Tanpa Pengecualian Hasil Pemeriksaan atas dengan Paragraf Penjelas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan terdapat 69 temuan yang ditemukan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2011. Selain itu, terdapat temuan atas masalah administrasi, aset-aset yang belum dimanfaatkan, serta masih belum terintegrasinya data penerimaan kas dengan data SKPD penerima pajak dan retribusi.

Bersambung pada halaman berikutnya

5

Tabel 1.1 (Lanjutan) Tahun

Opini

Temuan

2012

Wajar Tanpa Pengecualian Hasil pemeriksaan atas laporan dengan Paragraf Penjelas keuangan tahun 2012 BPK menemukan adanya kelemahan SPI dalam menyusun laporan keuangan dan dalam hasil kepatuhan terhadap perundangundangan terungkap ada 65 temuan senilai Rp 154,55 miliar.

2013

WDP (Wajar Pengecualian)

Dengan Hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa adanya kelemahan SPI dalam menyusun laporan keuangan. dan untuk hasil kepatuhan perundangundangan mengungkapkan terdapat 86 temuan senilai Rp. 1,54 triliun.

2014

WDP (Wajar Pengecualian)

Dengan Pengendalian dan pengamanan aset dan kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp3,58 triliun yang belum memadai dan tidak didukung dengan dokumen, sehingga membuat risiko pada keamanan aset. Selanjutnya, laporan piutang juga tidak dirinci. Pengendalian belanja modal atas paket lelang 85 paket senilai Rp214,29 miliar pun demikian. Pada semester II 2014, menemukan ada 2.909 temuan dengan 6.481 rekomendasi senilai Rp2,65 triliun

Sumber: Diolah dari berbagai referensi Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat dijelaskan bahwa masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan dan penyebab terjadinya hal tersebut adalah kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem 6

pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di suatu pemerintahan daerah, dimana kurangnya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2014) menyatakan bahwa unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan). Pujiswara et al (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memperhatikan nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Rendahnya kualitas informasi laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan yang belum diterapkan secara maksimal dan pengawasan yang masih lemah. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan daerah serta pengawasan

dalam

mengoptimalisasi

pengelolaan

pemanfaatan

keuangan kemajuan

daerah.

Pemerintah

perlu

teknologi

informasi

untuk

membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan

7

akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Susilawati et al (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa fungsi pengendalian dilakukan oleh kepala daerah melalui sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Berdasarkan uraian di atas, motivasi untuk melakukan penelitian ini adalah Pertama, ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kedua, ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam menyusun laporan keuangan dengan baik dan jujur serta dilihat sejauh mana sebuah pemahaman standar akuntansi pemerintah maupun pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang dimiliki oleh para staf accounting di pemerintah daerah di ikuti dengan sejauh mana pengawasan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat dikatakan andal dan relevan. Ketiga, karena banyaknya kasus-kasus mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia salah satunya didaerah DKI Jakarta ini. 8

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, Nadirsyah, dan Bakar (2010). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut : 1. Adanya penambahan variabel independen, penelitian ini menggunakan variabel independen sistem pengendalian internal. Sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel independen sistem pengendalian internal. 2. Penelitian ini menggunakan variabel independen pemahaman standar akuntansi pemerintah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel pemahaman akuntansi. 3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Wilayah DKI Jakarta. Sedangkan penelitian sebelumnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Wilayah Kota Banda Aceh. 4. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2010. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini berjudul

“Pengaruh

Pemahaman

Standar

Akuntansi

Pemerintah,

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah DKI Jakarta)”

9

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 4. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian Berdasarkan

perumusan

masalah,

penelitian

ini

bertujuan

untuk

menemukan bukti empiris tentang: 1. Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. Pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 10

b. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Kontribusi Teoritis a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. b. Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya tentang keuangan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informsi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. c. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. 2. Kontribusi Praktis a. SKPD di lingkungan Pemda DKI Jakarta, sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan mengenai sumber daya manusia untuk dapat memiliki pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal, karena hal-hal tersebut sangat penting dalam menyajikan dan melaporkan laporan keuangan menjadi berkualitas.

11

b. Pihak lain, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Khususnya mahasiswa yang ingin membuat skripsi. Menambahkan variabel yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Literatur 1. Teori Keagenan (Agency Theory) Jensen dan Meckling (1976) adalah orang pertama yang memasukkan unsur manusia dalam model yang terpadu tentang perilaku perusahaan. Paper mengenai teori keagenan pada manajemen keuangan, menunjukkan hubungan keagenan atau agency relationship, muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menguji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan hubungan ini muncul antara: (1) pemegang saham (Shareholders) dengan para manajer dan (2) shareholders dengan kreditor (bondholders atau pemegang obligasi). Masalah keagenan antara pemegang saham (pemilik perusahaan dengan manajer potensial) terjadi bila manajemen tak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri. Terjadilah conflict of interest. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan

13

pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut agency cost yang meliputi antara lain: pengeluaran untuk memonitor kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tak diinginkan serta opportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Kodrat & Herdinata, 2009). Teori keagenan membahas hubungan antara si agen dengan si prinsipal, dimana si agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi si prinsipal, prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan pada agen. Dianalogikan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan (Hendriksen, 2000 dalam Estrini et al, 2013). Teori keagenan merupakan perjanjian antara satu atau lebih prinsipal dengan agen. Implementasi dari teori keagenan berupa perjanjian yang berisi proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Jensen and Meckling, 1976). Namun, dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agent sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau agency problem. Untuk meminimumkan konflik tersebut pricipal dan agent sepakat untuk menjembatani konflik tersebut dengan pihak ketiga dengan menggunakan auditor (Angruningrum et al, 2013). Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa adanya hubungan antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah sebagai kewajiban

pihak

pemegang

amanah

(agen)

untuk

memberikan 14

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada rakyat selaku pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Teori agen berpendapat bahwa dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agent sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau agency problem. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat memonitoring untuk mengurangi ada nya agency cost. 2. Teori Sinyal (Signalling) Hartono (2005) mengungkapkan Teori Sinyal (Signalling Theory) merupakan bahan perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut baik maka harus dapat ditangkap pasar dan dipresepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk (Mengginson dalam Hartono, 2005). Perusahaan yang mempublikasi laporan keuangan akan memberikan informasi kepada pasar dan diharapkan pasar dapat merespon informasi sebagai suatu sinyal yang baik atau buruk (Estrini et al, 2013). Teori sinyal merupakan tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dimana manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap 15

dan akurat mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan daripada pihak investor. Oleh karena itu, manajer berkewajiban memberikan sinyal kepada pasar mengenai kondisi perusahaan kepada para stakeholder dengan cara mempublikasikan laporan keuangan perusahaan (Anggradewi et al, 2005). Teori Sinyal (Signalling Theory) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern, pengungkapan yang lebih lengkap. Pemerintah daerah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita et al, 2010). Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah selaku sebagai pihak yang diberikan amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah dan adanya pihak luar selaku auditor yang mengaudit laporan keuangan sehingga dapat dikemas menjadi laporan keuangan yang berkualitas dengan memberikan salah satu dari lima opini atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan sehingga mampu dipercaya oleh rakyat.

16

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang

dimanfaatkan

untuk

melaksanakan

kegiatan

operasional

pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Wulandari & Jalil, 2015). Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntanbilitas sektor publik. Adanya tuntutan semakin besar terhadap pelaksanaan akuntanbilitas menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi akuntansi berfungsi memberikan dasar pertimbangan

untuk

pengambilan

keputusan.

Informasi

akuntansi

merupakan alat untuk melaksanakan akuntanbilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Selama ini akuntansi identik dengan pelaksanaan akuntabilitas finansial saja. Tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah mampukah akuntansi menyediakan 17

informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntanbilitas manajemen, akuntanbilitas politik, dan kebijakan? Dapatkah akuntansi dijadikan sebagai alat untuk merencanakan dan memetakan arah pembangunan dan pertumbuhan sektor publik (Mardiasmo, 2009). Menurut Nordiawan et al (2008) entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas : a. Pemerintah pusat b. Pemerintah daerah c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah d. Organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah: a. Masyarakat b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

18

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman d. Pemerintah Menurut Bastian (2010) Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntanbilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara: a.

Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan

b.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

c.

Menyediakan informasi

yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. d.

Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.

e.

Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Menurut Ratmono & Sholihin (2015) Prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan

19

pemerintah daerah serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan pemerintah daerah antara lain meliputi: 1.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan Operasional (Pendapatan-LO) beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 2.

Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 3.

Prinsip Nilai Realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja 20

daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya pendapatan (matching-cost against revenue principle) tidak menjadi penekanan dalam Akuntansi Pemerintah Daerah. 4.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 5.

Prinsip Perioditisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode pelaporan keuangan adalah tahunan dan semesteran sesuai ketentuan yang berlaku. 6.

Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama akan diterapkan pada kejadian yang serupa dan periode ke periode oleh pemerintah daerah. Namun demikian perubahan metode akuntansi akan dilakukan apabila metode yang baru diterapkan dinilai dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode

21

yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diugkapkan dalam laporan keuangan. 7.

Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan baik pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 8.

Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah daerah akan menggunakan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan yang logis pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban atau belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Definisi kualitas menurut KBBI adalah “Tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) serta mutu”. Dalam PP No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 22

a. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan

yang

relevan

dapat dihubungkan

dengan

maksud

penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki karakteristik: 1. Memberikan manfaat umpan balik (feedback value), Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang. 2. Memberikan manfaat prediktif (predictive value), Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang. 3. Disajikan tepat waktu (timeliness), Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 23

4. Lengkap, Informasi

akuntansi

keuangan pemerintah

disajikan

selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan

dengan memperhatikan

kendala yang ada. b. Andal (Reliability) Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 1.

Penyajian

jujur

(faithfulness

of

presentation),

Informasi

menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan. 2.

Dapat diverifikasi (verifiability), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Laporan keuangan

berkualitas

jika dapat

diverifikasi

kebenarannya

melalui proses audit independen.

24

3.

Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan keuangan tidak bersifat bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

c. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan dengan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal

dapat

menerapkan

dilakukan

kebijakan

bila entitas

akuntansi

yang

yang sama.

diperbandingkan Apabila

entitas

pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadi perubahan. d. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna

diasumsikan

memiliki pengetahuan yang memadai atas

kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 25

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya sehingga laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. 4.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntanbilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan (Nordiawan et al, 2008). Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta (Bastian, 2010). Permasalahan yang telah diuraikan di atas memberikan keyakinan bahwa penyusunan pedoman akuntansi memang sangat diperlukan. Hal 26

tersebut semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagi organisasi publik untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan sudah semakin mendesak. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: a. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku. b. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi renkening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik, yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya. Standar akuntansi pemerintah merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait. Standar merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait (Bastian, 2010) Definisi pemahaman menurut KBBI adalah pengertian, pengetahuan banyak dan kurang, pendapat, pandangan, mengerti benar, tahu benar, pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemda di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh komite SAP. 27

Komite SAP merupakan sebuah cerita panjang seiring dengan perjalanan reformasi keuangan di Indonesia. Kebutuhan standar dan pembentukan komite penyusunnya mulai muncul ketika desakan untuk penerapan IPSAS semakin kuat. (Nordiawan et al, 2008). Dari proses tersebut dihasilkan Exposure Draft Standar Akuntansi Sektor Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik-IAI. Ada enam exposure draft yang dikeluarkan: 1. Penyajian laporan keuangan 2. Laporan arus kas 3. Koreksi surplus defisit, kesalahan fundamental, dan perubahan kebijakan akuntansi 4. Dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri 5. Kos pinjaman 6. Laporan keuangan konsolidasi dan entitas kendalian. Dalam PP No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan komponen laporan keuangan terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang di kelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicangkup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 28

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 3. Neraca Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. 4. Laporan Operasional (LO) Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. 5. Laporan Arus Kas (LAK) Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

29

CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah

serta

ungkapan-ungkapan

yang

diperlukan

untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Publikasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera bergerak mengeluarkan SAP. Sampai kemudian, sebelum UU tentang Keuangan Negara ditetapkan, Menteri Keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 Tanggal 06 Agustus 2004. Komite ini bekerja dengan melibatkan banyak unsur yang secara formal dinyatakan terdiri atas unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan unsur IAI (Nordiawan et al, 2008). Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam rangka

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBN/APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus 30

kas dan catatan atas laporan keuangan sehingga, dengan adanya pemahaman atas aturan atau standar dalam pelaporan keuangan dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. 5.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Sistem informasi (information system) adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. Sistem informasi menerima input yang disebut transaksi, yang akan dikonversikan melalui berbagai proses menjadi informasi output, yang akan diberikan ke pengguna. Transaksi terbagi menjadi dua jenis: transaksi keuangan dan transaksi non keuangan (Hall, 2007) Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. SIA terdiri dari tiga subsistem: (1) sistem pemrosesan transaksi (transaction processing system)-TPS), yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. (2) sistem buku besar/pelaporan keuangan (general ledger/financial reporting system-GL/FRS), yang menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak, serta berbagai laporan lainnya yang diisyaratkan oleh hukum dan (3) sistem pelaporan manajemen (management reporting system-MRS), yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan 31

keputusan,

seperti

anggaran,

laporan

kinerja,

serta

laporan

pertanggungjawaban (Hall, 2007). Definisi pemanfaatan menurut KBBI adalah tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, kekal, melestarikan, menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaan semula, mempertahankan kelangsungan (hidup dan sebagainya). Menurut Wulandari & Jalil (2015) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

(SAPD)

adalah

serangkaian

prosedur

manual

maupun

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas dua bagian utama, yaitu: a. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), meliputi : 1. Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), meliputi : 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Daerah 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap 32

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas SAPD terdiri atas dua subsistem yaitu, pertama sistem pemerintah daerah yang dilaksanakan di dalam Pemda, yaitu sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh pusat pemerintahan daerah dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah (SKPKD) dan juga bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Sistem akuntansi ini sering disebut Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tingkat pemda (SAPD-PEMDA). Dalam SAPP, SAPD-PEMDA sama dengan SAP atau akuntansi yang berada di Departemen Keuangan. Kedua adalah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SAPD-SKPD). Dalam SAPP, SAPD-SKPD sama dengan SAI atau akuntansi yang berada di kementerian atau lembaga (Akbar, 2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem

Informasi

mendokumentasikan,

Keuangan

Daerah

adalah

mengadministrasikan,

suatu

serta

sistem

yang

mengolah

data

pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yuliani et. al, 2010). Menurut Yuliani et. al (2010) sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat membuka peluang dalam mengakses informasi keuangan dan

33

mengelola informasi tersebut secara cepat dan akurat hal tersebut dapat diwujudkan apabila dapat memanfaatkan teknologi informasi yang baik. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah suatu pemanfaatan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah. 6.

Sistem Pengendalian Internal IAPI (2011: 319.2) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan

keyakinan memadai tentang

pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Agoes, 2012). Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuantujuan berikut: a. Keandalan pelaporan keuangan b. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan d. Efektivitas dan efisiensi operasi 34

Tujuan pokok struktur pengendalian intern tersebut dapat dipenuhi dengan pengendalian yang baik. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi, sedangkan tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik (Rahayu dan Suhayati, 2010). Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum-hukum dan peraturan-peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Boynton & Kell, 1996). Pengendalian internal klasik tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu manajemen

dan

menekankan

pada

sistem

pengendalian

yang

terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaan (plan), pelaksanaan (do), evaluasi (check) dan pengembangan (act) (Kumaat, 2011). Menurut Rahayu dan Suhayati (2010) didalam bukunya menjelaskan bahwa alasan pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor adalah: 1. Luas lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin besar dan kompleks. 2. Pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik memberikan

perlindungan

terhadap

kelemahan

manusia

dan

mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi.

35

3. Pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya audit. 4. Digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan dalam organisasi. 5. Auditor

menggunakan

perolehan

pemahaman

atas

struktur

pengendalian intern untuk melakukan penaksiran risiko pengendalian untuk arsersi dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. Sejalan dengan berlalunya waktu, semakin disadari adanya berbagai faktor yang masih perlu di artikulasikan lebih jauh, seperti faktor manusia (falsafah hidup, gaya hidup, perilaku, kompetensi) yang saling berinteraksi dalam lingkungan bisnis yang membentuk tata nilai (budaya) perusahaan, adanya risiko intrinsik atau risiko potensial yang kurang terbaca pada historical/current data, dan kelemahan komunikasi internal. Jadi, sejak tahun 1992 Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission (COSO) memperkenalkan kerangka pengendalian (Control Framework) yang terdiri dari 5 unsur sebagai berikut: 1. Lingkungan

Pengendalian

(Control

Environment),

Lingkungan

Pengendalian meliputi sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi. Lingkungan pengendalian ini sangat penting karena menjadi dasar bagi efektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain.

36

2. Penilaian Risiko (Risk Assesment), Semua organisasi menghadapi resiko, yaitu dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan nonprofit) maupun non bisnis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis/dievaluasi sehingga bisa diperkirakan intensitas dan tindakan apa untuk meminimalkannya. 3. Prosedur Pengendalian (Control Procedure), Prosedur pengendalian ditetapkan untuk standardisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan serta kesalahan. 4. Pemantauan (Monitoring), Pemantauan terhadap sistem Pengendalian Internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intrnal dapat dimonitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. 5. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen, untuk pedoman operasi, dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada 37

perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal, hukum, peristiwa, dan kondisi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan serta pelaporan eksternal (Kumaat, 2011). Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan mengenai keandalan suatu laporan keuangan sehingga dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan bahwa laporan tersebut telah dirancang sesuai dengan standar yang berlaku. B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1

38

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu Peneliti Judul Penelitian No Metode Penelitian (Tahun) Persamaan Perbedaan Penelitian ini 1. M. Ali Fikri Biana Adha Pengaruh Penerapan Penelitian ini samaInapty, RR. Sri Pancawati Standar Akuntansi menggunakan sama menggunakan Martiningsih (2016) Pemerintah, Kompetensi variabel independen: variabel dependen Aparatur Dan Peran Audit kompetensi aparatur standar akuntansi Internal Terhadap Kualitas pemerintah, dan peran audit Informasi Laporan internal, Penelitian Penelitian ini samaKeuangan ini menggunakan sama menggunakan lokasi di Pemprov variabel dependen: NTB dan Analisis kualitas laporan data yang digunakan keuangan dan di penelitian ini Respondennya menggunakan sama- menggunakan regresi dengan variabel sama pegawai yang moderating bekerja di bagian keuangan Bersambung pada halaman berikutnya

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.

39

No 2.

Peneliti (Tahun) Ida Bagus Pujiswara, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)

Judul Penelitian Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten klungkung)

Tabel 2.1 (Lanjutan) Metode Penelitian Persamaan Perbedaan Variabel dependen yang Variabel independen digunakan adalah Nilai yang sama yaitu Informasi Pelaporan Pemanfaatan Sistem Keuangan dan Informasi Akuntansi Akuntabilitas Pemerintah Keuangan Daerah, Daerah, Responden yang Responden nya pada digunakan pada SKPD di SKPD, dan Metode Kabupaten Klungkung penelitian yang dan Jumlah kuesioner digunakan sama-sama menggunakan Purposive yang disebar 90 dan yang kembali 88 buah. Sampling

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kedua, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketiga, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif


40

Tabel 2.1 (Lanjutan) No 3.

Peneliti (Tahun)

Judul Penelitian

Dian Irma Diani (2014)

Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem Informasi akuntansi keuangan daerah dan peran Internal audit terhadap kualitas laporan Keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)

Metode Penelitian Persamaan Variabel independen yang sama yaitu: Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah , Variabel dependen yang sama yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Responden yang dipakai sama-sama SKPD

Perbedaan Pada penelitian ini tidak terdapat variabel independen Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal, Ruang lingkup pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Pariaman dan Populasi yang didapat sebesar 28 SKPD

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah tidak Berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.


41


Peneliti (Tahun) Desy Sefri Yensi, Amir Hasan, Yuneita Anisma, (2014)

Judul Penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)

Metode Penelitian Persamaan Perbedaan Variabel independen yang Variabel digunakan sama-sama independen ini menggunakan Sistem tidak terdapat Pengendalian Intern Pemahaman (Internal Audit), Variabel Standar Akuntansi dependen yang digunakan Pemerintah, Ruang sama-sama Kualitas Lingkup yang Laporan Keuangan digunakan dalam Pemerintah Daerah dan penelitian ini Respondennya sama-sama adalah SKPD memakai pegawai yang Kabupaten Kuantan bekerja di bagian Singingi dan keuangan/tatausaha. Responden yang di dapat sebanyak 85

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi manusia sumber daya dan penerapan keuangan daerah sistem akuntansi positif berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sementara wilayah variable pengendalian internal (internal audit) tidak mempengaruhi kualitas local laporan keuangan pemerintah


42


Peneliti (Tahun) Susilawati, Dwi Seftihani Riana (2014)

Judul Penelitian Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Metode Penelitian Persamaan Variabel independen penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dependen Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern dan menggunakan jenis data kuesioner

Hasil Penelitian Perbedaan Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menggunakan SKPD Jawa Barat, Populasi dalam penelitian ini adalah 17 Dinas Kota Bandung, Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 52,0%. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 13%, namun tidak signifikan.


43


Peneliti (Tahun) Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana (2014)

Judul Penelitian Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada DinasDinas Di Pemerintah Kabupaten Jembrana)

Metode Penelitian Persamaan Perbedaan Variabel independen Ruang lingkup yang sama-sama digunakan pada penelitian ini menggunakan adalah SKPD Kabupaten Pemahaman Standar Jembrana, Variabel Akuntansi independen pada penelitian ini Pemerintahan (SAP) tidak menggunakan sistem Dan Pemanfaatan pengendalian internal dan Sistem Informasi Populasi yang digunakan pada Akuntansi Keuangan penelitian ini hanya ke dinasDaerah dan Metode dinas nya saja penelitian sama-sama menggunakan Purposive Sampling

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, 2) Terdapat Pengaruh Yang Positif Dan Signifikan Antara Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan 3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.


44


8.

Peneliti (Tahun) Ijeoma, N. B. (2014)

Judul Penelitian

Metode Penelitian Persamaan Variabel dependen yang The Impact Of International Public Sector Accounting digunakan sama-sama tentang Standard (IPSAS) On laporan keuangan pemerintahan daerah. Reliability, Credibility And Integrity Of Financial Reporting In State Government Administration In Nigeria

Mu’azuSaidu Badara dan SitiZabedah Saidin (2013)

Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level

Variabel independen yang digunakan sama-sama tentang sistem pengendalian internal didalam pemerintahan daerah

Hasil Penelitian Perbedaan Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah di pemerintahan Nigeria

Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan IPSAS oleh sector publik di Nigeria tidak hanya akan berdampak positif pada keandalan, kredibilitas dan integritas pelaporan keuangan namun diperkirakan untuk membuka jalan bagi seragam grafik pelaporan keuangan oleh tiga tingkatan pemerintah di Nigeria Ruang lingkup yang Hasil menunjukan bahwa bahwa digunakan pada penelitian sistem pengendalian internal yang ini adalah di pemerintahan efektif dapat mempengaruhi Malaysia. efektivitas auditor internal di tingkat lokal.


45

No 9.

Peneliti (Tahun)

Judul Penelitian

Stephen An examination of Kwamena government internal Audits’ Aikins (2011) role in improving financial Performance

Tabel 2.1 (lanjutan) Metode Penelitian Persamaan Variabel dependen yang digunakan sama-sama tentang laporan keuangan pemerintahan

Hasil Penelitian Perbedaan

Variabel independen di penelitian ini tidak terdapat Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan daerah dan Sistem Pengendalian internal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, auditor pemerintah daerah melakukan audit lebih dalam wilayah operasional yang berhubungan dengan penerimaan fiscal dan pengeluaran

46

C. Kerangka Pemikiran Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara baik adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar, yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan presiden dalam PP No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan SAP (Wiraputra et. al, 2014) Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai nilai (Pujiswara et al, 2014). Menurut Sari et. al (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tahun anggaran 2012, Kabupaten Jembrana mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Sumber :http://metrobali.com/2013/08/28/bpkharapkan60-persem-kabupaten-raih-wtp/ diakses pada tanggal 17 Oktober 2013). Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah cukup baik, dan diharapkan kedepannya bisa ditingkatkan lagi melalui pembenahan dan pembinaan di 47

beberapa aspek seperti meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah mengenai pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan integrasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang lebih memadai melalui peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menguji mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pegendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka teori yang dikemukakan dapat disederhanakan dalam bentuk skema sebagai berikut: Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Masih Terdapat Akuntan yang Tidak Mematuhi Standar Pembuatan Laporan Keuangan

Akuntan Harus Mematuhi Standar Pembuatan Laporan Keuangan GAP

Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah dan SPI terhadap Kualitas LKPD

Basis Teori : Teori Agensi dan Teori Sinyal Bersambung pada halaman berikutnya 48

Gambar 2.1 (Lanjutan) Basis Teori : Teori Agensi dan Teori Sinyal

Variabel Independen

Variabel Dependen

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah ( X1) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

( X2) Sistem Pengendalian Internal ( X3)

Metode Analisis :Regresi

Regresi Berganda Hasil Pengujian dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

49

D. Perumusan Hipotesis 1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penerapan standar akuntansi pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi (Adhi dan Suhardjo, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2014) dan Inapty dan Martiningsih (2016) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun tidak demikian yang ditunjukkan pada hasil penelitian Sari et. al (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman SAP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Lestari et. al (2014) dan Wiraputra et. al (2014) menyatakan bahwa pemahaman SAP secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2014), Inapty dan Martiningsih (2016), Sari et. al (2014), Lestari et. al (2014) dan Wiraputra et. al (2014) maka keterkaitan antara pemahaman

50

standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut: H1: Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. suatu sistem pengelolaan penyusunan laporan keuangan dengan cara memasukkan data-data keuangan sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini pemerintah Kabupaten Jembrana dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif jika anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Oleh karena itu adalah sangat penting bagi anggota organisasi untuk mengerti dan kegunaan sistem tersebut (Sari et. al 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman. Namun tidak demikian yang ditunjukkan pada hasil penelitian Pujiswara et. al (2014), Sari et. al (2014) dan Yuliani et. al (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 51

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014), Pujiswara et. al (2014), Sari et. al (2014) dan Yuliani et. al (2010) maka keterkaitan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut: H2: Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. Sistem Pengendalian Internal Hal yang paling berpengaruh dalam peningkatkan sistem pengendalian internal yaitu keandalan pelaporan. Tujuan pengendalian intern yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini (Susilawati dan Riana, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 74.6%. Hasil penelitian tersebut mendukung hasil yang dilakukan oleh Herawati (2014) menyatakan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%. Secara parsial, lingkungan pengendalian,

52

penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti et. al (2014) menyatakan bahwa hasil sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hasil penelitian tersebut tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yensi et. al (2014) yang menyatakan

bahwa

pengendalian

internal

(internal

audit)

tidak

mempengaruhi kualitas lokal laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka keterkaitan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut: H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas yang digunakan

untuk

menjelaskan

pengaruh

variabel

independen,

yaitu

pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah Pegawai SKPD dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha yang berada di wilayah DKI Jakarta. B. Metode Penentuan Sampel Sampel pada penelitian ini adalah pegawai SKPD dibagian akuntansi/ keuangan/tata usaha yang berada di wilayah DKI Jakarta. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2012). Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang bersedia untuk mengisi kuesioner guna mendapatkan informasi sehingga dapat memudahkan dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang diambil yaitu pegawai SKPD dibagian akuntansi/ keuangan/tata usaha yang berada di wilayah DKI Jakarta.

54

C. Metode Pengumpulan Data Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 1. Penelitian Pustaka (Library Research) Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, tesis, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah pegawai SKPD dibagian keuangan/akuntansi/tatausaha di wilayah DKI Jakarta. Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan kuesioner kepada kantor SKPD DKI Jakarta baik secara langsung maupun melalui perantara. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan

informasi

dari

pegawai

SKPD

dibagian

keuangan/akuntansi/tatausaha sebagai responden dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada masing-masing pegawai SKPD dibagian keuangan/akuntansi/tata usaha yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah di wilayah DKI Jakarta sebagai responden.

55

D. Operasionalisasi Variabel Penelitian Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya. 1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Namun Roesyanto (2007:3) menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 yang sekarang sudah berganti menjadi PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan (Wiraputra, 2014) Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan Santoso & Pambelum (2008) pengukuran pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan menggunakan skala interval (Likert). Setiap responden diminta untuk menjawab 10 pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian yaitu: (1) TM (Tidak Memahami), (2) HSM (Hanya Sedikit Memahami), (3) SM (Sedikit Memahami), (4) M (Memahami), (5) SMS (Sangat Memahami Sekali). Skor (1) diberikan ketika responden menganggap sama sekali tidak memahami standar akuntansi pemerintah untuk membuat laporan keuangan menjadi berkualitas. Sedangkan untuk skor (5) diberikan ketika responden menganggap bahwa dirinya telah sangat 56

memahami standar akuntansi pemerintah untuk membuat laporan keuangan sehingga menjadi laporan yang berkualitas 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Menurut Sari et al (2014) pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masingmasing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan Yuliani et. al (2010) pengukuran pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan skala interval (Likert). Setiap responden diminta untuk menjawab 10 pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian yaitu: (1) STS (Sangat Tidak Setuju), (2) TS (Tidak Setuju) (3) N (Netral), (4) S (Setuju), (5) SS (Sangat Setuju). Skor (1) diberikan ketika responden sangat tidak setuju dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan menjadi berkualitas. Sedangkan untuk skor (5) diberikan ketika responden sangat setuju dengan pemanfaatan

57

sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan menjadi berkualitas. 3. Sistem Pengendalian internal Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum-hukum dan peraturan-peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Boynton & Kell, 1996). Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan Munawaroh (2010) pengukuran pemanfaatan sistem pengendalian internal dengan menggunakan skala interval (Likert). Setiap responden diminta untuk menjawab 20 pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian yaitu: (1) TP (Tidak Pernah), (2) JR (Jarang) (3) KK (Kadang-Kadang), (4) SR (Sering), (5) SL (Selalu). Skor (1) diberikan ketika responden yang menganggap bahwa tidak pernah adanya pemantauan/pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan. Sedangkan untuk skor (5) diberikan ketika responden yang menganggap bahwa selalu adanya pemantauan/pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan. 4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Menurut Mardiasmo (2009) laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntanbilitas sektor 58

publik. Adanya tuntutan semakin besar terhadap pelaksanaan akuntanbilitas menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk membetikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi akuntansi berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntanbilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Kualitas menurut KBBI adalah Tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) serta mutu. Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan Yuliani et. al (2010) pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan skala interval (Likert). Setiap responden diminta untuk menjawab 9 pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian yaitu: (1) TP (Tidak Pernah), (2) JR (Jarang) (3) KK (Kadang-Kadang), (4) SR (Sering), (5) SS (Sangat Sering). Skor (1) diberikan ketika responden yang menganggap bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sedangkan untuk skor (5) diberikan ketika responden yang dipahami menganggap bahwa laporan keuangan yang disajikan benar-benar relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

59

Variabel X1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

X2 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah X3 Sistem Pengendalian Internal

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Indikator Neraca Penyajian laporan realisasi anggaran Laporan arus kas Penyajian CALK Penilaian persediaan Pengakuan investasi Pengakuan aset tetap Perlakuan akuntansi kotruksi Perlakuan akuntansi kewajiban Perlakuan akuntansi koreksi kesalahan

a. Tingkat kecepatan b. Tiingkat keamanan c. Tingkat efisiensi biaya d. Tingkat kualitas hasil. Komponen Pengendalian Internal 1. Pengendalian Lingkungan a) Nilai integritas dan etika b) Dewan komisaris dan komite audit c) Struktur organisasi d) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 2. Penaksiran Resiko a) Laju partumbuhan yang pesat b) Kegiatan – kegiatan luar c) Keputusan-keputusan akutansi 3. Aktivitas Pengendalian a) Dokumen dan catatan yang memadai b) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan c) Performance review

Butir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skala Likert

11-20

Likert

Likert 21-24

25-28

29-32

60

Variabel X3 Sistem Pengendalian Internal

Tabel 3.1 (Lanjutan) Indikator 4. Informasi dan Komunikasi Informasi a) Mendapatkan informasi eksternal dan internal, untuk menyediakan suatu laporan b) Menyediakan informasi yang memadai dan tepat waktu c) Terdapat keefektifan komunikasi antara pegawai dan pengawas 5. Pemantauan

Relevan Y a. Memiliki umpan balik Kualitas Laporan Keuangan b. Tepat waktu Pemerintah Daerah c. Lengkap Andal a. Penyajian jujur b. Dapat diverifikasi c. Netralitas Dapat dibandingkan Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal Dapat dipahami Batas pemahaman para Pengguna Sumber: Diolah dari berbagai referensi

Butir

Skala Likert

33-36

37-40

41-43

Likert

44-47

48

49

E. Metode Analisis Data 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). 61

2. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2013). b. Uji Reliabilitas Realibilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Ghozali (2013) menyebutkan bahwa pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) Repeated Measure atau pengukuran ulang: Disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya. 2) One Shot atau pengukuran sekali saja: Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian 62

dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha (𝛼). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,07 (Ghozali, 2013). 3. Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi: a. Uji Multikolinearitas Pengujian multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Deteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (Variance

Inflation Factor) dan tolerance.

Regresi

bebas

dari

multikolonieritas jika nilai VIF<10 dan nilai tolerance>0,10. (Ghozali, 2013). b. Uji Normalitas Data Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot). Suatu 63

variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Santoso, 2004). Selain dengan grafik, dalam penelitian ini normalitas data juga dilihat dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov pada alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian KolmogorovSmirnov lebih besar dari 0,05 berarti data normal. c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2013). Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Penelitian ini juga menggunakan uji Glejser untuk menguji heteroskedastisitas. Uji statistik ini dapat lebih menjamin keakuratan hasil. Kriteria dari uji Glejser adalah apabila nilai t statistik dari seluruh variabel masing-masing memiliki nilai p value> 0,05, sehingga dapat disimpulkan 64

bahwa

pengujian

heteroskedastisitas

variabel dan

tersebut

data

tidak

tersebut

dapat

mengalami dikatakan

masalah bersifat

homoskedastisitas (Ghazali 2013). 4. Uji Hipotesis Penelitian Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi berganda: Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Ghozali, 2013). Persamaan regresi ganda dirumuskan: Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e Dimana: Y

= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a

= Konstanta

b

= Koefisien Regresi

X1

= Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

X2

= Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

X3

= Sistem Pengendalian Internal

e

= Error

a. Koefisien Determinan (R2) Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2013). Hasil uji koefisien determinasi (R2) menjelaskan seberapa besar kemampuan model atau interaksi antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, 65

Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal (variabel independen) dalam menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (variabel dependen). b. Uji Statistik t Uji statistik t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2013). Hipotesis alternatif yang hendak diuji adalah sebagai berikut: Ha: Masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan

membandingkan

nilai

signifikannya

dengan

derajat

kepercayaannya. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak. Bila Ha diterima dan Ho ditolak berarti ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013). c.

Uji Statistik F Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Secara

66

bebas dengan signifikan sebesar 0,05 dapat disimpulkan (Ghozali, 2013). 1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas. 2) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 3) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat

67

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah disebar, dengan objek penelitian adalah Pegawai SKPD yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pegawai SKPD yang berpartisipasi dalam penelitian

ini

meliputi

pegawai

yang

bekerja

dibagian

keuangan/akuntansi/tatausaha. Sampel diambil dengan metode convenience sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2012). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang bersedia untuk mengisi kuesioner guna mendapatkan informasi sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dan dilakukan dengan penyebaran atau pembagian kuesioner di beberapa SKPD di wilayah DKI Jakarta yang dilakukan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan September 2016. Peneliti mengambil sampel sebanyak 9 SKPD dari keseluruhan SKPD yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 80 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 70 kuesioner

68

atau 87,5%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 10 kuesioner atau 12,5%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 70 kuesioner atau 0%. Gambaran mengenai data sampel disajikan pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian No. Keterangan 1. Jumlah kuesioner yang disebar 2. Jumlah kuesioner yang tidak kembali 3. Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 4. Jumlah kuesioner yang dapat diolah Sumber: Data primer yang diolah

Jumlah 80 10 0 70

Persentase 100% 12.5% 0% 87.5%

2. Karakteristik Profil Responden Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD di wilayah DKI Jakarta. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan masa kerja sebagai PNS Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin Tabel 4.2 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Tabel 4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis_Kelamin

Valid laki-laki

Frequenc y Percent 33 47,1

Valid Cumulative Percent Percent 47,1 47,1

Perempuan

37

52,9

52,9

Total

70

100,0

100,0

100,0

Sumber: Data primer yang diolah

69

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sekitar 33 orang atau 47,1% responden didominasi oleh jens kelamin laki-laki, dan sisanya sebesar 37 orang atau 52,9% responden berjenis kelamin perempuan. b. Deskripsi responden berdasarkan usia Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia. Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Usia

20-30 31-40

Frequency 15 23

Percent 21,4 32,9

Valid Percent 21,4 32,9

Cumulative Percent 21,4 54,3

41-50

22

31,4

31,4

85,7

51-60

10

14,3

14,3

100,0

70 Sumber: Data primer yang diolah

100,0

100,0

Valid

Total

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang bekerja pada SKPD di wilayah DKI Jakarta sebanyak 10 responden atau 14,3% berusia 51-60 tahun. Responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 15 responden atau 21,4%, yang berusia 41-50 tahun sebanyak 22 responden atau 31,4%, yang berusia 35-39 tahun sebanyak 6 responden atau 9,5%, Mayoritas responden yang bekerja di kantor SKPD berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 23 responden atau 32,9%.

70

c. Deskripsi responden berdasarkan Masa Kerja Sebagai PNS Tabel 4.4 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan masa kerja sebagai PNS. Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan masa kerja sebagai PNS Masa Kerja Sebagai PNS Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid 1-5 Tahun 8 11,4 11,4 11,4 6-10 Tahun 30 42,9 42,9 54,3 11-20 tahun 17 24,3 24,3 78,6 > 20 Tahun 15 21,4 21,4 100,0 Total 70 100,0 100,0 Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden (sebanyak 42,9%) atau sekitar 30 pegawai memiliki masa kerja sebagai PNS sekitar 6-10 tahun, sedangkan sisanya sebanyak 24,3% atau sekitar 17 pegawai memiliki masa kerja sebagai PNS sekitar 11 sampai 20 tahun dan 21,4% atau sekitar 15 pegawai memiliki masa kerja sebagai PNS lebih dari 20 tahun serta sekitar 8 pegawai memiliki pengalaman bekerja 15 tahun. B. Hasil Uji Instrumen Penelitian 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.5 71

Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics Minimu Maximu N m m Mean Std. Deviation 70 20 50 36,66 5,951 70 35 50 43,09 3,505 70 53 100 80,90 10,765 70 23 45 36,91 4,162

T.PSAP T.PSIAKD T.SPI T.KLKPD Valid N 70 (listwise) Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa pada variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah jawaban minimum responden sebesar 20 dan maksimum sebesar 50, dengan rata-rata total jawaban 36,66 dan standar deviasi sebesar 5,951. Variabel pemanfaatan sia keuangan daerah minimum responden sebesar 35 dan maksimum sebesar 50, dengan ratarata total jawaban 43,09 dan standar deviasi sebesar 3,505. Pada SPI minimum jawaban responden sebesar 53 dan maksimum sebesar 100, dengan rata-rata total jawaban 80,90 dan standar deviasi sebesar 10,765. Sedangkan pada variabel Kualitas LKPD jawaban minimum responden sebesar 23 dan maksimum sebesar 45, dengan rata-rata total jawaban 36,91 dan standar deviasi sebesar 4,162. 2. Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Validitas Uji

validitas

dilakukan

dengan

menggunakan

Pearson

Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat 72

dikatakan valid. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah (TPSAP), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (TPSIAKD), sistem pengendalian internal (TSPI) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (TKLPD) dengan 70 sampel responden. Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Nomor Butir Pearson Sig (2Keterangan Pertanyaan Corelation Tailed) 1 (PSAP1) 1 0,000 Valid 2 (PSAP2) 0,598** 0,000 Valid 3 (PSAP3) 0,494** 0,000 Valid 4 (PSAP4) 0,573** 0,000 Valid 5 (PSAP5) 0,649** 0,000 Valid 6 (PSAP6) 0,512** 0,000 Valid 7 (PSAP7) 0,564** 0,000 Valid 8 (PSAP8) 0,443** 0,000 Valid 9 (PSAP9) 0,464** 0,000 Valid 10(PSAP10) 0,431** 0,000 Valid Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.6 menunjukkan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

73

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Nomor Butir Pearson Sig (2Keterangan Pertanyaan Corelation Tailed) 11(PSIAKD1) 1 0,000 Valid 12(PSIAKD2) 0,589** 0,000 Valid 13 (PSIAKD3) 0,420** 0,000 Valid 14 (PSIAKD4) 0,421** 0,000 Valid 15 (PSIAKD5) 0,421** 0,000 Valid 16 (PSIAKD6) 0,035** 0,000 Valid 17 (PSIAKD7) 0,232** 0,000 Valid 18 (PSIAKD8) 0,369** 0,000 Valid 19 (PSIAKD9) 0,512** 0,000 Valid 20 0,049** 0,000 Valid (PSIAKD10) Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.7 menunjukkan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Nomor Butir Pearson Sig (2Keterangan Pertanyaan Corelation Tailed) 21 (SPI1) 1 0,000 Valid 22 (SPI2) 0,588** 0,000 Valid 23 (SPI3) 0,534** 0,000 Valid 24 (SPI4) 0,459** 0,000 Valid 25 (SPI5) 0,369** 0,000 Valid 26 (SPI6) 0,448** 0,000 Valid 27 (SPI7) 0,457** 0,000 Valid 28 (SPI8) 0,406** 0,000 Valid 29 (SPI9) 0,470** 0,000 Valid 30 (SPI10) 0,473** 0,000 Valid 31 (SPI11) 0,342** 0,000 Valid 32 (SPI12) 0,168** 0,000 Valid 33 (SPI13) 0,374** 0,000 Valid 34 (SPI14) 0,274** 0,000 Valid 35 (SPI15) 0,350** 0,000 Valid Bersambung pada halaman berikutnya 74

`

Nomor Butir Pearson Pertanyaan Corelation 36 (SPI16) 0,294** 37 (SPI17) 0,418** 38 (SPI18) 0,418** 39 (SPI19) 0,343** 40 (SPI20) 0,603** Sumber: Data primer yang diolah

Sig (2-Tailed)

Keterangan

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valid Valid Valid Valid Valid

Tabel 4.8 menunjukkan variabel sistem pengendalian internal mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor Butir Pearson Sig (2-Tailed) Keterangan Pertanyaan Corelation 41(KLKPD1) 1 0,000 Valid 42 (KLKPD2) 0,127** 0,000 Valid 43 (KLKPD3) 0,148** 0,000 Valid 44 (KLKPD4) 0,373** 0,000 Valid 45 (KLKPD5) -0,011** 0,000 Valid 46 (KLKPD6) 0,188** 0,000 Valid 47 (KLKPD7) 0,169** 0,000 Valid 48 (KLKPD8) 0,464** 0,000 Valid 49 KLKPD9) 0,492** 0,000 Valid Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.9 menunjukkan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. b. Hasil Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,7. Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk empat variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 75

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman SAP Pemanfaatan Daerah SPI

SIA

Keuangan

Kualitas LKPD Sumber: Data primer yang diolah

Cronbach’s Alpha

Keterangan

0,930

Reliabel

0,850

Reliabel

0,949

Reliabel

0,788

Reliabel

Tabel 4.10 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel pemahaman SAP sebesar 0,930, pemanfaatan SIA Keuangan Daerah sebesar 0,850, SPI sebesar 0,949, dan kualitas LKPD sebesar 0,788. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 3. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Multikolonieritas Deteksi ada atau tidaknya problem multiko dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen.

76

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas Coefficientsa Standardiz ed Unstandardize Coefficien Collinearity d Coefficients ts Statistics Std. Toleran Model B Error Beta T Sig. ce VIF 1(Constant 16,29 2,48 6,558 ,015 ) 7 5 T.PSAP ,076 ,077 ,109 ,986 ,328 ,974 1,026 T.PSIAK ,109 ,131 ,092 ,833 ,408 ,980 1,021 D T.SPI 3,81 ,162 ,043 ,420 ,000 ,979 1,022 5 a. Dependent Variable: T.KLKPD Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.11 diatas terlihat bahwa nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10 untuk setiap variabel, yang ditunjukkan dengan nilai tolerance untuk pemahaman SAP sebesar 0,328 dengan VIF 1,026, pemanfaatan SIA Keuangan Daerah sebesar 0,408 dengan VIF 1,021 dan SPI sebesar 0,000 serta VIF sebesar 1,022. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multiko dan dapat digunakan dalam penelitian ini. b. Hasil Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau

77

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Sumber: Data primer yang diolah Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Hasil uji normalitas berdasarkan output histogram disajikan pada gambar berikut ini.

Sumber: Data primer yang diolah Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram 78

Gambar 4.1 dan 4.2 memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selain dengan melihat grafik, dalam penelitian ini normalitas data juga dilihat dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov pada alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 berarti data normal. Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 70 Normal Parametersa,b Mean ,0000000 Std. Deviation 3,68233380 Most Extreme Differences

Absolute Positive Negative

Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance. Sumber: Data primer yang diolah

,060 ,048 -,060 ,060 ,200c,d

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200; dengan nilai signifikansi di atas 0,05 berarti bahwa nilai residual terdistribusi secara normal. c. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari 79

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.

Sumber: Data primer yang diolah Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar 4.3, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kualitas LKPD berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu pemahaman SAP, pemanfaatan SIA Keuangan Daerah dan SPI. Analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh 80

karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterprestasikan grafik plot. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistik yang dapat menjamin keakuratan hasil, salah satu menggunakan uji glejser. Tabel 4.13 Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas Coefficientsa Standardize Unstandardized d Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) -2,041 4,047 -,504 ,616 T.PSAP ,037 ,048 ,096 ,781 ,437 T.PSIAKD ,083 ,081 ,125 1,023 ,310 T.SPI ,000 ,026 -,002 -,012 ,990 a. Dependent Variable: RES_2 Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai signifikansi t sebesar 0,437, 0,310 dan 0,990. Tingkat probabilitas diatas 5% tersebut berarti tidak ada indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi. 4. Hasil Uji Hipotesis a. Koefisien Determinasi (R2) koefisisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Tabel 4.16 menyajikan hasil uji statistik F variabel Y, X1, X2, dan X3.

81

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel Y, X1, X2, dan X3 Model Summaryb Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate a 1 ,466 ,217 ,182 3,765 a. Predictors: (Constant), T.SPI, T.PSIAKD, T.PSAP b. Dependent Variable: T.KLKPD Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.14 menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0,182. Hal ini menandakan bahwa variasi variabel pemahaman SPI, pemanfaatan SIA Keuangan Daerah dan SPI dapat menjelaskan 18,2% variasi variabel kualitas LKPD. Sedangkan sisanya, yaitu 81,8% dijelaskan oleh faktorfaktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini, misalnya variabel pelatihan, pengalaman kerja dan kompetensi sumber daya manusia. b. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) Hasil uji signifikan simultan (uji statistik F) dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai probability F lebih kecil daripada 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika nilai probability F lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berikut ini merupakan hasil uji signifikansi simultan (uji statistik F): Tabel 4.15 Uji Signifikansi Simultan ANOVAa Sum of Model Squares Df 1 Regressi 259,875 3 on Residual 935,611 66 Total 1195,486 69 a. Dependent Variable: T.KLKPD

Mean Square

F

Sig.

86,625

6,111

,001b

14,176

82

b. Predictors: (Constant), T.SPI, T.PSIAKD, T.PSAP Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.15 mengenai tabel uji signifikansi simultan (uji statistik F) atau uji ANOVA dapat diketahui bahwa didapat nilai F hitung sebesar 6,111 dengan probabilitas 0,001. Karena probabilitas 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka model persamaan regresi ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.16, jika nilai probability t lebih kecil dari 0,005 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,005 maka H0 diterima dan menolak Ha (Ghazali, 2013). Tabel 4.15 berikut ini menyajikan hasil uji statistik t untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal.

83

Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik t Variabel Y, X1, X2, dan X3 Coefficientsa Standardize Unstandardized d Coefficients Coefficients Model 1 (Constant) T.PSAP

B Std. Error 16,297 6,558

Beta

T 2,485

Sig. ,015

,076

,077

,109

,986

,328

,109

,131

,092

,833

,408

,162 ,043 a. Dependent Variable: T.KLKPD

,420

3,815

,000

T.PSIAKD T.SPI

Berdasarkan tabel 4.16, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 16,297 + 0,76X1 + 0,109X2 +0,162X3+ 6,558

Dimana: Y

= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X1

= Variabel Pemahaman SAP

X2

= Variabel Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah

X3

= Variabel SPI

e

= Error Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Nilai konstanta sebesar 16,297 dengan nilai positif, berarti bahwa variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan bernilai 16,297 jika masing-masing variabel pemahaman standar akuntansi

84

pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal bernilai 0. b) Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,162. Hal ini menggambarkan bahwa jika setiap kenaikan 1% variabel sistem pengendalian internal, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 16,2%. C. Pembahasan 1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.16, variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah mempunyai tingkat signifikansi 0,328. Hal ini berarti menolak H1 sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah belum mampu memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah lebih besar dari 0,05. KSAP (2005) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Amanat Undang-Undang seperti disebutkan di atas tidak segera diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketiadaan Standar Akuntansi Pemerintahan menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

85

Dalam menyikapi hal ini, pemerintah daerah pada umumnya berusaha menggunakan suatu ketentuan atau acuan tertentu dalam menyusun laporan keuangan seperti neraca awal. Sebagai hasilnya, neraca pemerintah daerah beraneka ragam yang penyajiannya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Berbagai ketentuan atau pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah antara lain: (1) Pernyataan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku untuk komersial, (2) Draf Publikasian Standar Akuntansi Pemerintahan (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (4) Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Selain acuan yang sangat beragam sebagaimana diuraikan di atas, penyusunan neraca awal ini juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kompetensi yang memadai di bidang akuntansi. Banyak Pemerintah Daerah menggunakan jasa konsultan atau bekerja sama dengan pihak lain, namun diantara para konsultan atau pihak yang membantu Pemerintah Daerah belum memahami akuntansi pemerintahan dengan baik. Pemahaman dan interpretasi terhadap ketentuan yang digunakan sebagai acuan berbeda-beda antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Dengan

86

demikian dari satu acuan atau pedoman dapat dihasilkan neraca yang berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: (a) Materialitas, (b) Pertimbangan biaya dan manfaat, dan (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan karena perbedaan wilayah yang dijadikan sampel dengan penelitian sebelumnya dan kemungkinan dapat disebabkan karena responden yang ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan tersebut tidak memiliki kompetensi yang memadai dibidang akuntansi atau belum bisa memahami akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga dapat menimbulkan pemahaman terhadap ketentuan yang digunakan sebagai acuan atau pedoman berbedabeda. Oleh karena itu, pihak yang belum benar-benar sepenuhnya memahami standar akuntansi pemerintahan yang berlaku akan dapat berdampak pada cara menerapkan standar akuntansi pemerintahan itu 87

sendiri yang menjadi tidak maksimal dalam menyajikan dan melaporkan laporan keuangan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Inapty & Martiningsih (2016) yang menjelaskan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena penerapan SAP yang belum maksimal dilakukan dan banyaknya petugas yang bukan berlatar belakang akuntansi, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui audit internal yang kurang (belum independen). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Inapty & Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riani (2014) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh serta penelitian ini juga mendukung peneltian yang dilakukan oleh Heriningsih dan Rusherlistyan (2013) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan hasil yang didapat masih belum ada yang memenuhi Standar akuntansi pemerintah bersadarkan PP no 71 tahun 2010, hal ini terjadi karena walaupun SAP Full Akrual mulai disahkan tahun 2010, namun belum berlaku efektif pada tahun 2010. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Adiputra dan Sujana (2014), Lestari, Sulindawati, dan Atmadja (2014) dan Wiraputra, Sinarwati, Herawati (2014) yang menyatakan bahwa 88

standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat dilihat pada tabel 4.16, variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai tingkat signifikansi 0,408. Hal ini berarti menolak H2 sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi

akuntansi

keuangan

daerah

belum

mampu

membantu

memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pemanfaatan SIA Keuangan Daerah lebih besar dari 0,05. KSAP (2005) menjelaskan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca Pemerintah Daerah berasal dari perolehan sejak pemerintah daerah tersebut berdiri. Pencatatan aset dan kewajiban selama ini dilakukan melalui sistem pencatatan tunggal yang tidak dapat menghasilkan neraca secara langsung, di samping itu pencatatan aset pada umumnya juga dilakukan dalam berbagai subsistem yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi. Dengan demikian informasi yang dihasilkan kurang dapat diyakini keandalannya. Oleh karena itu, untuk keperluan penyusunan neraca pertama kali, pemerintah daerah perlu menyiapkan suatu pendekatan tertentu dan melakukan inventarisasi terhadap aset dan kewajibannya. Keandalan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca 89

awal sangat penting dalam membangun sistem akuntansi pemerintah daerah, karena jumlah-jumlah yang disajikan dalam neraca awal ini akan menjadi saldo awal, yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi pada periode berikutnya. Menurut Pujiswara et al (2014) Semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi nilai informasi yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian, serta penyiapan laporan keuangan lebih tepat waktu sehingga dapat meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan dan mampu untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersedian informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal terebut mungkin dapat disebabkan karena wilayah yang digunakan dalam sampel penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa walaupun semakin modern dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan teknologi sistem informasi akuntansi yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah para pegawai dalam menyusun laporan keuangan belum 90

tentu akan membuat kualitas laporan keuangan pemerintah semakin baik. Karena semakin tinggi responden dapat memanfaatkan sistem informasi akuntansi maka semakin tinggi nilai informasi yang dihasilkan. Sehingga hasil laporan keuangan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan dengan baik. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) yang menjelaskan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Padahal SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) menyatakan bahwa Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiswara, Herawati dan Sinarwati (2014), Sari, Adiputra dan Sujana (2014) dan Yuliani, Nadirsyah dan Bakar (2010) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.16, variabel Sistem Pengendalian Internal mempunyai tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti 91

menerima H3 sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Sistem Pengendalian Internal lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal maka semakin tinggi tingkat untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan mengenai keandalan suatu laporan keuangan kepada pihak pengguna laporan keuangan sehingga dapat dipercaya. Hal ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap kualitas laporan keuangannya untuk sebagai peluang dalam pengambil keputusan dari berbagai pihak. Selain itu, diterapkannya sistem pengendalian internal yang sudah tersistem dan terancang dengan baik maka dapat membantu meminimalisir perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan khususnya yang ikut serta dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pemerintah melalui perilaku yang kurang etis tersebut. Seperti pada penelitian yang dilakukan Udiyanti et al (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sistem pengendalian internal dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan 92

laporan keuangan. Karena hal itulah yang menjadi faktor terbesar adanya tindakan-tindakan kurang etis dari

pegawai pemerintahan yang dapat

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut Riana & Susilawati (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Riana & Susilawati (2014), Herawati dan Sinarwati (2014) dan Udiyanti et al (2014) menyatakan bahwa hasil sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yensi, Hasan dan Anisma (2014) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi kualitas lokal laporan keuangan pemerintah

93

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Inapty dan Martiningsih (2016), Susilawati dan Riana (2014) dan dan Heriningsih dan Rusherlistyan (2013). Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Adiputra dan Sujana (2014), Lestari, Sulindawati, dan Atmadja (2014) dan Wiraputra, Sinarwati, Herawati (2014). 2. Pemanfaatan

Sistem

informasi

akuntansi

keuangan

daerah

tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014). Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiswara, Herawati dan Sinarwati (2014), Sari, Adiputra dan Sujana (2014) dan Yuliani, Nardisyah dan Bakar (2010). 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Susilawati dan Riana (2014), Herawati (2014) dan Udiyanti, Atmadja, dan

Darmawan (2014). Akan tetapi tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Yensi, Hasan dan Anisma (2014)

94

4. Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. B.

Saran Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian

yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya: 1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaiknya dinas lebih memperhatikan pegawainya untuk bisa memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas 2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau mengganti variabel dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Misalnya, pelatihan, pengalaman kerja dan kompetensi sumber daya manusia. 3. Penelitian lebih lanjut disarankan sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survey berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik, serta menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal.

95

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan waktu penelitian yang tepat, terutama penelitian dengan menggunakan data primer, sebab untuk meneliti di SKPD menunggu surat di proses cenderung lama. 5. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas daerah survei, sehingga hasil penelitian lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum.

96

DAFTAR PUSTAKA Adhi, Kartika, Daniel dan Yohanes Suhardjo “Pengaruh Penerapan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)”, Jurnal Stie Semarang, Vol. 5 No. 3. Hal 93-111, 2013. Agoes, Sukrisno. “Auditing” Edisi keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012 Aikins, Kwamena, Stephen. “An Examination of Government Internal Audits Role In Improving Financial Performance”, Journal Public Finance and Management, Vol. 11 No. 4. Hal 307-377, 2011. Akbar, Bahrullah, “Akuntansi Pemerintah”, Penerbit CV. Bumi Metro Raya, Jakarta, 2013. Anggradewi, Muflisha, Annurrizky dan Haryanto, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay”, Journal Of Accounting, Vol. 3 No 2. Hal 1-10, 2014. Angruningrum, Silvia dan Made Gede Wirakusuma, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Pada Audit Delay”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal 251-270, 2013. Badara, Saidu, Mu’azu dan Siti Zabedah Saidin, “Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level”, Journal of Social and Development Sciences, Vol. 4 No. 1. Hal 16-23, 2013. Bastian, Indra, “Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010. Boynton, William C dan Kell,G.W, “Modern Auditing” J. Wiley & Sons, c, New York, 1996. BPK RI, “Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta TA 2011 “Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas” artikel diakses tanggal 26 September 2012, dari http://jakarta.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2012/05/press-releaseLHP-2011-20121.pdf 2013. BPK RI, Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2013, artikel diakses tanggal 26 September 2016, dari http://jakarta.bpk.go.id/?p=3430, 2014.

97

BPK RI, “Pemeriksaan atas LK Provinsi DKI Telah Sesuai Standar” artikel diakses tanggal 26 September 2016, dari http:// www.bpk.go.id/news/pemeriksaanatas-lk-provinsi-dki-telah-sesuai-standar, 2015. Diani, Irma Dian, “Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan system Informasi akuntansi keuangan daerah dan peran Internal audit terhadap kualitas laporan Keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)”, Jurnal Akuntansi Vol 2 No. 1. Hal 1-23, 2014 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. artikel diakses pada 26 September 2016, dari http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/ Erna, “Laporan Keuangan DKI Kembali Dapat Opini WTP” artikel diakses tanggal 26 September 2016, dari http:// www.jakarta.go.id/v2/news/2013/05/laporankeuangan-dki-kembali-dapat-opini-wtp, 2013 Fakhrizal,“BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemprov DKI” dilihat pada tanggal 26 September 2016 diakses melalui: news.okezone.com/read/2015/07/06/338/1177294/bpk-temukan-kejanggalanlaporan-keuangan-pemprov-dki, 2015. Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2013. Hall, James A,”System Information Accounting” Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2007. Hamid, Abdul, “Buku Panduan Penulisan Skripsi”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jakarta, 2007. Herawati, Tuti, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)”, STAR – Study & Accounting Research, Vol XI, No. 1. Hal 1-14, 2014. Heriningsih, Sucahyo dan Rusherlistyani, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 13 No.2. Hal 11-19, 2013. Ijeoma, N. B, “The Impact of International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) on Reliability, Credibility and Integrity of Financial Reporting in State Government Administration in Nigeria” International Journal of Technology Enhancements And Emerging Engineering Research, Vol 2 ISSUE 3. Hal 1-8, 2014. Kumaat,Vallery, G. “Internal Audit”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011. 98

KSAP, “Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)” artikel diakses tanggal 10 Oktober 2016, dari http://www.ksap.org/Buletin/bultek02.pdf, 2005. Kodrat, Sukardi, David & Christian Herdinata,“Manajemen Keuangan Based on Empirical Research”, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009. Lestari, Putu, Diah, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Anantawikrama Tungga Atmadja “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Studi Pada 15 Dinas Kabupaten Badung)”, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No 1, 2014. Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik” Penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2009. Manaf, A, Iqlima, Muhammad Arfan dan Darwanis. “Pengaruh Pemahaman Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Inspektorat Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh” Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 3 No. 4. Hal 23-35, 2014. Munawaroh, “Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.13, No. 1. Hal 76-82, 2010. Inapty, Biana Adha, M. Ali Fikri dan RR. Sri Pancawati Martiningsih, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan”, Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol 9 No. 1. Hal 27 – 42, 2016. Nordiawan Dedi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati, “Akuntansi Pemerintahan”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008. Nugraheni Purwaniati dan Imam Subaweh, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 13 No. 1. Hal 48-58, 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, artikel diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, diakses dari http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf Pujiswara, Ida, Bagus, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati, “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan 99

Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)”, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No. 1, 2014. Rahayu, Kurnia, Siti & Ely Suhayati, “Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik”, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Ratmono, Dwi, & Sholihin, Mahfud, “Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual”, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015. Rudi, Alsadad “Mengapa Laporan Keuangan Pemprov DKI 2015 Dapat Opini WDP?” artikel diakses pada tanggal 26 September 2016 dari megapolitan.kompas.com/read/2016/06/01/19272801/mengapa.laporan.keuan gan.pemprov.dki.2015.dapat.opini.wdp. Santoso, Urip & Yohanes Joni Pambelum, “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 4 No.1. Hal 14-33, 2008. Santoso, Singgih, “Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2004. Sari, Maeka, M.YN.P I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana, “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No. 1, 2014. Susilawati dan Dwi Seftihani Riana, “Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, STAR – Study & Accounting Research, Vol XI, No. 1. Hal 15-32, 2014. Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan”, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013. Tanjung, A Hafiz “Akuntansi Pemerintahan Daerah. Konsep dan Aplikasi (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan)” Cetakan Kedua, Alfabeta, , Bandung, 2008. Udiyanti, Ari, Nyoman, N. L, Atmadja, T.A & Darmawan, Surya, A.N, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)”, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No 1, 2014. 100

Wiraputra, W.K, Ni Kadek Sinarwati dan Nyoman Trisna Herawati “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Klungkung)”, eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No. 1, 2014. Wulan, Soliyah dan Fitri Yani Jalil, “Akuntansi Pemerintahan”, UIN PRESS, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Yensi, S.D, Amir Hasan dan Yuneita Anisma, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)”, Jom Fekon, Vol. 1. Hal 1-15, 2014. Yuliani, Safrida, Nardisyah & Usman Bakar, ”Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)” Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 2. Hal 206-220, 2010

101

LAMPIRANLAMPIRAN

102

LAMPIRAN 1 Data Distribusi Sampel Penelitian

103

Data Distribusi Sampel Penelitian No .

Nama Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kuesioner Dikirim

Kuesioner Dikembalikan

1.

Inspektorat

10

10

2.

Dinas Pendidikan

10

10

3.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)

10

10

4.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dinas Olahraga dan Pemuda

10

10

10

10

6.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

10

10

7.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5

5

8.

Dinas Pariwisata

10

-

9.

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

5

5

5.

104

LAMPIRAN 2 Surat Izin Penelitian Skripsi

105

106

107

108

109

110

111

112

113

LAMPIRAN 3 Surat Izin Penelitian Skripsi Dari DKI Jakarta

114

115

116

117

LAMPIRAN 4 Surat Keterangan dari SKPD

118

119

120

121

122

123

124

125

LAMPIRAN 5 Kuesioner Penelitian

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

LAMPIRAN 6 Daftar Jawaban Responden

136

DATA RESPONDEN No

JK

1 2 2 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 8 1 9 2 10 2 11 1 12 1 13 2 14 1 15 1 16 1 17 2 18 1 19 2 20 1 21 2 22 1 23 2 24 2 25 1 26 2 27 2 28 1 29 1 30 2 31 1 32 2 33 2 34 1 35 2 36 2 Bersambung pada halaman berikutnya

Usia

Masa kerja sebagai PNS 2 1 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 1 1 4 3 4 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 2

2 2 1 3 4 1 2 4 1 3 2 2 2 2 4 3 4 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 2 2

137

DATA RESPONDEN (Lanjutan) No 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

JK

Usia 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2

Masa kerja sebagai PNS 3 4 3 3 4 3 4 3 2 1 3 1 2 3 2 4 2 4 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1

4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 2 2 3 3 4 2 4 2 1 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1

138

PSA P1

PSA P2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 1 4 4 4

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SAP PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4

4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4

4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4

4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3

4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4

PSA P10

T.PS AP

4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 1 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3

40 36 34 37 37 40 38 40 37 39 36 36 40 39 32 34 22 40 35 40 40 33 40 39 40 32 38 39 40 40 48 38 30 37 39 37 38

Bersambung pada halaman berikutnya 139

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SAP (Lanjutan) PSA P1

PSA P2

PSA P3

PSA P4

PSA P5

PSA P6

PSA P7

PSA P8

PSA P9

PSA P10

T.PS AP

4 4 4 3 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 2 3 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3

5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 2 4 4 5 4 3 2 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3

4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 5 3 4 2 4 4 5 4 4 2 4 2 4 4 4 3 5 4 5 3 3 2

5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 5 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 2

4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 1 3 2 4 4 5 3 3 1 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2

5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 5 3 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 2

4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 3 1 1 2 3 1 4 4 4 4 5 4 4 1

4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 5 3 3 2 4 4 5 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3

4 4 3 3 4 4 4 4 1 3 3 4 1 3 2 4 4 5 3 2 1 1 2 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3

43 40 37 35 40 40 43 43 23 36 30 43 24 36 20 39 40 50 36 35 24 24 26 36 37 40 39 42 40 47 37 37 24

140

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SIA Keuangan Daerah PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSIA T.PS AK AK AK AK AK AK AK AK AK KD1 IAK D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 0 D 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5

4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5

4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4

4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5

4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4

4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4

4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5

4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4

4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4

40 40 40 43 43 46 46 50 43 45 42 44 48 45 41 40 41 40 49 40 39 44 40 39 40 40 40 45 45 40 45 45 35 50 44


141

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SIA Keuangan Daerah (Lanjutan) PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSIA T.PS AK AK AK AK AK AK AK AK AK KD1 IAK D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 0 D 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5

5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5

4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5

4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5

4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4

4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 5 5 4

4 2 4 5 4 3 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5

4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5

4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5

42 39 42 50 43 39 43 40 42 47 43 38 42 41 43 39 46 41 50 46 42 41 44 43 42 39 49 42 41 42 42 50 50 48 48

142

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SPI SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 SPI6 SPI7 SPI8 SPI9 SPI10 SPI11 SPI12 SPI13 SPI14 SPI15 SPI16 SPI17 SPI18 SPI19 SPI20 T.SPI 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 5

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5

4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5

4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 5 5 4 4 4 5 4 2

4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 5 5 3

4 4 4 4 5 5 3 5 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 5 5 3

4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 5 4 4 4 5 2 2

4 3 4 4 4 4 2 4 5 3 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4

4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4

4 5 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4

4 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 5 2 4

4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4

4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 2 4 5 3 4 4 3 4 4 4

4 4 4 5 2 5 2 4 4 3 5 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4

4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 5 3 4 1 4 4 2 4 4 3 3 4 3

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4

4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4

4 4 4 5 5 5 2 4 5 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4

4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4

Bersambung pada halaman berikutnya 143

80 80 79 84 79 84 55 86 83 71 83 70 75 53 80 89 78 81 80 80 94 85 77

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SPI (Lanjutan) SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 SPI6 SPI7 SPI8

SPI SPI9 SPI10 SPI11 SPI12 SPI13 SPI14 SPI15 16

SPI 17

SPI 18

SPI 19

SPI 20

T. SPI

2

3

5

2

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

71

3

4

2

1

1

1

1

1

3

4

4

4

3

4

4

2

3

4

3

3

55

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

76

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

5

5

4

80

4

3

4

4

4

3

3

4

4

4

3

4

4

5

5

4

4

5

5

76

5

5

5

4

4

3

5

5

5

5

5

4

5

4

4

4

4

5

5

5

91

5

5

5

5

3

3

5

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

91

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

5

4

4

5

5

4

84

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

3

5

5

4

94

5

5

5

3

3

2

4

3

3

5

5

4

4

5

5

3

5

5

5

5

84

5

5

4

5

4

4

4

5

4

4

4

5

5

4

4

4

5

5

5

5

90

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

99


144

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SPI (Lanjutan) SP SPI SPI SPI SPI SPI SPI SPI SPI SPI I7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SP I1

SP I2

SP I3

SP I4

SP I5

SP I6

SPI 17

SPI 18

SPI 19

SPI 20

T.S PI

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

99

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

80

5

3

5

3

3

4

4

3

4

4

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

75

3

3

3

3

2

2

2

2

2

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

59

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

3

5

3

5

5

5

4

84

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

80

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

3

4

4

3

65

4

4

4

3

4

3

4

4

3

4

4

3

5

4

4

3

3

4

4

4

75

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

76

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

3

3

3

3

2

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

4

3

3

63


145


SP I1

SP I2

SP I3

SP I4

SP I5

SP I6

SPI 17

SPI 18

SPI 19

SPI 20

T.S PI

4

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

74

5

4

4

3

2

5

3

4

5

4

4

4

4

3

3

3

5

5

5

5

80

5

5

4

4

3

3

4

4

3

5

4

5

5

4

5

4

4

5

4

5

85

4

3

4

4

4

3

4

4

4

5

4

4

4

5

3

4

4

5

5

4

81

4

3

3

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

68

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

3

4

4

3

65

5

5

4

3

4

4

4

4

4

4

5

4

5

5

5

4

4

4

4

4

85

5

4

5

5

3

4

5

4

3

5

5

4

3

5

5

4

5

5

5

5

89

5

5

5

4

4

4

5

5

4

5

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5

91

5

4

4

3

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

82

5

4

5

5

4

4

4

4

5

5

4

4

5

5

5

5

4

4

4

5

90


146


SP I1

SP I2

SP I3

SP I4

SP I5

SP I6

SPI 17

SPI 18

SPI 19

SPI 20

T.S PI

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

5

4

5

5

4

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

96

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

4

5

5

5

4

3

5

4

5

5

5

5

4

3

4

5

5

5

5

5

91

147

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Kualitas LKPD KLKPD1

KLKPD2

KLKPD3

KLKPD4

KLKPD5

KLKPD6

KLKPD7

KLKPD8

KLKPD9

T.KLKPD

4 4 4 4 4 4 3 5 5 2 4 4 4 3 5 4 4 5 4

4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 5 4 4 3 3 5 5

4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5

4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5

4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 3 5 4

4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 5 5

4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 5 5

4 5 4 2 5 2 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 5 5

4 4 4 2 5 2 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 5

36 39 36 32 41 33 35 35 37 33 35 36 41 32 35 33 31 45 43


148

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Kualitas LKPD (Lanjutan) KLKPD1 KLKPD2 KLKPD3 KLKPD4 KLKPD5 KLKPD6 KLKPD7 KLKPD8 KLKPD9 T.KLKPD 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 2 2 4 1 4 4 4 4

5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4

5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4

5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 2 4 4 5 4

5 3 2 4 4 4 4 4 5 4 2 5 5 4 2 4 2 3 2

5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 4 5 5 4

5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 4 5 5 2

5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 5 4 5 2

5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 2 4 4 5 5

45 43 39 36 43 36 36 36 38 34 37 40 40 36 23 38 36 42 31


149

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Kualitas LKPD (Lanjutan) KLKPD1 KLKPD2 KLKPD3 KLKPD4 KLKPD5 KLKPD6 KLKPD7 KLKPD8 KLKPD9 T.KLKPD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 4

4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

4 2 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 2 4 4

4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4

4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4

4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4

4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4

36 32 33 34 36 36 42 36 34 34 41 36 32 36 36 44 33 32 36

Bersambung pada halaman sebelumnya

150

JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Kualitas LKPD (Lanjutan) KLKPD1 KLKPD2 KLKPD3 KLKPD4 KLKPD5 KLKPD6 KLKPD7 KLKPD8 KLKPD9 T.KLKPD 4 3 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4

4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5

5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5

5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5

3 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5

4 4 2 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4

4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4

4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4

36 33 42 32 43 39 39 38 36 45 42 42 41


151

LAMPIRAN 7 Output Hasil Pengujian Data

152

Karakteristik Profil Responden Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis_Kelamin Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

laki-laki

33

47,1

47,1

47,1

Perempuan

37

52,9

52,9

100,0

Total

70

100,0

100,0

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Usia Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid 20-30

15

21,4

21,4

21,4

31-40

23

32,9

32,9

54,3

41-50

22

31,4

31,4

85,7

51-60

10

14,3

14,3

100,0

Total

70

100,0

100,0

153

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan masa kerja sebagai PNS Masa Kerja Sebagai PNS Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

< 5 Tahun

8

11,4

11,4

11,4

6-10 Tahun

30

42,9

42,9

54,3

11-20 tahun

17

24,3

24,3

78,6

> 20 Tahun

15

21,4

21,4

100,0

Total

70

100,0

100,0

HASIL UJI VALIDITAS PEMAHAMAN SAP Correlations T.P PSAP PSAP PSAP PSAP PSAP PSAP PSAP PSAP PSAP PSAP( SA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10) P P Pearson S Correlation A Sig. (2P tailed) ( 1N ) P Pearson S Correlation A Sig. (2P tailed) ( 2N ) P Pearson S Correlation

1 ,598** ,494** ,573** ,649** ,512** ,564** ,443** ,464** ,431**

70

,598**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,00 0

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

1 ,559** ,623** ,700** ,496** ,656** ,418** ,435** ,494**

,73 4**

,000

70

,71 0**

70

,494** ,559**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,00 0

70

70

70

70

70

70

70

70

70

1 ,677** ,558** ,641** ,571** ,476** ,566** ,597**

,76 9**

154

ASig. (2P tailed) ( N 3 ) P Pearson S Correlation A Sig. (2P tailed) ( 4N ) P Pearson S Correlation A Sig. (2P tailed) ( 5N ) P Pearson S Correlation A Sig. (2P tailed) ( 6N ) P Pearson S Correlation A Sig. (2P tailed) ( 7N ) P Pearson S Correlation

,000

,000

70

70

70

,573** ,623** ,677**

,000

,000

,000

70

70

70

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,00 0

70

70

70

70

70

70

70

70

1 ,680** ,642** ,563** ,520** ,606** ,510**

,79 6**

70

,649** ,700** ,558** ,680**

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,00 0

70

70

70

70

70

70

70

1 ,679** ,802** ,550** ,564** ,514**

,83 0**

70

,512** ,496** ,641** ,642** ,679**

,000

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

70

,000

,000

,000

,000

,000

,00 0

70

70

70

70

70

70

1 ,589** ,601** ,681** ,698**

,83 6**

70

,564** ,656** ,571** ,563** ,802** ,589**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

70

70

,000

,000

,000

,000

,00 0

70

70

70

70

70

1 ,617** ,532** ,628**

,81 8**

70

,443** ,418** ,476** ,520** ,550** ,601** ,617**

,000

,000

,000

,00 0

70

70

70

70

1 ,687** ,738**

,78 9**

155

ASig. (2P tailed) ( N 8 ) P Pearson S Correlation A Sig. (2P tailed) ( 9N ) P Pearson S Correlation A Sig. (2P tailed) ( 1N 0 ) T Pearson . Correlation P Sig. (2S tailed) A PN

,000

,000

,00 0

70

70

70

1 ,687**

,79 8**

,000

,00 0

70

70

70

,431** ,494** ,597** ,510** ,514** ,698** ,628** ,738** ,687**

1

,82 0**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

,464** ,435** ,566** ,606** ,564** ,681** ,532** ,687**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,00 0

70

70

,710** ,734** ,769** ,796** ,830** ,836** ,818** ,789** ,798** ,820**

1

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

156

70

HASIL UJI VALIDITAS PEMANFAATAN SIA KEUANGAN DAERAH

Correlations PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA T.P KD(1 KD(2 KD(3 KD(4 KD(5 KD(6 KD(7 KD(8 KD(9 KD(10 SIA ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) KD PSI Pearson AK Correlation D( Sig. (21) tailed) N

1 ,589** ,420** ,421** ,421**

70

PSI Pearson ,589** AK Correlation D( Sig. (22) ,000 tailed) N

70

70

70

,237*

,63 9**

,000

,000

,000

,772

,053

,002

,000

,049

,00 0

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

1 ,519** ,369** ,364**

,223

,283* ,389** ,503**

,448**

,71 0**

70

70

,000

,002

,002

,063

,018

,001

,000

,000

,00 0

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,258* ,493**

,259*

,67 4**

1 ,363** ,498**

70

PSI Pearson ,421** ,369** ,363** AK Correlation D( Sig. (24) ,000 ,002 ,002 tailed) N

,232 ,369** ,512**

,000

PSI Pearson ,420** ,519** AK Correlation D( Sig. (23) ,000 ,000 tailed) N

,035

70

70

,289* ,440**

,002

,000

,015

,000

,031

,000

,030

,00 0

70

70

70

70

70

70

70

70

,211 ,352** ,445** ,512**

,291*

,67 2**

1 ,478**

70

PSI Pearson ,421** ,364** ,498** ,478** AK Correlation D( Sig. (25) ,000 ,002 ,000 ,000 tailed)

,000

,079

,003

,000

,000

,015

,00 0

70

70

70

70

70

70

70

1 ,428** ,329** ,346** ,627**

,201

,70 0**

,095

,00 0

,000

,005

,003

,000

157

N PSI Pearson AK Correlation D( Sig. (26) tailed) N PSI Pearson AK Correlation D( Sig. (27) tailed) N

70

70

70

,035

,223

,289*

,772

,063

,015

,079

,000

70

70

70

70

70

,232

70

,211 ,428**

PSI Pearson AK Correlation D( Sig. (210) tailed)

70

70

70

70

70

1 ,496**

,191

,215

,461**

,52 5**

,000

,113

,074

,000

,00 0

70

70

70

70

70

1 ,330** ,539**

,423**

,65 9**

70

,005

,000

,000

,00 0

70

70

70

70

1 ,403**

,257*

,65 0**

,001

,032

,00 0

70

70

70

70

,215 ,539** ,403**

1

,374**

,77 5**

,001

,00 0

70

70

70

,257* ,374**

1

,59 4**

,053

,018

,000

,003

,005

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

,258* ,445** ,346**

70

70

,191 ,330**

,031

,000

,003

,113

,005

70

70

70

70

70

PSI Pearson ,512** ,503** ,493** ,512** ,627** AK Correlation D( Sig. (29) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 tailed) N

70

,283* ,440** ,352** ,329** ,496**

PSI Pearson ,369** ,389** AK Correlation D( Sig. (28) ,002 ,001 tailed) N

70

70

70

70

,237* ,448**

,259*

,291*

70

,074

,000

,001

70

70

70

,201 ,461** ,423**

,00 0

,049

,000

,030

,015

,095

,000

,000

,032

,001

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

T.P Pearson ,639** ,710** ,674** ,672** ,700** ,525** ,659** ,650** ,775** SI Correlation

,594**

1

N

158

AK Sig. (2D tailed) N

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

159

70

HASIL UJI VALIDITAS SPI

Correlations SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( T.SP 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) I SPI Pearson (1) Correlation

1

Sig. (2tailed) N SPI Pearson (2) Correlation Sig. (2tailed) N SPI Pearson (3) Correlation

,588 ,534 ,459 ,369 ,448 ,457 ,406 ,470 ,473 ,342 **

**

**

**

**

**

**

**

**

**

,168

,374 ,274 ,350 ,294 ,418 ,418 ,343 ,603 ,608 **

*

**

*

**

**

**

**

**

,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,164 ,001 ,022 ,003 ,014 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 70 ,588 **

70 1

,000 70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,498 ,459 ,393 ,260 ,424 ,480 ,474 ,571 ,616 ,483 ,525 ,499 ,540 ,493 ,570 ,533 ,394 ,542 ,723 **

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

,000 ,000 ,001 ,031 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 70

,534 ,498 **

70

**

70 1

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,592 ,369 ,384 ,555 ,461 ,457 ,476 ,414 ,276 ,458 ,431 ,358 ,556 ,535 ,379 ,442 ,595 ,681 **

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

160

**

Sig. (2tailed) N SPI Pearson (4) Correlation Sig. (2tailed) N SPI Pearson (5) Correlation Sig. (2tailed) N SPI Pearson (6) Correlation Sig. (2tailed) N

,000 ,000 70

70

,000 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 70

,459 ,459 ,592 **

**

**

70 1

,000 ,000 ,000 70

70

70

**

**

70

70

**

70

**

70 1

*

**

**

70

**

69

69

69

70

**

**

**

70 ,235

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,313 ,287 ,421 ,422 ,399 ,562 ,458 ,392 ,481 ,420 ,665 **

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,677 ,672 ,780 ,643 ,466 ,433 ,380 ,457 ,496 ,342 ,515 ,471 ,326 ,486 ,523 ,734 **

70

**

69 1

,000 ,031 ,001 ,000 ,000 69

70

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000

,448 ,260 ,384 ,440 ,677 **

70

,476 ,440 ,531 ,531 ,463

,002 ,001 ,002 ,000 70

69

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,050 ,008 ,016 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

,369 ,393 ,369 ,476 **

70

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,637 ,637 ,631 ,309 ,373 ,292 ,376 ,304 ,315 ,496 ,543 ,311 ,465 ,527 ,671 **

**

**

**

**

*

**

*

**

**

**

**

**

**

**

,000 ,000 ,000 ,010 ,002 ,015 ,001 ,011 ,008 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

161

69

SPI Pearson (7) Correlation Sig. (2tailed) N SPI Pearson (8) Correlation Sig. (2tailed) N SPI Pearson (9) Correlation Sig. (2tailed) N SPI Pearson (10) Correlation

,457 ,424 ,555 ,531 ,672 ,637 **

**

**

**

**

**

1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

70

70

70

70

69

**

**

**

**

**

**

70

**

70 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

70

70

70

70

69

**

**

**

**

**

70

**

70

70

70

,473 ,571 ,476 **

**

**

70 ,235

70

69

**

70

**

70 1

**

*

**

**

*

**

**

**

**

**

**

70

**

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

70

**

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,480 ,442 ,437 ,483 ,458 ,369 ,548 ,498 ,456 ,523 ,603 ,747 **

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

,466 ,309 ,466 ,478 ,480 **

**

,676 ,478 ,472 ,604 ,500 ,497 ,364 ,536 ,563 ,450 ,471 ,590 ,793

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,470 ,474 ,457 ,463 ,643 ,631 ,467 ,676 **

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,027 ,001 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,406 ,480 ,461 ,531 ,780 ,637 ,599 **

,599 ,467 ,466 ,557 ,264 ,397 ,445 ,295 ,519 ,540 ,546 ,625 ,550 ,750

**

70 1

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,638 ,431 ,490 ,480 ,404 ,459 ,539 ,471 ,319 ,626 ,677 **

**

**

**

**

**

**

**

**

**

162

**


,000 ,000 ,000 ,050 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 70

70

70

70

70

69

70

70

70

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 70

,342 ,616 ,414 ,313 ,433 ,373 ,557 ,472 ,442 ,638 **

**

**

**

**

**

**

**

**

**

70 1

,004 ,000 ,000 ,008 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 70 ,168

70

70

70

70

69

70

70

70

70

*

*

**

*

*

**

**

**

70

70

70

70

69

70

70

70

70

**

70

**

70 1

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

70

**

70

70

70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

**

**

**

**

**

**

**

**

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,337 ,437 ,265 ,414 ,526 ,350 ,322 ,394 ,577 **

70

**

70 1

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 70

70

**

*

**

**

**

**

**

**

,004 ,000 ,026 ,000 ,000 ,003 ,006 ,001 ,000

,374 ,525 ,458 ,421 ,457 ,376 ,397 ,500 ,483 ,490 ,496 ,337 **

70

,462 ,496 ,570 ,564 ,563 ,572 ,655 ,612 ,630 ,744

,164 ,000 ,021 ,016 ,001 ,015 ,027 ,000 ,000 ,000 ,000 70

70

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,483 ,276 ,287 ,380 ,292 ,264 ,604 ,437 ,431 ,462 **

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,561 ,599 ,654 ,446 ,441 ,372 ,526 ,695 **

**

**

**

**

**

**

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 70

70

70

70

70

70

70

70

163

70

SPI Pearson (14) Correlation Sig. (2tailed) N SPI Pearson (15) Correlation Sig. (2tailed) N SPI Pearson (16) Correlation Sig. (2tailed) N SPI Pearson (17) Correlation

,274 ,499 ,431 ,422 ,496 ,304 ,445 ,497 ,458 ,480 ,570 ,437 ,561 *

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

1

,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

70

70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

*

**

**

70

**

70 1

,003 ,000 ,002 ,001 ,004 ,008 ,013 ,002 ,002 ,001 ,000 ,026 ,000 ,000 70

70

70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

70

**

70

70

70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

**

70

**

70 1

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

70

**

70

70

70

70

70

**

**

**

**

**

70

**

70

70

70

70

70

,551 ,531 ,523 ,556 ,780 **

**

**

**

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

,418 ,570 ,535 ,458 ,471 ,543 ,540 ,563 ,498 ,539 ,572 ,526 ,446 ,525 ,566 ,551 **

**

,678 ,566 ,540 ,450 ,478 ,660

,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,294 ,493 ,556 ,562 ,515 ,496 ,519 ,536 ,548 ,459 ,563 ,414 ,654 ,673 ,678 *

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,350 ,540 ,358 ,399 ,342 ,315 ,295 ,364 ,369 ,404 ,564 ,265 ,599 ,629 **

,629 ,673 ,525 ,485 ,523 ,457 ,716

**

70 1

70

70

70

70

,560 ,647 ,716 ,782 **

**

**

164

**


,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

70

70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,000 ,000 ,000 ,000 70

,418 ,533 ,379 ,392 ,326 ,311 ,546 ,450 ,456 ,471 ,655 ,350 ,441 ,485 ,540 ,531 ,560 **

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

70 1

,000 ,000 ,001 ,001 ,006 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

70

70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

70

70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

**

70

**

70 1

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

70

**

70

70

70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,607 ,720 **

70

**

70 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

**

**

,000 ,000

,603 ,542 ,595 ,420 ,523 ,527 ,550 ,590 ,603 ,626 ,630 ,394 ,526 ,457 ,478 ,556 ,716 ,634 ,607 **

70

,791 ,634 ,710

,004 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,006 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

70

,000 ,000 ,000

,343 ,394 ,442 ,481 ,486 ,465 ,625 ,471 ,523 ,319 ,612 ,322 ,372 ,523 ,450 ,523 ,647 ,791 **

70

70

70 ,792 **

,000 70

165

70

T.S Pearson PI Correlation Sig. (2tailed) N

,608 ,723 ,681 ,665 ,734 ,671 ,750 ,793 ,747 ,677 ,744 ,577 ,695 ,716 ,660 ,780 ,782 ,710 ,720 ,792 **

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 70

70

70

70

70

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70


166

70

HASIL UJI VALIDITAS KUALITAS LKPD

Correlations KLK KLK KLK KLK KLK KLK KLK KLK KLK T.KL PD(1) PD(2) PD(3) PD(4) PD(5) PD(6) PD(7) PD(8) PD(9) KPD KLK Pearson PD(1) Correlation

1

Sig. (2tailed) N KLK Pearson PD(2) Correlation Sig. (2tailed) N KLK Pearson PD(3) Correlation Sig. (2tailed) N KLK Pearson PD(4) Correlation Sig. (2tailed) N KLK Pearson PD(5) Correlation Sig. (2tailed)

70 ,127

,127

,148 ,373**

,294

,220

70

70

,188

,270*

,001

,931

,118

,024

,161

,000

,000

70

70

70

70

70

70

70

1 ,742** ,355**

,210

,118

,283*

,221

,211

,294

,169 ,464**

,492*

-,011

*

,534* *

,000

,003

,081

,332

,018

,066

,080

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

1 ,434**

,142

,071

,221 ,345**

,239*

,000

,242

,562

,066

,003

,046

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

,373** ,355** ,434**

1

70

70

,148 ,742**

,220

,000

70

70

,001

,003

,000

70

70

70

-,011

,210

,931

,081

,244* ,354** ,517** ,419** ,418**

,535* *

,709* *

,042

,003

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

70

70

70

,142

,244*

1

,242

,042

,272* ,330** ,540** ,390**

,023

,005

,000

,001

167

,616* *

,000

N KLK Pearson PD(6) Correlation Sig. (2tailed) N KLK Pearson PD(7) Correlation Sig. (2tailed) N KLK Pearson PD(8) Correlation Sig. (2tailed) N KLK Pearson PD(9) Correlation Sig. (2tailed) N T.KL Pearson KPD Correlation Sig. (2tailed) N

70

70

,188

70

70

70

70

70

70

70

,118

,071 ,354**

,118

,332

,562

70

70

70

,272*

1 ,521**

,232

,231

,003

,023

,000

,053

,055

,000

70

70

70

70

70

70

,270*

,283*

1 ,411**

,177

,024

,018

,066

,000

,005

,000

,000

,143

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

,221 ,517** ,330** ,521**

70

,169

,221 ,345** ,419** ,540**

,232 ,411**

,161

,066

,003

,000

,000

,053

,000

70

70

70

70

70

70

70

,464**

,211

,239* ,418** ,390**

,000

,080

,046

,000

70

70

70

70

1 ,669**

70 ,545* *

,670* *

,743* *

,000

,000

70

70

70

,231

,177 ,669**

1

,001

,055

,143

,000

70

70

70

70

,704* *

,000 70

70

,492** ,534** ,535** ,709** ,616** ,545** ,670** ,743** ,704**

1

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

70

70

70

70

70

70

70

70

70


168

70

HASIL UJI RELIABILITAS PEMAHAMAN SAP

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary N Cases

Valid Excludeda Total

% 70

100,0

0

,0

70

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha ,930

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ,934

N of Items 10

169

Item Statistics Matrix Inter-Item Correlation PSAP( 1) PSAP(1) PSAP(1 PSAP(2) 1,000 ) PSAP(3) PSAP(2 PSAP(4),598 ) PSAP(5) PSAP(3 ,494 ) PSAP(6) PSAP(4 PSAP(7),573 ) PSAP(8) PSAP(5 PSAP(9),649 )

PSAP( 2) ,598

Mean Deviation PSAP( PSAP( PSAP( Std. PSAP( PSAP( PSAP( 3) 4) 5) 6) 7) 8) 3,80 ,714 ,494

3,96 ,573

,649

,512

3,74

,624 ,443 ,564

N PSAP( PSAP(1 9) 0) 70 ,464

,674

70

1,000

,559

,623 3,81

,700

,496

,656 ,687 ,418

,435

,559

1,000

3,83 ,677 3,49

,558

,641

,613 ,571 ,476 ,864

,566

3,79 1,000

,680

,720 ,520 ,563

,606

,623

,677

,642

3,33

70 ,431 70 ,494 70 ,597 70

,944

70 ,510 70

,700

,558

,680 3,64

1,000

,679

,802 ,743 ,550

,564

70 ,514

PSAP(10) PSAP(6 ,512 )

,496

,641

3,27 ,642

,679

1,000

,931 ,589 ,601

,681

,698

PSAP(7 )

,564

,656

,571

,563

,802

,589

1,000

,617

,532

,628

PSAP(8 )

,443

,418

,476

,520

,550

,601

,617

1,000

,687

,738

PSAP(9 )

,464

,435

,566

,606

,564

,681

,532

,687

1,000

,687

PSAP(1 0)

,431

,494

,597

,510

,514

,698

,628

,738

,687

1,000

70

170

Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Squared Multiple Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

PSAP(1)

32,86

29,892

,642

,485

,927

PSAP(2)

32,70

30,358

,679

,602

,925

PSAP(3)

32,91

29,703

,716

,588

,923

PSAP(4)

32,84

29,381

,747

,649

,922

PSAP(5)

32,83

29,738

,793

,794

,921

PSAP(6)

33,17

27,564

,783

,690

,920

PSAP(7)

32,87

28,925

,771

,737

,920

PSAP(8)

33,33

27,441

,717

,645

,925

PSAP(9)

33,01

28,913

,745

,629

,922

PSAP(10 )

33,39

27,197

,757

,720

,922

Scale Statistics Mean

Variance 36,66

35,417

Std. Deviation 5,951

N of Items 10

171

HASIL UJI RELIABILITAS PEMANFAATAN SIA KEUANGAN DAERAH Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases

%


70

100,0

0

,0

70

100,0



Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Alpha Standardized Items ,850

N of Items

,857

10

Item Statistics Mean

Std. Deviation

N

PSIAKD(1)

4,44

,500

70

PSIAKD(2)

4,43

,527

70

PSIAKD(3)

4,21

,508

70

PSIAKD(4)

4,44

,500

70

PSIAKD(5)

4,34

,508

70 172

PSIAKD(6)

4,40

,493

70

PSIAKD(7)

4,10

,486

70

PSIAKD(8)

4,07

,767

70

PSIAKD(9)

4,30

,492

70

PSIAKD(10)

4,34

,535

70

Inter-Item Correlation Matrix PSIA KD(1 PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA PSIA PSIAK ) KD(2) KD(3) KD(4) KD(5) KD(6) KD(7) KD(8) KD(9) D(10) PSIA KD(1)

1,000

,589

,420

,421

,421

,035

,232

,369

,512

,237

PSIA KD(2)

,589 1,000

,519

,369

,364

,223

,283

,389

,503

,448

PSIA KD(3)

,420

,519 1,000

,363

,498

,289

,440

,258

,493

,259

PSIA KD(4)

,421

,369

,363 1,000

,478

,211

,352

,445

,512

,291

PSIA KD(5)

,421

,364

,498

,478 1,000

,428

,329

,346

,627

,201

PSIA KD(6)

,035

,223

,289

,211

,428 1,000

,496

,191

,215

,461

PSIA KD(7)

,232

,283

,440

,352

,329

,496 1,000

,330

,539

,423

PSIA KD(8)

,369

,389

,258

,445

,346

,191

,330 1,000

,403

,257

PSIA KD(9)

,512

,503

,493

,512

,627

,215

,539

,403 1,000

,374

173

PSIA KD(10 )

,237

,448

,259

,291

,201

,461

,423

,257

,374

1,000

Maximum / Minimum Variance

N of Items

Summary Item Statistics

Mean Item Means

Minimu Maxim m um

Range

4,309

4,071

4,443

,371

1,091

,019

10

Item Variances

,289

,236

,589

,353

2,493

,011

10

Inter-Item Correlations

,374

,035

,627

,592

17,798

,015

10

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Squared Multiple Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

PSIAKD( 1)

38,64

10,291

,542

,471

,836

PSIAKD( 2)

38,66

9,939

,622

,540

,829

PSIAKD( 3)

38,87

10,143

,582

,445

,833

PSIAKD( 4)

38,64

10,175

,582

,382

,833

PSIAKD( 5)

38,74

10,049

,614

,607

,830

PSIAKD( 6)

38,69

10,711

,411

,519

,847

174

PSIAKD( 7)

38,99

10,275

,568

,527

,834

PSIAKD( 8)

39,01

9,377

,493

,297

,849

PSIAKD( 9)

38,79

9,852

,709

,650

,823

PSIAKD( 10)

38,74

10,339

,481

,413

,842

Scale Statistics Mean 43,09

Variance 12,282

Std. Deviation

N of Items 3,505

10

175

HASIL UJI RELIABILITAS SPI

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary N Cases

%

Valid

70

100,0

0

,0

70

100,0

Excludeda Total



Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

,948

N of Items

,949

20


Std. Deviation

N

SPI(1)

4,40

,646

70

SPI(2)

4,06

,740

70

SPI(3)

4,17

,680

70

SPI(4)

3,90

,871

70

SPI(5)

3,67

,863

70 176

SPI(6)

3,84

,828

70

SPI(7)

4,04

,824

70

SPI(8)

3,70

,906

70

SPI(9)

3,90

,801

70

SPI(10)

4,30

,645

70

SPI(11)

4,19

,708

70

SPI(12)

4,06

,720

70

SPI(13)

4,09

,697

70

SPI(14)

3,90

,801

70

SPI(15)

4,00

,834

70

SPI(16)

3,77

,871

70

SPI(17)

4,09

,676

70

SPI(18)

4,34

,611

70

SPI(19)

4,31

,733

70

SPI(20)

4,23

,618

70

177

Inter-Item Correlation Matrix SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( SPI( 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) SPI (1)

1,00 ,588 ,534 ,459 ,369 ,444 ,457 ,406 ,470 ,473 ,342 ,168 ,374 ,274 ,350 ,294 ,418 ,418 ,343 ,603 0

SPI (2)

,588

SPI (3)

,534 ,498

SPI (4)

,459 ,459 ,592

SPI (5)

,369 ,393 ,369 ,476

SPI (6)

,444 ,252 ,383 ,440 ,677

SPI (7)

,457 ,424 ,555 ,531 ,672 ,626

1,00 ,498 ,459 ,393 ,252 ,424 ,480 ,474 ,571 ,616 ,483 ,525 ,499 ,540 ,493 ,570 ,533 ,394 ,542 0 1,00 ,592 ,369 ,383 ,555 ,461 ,457 ,476 ,414 ,276 ,458 ,431 ,358 ,556 ,535 ,379 ,442 ,595 0 1,00 ,476 ,440 ,531 ,531 ,463 ,235 ,313 ,287 ,421 ,422 ,399 ,562 ,458 ,392 ,481 ,420 0 1,00 ,677 ,672 ,780 ,643 ,466 ,433 ,380 ,457 ,496 ,342 ,515 ,471 ,326 ,486 ,523 0 1,00 ,626 ,632 ,632 ,307 ,372 ,283 ,376 ,304 ,315 ,492 ,543 ,309 ,465 ,525 0 1,00 ,599 ,467 ,466 ,557 ,264 ,397 ,445 ,295 ,519 ,540 ,546 ,625 ,550 0

178

SPI (8)

,406 ,480 ,461 ,531 ,780 ,632 ,599

1,00 ,676 ,478 ,472 ,604 ,500 ,497 ,364 ,536 ,563 ,450 ,471 ,590 0

SPI (9)

,470 ,474 ,457 ,463 ,643 ,632 ,467 ,676

1,00 ,480 ,442 ,437 ,483 ,458 ,369 ,548 ,498 ,456 ,523 ,603 0

SPI (10)

,626

,473 ,571 ,476 ,235 ,466 ,307 ,466 ,478 ,480

SPI (11)

1,00 ,638 ,431 ,490 ,480 ,404 ,459 ,539 ,471 ,319 0

,630 ,342 ,616 ,414 ,313 ,433 ,372 ,557 ,472 ,442 ,638

1,00 ,462 ,496 ,570 ,564 ,563 ,572 ,655 ,612 0

SPI (12)

,168 ,483 ,276 ,287 ,380 ,283 ,264 ,604 ,437 ,431 ,462

1,00 ,337 ,437 ,265 ,414 ,526 ,350 ,322 ,394 0

SPI (13)

,374 ,525 ,458 ,421 ,457 ,376 ,397 ,500 ,483 ,490 ,496 ,337

SPI (14)

,274 ,499 ,431 ,422 ,496 ,304 ,445 ,497 ,458 ,480 ,570 ,437 ,561

1,00 ,561 ,599 ,654 ,446 ,441 ,372 ,526 0 1,00 ,629 ,673 ,525 ,485 ,523 ,457 0

179

SPI (15)

,350 ,540 ,358 ,399 ,342 ,315 ,295 ,364 ,369 ,404 ,564 ,265 ,599 ,629

1,00 ,678 ,566 ,540 ,450 ,478 0

SPI (16)

,294 ,493 ,556 ,562 ,515 ,492 ,519 ,536 ,548 ,459 ,563 ,414 ,654 ,673 ,678

SPI (17)

,418 ,570 ,535 ,458 ,471 ,543 ,540 ,563 ,498 ,539 ,572 ,526 ,446 ,525 ,566 ,551

SPI (18)

,418 ,533 ,379 ,392 ,326 ,309 ,546 ,450 ,456 ,471 ,655 ,350 ,441 ,485 ,540 ,531 ,560

SPI (19)

,343 ,394 ,442 ,481 ,486 ,465 ,625 ,471 ,523 ,319 ,612 ,322 ,372 ,523 ,450 ,523 ,647 ,791

SPI (20)

,603 ,542 ,595 ,420 ,523 ,525 ,550 ,590 ,603 ,626 ,630 ,394 ,526 ,457 ,478 ,556 ,716 ,634 ,607

1,00 ,551 ,531 ,523 ,556 0 1,00 ,560 ,647 ,716 0 1,00 ,791 ,634 0 1,00 ,607 0 1,00 0

180

HASIL UJI RELIABILITAS KUALITAS LKPD Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases

%


70

100,0

0

,0

70

100,0


Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

Cronbach's Alpha ,788

N of Items

,799

9


Std. Deviation

N

KLKPD(1)

3,84

,828

70

KLKPD(2)

4,16

,651

70

KLKPD(3)

4,31

,526

70

KLKPD(4)

4,29

,617

70 181

KLKPD(5)

3,67

1,018

70

KLKPD(6)

4,19

,748

70

KLKPD(7)

4,23

,745

70

KLKPD(8)

4,17

,816

70

KLKPD(9)

4,06

,778

70

182

Inter-Item Correlation Matrix KLKPD(1 KLKPD(2 KLKPD(3 KLKPD(4 KLKPD(5 KLKPD(6 KLKPD(7 KLKPD(8 KLKPD(9 ) ) ) ) ) ) ) ) ) KLKPD(1 )

1,000

,127

,148

,373

-,011

,188

,270

,169

,464

KLKPD(2 )

,127

1,000

,742

,355

,210

,118

,283

,221

,211

KLKPD(3 )

,148

,742

1,000

,434

,142

,071

,221

,345

,239

KLKPD(4 )

,373

,355

,434

1,000

,244

,354

,517

,419

,418

KLKPD(5 )

-,011

,210

,142

,244

1,000

,272

,330

,540

,390

KLKPD(6 )

,188

,118

,071

,354

,272

1,000

,521

,232

,231

KLKPD(7 )

,270

,283

,221

,517

,330

,521

1,000

,411

,177

KLKPD(8 )

,169

,221

,345

,419

,540

,232

,411

1,000

,669

183

KLKPD(9 )

,464

,211

,239

,418

,390

,231

,177

,669

1,000

Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation Correlation if Item Deleted

KLKPD(1)

33,07

14,618

,320

,389

,791

KLKPD(2)

32,76

14,853

,408

,602

,776

KLKPD(3)

32,60

15,258

,436

,638

,775

KLKPD(4)

32,63

14,063

,623

,465

,752

KLKPD(5)

33,24

13,143

,427

,374

,782

KLKPD(6)

32,73

14,490

,400

,321

,778

KLKPD(7)

32,69

13,726

,551

,550

,757

184

KLKPD(8)

32,74

12,947

,632

,667

,744

KLKPD(9)

32,86

13,371

,589

,658

,751

Scale Statistics Mean

Variance 36,91

Std. Deviation

N of Items

17,326

4,162

9

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 1. HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

16,297

Std. Error 6,558

Standardized Coefficients Beta

Collinearity Statistics T 2,485

Sig.

Tolerance

VIF

,015

185

T.PSAP

,076

,077

,109

,986

,328

,974

1,026

T.PSIAKD

,109

,131

,092

,833

,408

,980

1,021

T.SPI

,162

,043

,420 3,815

,000

,979

1,022

d. Dependent Variable: T.KLKPD

Coefficient Correlationsa Model 1

T.SPI Correlations

Covariances

T.PSIAKD

T.PSAP

T.SPI

1,000

-,083

-,111

T.PSIAKD

-,083

1,000

-,106

T.PSAP

-,111

-,106

1,000

T.SPI

,002

,000

,000

T.PSIAKD

,000

,017

-,001

T.PSAP

,000

-,001

,006

a. Dependent Variable: T.KLKPD

186

1. HASIL UJI NORMALITAS

187

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N Normal Parametersa,b

70 Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences Absolute

,0000000 3,68233380 ,060

Positive

,048

Negative

-,060

Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed)

,060 ,200c,d

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.

2. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

188

Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model

B

1

(Constant)

Standardized Coefficients

Std. Error

-2,041

4,047

T.PSAP

,037

,048

T.PSIAKD

,083

T.SPI

,000

Beta

t

Sig.

-,504

,616

,096

,781

,437

,081

,125

1,023

,310

,026

-,002

-,012

,990

a. Dependent Variable: RES_2 HASIL UJI REGRESI BERGANDA

Variables Entered/Removeda Model 1

Variables Entered

Variables Removed

T.SPI, T.PSIAKD, T.PSAPb

Method

. Enter

a. Dependent Variable: T.KLKPD b. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model

R

R Square

Adjusted R Square

1

,466a

,217

,182

Std. Error of the Estimate 3,765

a. Predictors: (Constant), T.SPI, T.PSIAKD, T.PSAP b. Dependent Variable: T.KLKPD

189

ANOVAa

Model 1

Sum of Squares

Mean Square

df

Regression

259,875

3

86,625

Residual

935,611

66

14,176

1195,486

69

Total

F 6,111

Sig. ,001b

a. Dependent Variable: T.KLKPD b. Predictors: (Constant), T.SPI, T.PSIAKD, T.PSAP

190

SKRIPSI Ditujukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Recommend Documents