SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KELURAHAN KALISUREN-BOGOR

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I.)

Oleh: Itba’ Muhammad Mahyana NIM: 103054128832

Dibawah Bimbingan:

Siti Napsiyah Ariefuzzaman, MSW NIP: 150317880

KONSENTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP BADAN KESWADAYAAN MAYARAKAT (BKM) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KELURAHAN KALISUREN BOGOR BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………………. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah……………………………... C. Tujuan Penelitian ........................…………………………………….. D. Manfaat Penelitian .................................................................................. E. Metodologi Penelitian ...…………………………………………….. F. Sistematika Penulisan………………………………………………..

BAB II

LANDASAN TEORI A. Pengertian Partisipasi……………………………………………. B. Pengertian Masyarakat.................................................................... C. Tingkatan Partisipasi Masyarakat ................................................. D. Bentuk Partisipasi Masyarakat ....................................................... E. Mendorong dan Menggerakkan Partisipasi .................................... F. Pengertian Pemberdayaan.............................................................. G. Proses Pemberdayaan Masyarakat................................................ H. Strategi dan Tahapan Pemberdayaan ...........................................

BAB III

GAMBARAN

UMUM

PROGARAM

NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) KELURAHAN KALISUREN 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri A. Program PNPM Mandiri .................................................................

B. Ruang Lingkup ................................................................................ C. Tridaya PNPM Mandiri .................................................................. 2. Profil BKM ........................................…………………….................... A. Sejarah BKM .......................................................................................... B. Maksud dan Tujuan BKM ...................................................................... C. Kelembagaan dan Keanggotaan BKM Kalisuren .................................... D. Program Kerja BKM .............................................................................

E. Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan KSM .......................................... F. Keuangan dan Pembukuan BKM ...........................................................

3. Deskripsi Kelurahan Kalisuren ...........................................................

BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

(PNPM)

MANDIRI DI KELURAHAN KALISUREN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………………………………... B. Saran………………………………………………...…………………..… DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….. LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sebagai

mahluk

sosial

manusia

senantiasa

diharapkan

saling

berhubungan baik terhadap sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, hidup tolong menolong, saling bekerjasama, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam dinamika kehidupan, persoalan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun dalam penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang selama ini menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan, atinya dalam melaksanakan program harus seimbang antara pemerintah dengan masyarakat agar terlaksana dengan baik. Begitupun dalam melaksanakan tugas kehidupan dan pembangunan bangsanya, manusia dituntut untuk dapat berperan dalam kegiatan pembangunan. Pernyataan ini mengisyaratkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan, peran masyarakat merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri.1

1

Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 95

1

Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Upaya ini dijabarkan dalam bentuk program khusus, berupa perluasan dan integrasi dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dikembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Sebagai langkah konkret paradigma pembangunan tersebut, maka pemerintah mencanangkan sebuah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Berjalannya PNPM Mandiri mengharuskan peran masyarakat yang diutamakan. Program pemerintah tidak hanya mengandalkan dana yang begitu besar jumlahnya tanpa ada dukungan dari masyarakat. Program mandiri diluncurkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah, sesungguhnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan

2

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi programprogram pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai lembaga. 2 Hal ini mengingat beragamnya tatacara dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri yang ada di berbagai sektor. Adanya penyelenggaraan PNPM Mandiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Juga Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 23/KEP/MENKO /KESRA/ VII/2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.3 Dalam ketentuan perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat

selaku

Ketua

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Nomor: 28/KEP/MENKO/KESRA/XI/2006 Pasal I ayat 1 berbunyi “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)”. Artinya PNPM sudah ada sejak tahun 2006 dan perubahan namanya di ubah pada tahun 2007. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan

2

Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal. 4 3

Web site, http://www.pnpm-mandiri.org diakses pada 28 Juli 2010

3

masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus. (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan

Infrastruktur

Sosial Ekonomi

Wilayah

(PISEW)

untuk

mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Program PNPM

Mandiri

secara umum bertujuan meningkatkan

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya diantaranya meningkatkan peran seluruh masyarakatnya, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, serta akuntabel. Meningkatkan

kapasitas

pemerintah

dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Meningkatkan sinergi masyarakat dengan beberapa elemen baik kalangan pemerintah maupun non pemerintah serta mengoptimalkan pemberdayaan dan

4

kemandirian masyarakat, sesuai kapasitas daerah dan kelompok setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Meningkatkan modal sosial

masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.4 Tujuan diatas merupakan untuk kepentingan bersama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Penyelenggara program PNPM Mandiri dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai tingkat kelurahan/desa. Ketua pelaksana di tingkat pusat adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Wakil ketua Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementrian Negara PPN/ Bappenas.5 Sementara di tingkat provinsi melalui Bappeda Provinsi, di tingkat Kota/Kabupaten melalui Bapedda Kota/Kabupaten. Hingga di tingkat kelurahan dibawah rekomendasi camat dan sebagai pelaksananya di tingkat kelurahan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Disamping itu pada kelurahan yang menjalani program PNPM Mandiri juga sudah terbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah nama untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) PNPM Mandiri. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim

4

Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ......., hal. 11 5 Web site, http://www.pnpm-mandiri.org diakses pada 28 Juli 2010

5

fasilitator yang terdiri dari masyarakat kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan (commond bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh BKM melalui berbagai dana yang mampu digalang. Pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan memberdayakan rakyat untuk berperan dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti.6 Peran masyarakat merupakan bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran, semakin banyak masyarakat yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap peranannya, maka semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat dalam proses-proses inklusif yang akan diwujudkan. Pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanan PNPM Mandiri benarbenar dari masyarakat atau hanya sebatas menyelesaikan program proyek pemerintah saja. Peranan masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Dalam pelaksanaan program terdapat prinsip transparansi dan partisipatif, artinya semua proses kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian harus dilaksanakan secara terbuka dan dengan melibatkan peran masyarakat. Indikator pelibatan

6

masyarakat adalah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen program, keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuat keputusan, serta peningkatan kemampuan dari masyarakat yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi. Dari latar belakang pemikiran tersebut, maka penelitian akan dibatasi pada masalah “ Peran masyarakat terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di kelurahan Kalisuren”.

B. Rumusan Masalah 1) Apa saja partisipasi masyarakat terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kelurahan Kalisuren? 2) Bagaimana

proses

partisipasi

masyarakat

terhadap

Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kelurahan Kalisuren?

C. Tujuan Penelitian 1) Untuk mengetahui apa saja partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kalisuren. 2) Untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kalisuren.

6

Jim Ife dan Frank Tesoreiro, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi

7

D. Manfaat Penelitian 1) Manfaat akademik : Diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dalam memahami proses peran masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri serta dapat mengembangkan proses komunikasi timbal balik antara program pemerintah dengan masyarakat secara langsung. 2) Manfaat praktis: Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan evaluasi terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. E. Metodologi Penelitian 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pertimbangan dalam penelitian kualitatif bahwa pertama, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah dengan cara berfikir formal dan argumentatif. Kedua,

pendekatan

kualitatif

berupaya

menceritakan

proses-proses

pemberdayaan secara utuh oleh PNPM Mandiri tanpa adanya subyektifitas dari penulis sehingga dapat diharapkan hasil yang didapatkan merupakan realita yang sesungguhnya memang benar-benar terjadi di masyarakat kelurahan Kalisuren. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya dalam penelitian kualitatif dibutuhkan diskripsi data dengan kata-kata atau gambar bukan mengacuhkan data. Kedua, mengenai relevansi penelitian deskriptif dengan obyek penelitian, yakni tingkat peran masyarakat terhadap PNPM Mandiri di

Community Development (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 296

8

Kelurahan

Kalisuren.

Dengan

jenis

penelitian

ini

diharapkan

dapat

menggambarkan secara sistematis data yang akurat tentang peran masyarakat dan faktor upaya meningkatkan program PNPM Mandiri. 2. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti berusaha memanfaatkan informan untuk membantu secara cepat dan tepat dalam menggali informasi yang berkenaan dengan judul penelitian. Informan diharapkan tahu betul mengenai kondisi dan situasi lapangan penelitian karena benar dan tidaknya penelitian ini banyak ditentukan informasi yang diperoleh dari mereka. A. Jenis Data Dalam menetapkan sebuah informasi yang diperlukan dalam menjawab bentuk pertanyaan atau masalah yang dirumuskan, maka penulis menjelaskan jenis datanya. Ditinjau dari intensitasnya, data dibedakan menjadi dua macam: 1) Data Primer Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, merupakan penggunaan instrumen yang harus dirancang sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan sumber data yang termasuk pada data primer yaitu person dengan melakukan wawancara, observasi melalui informan kunci dan informan pendukungnya. Paper juga berkaitan dengan data primer seperti pada anggaran dasar BKM Kalisuren, pembukuan ekonomi bergulir.

9

2) Data Sekunder Yaitu bentuk informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Jadi, dalam hal ini peneliti tidak memperoleh data dari sumbernya. Adapun tiga jenis data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari

arsip

data,

data

resmi dari pemerintah dan bahan lain yang

dipublikasikan 7. Kalau dikaji dari sumber datanya place merupakan hasil yang sudah dikerjakan oleh BKM yang bersifat diam atau bergerak seperti bidang sosial adanya pelatihan pembuatan tempe, perbaikan infrastruktur dengan perbaikan jalan dan paper mengenai data arsip yang berkaitan dengan PNPM Mandiri serta BKM baik dalam hal dokumentasi foto, surat penting dan hasil pelaporan BKM. B. Sumber Data Yang

dimaksud

dengan

sumber

data

dalam

penelitian

adalah

subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi sumber data penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 p dari bahasa Inggris yaitu: a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis. Seperti dalam obyek penelitian (orang yang menjadi narasumber) seperti Lurah Kalisuren, Sekretaris Lurah, Koordinator BKM, Bendahara BKM dan tim pendukungnya, ketua RW, ketua RT, dan masyarakat.

7

James A Black dan Dean J Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 1999), hal.351

10

b. Place, adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Penelitian ini bertempat di kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor. Yang termasuk sumber data tempat dalam hal ini yaitu: tempat pelaksanaan program seperti pavingisasi, pembangunan sanitasi pembuangan air, tempat pembangunan balai RW, kantor BKM, tempat mengadakan pelatihannya. Paper, adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf,

c.

angka, gambar, atau simbol-simbol lain.8 Hal ini meliputi arsip-arsip penting mengenai identitas PNPM Mandiri misalnya berupa sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan programnya, data-data dokumentasi PNPM 2008, hasil pelaporan BKM. 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan teknik pengumpulan data yang sekiranya dapat mengantarkan data yang benar-benar valid dan mendukung demi tercapainya hasil yang maksimal. Dalam hal ini peneliti memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Observasi Dalam melakukan observasi akan ada 3 hal yang menjadi fokus pengamatan yang masing-masing bentuk mengacu pada salah satu dari tempat,

8

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), hal. 129

11

aktivitas dan pelaku.9 Dalam melakukan observasi partisipasi penulis ikut terlibat dalam kegiatan BKM Kalisuren yang sedang diteliti selama bulan JuliAgustus,

antara lain pelatihan pembuatan tempe dan memperhatikan

pembangunan jalanan desa Kalisuren yang telah dipaving. Semua bentuk tersebut merupakan dasar dari upaya untuk mengamati sebuah arena sosial, tetapi ketika penulis sudah dapat beradaptasi dengan penduduk setempat maka bisa saja tiga aspek tersebut ditambah dengan perasaan, waktu dan lainnya sebagai usaha untuk lebih mengkhususkan pengamatan yang akan dilakukan. 2. Wawancara Wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur yang dipakai adalah pertanyaan terbuka kepada koordinator BKM Kalisuren dan pejabat Kelurahan Kalisuren mengenai mekanisme dan struktural kelembagaan BKM. Kemudian tokoh RW dan warga setempat untuk memahami teknis penyelenggaraan serta ragam

kegiataannya.

Dalam penggunaan teknik

wawancara sebagai teknik pengumpul data, data yang diperoleh peneliti dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung oleh peneliti dengan beberapa orang interviewer (yang diwawancarai). F. Teknik Analisa Data Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, yakni di analisis, diinterpretasikan, dan disimpulkan. Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan analisis diskriptif. Dimana analisis dilakukan sampai pada taraf deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistemastis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan

9

Bambang Rudito dan Melia Famiola, Sosial Mapping Metode Pemetaan Sosial Teknik

12

disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Untuk menganalisis data penelitian di dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan model analisis yang sebagaimana dikutip dari Miles dan Huberman, model analisis interaktif ini meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu: reduksi data (data reduction); penyajian data (data display); menarik, kesimpulan/verifikasi (conclusion or verification). 10 Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam analisa ini adalah metode deduktif, maksudnya bahwa kita berangkat dari kasus-kasus yang bersifat umum berdasarkan pengalaman yang nyata yang meliputi ucapan, perilaku subjek penelitian dan situasi lapangan peneliti, kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, dan teori yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan dalam pembahasan ini berikut akan dijelaskan sistematika pembahasan yang terdiri dari: BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan dan Sistematika Pembahasan menjelaskan gambaran dari masing-masing bab yang terdiri dari sub bab kajian supaya dapat mengetahui isi bab sebelum melangkah ke bab berikutnya lebih mendalam. BAB II : Pengertian Partisipasi Masyarakat, Tingkatan Partisipasi Masyarakat, Bentuk Partisipasi Masyarakat, Mendorong dan Menggerakkan

Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), hal. 127

13

Peran Masyarakat, Motif Peran Masyarakat, Pengertian Pemberdayaan, Strategi dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat. BAB III : Dalam bab ini membahas Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Ruang Lingkup, Tridaya

PNPM

Mandiri BKM serta (Badan Keswadayaan Masyarakat) meliputi Sejarah BKM Kelurahan Kalisuren, Visi Misi, Kelembagaan dan Keanggotaan, Program Kerja, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Keuangan dan Pembukuan, Deskripsi Kelurahan Kalisuren. BAB IV : Membahas mengenai apa saja partisipasi Masyarakat dan prosesnya Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kelurahan Kalisuren. BAB V : Penutup terdiri dari Kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah secara singkat dan saran berisi tentang masukan-masukan agar kedepan pihak-pihak

yang

terkait

melakukan

evaluasi

dan

monitoring

dalam

melaksanakan program pemerintah agar dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi yang membutuhkan yang bersifat konstruktif.

10

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

hal.209

14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Partisipasi Partisipasi sebagai suatu

konsep dalam pengembangan masyarakat,

digunakan secara umum dan luas. Didalam kamus besar bahasa Indonesia Peran adalah beberapa tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat dan harus di laksanakan. 1 Sedangkan dalam kamus sosiologi peran ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses

komunikasi

atau

kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu.2 Definisi lain menyebutkan peran adalah kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan hasil pembangunan. 3 Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan juga pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin. 4 Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan,

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 667 2 Soejono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 355 3 Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 207

pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program. Kesimpulannya, definisi peran merupakan sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. B. Pengertian Masyarakat Masyarakat secara sosiologis dapat dikatakan sebagai kumpulan atau kelompok individu-individu yang memiliki beberapa persamaan atau kepentinagan dan tujuan, sementara hasil dari intelektual yang dilakukan oleh individu-individu sebagai anggotanya. Masyarakat dalam konteks kemanusiaan dibentuk dan membentuk dengan sendirinya dengan tujuan untuk saling menguatkan, saling menolong, dan saling menyempurnakan. C. Tingkatan Partisipasi Masyarakat Karena konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, sehingga untuk memudahkan dalam memaknainya dapat digunakan tingkatan peran. Menurut Asia Development Bank (ADB) tingkatan partisipasi dari yang terendah sampai tertinggi sebagaimana disebutkan bahwa berbagi informasi bersama (sosialisasi) maksudnya pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut. Konsultasi/ mendapatkan umpan balik, pemerintah meminta saran dan

4

Johannes Muller, Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.256

kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan. Adanya timbal balik dari masyarakat harus diutarakan kepada pemerintah. Karena tingkat kekurangan suatu program akan tahu pada siapa yang menjalankan dalam hal ini masyarakat harus ada respon yang positif dari semua kalangan agar pemberdayaan yang dilakukan berhasil. Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama, masyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan.5 Kalau dalam membuat keputusan masyarakat tidak dilibatkan, maka akan terjadi kerancuan yang berdampak negatif rasa kepedulian dan kepemilikan tidak ada. Pemberdayaan/kendali, masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek tetapi juga subyek yang menjalankan program yang direncanakan bersama. D. Bentuk Partisipasi Masyarakat Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini

5

Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan (Bandung:Humaniora, 2008), hal. 101

mengandung arti seseorang, kelompok atau

masyarakat senantiasa dapat

memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berperan diantaranya bentukbentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).6 Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat yang memiliki keahlian agar dapat mendongkrak kaum muda dalam berwirausaha untuk menciptakan lapanngan kerja. partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut serta arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan) dan sebagainya. Ada juga partisipasi dalam bentuk memperhatikan atau menyerap dan

6

Ibid, hal. 103

memberikan tanggapan terhadap informasi baik dengan maksud menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiayakan dalam arti menerima maupun menolak pendapat dengan syarat. Meskipun hanya dengan bentuk mengiakan itu merupakan bentuk partisipasi yang harus hargai. E. Mendorong dan Menggerakkan Partisipasi Kondisi-kondisi yang mendorong dan menggerakkan partisipasi adalah sebagai berikut; orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Cara seperti ini dapat efektif jika masyarakat sendiri telah mampu menentukan isu atau aksi, dan telah menominasi kepentingannya bukan berdasarkan pada kepentingan orang luar yang memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan. Kunci keberhasilan tertumpu pada pengorganisasian masyarakat adalah bagaimana pemilihan isu untuk diurus dalam pengembangan masyarakat. Hal semacam ini menekankan pentingnya bagi seorang pekerja masyarakat untuk membuat definisi akan kebutuhan dan prioritas yang muncul dari pikiran masyarakat itu sendiri, bukan memaksakannya kepada masyarakat. Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan. Masyarakat mungkin telah menentukan pekerjaan sebagai prioritas utama, tetapi jika orang tidak percaya bahwa aksi masyarakat akan membuat perubahan terhadap prospek peluang kerja lokal, maka akan kecil inisiatif untuk berpartisipasi. Perlu dibuktikan bahwa masyarakat dapat memperoleh sesuatu yang akan membuat perbedaan, dan hal tersebut akan menghasilkan perubahan berarti. Masyarakat harus merasa bahwa aksi yang dikerjakan akan membuat perbedaan pada tingkat

individu. Masyarakat harus percaya bahwa suatu isu penting dan aksinya dapat menghasilkan sesuatu. Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. partisipasi masyarakat sering dipandang sebagai keterlibatan dalam kepengurusan, pertemuan resmi dan prosedur-prosedur lainnya. Proses semacam itu bisa saja penting, banyak macam peran masyarakat lain yang sama berharganya. Dalam kisaran luas dari kegiatankegiatan pengembangan masyarakat. Ada banyak partisipasi seorang anggota masyarakat dapat dan sebenarnya harus berperan. Hal semacam ini perlu dikenali dan dihargai supaya berbagai variasi aktifitas dipandang sebagai bentuk penting dari peran dan dihargai. partisipasi masyarakat haruslah sesuatu buat semua orang dan variasi ketrampilan, bakat dan minat orang juga harus diperhitungkan. Orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam berpartisipasinya. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor seperti tranportasi, keamanan, waktu dan lokasi kegiatan serta lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan sangatlah penting dan perlu diperhitungkan dalam perencanaan proses-proses yang berbasis masyarakat. Kegagalan melakukan hal tersebut akan berakibat beberapa bagian dari masyarakat (biasanya perempuan dan etnis atau ras minoritas) tidak dapat berperan, meskipun mereka sangat menginginkannya. Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan. 7 Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat dan pengambilan keputusan sering bersifat mengucilkan bagi

7

Jim Ife dan Frank Tesoreiro, Alternatif Pengembangan Masyarakat.,hal.312

banyak orang, khususnya bagi mereka yang tidak bisa berpikir cepat, tidak ingin menginterupsi, kurang percaya diri atau tidak memiliki kemahiran dalam berbicara. Prinsip yang paling penting kaitannya dengan isu struktur dan proses adalah masyarakat itu sendiri yang harus mengontrol struktur dan proses, dan harus menentukan bentuk mana yang akan diadopsi. Gaya yang berbeda akan cocok untuk masyarakat yang berbeda, dan tiada satupun cara benar yang berlaku bagi semua. Gaya yang dipaksakan dari luar akan hampir pasti tidak berhasil, dan meskipun bermanfaat dan boleh-boleh saja bagi seorang pekerja masyarakat untuk membuat orang peduli akan kemungkinan cara alternatif dalam melakukan sesuatu, keputusan harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi. Agar perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, usaha itu wajib disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata menjadi stimulus terhadap masyarakat, serta berfungsi mendorong timbulnya jawaban (respons) yang dikehendaki. Kemudian untuk menjadi motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior) yang dikehendaki secara berlanjut. 8 Pada gilirannya, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat 8

Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyaraka Tinggal Landas (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990), hal 104

meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan, antara peran masyarakat dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri terdapat kaitan yang erat sekali. Kesediaan masyarakat untuk berperan merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut beberapa sumber, peran masyarakat dalam pembangunan dapat

turut

menumbuhkan

kemampuan

masyarakat.

Peran

masyarakat dan kemampuan masyarakat itu berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dan perlu dibedakan. Masyarakat yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri bisa membangun dengan atau tanpa berperan vertikal dengan pihak lain. Kemampuan yang dimaksud dapat ditumbuhkan, secara garis besar menyatakan bahwa peran (vertical) masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat membangkitkan rasa percaya pada kemampuan sendiri (self reliance) masyarakat. Rasa ini mendorong tumbuhnya prakarsa dan kegiatan bersama, dan dengan demikian maka peran horisontal sebagai salah satu kualitas masyarakat yang mandiri akan tergerak. Rasa tanggungjawab

sebagai salah satu

kualitas masyarakat

yang

berkemampuan berkembang secara mandiri tumbuh tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas, berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan menjadi hal yang lebih besar, mempunyai kemampuan sendiri (self confidence), menentukan memutuskan sendiri segala yang

dikehendakinya. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk berperan dan juga dengan kemampuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat. F. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan sosial dalam undang-undang dasar no. 6 tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut:

9

kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Adapun pengertian kesejahteraan sosial pada dasarnya diciptakan atas kompromi tiga elemen yaitu, 1. Sejauh mana masalah sosial diatur. 2. Sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi 3. Sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat dipenuhi. 10 Sedangkan pemberdayaan berasal dari kata ”daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata ”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. Kata ”berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi 9

10

Muhidin, Syarif, “Pengantar Kesejahteraan Sosial,( Bandung :STKS, 1997) h.5

James Midgley, “Pembangunan Sosial:Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial” (Jakarta:Diperta Islam Depag, 2005) h.21

”pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. kata pemberdayaan dalam bahasa indonesia merupakan terjemahan dari ”empowerment” yang berasal dari kata ”power”. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari ”empowerment” menurut Merriem Webster (dalam Roesmidi dan Riza, 2006:2) mengandung dua pengertian:11 1. To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan atau kemampuan atau memungkinkan untuk. 2. To give power or authority to, yang berarti memberi kekuasaan. Dari pengertian diatas maka kata pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau kekuatan serta memberikan kekuasaan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Adapun pengertian pemberdayaan menurut beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan sebagai berikut:12 1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (ife, 1995) 2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan diatas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang

11

Drs.H.Roesmidi M.M dan Dra.Riza Lisyanti, “Pemberdayaan Masyarakat” (Bandung: Algaprint, 2006) h.2 12

Edi Suhartom, Ph.D, “Membangunan Masyarakat, Memberdayakan Rakyat” (Bandung: Rafika Aditama, 2005) h.58-59

lain yang menjadi perhatiannya (parsons, et.al, 1994) 3. Pemberdayaan menunjuk pada pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (smit dan levin 1987) 4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984). Dari definisi diatas menurut Edi, pemberdayaan dapat dilihat sebagain proses dan tujuan. Pemberdayaan menurutnya merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.13 Sedangkan menurut Roesmidi dan Riza, pemberdayaan diartikan sebagai mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan hari depannya. 14 Dalam kajian pemberdayaan, pemberdayaan komunitas seringkali menggunakan istilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.15 13

Ibid, h.59-60

14

Drs.H.Roesmidi M.M dan Dra.Riza Lisyanti, opcit, h.4

15

Gunawan Sumodiningrat, “Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial” (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999) h.133

Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk memberikan kekuatan terhadap kelompok lemah dalam masyarakat melalui proses penyadaran agar mampu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sendiri, sehingga mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentukhari depannya. Dalam hal ini pemberdayaan adalah memempukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka demikian maka pendekatan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan: pertama, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ketiga, pemberdayaan yang juga berarti melindungi.16 Selain ketiga pendekatan tersebut, Edi menambahkan dua pendekatan lagi yaitu melalui penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya, dan pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.17 G. Proses Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pendekatan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf hidup ke tingkat yang lebih baik sangat sulit dalam implementasinya, proses yang panjang harus dilewati setahap demi setahap. Hogan (2000 : 20) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai

16

Ibid, h.133-134

17

Edi Suharto, Ph.D, opcit, h.67-68

suatu siklus yang terdiri dari lima tahap utama yaitu: a) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (recall depowering / empowering experiences). b) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan (discuss reason for depowerment / empowerment). c) Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek (identify one problem or project). d) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (identify useful power bases). e) Mengembangkan

rencana-rencana

aksi

dan

mengimplementasikannya

(develope and implement action plans). H. Strategi dan tahapan pemberdayaan. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan menurut Edi Suharto dapat dilakukan melalui tiga pengaturan pemberdayaan (empowerment setting) yaitu: a) Aras mikro, pemberdayaan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, krisis intervention tujuan utamanya adalah membimbing

atau

melatih

klien

dalam

menjalankan

tugas-tugas

kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach). b) Aras

mezzo,

pemberdayaan

dilakukan

terhadap

sekelompok

klien,

pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan. Dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang

dihadapinya. c) Aras makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large system strategy) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang miliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan untuk memilih/menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Tahapan intervensi dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam ilmu kesejahteraan sosial dikenal dua bentuk intervensi. menurut Rothman, Tropman dan Erlich intervensi tersebut yaitu: a. Intervensi mikro, merupakan intervensi yang digunakan dalam lingkup kecil dan memusatkan pada dua metode yaitu bimbingan sosial perseorangan (social case work) dan bimbingan sosial kelompok (social group working) b. Intervensi makro, mencakup berbagai metode professional yang digunakan untuk merubah sistem sasaran yang lebih besar dari individu, kelompok, komunitas di tingkat lokal, regional, maupun nasional secara utuh. praktek makro berhubungan dengan aspek pelayanan masyarakat yang pada dasarnya bukan hal yang bersifat klinis, tetapi lebih memfokuskan pada pendekatan sosial yang lebih luas dalam rangka meningkatkan kehidupan yang lebih baik di masyarakat.18 Intervensi makro mencakup pengembangan masyarakat lokal (locality

18

Edi Suharto, Ph.D, opcit, h.122

development), perencanaan sosial (social planning), kebijakan sosial (social policy) dan administrasi dan manajemen (administration and management) menurut the gulbenkian foundation (1970: 3-34) intervensi makro dapat diidentifikasikan pada tiga tingkatan yang menggambarkan cakupan komunitas yang berbeda dimana intervensi makro dapat diterapkan melalui a) Grass root ataupun neighbourhood work (agen perubahan melakukan intervensi terhadap individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut misalnya kelurahan atau RT. b) Local agency dan interlocal agency work (agen perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi di tingkat lo kal, provinsi, atau di tingkat yang lebih luas bersama jajaran pemerintahan yang terkait, serta organisasi non pemerintah yang berminat terhadap hal tersebut. c) Regional dan national community planning work (misalnya saja agen perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan pembangunan ekonomi ataupun isu mengenai perencanaan lingkungan dengan cakupan lebih luas dari bahasan tingkat lokal.

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 1. PNPM Mandiri PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM

Mandiri dilaksanakan melalui

harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan

inovasi

masyarakat

dalam

upaya

penanggulangan

kemiskinan

yang

berkelanjutan. 1 Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik

secara individu

maupun berkelompok, dalam

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat juga memerlukan keterlibatan dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberi kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Program

penanggulangan

kemiskinan

yang

berbasis

pemberdayaan

masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut; PNPM inti terdiri dari program/

1

Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, P2DTK. PNPM penguatan terdiri

dari program-program

pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaanya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini ditingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri. Beberapa rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian

kegiatan untuk membangun

kesadaran

kritis

dan

kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku

lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan selektif. Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen. 2 Dalam proses perkembangan ini pemerintah berkesempatan menyalurkan dana anggaran pembangunannya juga bagi perbaikan kampung dengan cara memperbaiki prasarana. Faktor pengembangan lingkungan hidup harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun bangunan rumah. 3 Apalagi masyarakat yang kurang mampu harus lebih didekati karena program yang direncanakan pemerintah membangun rumah bagi yang kurang mampu berdasarkan kriteria yang sudah disepakati oleh pemerintah. 2. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, bahkan pada proses pemilihan anggota LKM atau BKM yang dilaksanakan melalui proses pemilihan yang transparan dan adil, dengan partisipasi signifikan dari 2

Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyaraka (PNPM Mandiri (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal. 17 3

Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 89

anggota masyarakat. 4 Hal ini meliputi penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya. Penyediaan sumber daya

keuangan

melalui

dana

bergulir dan kredit mikro untuk

mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik. Kiat utama dan terpenting masyarakat merasa kita (seorang adalah bagaimana membuat pengorganisir) datang kepada masyarakat dalam cara yang benar-benar wajar dan alamiah, bukan sesuatu yang sudah direkayasa sebelumnya dalam caracara yang sangat kaku, atau bahkan terkesan mengada-ada.5 Ini merupakan awal bagi tim fasilitator bagaimana dapat bersatu dengan masyarakat. Karena kegiatan yang dijalankan adalah program pemerintah cenderung bersifat resmi dalam melaksanakan tindakan, terlalu serius. karena ingin tampak mengesankan, tidak dapat disepelekan. Bahkan sekedar ingin dianggap lebih atau berbeda dengan masyarakat umumnya. Peran masyarakat mengenai informasi yang terbatas dapat mengakibatkan 4

Departemen Pekerjaan Umum, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008 Bersama Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman yang Berkelanjutan (Jakarta: Dierktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal 47 5 Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, Mengorganisir Rakyat Refleksi Pengalaman Pengorganisasian di Asia Tenggara (Jogjakarta:Insist Press, 2003), hal. 23

dampak yang kurang baik. Masyarakat yang kurang informasi apabila mengajukan proposal ada informasi yang tidak tahu maka terjadi pengajuan ulang sehingga kekurangannya akan tahu. Para pembuat kebijakan peran membuat masing-masing bertanggung jawab terhadap tindakan yang salah. Apabila terjadi yang tidak transparan maka harus ada pertemuan yang sekiranya dapat memberikan solusi bagi masyarakat dan BKM. 3. Tridaya PNPM Mandiri Persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat sesungguhnya berakar dari masalah internal kaum miskin itu sendiri. Carut-marutnya aspek struktural yang ada di tengah-tengah masyarakat semakin menenggelamkan mereka ke kubang kemiskinan. Dengan demikian, diperlukan intervensi dari pemerintah guna mengentaskan masalah kemiskinan di masyarakat. Inti kegiatan PNPM Mandiri di masyarakat kelurahan/desa adalah proses mengembangkan kemandirian dan keberlanjutan. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan pelembagaan nilai-nilai universal kemasyarakatan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 6 PNPM merupakan salah satu strategi yang kini sedang dijalankan pemerintah terkait pemberantasan kemiskinan. Yang menjadi ciri khas dari PNPM ini, bagaimana persoalan kemiskinan yang berada di tingkat struktural masyarakat

6

Ibid, hal. 19

diselesaikan secara kolektif oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, setiap orang baik yang miskin maupun tidak, harus mempunyai tanggung

jawab

bersama

menanggulangi masalah kemiskinan. Adapun pembelajaran BKM mandiri

yang

sebelumnya di cetuskan

P2KP untuk channeling program tridaya melalui BKM-BKM P2KP tahap 1 yang dengan bantuan teknis dari P2KP melalui kegiatan extention P2KP 1 yang berhasil mencapai tingkat mandiri akan didorong dan diberi peluang untuk diikutsertakan dalam channeling program aspek tridaya, antara lain: program link ke lembaga keuangan formal untuk kegiatan kredit mikro, melalui kerjasama dengan BRI dan lembaga keuangan lainnya, serta program pro-poor governance kinerjanya hingga mencapai tingkat mandiri. Forum BKM merupakan salah satu institusi strategis untuk sarana pengembangan kapasitas dan jaringan (networking) BKM, sehingga perlu ditingkatkan peran dan kapasitasnya dengan diberi bantuan teknis selama pelaksanaan extention P2KP-1 sesuai kebutuhannya. Mendorong BKM-BKM mandiri dan forum BKM secara bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten serta kelompok peduli setempat untuk mampu membangun dan memperkuat komite penanggulangan kemiskinan di wilayahnya serta mampu merumuskan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di kota/ kabupaten setempat, sehingga dapat mengakses peluang sebagai lokasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP. 7

7

Tim Persiapan Extention P2KP-1, Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Masyarakat mandiri Bersama Membangun Kemandirian (Jakarta: PMU Proyek, 2005) hal III-8

Tidak hanya itu, siklus PNPM Mandiri juga menjadi media yang output-nya merupakan konsep tridaya (sosial, ekonomi dan sarana-prasarana masyarakat) dari program itu. Dengan tridaya PNPM pemerintah berharap dapat membangun aksesakses kemasyarakatan yang dapat dijangkau oleh siapapun. Misalnya, bidang sosial; mengadakan pertemuan tiap bulan pelaksananya konsultan manajemen pusat (KMP) dan konsultan manajemen wilayah (KMW), tim fasilitator hasilnya meningkatkan kesadaran dan fungsi kontrol sosial pada program penanggulangan kemiskinan. Mengadakan pelatihan dan lokakarya yang melaksanakan tim fasilitator, pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah Variatif itupun hasil dari pertemuan dengan fasilitator dan BKM, sehingga

pelatihan dapat

memberikan kontribusi sharing pendapat antara masyarakat dengan pelaku. Ekonomi; adanya dana pinjaman bergulir berkelanjutan, artinya masyarakat meminjam dana untuk usaha yang dilakukannya dengan pengembalian yang ringan tiap minggu. Pelaksananya BKM, supaya nantinya terbentuk keuangan yang solid. Kalau ada pelanggaran mengenai pembayaran, maka dikenakan denda sesuai yang ditentukan oleh BKM sebelumnya. Dalam

bidang

Prasarana/sarana

lingkungan

pemukiman;

sebelum

melaksanakan pembangunan ada beberapa hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu mengadakan pertemuan antara masyarakat, BKM dan fasilitator. Pertemuan tersebut untuk menentukan wilayah RT mana yang benar-benar membutuhkan prasarana/sarana lingkungan. Usulan yang disampaikan dari masyarakat ditampung semua sehingga muncul perdebatan karena ingin wilayahnya dibangun infrastruktur.

Setelah semua terkumpul maka fasilitator, BKM dan masyarakat, mendata, menentukan skala prioritas dan membentuk panitia. Hal ini ditempuh untuk melibatkan peran masyarakat agar pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang difungsikan untuk memperbaiki buruknya lingkungan di suatu wilayah dapat terwujud. Program yang sudah dilaksanakan ini merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. B. Profil BKM Kalisuren 1. Sejarah8 Latar belakang pembentukkkan BKM adalah bersumber pada penetapan kebijakan P2KP oleh pemerintah tahun 2000. Proyek in imenempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanan, pelaksanaan sampai pengawasan dengan intensitas keterlibatan sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Cara yang ditempuh yaitu menyediakan bantuan keuangan serta bantuan teknis yang membangun rasa saling mempercayai antar berbagai pihak yang terkait. Berdirinya BKM pada hari sabtu 13 september 2003 bertempat di Balai Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang Kota Bogor, dilaksanakan rembug warga Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kota Bogor dalam rangka membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kalisuren. Warga dalam rembug tersebut, selain telah memutuskan untuk membentuk BKM juga memilih pengurus/anggota BKM masa bakti 3 tahun mulai 2003-2006, 2007-2009

8

Data sekunder dari BPS Kab.Bogor, Kecamatan Tajur Halang dalam Angka 2008, hal. 108

dan seterusnya sejak pelaksanaan rembug tersebut serta telah menyepakati Anggaran Dasar BKM. Menyadari

sepenuhnya

bahwa

untuk

melaksanakan

program

penanggulangan kemiskinan yang lestari dan berkesinambungan diperlukan sebuah badan keswadayaan yang secara terus menerus mampu menjadi wadah membangun kebersamaan. Yang membentuk adalah fasilitator kelurahan (faskel) Bp.Sukma dari Bogor. Keberadaan BKM serta seluruh asetnya yang dimulai melalui proses rembug warga dengan melibatkan komponen masyarakat di Kelurahan Kalisuren ini adalah merupakan milik masyarakat secara keseluruhan. BKM telah di notariskan di Bogor pada 12 Desember 2007 sesuai nomor: 113/P-NR/2007 oleh Nurmudayani SH pada masa periode lurah Bapak Dadang. Untuk pertama kali para penghadap notaris yang merupakan pengurus/anggota BKM sebagaimana nama pengurus yang tercantum di Anggaran Dasar BKM. Semata-mata diberi mandat oleh masyarakat untuk melakukan administrasi berpautan dengan pencatatan kenotariatan yang diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi BKM sebagaimana telah digariskan dalam isi Anggaran Dasar BKM Kelurahan Kalisuren. Sebelumnya telah sering diadakan sosialisasi oleh fasilisator kelurahan Kalisuren ke berbagai Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) beserta mekanisme terapannya. Juga selalu memberikan pengarahan dan wawasannya agar pelaksanaan program pemerintah di wilayah Kecamatan Tajurhalang dapat sukses dan efektif. Mengenai nama BKM di kelurahan Kalisuren, pengurus sepakat memakai

nama BKM Kalisuren, didalam anggota BKM terdiri dari rembug masyarakat adalah rembug, pertemuan atau musyawarah yang diikuti oleh para utusan masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat sendiri. BKM adalah lembaga otonom dan independen yang dibentuk oleh utusan masyarakat di kelurahan Kalisuren dengan tujuan utama untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat khususnya masalah kemiskinan, serta menumbuhkan kembali ikatan dan solidaritas sosial antar masyarakat agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama. KSM adalah suatu kelompok masyarakat yang beranggotakan sekurangkurangnya tiga orang yang dibentuk berdasarkan kesukarelaan

dan

memiliki

ikatan sosial, memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan sosial yang sama, tujuan pembelajaran yang sama dan domisili yang sama. UPK adalah salah satu gugus tugas dalam BKM yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan melaksanakan sistem pembukuan termasuk didalamnya membuat perencanaan keuangan serta secara periodik melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan pertangungjawaban keuangan kepada BKM 9. 2. Maksud dan Tujuan BKM Kalisuren Sebagai lembaga yang dipimpin secara kolektif-kolegial dari suatu organisasi masyarakat warga yang berbentuk BKM berfungsi utama sebagai dewan pengambilan keputusan, yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan secara partisipastif, demokratis dan transparan. Sebagai sumber energi dan inspirasi 9

Anggaran Dasar BKM kelurahan Kalisuren tahun 2007

untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atu kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama utamanya dikaitkan dengan kemiskinan dengan tetap menghargai hak pihak lain. Untuk berbuat yang sama dan

tetap

mempertahankan

kemerdekaannya (otonomi) terhadap berbagai

dominasi pengaruh dari manapun dan siapapun. Sebagai organisasi masyarakat warga, BKM diharapkan benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, agar mereka benar-benar terlibat aktif dan intensif dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan orang miskin. Sebagai organisasi masyarakat warga, BKM merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi warga masyarakat kelurahan, khususnya dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari BKM ialah dalam jangka panjang, merupakan wadah untuk membangun modal sosial (social capital) dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama, serta pada gilirannya akan memperkuat keswadayaan masyarakat warga. Dalam jangka menengah BKM ini merumuskan, menetapkan dan melaksanakan perencanaan jangka menengah. Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis), yang berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan dengan mel;ibatkan seluruh komponen

masyarakat dan organisasi yang ada di kelurahan. 10 Dalam jangka pendek, lembaga BKM ini membuat perencanaan operasional dan pelaksanaan tahunan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat atau penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari PJM-Pronangkis yang telah ditetapkan. 3. Kelembagaan dan Keanggotaan BKM Kalisuren BKM mempunyai alat kelembagaan sebagai berikut: rembug masyarakat, anggota badan keswadayaan, UPK dan KSM. BKM ini dikelola secara kolektif kolegial (Presidium) Dengan menunjuk dan/atau memilih dalam rapat anggota BKM ,salah seorang koordinator. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masa pengabdian selama 3 tahun terhitung sejak pelaksanaan rembug warga pembentukan BKM dan dapat di angkat kembali pada satu kali periode berikutnya. Untuk seterusnya, anggota Badan Keswadayaan Masyarakat dapat di pilih untuk masa pengabdian selama tiga tahun dan sesudahnya dapaat dipilih kembali sebanyak-banyaknya dua kali terhitung sejak tanggal rembug warga pembentukan BKM, dengan mempertimbangkan regenerasi anggota BKM secara bertahap dan berkesinambungan . Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban BKM dapat dibentuk satuan unit gugus tugas yang terdiri dari UPK, BKM membentuk UPK yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM, bertanggungjawab kepada BKM yang dipilih dan

10

Ibid

ditetapkan dalam rapat anggota BKM secara demokratis yang di agendakan untuk maksud itu maka UPK, BKM dapat membentuk UP sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan BKM dipilih dari utusan masyarakat yang hadir dalam rembug warga di tingkat kelurahan. Seseorang dapat menjadi anggota BKM bila memenuhi syarat antara lain bertaqwa, jujur, amanah, adil, bertanggungjawab, peduli terhadap masyarakat, tidak cacat moral/hukum, dan bukan pengurus partai politik. Utusan masyarakat

yang terpilih

hendaknya

mampu

mengakomodir

keterwakilan

perempuan, dan keterwakilan masyarakat miskin. Utusan masyarakat yang hadir dalam Rembug Warga tidak diperkenankan melakukan kampanye lisan, tertulis atau dengan cara apapun. Keanggotaan atau kepengurusan BKM berakhir karena: meninggal dunia, pindah tempat/alamat keluar dari kelurahan Kalisuren, diberhentikan dari jabatannya oleh masyarakat dalam Forum Rembug Warga, mengundurkan diri dari keanggotaan atau kepengurusan Badan Keswadayaan Masyarakat Kalisuren. 4. Program Kerja Bersama masyarakat secara partisipasif merumuskan Perencanaan Jangka Menengah (3 tahun) program penanggulangan kemiskinan (PJM-Pronangkis) di kelurahan Kalisuren. Anggota BKM ini membuat rencana program tahunan yang didasarkan pada PJM-Pronankis yang telah ditetapkan. Mampu bertindak sebagai forum pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. Mengawasi proses pemanfaatan dana

BLM yang sehari-harinya dikelola oleh UPK. Memberikan keputusan akhir dari seleksi berbagai usulan yang dilakukan oleh UPK dan UP lainnya yang berawal dari usulan KSM atau dari kelompok masyarakat lainnya. Membangun transparansi melalui berbagai media diantaranya papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan keuangan bulanan, laporan triwulanan, melakukan rapat secara terbuka dan melakukan audit keuangan BKM oleh auditor independen. Merumuskan, menyusun dan menetapkan aturan main (termasuk sanksi) dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat. Bergerak pada hal-hal yang bersifat pengambilan kebijakan (strategis) dan tidak boleh melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional. 5. Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan KSM UPK adalah salah satu gugus tugas kelembagaan BKM yang dibentuk untuk penyaluran dan pencairan dana serta mengelola dana bergulir yang telah ditetapkan BKM. UPK tidak diperkenankan mengambil keputusan strategis, melainkan hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan BKM. UPK diangkat dan diberhentikan oleh badan masyarakat (BKM). UPK yang bertugas untuk mengelola keuangan dan antara lain mencatat penyaluran dan penyairan dana serta mengelola dana bergulir. 11 UPK dipimpin oleh seorang Manager dan di bantu kasir serta juru tagih. UPK merupakan tenaga profesional yang berhak mendapat gaji sesuai dengan

11

Ibid

kemampuan BKM, yang besarnya berdasarkan kesepakatan anggota BKM. Semua kegiatan yang dilakukan UPK di pertanggung jawabkan kepada BKM. KSM merupakan suatu kelompok masyarakat yang beranggotakan sekurangkurangnya tiga orang yang dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan memiliki ikatan sosial, memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan sosial yang sama, tujuan pembelajaran yang sama dan domisili yang sama. KSM dibentuk dengan syarat – syarat; Seluruh anggotanya berasal dari kelurahan Kalisuren, sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggotanya berasal dari keluarga miskin. Memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam ART maupun ketetapan BKM lainnya. Tujuan pembentukan KSM adalah: mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Memudahkan tumbuhya ikatan-ikatan dan solidaritas sosial serta semangat kebersamaan antara masyarakat. Mendorong proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif dan efesien. Mendukung terjadinya proses saling asah, saling asuh diantara anggota masyarakat. Menjadi wadah konsolidasi kekuatan bersama antara masyarakat dari kelompok lemah dengan kelompok lainnya. Mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antara anggota, menggerakkan keswadayaan modal, meningkatkan dan menertibkan angsuran pinjaman dan menguatkan serta mengembangkan usaha anggota. Membangun sarana prasarana dasar yang benar-benar dibutuhkan masyarakat utamanya masyarakat miskin. 6. Keuangan dan Pembukuan BKM

Sumber Keuangan (modal) BKM ini diperoleh dari sumber pendanaan yang berasal dari dana BLM dari P2KP, PNPM Mandiri, PAKET yang digunakan untuk KSM usaha ekonomi produktif (modal bergulir), pembangunan sarana prasarana dasar dan pengembangan sosial. Jasa yang dikutip dari dana bergulir yang dikelola oleh KSM serta Dana dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana BKM merupakan jasa pinjaman yang digulirkan pada KSM untuk usaha produktif sebesar 1,5% tetap perbulan. Penggunaan jasa pinjaman dibagi dengan ketentuan sebagai berikut: penambahan modal BKM sebesar 50% dari jasa pinjaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan sebesar 6,67% dari jasa pinjaman, biaya operasional pengurus BKM sebesar 33,33% dari jasa pinjaman, kegiatan sosial masyarakat Kelurahan Kalisuren sebesar 10% dari jasa pinjaman. Laporan Keuangan BKM tahun buku BKM adalah tahun almanak, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. BKM dibantu oleh kesekretariatan dan UPK diwajibkan untuk membuat pembukuan yang rapih dan tertib mengenai kegiatan BKM yang dilaporkan setiap triwulan, tengah tahunan dan tahunan yang disesuaikan dengan variable penilaian kinerja BKM. Dalam pengelolaan keuangan BKM menggunakan prinsip tranparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan BKM sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diumumkan di papan pengumuman yang mudah dibaca dan diketatahui oleh warga masyarakat. Laporan keungan tahunan BKM harus di audit oleh audit independen dan hasil audit di sampaikan secara dalam rembug warga. Struktur BKM periode 2007-2009

koordinator oleh Muhlisin, bendahara oleh Hj. Safiudin, anggota UPK oleh Lilik. C. Deskripsi Wilayah Penelitian 1. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Kalisuren Kelurahan Kalisuren merupakan salah satu kelurahan yang berada di Wilayah Kota Bogor. Kelurahan Kalisuren terletak di Tajur Halang, tepatnya di bagian tengah sisi utara dan terbagi atas 16 RW dan 55 RT. Kelurahan Kalisuren mempunyai batas-batas administratif sebagai berikut:12 Sebelah Utara

: Desa Citayam

Sebelah Selatan

: Desa Tonjong

Sebelah Barat

: Desa Jampang

Sebelah Timur

: Desa Sasak panjang

Kelurahan Kalisuren memiliki luas daerah 507.560 Ha serta tinggi wilayahnya yakni 124 meter diatas permukaan laut. Dilihat dari letak Geografisnya, kelurahan Kalisuren terbilang cukup dekat dengan pusat-pusat pemerintahan. Untuk lebih jelasnya jarak kelurahan Kalisuren ke pusat pemerintahan adalah sebagai berikut: Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,5 km Jarak dari Kota Administrasi : 20 km Jarak dari Kabupaten Dati II : 13 km Jarak dari Ibukota: 35 km

12

2010.

Data primer hasil wawancara dengan Bpk Hudri, Sekretaris Kelurahan Kalisuren, 29 juli

A. Kondisi Demografis Kelurahan Kalisuren 1) Jumlah Penduduk Berdasarkan data monografi. Jumlah penduduk kelurahan Kalisuren adalah 7026 jiwa, yang terdiri dari 3488 laki-laki dan 3538 perempuan yang terbagi dalam 2220 KK.13 Jumlah penduduk kelurahan Kalisuren secara rinci terlihat pada tabel ini : Tabel I.1 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Jenis Frekuensi Laki-laki

3488

Perempuan

3538

Jumlah

7026

Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009 2) Jumlah Penduduk Menurut Agama Sedangkan mengenai jumlah penduduk menurut agama, melalui tabel ini : Tabel I.2 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama Agama

Frekuensi

Islam

6766

Protestan

193

Katholik

28

Hindu

23

Budha

16

Jumlah

7026

Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009 13

Data monografi Kelurahan Kalisuren

B. Sarana dan Prasarana 1) Sarana dan Prasarana Agama Sarana peribadatan yang ada di kelurahan Kalisuren adalah sebagai berikut : Tabel I.3 Tabel Sarana Peribadatan di Kelurahan Kalisuren Tempat Masjid Musholla Gereja Pura Vihara Jumlah

o

Frekuensi 3 26 29

Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009 2) Sarana dan Prasarana Kesehatan Tabel I.4 Tabel Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kalisuren Jenis

Frekuensi

Puskesmas

1

Puskesmas Pembantu

-

Jumlah

1

Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009 3) Sarana Pendidikan Tabel I.5 Tabel No Pendidikan 1 Kelurahan 2 3

Sekolah SD/MI SLTP/MTs SMU/MAN Jumlah

Frekuensi 5 2 7

Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009

Sarana di Kalisuren

4) Kondisi Ekonomi Sosial Budaya a. Keluarga Sejahtera Tabel I.6 Keluarga Sejahtera Kelurahan Kalisuren Jenis Keluarga Sejahtera Pra Sejahtera Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera III Sejahtera III+ Jumlah KK

Frekuensi KK 79 380 91 1681 52 2220

Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009 b. Masalah Sosial Tabel I.7 Masalah Sosial Kelurahan Kalisuren Masalah Sosial Frekuensi Anak Terlantar 4 Mantan Napi 18 Wanita Tuna Susila 2 Korban Narkotika 2 Anak Nakal 8 Korban Bencana Alam 300 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 48 Keluarga Fakir Miskin 317 Lanjut Usia Terlantar 8 Anak Jalanan 10 Keluarga berumah tak layak huni 16 Lainnya (tidak ada masalah sosial) 6293 Jumlah 7026 Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009 c. Anggaran Belanja Tabel I.8 Anggaran Belanja Kelurahan

Nominal (Rp)

Rencana Anggaran

58.000.000,00

Realisasi Anggararan3 d. Sumber Penerimaan

58.000.000,00

Tabel I.9 Sumber Penerimaan Sumber Penerimaan/tahun

Nominal (Rp)

Swadaya

1.000.000,00

Bantuan4

60.000.000,00

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan14 Kepala Kelurahan

BPD

Dadang H.Komad

Drs.Nurhalim (ketua)

BKM

Kepala-kepala

Sekretaris Kelurahan

Muhlisin (koord)

Urusan

Hudri.S,pd

Keterangan : Garis Instruksi Garis Koordinasi Kepala Urusan ada 6 orang menangani 6 bidang

14

Ruang Kantor Sekretaris Kelurahan

BAB IV ANALISIS MASALAH

A. Partisipasi Masyarakat Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Kalisuren Partisipasi masyarakat Kelurahan Kalisuren dalam PNPM Mandiri dapat dikategorikan aktif. Hal ini terlihat pada beberapa keberhasilan BKM Kalisuren. Disamping itu juga BKM Kalisuren merupakan BKM yang pertama kali merealisasikan pencairan bantuan dana kredit ke KSM di kecamatan Tajur Halang, sehingga proses pencairannya harus dihadiri langsung oleh pihak penanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam hal ini kepala BAPPEDA. Keberhasilan tersebut tidak akan pernah diraih oleh BKM Kalisuren apabila kerja keras pengurus tidak didukung oleh adanya peran dari masyarakat, Peran yang dimaksud adalah berupa peranan aktif masyarakat dalam mewujudkan atau membentuk kelembagaan BKM sebagai syarat utama penetapan lokasi menjadi Kelurahan target penerima bantuan PNPM Mandiri peran masyarakat cukup baik dibandingkan dengan kelurahan lain di kecamatan Tajur Halang yang banyak tutup BKM nya, meskipun tidak semua datang tetapi ada keikutsertaan dari beberapa orang yang hadir untuk mewakili dari masyarakat yang tidak datang. 1 Dari 36 KK di RT 01 RW 03 yang hadir dalam pertemuan sebanyak 16

1

Hasil Wawancara dengan Bapak Djalil, 9 Juni 2009

orang termasuk koordinator BKM Kalisuren. Peran masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Kalisuren yang tergolong pada keluarga kurang mampu sangat antusias merespon program BKM, terutama dalam mengajukan usulan kredit sebagai KSM. Peran masyarakat tersebut bukan sesuatu yang dianggap sudah wajar adanya, sebab seseorang untuk mengajukan suatu usulan kredit (dalam PNPM Mandiri) diisyaratkan untuk terlebih dahulu membentuk KSM serta membuat dan mengisi Formulir Usulan Kredit yang menuntut satu kecermatan dan keakuratan, utamanya menyangkut rincian kebutuhan, modal swadaya awal, perkiraan pemasaran, dan lain sebagainya. Mengingat tingkat pengetahuan dari warga masyarakat yang tergolong kurang mampu relatif masih rendah, maka keharusan membuat usulan berupa proposal membuat masyarakat harus berupaya lebih keras lagi seperti misalnya berkonsultasi dengan pengurus BKM ataupun Fasilitator Kelurahan (FASKEL). Meskipun menurut beberapa kalangan masyarakat, adanya keharusan menyusun proposal bantuan kredit adalah sesuatu yang biasa, namun bagi masyarakat kalangan bawah yang tergolong miskin hal itu menjadi luar biasa dan sangat memberatkan. Masyarakat mem buat usulan usahanya berupa proposal tetapi masyarakat harus mengisi form-form dari BKM kemudian yang diajukan oleh KSM calon penerima bantuan masih belum baku dan sering berubah-ubah. 2 Dari keadaan yang demikian itu maka banyak KSM yang ‘frustasi’ dan tidak

2

Hasil Wawancara dengan Bapak lr. Sundari Koordinator BKM, 15 Mei 2009

mau lagi memperbaiki proposalnya, sehingga pada akhirnya mereka tidak jadi mengajukan usulan bantuan kredit dari PNPM Mandiri. Kadar peran masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri bisa dibilang cukup tinggi, walaupun hanya pada tahapan untuk mengikuti pelaksanaan program saja sedang pada tahapan perencanaan dan pengamanan terhadap keberlangsungan program masih belum nampak. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat untuk mengikuti program PNPM Mandiri di Kelurahan Kalisuren, walaupun kemampuan BKM untuk memenuhi keinginan para KSM relatif terbatas. Ini terlihat dalam proposal yang sudah masuk di BKM, namun sampai penelitian dilaksanakan juga masih ada yang belum direalisasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat hambatan yang dirasakan oleh masyarakat, namun toh pada akhirnya mereka bersedia berpartisipasi untuk mengikuti program yang disediakan. Dengan demikian masyarakat akan aktif berperan dalam suatu program pembangunan, apabila mereka dapat merasakan sendiri dan terbukti bisa menguntungkan dirinya. Secara garis besar peran masyarakat terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam PNPM Mandiri di kelurahan Kalisuren antara lain adalah dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdiri dari keluarga miskin guna bersama mengikatkan diri untuk menerima, mengelola dan bertanggungjawab terhadap bantuan yang telah diterimanya. Kelompok Swadaya Masyarakat ini juga berupaya memaksimalkan bantuan kredit modal kerja bergulir untuk kegiatan usaha ekonomi produktif guna memperbaiki kondisi ekonominya. Kelompok Swadaya Masyarakat

Kalisuren (KSM) secara aktif mengikuti pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk menunjang tiap-tiap individu dengan mengikuti pelatihan pembuatan tempe, pelatihan tata rias, dalam rangka penciptaan lapangan baru atau menyempurnakan usaha lama, dan masyarakat juga turut andil dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kelurahan Kalisuren dan pembangunan sarana sanitasi. B. Proses

Partisipasi

Masyarakat

(BKM)

Masyarakat dalam

Terhadap

Program

Badan

Nasional

Keswadayaan Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) mandiri di Kelurahan Kalisuren Mengingat pentingnya peran kelompok masyarakat, utamanya yang menjadi kelompok sasaran (target group), dalam mencapai tujuan program pembangunan, maka sangat diperlukan upaya konkret dari masyarakat serta penyelenggara pembangunan untuk memaksimalkan PNPM Mandiri. Dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Kalisuren telah melakukan beberapa proses serta upaya yang konkret seperti berikut. a) Menggalakkan Pertemuan dan Diskusi PNPM Mandiri Upaya menggugah peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Kalisuren melalui pertemuan dan diskusi, diawali pada tahapan mempersiapkan pembentukan BKM. Karena eksistensi BKM merupakan syarat utama dan pertama diluncurkannya proyek PNPM Mandiri di suatu Kelurahan atau Desa. Oleh karena itu pihak-pihak terkait yang terdiri dari pihak Pemerintah Daerah yang dalam hal ini BAPPEDA menugaskan aparatnya yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), bersama pihak

Konsultan Managemen Wilayah (KMW) menugaskan Fasilitator Kelurahan (FASKEL) untuk mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat kelurahan. Teknis pertemuan PNPM Mandiri dilaksanakan disetiap Rukun Tetangga dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di satuan wilayah tersebut. Pihak kelurahan mengundang semua RW dan RT masing-masing, RT membawa 8 orang diantaranya, tokoh masyarakat dan tokoh agama hadir dalam sosialisasi yang dikomando langsung oleh Lurah Kalisuren. Bahkan yang menghadiri acara itu ada fasilitator dan aparat dari kecamatan. Dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, masyarakat Kelurahan Kalisuren berhasil membentuk kepengurusan BKM, dalam suatu musyawarah warga Kelurahan Kalisuren dengan acara tunggal rapat pembentukan dan pemilihan pengurus BKM pada tanggal 12 Desember 2003, dalam sosialisasi dihadiri 200 orang. 3 Tabel I. 10 Lingkup

Yang Diundang

Yang Hadir

RW RT Masyarakat 8 org x 45

6 45 360

200

411 200 Ada 49% yang hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah lurah memaparkan mengenai program nasional juga dijelaskan oleh fasilitator kelurahan. Sosialisasi PNPM mandiri tidak hanya langsung kepada masyarakat tetapi juga melalui media telekomunikasi dan media surat kabar. Apalagi ketika awal kali muncul PNPM 3

Hasil Wawancara dengan Hj.Ulfa (Bendahara BKM), 29 Juli 2010

mandiri hampir semua stasiun televisi menyiarkan dan memperkenalkan apa itu PNPM mandiri. Acara sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan seluk beluk program PNPM Mandiri yang pada intinya berbeda dengan program Jaring Pengaman Sosial yang telah ada sebelumnya. Dari dua sampai tiga kali sosialisasi di masing-masing RT, akhirnya terbentuklah KSM di setiap RW. Yang terbentuk 74 KSM tersebut merupakan salah satu komponen pembentuk BKM disamping aparat RT/RW dan tokoh masyarakat dalam suatu Kelurahan. Pertemuan yang telah dilakukan oleh tim persiapan PNPM Mandiri di Kelurahan Kalisuren ini sangat efektif menggalang peran masyarakat setempat, hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan BKM Kelurahan Kalisuren terbentuk tidak terlalu memakan banyak waktu, yakni hanya sekitar dua bulan saja. 4 Selanjutnya untuk tahap pemantapan PNPM Mandiri, BKM Kelurahan Kalisuren tetap melaksanakan pertemuan diskusi. Salah satunya adalah pengurus BKM mendatangi acara pertemuan warga di masing-masing RT dan meminta waktu untuk memberikan informasi ke-PNPM Mandiri-an serta perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri khususnya yang telah dinikmati oleh masing-masing warga RT setempat. Dalam acara pertemuan berupa penyampaian informasi tersebut terjadi dialog atau tanya jawab yang sangat responsif antara pengurus BKM dengan warga masyarakat RT yang dikunjungi. Dari acara itulah banyak 4

Hasil Wawancara dengan Muhlisin selaku Koordinator BKM Kalisuren, 29 Juli 2010

diperoleh saran dan masukan dari warga dan aparatur RT/RW untuk ikut mensukseskan dan bahkan mengupayakan mengamankan aset BKM yang berupa dana bergulir untuk seluruh komponen masyarakat Kelurahan Kalisuren. Upaya diskusi tentang PNPM Mandiri juga dilaksanakan oleh pengurus BKM dengan memberikan informasi, harapan, serta aturan main PNPM Mandiri kepada seluruh anggota KSM yang menerima bantuan dana kredit yang disajikan pada setiap pencairan dan penanda tangan kontrak kredit ekonomi produktif. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor BKM agar setiap anggota KSM yang menerima bantuan kredit, dapat melihat sendiri bagaimana agenda program BKM Kalisuren, jumlah KSM dan jumlah warga yang sudah menikmati bantuan PNPM Mandiri, jumlah dana yang sudah dicairkan kepada seluruh KSM, termasuk jumlah dana hibah yang telah disalurkan BKM kepada anggota masyarakat yang membutuhkan, baik berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan maupun bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu. b) Identifikasi Masalah Perencanaan pada hakikatnya adalah suatu bentuk rancangan pemecahan masalah. Oleh sebab itu langkah awal dalam perencanaan adalah mengidentifikasi masalah-masalah. Hasil pengajuan masalah dari masyarakat yang disampaikan kemudian diidentifikasi masalahnya sampai ke akarnya. Proses yang begitu tegang karena dari masing-masing masyarakat ingin di lingkungannya segera dibangun infrastruktur. Masalah yang ditentukan masyarakat secara tidak langsung ada yang dari pihak BKM dan fasilitator untuk mengarahkan agar prasarana/sarana

pembangunan dapat terwujud. Proses identifikasi masalah yang dilaksanakan masyarakat di kelurahan Kalisuren muncul banyak masalah tetapi yang diambil hanya tiga masalah yang harus dilaksanakan. Banyak sekali yang diinginkan masyarakat pembangunan pembuangan air, pavingisasi jalan, penerangan jalan, pembangunan balai RW, pembangunan bantaran sungai, pembangunan pos kamling, pembangunan gapura RT, dan lain sebagainya. Dari macam-macam yang diinginkan masyarakat maka akan ditentukan pada skala prioritas yaitu teknik penilaian mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. c) Menentukan Skala Prioritas Penentuan skala prioritas memang ditentukan oleh masyarakat Kalisuren, BKM hanya sebagai media perantara dalam penyelenggaraaan program. Setelah masalah yang disampaikan ditulis dan dijelaskan oleh fasilitator agar masyarakat mengetahui kondisi dari masing-masing RT nya. Adanya skala prioritas untuk menentukan mana yang benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan bersama. Langkah yang mengarah pada skala prioritas ini, dapat dikatakan sebagai suatu persiapan untuk keputusan penting dalam penetapan prioritas. Sekali prioritas ditetapkan, langkah berikutnya dapat dikatakan merupakan gerakan progresif menuju pelaksanaan. Dalam penentuan prioritas, aspek penilaian dan kebijaksanaan banyak diperlukan bersama-sama dengan kecakapan unik untuk mensintesis berbagai rincian yang relevan. Hal ini merupakan bagian dari proses perencanaan yang biasanya dikatakan paling naluriah. Namun, penetapan prioritas mungkin

dapat jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan langkah-langkah dibuat eksplisit

lain bila

dan menjadi tindakan yang ditentukan secara jelas. Diantara

masalah yang muncul dalam skala prioritas ialah pembangunan pembangunan balai RW II, pembangunan sanitasi pembuangan air sepanjang 50meter dan jalan paving di RT 1. Ketiga hal ini yang dilakukan pada PNPM Mandiri 2008 d) Pembentukan Panitia Dalam pembentukan panitia tidak mudah dibuat karena masing-masing memiliki pandangan sendiri-sendiri. Misalnya dalam RT 1 dalam menentukan panitia ternyata yang jadi ketua adalah ketua RT sendiri. Masyarakat menganggap yang mungkin bisa melaksanakan amanahnya adalah ketua RT. Masyarakat tidak ada yang mau dengan jabatan sebagai ketua pelaksana karena sumber daya yang dimiliki juga minim. Kalau hanya sekedar masyarakat sebagai pelaksana mampu untuk mengemban tetapi mengenai pelaporan masyarakat tidak ada yang tahu kalau bukan orang akademis. Begitu rumitnya pelaporan yang diinginkan dari pusat membuat masyarakat bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan dari penyelenggara program. Hal ini merupakan ketentuan

sebelumnya, dimana

proposal tidak hanya permohonan kredit saja tetapi ketua RT dapat mengusulkan infrasruktur atau lingkungnnya yang harus diperbaiki dan pembuatan proposal lingkungan di rembug dengan masyarakat sampai menemukan titik temu apa yang diusulkan dan proposal tersebut melalui skala prioritas penting dari BKM

Kalisuren,5 Setelah terbentuk panitia, maka selanjutnya merencanakan pembuatan proposal sesuai dengan program yang akan direalisasikan. e) Implementasi Program Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri yang dilakukan masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator dan konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaa kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/ jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggungjawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan yang dilakukan sesuai rencana. Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan alat dan tenaga ahli yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. f) Pelaporan Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada

5

Hasil Wawancara dengan Bpk Hadi RT 01, 29 Juli 2010

setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat tim pengendali PNPM Mandiri. Sistem dan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasional masing-masing program. g) Meningkatkan Jalur Komunikasi dan Informasi Para pengurus BKM Kalisuren menyadari bahwa peran warga masyarakat kelompok sasaran terhadap semua program pembangunan, akan sangat tergantung kepada kelancaran komunikasi informasi antara penyelenggara dengan penerima manfaat. Oleh karena itu BKM Kalisuren dalam rangka meningkatkan peran masyarakatnya telah melakukan upaya membuka jalur komunikasi kepada masyarakat. Salah satu jalur tersebut yaitu berupa menyebarkan masing-masing satu eksemplar untuk setiap hasil atau laporan penyelenggaraan program kepada setiap Ketua RT untuk diteruskan kepada aparat dibawahnya yaitu masyarakat. Jalur komunikasi lainnya yakni tersedianya papan pengumuman yang diletakkan di Balai Kelurahan dan memasang 6 buah papan informasi yang khusus berisi informasi kePNPM Mandiri-an dan diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga dari ke enam RW di lingkungan Kelurahan Kalisuren.14 Saluran komunikasi lain yang telah disediakan oleh BKM Kalisuren adalah berupa kotak saran yang diletakkan di samping papan pengumuman balai Kelurahan Kalisuren. Namun menurut informasi dari Ketua BKM Kalisuren, Kotak Saran yang telah lama disediakan untuk dimanfaatkan oleh warga masyarakat ternyata sampai

penelitian ini dilakukan masih belum pernah digunakan oleh warga masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian keefektifan dari jalur/saluran komunikasi berupa kotak saran ini belum terlihat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan dan penyempurnaan kinerja pengurus BKM. Lain halnya dengan jalur komunikasi berupa papan informasi, dimana dengan dimuatnya nama-nama KSM beserta nama para anggota yang menunggak angsuran kredit yang telah diterimanya, ternyata dapat secara efektif menggugah yang bersangkutan untuk melunasi tunggakannya. Hal ini dapat dipahami, karena dengan termuatnya nama-nama mereka dalam daftar penunggak, mereka merasa malu diketahui oleh warga lainnya. h) Mengoptimalkan Kinerja Pengurus Optimalisasi kinerja dari para pengurus BKM sangat dituntut apabila menginginkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri. Upaya mengoptimalkan fungsi dan peran para pengurus di BKM Kalisuren telah dilakukan dengan beberapa cara. KSM yang ingin membayar

kreditnya langsung datang ke kantor BKM Kalisuren hari senin

sampai rabu pada jam kerja pukul 08.00-13.00 wib. Penentuan kelayakan KSM tidaknya ditentukan oleh pengurus BKM

dan

ketua RT

di wilayahnya.

Karena yang lebih tahu tentang kondisi KSM adalah ketua RT. i) Struktur Kepengurusan Selain dari upaya yang telah dikemukakan sebelumnya, BKM Kalisuren untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan khususnya

penanggulangan kemiskinan juga mengadakan

reformasi

struktur

kepengurusannya. Kalau di BKM Sejahtera sistemnya itu melingkar maksudnya semua pengurus saling berhubungan dan harus tahu kelebihan dan kekurangan BKM 6. Tapi yang ada di BKM Kalisuren pengurusnya masih tetap periode sebelumnya karena

dinilai

mampu

mengemban

amanah masyarakat. Hanya saja ada

penambahan anggota BKM mengenai administrasinya

saatini. Pengurus BKM

Kalisuren terutama koordinator harus mampu bagaimana mengatur anggotanya agar dapat menjadi lebih baik. Manajemen organisasi juga harus dipakai karena penting bagi tugas dan fungsi anggota. Sedangkan temuan peneliti bahwa dalam hal pembuatan usulan proposal yang membuat bukan masyarakat pihak BKM Kalisuren. Hal ini harus ada

teguran

dari

melainkan

kelurahan

agar

masyarakat benar-benar mampu dalam mensukseskan program PNPM Mandiri. C. Kondisi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Setelah Mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Kalisuren. Dalam pembangunan terdapat fungsi-fungsi pembangunan, dimana fungsi tersebut mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan pertumbuhan

6

Hasil Wawancara dengan Muhlisin selaku Koordinator BKMKalisuren, 29

Juli 2010

ekonomi, perawatan masyarakat dan pengembangan manusia. Karena itu PNPM Mandiri harus mampu mewujudkan agenda pembangunan nasional sekaligus menjawab keinginan masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Partisipasi mayarakat terhadap BKM dalam pelaksanaa PNPM Mandiri di kelurahan kalisuren diwujudkan dalam pembentukan KSM, serta pembuatan proposal guna mengajukan usulan kredit untuk modal usaha walaupun ada sebagian masyarakat yang kesulitan dalam pembuatan dan perbaikan proposalnya, peran masyarakat juga diwujudkan dalam pelaksanaan program antara lain dengan mengikuti pelatihan pembuatan tempe serta mengajukan usulan program perbaikan infrastruktur jalan, serta sanitasi pembuangan air. 2. Proses partisipasi masyarakat terhadap BKM dalam pelaksanaan PNPM mandiri di kelurahan kalisuren adalah dengan menggalakkan pertemuan dan diskusi tentang PNPM mandiri, mengidentifikasi masalah, menentukan skala prioritas, membentuk kepanitiaan, mengimplementasikan program, pelaporan, meningkatkan jalur komunikasi dan informasi, pengoptimalan kinerja pengurus, strukturisasi, 3. Kondisi masyarakat cukup terbantu dengan adanya PNPM mandiri karena bisa mengusulkan peminjaman modal untuk usaha dan dapat manfaat dari mengikuti pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan pembuatan tempe. Masyarakat juga menikmati fasilitas dari pembangunan jalan dan sanitasi. B. Saran Untuk PNPM Mandiri serta pelaksanaan program ditngkat kelurahan termasuk BKM Kalisuren agar lebih responsif terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kaitannya denagn implementasi teknis program pemberdayaan yang mencakup penyampaian program, teknis pengajuan proposal pinjaman, dan jalur birokrasinya agar dipermudah untuk meminimalisir terjadinya kebingungan pada masyarakat, karena hal-hal seperti ini yang mempengaruhi seberapa besar tingkat partisifasi masyarakat dan berhasil atau tidaknya program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Black, James A. dan Champion. Dean J, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, 1999. BPS Kota Bogor. Kecamatan Tajur Halang dalam Angka 2009. Bogor, 2009. Daniel, Moehar., Darmawati, dan Nieldalina, PRA Participatory Rural Appraisal Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: CV Toha Putra, 1989. Departemen Pekerjaan Umum, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008 Bersama Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman yang Berkelanjutan, Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Hoselitz, Bert F (Ed), Panduan Dasar ilmu-Ilmu Sosial Pemerkaya Pendekatan Antar Disiplin dan Bacaan Awal Sebelum Memilih Spesialisasi, Jakarta: Rajawali Press, 1988. Huraerah, Abu, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Bandung: Humaniora, 2008. Ife, Jim dan Frank Tesoreiro, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Muller, Johannes, Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006. Mulyono, Dede, Metodologi Penelitian Ilmiah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002. Prayitno, Hadi dan M Umar Burhan. Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Yogyakarta: BPFE, 1987. Rudito, Bambang. dan Melia Famiola, Social Mapping Metode Pemetaan Sosial Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti, Bandung: Rekayasa Sains, 2008. Salim, Emil, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES, 1986.

Soekanto, Soejono, Kamus Sosiologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. Soetrisno, Loekman. Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta: Kanisius, 1995. Tan, Jo Hann dan Roem Topatimasang, Mengorganisir rakyat refleksi Pengalaman Pengorganisasian di Asia Tenggara, Jogjakarta: Insist Press, 2003. Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008. Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jogjakarta: Ar -Ruz Media, 2007. http://www.pnpm-mandiri.org . 02 April 2009