Skripsi. Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi. Oleh:

PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Jakarta) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: Dewi Megasari NIM: 207082000556

Di Bawah Bimbingan Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amilin SE, Ak, M.Si NIP. 197306152005011009

Yusro Rahma SE, M.Si NIP. 198005062008012016

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010 i

Hari ini Rabu Tanggal 2 Juni Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Dewi Megasari NIM: 207082000556 dengan judul Skripsi

“PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN

PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Jakarta)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2 Juni 2010

Tim Penguji Ujian Komprehensif

Reskino, SE, Ak Penguji II

Rahmawati, SE, MM Penguji III

Dr. Yahya Hamja, MM Penguji Ahli

ii

Hari ini Kamis Tanggal 17 Bulan September Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Dewi Megasari NIM 207082000556 dengan judul skripsi: “Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah” (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Jakarta). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Jakarta, 17 September 2010

Tim Penguji Ujian Skripsi

Yusro Rahma, SE, M.Si Pembimbing II

Dr. Amilin, SE, Ak, M.Si Pembimbing I

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS

Reskino, SE, Ak, M.Si

Penguji Ahli I

Penguji Ahli II

iii

Daftar Riwayat Hidup

I. INDETITAS PRIBADI 1. Nama 2. Tempat & Tgl. Lahir 3. Agama 4. Alamat 5. Telepon 6. Email

: Dewi Megasari : Lampung, 5 Februari 1985 : Islam : Komp.Ciputat Baru Jl.Mercury E/A 72 : 085714073792 / 021-44677416 : [email protected]

II. PENDIDIKAN 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. D3 5. S1

: (1991–1997) Cacaban 2 Magelang : (1997–2000) SLTP N 6 Magelang : (2000–2003) SMU Muhammadiyah 4 Jogja : (2003–2006) AA YKPN Jogjakarta : (2007-2010) UIN Syarif Hidayatullah

III. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah : Masrum 2. Tempat & Tgl. Lahir : Lampung, 13 Mei 1960 3. Alamat : Komp. Ciputat Baru Jl.Mercury E/A 72 Ciputat 4. Ibu : Indah Nuryati 5. Tempat & Tgl. Lahir : 24 Mei 1962 6. Alamat : Komp. Ciputat Baru Jl.Mercury E/A 72 Ciputat 7. Anak Ke dari : 1 dari 3 saudara

iv

Influence the Role of Audit Committees and Boards of Supervisors of Sharia in Achieving Good Corporate Governance to Enhance the Performance of Islamic Bank By: Dewi Megasari

ABSTRACT

The purposes of this study are to determine the role of audit committees and Sharia Supervisory Board in achieving good corporate governance in Islamic Banking. In this study, primary data in the form of dissemination of the questionnaire conducted in Jakarta with the respondent's office employees who worked at the Islamic bank. Determination of the samples was done using convenience sampling method. Questionnaire distributed numbered eighty-but again only sixty-three and sixty can be processed. Analyzing the data for hypothesis testing conducted by path analysis. Results showed that the variables of the audit committee and board of trustees Islamic influence on good corporate governance and audit committee variables and good corporate governance influence performance of Islamic bank, while the sharia supervisory board did not influence the performance of Islamic bank.

Keyword : Audit Committees, Sharia Supervisor Board, Good Corporate Governance and Performance of Islamic Bank.

v

Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah

Oleh: Dewi Megasari

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan komite audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan good corporate governance di Perbankan Syariah. Pada penelitian ini digunakan data primer dalam bentuk penyebaran kuesioner yang dilakukan di Jakarta dengan responden karyawan yang bekerja pada kantor bank syariah. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Kuesioner yang disebarkan berjumlah delapan puluh tetapi kembali hanya enam puluh tiga dan yang bisa diolah enam puluh. Penganalisisan data untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap good corporate governance, dan variabel komite audit dan good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, sedangkan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Kata kunci: Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance dan Kinerja Bank Syariah.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil ’Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. Teriring shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari pihak lain, yakni ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Yang tersayang kedua orang tua, ayah dan ibu, mbah putri dan mbah kakung yang memberikan masukan, motivasi, sandaran dari setiap permasalahan yang timbul, doa, ridhonya serta kasih sayangnya sehingga penulis mendapatkan semangat lebih untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segala bimbingan, asuhan, kasih sayangnya serta pengorbanannya dalam hidup penulis selama ini, semoga ilmu yang didapat penulis selama ini dapat memberikan kontribusi yang besar nantinya untuk menjaga, membanggakan, mencukupi dan membuat bangga bapak dan ibu kelak, amin. 2. Terima kasih kepada Keluarga besar Bp. Drs. Hendrisman Rahim, MA, FSAI atas semua dorongan yang bersifat materil dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Maafkan atas segala kekhilafan penulis selama ini banyak merepotkan semoga kebaikannya selama ini diberikan balasan yang berlipat, semoga keluarganya diberikan anugerah oleh Allah SWT.

vii

3. Terima kasih kepada Keluarga besar Bp. Ir. Mustofa Dwi P. atas segala bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 4. Bapak Dr. Amilin., SE., Ak., M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia

meluangkan

waktunya

ditengah

kesibukannya

untuk

membimbing, memberikan banyak masukan mengenai pengembangan judul skripsi ini serta memberikan arahan dalam penggunaan metode yang tepat terhadap penelitianyang dilakukan dan memotivasi penulis, semoga bapak sekeluarga diberikan kesehatan, kasih sayang serta perlindungan dari Allah SWT, amin. Terima kasih banyak pak. 5. Terima kasih kepada Ibu Yusro Rahma, SE, M.Si sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dari setiap permasalahan dan kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi, semoga allah SWT membalas segala kebaikan. 6. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Bapak Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si dan Ibu Yessy Fitri, SE., Ak., M.Si sebagai Ketua dan Wakil Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 8. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid dan Ibu Reskino, SE, Ak sebagai dosen penguji ahli I dan dosen penguji ahli II. 9. Terima kasih kepada seluruh dosen dan karyawan akademik yang telah memberikan ilmu, bantuan, perhatian dan pelayanan yang telah diberikan. 10. Terima kasih kepada adikku Rita atas segala doa dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 11. Terima kasih kepada Andi Sutarno yang mencintaiku dan selalu memberikan semangat yang tak henti-henti, yang setia menemani dari kebon jeruk-menteng-parung. Terima kasih atas semua pengorbanannya. 12. Terima ksih kepada Wahyu Nugroho W.,SE atas bimbingannya dalam menentukan judul yang tepat, dan bantuannya dalam menyelesaikan kesulitan yang penulis hadapi.

viii

13. Terima Kasih kepada Kakak Momon, SE atas segala bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 14. Teman –teman seperjuangan Tomi, Ami, Vera, Mute, Feris, Ifa, semua teman – teman jurusan akuntansi non reguler yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai. Lebih dari ucapan terima kasih kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah SWT, semoga senantiasa mamberikan sinar terang kepada seluruh hamba-Nya dan semoga aktivitas penulis selalu diberkahi serta penulis selalu diberikan hidayah-Nya. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI ix

Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi ........................................... i Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif ........................................... ii Lembar Pengesahan Ujian Skripsi ........................................................ iii Daftar Riwayat Hidup ............................................................................ iv Abstract .................................................................................................... v Abstrak ..................................................................................................... vi Kata Pengantar ........................................................................................ vii Daftar isi ................................................................................................... x Daftar Tabel ............................................................................................. xii Daftar Gambar ........................................................................................ xiv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ........................................................ 1 B. Perumusan Masalah ................................................................. 6 C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 7 D. Manfaat Penelitian ................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Literatur ................................................................... 9 1. Auditing .............................................................................. 9 2. Komite Audit ...................................................................... 12 3. Dewan Pengawas Syariah ................................................... 19 4. Good Corporate Governance ............................................. 23 5. Kinerja Perbankan Syariah ................................................. 28 B. Keterkaitan Antar Variabel ..................................................... 32 1. Peran komite audit dan dewan pengawas syariah berkontribusi secara parsial maupun simultan terhadap Good Corporate Governance ......................................................................

32

2. Peran komite audit, dewan pengawas syariah dan Good Corporate Governance berkontribusi secara parsial dan simultan terhadap kinerja perbankan syariah ................................... 33 x

C. Hasil Penelitian Sebelumnya .................................................. 34 D. Model Penelitian ..................................................................... 36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian........................................................ 37 B. Metode Penentuan Sampel....................................................... 37 C. Metode Pengumpulam Data..................................................... 38 D. Metode Analisis ...................................................................... 38 E. Operasional Variabel ............................................................... 47 1. Variabel Eksogen ................................................................ 47 2. Variabel Endogen ................................................................ 48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian ……………………………. 54 2. Karateristik Responden …………………………………… 55 B. Hasil Uji Penelitian 1. Hasil Uji Validitas ………………………………………… 56 2. Hasil Uji Rliabilitas ……………………………………….. 59 3. Hasil Uji Hipotesis ……………………………………….. 60

BAB V Kesimpulan dan Implikasi A. Kesimpulan …………………………………………………… 86 B. Saran ………………………………………............................. 88 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………... 89 LAMPIRAN …………………………………………………………….. 92 DAFTAR TABEL xi

No. Tabel

Keterangan

Hal

2.1

Hasil Penelitian Terdahulu ................................................... 35

3.1

Operasional Variabel Penelitian ........................................... 51

4.1

Data Distribusi Sampel Penelitian ........................................ 54

4.2

Data Sampel Penelitian ......................................................... 55

4.3

Deskriptif Responden ........................................................... 55

4.4

Hasil Uji Validitas Komite Audit ......................................... 56

4.5

Hasil Uji Validitas Dewan Pengawas Syariah ...................... 57

4.6

Hasil Uji Validitas Good Corporate Governance ................ 58

4.7

Hasil Uji Validitas Kinerja Perbankan Syariah .................... 58

4.8

Hasil Uji Reliabilitas ............................................................ 59

4.9

Coefficients – Sub Struktur 1 ............................................... 60

4.10

Correlations – Sub Struktur 1 ............................................. 62

4.11

Anova – Sub Struktur 1 ....................................................... 64

4.12

Summary – Sub Struktur 1 .................................................. 65

4.13

Koefisien Jalur, Kontribusi Langsung, Tidak Langsung, Kontribusi Total, Kontribusi Komite Audit (X1), dan Internal Audit (X2) Secara Simultan dan Signifikan Terhadap Good Corporate Governance (Y) ....................... 68

4.14

Coefficients – Sub Struktur 2 .............................................. 69 xii

4.15

Correlations – Sub Struktur 2 .............................................72

4.16

Anova – Sub Struktur 2 ....................................................... 76

4.17

Summary – Sub Struktur 2 .................................................. 77

4.18

Koefisien Jalur, Kontribusi Langsung, Tidak Langsung, Kontribusi Total, Kontribusi Komite Audit (X1), Internal Audit (X2), dan Good Corporate Governance (Y), Secara Simultan dan Signifikan Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Z) ........................................... 80

DAFTAR GAMBAR

xiii

No. Gambar

Keterangan

Hal

2.1

Skema Kerangka Pemikiran ................................................. 36

3.1

Hubungan Struktur I Variabel X1 dan X2 terhadap Y .......... 42

3.2

Hubungan Struktur II Variabel X1, X2, dan Y terhadap Z ... 43

4.1

Hubungan Kausal Empiris Sub Struktur 1 Variabel X1, X2, terhadap Y .................................................. 67

4.2

Hubungan Kausal Empiris Sub Struktur 2 Variabel X1, X2 dan Y terhadap Z .........................................79

xiv

PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Jakarta)

Oleh: Dewi Megasari 207082000556

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian. Sisi ekonomi adalah sisi yang tidak terpisahkan dari dimensi kehidupan umat manusia. Sistem yang berkembang di dunia adalah sistem kapitalisme dan sosialisme yang tampaknya untuk pemerataan dapat diterima oleh dunia Islam, karena pada lahirnya tidak berbenturan dengan agama. Tetapi pada kenyataanya kedua sistem di atas tadi mengacu pada sekularisme murni. Sementara keinginan Islam, disamping mencapai tujuan-tujuan material harus juga dipertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah di akhirat nanti. Singkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi tidak saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, tapi terlebih-lebih kegiatan tersebut haruslah bernilai ibadah di mata Allah SWT. Sejarah perbankan syariah di Indonesia pada awalnya adalah dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pertama kali berlatar belakang syariah di Indonesia. Melihat monopoli yang dilakukan BMI sejak tahun 1991-1999, menyebabkan BMI kesulitan untuk mendorong atau memajukan kinerja banknya. Baru pada pertengahan tahun 1999 muncullah pesaing usaha di bidang perbankan syariah dari bank lain seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS). Dengan adanya pesaing-pesaing tersebut, masyarakat atau nasabah dapat lebih

1

leluasa memilih bank yang sesuai dengan kinerja bank yang bagus. Mengingat pangsa bank syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun dan umumnya masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah mempunyai prospek dan potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perbankan syariah. Kenyataan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Secara Institusional perjalanan bank syariah pada tahun 2005 dari 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) sekarang menjadi 6 Bank Umum Syariah (BUS) dan 25 UUS Unit Usaha Syariah (UUS) pada januari 2010. Dari segi jaringan kantor, pada tahun 2005 terdapat 550 kantor dan sekarang menjadi 1346 kantor pada akhir tahun 2005. Hal ini menyebabkan dalam waktu yang relatif singkat, kinerja bank syariah dapat meningkat dengan cepat dan baik (Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Januari 2010). Hasil

penelitian

dan

permodelan

potensi

serta

preferensi

masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun 2006 menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang

2

mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai (Wibowo,2009:1). Dari perkembangan itu maka pihak perbankan syariah harus ada yang mengawasi dan memperhatikan semua unit usaha perbankan syariah. Oleh karena itu disetiap bank syariah mempunyai komite audit dan dewan pengawas syariah untuk menilai kepatuhan karyawan bank syariah terhadap kebijaksanaan, prosedur, dan peraturan-peraturan yang dibuat bank syariah tersebut. Dengan adanya komite audit dan dewan pengawas syariah di tiap-tiap bank syariah maka proses atau kegiatan perbankan yang mereka lakukan akan terawasi dan terkontrol dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Menurut Marini (2001:207), walaupun di Indonesia komite audit belum lama diperkenalkan, sebenarnya komite ini sudah sejak lama dibentuk di negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Hal ini terlihat misalnya pada tahun 1967 American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) menerbitkan sebuah pernyatan yang merekomendasikan agar setiap perusahaan yang Go Public membentuk suatu komite yang terdiri dari orang-orang yang bukan merupakan pejabat perusahaan, yang diberi kewenangan menunjuk auditor independen dan mengikuti secara terus menerus pelaksanaan kegiatan dari auditor tersebut. Selanjutnya pada tahun 1973, pasar modal Amerika Serikat tepatnya di New York Stock Exchange. Per 30 juni 1978, setiap perusahaan domestik

3

yang tercatat di bursa New York Stock Exchange disyaratkan untuk memiliki komite audit. Salah satu yang paling menarik adalah kenyataan bahwa hampir semua perusahaan di Amerika Serikat kini telah mempunyai komite audit, padahal tidak terdapat satu pun hukum yang mengikat bahwa keberadaan komite audit tersebut adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, pengakuan perlunya komite audit dapat dipandang sabagai persyaratan pasar (required by the market), bukan karena adanya kewajiban secara hukum (required by law). Fungsi utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syari’at Islam. Hal ini, karena akad/transaksi yang berlaku di dalam sistem perbankan syariah sangat berbeda dengan akad/transaksi yang berlaku di dalam perbankan konvensional. Dalam kaitan ini, dalam sistem perbankan syariah diperlukan garis-garis panduan (guidelines) yang berbeda pula dengan sistem perbankan konvensional. Garis panduan ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank syariah yang diawasi telah berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan syari’at Islam. Pernyataan DPS ini disampaikan dalam buku laporan tahunan (annual raport) bank yang bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah meneliti dan membuat rekomendasi atas

4

produk baru bank syariah yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Antonio,2001:25). Perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis dan era globalisasi menuntut dikembangkannya suatu sitem dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis dan industri. Good Corporate Governance (GCG) atau yang lebih umum dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai satu pilihan yang bukan saja menjadi formalitas, namun suatu sistem nilai dan best practices yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan. Menurut Wibowo (2009:7) sebagaimana yang terjadi pada bisnisbisnis pada lembaga keuangan lainnya, semakin besar volume transaksi bisnis maka akan semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaan kepercayaan terutama dari sisi penanggung. Oleh karena itu, Perbankan Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berdasar syari'at Islam menjadi uswah hasanah dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG). Bank-bank syariah harus berada di garda terdepan dalam implementasi GCG tersebut. Penerapan Good Corporate Govarnance di bank syariah, tidak saja meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional.

5

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Wiyono (2010). Adapun yang membedakannya adalah variabel penelitian yang digunakan yaitu: peran komite audit dan dewan pengawas syariah di dalam bank syariah, sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak adanya peran dewan pengawas syariah dalam mengukur kinerja bank syariah. Dengan meneliti dari peranan komite audit dan dewan pengawas syariah dapat terlihat perkembangan bank syariah dengan melihat sejauh mana pengawasan dan kedisiplinan komite audit dan dewan pengawas syariah dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kinerja bank syariah tersebut. Atas dasar tersebut, peneliti membuat judul yaitu “Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Jakarta) ”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang terjadi adalah: 1. Apakah peran komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap Good Corporate Governance? 2. Apakah peran komite audit, dewan pengawas syariah dan Good Corporate Governance berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kinerja perbankan syariah?

6

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis peran komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap Good Corporate Governance. 2. Untuk menganalisis peran komite audit, dewan pengawas dan Good Corporate Governance berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kinerja perbankan syariah.

D. Manfaat Penulisan Terdapat beberapa manfaat yang dapat digunakan melalui penelitian ini, yaitu: 1. Bagi Komite Audit Penelitian ini dapat dijadikan masukan agar dalam melakukan pengawasan dan penilaian dapat memberikan masukan yang sangat baik guna menerapkan Good Corporate Governance. 2. Bagi Dewan Pengawas Syariah Memberikan masukan dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah di Indonesia menuju Good Corporate Governance. 3. Bagi Perbankan Syariah Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan kinerja bank syariah untuk mencapai Good Corporate Governance.

7

4. Bagi Peneliti Untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berarti tentang peranan komite audit dan dewan pengawas syariah pada bank syariah yang merupakan salah satu instrumen good corporate governance pada bank syariah.

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur 1. Pengertian Audit Akuntansi memberikan

dan

audit

informasi

memegang yang

peranan

bermanfaat

bagi

penting pihak

dalam yang

membutuhkannya. Elder, Beasly, Arens dan Yusuf (2009;11) mendefinisikan audit sebagai berikut: Auditing is the accummulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person . Agoes (2004;3), menyatakan sebagai berikut: “ Suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematik oleh pihak-pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatancatatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut “. Hall dan Singleton (2007;3) mendefinisikan Audit sebagai berikut: “Audit adalah proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian-penilaian tersebut dan membentuk criteria serta menyampaikan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan”. Dari definisi tersebut bahwa auditing sangat diperlukan bagi perusahaan dan dalam auditing sendiri sangat diperlukan orang-orang

9

yang berkompenten dan independen dalam hal auditing. Disamping itu, auditing harus dilakukan dengan kritis dan sistematis. Karena semua itu akan dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi semua perusahaan yang memerlukannya. Untuk melakukan auditing diperlukan standar yang dapat menjadi acuan dalam audit. Standar tersebut sangat berguna bagi auditor dalam melakukan audit dan standar merupakan pedoman dalam menjalankan tanggung

jawabnya.

Standar

tersebut

meliputi

keahlian

dan

independensi seorang auditor. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI.2001:150.1) menyebutkan bahwa standar auditing terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: standar umun, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dijelaskan standar auditing sebagai berikut: a.

Standar Umum 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2) Dalam

semua

hal

yang

berhubungan

dengan

perikatan,

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

10

b.

Standar Pekerjaan Lapangan 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

c.

Standar Pelaporan 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip tersebut dalam periode sebelumnya. 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus

11

dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Dari standar-standar yang telah disebutkan merupakan acuan bagi auditor untuk mengaudit dan menetapkan apakah laporan manajemen tersebut telah sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, auditor sangat memegang teguh standar tersebut. 2. Komite Audit Berikut ini disajikan definisi mengenai komite audit dari beberapa sumber

refrensi.

Menurut

Rittenberg

dan

Scwieger

(2001:378)

menyebutkan bahwa pengertian komite audit adalah: “An audit committee is a subcommittee of the board of directors that is composed of independent, outside directors. The audit committee has oversight responsibility (on behalf of the full board of directors and its stakeholders) for the outside reporting of the company including annual financial statements; risk monitoring and control processes; and both internal and external audit functions.” Sedangkan menurut Widjaja (2003:4), komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang harus bebas dari pengaruh manajemen perusahaan dan bersifat independen serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Jadi komite audit haruslah terbebas dari segala pengaruh manajemen perusahaan. Komite audit dengan bekerja secara independen akan

12

menghasilkan kualitas pengawasan yang baik dan akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha. Komite audit harus bebas dari pengaruh manajemen sehingga dapat mewujudkan

tanggung

jawabnya

untuk

mengevaluasi

efektivitas

pengendalian manajemen dan peran auditor eksternal termasuk auditor internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga dapat membantu dewan komisaris secara keseluruhan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kontrol atas operasi keuangan. Mereka juga dapat memperkuat posisi manajemen dengan memberikan keyakinan bahwa seluruh langkah-langkah yang mungkin dilakukan telah diambil untuk memberikan penelaahan independen atas kebijakan-kebijakan keuangan dan operasi manajemen. Di dalam komposisi komite audit, seorang komite audit haruslah merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya satu diantaranya mempunyai kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Dengan adanya komite audit, hasil dari laporan internal auditor diolah dan dilaporkan oleh komite audit kepada Komisaris Bank atau Dewan Pengawas di perbankan. Di dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor: PER-05/MBU/2006 tentang komite audit bagi Badan Usaha Milik Negara yang disebutkan dalam pasal 3 menyebutkan tugas komite audit adalah sebagai berikut:

13

a.

Membantu komisaris/dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

b.

Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal.

c.

Memberikan

rekomendasi

mengenai

penyempurnaan

sistem

pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. d.

Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN.

e.

Melakukan

identifikasi

hal-hal

yang

memerlukan

perhatian

komisaris/dewan pengawasan serta tugas-tugas komisaris/dewan pengawasan lainnya. Surat Keputusan Ketua Bappepam Nomor: KEP-41/PM/2003 tanggal 2 Desember 2003 (lampiran), pedoman pembentukan komite audit dan persyaratan keanggotaan komite audit sebagai berikut: Pedoman Pembentukan Komite Audit a.

Struktur komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.

b. Anggota komite audit yang merupakan komisaris indepanden bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai komite audit.

14

Persyaratan keanggotaan Komite Audit: a.

Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman

yang

memadai

sesuai

dengan

latar

belakang

pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. b.

Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.

c.

Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

d.

Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peratuaran perundang-undangan yang terkait dengannya.

e.

Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagai mana dimaksud dalam peraturan Nomor VIII.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.

f.

Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.

g.

Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka

15

waktu enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain. h.

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.

i.

Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan saham emiten atau perusahaan publik.

j.

Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama. Dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) seri

tata kelola perusahaan jilid II (2001:12-13) mengenai peranan dewan komisaris dan komite audit dalam corporate governance, pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu: laporan keuangan, tata kelola perusahaan, pengawasan perusahaan. Penjelasan dari ketiga bidang tersebut adalah sebagai berikut: a.

Laporan Keuangan (financial report) Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang halhal sebagai berikut: 1) Kondisi keuangan. 2) Hasil usaha. 3) Rencana dan komitmen jangka panjang.

16

Ruang lingkup pelaksanaan ini adalah: 1) Merekomendasikan auditor eksternal; 2) Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal, yaitu; (a) Surat penunjukan auditor. (b) Perkiraan biaya audit. (c) Jadwal kunjungan auditor. (d) Koordinasi dengan internal audit. (e) Pengawasan terhadap hasil audit. (f) Menilai pelaksanaan pekerjaan auditor. 3) Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan; 4) Meneliti laporan keuangan (financial statement), yang meliputi: (a) Laporan tengah tahunan (interim financial statement). (b) Laporan tahunan (annual financial statement). (c) Opini auditor dan (management letters). Khusus tentang penilaian kebijakan akuntansi dan keputusan suatu kebijaksanaan, dapat dilakukan secara efektif dengan memperoleh suatu rangkuman yang singkat tentang semua kebijakan akantansi yang mendasari laporan keuangan yang diperoleh dari pejabat dalam bidang akuntansi. b. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governace) Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah untuk memastikan bahwa

17

perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah: 1) Menilai

kebijakan

perusahaan

yang

berhubungan

dengan

kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan. 2) Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi maupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah tata kelola perusahaan dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya. 3) Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan. 4) Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan-temuan lainnya. c.

Pengawasan Perusahaan (Corporate Control) Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengandalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengawasan intern.

18

Jadi, peranan komite audit di dalam bank maupun perusahaan dapat mengatur dan mengawasi kebijakan komisaris bank atupun perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan aturan dan keputusan-keputusan dari komisaris atau dewan pengawas. 3. Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Beberapa negara menyebut DPS sebagai shari'a supersory board (SSB), atau shari'a committee, atau shari'a council. Menurut Arifin (2005:106) pengertian DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Pengertian DPS menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) nomor 1 paragraf 2 dinyatakan bahwa: “A shari’a supervisory board is an independent body of specialised jurists in fiqih mua’amalat (Islamic commercial jurisprudence). However, the Shari’a supervisory board may include a member other than those specialised in fiqih mua’amalat, but who should be an expert in the field of Islamic Financial institutions and with knowledge of fiqih mua’amalat…”. Pada tahun 2000, DSN menerbitkan surat keputusan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor: 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. DPS sebagai lembaga independen yang

19

berfungsi melakukan pengawasan syariah terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Adapun fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah. Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sesungguhnya sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Dengan kata lain lembaga inilah yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syari’ah dengan prinsip-prinsip syariah (Usamah,2009). Sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 dalam Abuzaky (2008), mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut: 1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. 2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syariah Nasional.

20

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurangkurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. 4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Sedangkan Mengenai tugas dan fungsi DPS diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut: 1. DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok: a) memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. b) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama

dalam

pelaksanaan

fatwa

DSN

serta

memberikan

pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. c) sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 3. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib: a) mengikuti fatwa DSN. b) merumuskan permaslahan yang memerlukan pengesahan DSN.

21

c) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Menurut Karim, R.A.A dalam Usamah (2009), ada tiga alternatif model pengorganisasian DPS yaitu : 1. Model pertama, adalah model penasehat yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penesehat semata dan kedudukannya dalam organisasi sebagai tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan. Pada model ini, DPS cenderung bersifat pasif. 2. Model kedua adalah model pengawasan yaitu adanya pengawasan syari’ah yang dilakukan oleh beberapa pakar syari’ah terhadap bank syariah yang secara rutin mendisdkusikan masalah-masalah syari’ah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi. Model organisasi DPS yang kedua ini memiliki kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga tempat ia bertugas. 3. Model ketiga, yaitu model departemen syariah, yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh sebuah departemen syari’ah. Dengan model ini ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Fungsi dan peran DPS pada bank syariah, selain melakukan pengawasan secara rutin atas perencanaan dan operasional lembaga

22

keuangan syariah, juga berfungsi sebagai: Pemberi nasihat dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah; Mediator hubungan antara bank syari’ah dengan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN. 4. Good Corporate Governance Berikut ini beberapa definisi mengenai Good Corporate Governance dari berbagai refrensi. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia

(FCGI)

mempergunakan

(2001:1)

definisi

dalam

Cadbury

publikasi

yang

pertamanya

Committee,

yaitu:

Seperangkat

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Corporate Governance merupakan proses yang diterapkan dalam menjalankan suatu perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Jadi yang dimaksud dengan stakeholder lainnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, yaitu

23

bagian internal dan eksternal perusahaan seperti kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Menurut Daniri (2005:4), GCG didefinisikan sebagai sistem yang mengatur pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan kewajiban pihak terkait (Board of Commissioners, Board of Directors, shareholders, dan stakeholders lainnya), memuat aturan main dan prosedur yang harus ditempuh dalam membuat keputusan yang terkait dengan keputusan korporasi, merumuskan mekanisme untuk penetapan yang objektif dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai objektif serta pemantauan kerja. Jadi, GCG adalah sebuah tatanan yang mengatur hubungan antara semua pihak dalam struktur perusahaan yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan itu sendiri. Sedangkan menurut Wardani dalam Febrian (2009:14) prinsipprinsip dasar dari Good Corporate Governance yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah mengacu pada Islamic Financial Services Board (IFSB), IFSB mengeluarkan Shari’ah Governance System untuk mengatur penerapan tata kelola institusi syariah terutama bank syariah.

24

Tabel 2.1 Penggabungan Fungsi GCG Konvensional dengan Syariah Fungsi

Governance

Lembaga Keuangan Konvensional ƒ Dewan komisaris

Pengendalian ƒ Internal auditor ƒ Eksternal auditor ƒ Pejabat tingkat unit atau depertemen Sumber: IFSB Shari’ah Governance, 2009. Kepatuhan

Lembaga Keuangan Syariah ƒ Dewan Pengawas Syariah ƒ Pengawas syariah internal ƒ Pengawas syariah eksternal ƒ Unit kepatuhan syariah

Di dalam pelaksanaan GCG pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memiliki fungsi sebagai berikut (Bank Syariah Mandiri,2008): a.

Mengawasi dan memantau kegiatan operasional bank untuk menjamin kepatuhannya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b.

Menilai dan memberi persetujuan mengenai aspek-aspek syariah pada setiap pedoman produk dan operasional perusahaan.

c.

Memberikan pendapat mengenai kepatuhan syariah atas kegiatan operasional perusahaan dalam laporan publikasi.

d.

Meninjau produk dan layanan baru, yang belum diatur oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI.

e.

Menyerahkan laporan pengawasan syariah setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Komisaris, Direksi, DSN – MUI dan Bank Indonesia.

25

Diuraikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), ada empat unsur penting dalam Corporate Covernance, yaitu: fairness (keadilan), transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban). Dari empat unsur itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Fairness (Keadilan) Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2.

Transparancy (Transparansi) Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3.

Accountability (Akuntabilitas) Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

4.

Responsibility (Pertanggungjawaban) Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai social (OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1998).

26

Prinsip-prinsip Corporate Governance dari OECD yang dijelaskan dalam FCGI (2001:2) menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1.

Hak-hak para pemegang saham;

2.

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham;

3.

Peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam Corporate Governance;

4.

Transparansi dan Penjelasan;

5.

Peranan Dewan Komisaris. Penerapan GCG

secara benar sesuai dengan aturan atau best

practice dimana aspek keadilan, akuntabilitas, tanggungjawab dan transparansi menjadi prioritas, akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan karena lebih banyaknya dukungan dari unsur didalam dan diluar perusahaan sehingga mendorong peningkatan keuntungan serta nilai (value) perusahaan. Prinsip prinsip Good Corporate Governance tersebut juga sangat sesuai dengan Islam. Penerapan Good Corporate Govarnance di bank syariah, tidak saja meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional (Wibowo,2009:2). Jadi dengan GCG baik komite audit dan dewan pengawas syariah harus

memerhatikan

faktor-faktor

seperti

keadilan,

transparansi,

akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan GCG baik di dunia perbankan maupun perusahaan. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut maka hasil GCG di dalam perusahaan maupun perbankan dapat

27

berjalan dengan baik dan lancar dan dapat dengan mudah berkoordinasi dengan dewan direksi. 5. Kinerja Perbankan Syariah Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat islam. Bank Syariah menurut Arifin (2006:60), adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Muhammad (2004:2), bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayarannya serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Menurut Metwally (1995:13), prinsip utama yang digunakan dalam kegiatan perbankan syariah adalah: 1.

Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.

2.

Melakukan kegiatan usaha perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.

3.

Memberikan zakat. Oleh karena itu, dalam operasinya perbankan syariah tidak

menerapkan sistem bunga, seperti bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil untuk para nasabah. Dengan itulah yang membedakan hal

28

mendasar dari bank konvensional yang keuntungan nasabahnya diperoleh dengan bunga. Pelaksanaan fungsi perbankan sebenarnya telah ada dan menjadi tradisi sejak zaman Rosulullah seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-meminjam uang, dan bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang. Namun, pada saat itu tentu saja fungsi-fungsi perbankan tersebut dilakukan dengan secara sederhana dan perorangan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga belum terlembagakan secara sistematis. Sebenarnya Islam juga telah memiliki aturan yang cukup komprehensif mengenai hukum-hukum dalam suatu perekonomian, hal itu bisa digali lebih lanjut dalam Al-Quran, Hadits, maupun buku-buku karya para ulama. Bahkan, beberapa istilah perbankan modern ada yang berakar kata dari ilmu fiqh. Misalnya, istilah kredit (Inggris: credit berarti kepercayaan; Romawi: credo yang berarti kepercayaan, dan Arab: qard berarti meminjamkan uang berdasarkan kepercayaan). Selain itu, istilah cek (Inggris: check; Perancis: cheque, Arab: saq/suquq yang berarti pasar) istilah cek terkenal sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan di pasarpasar. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tetap mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan

29

(lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Meskipun, telah banyak kajian yang mencoba untuk mempermudah penjelasan tentang pelaksanaan operasional perbankan syariah. Hal ini mengingat bahwa di masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-produk keuangan semakin cepat perkembangannya. Jadi, bank syariah dalam penerapan oprasionalnya menggunakan cara-cara berdagang dan berjualan cara Rosullulah. Dengan menggunakan prinsip dan hadist dalam melaksanakan operasional maka para nasabah dapat terjamin terhindar dari riba. Kinerja bank syariah saat ini sudah sangat baik. Dulu tahun 1999 hanya ada satu bank yaitu Bank Syariah Muamalat Indonesia, kini telah menjadi enam bank yang berbasis syariah yaitu, Bank Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank syariah BRI, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Panin Syariah (Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia januari,2010). Semua itu berkembang karena perbankan syariah semakin diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Sekarang juga

30

pembiayaan perbankan syariah di Indonesia semangkin meningkat. Tetapi dengan menggunakan syaria-syariat islam seperti Wadiah, Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istishna’, Ijarah, dan Qardh. Jika dibanding dengan para bankir konvensional, maka bankir syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, bankir syariah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakan GCG di lembaga perbankan. Jika para bankir syariah melakukan penyimpangan dan moral hazard, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syariah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah melakukan

moral

hazard,

apalagi

lembaga

konvensional.

Keharusan tampilnya bankir syariah sebagai pionir penegakan GCG dibanding

konvensional,

karena

permasalahan

governance

dalam

perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. Pertama, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (shariah compliance) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam governance structure perbankan syariah. Kedua, karena potensi terjadinya informasi asymmetry sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan agency theory menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan

31

permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan investment account holders dalam mekanisme good corporate governance menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah. Ketiga, dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah (Rifka,2009).

B. Keterkaitan Antar Variabel 1. Peran Komite Audit berkontribusi secara parsial dan simultan terhadap Good Corporate Governance. Menurut Sanjaya (2005) dalam penelitiannya mengenai pengaruh komite audit dalam Good Corporate Governance komite audit harus memberikan laporan yang tepat terhadap dewan komisaris dan minimal memberikan laporan setahun sekali kepada dewan komisaris. Selain itu anjuran dari Bapepam kepada perusahaan yang telah go publik agar memiliki komite audit. Mengingat pentingnya keberadaan Komite Audit dalam

meningkatkan

kinerja

perusahaan,

terutama

dari

aspek

pengendalian, maka Komite Audit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan Dewan Komisaris. Bank Indonesia (BI) sudah menyatakan bahwa bank syariah juga diwajibkan menyampaikan laporan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada BI mulai

32

tahun 2008 sebagaimana bank konvensional. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah diharapkan tidak hanya ahli dalam bidang Fiqh, tapi perlu memperluas lagi pemahaman dan pengetahuannya

mengenai

aspek

operasional

Perbankan

Syariah

(Wibowo,2009:7). Berdasarkan hal tersebut bahwa peran komite audit dan dewan pengawas

syariah

sangat

penting

dalam

mewujudkan

dan

mempertahankan Good Corporate Governance. Berdasarkan tersebut bahwa komite audit dan dewan pengawas syariah dapat berkontribusi dalam penerapan Good Corporate Governance. Oleh karena itu, hipotesis penelitian pertama (Ha1) dapat dirumuskan sebagai berikut: Ha1:

Peran komite audit dan dewan pengawas syariah berkontribusi secara parsial maupun simultan terhadap Good Corporate Governance.

2. Peran Komite audit, Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance berkontribusi secara parsial dan simultan terhadap kinerja perbankan syariah. Menurut Wibowo (2009) perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berdasar syari'at Islam menjadi uswah hasanah dalam penerapan GCG (Good Corporate Governance). Penerapan Good Corporate Govarnance di bank syariah, tidak saja meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah, tetapi juga merupakan bagian

33

dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional Menurut Wiyono (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa menyatakan audit internal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah,tetapi dewan pengawas syariah (DPS). Berdasarkan uraian tersebut bahwa peran komite audit, dewan pengawas syariah dan Good Corporate Governance sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua (Ha2) sebagai berikut: Ha2:

Peran komite audit, dewan pengawas syariah dan Good Corporate Governance berkontribusi secara parsial dan simultan terhadap kinerja perbankan syariah.

C. Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian mengenai peran komite audit dan dewan pengawas syariah serta Good Corporate Governance dan kinerja perbankan syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai peran komite audit dan dewan pengawas syariah dalam mewujudkan Good Corporate Governance untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah.

34

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya Peneliti Santi Yustini (2009)

I Made Sughiarta Sanjaya (2005)

Wahyu Nugroho Wiyono (2009)

Judul Pengaruh Komite Audit dan Auditor Internal dalam Pendeteksian Kecurangan (studi empiris pada beberapa perusahaan di jakarta)

Hasil Komite audit dan internal audit sangat berpengaruh Metode dalam Regresi menemukan berganda kecurangan yang terjadi di perusahaan Peranan Komite Meneliti peran Peran Komite Audit dalam komite audit komite audit sangat dalam audit dalam berperan Good meningkatkan meningkatk dalam Corporate an Good meningkatk Governance Good an kinerja Corporate Corporate Governance, Governance perusahaan. tanpa melibatkan internal audit

Pengaruh Peran Komite Audit dan Audit Internal dalam mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Jakarta

Perbedaan Meneliti tentang pendeteksian kecurangan

Deskriptif Kualitatif Meneliti peran komite audit dan internal audit dalam mewujudkan Good Corporate Governance Metode Analisis Jalur

Persamaan Komite Audit

Peran komite audit dalam mewujud kan Good Corporate Governance meningkatk an kinerja bank syariah

Komite audit dan Audit Internal mempunyai pengaruh terhadap GCG dan kinerja perbankan syariah

35

D. Model Penelitian Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang peranan komite audit dan dewan pengawas syariah dalam mewujudkan good corporate governance untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

ε1

ε2

Komite Audit (X1)

Good Corporate Governance (Y)

Kinerja Bank Syariah (Z)

Dewan Pengawas Syariah (X2)

36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Populasi penelitian ini adalah Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah yang ada di Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan menjelaskan peranan komite audit dan dewan pengawas syariah dalam mewujudkan Good Corporate Governance di perbankan syariah yang ada di Jakarta.

B. Metode Penentuan Sampel Pemilihan bank syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling, yaitu: istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. Convenience Sampling berarti unit sampling yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 2007:30). Metode convenience sampling digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan bank syariah di Jakarta yang berhubungan dengan penelitian ini.

37

C. Metode Pengumpulan Data Data yang akan dikumpulkan adalah jenis data primer. Menurut Husain (2009:42), data primer adalah yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner berupa pertanyaan yang menjadi instrumen variabel yang akan dikirimkan pada bank syariah yang menjadi objek penelitian. Apabila diperlukan, pengumpulan data juga dilakukan dengan bertemu langsung dengan responden.

D. Metode Analisis Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji hipotesis. 1. Statistik Deskriptif. Memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Imam Ghozali, 2005:19). 2. Uji Kualitas Data Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji reliabilitas dan validitas.

38

a.

Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: 1) Repeated Measure atau pengukuran ulang. 2) One Shot atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran reliabilitas yang dilakukan dengan One Shot. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistic Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Sedangkan, jika sebaliknya data tersebut dikatakan tidak realibel (Imam Ghozali, 2005:41-42).

b. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada keusioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation

39

yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Imam Ghozali,2005:45). 3. Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel yang

telah

ditetapkan

sebelumnya

berdasarkan

teori

(Imam

Ghozali.2005:160). Model path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung seperangkat variabel bebas (independen) terhadap variabel terkait (dependen) (Riduwan dan Engkos,2007:2). Teknik analisa jalur ini akan digunakan dalam menguji besarnya kontribusi yang ditunjukan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X1 dan X2 terhadap Y serta berdampak kepada Z pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah, yaitu (Riduwan dan Engkos,2007:15-18) a.

Anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah variabel eksogen [variabel penyebab (X)] terhadap sebuah variabel endogen [varibel akibat (Y)], misalnya X1

Y dan

b. Anak panah dua arah yang menyatakan hubungan korelasional antara variabel eksogen, misalnya X1

X2.

40

Langkah-langkah menguji path anlysis adalah sebagai berikut: a.

Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural

b. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi. 1) Gambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturnya dan rumuskan persamaan strukturalnya yang sesuai hipotesis yang diajukan. 2) Menghitung

koefisien

regresi

untuk

struktur

yang

telah

dirumuskan. c.

Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan). Uji secara keseluruhan hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut: Ha: ρyx1 = ρyx2 = ......... = ρyxk ≠ 0 Ho: ρyx1 = ρyx2 = ......... = ρyxk = 0 1) Kaidah pengujian signifikansi secara manual menggunakan tabel F dengan taraf signifikan (α) = 0,05 2) Kaidah pengujian signifikansi dengan program SPSS (a) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau [0,05 ≤ Sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan (b) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau [0,05 ≥ Sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

41

d. Menghitung koefisien jalur secara individu Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut: Ha: ρyx1 ≠ 0 Ho: ρyx1 = 0 Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t. Selanjutnya untuk mengetahui signifikasi analisis jalur bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas Sig dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau [0,05 ≤ Sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 2) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau [0,05 ≥ Sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Model persamaan untuk menguji hipotesis dengan analisis jalur dapat dibuat melalui persamaan struktur sebagai berikut: Gambar 3.1 Hubungan Struktur I Variabel X1 dan X2 terhadap Y ρyε1 Komite Audit (X1)

\

ρyx Good Corporate Governance (Y)

Г12 Dewan Pengawas Syariah (X2)

ρyx 42

Struktur I Y = ρyx1X1 + ρyx2X2 + ρyε1 Y = ρyx1X1 + ρyε1 Y = ρyx2X2 + ρyε1 Gambar 3.2 Hubungan Struktur II Variabel X1, X2, dan Y terhadap Z ε2

ε1

ρzε

Komite Audit (X1)

ρzx1 ρyx1 Good Corporate Governance

Г12

ρzy

Kinerja Bank Syariah (Z)

ρyx2 Dewan Pengawas Syariah (X2)

ρzx2

Struktur II Z = ρyx1X1 + ρyx2X2 + ρzyY + ρzε2 Z = ρyx1X1 + ρzε2 Z = ρyx2X2 + ρzε2 Z = ρzyY + ρzε2 Dimana Z = Kinerja Bank Syariah X1 = Komite Audit X2 = DPS Y = Good Corporate Governance

43

Pengujian hipotesis dengan analisis jalur, dapat dilakukan melalui: a.

Pengujian secara simultan (Uji Statistik F) Pengujian secara simultan (Uji statistik F) menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh

secara

bersama-sama

terhadap

variabel

dependen atau terikat Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diujipada tingkat signifikan 0,05 (Imam Ghozali,2005:84). Menurut Riduwan dan Engkos (2007:132) untuk mengetahui signitifikasi analisis Sig dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: a. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05 ≤ Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan b. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05 ≥ Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Hipotesis Struktur I adalah sebagai berikut: Ha : ρyx1 , ρyx2 ≠ 0 Ho : ρyx1 , ρyx2 = 0 Ha1 = Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Good Corporate Governance

44

Ho1 = Komite Audit dan Dewan Pengawas syariah tidak berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Good Corporate Governance Hipotesis Struktur II adalah sebagai berikut: Ha : ρzy , ρzx2 , ρzx1 ≠ 0 Ho : ρzy , ρzx2 , ρzx1 = 0 Ha2 = Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah. Ho2 = Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance tidak berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah. b. Pengujian secara individual (Uji t) Pengujian secara individual (Uji t) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikasi 0,05 (Imam Ghozali,2005:84). Menurut Riduwan dan Engkos (2007:132) untuk mengetahui signitifikasi analisis Sig dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: a. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05 ≤ Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan

45

b. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05 ≥ Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Hipotesis Struktur I adalah sebagai berikut: Ha : ρyx1 ≠ 0 Ho : ρyx1 = 0 Ha = Komite Audit berkontribusi secara signifikan terhadap Good Corporate Governance Ho = Komite Audit tidak berkontribusi secara signifikan terhadap Good Corporate Governance Ha : ρyx2 ≠ 0 Ho : ρyx2 = 0 Ha = Dewan pengawas Syariah berkontribusi secara signifikan terhadap Good Corporate Governance Ho = Dewan pengawas Syariah tidak berkontribusi secara signifikan terhadap Good Corporate Governance Hipotesis Struktur II adalah sebagai berikut: Ha : ρzx1 ≠ 0 Ho : ρzx1 = 0 Ha = Komite Audit berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah. Ho = Komite Audit tidak berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah.

46

Ha : ρzx2 ≠ 0 Ho : ρzx2 = 0 Ha = Dewan Pengawas Syariah berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah. Ho = Dewan Pengawas Syariah tidak berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah. Ha : ρzy ≠ 0 Ho : ρzy = 0 Ha2 = Good Corporate Governance berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah. Ho2 = Good Corporate Governance tidak berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah.

E. Operasionalisasi Variabel Variabel operasional yang akan diuraikan dalam metode penelitian ini adalah 1. Variabel Eksogen a. Komite Audit Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang harus bebas dari pengaruh manajemen perusahaan dan bersifat independen serta bertanggung jawabkepada dewan komisaris. Variabel tersebut merupakan penjabaran dari Widjaja (2003:4). Indikatornya berupa pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan, pengawasan

47

terhadap proses manajemen dan pengendalian, pengawasan terhadap laporan auditor internal, menjamin manajemen melaksanakan rekomendasi

auditor

internal,

mengawasi

proses

corporate

governance, mengawasi bank syariah, mengerti pokok-pokok persoalan yang mungkin mempengaruhi kinerja bank dan mengawasi proses oprasional bank. Diduga variabel ini dipengaruhi oleh variabelvariabel endogen. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5). b. Dewan Pengawas Syariah Dewan pengawas syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah, seperti yang desebutkan oleh Arifin (2005:10). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5). 2.

Variabel Endogen a. Good Corporate Governance GCG didefinisikan sebagai sistem yang mengatur pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan kewajiban pihak terkait (Board of Commissioners, Board of Directors, shareholders, dan stakeholders lainnya), memuat aturan main dan prosedur yang harus ditempuh dalam membuat keputusan yang terkait dengan

48

keputusan korporasi, merumuskan mekanisme untuk penetapan yang objektif dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai objektif serta pemantauan kerja. Variabel tersebut merupakan penjabaran dari Daniri (2005). Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001:1) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee, yaitu: "Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan." Dari beberapa definisi tersebut menyebutkan bahwa GCG sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal 5 poin dari tidak setuju (1), kurang setuju (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5). b. Kinerja Perbankan Syariah Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayarannya serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam governance structure perbankan syariah. Variabel

49

tersebut merupakan penjabaran dari definisi Arifin (2006:1). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal 5 poin dari tidak setuju (1), kurang setuju (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).

50

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian Variabel Peran Komite Audit (Sumber: Santi Yustini (2009) dan I Made Sughiarta Sanjaya (2005))

Good Corporate Governan ce (GCG) (Sumber: Putri Maruti Agusti N (2009))

Sub Variabel

.

1. Transparansi

2. Kemandirian

3. Akuntabilitas

Indikator

Skala

1. Pengawasan atas proses operasional agar sesuai standar. 2. Menelaah kebenaran informasi yang Ordinal disampaikan direksi kepada komisaris. 3. Mengerti semua pokok permasalahan. 4. Kompetensi personil komite audit. 5. Melakukan pertemuan dengan dewan pengawas syariah dan manajemen. 6. Hubungan kerja dengan dewan pengawas syariah dan manajemen. 7. Mengawasi laporan dewan pengawas syariah. 1. Menempatkan laporan keuangan di internet. 2. Kualitas komite audit dan DPS 3. Komite audit secara teratur rapat dengan DPS 4. Tekanan pihak internal yang tidak sesuai dengan Ordinal peraturan perundangan yang baru. 5. Membuat standar profesional untuk karyawan. 6. Mempunyai pejabat khusus yang bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan sepenuhnya taat pada hukum dan peraturan perundangan-undangan yang ada.

51

Tabel 3.1 (Lanjutan) Sub Variabel Indikator Skala 4. Kewajaran 7. Pedoman etik dan tingkah laku yang tertulis. 8. Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholders. 9. Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya. 10. Memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan memberikan masukan dan pendapat. Dewan 1. Melakukan pengawasan Pengawas secara periodik pada Ordinal Syariah lembaga keuangan (Sumber: syariah. Abuzaky, 2. Memberikan usulan 2008). pengembangan lembaga keuangan syariah. 3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang dibawahi. 4. Memenuhi standar good corporate governance, aspek akuntabilitas dan transparansi. 5. Mengetahui dan memahami berbagai peraturan perbankan. 6. Menjadi juru bicara berkaitan dengan isu-isu syariah yang muncul. Bersambung Pada Halaman Selanjutnya Variabel

52

Variabel Peningkat an Kinerja (Sumber: Urfy Damayanti ,2009).

Tabel 3.1 (Lanjutan) Sub Variabel Indikator 1. Mampu membuat keputusan. 2. Mampu bertanggung jawab. 3. Mampu dan bersedia melakukan perubahan. 4. Berinisiatif dan mampu mengambil keputusan. 5. Mencoba tantangan baru.

Skala

Ordinal

53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Perbankan Syariah yang berada di wilayah DKI Jakarta. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Perbankan Syariah. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun melalui perantara kepada responden. Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 19 Juli 2010 sampai 16 Agustus 2010 dan dilakukan ke 3 Bank Syariah yang berada di wilayah DKI Jakarta. Berikut ini dalam tabel 4.1 adalah nama perbankan syariah yang diberikan kuesioner, sebagai berikut: Tabel 4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian No 1 2 3

Nama Bank Syariah

Bank Muamalat Indonesia Bank Syariah Mandiri Bank Mega Syariah Total Sumber: Data Primer

Kuesioner dikirim 30 25 25 80

Kuesioner dikembalikan 24 20 19 63

Dalam tabel 4.1 dijelaskan kuesioner yang disebarkan berjumlah 80 buah dan jumlah yang dikembalikan adalah sebanyak 63 buah atau 78.75%. Jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah 17 buah atau 21,25%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 60 buah atau 95%,

54

sedangkan yang tidak dapat diolah karena tidak diisi lengkap berjumlah 3 buah atau 5%. Data sampel penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.2 Tabel 4.2 Data Sampel Penelitian No Keterangan 1 Jumlah Kuesioner yang disebar 2 Jumlah Kuesioner yang tidak kembali 3 Jumlah Kuesioner yang tidak dapat diolah 4 Jumlah Kuesioner yang dapat diolah Sumber: Data Primer yang diolah

Karyawan 80 17 3 60

Persentase 100% 21,25% 5% 95%

2. Karateristik Responden Dalam tabel 4.3 ini, menyajikan indentitas responden karyawan bank syariah di wilayah Jakarta berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Disajikan sebagai berikut Tabel 4.3 Deskriptif Responden Deskriptif Jumlah Sampel

Keterangan

Frekuensi 60

Persentase 100%

Jenis Kelamin

Pria

38

63,33%

Wanita

22

36,67%

19 - 30 tahun

36

60%

31 - 40 tahun

17

28,33%

> 40 tahun

7

11,67%

Pendidikan

D3

8

13,33%

Terakhir

S1

52

86,67%

< 1 tahun

16

26,67%

1–3 tahun

19

31,67%

> 3 tahun

25

41,67%

Usia

Lama Bekerja

Sumber: Data primer yang diolah

55

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 38 orang atau 63,33% dan wanita berjumlah 22 orang atau 36,67%. Lalu, responden berdasarkan usia didapatkan yang berumur 19-30 tahun berjumlah 36 orang atau 60%, untuk responden yang berumur 31-40 tahun berjumlah 17 orang atau 28,33%, dan untuk responden yang berumur diatas 40 tahun berjumlah 7 orang atau 11,67%. Untuk responden yang berdasarkan pendidikan terakhir didapatkan bahwa responden yang lulusan D3 berjumlah 8 orang atau 13,33%, dan untuk responden yang lulusan S1 berjumlah 52 orang atau 86,67%. Untuk responden yang berdasarkan lama bekerja didapatkan bahwa responden yang telah bekerja dibawah 1 tahun berjumlah 16 orang atau 26,67%, responden yang bekerja pada 1-3 tahun berjumlah 19 orang atau 31,67%, dan untuk responden yang bekerja lebih dari 3 tahun berjumlah 25 orang atau 41,67%.

B. Hasil Uji Data Penelitian 1. Hasil Uji Validitas Berikut adalah tabel 4.4 yang menjelaskan hasil uji validitas komite audit. Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Komite Audit Pertanyaan Pearson Corelation Sig (2-Tailed) KA1 0,838** 0,000 KA2 0,864** 0,000 KA3 0,855** 0,000 Bersambung pada halaman selanjutnya

Keterangan Valid Valid Valid

56

Tabel 4.4 (Lanjutan) Pertanyaan Pearson Corelation KA4 0,847** KA5 0,830** KA6 0,837** KA7 0,864** Sumber: Data primer yang diolah

Sig (2-Tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000

Keterangan Valid Valid Valid Valid

Tabel 4.4 menunjukkan variabel komite audit mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berikut tabel 4.5 menjelaskan hasil uji validitas dewan pengawas syariah. Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Dewan Pengawas Syariah Pertanyaan

Pearson Corelation

Sig (2-Tailed)

Keterangan

DPS1

0,783**

0,000

Valid

DPS2

0,899**

0,000

Valid

DPS3

0,892**

0,000

Valid

DPS4

0,912**

0,000

Valid

DPS5

0,882**

0,000

Valid

DPS6

0,911**

0,000

Valid

Sumber: Data primer yang diolah Tabel

4.5

menunjukkan

variabel

dewan

pengawas

syariah

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

57

Berikut merupakan hasil uji validitas good corporate governance dapat dilihat pada tabel 4.6. Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Good Corporate Governance Pertanyaan

Pearson Corelation

Sig (2-Tailed)

Keterangan

GCG1

0,865**

0,000

Valid

GCG2

0,861**

0,000

Valid

GCG3

0,886**

0,000

Valid

GCG4

0,808**

0,000

Valid

GCG5

0,820**

0,000

Valid

GCG6

0,850**

0,000

Valid

GCG7

0,792**

0,000

Valid

GCG8

0,808**

0,000

Valid

GCG9

0,750**

0,000

Valid

GCG10

0,864*

0,000

Valid

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.6 menunjukkan variabel Good Corporate Governance mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berikut tabel 4.7 yang menjelaskan uji validitas Perbankan Syariah. Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kinerja Perbankan Syariah Pertanyaan

Pearson Corelation

Sig (2-Tailed)

Keterangan

KBS1

0,871**

0,000

Valid

KBS2

0,876**

0,000

Valid

KBS3

0,874**

0,000

Valid

KBS4

0,903**

0,000

Valid

KBS5

0,888**

0,000

Valid

Sumber: Data primer yang diolah

58

Tabel 4.7 menunjukkan variabel kinerja perbankan syariah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 2. Hasil Uji Reliabilitas Untuk menilai konsistensinya dari instrumen penelitian, instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha diatas 0,6. Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Cronbach's Alpha Komite Audit (X1) .934 Dewan Pengawas .942 Syariah (X2) .949 Good Corporate Governance (Y) Kinerja Perbankan .928 Syariah (Z) Sumber: Data Primer yang diolah

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .935 .942

N of Items 7 6

.949

10

.929

5

Tabel 4.8 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel komite audit sebesar 0,934, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini sangat reliabel. Variabel dewan pengawas syariah sebesar 0,942, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini sangat reliabel. Variabel Good Corporate Governance sebesar 0,949 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini sangat reliabel. Variabel kinerja perbankan syariah sebesar 0,928 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini sangat reliabel.

59

3. Hasil Uji Hipotesis Penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis) sebagai uji hipotesisnya. Adapun dalam pengujian hipotesis ini terdiri dari dua sub struktur, yaitu sub struktur 1 dan sub struktur 2. Seluruh pengujian dan analisis data menggunakan bantuan SPSS 12.0 (Statistical Program for Special Science) for windows sebagai berikut: a. Hasil Uji Sub Struktur 1 1) Hasil Uji Secara Individual Sub Struktur 1. Berikut ini tabel 4.9 yang menjelaskan coefficients untuk uji sub struktural 1. Tabel 4.9 Coefficients – Sub Struktur 1 Unstandarized Coefficients

Model

B 1 (Constant) Komite Audit Dewan Pengawas Syariah

Standardized Coefficients

Std. Error

2.535 .408 1.106

Beta

1.798 .148 .173

.305 .651

t

Sig

1.410 2.750 5.867

.164 .008 .000

a Dependent Variabel: Good Corporate Governance Sumber: Data primer yang diolah (a) Kontribusi Komite Audit (X1) Terhadap Good Corporate Governance (Y). Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.9 coefficients. Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t yang dihitung dengan rumus: ρx1

=

ρx1 seρx1

=

0.305 0.110

=

2.750

60

Terlihat bahwa pada kolom Sig (signifikansi) pada tabel 4.9 coefficients diperoleh variabel komite audit dengan nilai sig sebesar 0,008. Kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05 ternyata nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas sig atau (0,05 > 0,008), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi, pengaruh komite audit berkontribusi secara signifikan terhadap good corporate governance. Besarnya pengaruh komite audit terhadap good corporate governance sebesar 0,305

atau

30,5%.

Dengan

demikian

komite

audit

dapat

mempengaruhi good corporate governance. (b) Kontribusi Dewan Pengawas Syariah (X2) Terhadap Good Corporate Governance (Y). Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.9 coefficients. Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t yang dihitung dengan rumus: pyx2 =

px2 sepx2

=

0.651 0,111

=

5.867

Terlihat bahwa pada kolom Sig (signifikansi) pada tabel 4.9 coefficients diperoleh variabel dewan pengawas syariah dengan nilai sig sebesar 0,000. Kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05, ternyata nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas sig atau (0,05 > 0,000), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi, pengaruh dewan 61

pengawas syariah berkontribusi secara signifikan terhadap good corporate governance. Besarnya pengaruh dewan pengawas syariah terhadap good corporate governance sebesar 0,651 atau 65,1%. Dengan demikian dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi good corporate governance. 2) Hasil Uji Hubungan Korelasi Antara Komite Audit (X1) dan Dewan Pengawas Syariah (X2) Berikut ini tabel 4.10 yang menjelaskan Correlations untuk uji sub struktural 1 Tabel 4.10 Correlations – Sub Struktur 1 KA

DPS

1 . 60

.908** .000 60

DPS Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

.908** .000 60

1 . 60

.928 .000 60

GCG Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

.896** .000 60

.928** .000 60

1 . 60

KA

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

GCG .896** .000 60

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan perhitungan korelasi diperoleh angka korelasi antara variabel komite audit dan dewan pengawas syariah sebesar 0,908 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 korelasi antara variabel komite audit dan good corporate governance sebesar

62

0,896 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan korelasi antara variabel dewan pengawas syariah dan good corporate governance sebesar 0,928 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Untuk menafsirkan angka tersebut, digunakan kriteria korelasi menurut Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2008): a.

0,00 – 0,199 : korelasi sangat rendah

b.

0,20 – 0,399

: korelasi rendah

c.

0,40 – 0,599

: korelasi cukup kuat

d.

0,60 – 0,799

: korelasi kuat

e.

0,80 – 1,00

: korelasi sangat kuat

Korelasi sebesar 0,908 mempunyai maksud hubungan antara variabel komite audit dan dewan pengawas syariah adalah memiliki korelasi yang sangat kuat. Korelasi sebesar 0,896 mempunyai maksud hubungan antara variabel komite audit dan good corporate governance juga sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah artinya semakin tinggi pengaruh komite audit maka semakin tinggi pula peran good corporate governance yang dihasilkan. Korelasi antara dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansinya sebesar 0,000. Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Korelasi sebesar 0,928 mempunyai maksud hubungan antara variabel dewan pengawas syariah dan good corporate governance adalah sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah

63

artinya semakin tinggi pengaruh dewan pengawas syariah maka akan tinggi juga peran good corporate governance yang dihasilkan. Korelasi antara dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansinya sebesar 0,000. Jika angka signifikansi (sig)<0,05 maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. 3) Hasil Uji Secara Simultan Sub Struktural 1 Berikut ini tabel 4.11 yang menjelaskan Anova untuk uji sub struktural 1 Tabel 4.11 Anova – Sub Struktur 1

Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares

df

3681.112 517.871 4198.983

2 57 59

Mean Square

F

1840.556 202.583 9.085

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant),DPS, KA b. Dependent Variable: GCG Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.11 anova diperoleh nilai F sebesar 202,583 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000 karena nilai sig < 0,05, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Jika F secara manual dihitung dengan rumus F, berdasarkan koefisien R2 pada tabel 4.12 summary, nilai F dapat dihitung sebagai berikut: F=

(n – k – 1)Rsquare k (1– Rsquare)

64

Keterangan: n = Jumlah sampel k = Jumlah variabel eksogen (variabel independen) Rsquare = R2 (60 – 2 – 1) (0,877)

F=

2 (1 – 0,877)

= 203,207

Berikut ini tabel 4.12 yang menjelaskan summary untuk uji sub struktural 1 Tabel 4.12 Summary – Sub Struktur 1 Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std Error of the Estimate

1

.936a

.877

.872

3.014

a. Predictors: (Constant), DPS, KA Sumber: Data primer yang diolah Untuk melihat pengaruh komite audit dan dewan pengawas syariah

secara gabungan dapat dilihat dari hasil penghitungan

dalam model summary, khususnya angka Rsquare. Besarnya angka Rsquare (r2) adalah 0,877 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap peran good corporate governance, dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: KD = r2 x 100% KD = 0,877 x 100%

65

KD = 87,7% Keterangan: KD

: Koefisien Determinasi

r2

: Rsquare

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pernyataan komite audit dan dewan pengawas syariah mempengaruhi good corporate governance sebesar 87,7%. Adapun sisanya sebesar 12,3% (100% - 87,7%) dipengaruhi oleh variabel lain, seperti auditor eksternal, auditor internal. Kerangka hubungan kausal Sub-Struktur 1 antara jalur (X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X1, X2 terhadap Y) dapat dibuat melalui persamaan struktural sebagai berikut: X2 = ρX1Y X1 + ρX2Y X2 + ρY ε1 Diketahui: R2

X1 . X2 . Y

= 0,877 = 1 − R 2 = √1 – 0,877 = 0,351

ρY ε1 Keterangan:

ρX1Y : standardized coefficients, koefisien jalur pengaruh langsung X1 terhadap Y. ρX2Y : standardized coefficients, koefisien jalur pengaruh langsung X2 terhadap Y. ρY ε1 : besarnya pengaruh variable lain R2

: RSquare

66

X1

: Komite Audit

X2

: Dewan Pengawas Syariah

Y = 0,305x1 + 0,651x2 + 0,351ε1 Gambar 4.1 Hubungan Kausal Empiris Sub Struktur 1 Variabel X1, X2, terhadap Y ρyε1 = 0,351 Komite Audit (X1)

ρyx1 = 0,305 Good Corporate Governance

r12 = 0,908 Dewan Pengawas Syariah (X2)

ρyx2 = 0,651

Pengaruh bersama atau koefisien X1 terhadap X2 atau koefisien determinan dan faktor residual dihitung sebagai berikut: R2 Y(X1 X2) = ∑(ρYXk).(rYk) = (ρYX1).(rYX1)+(ρYX2).(rYX2) keterangan: R2 Y1(X1 X2)

: Rsquare

ρY

: standardized coefficients Beta

rY

: korelasi

X1

: komite audit

X2

: dewan pengawas syariah

R2 Y(X1 X2)

= ∑(ρYXk).(rYk)

variabel X terhadap variabel Y

= (ρYX1).(rYX1)+(ρYX2).(rYX2) = (0,305)x(0,351) + (0,651)x(0,928) = 0,877

67

Berdasarkan tabel 4.11 anova diperoleh nilai F sebesar 203,207 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000, karena nilai sig 0,000 < 0,05, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga terbukti bahwa pernyataan komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Good Corporate Governance. Hasil pengujian Sub-Struktur 1 dapat diringkas seperti tabel 4.13 sebagai berikut: Tabel 4.13 Koefisien Jalur, Kontribusi Langsung, Tidak Langsung, Kontribusi Total, Kontribusi Komite Audit (X1), dan Dewan Pengawas Syariah (X2) Secara Simultan dan Signifikan Terhadap Good Corporate Governance (Y) Variabel

Koefisien Jalur

Kontribusi Langsung Tidak Berpengaruh 0,305 0,651 0,351

X1 0,305 X2 0,651 ε1 0,351 X1 dan X2 Sumber: Data Primer yang diolah

Total

Kontribu si Bersama

9,30% 42,38% 12,32% 0,877 = 87,7%

Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur Sub-Struktur 1 tersebut, maka memberikan informasi secara objektif sebagai berikut: (1) Besarnya kontribusi Komite Audit (X1) yang secara langsung dan signifikan mempengaruhi Good Corporate Governance (Y) adalah 0,3052 = 0,0930 atau 9,30%.

68

(2) Besarnya kontribusi Dewan Pengawas Syariah (X2) yang secara langsung dan signifikan mempengaruhi Good Corporate Governance (Y) adalah 0,6512 = 0,4238 atau 42,38%. (3) Besarnya kontribusi Komite Audit (X1) dan Dewan Pengawas Syariah secara simultan yang langsung dan signifikan mempengaruhi Good Corporate Governance (Y) adalah 0,877 atau 87,7%. Sisanya sebesar 0,123 atau 12,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. b. Hasil Uji Sub Struktur 2 1) Hasil Uji Secara Individual Sub Struktur 2. Berikut ini tabel 4.14 yang menjelaskan coefficients untuk uji sub struktural 2. Tabel 4.14 Coefficients – Sub Struktur 2 Model

Unstandarized Coefficients B

1 (Constant) KA DPS GCG

0,12 .315 .219 .173

Std. Error .990 .085 .119 .072

Standardized Coefficients t

Beta .418 .248 .307

.012 3.696 1.841 2.418

Sig .990 .000 .071 .019

a Dependent Variable: KBS Sumber: Data primer yang diolah

69

(a) Kontribusi

Komite

Audit

(X1)

Terhadap

Kinerja

Perbankan Syariah (Z). Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.14 coefficients. Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t yang dihitung dengan rumus: tx1 =

ñx1 0,418 = = 3.696 señx1 0,11310

Terlihat bahwa pada kolom Sig (signifikansi) pada tabel 4.14 coefficients diperoleh variabel Komite Audit dengan nilai sig sebesar 0,000. Kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05, ternyata nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas sig atau (0,05 > 0,000), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi, pernyataan komite audit berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Besarnya pengaruh komite audit terhadap kinerja perbankan syariah sebesar 0,418 atau 41,8%. Dengan demikian komite audit dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah. (b) Kontribusi Dewan Pengawas Syariah (X2) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Z). Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.14 coefficients. Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t yang dihitung dengan rumus:

70

tx1 =

ñx2 0,248 = = señx2 0,13471

1,841

Terlihat bahwa pada kolom Sig (signifikansi) pada tabel 4.14 coefficients diperoleh variabel audit internal dengan nilai sig sebesar 0,071. Kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05, ternyata nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai probabilitas sig atau (0,05 < 0,071), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya koefisien analisis jalur adalah tidak signifikan. Jadi, peranan dewan pengawas syariah tidak berkontribusi secara

signifikan

terhadap

kinerja

perbankan

syariah.

Kemudian koefisien lintasan parsial (path coefficient) terhadap kinerja perbankan syariah sebesar 0,248 atau 24,8%. (c) Kontribusi Good Corporate Governance (Y) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Z). Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.14 coefficients. Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t yang dihitung dengan rumus: tx1 =

ñx1 = señx1

0,307 0,127

=

2,418

Terlihat bahwa pada kolom Sig (signifikansi) pada tabel 4.14 coefficients diperoleh variabel Good Corporate Governance dengan nilai sig sebesar 0,019. Kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05, ternyata nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas sig atau (0.05 > 0.019), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya koefisien analisis jalur adalah 71

signifikan. Jadi, pengaruh Good Corporate Governance berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Besarnya pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja perbankan syariah sebesar 0,307 atau 30,7%. Dengan demikian Good Corporate Governance mempengaruhi kinerja organisasi perusahaan. 2) Hasil Uji Hubungan Korelasi Antara Komite Audit (X1), Dewan

Pengawas

Syariah

(X2),

dan

Good

Corporate

Governance (Y). Berikut ini tabel 4.15 yang menjelaskan correlations untuk uji sub struktural 2. Tabel 4.15 Correlations – Sub Struktur 2 KA

DPS

GCG

KPS

KA

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

1 , 60

.908** .000 60

.896** .000 60

.918** .000 60

DPS

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

.908** .000 60

1 . 60

.928** .000 60

.912** .000 60

GCG Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

.896** .000 60

.928** .000 60

1 . 60

.911** .000 60

KPS Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

.918** .000 60

.912** .000 60

.911** .000 60

1 . 60

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: Data primer yang diolah

72

Berdasarkan perhitungan korelasi diperoleh angka korelasi antara variabel komite audit dan dewan pengawas syariah sebesar 0,908 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 korelasi antara variabel komite audit dan good corporate governance sebesar 0,896 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 korelasi antara variabel komite audit dan kinerja perbankan syariah sebesar 0,918 korelasi antara variabel dewan pengawas syariah dan good corporate governance sebesar 0,928 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 korelasi antara variabel dewan pengawas syariah dan kinerja

perbankan

syariah

sebesar

0,912

dengan

tingkat

signifikansi sebesar 0,000 dan korelasi antara variabel good corporate governance dan kinerja perbankan syariah sebesar 0,911 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Untuk menafsirkan angka tersebut, digunakan kriteria korelasi menurut Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2008): a. 0,00 – 0,199

: korelasi sangat rendah

b. 0,20 – 0,399

: korelasi rendah

c. 0,40 – 0,599

: korelasi cukup kuat

d. 0,60 – 0,799

: korelasi kuat

e. 0,80 – 1,00

: korelasi sangat kuat

Korelasi sebesar 0,908 mempunyai maksud hubungan antara variabel komite audit dan dewan pengawas syariah adalah korelasinya sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif).

73

Searah artinya semakin tinggi pernyataan komite audit maka semakin tinggi pula peranan dewan pengawas syariah. Korelasi antara dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansinya sebesar 0,000. Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Korelasi sebesar 0,896 mempunyai maksud hubungan antara variabel komite audit dan good corporate governance adalah sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah artinya semakin tinggi pengaruh komite audit maka semakin tinggi pula peran good corporate governance yang dihasilkan. Korelasi antara dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansinya sebesar 0,000. Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Korelasi sebesar 0,918 mempunyai maksud hubungan antara variabel komite audit dan kinerja perbankan syariah adalah sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah artinya semakin tinggi peranan komite audit maka semakin tinggi pula kinerja perbankan syariah yang dihasilkan. Korelasi antara dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansinya sebesar 0,000. Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Korelasi sebesar 0,928 mempunyai maksud hubungan antara variabel dewan pengawas syariah dan good corporate governance adalah sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah artinya semakin tinggi peran dewan

74

pengawas syariah maka semakin tinggi pula good corporate governance yang dihasilkan. Korelasi antara dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansinya sebesar 0,000. Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Korelasi sebesar 0,912 mempunyai maksud hubungan antara variabel dewan pengawas syariah dan kinerja perbankan syariah adalah sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah artinya semakin tinggi peranan dewan pengawas syariah maka semakin tinggi pula kinerja perbankan syariah yang dihasilkan. Korelasi antara dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansinya sebesar 0,000. Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Korelasi sebesar 0,911 mempunyai maksud hubungan antara variabel good corporate governance dan kinerja perbankan syariah adalah sangat kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah artinya semakin tinggi good corporate governance maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan syariah yang dihasilkan. Korelasi antara dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansinya sebesar 0,000. Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. 3) Hasil Uji Secara Simultan Sub Struktur 2 Berikut ini tabel 4.16 yang menjelaskan Anova untuk uji sub struktural 2.

75

Tabel 4.16 Anova – Sub Struktur 2 df

Model

Sum of Squares

Mean Square

F

1 Regression Residual Total

1190.927 149.007 1339.933

3 56 59

396.976 149.192 2.661

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), GCG, DPS, KA b. Dependent Variable: KBS Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.16 anova diperoleh nilai F sebesar 149,192 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000 karena nilai sig < 0,05 maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima, artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jika F secara manual dihitung dengan rumus F, berdasarkan koefisien R2 pada tabel 4.19 summary, nilai F dapat dihitung sebagai berikut: F=

(n – k – 1)Rsquare k (1– Rsquare) Keterangan: n = Jumlah sampel k = Jumlah variabel eksogen (variabel independen) Rsquare = R2 (60 – 2 – 1) (0,889) F=

2 (1 – 0,889)

= 228,257

Berikut ini tabel 4.17 yang menjelaskan Summary untuk uji sub struktural 2.

76

Tabel 4.17 Summary – Sub Struktur 2 Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std Error of the Estimate

1

.943a

.889

.883

1.631

a. Predictors: (Constant), GCG, AI, KA Sumber: Data primer yang diolah Untuk melihat pengaruh komite audit, dewan pengawas syariah dan good corporate governance secara gabungan dapat dilihat dari hasil penghitungan dalam model summary, khususnya angka Rsquare. Besarnya angka Rsquare (r2) adalah 0,889 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh komite audit, dewan pengawas syariah dan good corporate governance terhadap peran kinerja perbankan syariah, dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: KD = r2 x 100% KD = 0,889 x 100% KD = 88,9% Keterangan: KD

: Koefisien Determinasi

r2

: Rsquare

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pernyataan komite audit, dewan pengawas syariah dan good corporate governance secara bersama terhadap kinerja perbankan syariah

77

adalah 88,9%. Adapun sisanya sebesar 11,1% (100% - 88,9%) dipengaruhi oleh variabel lain, seperti auditor internal. Kerangka hubungan kausal Sub-Struktur 2 antara jalur (X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, Y terhadap Z dan X1, X2, Y terhadap Z) dapat dibuat melalui persamaan struktural sebagai berikut: X3 = ρX1Z X1 + ρX2Z X2 + ρYZ X3 + ρY ε1 Diketahui: R2

X1 . X2 . Y, Z

= 0,889 = 1 − R 2 = √1 – 0,889 = 0,333

ρY1 ε1 Keterangan: ρX1Z

: standardized coefficients, koefisien jalur pengaruh langsung X1 terhadap Z.

ρX2Z

: standardized coefficients, koefisien jalur pengaruh langsung X2 terhadap Z.

ρYZ

: standardized coefficients, koefisien jalur pengaruh langsung X2 terhadap Z.

ρY ε1 2

: besarnya pengaruh variable lain

R

: RSquare

X1

: Komite Audit

X2

: Dewan Pengawas Syariah

Y

: Good Corporate Governance

Z

: kinerja perbankan syariah

78

Z = 0,418 X1 + 0,248 X2 + 0,307 Y + 0,333 ε1 Gambar 4.2 Hubungan Kausal Empiris Sub Struktur 2 Variabel X1, X2 dan Y terhadap Z ε2

ε1 ρzε2 = 0,351

Komite Audit (X1)

ρzε2 = 0,333

ρzx1 = 0,418 ρyx1 = 0,896 Good Corporate ρzy = 0,307 Governance (Y)

Г12 = 0,908

Kinerja Bank Syariah (Z)

ρyx2 = 0,928 ρzx2 = 0,248

Dewan Pengawas Syariah (X2)

Pengaruh bersama atau koefisien X1 dan X2 terhadap Y atau koefisien determinan dan faktor residual dihitung sebagai berikut: R2 Z(X1 Y X2) = ∑(ρZXk).(rZk) = (ρZX1).(rZX1)+(ρZX2).(rZX2) + (ρZY).(rZY) keterangan: R2 Z(X1X2Y)

: Rsquare

ΡZ

: standardized coefficients Beta

rZ

: korelasi

X1

: komite audit

X2

: dewan pengawas syariah

Y

: good corporate governance

Z

: kinerja perbankan syariah

variabel X terhadap variabel Z

79

R2 Z(X1 Y X2)

= ∑(ρZXk).(rZk) = (ρZX1).(rZX1)+(ρZX2).(rZX2) + (ρZY).(rZY) =(0,418)x(0,918)+(0,248)x(0,912)+(0,307)x(0,911) = 0,889

Berdasarkan tabel 4.16 anova diperoleh nilai F sebesar 149,192 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000 karena nilai sig 0,000 < 0,05, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga terbukti bahwa komite audit, dewan pengawas syariah, dan good corporate governance, berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja perbankan perusahaan. Hasil pengujian Sub-Struktur 2 dapat diringkas seperti tabel 4.18 sebagai berikut: Tabel 4.18 Koefisien Jalur, Kontribusi Langsung, Tidak Langsung, Kontribusi Total, Kontribusi Komite Audit (X1), Dewan Pengawas Syariah (X2), dan Good Corporate Governance (Y), Secara Simultan dan Signifikan Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Z) Koefisien Jalur 0,418 0,248 0,307 0,351 0,333

Kontribusi Langsung Tidak Berpengaruh 0,418 0,248 0,307 0,351 0,333

Variabel X1 X2 Y ε1 ε2 X1, X2 dan Y Sumber: Data Primer yang diolah

Total 17,47% 6,15% 9,42% 12,32% 11,09%

Kontribusi Bersama

0,889 = 88,9 %

Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur Sub-Struktur 2 tersebut, maka memberikan informasi secara objektif sebagai berikut:

80

(1) Besarnya kontribusi komite audit (X1) yang secara langsung dan signifikan mempengaruhi kinerja perbankan syariah (Z) adalah 0,4182 = 0,1747 atau 17,47%. (2) Besarnya kontribusi dewan pengawas syariah (X2) yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja perbankan syariah (Z) tetapi melalui good corporate governance (Y) adalah 0,2482 = 0,0615 atau 6,15%. (3) Besarnya kontribusi good corporate governance (Y) yang secara langsung dan signifikan mempengaruhi kinerja perbankan syariah (Z) adalah 0,3072 = 0,0942 atau 9,42%. Besarnya kontribusi komite audit (X1), dewan pengawas syariah (X2), dan good corporate governance (Y) secara simultan yang langsung dan signifikan mempengaruhi kinerja perbankan syariah (Z) adalah 0,889 = 88,9%. Sisanya sebesar 0,3332 = 0,1109 atau 11,09% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Berikut merupakan pembahasan berdasarkan analisis tersebut diatas: 1.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Good Corporate Governance. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa komite audit berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap good corporate governance. Dengan demikian, dengan adanya komite audit semua kegiatan atau semua rencana harus sesuai dengan rekomendasi komite audit. Semakin tinggi peran yang dilakukan komite audit, maka semakin baik juga penerapan good corporate governance dalam perbankan syariah. Sedangkan,

81

semakin rendah peran komite audit, maka semakin tidak baik penerapan good corporate governance di perbankan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I Putu Sughiarta (2005) dan Santi Yustini (2009) bahwa komite audit sangat berperan penting dalam pelaksanaan good corporate governance di perbankan syariah yang berguna untuk pemberian keputusan dan pemberian kebijakan bagi perbankan syariah. 2.

Pengaruh

Dewan

Pengawas

Syariah

Terhadap

Good

Corporate

Governance. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap good corporate governance. Dengan demikian, dengan adanya dewan pengawas syariah semua pengawasan kegiatan atau semua rencana harus sesuai dengan pengawasan dewan pengawas syariah. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah, maka semakin baik juga penerapan good corporate governance dalam perbankan syariah. Sedangkan, semakin rendahnya pengawasan dari dewan pengawas syariah, maka semakin tidak baik penerapan good corporate governance dilakukan di perbankan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wibowo Ari (2009), bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah mengenai akan sangat baik untuk penerapan good corporate governance di perbankan syariah tersebut. Dari pernyataan tersebut bahwa dewan pengawas syariah mempengaruhi good corporate governance dengan cara

82

melakukan

pengawasan

atas

laporan

penerapan

good

corporate

governance kepada Bank Indonesia. 3.

Pengaruh Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Good Corporate Governance. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komite audit dan dewan pengawas syariah sangat berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap good corporate governance di Perbankan Syariah. Dengan demikian, dengan adanya komite audit dan dewan pengawas syariah semua keputusan dan pengawasan kegiatan atau semua rencana harus sesuai dengan keputusan komite audit dan pengawasan dewan pengawas syariah. Semakin tinggi keputusan dan pengawasan yang dilakukan, maka semakin baik juga penerapan good corporate governance dalam perbankan syariah. Sedangkan, semakin rendahnya pengawasan dari audit internal, maka semakin tidak baik penerapan good corporate governance dilakukan di perbankan syariah.

4.

Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perbankan Syariah. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Dengan demikian, dengan adanya keputusan dari komite audit semua kegiatan atau semua rencana harus sesuai dengan rekomendasi komite audit. Semakin tinggi peran yang dilakukan komite audit, maka semakin baik juga kinerja perbankan syariah tersebut. Sedangkan, semakin rendah peran komite audit, maka semakin tidak baik kinerja perbankan syariah

83

tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiyono Wahyu Nugroho (2010). Karena keputusan yang dikeluarkan oleh komite sangat berpengaruh dalam pelaporan keuangan perbankan syariah dan itu yang melihatkan kinerja perbankan tersebut baik atau tidak. 5.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, karena kegiatan dewan pengawas syariah hanya mengawasi dan dari pengawasan tersebut tidak berpengaruh bagi kinerja perbankan syariah. Jadi, semakin tinggi atau rendahnya pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah, maka tidak akan berpengaruh bagi kinerja perbankan syariah. Pernyataan tersebut didukung oleh Usamah (2009) fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syari’at Islam. Jadi dalam penelitian ini dewan pengawas syariah tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

6.

Pengaruh Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komite audit sangat berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Dengan demikian, keputusan komite audit sangat berpengaruh dan pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Pernyataan komite audit didukung

84

oleh Wiyono Wahyu Nugroho (2010). Karena keputusan yang dikeluarkan oleh komite sangat berpengaruh dalam pelaporan keuangan perbankan syariah dan itu yang memperlihatkan kinerja perbankan tersebut baik atau tidak. Jadi dalam penelitian ini dewan pengawas syariah tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

85

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap good corporate governance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari I Putu Sughiarta (2005) yaitu komite audit sangat berperan penting dalam pelaksanaan good corporate governance di perbankan syariah yang berguna untuk pemberian keputusan dan pemberian kebijakan bagi perbankan syariah.

2.

Dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap good corporate governance. Hasil ini konsisten dengan penelitan Wibowo Ari (2009) yaitu bahwa dewan pengawas syariah sangat berperan penting dalam pelaksanaan good corporate governance di perbankan syariah yang berguna untuk pemberian keputusan dan pemberian kebijakan bagi perbankan syariah.

3.

Komite audit dan dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah secara simultan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dan pernyataan yang dinyatakan oleh I Putu Sughiarta (2005) dan Santi Yustini (2009) yaitu bahwa komite

86

audit sangat berperan penting dalam pelaksanaan good corporate governance di perbankan syariah yang berguna untuk pemberian keputusan dan pemberian kebijakan bagi perbankan syariah. 4.

Komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Wiyono Wahyu Nugroho (2010) yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh komite audit sangat berpengaruh dalam pelaporan keuangan perbankan syariah dan itu yang melihatkan kinerja perbankan tersebut baik atau tidak.

5.

Dewan pengawas syariah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Pernyataan ini belum ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah sangat berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

6.

Komite audit dan dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah secara simultan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dan pernyataan yang dinyatakan I Putu Sughiarta (2005) dan Wiyono wahyu Nugroho (2010) bahwa keputusan yang dibuat oleh komite audit dan dewan pengawas syariah sangat berpengaruh dalam pelaporan keuangan perbankan syariah dan itu yang melihatkan kinerja perbankan baik atau tidak.

87

B. Saran Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan pertimbangan bagi Perbankan Syariah untuk lebih meningkatkan peran komite audit dan pengawasan dewan pengawas syariah agar good corporate governance dan kinerja perbankan syariah dapat semakin meningkat dan terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Dari hasil penelitian terdapat aspek yang dapat mempengaruhi good corporate governance yaitu komite audit dan dewan pengawas syariah. Namun variabel-variabel diatas bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi good corporate governance. Oleh karena itu penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi good corporate governance dan kinerja perbankan syariah. Populasi penelitian tidak hanya diambil dari perbankan syariah, mungkin bisa dikembangkan pada perbankan lainnya dengan menerapkan metode empiris, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan untuk objek dan profesi yang berbeda. Penelitian

selanjutnya

diharapkan

dapat

menggunakan

metode

penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambah waktu penelitian, sehingga tidak terlalu singkat.

88

DAFTAR PUSTAKA

Abuzaky, “Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pengawasan Ekonomi Syariah”, diakses tanggal 12 Juli 2010: http:/www.pa-kendal.net. Agoes, Sukrisno. “Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh KAP”, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Jakarta, 2004. Antonio, M.S. “Bank syariah dari Teori ke Praktik”, Gema Insani Press. Jakarta, 2001. Arifin, Zainul. “Memahami Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah”. Pustaka Alvabet, 2006. Arifin, Zainul, “Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek”, AlvaBet. Jakarta, 2005. Badan Pengawasan Penanaman Modal (BAPEPAM). “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”, Desember, Kep-41/PM/2003. Bank Syariah Mandiri, “Laporan GCG Bank Syariah Mandiri”, artikel ini diakses tanggal 12 Juli 2010: http//www.BSM.com. Daniri, Mas Achmad,.”Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia”, PT Ray Indonesia, Jakarta, 2005. Elder, Ramdal J., Mark S. Beasley, Alvin A. Arens & Amir Abdi Yusuf. “Auditing and Assurance Services”, New Jersey: Prentice Hall, 2009. Febrian, Andi, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009 Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI).“Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance”. Jakarta 2001. Hall, James A., dan Tommie Singleton. “Information Technology Auditing & Assurance”, Salemba Empat, Jakarta, 2007. Hamid, Abdul. “Pedoman Penulisan Skripsi”, Jakarta: FEIS UIN Syarif Hidayatullah, 2007. Husain, Umar. “Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”. Rajawali pers, Jakarta. 2009.

89

Ikatan Akuntan Indonesia. “Standar Akuntansi Keuangan”, Salemba Empat, Jakarta, 2001. Imam, Ghozali. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005. Marini, Purwanto “komite audit: tinjauan sejarah, kerangka teoritis, kondisi praktek di Indonesia, temuan empiris” Jurnal Universitas katholik widyamandala Surabaya, 2001. Metwally. “Teori dan Ekonomi Islam”, Bangkit Daya Insana, Jakarta, 1995. Muhammad. “Manajemen Dana Bank Syariah”, Ekonisia, Yogyakarta, 2004. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) “Tentang Komite Audit BUMN.”PER-05/MBU/2006. Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro,.“Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)”, alfabeta. Bandung. 2007. Rifka Dejavu, “Good Corporate Governance di Bank Syariah”, artikel ini diakses tanggal 12 Juli 2010, dari: http//www.blogspot.com/GCG di bank syariah/ rifkadejavu.blogspot.com Rittenberg, bradley J. Scwieger “auditing concepts for a changing environment” Harcourd Collage Orlando 2001. Sanjaya, I Made Sugiartha. “Peranan Komite Audit dalam Good Corporate Governance”, Jurnal Ekonomi, Jakarta, 2005. Santi Yustini , “Pengaruh Komite Audit dan Auditor Internal dalam Pendeteksian Kecurangan”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009. Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Januari 2010. Urfy, Damayanti. “Kontribusi Motivasi dan Etos Kerja terhadap Komitmen serta dampaknya pada Peningkatan Kinerja Auditor.” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2009. Usamah, “Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, artikel ini diakses tanggal 12 Juli 2010: http/www.eprint.undip.ac.id.

90

Wibowo,Ari, “Membangun Perbankan Syari'ah Menuju Good Corporate Governance”, artikel ini diakses tanggal 12 Juli 2010: http//www.pesantren.uii.ac.id. Widjaja, Amin Tunggal. “Komite Audit (Auditing Commitee)”. Haravindo, Jakarta, 2003. Wiyono, Wahyu Nugroho, ” Pengaruh Peran Komite Audit dan Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Jakarta)”, Skripsi UIN Syarif Hidatullah, Jakarta, 2010.

91

LAMPIRAN Komite Audit

No

Dewan Pengawas Syariah

KA1

KA2

KA3

KA4

KA5

KA6

KA7

KA

DPS1

DPS2

DPS3

DPS4

DPS5

DPS6

DPS

1

5

4

5

5

5

4

5

33

5

5

5

4

5

5

29

2

4

5

4

4

5

4

5

31

4

5

4

5

4

5

27

3

5

4

3

5

5

5

4

31

5

5

5

5

5

4

29

4

4

4

5

4

5

4

5

31

4

4

5

5

4

5

27

5

5

5

4

4

5

5

4

32

5

5

5

4

5

5

29

6

5

4

5

5

3

4

5

31

4

4

5

4

4

5

26

7

4

4

4

4

5

5

4

30

4

4

5

5

5

5

28

8

4

5

4

5

4

4

4

30

5

5

5

5

4

5

29

9

5

4

5

5

5

4

5

33

4

5

5

5

4

4

27

10

4

4

4

5

4

5

4

30

5

5

4

5

4

5

28

11

5

5

5

4

3

4

5

31

4

5

4

4

5

4

26

12

4

4

4

5

4

5

4

30

5

5

4

5

4

4

27

13

5

5

4

4

3

4

5

30

5

5

5

5

5

5

30

14

4

5

5

5

4

5

4

32

4

5

5

5

5

5

29

15

5

4

5

4

5

4

4

31

4

5

5

5

5

5

29

16

4

5

4

3

4

5

5

30

5

4

5

5

4

5

28

17

5

4

5

4

5

5

4

32

4

5

5

5

5

5

29

18

4

5

5

3

5

5

3

30

5

5

4

4

5

5

28

19

5

4

4

4

4

5

4

30

4

5

4

5

4

4

26

20

4

4

4

5

4

4

4

29

4

5

5

5

5

5

29

21

5

5

3

4

3

3

3

26

5

4

5

5

5

5

29

22

4

5

4

4

4

4

4

29

4

5

4

5

4

4

26

23

5

4

3

5

5

4

4

30

5

5

3

4

5

3

25

24

4

4

4

4

4

4

5

29

4

5

5

5

5

4

28

25

4

3

4

4

4

5

4

28

5

5

4

4

5

5

28

26

5

4

3

5

3

4

5

29

5

5

5

5

5

4

29

27

4

4

5

4

4

4

4

29

5

5

4

5

4

4

27

28

4

5

4

4

4

5

4

30

4

4

4

5

5

5

27

29

5

4

3

3

5

4

5

29

5

5

5

5

4

4

28

30

4

4

4

4

4

5

5

30

4

5

4

5

5

5

28

31

5

4

3

5

3

3

4

27

5

5

5

4

4

5

28

32

4

4

5

4

3

4

5

29

4

5

4

5

4

4

26

33

5

5

4

3

4

5

4

30

5

5

5

5

5

5

30

34

4

4

5

4

4

4

4

29

4

5

4

5

4

4

26

35

3

3

4

3

3

3

3

22

5

4

4

5

5

4

27

36

4

3

4

3

4

4

3

25

4

5

5

4

4

4

26

37

5

4

5

4

5

3

4

30

5

5

4

5

4

4

27

38

4

4

5

5

5

4

5

32

5

5

5

5

4

4

28

39

5

5

4

4

5

4

4

31

4

5

5

4

4

5

27

40

4

4

4

5

4

5

4

30

5

4

4

4

3

4

24

41

3

3

3

4

3

4

3

23

4

3

4

5

4

3

23

42

4

4

4

4

5

4

3

28

5

4

3

4

3

4

23

43

4

3

4

4

4

3

4

26

4

3

4

3

4

4

22

44

5

4

3

3

3

4

3

25

4

4

3

4

3

3

21

45

4

4

4

3

3

3

2

23

3

3

3

3

4

3

19

46

4

3

3

2

2

4

3

21

4

4

4

3

3

3

21

47

3

4

3

3

3

3

3

22

3

3

3

2

3

2

16

48

4

3

4

3

3

3

4

24

2

3

2

3

3

3

16

49

3

3

3

3

2

2

2

18

3

3

3

2

3

2

16

50

3

2

2

2

3

3

3

18

4

3

3

4

3

3

20

51

2

2

3

3

3

2

3

18

3

3

3

3

2

2

16

52

2

3

2

3

2

3

2

17

3

2

2

2

3

3

15

53

3

2

1

2

3

2

1

14

2

3

3

3

3

3

17

54

2

3

2

2

3

3

2

17

3

2

3

2

3

2

15

55

3

2

2

2

2

2

1

14

4

2

3

3

2

3

17

56

3

1

2

1

2

2

2

13

3

3

3

2

3

2

16

57

2

2

1

2

1

3

3

14

2

3

2

2

2

2

13

58

2

2

2

2

2

2

2

14

3

2

2

2

1

2

12

59

2

1

2

1

2

1

2

11

4

3

2

2

2

1

14

60

2

2

1

2

1

2

1

11

3

2

3

2

1

2

13

Good Corporate Governance

No GCG1

GCG2

GCG3

GCG4

GCG5

GCG6

GCG7

GCG8

GCG9

GCG10

GCG

1

5

5

5

4

4

5

5

4

5

5

47

2

4

4

5

5

4

5

4

5

4

5

45

3

5

5

4

4

4

4

5

4

5

4

44

4

4

5

5

5

4

5

4

5

4

5

46

5

5

4

5

4

5

4

4

4

4

5

44

6

4

5

4

3

4

5

5

5

4

4

43

7

5

4

5

4

5

5

4

5

3

4

44

8

4

5

5

3

4

4

3

4

4

5

41

9

5

5

4

4

3

5

4

5

3

4

42

10

4

4

4

5

4

4

4

4

3

3

39

11

5

4

5

4

5

4

4

5

5

5

46

12

4

3

4

3

4

5

5

4

3

4

39

13

5

4

5

4

5

5

4

4

4

5

45

14

4

5

5

3

4

4

3

3

5

5

41

15

5

4

4

4

3

5

4

3

4

4

40

16

4

4

4

5

4

4

4

4

5

5

43

17

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

49

18

4

5

4

4

4

4

5

4

4

5

43

19

5

4

4

5

5

3

4

5

3

5

43

20

4

4

5

4

4

4

5

4

4

5

43

21

4

4

5

5

5

5

5

4

3

4

44

22

4

5

4

4

4

5

4

5

4

3

42

23

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

42

24

5

4

5

5

5

5

5

4

3

4

45

25

4

5

4

4

4

4

5

5

4

5

44

26

5

4

3

5

5

4

4

5

4

5

44

27

4

4

5

4

4

4

5

4

5

4

43

28

5

4

4

4

5

4

4

4

4

3

41

29

5

5

5

5

3

4

5

5

4

4

45

30

4

4

4

4

5

5

4

4

3

4

41

31

4

3

4

5

4

4

4

4

4

3

39

32

4

4

4

4

5

5

5

5

4

5

45

33

5

4

3

5

4

4

4

4

3

5

41

34

4

5

5

5

5

4

3

4

4

5

44

35

4

4

5

4

5

5

4

5

3

4

43

36

4

4

4

4

4

5

4

5

4

4

42

37

5

4

5

4

5

4

4

4

3

4

42

38

4

5

5

3

4

4

3

3

4

5

40

39

5

5

4

4

3

3

4

3

3

4

38

40

4

4

4

5

4

4

4

3

3

4

39

41

5

5

5

4

5

4

3

4

4

5

44

42

5

4

4

4

4

3

3

4

4

4

39

43

4

3

4

3

4

3

4

3

4

5

37

44

4

3

3

4

3

4

3

5

4

3

36

45

3

3

3

3

2

3

2

4

3

2

28

46

2

2

3

2

3

3

2

3

3

2

25

47

2

3

2

3

3

2

2

3

2

3

25

48

3

2

3

3

2

3

3

3

3

2

27

49

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

28

50

3

2

2

2

2

2

3

4

3

2

25

51

2

3

3

2

3

3

4

3

2

3

28

52

2

3

2

3

2

3

3

2

3

2

25

53

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

27

54

2

2

2

2

3

3

3

2

2

3

24

55

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

26

56

2

3

2

2

2

3

3

2

3

2

24

57

3

2

3

3

3

2

2

3

3

2

26

58

3

2

1

2

2

1

1

2

2

3

19

59

2

1

2

2

3

2

2

2

2

2

20

60

2

1

2

2

2

2

2

1

1

2

17

Kinerja Bank Syariah

No KBS1

KBS2

KBS3

KBS4

KBS5

KBS

1

5

5

5

4

5

24

2

4

5

5

5

4

23

3

5

5

4

5

5

24

4

4

4

5

5

5

23

5

5

5

4

4

5

23

6

4

4

5

4

5

22

7

5

5

4

5

5

24

8

5

4

5

5

4

23

9

4

4

4

5

5

22

10

5

5

4

4

4

22

11

4

5

5

4

5

23

12

5

5

4

5

4

23

13

5

5

5

5

5

25

14

4

5

5

5

5

24

15

4

5

5

5

5

24

16

5

4

5

5

4

23

17

4

5

5

5

5

24

18

4

5

4

5

4

22

19

5

5

3

4

5

22

20

4

5

5

5

5

24

21

5

5

4

4

5

23

22

5

5

5

5

5

25

23

5

5

4

5

4

23

24

4

4

4

5

5

22

25

5

5

5

5

4

24

26

4

5

4

5

5

23

27

5

5

5

4

4

23

28

4

5

4

5

4

22

29

5

5

5

5

5

25

30

4

5

4

5

4

22

31

5

4

4

5

5

23

32

4

3

5

4

4

20

33

5

4

5

3

3

20

34

4

4

4

4

4

20

35

5

5

5

4

3

22

36

4

4

4

4

4

20

37

5

4

5

5

5

24

38

5

5

4

4

4

22

39

4

4

5

4

4

21

40

4

5

4

5

5

23

41

3

4

5

5

5

22

42

4

4

4

4

4

20

43

3

3

3

4

4

17

44

4

4

3

4

3

18

45

4

3

4

3

4

18

46

3

2

3

5

4

17

47

4

3

4

3

3

17

48

3

4

3

3

4

17

49

4

3

3

4

3

17

50

3

4

4

3

2

16

51

3

4

2

4

3

16

52

4

3

2

3

3

15

53

3

3

3

3

3

15

54

3

2

2

3

3

13

55

2

3

1

2

3

11

56

3

2

2

2

2

11

57

2

3

2

1

2

10

58

2

2

1

2

2

9

59

1

1

2

1

1

6

60

1

2

1

1

1

6

Uji Validitas Komite Audit (KA) Correlations KA1 KA1

KA2

KA3

KA4

KA5

KA6

KA7

KA

Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N

1 . 60 .727** .000 60 .644** .000 60 .663** .000 60 .653** .000 60 .629** .000 60 .691** .000 60 .838** .000 60

KA2 .727** .000 60 1 . 60 .684** .000 60 .689** .000 60 .635** .000 60 .737** .000 60 .670** .000 60 .864** .000 60

KA3 .644** .000 60 .684** .000 60 1 . 60 .665** .000 60 .697** .000 60 .629** .000 60 .728** .000 60 .855** .000 60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

KA4 .663** .000 60 .689** .000 60 .665** .000 60 1 . 60 .632** .000 60 .647** .000 60 .721** .000 60 .847** .000 60

KA5 .653** .000 60 .635** .000 60 .697** .000 60 .632** .000 60 1 . 60 .669** .000 60 .628** .000 60 .830** .000 60

KA6 .629** .000 60 .737** .000 60 .629** .000 60 .647** .000 60 .669** .000 60 1 . 60 .674** .000 60 .837** .000 60

KA7 .691** .000 60 .670** .000 60 .728** .000 60 .721** .000 60 .628** .000 60 .674** .000 60 1 . 60 .864** .000 60

KA .838** .000 60 .864** .000 60 .855** .000 60 .847** .000 60 .830** .000 60 .837** .000 60 .864** .000 60 1 . 60

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Correlations DPS1 DPS1

DPS2

DPS3

DPS4

DPS5

DPS6

DPS

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

1 . 60 .679** .000 60 .638** .000 60 .676** .000 60 .584** .000 60 .631** .000 60 .783** .000 60

DPS2 .679** .000 60 1 . 60 .745** .000 60 .805** .000 60 .767** .000 60 .748** .000 60 .899** .000 60

DPS3 .638** .000 60 .745** .000 60 1 . 60 .769** .000 60 .744** .000 60 .818** .000 60 .892** .000 60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

DPS4 .676** .000 60 .805** .000 60 .769** .000 60 1 . 60 .747** .000 60 .796** .000 60 .912** .000 60

DPS5 .584** .000 60 .767** .000 60 .744** .000 60 .747** .000 60 1 . 60 .790** .000 60 .882** .000 60

DPS6 .631** .000 60 .748** .000 60 .818** .000 60 .796** .000 60 .790** .000 60 1 . 60 .911** .000 60

DPS .783** .000 60 .899** .000 60 .892** .000 60 .912** .000 60 .882** .000 60 .911** .000 60 1 . 60

Good Corporate Governance (GCG) Correlations GCG1

Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG2 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG3 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG4 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG5 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG6 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG7 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG8 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG9 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG10 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N GCG Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N

GCG1 GCG2 GCG3 GCG4 GCG5 GCG6 GCG7 GCG8 GCG9 GCG10 GCG 1 .728** .736** .734** .698** .637** .618** .691** .611** .711** .865** . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .728** 1 .765** .639** .594** .694** .637** .636** .671** .748** .861** .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .736** .765** 1 .646** .761** .757** .648** .624** .655** .732** .886** .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .734** .639** .646** 1 .656** .630** .613** .666** .502** .621** .808** .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .698** .594** .761** .656** 1 .666** .583** .619** .482** .731** .820** .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .637** .694** .757** .630** .666** 1 .746** .706** .578** .625** .850** .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .618** .637** .648** .613** .583** .746** 1 .614** .525** .591** .792** .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .691** .636** .624** .666** .619** .706** .614** 1 .575** .571** .808** .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .611** .671** .655** .502** .482** .578** .525** .575** 1 .655** .750** .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .711** .748** .732** .621** .731** .625** .591** .571** .655** 1 .846** .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 .865** .861** .886** .808** .820** .850** .792** .808** .750** .846** 1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kinerja Bank Syariah Correlations KBS1 KBS1

KBS2

KBS3

KBS4

KBS5

KBS

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

1 . 60 .755** .000 60 .724** .000 60 .707** .000 60 .678** .000 60 .871** .000 60

KBS2 .755** .000 60 1 . 60 .691** .000 60 .720** .000 60 .716** .000 60 .876** .000 60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

KBS3 .724** .000 60 .691** .000 60 1 . 60 .724** .000 60 .698** .000 60 .874** .000 60

KBS4 .707** .000 60 .720** .000 60 .724** .000 60 1 . 60 .826** .000 60 .903** .000 60

KBS5 .678** .000 60 .716** .000 60 .698** .000 60 .826** .000 60 1 . 60 .888** .000 60

KBS .871** .000 60 .876** .000 60 .874** .000 60 .903** .000 60 .888** .000 60 1 . 60

Uji Reabilitas Komite Audit Reliability Statistics

Cronbach's Alpha .934

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .935

N of Items 7

Dewan Pengawas Syariah Reliability Statistics

Cronbach's Alpha .942

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .942

N of Items 6

Good Corporate Governance Reliability Statistics

Cronbach's Alpha .949

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .949

N of Items 10

Kinerja Bank Syariah Reliability Statistics

Cronbach's Alpha .928

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .929

N of Items 5

Uji Sub Struktural I Hasil uji secara individual Coefficientsa

Model 1

(Constant) KA DPS

Unstandardized Coefficients B Std. Error 2.535 1.798 .408 .148 1.016 .173

Standardized Coefficients Beta

t 1.410 2.750 5.867

.305 .651

Sig. .164 .008 .000

a. Dependent Variable: GCG

Hasil uji hubungan korelasi Correlations KA KA

DPS

GCG

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

DPS .908** .000 60 1 . 60 .928** .000 60

1 . 60 .908** .000 60 .896** .000 60

GCG .896** .000 60 .928** .000 60 1 . 60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji secara simultan ANOVAb Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 3681.112 517.871 4198.983

a. Predictors: (Constant), DPS, KA b. Dependent Variable: GCG

df 2 57 59

Mean Square 1840.556 9.085

F 202.583

Sig. .000a

Model Summaryb Model 1

R R Square .936a .877

Adjusted R Square .872

Std. Error of the Estimate 3.014

a. Predictors: (Constant), DPS, KA b. Dependent Variable: GCG

Uji sub struktural 2 Hasil uji secara individual Coefficientsa

Model 1

(Constant) KA DPS GCG

Unstandardized Coefficients B Std. Error .012 .990 .315 .085 .219 .119 .173 .072

Standardized Coefficients Beta .418 .248 .307

t .012 3.696 1.841 2.418

Sig. .990 .000 .071 .019

a. Dependent Variable: KBS

Hasil uji hubungan korelasi Correlations KA KA

DPS

GCG

KBS

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

1 . 60 .908** .000 60 .896** .000 60 .918** .000 60

DPS .908** .000 60 1 . 60 .928** .000 60 .912** .000 60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

GCG .896** .000 60 .928** .000 60 1 . 60 .911** .000 60

KBS .918** .000 60 .912** .000 60 .911** .000 60 1 . 60

Hasil uji secara simultan ANOVAb Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 1190.927 149.007 1339.933

df 3 56 59

Mean Square 396.976 2.661

a. Predictors: (Constant), GCG, KA, DPS b. Dependent Variable: KBS

Model Summaryb Model 1

R R Square .943a .889

Adjusted R Square .883

a. Predictors: (Constant), GCG, KA, DPS b. Dependent Variable: KBS

Std. Error of the Estimate 1.631

F 149.192

Sig. .000a

KUISIONER PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Jakarta)

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010

Kepada Yth. Bapak/Ibu Responden Di tempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya: Nama

: Dewi Megasari

NIM

: 207082000556

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah”. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah menggangu waktu bekerjanya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu merupakan faktor kunci untuk mengetahui pengaruh komite audit dan dewan pengawas syariahl dalam mewujudkan Good Corporate Governance untuk meningkatkan kinerja bank syariah. ™ Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak di isi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. ™ Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam eksperimen ini, saya sampaikan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Hormat saya, Peneliti

(Dr. Amilin SE, AK. MSi)

(Dewi Megasari)

DATA RESPONDEN

Nama Bank

:

Jenis Kelamin

: ( ) Laki-laki ( ) Perempuan

Usia

: ( ) 19-30 th ( ) 31-40 th ( ) >40 th

Jabatan anda saat ini

:

Pendidikan Terakhir

: ( ) S3 ( ) S2 ( ) S1 ( ) D3

Lama Bekerja

:

Latar Belakang Pendidikan

: ( ) Akuntansi

( ) Manajemen

( ) Ekonomi dan Studi Pembangunan ( ) Perbankan ( ) Lain-lain

( ) Ekonomi Syariah

Pertanyaan Penelitian Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: Keterangan

No.

Nilai

SS = Sangat Setuju

5

S = Setuju

4

N = Netral

3

TS = Tidak Setuju

2

STS = Sangat Tidak Setuju

1

Komite Audit

Pertanyaan SS

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

Komite Audit melakukan pengawasan atas proses operasional perusahaan agar sesuai standar. Komite Audit menelaah kebenaran informasi yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris, terkait laporan keuangan perusahaan. Komite Audit memahami dan mengerti pokok permasalahan yang ada pada perusahaan. Personil komite audit haruslah memiliki kompetensi dibidangnya. Komite Audit mengadakan pertemuan dengan dewan pengawas syariah dan manajemen secara berkala. Komite Audit memiliki hubungan kerja dengan dewan pengawas syariah dan manajemen. Komite Audit mengawasi laporan dewan pengawas syariah.

S

N

TS

STS

Good Corporate Governance

No.

Pertanyaan

(GCG)

SS 1.

Dalam menerapkan GCG perusahaan menempatkan laporan keuangan yang dihasilkan di internet.

2.

Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah haruslah orang-orang yang berkualitas

3.

Komite Audit secara teratur mengadakan rapat dengan Dewan Pengawas Syariah.

4.

Penerapan GCG menimbulkan tekanan pihak internal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang baru.

5.

Untuk mewujudkan GCG perusahaan membuat standar profesional untuk karyawan. Perusahaan mempunyai pejabat khusus yang bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan sepenuhnya taat pada hukum dan peraturan perundangan-undangan yang ada.

6.

7. 8.

9.

10.

Perusahaan seharusnya memiliki kode etik yang tertulis. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan golongan fisik. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan (pemegang saham, pelanggan) untuk memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan perusahaan.

S

N

TS

STS

No.

Pertanyaan

Dewan Pengawas Syariah SS

1.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

2.

DPS memberikan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang dibawahinya kepada Dewan Syariah Nasional. DPS harus memenuhi standar good corporate governance, aspek akuntabilitas dan transparansi, demi terciptanya kinerja yang baik dan memuaskan.

3.

4.

5.

6.

No.

N

TS

STS

Personil DPS harus mengetahui dan memahami berbagai peraturan perbankan, terkait lembaga keuangan yang mereka bawahi. DPS menjadi juru bicara berkaitan dengan isu-isu syariah yang muncul pada lembaga keuangan yang berada dibawah pengawasan.

Peningkatan Kinerja

Pertanyaan SS

1.

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, saya dituntut untuk mampu membuat keputusan.

2.

Saya dituntut untuk mampu bertanggung jawab. Saya mampu dan bersedia melakukan perubahan yang lebih baik.

3.

S

4.

Saya harus berinisiatif dan mampu mengambil keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan.

5.

Saya berani mencoba tantangan baru.

S

N

TS

STS