ANALISIS PENERAPAN SARBANES-OXLEY ACT DALAM PENGENDALIAN INTERN SIKLUS PIUTANG DAN SIKLUS PENDAPATAN USAHA (Studi Kasus pada PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan)
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh: Rian Widyotomo NIM. 1111082000035
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
i
ii
iii
iv
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
IDENTITAS PRIBADI 1. Nama 2. Tempat, Tanggal Lahir 3. Agama 4. Alamat
5. Telepon 6. Email
: Rian Widyotomo : Batam, 30 Oktober 1993 : Islam : Komplek Unilever Jalan Meranti no. 14, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan : 085285570318 :
[email protected]
II. PENDIDIKAN 1. SD Bhayangkari 1 Medan 2. SMP Hang Tuah 2 Jakarta 3. SMA Negeri 90 Jakarta 4. S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 1999-2005 Tahun 2005-2008 Tahun 2008-2011 Tahun 2011-2015
III. SEMINAR DAN TRAINING 1. Peserta pada “One Think, One Step, One Purpose is Accounting” Dialog Jurusan dan Seminar Konsentrasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Peserta pada Seminar Nasional Accounting Fair 2014 “Kredibilitas Seorang Akuntan dalam Menghadapi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Peserta pada Seminar Penanggulangan HIV/AIDS “Let’s Avoid HIV/AIDS with Legal Relationship” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”
vi
IV. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah
: Joko Raharjo
2. Ibu
: Anik Kristanti
3. Alamat
: Komplek Unilever Jalan Meranti no. 14, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan
4. Anak ke Dari
: 2 dari 5 bersaudara
vii
ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how is implementation of sarbanes-oxley act in internal control of account receivable cycle and revenue cycle, study in PT. Telkom Kalimantan Regional Division. This research used interview and observation method to collect data needed to be analyzed . Analysis method used is descriptive analysis. The result indicates that internal control in PT. Telkom Kalimantan Regional Division had been managed corresponding to SOX and risks appearing in control mostly appear from external and not only from internal company so that risks could not be removed totally and risks are just able to be minimized with good services given by Telkom to consumers.
Keywords: Sarbanes-Oxley Act, Internal Control, Account Receivable Cycle, revenue Cycle
viii
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sarbanes-oxley act dalam pengendalian intern siklus piutang dan siklus pendapatan, studi pada PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi dalam memperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern pada PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan sudah dikelola sesuai dengan SOX dan risiko-risiko yang muncul dalam pengendalian sebagian besar muncul dari eksternal perusahaan dan tidak hanya dari internal perusahaan sehingga risikorisiko tersebut tidak dapat dihapuskan secara total dan hanya bisa diminimalisir dengan layanan-layanan baik yang diberikan oleh Telkom kepada pelanggan.
Kata kunci: Sarbanes-Oxley Act, Pengendalian Intern, Siklus Piutang, Siklus Pendapatan
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih tepat selain ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ruang, waktu, kesehatan, dan kesempatan bagi penulis dan atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Sarbanes-Oxley Act dalam Pengendalian Intern Siklus Piutang dan Siklus Pendapatan Usaha.”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan bagi semua umat manusia. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus dielesaikan sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kekuatan Allah SWT yang telah anugerahkan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tuaku, ibunda Anik Kristanti dan ayahanda Joko Raharjo tercinta atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, semangat, dukungan, dan doa yang tiada pernah henti, yang merupakan motivator terbesar di hati peneliti sekaligus guru kehidupan penulis. 2. Abangku dan ketiga adikku, Cahyo Widyonarko, Danang Widyohandoyo, Damar Widyohandoyo, dan Annisa Widya Sahara tersayang yang telah memberikan semangat, motivasi, inspirasi, serta doa terbaiknya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat menjadi anak-
x
anak yang membanggakan bagi kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat kelak. 3. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Ibu Yessi Fitri, SE., Msi., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Ibu Dr. Rini, Ak., CA. selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing peneliti selama menyusun skripsi. Terima kasih atas segala masukan guna penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan selama ini. 6. Ibu Atiqah, SE., MS., Ak. selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, saran, motivasi, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini. 7. Bapak Arif selaku Senior Manager Financial & Payment Collection Telkom Divisi Regional Kalimantan yang telah bersedia meluangkan waktu, dan memberikan bimbingan selama saya melakukan penelitian ini di Balikpapan. Terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. 8. Seluruh Dosen dan karyawan Univeritas Islam Negeri yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada peneliti selama menuntut ilmu yang menjadi bekal bagi peneliti serta motivasi yang tidak henti-henti diberikan kepada peneliti. 9. Sahabat-sahabat peneliti yang selalu memberikan semangat, canda, tawa, perhatian terbaik, ada dikala suka maupun duka, serta selalu mampu menghibur peneliti. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, pembelajaran, dan nasihat-nasihat yang membangun dari kalian, semoga kita semua sukses di kemudian hari. 10. Sahabat seperjuangan seluruh keluarga akuntansi B angkatan 2011 dan keluarga besar akuntansi angkatan 2011. Terima kasih telah menjadi
xi
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ........................... iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................ iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..................................... v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................... vi
ABSTRACT .................................................................................................... viii
ABSTRAK ..................................................................................................... ix
xiii
KATA PENGANTAR ................................................................................... x
DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii
DAFTAR TABEL ......................................................................................... xviii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xx
xiv
BAB I
PENDAHULUAN ......................................................................... 1 1. 1 Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 1. 2 Perumusan Masalah ................................................................ 7 1. 3 Tujuan Penelitian .................................................................... 8 1. 4 Manfaat Penelitian . ................................................................. 8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 10 2. 1 Piutang Usaha ......................................................................... 10 2. 1. 1 Pengertian Piutang Usaha ............................................ 10 2. 1. 2 Penilaian Piutang Usaha ............................................... 13 2. 2 Pendapatan .............................................................................. 14 2. 2. 1 Pengertian Pendapatan ................................................. 14 2. 2. 2 Pengakuan Pendapatan ................................................ 16 2. 3 Pengendalian Intern ................................................................ 18 2. 3. 1 Pengertian Pengendalian Intern................................... 18 2. 3. 2 Keterbatasan Pengendalian Intern .............................. 19 2. 3. 3 Peran dan Tanggung Jawab dalam Pengendalian Intern .................................................... 21 2. 3. 4 Komponen Pengendalian Intern ................................. 23 2. 4 Sarbanes-Oxley Act ................................................................ 40 2. 5 SOX 404: Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) ................................................ 42
xv
2. 6 Penelitian Sebelumnya ............................................................ 53 2. 7 Kerangka Pemikiran ................................................................ 64 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .................................................. 65 3. 1 Ruang Lingkup Penelitian ...................................................... 65 3. 2 Sumber Data ........................................................................... 66 3. 3 Metode Pengumpulan Data .................................................... 67 3. 4 Metode Analisis Data ............................................................ 68 3. 5 Operasionalisasi Penelitian ................................................... 69 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .............................................. 70 4. 1 Gambaran Umum Perusahaan ................................................ 70 4. 1. 1 Sejarah Singkat Perusahaan .......................................
70
4. 1. 2 Visi dan Misi Perusahaan .......................................... . 73 4. 1. 3 Struktur Organisasi Perusahaan .................................. 74 4. 1. 4 Portfolio Bisnis Perusahaan ........................................ 80 4. 1. 5 Bisnis Proses SOX ...................................................... 88 4. 2 Analisis ..................................................................................
90
4. 2. 1 Tahapan-Tahapan Bisnis Proses dalam Siklus Pendapatan .............................................
90
4. 2. 2 Risiko beserta Pengendalian dalam Proses Penagihan (Billing) hingga Proses Penghapusan Piutang .......................................
xvi
98
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 110 5. 1 Kesimpulan ............................................................................ 110 5. 2 Saran ....................................................................................... 111
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 113
LAMPIRAN
................................................................................................
xvii
115
DAFTAR TABEL
Nomor
Keterangan
Halaman
1. 1
Skandal-Skandal Keuangan Besar yang Pernah Terjadi ........ 1
2. 1
Penelitian Sebelumnya ............................................................ 53
3. 1
Operasionalisasi Penelitian ...................................................... 69
4. 1
Risiko dan Pengendalian Proses Billing & Rating POTS ....... 98
4. 2
Risiko dan Pengendalian Proses Pengakuan Pendapatan ........ 101
4. 3
Risiko dan Pengendalian Proses Penerimaan Pendapatan ...... 103
xviii
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Keterangan
Halaman
2. 1
COSO Internal Control Framework ....................................... 24
2. 2
Pemisahan Tugas ..................................................................... 31
2. 3
Kerangka Pemikiran ................................................................ 64
4. 1
Struktur Organisasi PT. Telkom .............................................. 77
4. 2
Struktur Organisasi Divisi Regional PT. Telkom .................... 78
4. 3
Entitas Anak PT. Telkom ........................................................ 79
xix
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
4. 1
Keterangan
Halaman
Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS .................................. 114
xx
BAB I PENDAHULUAN
1. 1
Latar Belakang Masalah Semasa terjadinya kasus Enron, WorldCom, Tyco International, Ltd.,
Adelphia Communications, dan skandal-skandal keuangan lain di awal tahun 2000, para stockholder, kreditor, dan investor lain di Amerika Serikat mengalami kerugian jutaan atau dalam beberapa kasus mengalami kerugian milyaran dolar. Hal ini memicu protes keras dari masyarakat dan Kongres Amerika Serikat meresponnya dengan mengeluarkan undang-undang Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 (Reeve, Warren, & Duchac, 2012:392).
Untuk lebih jelasnya,
skandal-skandal besar yang pernah terjadi pada perusahaan-perusahaan di Amerika dan skandal-skandal keuangan besar yang terjadi pada akhir-akhir ini akan dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 1. 1 Skandal-Skandal Keuangan Besar yang Pernah Terjadi No.
Kasus
Tahun
1.
Enron
2001
Deskripsi Pemegang Saham kehilangan $ 74 milyar, ribuan karyawan dan investor kehilangan rekening pensiun mereka, dan banyak karyawan kehilangan pekerjaan mereka. Berlanjut ke Halaman Berikut
1
Tabel 1. 1 Skandal-Skandal Keuangan Besar yang Pernah Terjadi (Lanjutan)
No.
Kasus
Tahun
2.
WorldCom
2002
3.
Tyco International
2002
Deskripsi Aset meningkat sebanyak $ 11 milyar, menyebabkan 30.000 pekerjaan hilang dan $ 180 milyar kerugian bagi investor. CEO dan CFO mencuri $ 150 juta dan laba perusahaan meningkat sebesar $ 500 juta.
4.
HealthSouth
2003
Angka laba diduga meningkat $ 1,4 milyar untuk memenuhi harapan pemegang saham.
5.
Freddie Mac
2003
Terdapat $ 5 miliar laba yang salah saji. Penipuan akuntansi besar yang diduga mencapai $ 3,9 miliar, bersama dengan tawaran kecurangan dan manipulasi harga saham.
6.
American Insurance Group
2005
7.
Lehman Brothers
2008
8.
Bernie Madoff
2008
9.
Satyam
2009
10.
Olympus
2011
Mengubur kerugian sebesar $ 1,7 milyar selama 13 tahun
11.
Tesco
2014
Melebih-lebihkan laba yang diestimasikan sebesar £ 263 juta
12.
Toshiba
2015
CEO Melebih-lebihkan laba sebesar £ 780 juta dalam beberapa tahun
Menyembunyikan lebih dari $ 50 miliar pinjaman yang disamarkan sebagai penjualan. Ditipu investor dari $ 64,8 milyar melalui skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Mendorong pendapatan sebesar $ 1,5 miliar.
Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber Skandal-skandal seperti yang telah dijelaskan di atas terjadi disebabkan adanya kecurangan yang berasal dari internal perusahaan (manajemen), seperti contoh kasus yang menyatakan target laba operasi secara berlebih yang dilakukan
2
oleh Chief Executive & Vice Chairman Toshiba. Menurut investigator independen, Tanaka (Chief Executive Toshiba) dan Sasaki (Vice Chairman Toshiba) telah menetapkan target laba operasi berlebih yang harus dicapai untuk setiap kepala divisi. Dalam Toshiba, ada budaya perusahaan di mana seseorang tidak bisa melawan keinginan atasan. Karena itu, ketika manajemen puncak menyajikan “tantangan”, presiden divisi, manajer lini dan karyawan di bawah mereka terus melakukan praktik akuntansi yang tidak pantas untuk memenuhi target sesuai dengan keinginan atasan mereka. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen puncak Toshiba melakukan praktik kecurangan ini dengan unsur kesengajaan dan sangat mudah bagi manajemen dalam melakukan kecurangan untuk tidak terdeteksi oleh auditor (The Guardian Newspaper, 2015). Dalam meminimalisir terjadinya fraud, regulator pasar modal Amerika Serikat, atau yang biasa dikenal dengan US SEC (United States Securities and Exchange Commissions) menetapkan bahwa seluruh perusahaan publik yang listed di New York Stock Exchange (NYSE) diharuskan mengikuti sebuah prosedur yang dibuat oleh US SEC yang mana di dalam prosedur tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Tidak hanya dalam laporan keuangan suatu perusahaan, akan tetapi, berisi tentang peraturan-peraturan yang mengacu pada standar pengendalian intern untuk perusahaan. Prosedur ini ini disebut dengan undangundang Sarbanes-Oxley Act (Peter, 2010). Tujuan undang-undang Sarbanes-Oxley ini adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan serta 3
menjaga hak-hak dari pemegang saham suatu perusahaan. Untuk melakukan itu, SOX
menekankan
pentingnya
pengendalian
intern
yang
efektif.
SOX
mengharuskan perusahaan mempertahankan pengendalian intern yang kuat dan efektif terhadap pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Pengendalian seperti itu sangat penting karena dapat mencegah kecurangan dan pembuatan laporan keuangan yang menyesatkan (Yesshy, 2010) Pengendalian intern mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan melalui proses yang seefektif dan seefisien mungkin. Pengendalian intern diharapkan dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang akan menghambat operasional perusahaan. SOX yang dikeluarkan oleh SEC berisi tentang prosedur dan sanksi yang melibatkan pengendalian intern dalam suatu perusahaan. Pada 2003, The Securities and Exchange Comission (SEC) mengimplementasikan Section 404 di dalam SOX yang mana mengharuskan perusahaan untuk menguji prosedurprosedur yang mengawasi sistem internal yang memastikan laporan-laporan keuangan yang akurat (Peter, 2010). Dengan US SEC menerbitkan SOX, otomatis perusahaan-perusahaan yang listed di NYSE harus mematuhi pernyataan-pernyataan yang ada di dalam SOX itu sendiri. Indonesia memiliki BUMN yang namanya sudah listed di bursa efek New York tersebut, BUMN tersebut yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom). Sehingga PT. Telkom tidak hanya mematuhi peraturan dari BapepamLK saja, akan tetapi, juga wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh US SEC yang berupa undang-undang SOX. SOX mengharuskan pengendalian intern atas
4
pelaporan keuangan
dan garansi dari manajemen PT. Telkom agar seluruh
informasi
laporan
dalam
keuangan
adalah
akurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi persyaratan dari SOX, PT. Telkom sudah mengadakan perbaikan intern melalui transformasi organisasi dan aplikasi dari kebijakan Good Corporate Governance (GCG) (Laporan Tahunan PT. Telkom, 2014). Pengendalian intern atas pelaporan keuangan ini sudah menjadi prioritas untuk memperbaiki sistem (Reeve, Warren, & Duchac, 2012:393). PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (biasa disebut dengan PT. Telkom) adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. PT. Telkom melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak (POTS) dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. PT. Telkom juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, termasuk cloudbased and server-based managed services, layanan e-Payment dan IT enabler, eCommerce dan layanan portal lainnya (Laporan Tahunan PT. Telkom, 2014). Salah satu yang berkontribusi dalam pendapatan terbesar dari layanan yang diberikan oleh PT. Telkom adalah berasal dari layanan telepon kabel tidak bergerak, atau yang biasa disebut dengan Plain Old Telephone Service (POTS), Layanan telepon kabel tidak bergerak ini memiliki sebuah bisnis proses yang mengacu pada SOX yang mana pada tahap awal memproses data-data dari pelanggan yang akan berlayanan atau yang sudah berlayanan produk PT. Telkom
5
sebelumnya, yaitu dengan cara memelihara atau memutakhirkan parameter yang berupa parameter tarif dan parameter numbering, dan juga dengan cara memproses call data recording (CDR) dari pelanggan yang berlangganan. Kemudian, kedua proses tersebut diproses dalam billing (penagihan) yang mana jika sudah masuk dalam proses billing, selanjutnya, perusahaan akan mengakui pendapatan dari piutang tersebut. Dalam proses ini akan kita ketahui piutang dari Telkom akan bertambah, begitu pula akan menambah pendapatan dari telkom, dan jika billing tersebut sudah dilunasi pada hari jatuh temponya, maka akan terjadi aliran kas masuk yang berasal dari pengumpulan piutang usaha tersebut dan proses ini masuk ke dalam penerimaan pendapatan dari POTS itu sendiri. Telkom juga mengantisipasi adanya piutang yang tidak tertagih dari pelanggan yang berlangganan layanan POTS. Telkom mengantisipasi piutang tidak tertagih tersebut melalui proses penyisihan dan penghapusan piutang usaha dalam bisnis prosesnya yang mana nantinya masuk pada proses klaim dan restitusi serta berujung pada proses pencabutan sementara (isolir) atau pencabutan permanen layanan karena permintaan pelanggan atau karena pelanggan yang tidak membayar tagihan (Siklus Pendapatan POTS PT. Telkom, 2015). Melihat dari penjelasan proses-proses siklus piutang dan pendapatan di atas, kecurangan (fraud) atau salah saji (error) dalam suatu bisnis proses sangat mungkin terjadi sehingga dapat merugikan perusahaan. Dalam hal ini, sistem pengendalian intern menjadi penting karena piutang usaha sebuah perusahaan merupakan bagian terbesar dari aset lancar serta menjadi salah satu bagian yang cukup besar dari total aset perusahaan dan dapat mempengaruhi pendapatan
6
perusahaan. Kecurangan-kecurangan atau salah saji yang terjadi dalam bisnis proses siklus piutang dan pendapatan ini dikategorikan sebagai risiko dalam siklus yang harus dikelola Telkom yang dapat dikendalikan secara manual oleh entitasentitas yang berperan mengontrol bisnis proses atau secara terotomatisasi yang diperankan oleh aplikasi yang keseluruhan proses ini termasuk dalam sistem pengendalian intern dalam bisnis proses dan mengacu pada standar-standar dari Sarbanes-Oxley Act yang terangkum dalam section 404 (Laporan Tahunan PT. Telkom, 2014). Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh guna mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan Sarbanes-Oxley Act dalam pengendalian intern piutang dan pendapatan usaha yang diterapkan pada PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian skripsi dengan judul : “Analisis Penerapan Sarbanes Oxley Act dalam Pengendalian Intern Siklus Piutang dan Siklus Pendapatan Usaha (Studi Kasus pada PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan)”. 1. 2
Perumusan Masalah Telkom dengan statusnya yang listed di NYSE, membuat Telkom harus
mematuhi peraturan dari US SEC sebagai regulator pasar modal di Amerika Serikat. Dan skripsi ini menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan SarbanesOxley Act dalam pengendalian intern terhadap piutang dan pendapatan usaha yang berfokus pada layanan telepon kabel tidak bergerak (POTS) pada PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan dengan mendasarkan rumusan masalah pada:
7
1. Bagaimanakah tahapan-tahapan dalam bisnis proses SOX yang diterapkan oleh Telkom pada siklus piutang dan pendapatan layanan telepon kabel tidak bergerak (POTS)? 2. Apakah penyebab risiko-risiko (risks) yang muncul dan bagaimanakah pengendalian-pengendalian (controls) untuk meminimalisir risiko-risiko (risks) yang berfokus pada penagihan (billing) piutang hingga penerimaan pendapatan dalam siklus piutang dan pendapatan pada POTS? 1. 3
Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 1. Menjelaskan tahapan-tahapan dalam bisnis proses SOX yang diterapkan oleh Telkom pada siklus piutang dan pendapatan layanan telepon kabel tidak bergerak (POTS). 2. Mengetahui penyebab risiko-risiko (risks) yang muncul dan mengetahui pengendalian (controls) yang dilakukan untuk meminimalisir risiko-risiko (risks) yang berfokus pada penagihan (billing) piutang hingga penerimaan pendapatan pada siklus piutang dan pendapatan pada POTS.
1. 4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, perusahaan, serta
pihak lain yang membaca hasil penelitian ini sebagai berikut :
8
1. Bagi peneliti, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan Sarbanes-Oxley Act dalam pengendalian intern piutang dan pendapatan usaha. 2. Bagi PT. Telkom, sebagai bahan informasi bagi pihak manajemen mengenai pengendalian intern terhadap piutang usaha. 3. Bagi akademisi, memberikan referensi dan wawasan terhadap penelitian akuntansi
yang berhubungan
dengan
Sarbanes-Oxley Act
dalam
pengendalian intern terhadap piutang dan pendapatan usaha dan bisa dijadikan acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2. 1
Piutang Usaha
2. 1. 1 Pengertian Piutang Usaha Piutang usaha meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Dalam kegiatan perusahaan yang normal, biasanya piutang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga digolongkan dalam aset lancar. Menurut Reeve, Warren, & Duchac (2012:442) “Account receivable are normally expected to be collected within a relatively short period, such as 30 or 60 days. They are classified on the balance sheet as a current asset”. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 1 yang diterbitkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2014), entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika: a. entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; b. entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; c. entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
10
d. kas atau setara kas (seperti yang dinyatakan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas) kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Menurut IFRS (International Financial Reporting Standart) IAS 1 (Revised 2009) Precentation of Financial Statement “Account Receivable is amount owed to the company for services performed or products sold but not yet paid for”. Piutang usaha menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2011:347) “Account receivable are oral promises of the purchaser to pay for goods and services sold. They represent “open accounts” resulting from short-term extensions of credit. A company normally collects them within 30 to 60 days”. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan, perusahaan, dan pihak-pihak lainnya. Piutang masuk ke dalam aset lancar karena biasanya jangka waktu pelunasan piutang bisa dalam 30 atau 60 hari atau kurang dari setahun. Dalam transaksinya, piutang usaha bisa tidak diperkuat dengan janji tertulis yang mana dalam janji pembayarannya hanya secara lisan saja. Akan tetapi, piutang usaha juga dapat diperkuat dengan janji pembayaran tertulis secara formal dan diklasifikasikan sebagai wesel tagih (notes receivable). Menurut Reeve, Warren, & Duchac (2012:442) “Notes receivable are amount that customers owe for which formal, writtent instrument of credit has been issued. As long as notes
11
receivable are expected to be collected within a year, they are normally classified on the balance sheet as a current asset”. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa piutang usaha (trade receivables) dapat diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya perjanjian ke dalam dua kelompok, yaitu piutang usaha (account receivable) dan wesel tagih (notes receivable). Selain piutang (account receivable) dan wesel tagih (notes receivable), ada yang disebut dengan piutang non usaha (non-trade receivables / other receivables). Piutang non usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar. Piutang atau hal-hal lain yang termasuk nontrade receivables menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2011:347), adalah: a. Piutang kepada pegawai dan karyawan b. Piutang kepada anak perusahaan c. Deposito yang dibayar untuk menutupi kerusakan atau kehilangan yang potensial d. Deposito yang dibayar sebagai garansi dari kinerja atau pembayaran e. Piutang dividen dan bunga f. Klaim terhadap: a) perusahaan asuransi b) terdakwa c) pemerintah untuk pengembalian pajak d) pengangkut umum untuk barang-barang yang rusak atau hilang e) kreditor untuk barang-barang yang dikembalikan, rusak atau hilang f) pelanggan untuk item-item yang dikembalikan
12
Untuk non-trade receivables atau bisa pula disebut dengan other receivables, biasanya perusahaan melaporkannya secara terpisah pada laporan posisi keuangan. Menurut Reeve, Warren, & Duchac (2012:443) “Other receivables are normally listed separately on the balance sheet. If they are expected to be collected within one year, they are classified as current assets. If collection is expected beyond one year, they are classified as noncurrent assets and reported under the caption investments.” 2. 1. 2 Penilaian Piutang Usaha Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2011:350), perusahaan menilai dan melaporkan piutang pada nilai kas yang dapat direalisasi (cash realizable value), yaitu jumlah bersih yang diharapkan dalam penerimaan kas. Menentukan cash realizable value memerlukan pengestimasian piutang yang tidak tertagih dan pengembalian atau penyisihan yang diakui. Terdapat dua metode akuntansi untuk mencatat piutang yang tidak tertagih, yaitu : a. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-Off Method) Dalam metode direct write-off ini, ketika perusahaan menentukan piutang yang tak tertagih, maka akan menambah kerugian perusahaan dan masuk ke dalam akun Bad Debt Expense. Bad Debt Expense akan menggambarkan kerugian-kerugian aktual perusahaan sebagai akibat dari tidak tertagihnya piutang. Jurnalnya adalah sebagai berikut:
13
Bad Debt Expense
xxx
Account Receivable
xxx
b. Metode Penyisihan (Allowance Method) Metode allowance menggunakan pengestimasian berapa piutang yang tak tertagih pada akhir periode. Metode ini memastikan perusahaan menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan pada nilai kas yang dapat direalisasi (cash realizable value). Cash realizable value adalah jumlah bersih yang diharapkan perusahaan pada penerimaan kas. Dalam metode ini, jumlah piutang tak tertagih yang telah diestimasi mengurangi piutang dalam laporan posisi keuangan. Jurnal untuk metode ini dibuat pada akhir periode dan termasuk ke dalam jurnal penyesuaian, jurnalnya adalah sebagai berikut: December 31
Bad Debt Expense
xxx
Allowance for doubtful Accounts 2. 2
xxx
Pendapatan
2. 2. 1 Pengertian Pendapatan Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 23 yang diterbitkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2014), pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari
14
kontribusi penanam modal. Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Oleh karena itu, hal tersebut dikeluarkan dari pendapatan. Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) no. 3 yang diterbitkan oleh Financial Accounting Standars Board (FASB), pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban sebuah entitas (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi-operasi pusat atau utama entitas yang sedang berjalan. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang mana peningkatan ini dihasilkan oleh produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi perusahaan dan kenaikan ekuitas ini bukan berasal dari kontribusi penanam modal.
15
2. 2. 2 Pengakuan Pendapatan Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 23 yang diterbitkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2014), kriteria pengakuan pendapatan adalah berbeda pada setiap transaksinya, yaitu dijelaskan sebagai berikut: a.
Penjualan Barang Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut
dipenuhi: a) entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli; b) entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual; c) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; d) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut; dan e) biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. b.
Penjualan Jasa Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi
dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
16
a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; b) kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas; c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan d) biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. c.
Bunga, Royalti, Dividen Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang
menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui atas dasar, jika: a) kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas; dan b) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut: a) bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif seperti yang dijelaskan di PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraf 8 dan PA 17-20; b) royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan c) dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
17
2. 3
Pengendalian Intern
2. 3. 1 Pengertian Pengendalian Intern Pengendalian intern merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Pengendalian intern dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) (Boynton & Johnson, 2006:391), pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : a. Keandalan pelaporan keuangan b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku c. Efektivitas dan efisiensi operasi Menurut Romney & Steinbart (2006:229), pengendalian intern (internal control) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern melaksanakan tiga fungsi penting, yaitu : a. Pengendalian pencegahan (preventive control), yaitu mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Contohnya, mempekerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas yang
18
memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi. b. Pengendalian pemeriksaan (detective control), yaitu dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Contohnya, pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. c. Pengendalian korektif (corrective control), dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah
sistem
agar
masalah
di
masa
mendatang
dapat
diminimalisasikan atau dihilangkan. Contoh dari pengendalian ini termasuk pemeliharaan kopi cadangan (backup copies) atas transaksi dan file utama, dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data, seperti juga kesalahan dalam meyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut. 2. 3. 2 Keterbatasan Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang melekat, yang mana menjelaskan mengapa pengendalian intern hanya dapat memberikan jaminan yang beralasan, tidak peduli sebaik apapun desain dan operasi dari pengendalian intern tersebut. Dalam AU 319.16-18, Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit (Boynton & Johnson, 2006:393),
19
keterbatasan atau kelemahan yang melekat pada sistem pengendalian intern antara lain : a. Kesalahan dalam pertimbangan Kadang-kadang, manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak memadai, kendala waktu, atau prosedur-prosedur lainnya. b. Kemacetan Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi karena personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan. c. Kolusi Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian intern (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personel, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan).
20
d. Penolakan manajemen Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran
bonus
atau
nilai
pasar
dari
saham
entitas,
atau
menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakan (override) termasuk membuat penyajian salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif. e. Biaya versus manfaat Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat. 2. 3. 3 Peran dan Tanggung Jawab dalam Pengendalian Intern Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) (Boynton & Johnson, 2006:394), setiap pihak di dalam organisasi memiliki suatu tanggung jawab, dan merupakan bagian dari pengendalian intern suatu organisasi. Tanggung jawab dari beberapa pihak dan perannya adalah sebagai berikut:
21
a. Manajemen Tanggung jawab manajemen adalah mendirikan pengendalian intern yang efektif. Secara khusus, manajemen senior seharusnya mengatur “tone at the top” untuk kesadaran pengendalian dalam organisasi dan melihat semua komponen dari pengendalian intern adalah pada tempatnya. Manajemen senior yang memegang pimpinan unit-unit organisasi (divisidivisi) harus akuntabel untuk sumber daya dalam unit-unit mereka. CEO dan CFO dari perusahaan-perusahaan publik harus membuat penilaian dari kecukupan pengendalian intern atas laporan keuangan juga. b. Dewan Direktur dan Komite Audit Dewan direktur, sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan umum, harus menentukan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk mendirikan dan memperbaiki pengendalian intern. Komite audit mempunyai kepentingan peran pengawasan dalam proses pelaporan keuangan. c. Auditor Internal Auditor internal harus menguji dan mengevaluasi kecukupan dari pengendalian
intern
dari
entitas
secara
periodik
dan
membuat
rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan. Mereka adalah bagian dari komponen pengawasan dari pengendalian intern, dan pengawasan yang aktif dari internal auditor mungkin memperbaiki keseluruhan lingkungan pengendalian.
22
d. Personel Entitas lain Peran dan tanggung jawab dari semua personel lain yang menyediakan informasi, atau menggunakan informasi dari sistem yang memasukkan pengendalian intern harus mengerti bahwa mereka mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah-masalah dengan ketidakpatuhan
terhadap
pengendalian-pengendalian
atau
tindakan-
tindakan yang ilegal yang mana mereka menjadi sadar terhadap tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. e. Auditor Independen Ketika
menjalankan
prosedur-prosedur
penilaian
risiko,
auditor
independen mungkin menemukan defisiensi dalam pengendalian intern yang mana dia mengkomunikasikan ke manajemen dan komite audit, bersamaan dengan rekomendasi-rekomendasi dan perbaikan-perbaikan. Penerapan-penerapan ini adalah yang utama terhadap pengendalian laporan keuangan dan termasuk tingkat yang lebih rendah dalam pengendalian pemenuhan dan operasi. 2. 3. 4 Komponen Pengendalian Intern Terdapat lima komponen pengendalian intern menurut COSO (Romney & Steinbart, 2006:231-251), yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta pengawasan atau pemantauan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
23
Gambar 2. 1 COSO Internal Control Framework
Sumber: Metodologi ICOFR PT. Telkom a. Lingkungan Pengendalian. Inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya---ciri perorangan termasuk integritas, nilai- nilai etika, dan kompetensi---serta lingkungan tempat beroperasi. Mereka adalah mesin yang mengendalikan organisasi dan dasar tempat segala hal terletak. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini : a) Komitmen atas integritas dan nilai – nilai etika Merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikkannya. Pihak manajemen harus mengembangkan kebijakan yang tertulis dengan jelas, yang secara eksplisit mendeskripsikan perilaku yang jujur dan tidak jujur.
24
Kebijakan- kebijakan ini harus secara khusus mencakup isu-isu yang tidak pasti atau tidak jelas, seperti konflik kepentingan dan penerimaan hadiah. b) Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi dapat dinilai dengan cara menjawab pertanyaan berikut :
Apakah
pihak
manajemen
mengambil
risiko
yang
tidak
sepantasnya untuk mencapai tujuan perusahaan, atau apakah pihak manajemen menilai potensi risiko dan penghargaan sebelum bertindak?
Apakah pihak manajemen mencoba untuk memanipulasi ukuranukuran kinerja seperti pemasukan bersih, agar kinerja dapat terlihat dalam pandangan yang lebih baik?
Apakah pihak manajemen menekan para pegawai untuk mencapai hasil apapun metode yang dipergunakan, atau apakah pihak manajemen menuntut perilaku yang beretika? Dengan kata lain, apakah pihak manajemen yakin bahwa hasil dapat membenarkan cara?
c) Struktur organisasional Struktur organisasional perusahaan menetapkan garis otoritas dan tanggung jawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasinya. Aspekaspek penting struktur organisasi termasuk sentralisasi atau
25
desentralisasi otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, cara alokasi tanggung jawab mempengaruhi permintaan informasi pihak manajemen, dan organisasi fungsi sistem informasi dan akuntansi. Struktur organisasi yang sangat kompleks dan tidak jelas dapat menunjukkan masalah yang lebih serius. d) Badan audit dewan komisaris Seluruh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange harus memiliki komite audit yang secara keseluruhan terdiri dari komisaris
(pegawai)
dari
luar
perusahaan.
Komite
audit
bertanggung jawab dalam mengawasi struktur pengendalian internal
perusahaan,
proses
pelaporan
keuangannya,
dan
kepatuhannya kepada hukum, peraturan dan standar yang terkait. Komite tersebut bekerja dekat dengan auditor eksternal dan internal perusahaan. Salah satu tanggung jawab komite ini adalah menyediakan penyediaan independen atas nama pemegang saham perusahaan, terhadap para manajer perusahaan. Peninjauan ini berfungsi
untuk
meningkatkan
memeriksa
kepercayaan
integritas
publik
yang
manajemen
dan
berinvestasi,
atas
kesesuaian pelaporan keuangan. e) Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab Pihak manajemen harus memberikan tanggung jawab untuk tujuan bisnis tertentu terhadap departemen terkait, serta kemudian membuat mereka bertanggung jawab untuk mencapai tujuan
26
tersebut. Otoritas dan tanggung jawab dapat diberikan melalui deskripsi pekerjaan secara formal, pelatihan pegawai, dan rencana operasional, jadwal dan anggaran. Salah satu hal yang sangat penting adalah peraturan yang menangani masalah seperti standar etika berperilaku, praktik bisnis yang dapat dibenarkan, peraturan persyaratan dan konflik kepentingan. Buku pedoman dan kebijakan prosedur adalah alat yang penting untuk memgberikan otoritas dan tanggung jawab. Buku pedoman tersebut menjelaskan tentang kebijakan manajemen sehubungan dengan penanganan setiap transaksi.
Sebagai
tambahan,
buku
pedoman
tersebut
mendokumentasikan sistem dan prosedur yang dipergunakan dalam proses transaksi.
Termasuk didalammya akun organisasi,
kopi contoh berbagai
dan
formulir serta dokumen. Buku pedoman
tersebut membantu dalam referensi bagi para pegawai, dan alat yang berguna dalam melatih pegawai baru. f) Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia Kebijakan dan praktik-praktik mengenai pengontrakkan, pelatihan, pengevalusaian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meminimalkan ancaman, resiko, dan pajanan. Para pegawai harus dipekerjakan dan dipromosikan berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi persyaratan pekerjaan mereka. Data riwayat hidup, surat referensi, dan pemeriksaan atas latar belakang, merupakan cara-cara yang
27
penting untik mengevaluasi kualifikasi para pelamar pekerjaan. Program pelatihan harus membuat pegawai baru mengetahui dengan baik tanggung jawab mereka, dan juga kebijakan serta prosedur organisasi. Terakhir, kebijakan yang berhubungan dengan kondisi bekerja, pemberian kompensasi, insentif bekerja, dan kemajuan karir dapat merupakan dorongan yang kuat dalam pelayanan yang efisian dan kesetiaan. Kebijakan pengendalian tambahan dibutuhkan bagi para pegawai yang memilik akses ke kas atau properti lainnya. Mereka harus diminta mengambil libur tahunan, dan selama waktu tersebut, fungsi pekerjaan mereka harus dilaksanakan oleh anggota staf lainnya. Banyak penipuan pegwai yang ditemukan ketika pelaku tiba-tiba terhalang oleh sakit atau kecelakaan yang memaksa mereka harus mengambil cuti. Rotasi tugas secar periodik diantara pegawai utama dapat mencapai hasil yang sama. Tentu saja keberadaan kebijakan semacam ini menghalangi penipuan dan meningkatkan pengendalian internal. Terakhir, jaminan asuransi kesetiaan para pegawai utama melindungi perusahaan dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan yang disengaja oleh para pegawai yang diikat tersebut. g) Pengaruh- pengaruh eksternal Pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah termasuk persyaratan yang dibebankan oleh
28
bursa efek, oleh Financial Accounting Standards Board (FASB) dan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) termasuk dalam pengaruh eksternal juga persyaratan peraturan lembaga, seperti bank, sarana umum (utility), dan perusahaan asuransi. Termasuk dalam contoh adalah ketentuan pengendalian internal oleh Foreign Corrupt Practices Act yang dibuat oleh SEC dan audit lembaga keuangan yang dibuat oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). b. Aktivitas Pengendalian Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi, secara efektif dijalankan. Aktivitas-aktivitas pengendalian terdiri dari: a) Otoritas transaksi dan kegiatan yang memadai Para pegawai melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang mempengaruhi aset perusahaan. Oleh karena pihak manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk melakukan supervisi setiap aktivitas dan keputusan, mereka membuat kebijakan untuk diikuti oleh para pegawai, dan kemudian memberdayakan mereka untuk melaksanakannya. Pemberdayaan ini disebut otoritas,adalah bagian penting dari pengendalian dan prosedur organisasi. Otoritas sering kali didokumentasikan sebagai penandatanganan, pemberian
29
tanda paraf, atau memasukan kode otoritas atas dokumen atau catatan transaksi. b) Pemisahan tugas Pengendali internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Pemisahan tugas yang efektif dicapai ketika fungsi-fungsi berikut ini dipisahkan :
Otoritas – menyetujui transaksi dan keputusan
Pencatatan – mempersiapkan dokumen sumber; serta mempersiapkan laporan kinerja
Penyimpanan – menangani kas, memelihara tempat penyimpanan persediaan, menerima cek yang masuk dari pelanggan.
30
perlengkapan. Akan tetapi, dimasa sekarang ini, salah satu aset terpenting perusahaan adalah informasi. Oleh sebab itu, harus diambil langkah-langkah untuk menjaga baik aset berupa informasi maupun fisik. Prosedur-prosedur berikut ini menjaga aset pencurian, penggunaan tanpa otorisasi dan vandalisme :
Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif
Memelihara catatan aset, termasuk informasi secara akurat
Membatasi akses secara fisik ke aset ( mesin kas, lemari besi, kotak uang, dan akses terbatas ke safe deposit box kas, sekuritas, dan aset dalam bentuk suratsurat berharga). Area penyimpanan yang terlarang, dipergunakan untuk melindungi persediaan
Melindungi catatan dan dokumen
Mengendalikan lingkungan
Pembatasan akses ke ruang komputer, file komputer, dan informasi
e) Pemeriksa Independen atas Kinerja Pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat, adalah elemen pengendalian lainnya yang penting. Pemeriksaan ini harus independen, karena pemeriksaan umumnya akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa.
32
Berbagai jenis pemeriksaan independen didiskusikan dalam subbagian berikut :
Rekonsiliasi dua rangkaian catatan yang dipelihara secara terpisah Salah satu cara untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan catatan adalah merekonsiliasi catatan tersebut dengan catatan lainnya yang seharusnya memiliki saldo yang sama. Comtohnya, rekonsiliasi bank memverifikasi bahwa akun pemeriksa telah sesuai dengan laporan bank.
Perbandingan jumlah aktual dengan yang dicatat Kas dalam laci mesin kas pada akhir pergantian staf administrasi, harus sama jumlahnya dengan jumlah yang dicatat dalam pita mesin kas. Seluruh persediaan harus diitung paling tidak per tahun, dan hasilnya dibandingkan dengan catatan persediaan. Barangbarang berharga seperti perhiasan harus sering dihitung.
Pembukuan berpasangan Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit untuk memberikan kesempatan besar para pemeriksa internal. Comtohnya,
debit
dalam
penggajian
mungkin
dialokasikan ke berbagai persediaan dan atau akun beban, oleh departemen akuntansi biaya. Kredit di
33
alokasikan ke beberapa akun kewajiban untuk utang upah dan gaji. f) Peninjauan independen Setelah seorang memproses sebuah transaksi, orang kedua kadang kala meninjau pekerjaan orang pertama. Orang kedua memeriksa keberadaan tanda tangan otorisasi yang memadai, meninjau dokumen pendukung, dan memeriksa keakuratan bagian data yang penting, seperti harga , jumlah, dan pemberian kredit. c. Penilaian Risiko Organisasi harus sadar dan akan berurusan dengan risiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan, yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, agar organisasi beroperasi secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang terkait. Akuntan memainkan peran yang penting dalam membantu manajemen mengontrol bisnis dengan mendesain sistem pengendalian yang efektif, dan mengevaluasi sistem yang ada untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan efektif. Akuntan dapat mengevaluasi sistem pengendalian intern dengan strategi manajemen risiko, yang mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
34
a) Identifikasi ancaman
Strategis (contoh : melakukan hal yang salah)
Operasional (contoh : melakukan hal yang benar, tetapi dengan cara yang salah)
Keuangan (contoh : adanya kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian atau pembuatan kewajiban yang tidak tepat)
Informasi (contoh : menerima informasi yang salah atau tidak relevan, sistem yang tidak andal, dan laporan yang tidak benar atau menyesatkan)
Perusahaan yang menerapkan EDI (Electronic Data Interchange) harus mengidentifikasi ancaman-ancaman yang akan diahadapi oleh sistem tersebut, yaitu :
Pemilihan teknologi yang tidak sesuai.
Perusahaan
mungkin pindah ke EDI sebelum pelanggan dan pemasok siap.
Akses sistem yang tidak diotorisasi. Hackers dapat menerobos sistem dan mencuri data atau menyabot sistem.
Penyadapan transmisi data. Hacker dapat menyadap transmisi
data
dan
mengkopi
transmisi,
mengacaukannya, atau menghalanginya untuk sampai ke tempat tujuan.
35
Hilangnya integritas data. Kesalahan mungkin masuk ke data karena kesalahan yang ditimbulkan oleh software atau pegawai, masukan yang salah, transmisi yang gagal, dan lain- lain.
Transaksi yang tidak lengkap. Komputer penerima mungkin tidak menerima paket data yang lengkap dari komputer pengirim.
Kegagalan sistem. Masalah software dan hardware, pemadaman listrik, sabotase, kesalahan pegawai, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan sistem EDI gagal atau tidak dapat diakses pada waktu tertentu
Sistem yang tidak kompatibel. Beberapa perusahaan dapat mengalami kesulitan berinteraksi dengan sistem yang lain
karena sistem
komputer
yang tidak
kompatibel. b) Perkiraan risiko Beberapa ancaman menunjukan risiko yang lebih besar karena probabilitas kemunculannya lebih besar. c) Perkiraan pajanan ( Eksposure ) Resiko gempa bumi mungkin kecil, tetapi pajanannya dapat sangat besar; gempa dapat menghancurkan perusahaan dan menyebabkan kebangkrutan. Pajanan dari penipuan biasanya tidak sebesar itu,
36
karena kebanyakan penipuan tdak mengancam keberadaan perusahaan. d) Identifikasi pengendalian Manajemen harus mengidentifikasi salah satu atau beberapa pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap ancaman. e) Perkiraan biaya dan manfaat Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat menyediakan perlindungan anti penipuan terhadap seluruh ancaman dalam pengendalian internal. Biaya atas sistem anti penipuan akan menjadi halangan. Tujuan untuk mendesain sebuah sistem pengendalian internal adalah untuk menyediakan jaminan yang wajar
bahwa
tidak
akan
muncul
masalah
dalam
sistem
pengendalian itu sendiri. f) Menetapkan efektifitas biaya-manfaat (Cost-Benefit Effectiveness) Dalam mengevaluasi biaya dan manfaat sutau pengendalian intern, pihak manajemen harus mempertimbangkan faktor- faktor lain dari luar
faktor-faktor
dalam
perhitungan
perkiraan
manfaat.
Contohnya, apabila sebuah pajanan mengancam keberadaan sebuah organisasi, mungkin akan berguna untuk mengeluarkan lebih banyak uang daripada
dengan yang ditunjukkan oleh analisis
biaya-manfaat,
meminimalkan
untuk
organisasi tersebut.
37
kemungkinan
matinya
d. Informasi dan Komunikasi Di sekitar aktivitas pembelian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana: a) Transaksi diawali, b) Data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, c) File komputer diakses dan diperbarui, d) Data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi, dan e) Informasi dilaporkan ke para pemakai internal dan pihak eksternal. Akuntan juga harus memahami catatan dan prosedur akuntansi, dokumendokumen pendukung, dan akun laporan keuangan tertentu yang terlibat dalam pemrosesan dan pelaporan transaksi. e. Pengawasan Seluruh proses harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan. Pengawasan terdiri dari: a) Supervisi yang efektif Supervisi yang efektif mencakup melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja mereka, mengoreksi kesalahan, dan melindungi asset dengan cara mengawasi pegawai yang memiliki
38
akses ke hal-hal tersebut. Supervisi merupakan hal yang penting bagi organisasi yang tidak mampu melaporkan tanggung jawab secara rinci, atau terlalu kecil untuk memiliki pemisahan tugas yang memadai. b) Akuntansi pertanggungjawaban Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencakup anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas; laporan kinerja yang membandingkan kinerja yang aktual dengan kinerja yang direncanakan, serta menunjukkan perbedaan signifikan; dan prosedur untuk menyelidiki perbedaan yang signifikan dan mengambil tindakan tepat pada waktunya untuk mengoreksi kondisi-kondisi yang mengarah pada perbedaan tersebut. c) Audit internal Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan penilaian keefektifan pengendalian internal. Audit internal juga mencakup penilaian kesadaran pegawai terhadap prosedur dan kebijakan manajemen,
hukum
dan
peraturan
yang
berlaku,
serta
mengevaluasi efisiensi dan keefektifan manajemen. Berbeda dengan auditor eksternal, para auditor internal menempatkan penekanan yang besar pada pengendalian manajemen perusahaan; sehingga mereka dapat mendeteksi waktu lembur yang berlebihan,
39
asset yang kurang digunakan, persediaan yang usang, penggantian biaya perjalanan yang tidak diperlukan, anggaran dan kuota yang terlalu longgar, pengeluaran modal yang kurang tepat, dan produksi yang menjadi semakin lambat. Objektivitas dan keefektifan memerlukan fungsi audit internal yang independen secara organisasional dari fungsi akuntansi dan operasional. Misalnya, kepala audit internal harus melapor ke komite audit dari dewan komisaris, bukan kepada kontroler atau Chief Financial Officer. 2. 4
Sarbanes-Oxley Act Undang-undang Sarbanes Oxley ini diprakarsai oleh Senator Paul
Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio), dan telah ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 20 Juli 2002. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar seperti: Enron, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen dan Xerox; yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam “the big five” seperti: Arthur Andersen, KPMG dan PWC (Yesshy, 2010). Menurut Rosenthal, Gleason, & Madura (2011), Sarbanes-Oxley Act, yang ditandatangani oleh Presiden Bush pada 30 Juli 2002, berisi ketentuan yang
40
dimaksudkan untuk memastikan pengungkapan yang lebih akurat dari informasi keuangan kepada investor. Tindakan-tindakannya adalah sebagai berikut: a. Memberdayakan Public Company Accounting Oversight Board untuk memeriksa kantor akuntan. Kantor akuntan dibebankan biaya tahunan, dan dinilai oleh dewan setiap satu sampai tiga tahun. (Section 1) b. Memungkinkan kantor akuntan publik untuk menawarkan konsultasi layanan non-audit kepada klien audit hanya jika komite auditnya klien menyetujui pra-layanan non-audit yang akan diberikan sebelum audit dimulai. (Section 201) c. Mencegah kantor akuntan publik mengaudit perusahaan klien yang CEO, CFO, atau karyawan lain dengan deskripsi pekerjaan yang sama dipekerjakan oleh perusahaan audit dalam satu tahun sebelum audit. (Section 206) d. Membutuhkan bahwa perusahaan menggunakan komite audit independen, yang terdiri dari hanya satu anggota dewan luar, dan salah satu dari anggota mereka harus menjadi seorang ahli keuangan. (Section 301, Section 407) e. Membutuhkan bahwa perusahaan dengan setidaknya $75 juta aset yang mengajukan 10-Ks meningkatkan sistem pengendalian internal mereka (ketentuan ini dilaksanakan sebagai 15 November 2004) (Section 404) f. Membutuhkan bahwa CEO dan CFO perusahaan yang setidaknya pada tingkat ukuran tertentu menyatakan bahwa laporan keuangan yang telah
41
diaudit akurat, dan mereka bertanggung jawab dalam verifikasi mereka. (Section 302) g. Membutuhkan dan meningkatkan pengungkapan lebih tepat waktu dalam laporan keuangan, (terutama untuk item off-balance sheet). (Section 401) h. Menentukan denda besar atau penjara bagi karyawan yang menyesatkan investor atau menyembunyikan bukti. (Section 8, 9 dan 11) i. Menyediakan penyitaan bonus jika laporan keuangan disajikan kembali. (Section 304) j. Menghilangkan pinjaman pribadi. (Section 402) 2. 5
SOX 404: Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Menurut SEC, SOX section 404 mengharuskan para manajer melaporkan
temuan-temuan mereka di dalam laporan manajemen yang spesial, dan auditor dari luar meyakinkan ke penilaian manajemen dalam pengendalian-pengendalain perusahaan. Menurut SEC, prosedur-prosedur section 404 dimaksudkan untuk menolong perusahaan-perusahaan untuk mendeteksi kecurangan dalam pelaporan lebih awal, dan dengan demikian untuk menghalangi kecurangan keuangan, dan secara langsung memperbaiki keandalan dalam laporan-laporan keuangan (Peter, 2010). Berdasarkan metodologi ICOFR PT. Telkom, SOX 404 mewajibkan manajemen untuk menilai efektivitas pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan dalam laporan tahunannya. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, baik manajemen maupun eksternal auditor harus mematuhi sejumlah standar dan
42
persyaratan yang dibuat oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), antara lain “Auditing Standard No. 5 – An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial Statements” (AS5). Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (ICOFR) didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai berkaitan dengan keandalan laporan keuangan. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (ICOFR) tidak dapat menjanjikan bahwa perusahaan akan mutlak tidak akan mengalami kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya yang bebas dari salah saji material yang merupakan tujuan pengendalian oleh manajemen. Desain dan pelaksanaan yang baik belum tentu bisa mencegah kesalahan-kesalahan yang akan muncul. Keterbatasan ICOFR akan tetap ada karena dalam pelaksanaannya ICOFR merupakan suatu proses yang melibatkan campur tangan manusia yang rentan terhadap kecurangan (fraud) atau kesalahan (human error). ICOFR hanya dapat meminimalkannya. Dalam rangka mewujudkan pengendalian intern yang efektif, sesuai dengan rekomendasi US SEC, perusahaan harus menggunakan dan mengacu pada suatu kerangka dasar pengendalian intern yang telah diakui secara global sebagai pedoman untuk menjamin efektivitasnya. Dalam hal ini, Telkom menggunakan COSO Framework, sebuah kerangka pengendalian intern yang dikeluarkan oleh Committe of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission.
43
Ruang Lingkup Berdasarkan metodologi ICOFR PT. Telkom, ruang lingkup pengendalian intern atas pelaporan keuangan (ICOFR) dikelompokkan menjadi tiga dan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 1. Pengendalian intern tingkat entitas adalah pengendalian yang memiliki dampak menyebar (pervasive) ke seluruh jajaran perusahaan, termasuk juga dampak terhadap pengendalian intern tingkat transaksional. Pengendalian intern tingkat entitas merupakan landasan bagi kerangka pengendalian intern perusahaan. Meskipun pengendalian intern tingkat entitas juga berperan dalam pencapaian tujuan operasional dan kepatuhan terhadap peraturan/ ketentuan yang berlaku, dalam kaitannya dengan SOX 404, pengendalian intern tingkat entitas yang relevan adalah hanya pengendalian intern tingkat entitas dalam rangka pelaporan keuangan. Karena memiliki dampak pervasive, maka defisiensi (kekurangan) pada pengendalian tingkat entitas, terutama yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian, umumnya memiliki peluang tinggi menjadi kelemahan material (material weakness). Oleh sebab itu, seluruh kemungkinan defisiensi pengendalian yang ada di tingkat entitas harus diidentifikasi dan di remediasi secara benar dan tepat waktu. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperkokoh pengendalian intern tingkat entitas antara lain adalah menciptakan lingkungan pengendalian yang baik seperti perilaku teladan (tone at the top) dan komitmen manajemen, melaksanakan program-program berkelanjutan mengenai
44
penerapan nilai etika dan pedoman perilaku (code of conduct), menetapkan wewenang dan struktur organisasi yang jelas, serta upaya-upaya pencegahan kesalahan (error) dan kecurangan (fraud) di setiap tingkat organisasi perusahaan. Pentingnya pengendalian intern tingkat entitas ini, dapat dijumpai pada Auditing Standard no 5 (AS 5) dari PCAOB yang menyarankan penggunaan pendekatan top-down dan risk based. Menurut PCAOB AS 5, pendekatan top-down merupakan pendekatan yang disarankan dalam rangka evaluasi pengendalian intern. Dengan menggunakan pendekatan top-down, penguji dapat memfokuskan pengujian pada pengendalianpengendalian signifikan yang dapat memberikan dampak material terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan. Dalam kaitannya dengan pendekatan top-down dan risk based, tim penguji harus mempertimbangkan bagaimana dan apakah pengendalian tingkat entitas mempengaruhi risiko melekat (inherent) terhadap ketidakakuratan dalam akun-akun signifikan, kelompok transaksi, dan asersi yang dianggap signifikan bagi keandalan laporan keuangan perusahaan. Dengan terlebih dahulu berfokus kepada risiko melekat dan aspek-aspek dalam akun signifikan yang mempengaruhi risiko ketidakakuratan laporan keuangan dan pengaruh pengendalian intern tingkat entitas, diharapkan manajemen dapat membuat strategi pengujian yang lebih efektif dengan memberikan fokus pengujian hanya kepada area-area yang memiliki risiko signifikan. Suatu pengendalian tingkat entitas yang kuat dan dapat berdampak
45
langsung terhadap efektivitas pengendalian di tingkat transaksional, akan dapat mempengaruhi cakupan pengujian yang harus dilakukan. Tim penguji akan lebih efektif dalam melakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya suatu kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan kombinasi antara faktor kualitatif yang mempengaruhi risiko melekat dan dampak dari efektivitas pengendalian intern tingkat entitas terhadap akun, proses atau kelompok transaksi yang akan diuji:
Faktor kualitatif , seperti sifat dari akun dan tipe transaksi. Sebagai contoh, suatu akun yang terdiri dari transaksi-transaksi yang bersifat rutin, tidak kompleks dan homogen akan memiliki kemungkinan kesalahan (error) yang rendah apabila dibandingkan dengan suatu akun yang terdiri dari transaksi-transaksi yang kompleks, sensitif terhadap kecurangan (fraud) dan melibatkan proses estimasi atau judgment.
Suatu pengendalian tingkat entitas yang efektif dan dapat secara langsung mempengaruhi pengendalian tingkat transaksional dapat memberikan tingkat keyakinan (confidence) yang lebih tinggi terhadap efektivitas pengendalian tingkat transaksional, dan dapat mengurangi tingkat risiko kesalahan pada akun. Sebagai contoh, adanya kebijakan dan prosedur yang relevan dan memadai, tingkat supervisi manajemen yang tinggi, dan pemisahan fungsi yang memadai dapat mempengaruhi tingkat keyakinan tim penguji atas
46
efektivitas pengendalian pada transaksi terkait dan mengurangi tingkat risiko kesalahan (error) dan kecurangan (fraud) pada akun terkait. Menurut PCAOB AS 5 paragraph 23, terdapat beberapa sifat dan tingkatan ketepatan (precision) dari pengendalian tingkat entitas:
Pengendalian tingkat entitas seperti lingkungan pengendalian, memberikan dampak yang signifikan tetapi tidak langsung (indirect) terhadap kemungkinan suatu kesalahan (misstatement) dapat dideteksi atau dicegah secara tepat waktu. Akan tetapi pengendalian
tingkat
entitas tersebut
dapat
mempengaruhi
pengendalian lain yang akan diuji dan mempengaruhi sifat, waktu dan cakupan prosedur pengujian yang dilakukan terhadap pengendalian lainnya.
Pengendalian tingkat entitas yang dapat berfungsi memantau efektivitas pengendalian lainnya. Pengendalian tersebut dirancang untuk mengidentifikasi pelanggaran atau kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi pada tingkat transaksional, tetapi tidak pada tingkatan ketepatan yang dapat memberikan keyakinan bahwa kesalahan (misstatement) terhadap asersi yang relevan, dapat dideteksi atau dicegah secara tepat waktu. Pengendalian seperti ini, apabila dilaksanakan secara efektif dapat mengurangi tingkat dan cakupan pengujian pengendalian lainnya.
47
Pengendalian entitas yang dirancang untuk dapat memberikan tingkatan ketepatan yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan (misstatement) pada asersi laporan keuangan yang relevan secara tepat waktu. Apabila pengendalian tingkat entitas ini beroperasi secara efektif dan dapat memitigasi suatu risiko kesalahan, maka tim penguji tidak perlu melakukan pengujian tambahan terhadap pengendalian terkait dengan risiko tersebut. Tingkat risiko yang ada setelah mempertimbangkan faktor
kualitatif dan pengaruh efektivitas pengendalian tingkat entitas yang relevan akan menjadi acuan dalam menetapkan tingkat kedalaman (persuasiveness)
pengujian
yang
harus
dilakukan
pada
tingkat
transaksional. Apabila berdasarkan hasil analisa faktor kualitatif dan pengaruh
efektivitas
pengendalian
tingkat
entitas
tim
penguji
menyimpulkan bahwa tingkat kedalaman (persuasiveness) pengujian yang harus dilakukan dapat dikurangi, maka strategi pengujian dapat mengandalkan pada hasil pengujian pengendalian tingkat entitas dan/atau melakukan reperformance yang terbatas (limited reperformance) atas hasil control self assessment. Berdasarkan rekomendasi untuk menggunakan top-down and risk based approach, maka manajemen perlu merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian intern tingkat entitas lebih awal dari pengujian pengendalian tingkat proses, transaksi, dan aplikasi sehingga penyusunan
48
strategi dan ruang lingkup pengujian pengendalian tingkat proses, transaksi, dan aplikasi telah mempertimbangkan efektivitas pengendalian tingkat entitas. Pengendalian tingkat entitas IT dalam COBIT juga menganut top-down approach dan level di bawah entitas dikenal dengan tingkat aktivitas yang oleh PCAOB disebut sebagai ITGC (IT General Control). 2. Pengendalian intern tingkat transaksional adalah pengendalian yang dilakukan pada setiap proses bisnis yang berfokus pada akun-akun yang signifikan dan proses serta transaksi terkait yang berpotensi terjadinya kesalahan (error) atau kecurangan (fraud) yang berdampak pada kesalahan saji pada laporan keuangan. Pengendalian ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi dan kegiatan lainnya seperti upaya pencegahan dan identifikasi terjadinya kesalahan dan kecurangan, serta upaya pengamanan aset perusahaan. Pengujian atas pengendalian tingkat transaksional merupakan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mengukur efektivitas rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern pada tingkat transaksional,
baik
yang
berupa
pengendalian
manual
maupun
pengendalian aplikasi. 3. Pengendalian intern berbasis teknologi informasi (IT Controls). SarbanesOxley Act mewajibkan manajemen perusahaan untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap pengembangan, pengevaluasian, dan pemantauan sistem pengendalian intern yang efektif dalam rangka pelaporan keuangan.
49
Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari peranan teknologi informasi (TI) yang sangat penting dalam mencapai tujuan di atas. TI mengotomatisasi aktivitas proses bisnis dalam perusahaan, baik melalui sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang terintegrasi ataupun sekumpulan sistem aplikasi yang terpisah, yang akan berdampak pada keandalan data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan CobIT, pengendalian berbasis TI meliputi: a) IT Control Environment Mencakup proses tata kelola TI (IT governance atau IT Entity Level), seperti
rencana strategis
sistem informasi,
proses
manajemen risiko TI, manajemen kepatuhan, kebijakan, prosedur dan standar TI, serta pemantauan dan pelaporan aktivitas TI. b) IT General Controls IT General Control adalah pengendalian yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian di tingkat aplikasi. Dibagi menjadi empat kategori umum, yaitu:
Computer Operations Proses pengendalian atas pengoperasian sehari-hari di lingkungan komputer, meliputi definisi, akuisisi, instalasi, konfigurasi, integrasi, dan pemeliharaan infrastruktur TI. Termasuk juga dalam kategori ini adalah pengendalian yang terkait dengan penyediaan layanan informasi TI, meliputi, pengelolaan service level, pengelolaan atas organisasi jasa di luar perusahaan, system
50
availability, customer relationship management, pengelolaan sistem dan konfigurasi, pengelolaan masalah dan insiden, operations management, scheduling, dan pengelolaan fasilitas.
Access to Program and Data Mencakup pengendalian atas aplikasi, database, dan jaringan untuk memastikan bahwa akses hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menjaga integritas data.
Program Development Pengendalian atas desain dan implementasi sistem untuk memastikan bahwa persetujuan atas pengembangan sistem, proses pengembangan, konfigurasi, dan migrasi sistem/program dilakukan secara memadai.
Program Change Pengendalian atas modifikasi sistem yang ada, baik aplikasi, database, atau operating systems, untuk memastikan bahwa setiap usulan perubahan telah disetujui pihak yang berwenang, diuji, dan diimplementasi secara memadai. Selain itu, COSO principle 14 mengenai informasi teknologi,
menambahkan bahwa dalam pengendalian intern berbasis teknologi informasi meliputi pula:
Application Controls Mencakup pengendalian di tingkat aplikasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan transaksi yang meliputi otorisasi,
51
validasi, dan pemrosesan, termasuk pengendalian manual yang terkait dengan pengendalian aplikasi tersebut.
End-User Computing Pengendalian atas spreadsheet dan aplikasi yang dikembangkan oleh end user (script) yang mencakup input, logic, dan output. Pengujian pengendalian dalam
rangka
kepatuhan terhadap
Sarbanes-Oxley Act harus juga mempertimbangkan pengujian atas pengendalian berbasis TI.
52
2. 6
Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya mengenai “Penerapan Sarbanes-Oxley Act dalam Pengendalian Intern Siklus Piutang dan Siklus Pendapatan Usaha”
No
Peneliti /Judul/ Sumber
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya Metodologi Penelitian
1.
Lukyta Saraswati dan I Ketut
Jenis penelitian:
Yadnyana. Pengaruh Struktur Pengendalian Intern terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Denpasar.
a.
Hasil
Lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan
Kuantitatif Sumber data: Kuesioner
pemantauan secara simultan berpengaruh signifikan
Sampel: 34 koperasi
terhadap
kelancaran
pengembalian
kredit
pada
Koperasi Simpan Pinjam di Kota Denpasar.
simpan pinjam Tahun data: 2012
b.
Metode analisis:
komunikasi berpengaruh positif secara parsial terhadap
Lingkungan
pengendalian
dan
informasi
E-Jurnal Akuntansi Universitas
Regresi Berganda, Uji
kelancaran pengembalian kredit pada koperasi simpan
Udayana. 2014: 122-134
Validitas, Uji
pinjam di Kota Denpasar.
Reliabilitas, Uji Asumsi
c.
Klasik
pemantauan menunjukkan variabel tersebut tidak
Penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan
berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit. Berlanjut ke Halaman Berikut
53
No 2.
Peneliti /Judul/ Sumber Ruzanna Amanina.
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) Metodologi Penelitian Jenis penelitian:
Penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit mikro kurang lebih berjalan dengan baik
Kualitatif Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi
Hasil
Sumber data: Primer &
walaupun belum sepenuhnya, sedangkan dalam hal keefektifan
Sekunder Sampel: 100 formulir
pada PT. Bank Mandiri
pemberian kredit Bank
(PERSERO) tbk. Cabang Majapahit
Mandiri Cabang
Semarang).
Majapahit Semarang
pengendalian
intern,
pengendalian
internnya sudah efektif.
Tahun data: 2009-2010 E-prints Universitas Diponegoro. 2011.
Metode analisis: Deskriptif Variabel lainnya: Berlanjut ke Halaman Berikut
54
No 3.
Peneliti /Judul/ Sumber Eleonora Kontus, M. S. Management of Account Receivable in A Company. ProQuest Documents Vol. 22. 2013
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) Metodologi Penelitian
Hasil
Jenis penelitian:
“Corporate model” dapat digunakan sebagai alat untuk mempertimbangkan perubahan pada kebijakan kredit Kuantitatif dan untuk membuat penggunaan piutang usaha yang Sumber data: Sekunder optimum di dalam pesanan untuk mencapai Sampel: 120 perusahaan pengembalian maksimal di tingkat risiko yang diterima. di Kroasia Tahun data: 2010 Metode analisis: Statistik Deskriptif Variable lainnya: -
Berlanjut ke Halaman Berikut
55
No 4.
Peneliti /Judul/ Sumber Philip Leitch dan Dawne Lamminmaki. Refining Measures to Improve Performance Measurement of the Accounts Receivable Collection Function.
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) Metodologi Penelitian Jenis penelitian:
Hasil
Pemantauan yang akurat dan pengelolaan yang semestinya dari piutang usaha adalah dimensi penting
Kuantitatif Sumber data: Sekunder
dari manajemen keuangan di dalam organisasi
Sampel: -
terhadap kredit penjualan.
Tahun data: Metode analisis: Analisis korelasi
Journal of JAMAR.
Variable lainnya: -
2011 Berlanjut ke Halaman Berikut
56
No 5.
Peneliti /Judul/ Sumber Dumitrascu Mihaela dan Savulescu Iulian . Internal Control and Impact on Corporate Governance, in Romanian Listed Companies.
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) Metodologi Penelitian Jenis penelitian:
Hasil
Corporate Governance tidak akan efektif secara keseluruhan tanpa adanya pengendalian intern yang
Kuantitatif Sumber data: Primer
baik. Pengendalian intern atau corporate governance tidak akan berkelanjutan dengan baik jika kedua
dan Sekunder Sampel: 44 perusahaan
variabel tersebut berjalan dengan sendiri-sendiri.
yang terdaftar di Journal of Eastern Europe Research
Bucharest Stock
in Business & Economics.
Exchange
http://www.ibimapublishing.com/jo
Tahun data: -
urnals/JEERBE/jeerbe.html.
Metode analisis: Statistik Deskriptif
2012
Variable lainnya: Berlanjut ke Halaman Berikut
57
No 6.
Peneliti /Judul/ Sumber Siyanbola Trimisiu Tunji. Effective Internal Control System as Antidote for Distress in The Banking Industry in Nigeria.
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) Metodologi Penelitian Jenis penelitian: Kuantitatif Sumber data: Primer Sampel: 56 pekerja dari 5 bank di Nigeria
http://www.projournals.org/JEIBR. 2013
Tahun data: Metode analisis: Uji t Variable lainnya: -
Hasil
Sistem pengendalian internal yang kuat harus dibatasi untuk mengendalikan dan mencegah efek penipuan dan kesalahan manajemen. Agar pekerjaan auditor menjadi efektif dalam organisasi, ada setiap kebutuhan bagi manajemen untuk menghormati pandangan dari auditor, dalam upaya mereka terhadap pemantauan efektivitas sistem pengendalian internal yang ditetapkan. Sebuah situasi di mana rekomendasi auditor internal tidak dihadiri oleh orang-orang yang bertindak atas mereka dapat menyebabkan penghapusan total pembentukan, tidak hanya bank.
Berlanjut ke Halaman Berikut
58
No 7.
Peneliti /Judul/ Sumber Putri Dwi Hapsari Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Informasi Akuntansi Pendapatan pada BMW Sales Operation Surabaya
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) Metodologi Penelitian Jenis penelitian: Kualitatif Sumber data: Primer Sampel: Tahun data: Metode analisis:
Journal of Brawijaya University 2012
Deskriptif Vairabel lainnya: -
Hasil
Dari segi pengendalian internal, dapat dikatakan pengendalian internal atas siklus pendapatan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SOP yang menjelaskan prosedur-prosedur risiko-risiko beserta pengendaliannya. Struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan telah menggambarkan adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, pengendalian atas aset, data dan informasi juga telah dilakukan dengan cara menggunakan brankas, membatasi akses ke gudang parts, menyimpan arsiparsip dalam filling cabinet, serta menggunakan user id dan password untuk mencegah manipulasi data. Berlanjut ke Halaman Berikut
59
No
8.
Peneliti /Judul/ Sumber
Nur Fakhrur Razy Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pendapatan Jasa (Studi Kasus Pada Hotel Griyadi Montana Malang) 2012
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) Metodologi Penelitian Jenis penelitian: Kualitatif Sumber data: Primer Sampel: Tahun data: Metode analisis: Deskriptif Variabel lainnya: -
Hasil
Peneliti menilai dokumen yang digunakan oleh perusahaan cukup efektif. Informasi atas rekaman transaksi yang termuat dalam dokumen cukup memberikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Selain itu, apabila ditinjau dari segi model, dokumen yang digunakan oleh perusahaan telah memperhatikan dengan prinsip perancangan dokumen. Namun, untuk segi pengarsipan dan distribusi dokumen serta laporan menurut peneliti masih kurang begitu bagus. Karena masih terdapat dokumen atau laporan yang tidak mempunyai arsip, sehingga pihak yang diberi wewenang untuk merekam terjadinya transaksi tidak mempunyai arsip karena tindasan atas dokumen didistribusikan untuk laporan bagi pihak manajemen. Berlanjut ke Halaman Berikut
60
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) No. 9.
Peneliti /Judul/ Sumber Leonard Rosenthal, Kimberly C. Gleason and Jeff Madura
Metodologi Penelitian Jenis penelitian: Kuantitatif
To be or Not To be Public: The Impact Sumber data: Sekunder of SOX
Sampel: 262 perusahaan yang go private
Quarterly Journal of Finance and Accounting, Vol. 50, No. 2 (Spring 2011), pp. 25-53
Tahun data: 1999-2005 Metode analisis: CrossSectional Variable lainnya: -
Hasil Kami menemukan bahwa perusahaan lebih cenderung untuk go private ketika mereka memiliki kepemilikan CEO lebih tinggi. Kemungkinan go private juga berbanding terbalik pada likuiditas baik sebelum dan sesudah SOX. Kami menemukan bahwa perusahaanperusahaan yang lebih kecil dan menunjukkan profitabilitas yang lemah pasca-SOX lebih mungkin untuk go private. Efek penilaian perusahaan yang go private dinilai sebelum dan sesudah SOX. Perusahaan kecil yang go private mengalami efek penilaian yang lebih besar pasca-SOX. Perusahaan dengan kinerja pasar saham yang lemah memiliki efek penilaian yang lebih baik pada pra dan pasca-SOX. Secara keseluruhan, karakteristik perusahaan go private dan persepsi go private telah berubah sejak adanya UU Sarbanes-Oxley.
Berlanjut ke Halaman Berikut
61
No
10.
Peneliti /Judul/ Sumber
Yesshy Nahampun
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) Metodologi Penelitian Jenis penelitian:
Kuantitatif Pengaruh Undang-Undang Sarbanes Oxley terhadap Pengendalian Sumber data: Primer & Internal, Pengendalian Aplikasi dan Sekunder Laporan Keuangan pada Perusahaan Sampel: Jasa Telekomunikasi Tahun data: 2010 Metode analisis: Korelasi dan Regresi Variabel lainnya: -
Hasil
a. Terjadi hubungan antara UU SOX dengan pengendalian internal. b. Terjadi hubungan antara UU SOX dengan pengendalian aplikasi. c. Terjadi hubungan antara UU SOX dengan laporan keuangan. a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara UU SOX terhadap Pengendalian Internal. b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara UU SOX terhadap Pengendalian Aplikasi. c. Terdapat pengaruh yang signifikan antara UU SOX terhadap Laporan Keuangan. Berlanjut ke Halaman Berikut
62
No
11.
Peneliti /Judul/ Sumber
Peter Iliev
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) Metodologi Penelitian Jenis penelitian:
Hasil
Pemenuhan terhadap section 404 menyebabkan peningkatan signifikan biaya dan pendapatan Kuantitatif The Effect of SOX Section 404: diskresioner yang lebih rendah untuk kedua Costs, Earnings Quality, and Stock Sumber data: Primer perusahaan domestik dan asing. Selanjutnya, pasar Prices Sampel: 301 perusahaan bereaksi positif terhadap berita keterlambatan pelaksanaan SOX dan negatif terhadap berita The Journal of Finance, Vol. 65, yang listed di penentuan regulator untuk melakukan proses No. 3 (JUNE 2010), pp. 1163-1196 NASDAQ implementasi. Akhirnya, perusahaan yang mengajukan MR mengalami return saham secara signifikan lebih Tahun data: 2004 rendah selama periode pelaksanaan SOX. Secara Metode analisis: bersama-sama, hasil ini konsisten dengan pandangan Regresi bahwa SOX Section 404 terbukti terlalu mahal bagi perusahaan kecil. Variabel lainnya: -
Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber
63
2. 7 Kerangka Pemikiran Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Analisis Penerapan Sarbanes-Oxley Act dalam Pengendalian Intern Siklus Piutang dan Siklus Pendapatan Usaha (Studi Kasus pada PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan) Pentingnya Penerapan Sarbanes-Oxley Act dalam Pengendalian Intern Siklus Piutang dan Siklus Pendapatan
Teori Piutang, Pendapatan, Sistem pengendalian Intern, Sarbanes-Oxley Act Section 404
Wawancara Observasi Dokumen Internal & Eksternal Siklus Pendapatan POTS Bisnis Proses
Metode Analisis : Deskriptif
Hasil Analisis dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3. 1
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini mengacu ke dalam pengendalian intern atas
pelaporan keuangan (ICOFR) pada tingkat transaksional yang di dalamnya mencakup sistem pengendalian intern yang berpedoman pada kerangka (framework) rancangan pengendalian intern yang dibuat oleh COSO. Penelitian ini akan lebih terfokus pada aktivitas pengendalian pada sistem pengendalian intern yang berfungsi untuk mengontrol siklus pendapatan yang mana di dalam siklus pendapatan itu sendiri terdiri dari beberapa bisnis proses (bispro) SOX. Siklus piutang dalam PT. Telkom tergabung menjadi satu dalam siklus pendapatan. Karena siklus pendapatan dalam PT. Telkom sudah menggambarkan secara rinci bagaimana proses billing hingga collection nya. Dalam siklus pendapatan PT. Telkom, pendapatan terdiri dari sub siklus bisnis seperti siklus pendapatan untuk pendapatan telepon kabel tidak bergerak (POTS), non POTS, Flexi, Speedy, dan sebagainya. Pemilihan siklus penelitian ini ditujukan pada siklus pendapatan untuk POTS, karena pendapatan untuk POTS merupakan salah satu sumber pendapatan yang terbesar di dalam PT. Telkom. Siklus pendapatan untuk POTS terdiri dari bisnis proses yang dimulai dari A.01.04 (Pemeliharaan dan Pemutakhiran Parameter) hingga bisnis proses A.01.11 (Isolir, Buka Isolir dan Cabut atas
65
Permintaan Sendiri Business & Corporate Customer). Siklus Pendapatan berkaitan erat dengan section 404 dalam SOX mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan (ICOFR) dan prosedurnya diatur dalam PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) Auditing Standard No. 5. 3. 2
Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan
data sekunder. 1. Data primer didapat dari hasil wawancara mendalam terhadap narasumber langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan dan data juga berasal dari dokumen-dokumen terkait yang juga bersumber langsung dari dalam perusahaan. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang ditujukan kepada senior manager di bidang financial & payment collection, manager di bidang financial & payment collection, dan karyawan yang terkait langsung dengan objek yang diteliti, dan kegiatan observasi yang kemudian akan diolah peneliti. 2. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi (Sekaran, 2014). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, dokumentasi perusahaan, publikasi informasi melalui
66
internet berupa laporan tahunan 2014, dan jurnal-jurnal akuntansi yang berkaitan dengan informasi dari perusahaan yang diteliti. 3. 3
Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data-data yang perlu diuji kebenarannya, relevan dan
lengkap dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Teknik wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Pertama, dilakukannya wawancara tidak terstruktur yang bertujuan untuk membawa beberapa isu pendahuluan ke permukaan supaya peneliti dapat menentukan variabel yang memerlukan investigasi mendalam lebih lanjut (Sekaran, 2014). Selanjutnya, dilakukan wawancara terstruktur untuk mengidentifikasi masalah secara lebih mendalam (Sekaran, 2014). Pada wawancara tidak terstruktur, peneliti menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan siklus piutang dan pendapatan yang dilaksanakan oleh PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan untuk mengangkat isu-isu penting dari kedua siklus tersebut, yang mana memunculkan sebuah bisnis proses terkomputerisasi untuk mengelola kedua siklus tersebut. Lalu, peneliti melakukan wawancara terstruktur untuk melakukan review secara mendalam terkait hal-hal penting yang ada di dalam bisnis proses tersebut, contohnya menanyakan tentang arti dari parameter beserta jenis-jenisnya, lalu data apa yang disimpan dalam CDR, bagaimana terjadi klaim dan
67
restitusi, dan hal-hal penting lainnya yang terdapat dalam bisnis proses tersebut sehingga memunculkan penjelasan yang rinci mengenai bisnis proses untuk siklus piutang dan siklus pendapatan. 2. Teknik observasi, yakni dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan ataupun prosedur kerja yang berhubungan dengan objek penelitian. Seperti melakukan pengamatan bagaimana prosedur penerimaan piutang, prosedur penginputan data, dan prosedur penagihan piutang dilaksanakan secara riil. 3. 4
Metode Analisis Data Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yang mengarah pada studi kasus terhadap suatu perusahaan. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2014). Yang mana studi kasus itu sendiri adalah analisis kontekstual dan mendalam terhadap hal yang berkaitan dengan situasi serupa dalam organisasi (Sekaran, 2014). Jadi, penelitian deskriptif yang mengarah pada studi kasus ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan suatu sistem pengendalian intern yang berpedoman pada Sarbanes Oxley-Act dalam siklus piutang dan pendapatan dari PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan secara objektif yang didasari pada aktivitas sesungguhnya dari sistem pengendalian intern yang dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur dan fungsi-fungsi terkait mengenai pengendalian intern siklus piutang dan pendapatan dalam PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan.
68
3. 5
Operasionalisasi Penelitian Tabel 3. 1 Operasionalisasi Penelitian
No.
Sumber Data
Indikator
Apakah siklus piutang dan siklus pendapatan dikelola sesuai SOX? Apakah yang dimaksud dengan bisnis proses SOX? 1.
Wawancara
Apakah arti dari istilah CDR, paramater, klaim dan restitusi pada tahapan-tahapan bisnis proses dalam siklus pendapatan POTS ? Apa kesimpulan dan saran yang bisa diberikan berkaitan dengan bisnis proses dalam siklus pendapatan POTS yang mempunyai risiko beserta pengendaliannya? Pihak-pihak yang menjalankan fungsi kontrol dalam menangani risiko yang muncul Beberapa prosedur penagihan piutang sesuai dengan bisnis proses
2.
Observasi
Bagaimana proses pengisoliran jika adanya permintaan dari pelanggan atau jika pelanggan belum membayar tagihan Penginputan tagihan yang masuk ke dalam bisnis proses Beberapa prosedur dalam proses klaim dan restitusi
69
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4. 1
Gambaran Umum Perusahaan
4. 1. 1 Sejarah Singkat Perusahaan Berdasarkan laporan tahunan PT. Telkom tahun 2014, pada tanggal 23 Oktober 1856, pemerintahan kolonial Belanda melakukan pengoperasian layanan jasa telegrap elektromagnetik pertama di Indonesia, yang menghubungkan wilayah Jakarta (Batavia) dan wilayah Bogor. Peristiwa ini dianggap sebagai awal sejarah Telkom dan menetapkan tanggal 23 Oktober sebagai hari jadi Telkom. Pada tahun 1884 pemerintah kolonial Belanda membentuk badan swasta “Post en Telegraafdienst” untuk menyediakan layanan pos dan telegrap. Lalu pada tahun 1906, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk sebuah lembaga pemerintah yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia, bernama Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon (Post, Telegraph en Telephone Dienst/ PTT). Tahun 1961, status jawatan berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Dan pada tahun 1965, pemerintah memisahkan jasa pos dan telekomunikasi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) serta Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Pada tahun 1704, PN Telekomunikasi berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi Indonesia (Perumtel), yang melayani jasa telekomunikasi
70
domestik dan internasional, dan selanjutnya PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI) yang memproduksi perangkat telekomunikasi memisahkan diri menjadi perusahaan independen. Pada tahun 1991, Perumtel berubah menjadi perseroan
terbatas
dengan
nama
Perusahaan
Perseroan
(Persero)
PT.
Telekomunikasi Indonesia (Telkom) berdasarkan PP No.25 Tahun 1991. Dari periode inilah awal kegiatan usaha PT. Telkom dibagi dalam 12 Wilayah Telekomunikasi (Witel) yang kemudian pada tahun 1995 ditata ulang menjadi tujuh Divisi Regional (Divre), yaitu Divre I Sumatera, Divre II Jakarta dan sekitarnya, Divre III Jawa Barat, Divre IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Divre VI Jawa Timur, Divre VI Kalimantan, dan Divre VII Indonesia Bagian Timur. Pada 26 Mei 1995, Telkom bersama Indosat mendirikan Telkomsel. Lalu, pada tanggal 14 November 1995, Telkom melakukan Penawaran Umum Perdana saham (Initial Public Offering/ IPO) di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Saham Telkom juga tercatat di NYSE dan LSE dalam bentuk American Depositary Shares (ADS) dan publicly offered without listing (POWL) di jepang. Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang
Undang
Nomor
36/1999
tentang
Penghapusan
Monopoli
Penyelenggaraan Telekomunikasi yang berlaku efektif pada September 2000, yang mana Undang-Undang ini memfasilitasi masuknya pemain baru sehingga mendorong persaingan usaha di industri telekomunikasi. Pada tahun 2001, Telkom mengakuisisi 35% saham Telkomsel dari Indosat sebagai bagian restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia, yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang
71
antara Telkom dengan Indosat. Dengan transaksi ini, Telkom mengendalikan 77,7% saham Telkomsel. Indosat kemudian mengambil alih 22,5% saham Telkom di Satelindo dan 37,7% saham Telkomsel di PT Lintasarta Aplikanusa. Pada saat yang bersamaan, Telkom kehilangan hak eksklusif sebagai satu-satunya operator layanan telepon tetap di Indonesia. Lalu pada tahun 2002, Telkom melakukan divestasi 12,72% saham Telkomsel kepada Singapore Telecom Pte, Ltd (SingTel Mobile), sehingga Telkom memiliki 65% saham Telkomsel. Telkom membeli seluruh saham Pramindo melalui tiga tahap, yaitu 30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual-beli pada tanggal 15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003 dan sisanya 55% saham pada tanggal 31 Desember 2004. Pada tahun 2004, Telkom meluncurkan layanan sambungan langsung internasional untuk telepon tidak bergerak dengan kode akses 007. Dan pada tahun 2005, Satelit Telkom-2 diluncurkan untuk menggantikan seluruh layanan transmisi satelit yang sebelumnya dilayani oleh Satelit Palapa B-4. Peluncuran ini menjadikan jumlah satelit yang telah diluncurkan oleh Telkom menjadi delapan satelit, termasuk Salelit Palapa A-1. Telkom semakin melebarkan sayapnya, berturut-turut berawal pada tahun 2009, Telkom bertransformasi dari perusahaan Infokom menjadi perusahaan penyelenggara TIME. Image baru diperkenalkan kepada publik dengan menampilkan logo dan tagline Perseroan yang baru “the world in your hand”. Lalu pada tahun 2010, proyek kabel serat optik bawah laut JaKaLaDeMa yang menghubungkan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Denpasar, dan Mataram telah berhasil dirampungkan pada April 2010. Pada tahun 2011, dilakukan reformasi
72
infrastruktur telekomunikasi melalui proyek Telkom Nusantara Super Highway yang menyatukan Nusantara mulai dari Sumatera hingga Papua, serta proyek True Broadband Access yang menyediakan akses internet berkapasitas 20-100 Mbps untuk pelanggan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, Telkom meningkatkan penetrasi broadband melalui pembangunan Indonesia Wi-Fi untuk merealisasikan Indonesia Digital Network (“IDN”). Telkom melakukan perubahan portofolio bisnis dari TIME menjadi TIMES untuk meningkatkan business value creation. Pada tahun 2013, Telkom mulai beroperasi di tujuh negara termasuk Hong KongMacau, Timor Leste, Australia, Myanmar, Malaysia, Taiwan, dan Amerika Serikat. Dan pada tahun 2014, Telkom melalui entitas anak Telkomsel adalah operator pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan 4G secara komersial di bulan Desember 2014. 4. 1. 2 Visi dan Misi Perusahaan Berdasarkan laporan tahunan PT. Telkom tahun 2014, Visi dan Misi tercantum dalam rencana jangka panjang perusahaan yang disetujui Dewan Komisaris pada 30 Mei 2014 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 11/KEP/DK/2014/RHS dan perubahannya disetujui pada tanggal 31 Desember 2014 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 18/KEP/DK/2014/RHS. Visi: To
become
a
leading
Telecommunication,
Edutainment and Services (TIMES) player in the Region.
73
Information,
Media,
Misi: 1. Menyediakan layanan “more for less” TIMES. 2. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Penjelasan Visi dan Misi: Leading memiliki arti kinerja Telkom pada aspek finansial (pendapatan dan
laba)
dan
kapitalisasi
pasar
termasuk
dalam
kelompok
operator
telekomunikasi unggulan (baik yang hanya memiliki portofolio telekomunikasi maupun TIMES) di kawasan regional. Region memiliki arti kawasan Asia, sehingga kinerja Telkom akan dibandingkan dengan para operator telekomunikasi di kawasan Asia. More for Less adalah suatu model bisnis baru yang mengutamakan benefit lebih tinggi dari harga. Model bisnis ini sering disebut sebagai Paradox Marketing, yaitu memberikan benefit atau value yang lebih banyak (more) dengan harga yang lebih rendah (for less). Kualitas layanan dan pelayanan dikembangkan berdasarkan Telkom Quality System yang berbasis standar
internasional.
Telkom
melakukan
pengelolaan
bisnis
dengan
menggunakan metode dan alat bantu terbaik yang diterapkan oleh perusahaanperusahaan kelas dunia sehingga diharapkan dapat menjadi perusahaan terbaik di Indonesia dan role model bagi perusahaan lain. 4. 1. 3 Struktur Organisasi Perusahaan Berdasarkan laporan tahunan PT. Telkom tahun 2014, Telkom sudah mengadopsi sebuah pendekatan holding company ke dalam pengelolaan korporasi, yang kami percaya akan menyediakan productive flexibility bagi
74
seluruh entitas bisnis kami sesuai dengan karakteristik masing-masing unit. Dalam rangka implementasi pengelolaan korporasi dengan berkarakteristik holding company, maka: 1. Peran corporate office difokuskan pada Corporate Level Strategy (directing strategy, portfolio strategy dan parenting strategy). 2. Parenting style disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat maturity entitas bisnisnya. 3. Empowerment entitas bisnis sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu untuk mewadahi mekanisme pengelolaan parenting terhadap seluruh portfolio kami secara Group, maka telah dibentuk Board of Executive yang beranggotakan seluruh Direksi Telkom dan beberapa Chief of Business. Chief of Business merupakan sebutan untuk posisi “senior business expert” yang ditempatkan sejajar dengan Direksi Telkom untuk melaksanakan peran sebagai penasehat dalam merumuskan keputusan-keputusan corporate level strategy, mengupayakan harmonisasi hubungan antara entitas anak dengan Telkom sebagai parent. Direktorat Network, IT & Solution ("NITS") Fokus pada pengelolaan Infrastructure Strategy and Governance, IT Strategy and Governance, dan Solution serta pengendalian operasi unit-unit melalui Divisi IT dan Service Solution, Divisi Network of Broadband, Divisi Wireless Broadband serta Divisi Broadband.
75
Direktorat Innovation & Strategic Portfolio ("ISP") Fokus pada pengelolaan Corporate Strategic Planning, Strategic Investment Department, Synergy Department, Innovation Strategy dan pengendalian operasi unit-unit: Divisi Digital Business dan Innovation and Design Center. Direktorat Consumer Service ("CONS") Fokus dalam pengelolaan Consumer Product Planning, Consumer Relationship Management, Consumer Marketing & Sales dan Consumer Service Supervision. Direktorat Enterprise & Business Service ("EBIS") Fokus pada pengelolaan Marketing & Operation Alignment, Enterprise Business Strategy, Enterprise Service, Business Service serta pengelolaan Divisi Enterprise Services, Divisi Business Services dan Divisi Government Services. Direktorat Wholesale & International Service ("WINS") Fokus pada pengelolaan fungsi penanganan bisnis segmen wholesale dan international, serta pengendalian operasional Divisi Wholesale Services. Direktorat Human Capital Management ("HCM") Fokus pada manajemen SDM Perusahaan serta penyelenggaraan operasional SDM secara terpusat melalui unit Human Capital Center, Human Capital Policy, Organization Development, Industrial Relations serta pengendalian operasi unit Telkom Corporate University Center, Assessment Center Indonesia serta Community Development Center.
76
Direktorat Keuangan ("KEU") Fokus pada pengelolaan manajemen keuangan perusahaan melalui unit Corporate Finance, Management Accounting, Investor Relations, Financial Logistic Policy, Risk and Process Management serta mengendalikan operasi keuangan secara terpusat melalui unit Finance, Billing and Collection Center dan Supply Center. Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Telkom
Sumber: Laporan Tahunan PT. Telkom Tahun 2014
77
Dari gambaran keseluruhan struktur organisasi PT. Telkom di atas, Divisi Regional dari 1-7 ditangani oleh EGM Divisi Regional masing-masing regional, yang mana dikelola dalam Direktorat Consumer Service seperti yang tertera pada gambar di atas, dan PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan itu sendiri masuk ke dalam Divisi Regional yang ke-6. Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan pada setiap Divisi Regional: Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Divisi Regional PT. Telkom
78
Sumber: Manual Organisasi Divisi Regional PT. Telkom Selain itu, untuk menjalankan portofolio bisnis sesuai prinsip-prinsip good corporate governance dan best practises, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Telkom Group membentuk Board of Executive (“BoE”) yang mewadahi mekanisme parenting terhadap entitas anak. Entitas anak dikelompokkan berdasarkan kategori bisnis selular yang dipimpin Telkomsel, media dipimpin Telkom Metra, infrastruktur dipimpin Telkom Infra, dan internasional dipimpin Telin Gambar 4. 3 Entitas Anak PT. Telkom
Sumber: Laporan Tahunan PT. Telkom Tahun 2014
79
4. 1. 4 Portfolio Bisnis Perusahaan Berdasarkan laporan tahunan PT. Telkom tahun 2014, sebagai perusahaan BUMN penyelenggara terbesar jasa TIMES, Telkom melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp82.967 miliar pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan Rp89.696 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Sampai dengan saat ini, secara historis, bagian terbesar dari pendapatan usaha Telkom bersumber dari layanan terkait telekomunikasi, data dan internet. Sebagai perusahaan penyelenggara TIMES, Telkom terus mengupayakan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan dan solusi. Converged TIMES Portfolio Telkom merupakan bagian dari transformasi bisnis. Saat ini Telkom memiliki 15 portofolio bisnis yang terdiri dari sembilan portofolio produk dan enam portofolio customer. Portofolio bisnis Telkom dikelompokkan menjadi beberapa lini bisnis sebagai berikut: Bisnis Telekomunikasi Portofolio bisnis telekomunikasi terdiri dari:
Fixed Services (fixed wireline services, fixed broadband, dan Wi-Fi)
Mobile Service (full mobility atau selular dan limited mobility atau fixed wireless services)
Network
and
Infrastructure
Services
(interconnection
internasional) traffic, network service, satellite dan tower)
80
(termasuk
Bisnis Informasi Portofolio bisnis informasi terdiri dari:
Platform Service (Managed Application & System Integration, Business Process Management, e-payment, premise integration, data center & cloud, dan M2M (machine to machine)
Big Data
Ecosystem Solution (e-health, e-logistic, e-tourism, e-transportation, dan e-governance)
Bisnis Media dan Edutainment Portfolio bisnis media dan edutainment terdiri dari:
Digital Life
Digital Home
Digital Advertising
Bisnis Telekomunikasi 1. Fixed Wireline Services Produk-produk dalam lini layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak adalah layanan Plain Old Telephone Services (“POTS”), layanan nilai-tambah (“VAS”), layanan Intelligent Network (“IN”) dan layanan Session Initiation Protocol (“SIP”). Layanan IN merupakan layanan jaringan berbasis Internet Protocol (“IP”) yang terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi dan sistem exchange Telkom. Layanan SIP merupakan
81
layanan berbasis IP Multimedia Subsystem (“IMS”) yang memadukan teknologi nirkabel dan kabel untuk komunikasi suara dan data. Di tahun 2014, Telkom melanjutkan program “More for Less” yang membantu mempromosikan bisnis telepon kabel tidak bergerak dengan menawarkan fixed broadband dan layanan IPTV sebagai bagian dari product bundling Telkom. 2. Fixed Broadband Merupakan layanan internet broadband non seluler yang menggunakan teknologi ADSL dan kabel serat optik, dengan nama komersial “Speedy” (Produk Speedy telah di re-branding menjadi “IndiHome” yang merupakan layanan bundling triple play). Selain itu, Telkom juga menyediakan layanan broadband internet Pay As You Used (on demand internet) yaitu layanan internet broadband secara on-demand dengan memanfaatkan akses Speedy maupun Wi-Fi dengan nama komersial “Speedy Instan”. 3. Cellular Services Telkom menyediakan jasa komunikasi seluler dengan teknologi GSM melalui entitas anak, Telkomsel. Layanan voice dan SMS menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan konsolidasian di tahun 2014. Produk dan layanan seluler yang Telkom tawarkan dibagi ke dalam dua layanan, yaitu layanan pascabayar yang disajikan melalui produk kartuHalo, serta layanan prabayar melalui produk simPATI, Kartu As dan Loop. Di tahun 2014, Telkomsel mengadopsi teknologi terbaru 4G untuk mobile devices.
82
Telkomsel juga meluncurkan “Loop” sebagai independent brand yang secara spesifik menyasar segmen kaum muda dengan menawarkan beragam paket data atraktif.
kartuHalo adalah layanan telekomunikasi pasca bayar untuk pasar premium, profesional dan korporat. Pada 31 Desember 2014, kartuHalo memiliki 2,9 juta subscribers, di bandingkan dengan 2,5 juta pelanggan pada 31 Desember 2013.
simPATI adalah layanan prabayar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
menengah
akan
layanan
telekomunikasi
yang
berkualitas dalam bentuk starter pack dan voucher isi ulang. Brand preposition Telkom adalah 'Discover Excitement'
Kartu As merupakan kartu prabayar dengan segmen pasar menengah ke bawah, yang menawarkan harga yang lebih menarik.
Loop adalah layanan prabayar yang menargetkan segmen kaum muda melalui penawaran paket data yang menarik. Pada tahun 2014, Telkom melanjutkan program pemasaran layanan seluler untuk mempromosikan penjualan dan meningkatkan kesadaran merek Telkomsel. Sebagai contoh, kartuHalo. Telkom berfokus pada program loyalitas kami, seperti Poin Telkomsel, yang lebih menarik bagi pelanggan. Telkom juga menyediakan insentif kepada pelanggan Flexi melalui voucher yang bisa digunakan untuk pembelian ponsel GSM secara tunai atau kredit. Telkom percaya program promosi Telkomsel telah berhasil memperkuat
83
bisnis selular di Indonesia. Pelanggan seluler Telkom meningkat dari 131,5 juta pada akhir 2013 menjadi 140,6 pada akhir 2014, meningkat 6,9% atau 9,1 juta pelanggan. 4. Fixed Wireless Services Layanan telepon nirkabel tidak bergerak, yang menggunakan teknologi CDMA dengan merek "Flexi", bisnis-nya dipindahkan ke entitas anak, Telkomsel, efektif per tanggal 1 Oktober 2014. Namun Telkom akan terus melayani pelanggan Flexi yang belum bermigrasi hingga akhir tahun 2015, setelah itu Telkom akan menghentikan layanan Flexi. Selama tahun 2014, dengan strategi migrasi, Telkom terus mendorong pelanggan telepon tetap nirkabel untuk masuk ke dalam rencana yang dioperasikan oleh Telkomsel. Jumlah pelanggan telepon nirkabel tidak bergerak Telkom terus menurun pada tahun 2014, dari sekitar 6,8 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi 4,4 juta pada 31 Desember 2014. 5. Interconnection Services Telkom
juga
memperoleh
pendapatan
dari
perusahaan
operator
telekomunikasi lainnya yang memanfaatkan infrastruktur jaringan yang luas di Indonesia, baik untuk panggilan yang berakhir atau hanya transit melalui jaringan Telkom. Telkom juga membayar biaya interkoneksi kepada operator telekomunikasi lain untuk penggunaan jaringan mereka saat perusahaan menyambungkan panggilan dari pelanggannya. Layanan interkoneksi
yang
Telkom
berikan
84
kepada
perusahaan
operator
telekomunikasi lainya terdiri dari layanan interkoneksi domestik dan international. 6. Network Services Telkom mengelola secara langsung penyediaan layanan jaringan bagi pelanggan yang merupakan mitra usaha, pelaku bisnis maupun operator telekomunikasi pemegang lisensi lainnya (“OLO”). Pelanggan layanan jaringan Telkom dapat membuat perjanjian untuk memperoleh layanan singkat seperti siaran beberapa menit atau perjanjian untuk jangka waktu yang lama untuk periode layanan satu sampai lima tahun. 7. Satellite Layanan satelit Telkom terdiri dari penyewaan kapasitas transponder satelit untuk penyiaran dan operator VSAT, selular, SLI dan ISP, serta menyediakan satelit stasiun bumi yang menghubungkan pengguna domestik dan internasional. Mengingat peluang pasar dan terbatasnya pasokan, Telkom berencana untuk memperluas bisnis satelit dengan pembangunan Telkom-3S melalui pola kemitraan dengan mengakuisisi slot orbit. Satelit Telkom-3S saat ini sedang dalam pengembangan. Telkom mengelola layanan satelit melalui entitas anak, Metra dan Patrakom. 8. Tower Melalui anak perusahaan Telkom, Dayamitra, Telkom menyewakan space bagi operator lain untuk menempatkan peralatan telekomunikasi-nya pada tower yang Telkom miliki.
85
Bisnis Informasi 1. Layanan Platform, meliputi Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Integrasi, Manajemen Proses Bisnis, E-Payment, Premises Integration, Data Center dan Cloud, Machine to Machine("M2M"). Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Integrasi menawarkan layanan berbasis cloud dan manajemen berbasis server serta layanan konsultasi TI. Layanan Manajemen Proses Bisnis menyediakan CRM, konsultasi analitik, jasa manajemen operasi dan layanan enterprise shares. Layanan e-payment termasuk pembayaran tagihan, pengiriman uang, e-money dan e-voucher. Premises Integration memiliki berbagai penawaran produk yang meliputi perdagangan CPE dan pengelolaan CPE, pengelolaan jaringan dan pengelolaan keamanan jaringan. Data Center dan Layanan Cloud termasuk colocation server, hosting, disaster recovery center, content delivery network center, Infrastructures as a Service ("laas") (infrastruktur sebagai layanan, yang menawarkan virtual server yang dapat dikonfigurasi dan penyimpanan) dan Software as a Service ("SaaS") (software sebagai layanan, yang menawarkan software berbasis cloud dan layanan IaaS). Untuk melengkapi dan meningkatkan bisnis informasi, melalui entitas anak Telkom Metra, Telkom membentuk joint venture pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan Telstra untuk menyediakan layanan aplikasi jaringan untuk perusahaan Indonesia, perusahaan multinasional dan perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia. Usaha patungan tersebut akan fokus pada
86
empat bidang utama, yaitu managed network services, managed security services, unified communications dan cloud solutions. 2. Big Data, meliputi mobile subscriber pattern analytic, churn prevention, infrastructure
site
deployment
recommendation,
targeted
digital
advertising, post call marketing dan analytic, M2M analytic, data monetization for enterprise service providers serta sentiment analytic. Telkom terus mengksplorasi peluang dalam menyediakan layanan di bisnis ini. 3. Ecosystem Solution, meliputi layanan terkait e-tourism, e-gov, e-logistic, e-education, e-health dan e-transportation. Telkom terus mengekplorasi peluang dalam menyediakan layanan di bisnis ini. Bisnis Media dan Edutainment 1. Digital Life, mengacu pada layanan konten digital (seperti musik dan ebook), aplikasi dan games yang didistribusikan melalui aplikasi toko dan toko online, pasar e-commerce, portal, e-radio dan internet berbasis UseeTV. 2. Digital Home, mengacu pada pengembangan layanan konvergensi konten media home multi-screen/device, dan multi-platform. Layanan siaran televisi terdiri dari:
Pay TV, adalah layanan TV berbayar yang disiarkan melalui link satelit dan menawarkan premium grade contents untuk berita, olahraga, hiburan, dan lain-lain.
87
IPTV, adalah televisi berbasis Internet Protocol ("IPTV") dengan nama
komersial
"UseeTV
Kabel".
Layanan
ini
digelar
menggunakan jaringan akses broadband Speedy, dan menawarkan fitur "pause and rewind", fitur content video-on-demand, FTA TV, TV
premium,
radio
internet
dan
TV
on-demand,
yang
memungkinkan pemutaran konten program hingga tujuh hari terakhir.
OTT TV (Over the Top TV) adalah layanan TV internet dengan nama komersial "UseeTV" yang dapat diakses dari jaringan internet Telkom, menawarkan konten gratis seperti program videoon- demand, TV, radio internet, dan beberapa video berbayar. Mirip
dengan
UseeTV
kabel,
OTT
TV
juga
mampu
memungkinkan pemutaran content program hingga tiga hari terakhir. 3. Digital Advertising, adalah layanan komersial untuk promosi produk atau jasa pihak ketiga yang disajikan dalam media digital atau cetak, seperti radio, televisi, internet, surat kabar, brosur/leaflet dan billboard. 4. 1. 5 Bisnis Proses SOX Bisnis proses adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.Suatu bisnis proses dapat dibagi menjadi beberapa subproses yang masing-masingnya berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subproses. Bisnis proses terdapat di
88
dalam setiap siklus yang dimiliki oleh perusahaan. Telkom memiliki 8 siklus yang terdiri dari beberapa bisnis proses SOX di dalamnya. Keseluruhan dari bisnis proses ini dikelola berdasarkan pedoman dari SOX yang juga menggunakan kerangka COSO Internal Control Framework. Proses-proses ini digambarkan dalam bentuk flowchart beserta dengan risiko (R01, R02, R03, dan seterusnya) dan bagaimana pengendaliannya (C01, C02, C03, dan seterusnya). Bisnis proses juga menggambarkan risiko-risiko manakah yang harus dikelola pada setiap divisi baik dengan cara manual ataupun aplikasi. Di dalam Telkom, siklus-siklus yang dikelola dengan bisnis proses SOX adalah sebagai berikut: 1. Siklus Pendapatan 2. Siklus Beban 3. Siklus Pengadaan dan aset tetap 4. Siklus Persediaan 5. Siklus Perpajakan 6. Siklus Perbendaharaan 7. Siklus Investasi/Divestasi 8. Siklus Pelaporan Keuangan
89
4. 2
Analisis
4. 2. 1 Tahapan-Tahapan Bisnis Proses dalam Siklus Pendapatan Berdasarkan data-data yang diperoleh dari PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan yang berupa siklus pendapatan POTS PT. Telkom rev. 020315, bisnis proses SOX dari layanan telepon kabel tidak bergerak (Plain Old Telephone Service - POTS) dalam siklus pendapatan PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan memiliki 8 proses penting dalam rangka mengelola piutang dan pendapatan. Bisnis proses yang mengelola siklus ini bertujuan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dalam siklus pendapatan ini, yaitu meningkatkan collection perusahaan agar pendapatan perusahaan pun ikut meningkat. Bisnis proses dalam siklus pendapatan POTS ini secara bertahap dimulai dari A.01.04 (Pemeliharaan dan Pemutakhiran Parameter), A.01.05 (Pemrosesan CDR POTS), A.01.06 (Billing & Rating POTS), A.01.07 (Pengakuan Pendapatan dan Piutang POTS), A.01.08 (Penerimaan Pendapatan POTS), A.01.09 (Penyisihan dan Penghapusan Piutang), A.01.10 (Klaim dan Restitusi POTS), dan proses terakhir A.01.11 (Isolir, Buka Isolir, Cabut atas Permintaan Sendiri Business & Corporate Customer). Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing proses beserta subproses yang terdapat dalam siklus pendapatan PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan. 1.)
Proses A.01.04: Pemeliharaan dan Pemutakhiran Parameter POTS Proses pertama dalam siklus pendapatan PT. Telkom Divisi Regional
Kalimantan adalah proses pemeliharaan dan pemutakhiran parameter. Parameter (biasanya disebut dengan tolak ukur) dalam Telkom digunakan untuk membuat
90
(create) nomor telepon bagi pelanggan yang akan baru berlangganan telepon kabel tidak bergerak, parameter seperti ini disebut dengan parameter numbering. Selain itu, parameter juga berguna untuk pemutakhiran tarif lama telepon kabel tidak bergerak ke tarif baru bagi pelanggan yang sebelumnya telah berlangganan, yang mana parameter ini disebut dengan parameter tarif. Di dalam proses ini, pertama akan dilakukan pemutakhiran parameter tarif bagi pelanggan yang telah berlangganan
layanan
POTS
sebelumnya,
lalu
akan
dilakukan
proses
pemeliharaan parameter numbering, yang mana maksud dari pemeliharaan di sini adalah mendata dan memastikan agar permintaan dalam pembukaan penomoran baru bagi pelanggan yang akan berlangganan akan segera dibuat agar pelanggan bisa secepatnya menikmati layanan POTS ini. Subproses akhir dari proses ini adalah analisa A/B number reject, yaitu menganalisa penolakan penomoran yang diminta karena tidak adanya kelengkapan informasi yang diberikan atas permintaan
penomoran
(numbering)
oleh
pelanggan
berlangganan. Subproses yang dilakukan pada proses A.01.04: A.01.04.01 Pemutakhiran Parameter Tarif A.01.04.02 Pemeliharaan Parameter Numbering A.01.04.03 Analisa A/B Number Reject
91
yang
baru
akan
2)
A.01.05: Pemrosesan CDR POTS Call Data Recording (CDR) merupakan data percakapan pelanggan yang
disimpan dalam suatu sistem yang dimiliki oleh PT. Telkom, yang berguna untuk menentukan besarnya tagihan telepon kepada pelanggan yang pada saat jatuh periode pelanggan harus membayar tagihan telepon tersebut. Subproses dari proses ini diawali dari pembentukan CDR dari panggilan-panggilan yang dilakukan dari pelanggan satu ke pelanggan lain, lalu panggilan-panggilan tersebut diakuisisi oleh sistem yang mana panggilan-panggilan tersebut ditransfer ke sistem bernama CDC untuk kemudian dikonversi, lalu divalidasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas penanganan CDR ini seperti SGM Finance Billing, Collection, and Settlement Center, dan subproses dari proses ini diakhiri dengan reformat CDR jika CDR ada yang error. Subproses yang dilakukan pada proses A.01.05: A.01.05.01 Pembentukan CDR A.01.05.02 Akuisisi CDR A.01.05.03 Konversi, Validasi, Reformat CDR 3)
Proses A.01.06: Billing & Rating POTS Subproses dalam proses ini diawali dengan adanya pre-billing, yaitu
subproses yang merekonsiliasi CDR untuk menilai adakah error dari CDR yang diterima dan yang telah divalidasi pada proses sebelumnya, jika ada maka aplikasi dari PT. Telkom, yang bernama I-SISKA akan menindaklanjuti adanya perbedaan
92
informasi CDR yang disebabkan oleh error tersebut. Lalu, aplikasi I-SISKA juga berfungsi untuk memeriksa hasil global consumption, yaitu memeriksa penggunaan layanan POTS secara keseluruhan berdasarkan parameter-parameter yang sudah dibuat. Dari kedua subproses tersebut, terbentuklah billing yang dibentuk dalam aplikasi I-SISKA yang dalam subprosesnya disebut dengan billing production, dan billing yang telah terbentuk tersebut divalidasi oleh pihak yang menangani proses ini. Kemudian, billing tersebut diekstraksi pada proses selanjutnya. Subproses yang dilakukan pada proses A.01.06: A.01.06.01 Pre-billing A.01.06.02 Global Consumption A.01.06.03 Billing Production A.01.06.04 Validasi 4)
Proses A.01.07: Pengakuan Pendapatan dan Piutang POTS Subproses pada proses ini diawali dengan mengektraksi hasil billing dari
billing yang telah divalidasi pada proses sebelumnya. Billing diekstraksi dengan cara mentransfer billing dari aplikasi I-SISKA ke aplikasi TREMS. Hasil ekstraksi ini digunakan untuk mengetahui keseluruhan billing yang akan ditagihkan ke pelanggan. Selanjutnya, ekstraksi data hasil billing tersebut akan diposting ke dalam aplikasi bernama SAP agar selanjutnya bisa diolah dalam siklus pelaporan keuangan.
93
Subproses yang dilakukan pada proses A.01.07: A.01.07.01 Ekstraksi Data Hasil Billing A.01.07.02 Posting ke SAP 5)
Proses A.01.08: Penerimaan Pendapatan POTS Ekstraksi data hasil billing pada proses sebelumnya digunakan untuk
menginformasikan total billing yang akan dikirimkan ke pelanggan-pelanggan yang berlayanan. Setelah billing dikirimkan ke pelanggan, pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan 3 cara, yaitu dengan cara: a) Pelanggan membayar via host to host, yaitu pelanggan dapat membayar billing melalui hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar host. Pengenalan antar host adalah melalui alamat jaringan antar komputer yang disebut dengan internet protocol (IP). Pada proses pembayaran pelanggan via host to host, sistem yang dimiliki Telkom secara otomatisasi mem-flag status pembayaran dengan status "bayar" real-time saat terima pembayaran. b) Pelanggan mentransfer ke rekening Telkom yang mana setelah pembayaran, pelanggan harus menyertakan berkas pembayaran seperti bukti transfer atau rekening koran ke Telkom. Selanjutnya, pihak yang menangani proses ini membandingkan bukti transfer/ rekening koran dengan data tagihan di aplikasi TREMS, jika sesuai maka pembayaran tersebut akan di-input dengan status pembayaran (flag status “bayar”).
94
c) Pelanggan membayar via point to house, yaitu pelanggan membayar dengan cara mendatangi petugas loket Telkom langsung dan membayar billing secara langsung. Selanjutnya jika billing sudah terbayarkan, petugas loket akan mem-flag dengan status “bayar”. Selanjutnya,
seluruh
penerimaan
pendapatan
karena
pembayaran-
pembayaran di atas akan diposting ke aplikasi SAP untuk kepentingan siklus pelaporan keuangan. Subproses yang dilakukan pada proses A.01.08: A.01.08.01 Penerimaan Pendapatan A.01.08.02 Posting ke SAP 6)
Proses A.01.09: Penyisihan dan Penghapusan Piutang Usaha POTS Subproses pada proses ini diawali dengan adanya perhitungan penyisihan
piutang usaha yang menggunakan aplikasi bernama AR Provision Engine, yang mana mengektraksi data billing yang telah dibayar oleh pelanggan dari TREMS, lalu, menindaklanjuti jika terjadi error. AR Provision Engine ini juga menjalankan proses perhitungan aging dan penyisihan piutang usaha dan menampilkan report dari tahapan prosesnya. Lalu, TREMS mengekstraksi kembali data hasil perhitungan aging dan penyisihan piutang usaha dari AR Provision Engine dan menindaklanjuti jika terjadi error. Selanjutnya, masuk ke dalam subproses penghapusan piutang usaha yang mana melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuat rekap daftar piutang yang
95
diusulkan untuk dihapuskan, membuat nota dinas penghapusan piutang serta membuat surat pengantar penyerahan piutang yang akan dihapuskan ke SGM Finance, Billing, and Collection Center (SGM FBCC). Terakhir, adanya subproses pencatatan penghapusan piutang usaha yang diawali surat persetujuan penghapusan piutang dan eksekusi penghapusan piutang dari SGM FBCC, lalu dibuatlah pengumuman ke pelanggan atas penghapusan piutang usaha mereka. Semua proses ini diposting pula ke dalam SAP. Subproses yang dilakukan pada proses A.01.09: A.01.09.01 Pencatatan Penyisihan Piutang Usaha A.01.09.02 Penghapusan Piutang Usaha A.01.09.03 Pencatatan Penghapusan Piutang Usaha 7)
Proses A.01.10: Klaim dan Restitusi POTS Subproses dalam proses ini diawali dengan adanya pengajuan klaim dari
pelanggan ke Telkom. Pelanggan bisa mengajukan klaim berupa klaim layanan maupun klaim tagihan. Semua klaim dari pelanggan nantinya akan diproses oleh pihak-pihak yang menangani kedua jenis klaim tersebut dengan cara menerima dan mengevaluasi tagihan bulan yang diklaim, membuat hasil analisa klaim dan membuat berita acara penyesuaian. Lalu, dilanjutkan dengan perhitungan restitusi yang mana pihak dari Telkom memverifikasi perhitungan kompensasi dengan membandingkan formula perhitungan kontrak dan menandatangani berita acara
96
restitusi. Selanjutnya, dibuatlah jawaban hasil keputusan klaim dan dikirimkan kepada pelanggan apakah klaim dari pelanggan diterima atau ditolak. Subproses yang dilakukan pada proses A.01.10: A.01.10.01 Pengajuan dan Analisis Klaim Layanan A.01.10.02 Pengajuan Klaim Tagihan A.01.10.03 Perhitungan Restitusi A.01.10.04 Penyelesaian Klaim 8)
Proses A.01.11: Isolir, Buka Isolir, Cabut atas Permintaan Sendiri Business & Corporate Customer Pada proses akhir ini, subproses diawali dengan adanya isolir
(pencambutan sementara) atau pencabutan secara permanen layanan POTS karena adanya tagihan yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Untuk isolir yang diberikan ke pelanggan, pelanggan bisa membuka isolir tersebut jika pelanggan telah membayar tagihan yang diberikan. Lalu, isolir atau cabut layanan juga bisa diminta atas permintaan pelanggan sendiri untuk mengisolir atau mencabut layanan POTS yang pelanggan gunakan. Pelanggan juga bisa membuka isolir atas permintaan sendiri ini jika pelanggan sudah melunasi semua tagihan bulanan dan menyatakan keinginan untuk berlangganan layanan POTS kembali.
97
Subproses yang dilakukan pada proses A.01.11: A.01.11.01 Isolir atau Cabut A.01.11.02 Buka Isolir A.01.11.03 Pemrosesan Isolir atau Cabut atas Permintaan Sendiri A.01.11.04 Buka Isolir atas Permintaan Sendiri 4. 2. 2 Risiko beserta Pengendalian dalam Proses Penagihan (Billing) hingga Proses Penghapusan Piutang Analisis ini berfokus kepada billing hingga penerimaan pendapatan dari PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan. Oleh karena itu, analisis risiko beserta pengendaliannya difokuskan hanya kepada 3 tahap bisnis proses, yang dijelaskan seperti berikut: Proses A.01.06: Billing & Rating POTS Tabel 4. 1: Risiko dan Pengendalian proses Billing & Rating POTS
Subproses
A.01.06.01 Pre-billing (1/1)
R
Description
C
Description
A/M
R01
Data CDR yang Diterima ISISKA tidak lengkap
C01
Mereview dan menandatangani hasil rekonsiliasi CDR
M –Manual
98
Unit Penanggung Jawab MGR RETAIL BILLING DATA MGT
R02
R03
A.01.06.02 Global Consumption (1/1)
R04
R05
A.01.06.03 Billing Production (1/1)
R06
CiSI09
Aplikasi menolak data A/B number yang tidak dikenal, dan memindahkan hasilnya ke tabel anomali A/B number reject
A –Application
I-SISKA
CiSI23
Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi
A –Application
I-SISKA
C02
Mereview kelengkapan hasil rating
M –Manual
MGR WIRELINE ACCESS & BB BILLING
C03
Mereview pemeriksaan Global Consumption dan menandatanganinya
M –Manual
MGR WIRELINE ACCESS AND BB BILLING
CiSI22
Aplikasi menghapus Duplicate call secara otomatis
A –Application
CiSI23
Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi
C04
Mereview report tiket dan menandatanganinya
A/B number tidak dikenali
Proses rating tidak lengkap (perbedaan input dengan output)
Proses global consumption tidak lengkap (perbedaan data input dan output)
Tiket tidak valid
Hasil Proses Billing Production tidak lengkap dan tidak akurat
I-SISKA A –Application
M –Manual
MGR WIRELINE ACCESS AND BB BILLING
C05
Mereview hasil pemeriksaan billing production dan menandatanganinya
M –Manual
MGR WIRELINE ACCESS AND BB BILLING
CiSI23
Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi
A –Application
I-SISKA
99
R07
A.01.06.04 Validasi (1/1)
R08
Sub-sub proses pada proses billing tidak dilaksanakan dengan semestinya berurutan (overall risk)
C06
Memeriksa check list proses billing untuk memastikan semua tahapan proses dilaksanakan sesuai urutan serta memarafnya
M –Manual
MGR WIRELINE ACCESS AND BB BILLING
C07
Memeriksa check list Validation serta menandatanganinya
M –Manual
MGR WIRELINE ACCESS & BB BILLING
CiSI23
Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi
A –Application
I-SISKA
Proses Validasi tidak lengkap
Sumber: Diolah dari Siklus Pendapatan POTS PT. Telkom Subproses yang ada pada proses ini ditangani oleh Manager Wireline Access & Broadband Billing dengan tugasnya untuk mereview atau memeriksa risiko ketidaklengkapan atau ketidakakuratan proses yang dijalankan dan menandatanganinya. Subproses pada proses ini juga dikontrol oleh aplikasi bernama I-SISKA untuk menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi atau tugasnya yang lain seperti menghapus duplicate call secara otomatis pada subproses global consumption. Subproses pada proses ini lebih sering memunculkan risiko yang berkenaan dengan kelengkapan dan keakuratan dari proses yang dijalankan. Pada subproses pre-billing, biasanya terjadi risiko dalam pengrekonsiliasian CDR. Dalam analisisnya, risiko ini akan menyebabkan kesalahan yang sangat material, sebab pada saat rekonsilisiasi CDR, data-data yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi harusnya selalu lengkap setiap saat dibutuhkan. Jika, pada saat dibutuhkan, data-data CDR tidak ada, maka proses pengrekonsiliasian ini tidak akan bisa terjadi. Sama halnya dengan subproses
100
global consumption, billing production, & validasi, seharusnya risiko-risiko yang berkenaan dengan kelengkapan sudah bisa diatasi pada setiap periodenya, karena seperti yang dijelaskan di atas, akan sangat memungkinkan terjadinya kesalahan yang material. Contoh, jika data-data berupa parameter yang dibuat tidak lengkap dan akurat dalam subproses global consumption, maka akan menyulitkan aplikasi dalam melanjutkan proses ke subproses billing production, sebab sama halnya dengan CDR, parameter merupakan data awal yang sangat penting dalam pembentukan billing. Lalu, pada subproses global consumption terjadi risikorisiko berkenaan dengan ketidaklengkapan hasil proses billing production pada subproses billing production, risiko-risiko yang terjadi dalam subproses billing production ini seharusnya tidak boleh terjadi karena jika hasil billing production tidak lengkap, maka manajemen akan sulit untuk menentukan billing akan ditagihkan ke pelanggan yang mana, dan otomatis akan merugikan perusahaan karena perusahaan juga tidak akan menerima pendapatan dari pelanggan yang belum bisa ditentukan untuk ditagih. Upgrade aplikasi I-SISKA dalam menangani proses billing & rating ini harusnya selalu dilakukan agar aplikasi bisa mendeteksi risiko secara tepat waktu dan pihak yang menangani proses ini juga harus lebih diseleksi sesuai dengan kompetensinya menangani proses billing & rating ini. Risiko-risiko yang masih sering terjadi pada proses billing & rating ini jelas bertolak belakang pada standar SOX section 404 yang menjelaskan arti penting dari pengendalian intern tingkat transaksional, pengendalian intern tingkat transaksional mengharuskan perusahaan selalu mengevaluasi risiko-risiko yang terjadi agar pada periode berikutnya risiko-risiko tersebut bisa dihapuskan yang
101
bertujuan untuk mengamankan aset perusahaan serta mencapai keefektivitasan rancangan sistem pengendalian intern perusahaan. Jika risiko-risiko dalam proses billing & rating ini terus muncul pada periode berikutnya dan tidak diminimalisir, maka hal ini mengakibatkan dampak buruk & kerugian secara terus menerus bagi perusahaan karena subproses ini merupakan subproses yang sangat material dalam mempengaruhi subproses-subproses yang berikutnya akan dilaksanakan. Proses A.01.07: Pengakuan Pendapatan POTS Tabel 4. 2: Risiko dan Pengendalian Proses Pengakuan Pendapatan POTS Subproses
R
R01
Description
Proses ekstrasi, transfer, dan validasi tidak lengkap
A/M
Unit Penanggung Jawab
C01
Mereview hasil pemeriksaan ekstraksi dan transfer serta menandatanganinya
M –Manual
MGR WIRELINE ACCESS & BB BILLING/ MGR WIRELESS ACCESS & BROADBAND BILLING
CTRE04
Sistem menampilkan tahapan status proses
A –Application
TREMS
M –Manual
MGR WIRELINE ACCESS & BB BILLING/ MGR WIRELESS ACCESS & BROADBAND BILLING
A –Application
TREMS
A –Application
TREMS
C
A.01.07.01 Ekstraksi Data Hasil Billing (1/1) C02
R02
Description
Mereview hasil posting dan menandatanganinya
Proses Posting tidak lengkap
CTRE20
CTRE28
102
Sistem akan menolak double posting Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi
CTRE05 R03
Data yang diposting tidak balance
CTRE28
C03
CSAP71
A.01.07.02 Posting ke SAP (1/1) R04
Data yang diposting tidak akurat dan atau tidak lengkap
CTRE06
CTRE07
CTRE25
CTRE26
Aplikasi secara otomatis menolak hasil running/input yang tidak balance Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi Mereview checklist dan log checking balance item serta menandatanganinya Aplikasi akan mengecek status data not posted Aplikasi akan secara otomatis menolak input data yang tidak lengkap (mandatory fields) Terdapat status hasil reconcile key untuk siap transfer posting Aplikasi akan mengecek status data not transferred dan not posted Aplikasi menghasilkan log checking balance item
A –Application
TREMS
A –Application
TREMS
M –Manual
MGR PAYMENT INTERFACE OPERATION
A –Application
SAP
A –Application
TREMS
A –Application
TREMS
A –Application
TREMS
A –Application
TREMS
Sumber: Diolah dari Siklus Pendapatan POTS PT. Telkom Subproses pada proses ini lebih sering berkenaan dengan munculnya risiko pada proses posting yang tidak lengkap dan posting yang tidak balance ke dalam SAP. Dalam pengendalian risikonya, risiko pada subproses ini ditangani oleh Manager Wireline Broadband Billing/ Manager Wireless Broadband Billing yang bertugas untuk mereview hasil posting yang tidak lengkap atau tidak balance serta mereview ektraksi data hasil billing jika proses ekstraksi data hasil billing tidak lengkap. Subproses pada proses pengakuan pendapatan ini, lebih banyak dikontrol oleh aplikasi TREMS yang bekerja secara otomatisasi untuk menolak akses oleh
103
personil yang tidak memiliki otorisasi, menolak double posting, mengecek status data not posted, dan pengendalian aplikasi lain yang dijalankan oleh TREMS pada subproses dalam proses ini. Risiko-risiko yang terjadi pada subproses ekstraksi data hasil billing tidak material karena jika risiko-risiko tersebut terjadi, kontrol yang dilakukan akan mudah dalam menangani risiko-risiko tersebut. Contoh, pada saat proses posting ke aplikasi TREMS tidak lengkap, Manager Wireline Broadband Billing/ Manager Wireless Broadband Billing hanya perlu mereview hasil posting dan mencari kekurangan data yang akan diposting. Sama halnya dengan subproses posting ke SAP, aplikasi SAP sudah cukup baik dalam menjalankan kontrolnya secara terotomatisasi dalam menangani data yang diposting secara tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak balance, contoh dengan cara mengecek status data not transferred atau not posted dan menolak input data yang tidak lengkap. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan standar SOX section 404 pada pengendalian tingkat transaksional, kontrol dalam subproses ini sudah cukup baik dalam menangani risiko-risiko yang muncul serta dapat meminimalisir risiko-risiko tersebut agar kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut sangat kecil untuk terjadi di masa mendatang.
104
Proses A.01.08: Penerimaan Pendapatan POTS Tabel 4. 3: Risiko dan Pengendalian Proses Penerimaan Pendapatan POTS Subproses
R
R01
A.01.08.01 Penerimaan Pendapatan (2/5)
R02
R03
Description
Penerimaan pendapatan tidak tercatat atau tercatat tidak tepat waktu (flag ‘bayar’ tidak ter-update)
Pembayaran yang dicatat tidak akurat (yang dicatat tidak sama dengan yang diterima dan ditagih)
Pengkreditan piutang pelanggan tidak akurat (salah pelanggan)
C
Description
A/M
Unit Penanggung Jawab
CIPC04
Otomatisasi status (flag) pembayaran bayar real-time saat terima pembayaran
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR
CTRE09
Aplikasi secara otomatis membentuk reconcile key pada saat flagging
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR
CTRE21
Sistem secara otomatis membuka isolir atas tagihan pelanggan yang terisolir setelah ada pembayaran/flagging yang dilakukan
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR
CIPC02
Informasi jumlah tagihan yang dibayar tampil secara otomatis di ATM dan tidak dapat diedit sehingga pelanggan harus membayar sesuai dengan yang ditagih
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR
CIPC03
Data pelanggan (nama & no.telepon pelanggan) ditampilkan untuk konfirmasi sebelum ATM/ CA memproses pembayaran dan mengkredit piutang secara otomatis
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR
105
R04
A.01.08.01 Penerimaan Pendapatan (3/5) R05
R06
Penerimaan pembayaran tercatat tidak akurat (yang dicatat tidak sama dengan yang diterima dan ditagih)
Input status pembayaran dilakukan walaupun tidak ada pembayaran
C01
Mereview Tel75 dengan bukti setor / Rek Koran dan menandatanganinya
CTRE09
Aplikasi secara otomatis membentuk reconcile key pada saat flagging
C01
Mereview Tel75 dengan bukti setor / Rek Koran dan menandatanganinya
CTRE28
Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi
CIPC09
Status ‘bayar’ tidak dapat diubah setelah closed harian
CTRE08
Status ‘bayar’ tidak dapat diubah setelah closed harian kecuali oleh pihak yang berwenang
Status pembayaran di-cancel setelah diinput
106
M –Manual
MGR BS COLLECTION/ MGR ES COLLECTION & DEBT MGT SEGMENT/ ASMAN PAYMENT COLLECTION/ ASMAN SALES & CUSTOMER CARE
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR / TREMS
M –Manual
MGR BS COLLECTION/ MGR ES COLLECTION & DEBT MGT SEGMENT/ ASMAN PAYMENT COLLECTION/ ASMAN SALES & CUSTOMER CARE
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR / TREMS
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR / TREMS
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR / TREMS
CTRE21
Sistem secara otomatis membuka isolir atas tagihan pelanggan yang terisolir setelah ada pembayaran/flagging yang dilakukan
A –Application
INTEGRATED PAYMENT CONCENTRATOR / TREMS
CTRE06
Aplikasi menolak input data yang tidak lengkap (mandatory fields)
A –Application
TREMS
CTRE09
Aplikasi secara otomatis membentuk reconcile key pada saat flagging
A –Application
TREMS
CTRE11
Kuitansi tidak dapat dicetak tanpa status bayar
A –Application
TREMS
CTRE28
Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi
A –Application
TREMS
R09
Input status pembayaran dilakukan walaupun tidak ada pembayaran
CTRE08
Status ‘bayar’ tidak dapat diubah setelah closed harian kecuali oleh pihak yang berwenang
A –Application
TREMS
R10
Kuitansi (L11) dapat di-print tanpa status bayar
CTRE11
Kuitansi tidak dapat dicetak tanpa status bayar
A –Application
TREMS
R11
Penerimaan pendapatan tidak mengupdate status isolir
CTRE21
Sistem secara otomatis membuka isolir atas tagihan pelanggan yang terisolir setelah ada pembayaran/flagging yang dilakukan
A –Application
TREMS
R12
Ikhtisar pembayaran berbeda dengan
C02
Mereview laporan hasil rekonsiliasi dan menandatanganinya secara bulanan
M –Manual
MGR BILLCOS PARTNERSHIP
R07
R08
A.01.08.01 Penerimaan Pendapatan (4/5)
A.01.08.01 Penerimaan Pendapatan (5/5)
Penerimaan pendapatan tidak mengupdate status isolir
Penerimaan pembayaran tercatat tidak akurat (yang dicatat tidak sama dengan yang diterima dan ditagih)
107
rekening koran
R22
A.01.08.02 Posting ke SAP (1/1)
R23
Data yang diposting tidak balance
Data yang diposting tidak akurat dan atau tidak lengkap
CTRE06
Aplikasi menolak input data yang tidak lengkap (mandatory fields)
A –Application
TREMS
CTRE28
Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi
A –Application
TREMS
CTRE05
Aplikasi menolak hasil running/input yang tidak balance
A –Application
TREMS
C09
Mereview checklist dan menandatanganinya
M –Manual
MGR PAYMENT INTERFACE OPERATION
CSAP71
Aplikasi akan mengecek status data not posted
A –Application
SAP
CTRE06
Aplikasi menolak input data yang tidak lengkap (mandatory fields)
A –Application
TREMS
CTRE07
Terdapat status hasil reconcile key untuk siap transfer posting
A –Application
TREMS
A –Application
TREMS
A –Application
TREMS
CTRE25
CTRE28
Aplikasi akan mengecek status data not transferred dan not posted Aplikasi menolak akses oleh personil yang tidak mendapat otorisasi
Sumber: Diolah dari Pendapatan POTS PT. Telkom Subproses pada proses ini lebih banyak dikontrol oleh aplikasi Integrated Payment Concentrator dalam menangani risiko-risiko yang muncul pada proses ini. Risiko yang muncul biasanya berupa proses flagging pembayaran yang terotomatisasi tidak ter-update di saat pelanggan telah melakukan pembayaran. Kontrol yang dilakukan oleh aplikasi, tidak hanya dikontrol oleh Integrated Payment Concentrator, akan tetapi juga dikontrol oleh TREMS seperti mengontrol
108
terjadinya risiko tidak ter-update nya status isolir pelanggan. Subproses pada proses ini juga mengontrol data yang tidak ter-posting dengan menggunakan aplikasi SAP. Keseluruhan pengendalian ini, juga tidak lepas dari kontrol manual, yaitu kontrol yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani proses penerimaan pendapatan ini seperti Manager Bilcoss Partnership, Manager Payment Interface Operator, atau Asman Sales & Cutomer Care. Dalam subproses ini, aplikasi Integrated Payment Concentrator berperan baik dalam menangani subproses penerimaan pendapatan ini dan kontrol-kontrol yang dilakukan oleh Integrated Payment Concentrator ini sudah secara menyeluruh menangani risiko otomatisasi flagging baik di saat pelanggan telah melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang ditagih ataupun pelanggan belum melakukan pembayaran, terlebih dibantu dengan aplikasi TREMS dalam pembatasan akses serta aplikasi SAP dalam hal posting data dalam subproses ini. Kontrol-kontrol manual dengan cara mereview bukti-bukti pembayaran dari bukti fisik dan dibandingkan dengan bukti pembnayaran yang terdata di aplikasi perusahaan juga sudah cukup baik dalam perannya menangani subproses penerimaan pendapatan ini. Jika dibandingkan dengan standar SOX section 404 pada pengendalian tingkat transaksional, kontrol-kontrol yang dilakukan baik secara manual ataupun aplikasi dalam subproses ini sudah cukup baik dalam menangani risiko-risiko yang ada dan kontrol-kontrol yang ada ini berpotensi untuk
menghapuskan
risiko-risiko
yang sering terjadi
atau setidaknya
meminimalisir risiko-risiko pada revisi bisnis proses periode-periode berikutnya.
109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5. 1
Kesimpulan Bisnis proses dalam siklus pendapatan POTS memiliki tahapan-tahapan
yang secara keseluruhan menggambarkan prosedur yang telah dilaksanakan sejak lama oleh PT. Telkom termasuk PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan dan prosedur yang diterapkan juga telah sesuai dengan pedoman SOX section 404. Sebagian besar, tahapan-tahapan yang berkenaan dengan siklus pendapatan ini, dikelola oleh Telkom di masing-masing kantor divisi regionalnya, sebab pendapatan PT. Telkom di masing-masing divisi regionalnya akan berbeda satu sama lain. Setiap kantor Telkom divisi regional juga akan bersinergi dengan kantor pusat Telkom dalam mengelola siklus pendapatan ini. PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan telah menerapkan semua tahapan-tahapan ini dengan baik karena tahapan-tahapan bisnis proses ini bisa dijadikan pedoman dalam setiap operasi di Telkom dan sudah efektif dalam penerapannya karena memang sudah diterapkan sejak lama. Akan tetapi, dalam tahapan-tahapan ini, risiko-risiko akan tetap muncul dalam penerapannya, sebab, risiko-risiko yang ada hanya bisa diminimalisir dan tidak bisa dihapuskan secara total dengan pengendalianpengendalian yang sudah diatur dalam bisnis proses baik pengendalian secara manual ataupun aplikasi. Contoh, risiko-risiko yang biasanya muncul dalam siklus pendapatan POTS ini adalah berasal dari kegiatan inti siklus ini yang mencakup
110
proses billing hingga penerimaan pendapatan. Biasanya, risiko yang sering muncul adalah berkaitan dengan billing yang masih belum dibayar oleh pelanggan pada saat jatuh tempo sehingga berpengaruh pula terhadap total penerimaan pendapatan Telkom. Dalam kasus tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa risiko tersebut sebagian besar muncul dari eksternal perusahaan dan tidak hanya dari internal perusahaan sehingga risiko tersebut tidak dapat dihapuskan secara total dan hanya bisa diminimalisir dengan layanan baik yang diberikan oleh Telkom kepada pelanggan. 5. 2
Saran Disarankan kepada PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan bahwa bisnis
proses yang terdiri dari berbagai tahapan seperti bisnis proses dalam siklus pendapatan POTS harus selalu direvisi yang mana akan menghapuskan risikorisiko yang ada untuk periode berikutnya atau setidaknya meminimalkan terjadinya risiko-risiko tersebut. Dalam melakukan revisi, perusahaan bisa mengupgrade aplikasi yang ada agar aplikasi tersebut bisa lebih tepat waktu dalam mencegah risiko-risiko yang akan muncul, meningkatkan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang beperan dalam tanggung jawabnya untuk mengelola bisnis proses, lalu PT. Telkom Divisi Regional Kalimantan juga bisa memberikan sosialisasi jika ada perubahan kebijakan atau penyesuaian kemajuan teknologi yang diterapkan di dalam pihak internal Telkom itu sendiri. Layanan yang diberikan kepada pelanggan juga harus ditingkatkan dengan baik dan pastinya untuk mencapai pelayanan yang baik, dibutuhkan pula SDM yang baik pula dalam kompetensinya untuk melaksanakan prosedur sesuai dengan bisnis proses SOX
111
dan melayani pelanggan dengan baik. Seperti dalam hal billing yang membutuhkan ajakan dengan sopan dan ramah agar pelanggan mau membayar billing yang telah dikirimkan kepada pelanggan.
112
DAFTAR PUSTAKA
Amanina, Ruzanna. Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) tbk. Cabang Majapahit Semarang). E-prints Universitas Diponegoro. 2011 Boynton, William C., Raymond N. Johnson, dkk. Modern Auditing, 8th Edition. United States of America: John Wiley & Sons, Inc. 2006 Hapsari, Putri D.. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Informasi Akuntansi Pendapatan pada BMW Sales Operation Surabaya. Journal of Brawijaya University. 2012 Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2014 Iliev, Peter. The Effect of SOX Section 404: Costs, Earnings Quality, and Stock Prices. The Journal of Finance, Vol. 65, No. 3. 2010 Kieso E. Donald, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. Intermediate Accounting, IFRS Edition, Volume 1. United States of America: John Wiley & Sons, Inc. 2011 Kontus, Eleonora. Management of Account Receivable in A Company. ProQuest Documents Vol. 22. 2013 Leitch, Philip, Dawne Lamminmaki. Refining Measures to Improve Performance Measurement of the Accounts Receivable Collection Function. Journal of JAMAR. 2011 Mihaela, Dumitrascu, Savulescu Iulian. Internal Control and Impact on Corporate Governance, in Romanian Listed Companies. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics. 2012 Nahampun, Yesshy. Pengaruh Undang-Undang Sarbanes Oxley terhadap Pengendalian Internal, Pengendalian Aplikasi dan Laporan Keuangan pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi. 2010 PT. Telkom. Laporan Tahunan. www.telkom.co.id. 2014 PT. Telkom. Metodologi ICOFR. 2015 PT. Telkom. Siklus Pendapatan POTS. 2015 PT. Telkom. Manual Organisasi Divisi Regional. 2015 Razy, Nur F., Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pendapatan Jasa (Studi Kasus pada Hotel Griyadi Montana Malang). 2012
113
Reeve, James M., Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, dkk. Principles of Accounting (Indonesia Adaptation). Jakarta: Salemba Empat. 2012 Romney, Marshall B., Paul J. Steinbart. Accounting Information System, 9th Edition. Jakarta: Salemba Empat. 2006 Rosenthal, Leonard, Kimberly C. Gleason, Jeff Madura. To Be or Not To Be Public: The Impact of SOX. Quarterly Journal of Finance and Accounting, Vol. 50, No. 2.2011 Saraswati, Lukyta, I Ketut Yadnyana. Pengaruh Struktur Pengendalian Intern terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 2014 Sekaran, Uma. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. 2014 Title and Section of SOX. www.findlaw.com. 2002 Tunji, Siyanbola T. Effective Internal Control System as Antidote for Distress in The Banking Industry in Nigeria. http://www.projournals.org/JEIBR. 2013 The Guardian Newspaper. Toshiba Boss Quits over £780m Accounting Scandal. www.theguardian.com. 2015 The 10 Worst Corporate Accounting Scandals All of Time. www.accountingdegree.org
114
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS
115
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (lanjutan)
116
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (Lanjutan)
117
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (lanjutan)
118
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (Lanjutan)
119
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (lanjutan)
120
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (lanjutan)
121
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (lanjutan)
122
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (Lanjutan)
123
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (lanjutan)
124
Lampiran 4. 1 Bisnis Proses dalam Pendapatan POTS (Lanjutan)
125
