SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 DIREKTORAT BINA KESEHATAN JIWA
Peningkatan Keterampilan Terapi dan
Peningkatan
rehabilitasi NAPZA
kegawatdaruratan
keterampilan bagi
tenaga
kesehatan di Puskesmas
Advokasi bebas pasung
Supervisi Terapi dan rehabilitasi NAPZA
AMT 2015
HKJS 2015 DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN JAKARTA
KATA PENGANTAR
Dengan Rahmat Allah SWT, puji syukur kami panjatkan karena atas perkenannya, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa dapat menyusun Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) tahun 2015. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa sebagai salah satu entitas akuntansi dibawah lingkup direktorat jenderal bina upaya kesehatan, kementerian kesehatan RI yang berkewajiban menyusun Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (Sakip) Sakip ini berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban atas keberhasilan Direktorat Bina Kesehatan Jiwa dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya ditahun 2015. Laporan ini merupakan realisasi dari laporan rencana strategis tahun 2015 yang memberikan gambaran tentang rencana strategis, penetapan
kinerja tahunan,
kegiatan dan anggaran . Sakip Direktorat Bina Kesehatan Jiwa tidak terlepas dari kekurangan mengingat masih perlu penyempurnaan terus menerus semaksimal mungkin melalui koordinasi Sub.Bagian Tata Usaha dengan Sub Direktorat – Sub Direktorat yang ada di Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. Mudah-mudahan
Sakip ini dapat menjadi cermin untuk dapat mengevaluasi
kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan lebih produktif, efektif dan efesien baik dari aspek perencanaan, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan. Jakarta, 25 Januari 2015 Direktur Bina Kesehatan Jiwa,
dr. Eka Viora,SpKJ NIP. 195806301987092001
BAB I PENDAHULUAN
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
No.
1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Bina Kesehatan merupakan Unit Eselon 2 pada Unit Eselon I Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Tugas dan fungsi Direktorat Bina Kesehatan Jiwa berdasarkan Permenkes Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 adalah : Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan , penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria , penyiapan pemberian bimbingan teknis , evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasililitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Susunan organisasi Direktorat Bina Kesehatan Jiwa : 1.
Subdit Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2.
Subdit Bina Kesehatan Jiwa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3.
Subdit Bina Etikolegal dan Assesmen Kesehatan Jiwa;
4.
Subdit Bina P2 Masalah Napza, Rokok dan Alkohol;
5.
Subdit Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko
6.
Subbagian Tata Usaha Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban
kesehatan yang signifikan. Data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas), sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental emosional di Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Ini berarti lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikotis). Angka pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.000 kasus gangguan jiwa yang mengalami pemasungan.
Undang-undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan
mengamanatkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Karena sebagian pelayanan kesehatan, khususnya untuk perorangan, diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan, maka peningkatan akses dan mutu fasilitas kesehatan menjadi suatu keharusan, apalagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioal (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), yang mengamanatkan agar pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peningkatan akses dan mutu fasilitas kesehatan ini mencakup fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta sistem rujukan antar fasilitas kesehatan tersebut. Dalam hal ini sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 adalah : 1. Meningkatnya jumlah Rumah Sakit Umum Rujukan Regional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri dari 23 RSU (rumah sakit umum rujukan regional (13,53%) menjadi 102 (60%) RSU rujukan regional. Jumlah RSU rujukan regional saat ini adalah 110 RSU. 2. peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan kesehatana fisik dan mental. 3. Peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa. Tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan Napza adalah 1. Belum terselenggaranya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan diantaranya pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri. 2. Belum optimalnya
pelayanan kesehatan jiwa dan napza di fasilitas
kesehatan dasar, 3. 8 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Yaitu Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, NTT, Papua Barat, Kalimantan Utara. 4. 5 provinsi bahkan tidak memiliki tenaga profesional kesehatan jiwa atau psikiater. Kebanyakan di antaranya adalah provinsi-provinsi baru hasil pemekaran. Yaitu h Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara,
5. Jumlah dokter psiakter sebanyak 700 orang, padahal kebutuhannya adalah 1 orang tiap 10.000 jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Indonesia adalah 247 juta, maka diperlukan sekitar 24.700 tenaga profesional Berdasarkan hal tersebut di atas maka Direktorat Bina Kesehatan Jiwa sesuai tugas dan fungsi melakukan upaya pembinaan di bidang peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa dengan melakukan
advokasi, sosialisasi,
koordinasi, bimbingan teknis, pelatihan tenaga kesehatan bidang kesehatan jiwa dan Napza , monitoringa dan evaluasi di bindang kesehatan jiwa dan
Napza
bekerja sama dengan dinas kesehatan propinsi, RSU,RSJ, Puskesmas, serta lintas program dan lintas sektor terkait.
BAB II PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 9 tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah di nyatakan bahwa “Mewajibkan setiap instansi pemerintah penetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masingmasing” . Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatau tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peringkat akuntabilitas kinerja. Pada Rencana Strategis Kementerian
dan Rencana Aksi Program 2015-2019
Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan terdapat sasaran, target dan indikator Direktorat Bina Kesehatan Jiwa yang harus di capai selama 5 (lima) tahun, dengan sararan strategisnya untuk
meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan
jiwa dan Napza dengan target dan Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: Target Indikator Direktorat Bina Kesehatan Jiwa 2015-2019 kegiatan
sasaran
Pembina
Meningkatnya
an
Mutu dan Akses
Pelayana
Pelayanan
Persentase fasilitas
n
Kesehatan Jiwa dan
pelayanan kesehatan
Kesehata
NAPZA
n Jiwa
indikator
target 201
2016
2017
2018
2019
30
35
40
50
80
130
180
230
280
20
30
40
50
60
5
1
(fasyankes) institusi penerima wajib lapor
25
(IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas 2 yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa Persentase RS Umum rujukan regional yang 3 menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri
Atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara riviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka di buat perjanjian kinerja antara Direktur Bina Kesehatan Jiwa dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Jiwa tahun 2015 yang mengacu Rencana strategis kementerian kesehatan 2015-2019 sebagai berikut:
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Ditje Bina Upaya Kesehatan
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Meningkatnya Mutu
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
dan Akses
(fasyankes) institusi penerima wajib lapor
Pelayanan
(IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif
25%
Kesehatan Jiwa dan 2
NAPZA
Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
80
yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 3
Persentase RS Umum rujukan regional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa / psikiatri
Dengan Jumlah anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 24.020.323.000 ( dua puluh empat milliar dua puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
20%
BAB III AKUNTABILTAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2015 antara Direktur Bina kesehatan Jiwa dan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, maka target dan capaian indikator sebagai berikut : Target dan Capaian Indikator Tahun 2015 No 1
Indikator
Target
Capaian
Persentase Fasilitas Pelayanan
25%
28 % (76)
Kesehatan (Fasyankes) Institusi
IPWL Aktif
IPWL Aktif
80
82
KAB/KOTA
kab/kota
20%
20%
Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika yang aktif 2
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
3
Persentase RS Umum Rujukan Regional yang menyelenggarakan
(22 RS
pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri
Rujukan RegionaI)
target dan capaian indikator tahun 2014 No 1
Indikator
target
capaian
Persentase RSJ yang memberikan layanan
100%
100%
50%
56,08%
40%
46,44%
subspesialis utama dan Napza 2
Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar termasuk napza
3
Persentase puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dsasar dan kesehatan jiwa masyarakat
Capaian dan target indikator tahun 2010-2014 No 1
Indikator
Target
Capaian
Persentase
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
RSJ
10%
30%
50%
70%
100%
10%
64,5%
64,5%
70,9%
100%
10%
20%
30%
40%
50%
10%
23%
30,18%
40,76%
56,08%
5%
10%
20%
30%
40%
5%
20%
30%
46,44%
yang
memberikan layanan subspesialis utama
dan
Napza 2
Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa
dasar
termasuk napza 3
Persentase puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dsasar dan kesehatan jiwa masyarakat
13,7%
Target dan capaian indikator 2015-2019
No 1
kegiatan
sasaran
Pembinaan
Meningkat
201
Pelayanan
nya Mutu
5
Kesehatan
dan Akses
Persentase fasilitas
Jiwa
Pelayanan
pelayanan
Kesehatan
kesehatan
Jiwa dan NAPZA
indikator
1
(fasyankes) institusi penerima
capaian
target 2016
2017
2018
2019
2015
28 % 25
30
35
40
80
130
180
230
20
30
40
50
50
wajib lapor (IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif Jumlah kab/kota yang memiliki 2
puskesmas yang menyelenggarakan
280
82
upaya kesehatan jiwa Persentase RS Umum rujukan regional yang 3
menyelenggarakan
60
pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri
Definisi operasional untuk Indikator
Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan (fasyankes) institusi penerima wajib lapor (IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif sebagai berikut: 1.
Definisi Operasional
Persentase Fasyankes IPWL yang aktif adalah IPWL yang melaporkan kegiatan terkait program wajib lapor pecandu atau penyalahguna Napza lainnya (ada atau tidak adanya pasien). IPWL 2013 adalah sebanyak 274.
2.
Cara perhitungan
IPWL yg mengirimkan laporan X 100% Jumlah IPWL (274) Database IPWL aktif 2014 berdasarkan
20
data Desember 2013: 16.4% (45/274 IPWL) 3.
Target 2015
25% dari 274 IPWL
4.
Sumber data
Laporan dari Dinas Kesehatan Laporan IPWL
K 5.
Pengambilan data
Setiap tiga bulan (triwulan)
e 6
Metode
Dinas kesehatan
g
pengumpulan data
supervisi
i
capaian indikator
a Kegiatan yang lakukan untuk mencapai target Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) institusi penerima wajib lapor (IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif sebagai berikut: No 1
Kegiatan
peserta
output
Peningkatan
dokter dan perawat Tercapainya peningkatan
Keterampilan
dari RSJ, RSU dan
keterampilan Terapi dan
Terapi dan
Puskesmas
Rehabilitasi Napza pada
rehabilitasi NAPZA
petugas kesehatan dan pemegang program terapi rehabilitasi Napza
2
Rapat Koordinasi
Kemenkes, BNN,
Sinkronisasi pelaksanaan
Program
Polri, RSKO, RSJ,
program wajib lapor yang
Rehabilitasi
RSU, Puskesmas
melibatkan fasilitas
NAPZA
kesehatan dan petugas kesehatan
3
Penyusunan
Kemenkes, BNN,
Tersedianya Pedoman
Pedoman
Dinkes
Pengurangan Dampak
Pengurangan
Prov/Kab/Kota,
Buruk Alkohol
Dampak Buruk
RSKO, RSJ, RSU,
Alkohol
Puskesmas, WHO, Universitas, LSM
4
Penyusunan Modul Kemenkes, Dinkes
Tersedianya Modul
Pencegahan
Prov, RSKO, RSJ,
Peningkatan Ketrampilan
Penyalahgunaan
RSU, Puskesmas
di bidang Pencegahan
NAPZA
Gangguan Penggunaan Napza
5
Supervisi Terapi
Kemenkes, Dinkes,
Meningkatnya jumlah
dan rehabilitasi
RSJ, RSU,
IPWL yang aktif melayani
NAPZA
Puskesmas
dan atau melaporkan program wajib lapor
6
Klaim Wajib Lapor
RSKO, RSJ, RSU,
Terselenggaranya proses
Puskesmas sebagai
rehabilitasi bagi
IPWL
penyalahguna Napza di IPWL
Walaupun target indikator telah di capai namun masih terdapat Kendala dan Hambatan dalam pencapai target Indikator
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan (fasyankes) institusi penerima wajib lapor (IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif yaitu : 1. Uang klaim masuk PAD sehingga tidak melakukan klaim. 2. Tidak melayani klien karena klien tidak melakukan wajib lapor. 3. Proses klaim repot dan harus biaya sendiri dahulu sebelum klaim. 4. Proses klaim berbelit belit sehingga merepotkan.
Tindak lanjut dari kendala dan hambatan: 1. Mengangkat Verifikator di fasyankes untuk memperpendek proses sehingga klaim cepat cair. 2. Bekerjasama dengan BNN untuk penjangkauan agar klien mau melakukan wajib lapor melalui Peraturan Bersama
3. Membuat aturan dalam Permenkes (PMK 50 Tahun 2015) yang mengatur penggunaan dana klaim, yaitu Dana klaim ini dialokasikan untuk 2 (dua) hal Jasa pelayanan tenaga kesehatan yang terlibat pada program rehabilitasi medis; Pengadaan sarana / prasarana.
Data capaian
Indikator
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
(fasyankes) institusi penerima wajib lapor (IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif. 1)
RSKO Jakarta
2)
PKM Tanjung Priok
3)
PKM Tebet
4)
PKM Jatinegara
5)
PKM Tambora
6)
PKM Gambir
7)
PKM Koja
8)
PKM Cengkareng
9)
PKM Kemayoran
10)
RSJ Soeroyo, Magelang
11)
Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor
12)
RSJ Provinsi Aceh
13)
RSJKO Bengkulu
14)
RSJ Ernaldi Bahar
15)
Puskesmas Prabumulih
16)
RSHS Bandung
17)
RSJD Surakarta
18)
RSUD Bekasi
19)
RSUD Sukabumi
20)
RSUD Tasikmalaya
21)
RSUD Gunung Jati Cirebon
22)
RSJD Amino Gondohusodo Semarang
23)
PKM Bogor Timur
24)
PKM Sukma Jaya Depok
25)
PKM Pondok Gede
26)
Puskesmas Kedung Badak
27)
Puskesmas Sukabumi
28)
RSUP Sanglah Denpasar
29)
RSJD Provinsi Jambi
30)
PKM Ubud II
31)
PKM Tabanan III
32)
PKM Abiansemal I
33)
RSUD Dr. Soetomo Surabaya
34)
PKM Manukan Kulon Sby
35)
PKm Jagir Sby
36)
RSJ Menur Sby
37)
PKM Bangil Pasuruan
38)
RSUD Genteng Banyuwangi
39)
RSUD Dr.Syaiful Anwar Malang
40)
PKM KendalSari Malang
41)
PKM Gondanglegi Malang
42)
RSUD Dr. Soedono Madiun
43)
RSWS Makassar
44)
PKM Jumpandang Baru
45)
PKM KasiKasi
46)
PKM Jongaya
47)
RSU Andi Makassau
48)
RSJ Prof. Dr. V.L Ratumbuysang
49)
RSUP Fatmawati
50)
PKM Kec.Senen Jakarta
51)
PKM Kec.Kramat Jati
52)
PKM Grogol Petamburan Jkt
53)
PKM Cibodasari Banten
54)
PKM Jalan Mas Banten
55)
RSUD Prof. dr. H. Aloe Saboe
56)
PKM Cipondoh Banten
57)
PKM Johar Baru
58)
PKM Ciputat
59)
RSUD Kab. Tangerang
60)
RSUD Serang
61)
RSUD Kota Batam
62)
RSUD Petala Bumi Pekan Baru
63)
RSJD Lampung
64)
RSJD Jambi
65)
RSUP M Djamil Padang
66)
RSUP Adam Malik Medan
67)
PKM Tanjung Morawa
68)
RSJ Sambang Lihum
69)
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
70)
RSJ Grhasia DIY
71)
PKM Gedong Tengen DIY
72)
PKM Umbul Harjo DIY
73)
PKM Banguntapan II
74)
RSUD Dr. Soedarso Pontianak
75)
RSJ Alianyang Pontianak
76)
RSUD Abdul Azis Singkawang
Definisi
operasional
untuk
Jumlah
kabupaten/kota
yang
memiliki
Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebagai berikut: 1.
Definisi
Kabupaten/kota yang memiliki puskesmas
Operasional
yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan kriteria: (1). memiliki tenaga kesehatan (dokter dan perawat atau tenaga kesehatan lainnya) terlatih kesehatan jiwa, minimal 30 jam pelatihan, dan (2).
melaksanakan
upaya
promotif
dan
preventif terkait kesehatan jiwa secara berkala dan terintegrasi dengan program kesehatan puskesmas lainnya, dan (3). melaksanakan deteksi dini, penegakan diagnosis,
penatalaksanaan
awal
dan
pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa. 2.
Cara
Jumlah
Penghitungan
Puskesmas sesuai dengan kriteria
3.
Target 2015
80 kab/kota
4
Pengambilan
Tiga bulanan
data
kabupaten/kota
yang
memiliki
5
Sumber Data
Laporan Dinas Kesehatan
6
Metode
Dinas kesehatan provinsi
pengumpulan
evaluasi
data
puskesmas kab/kota yang
capaian menyelenggaran upaya kesehatan jiwa
indikator
Kegiatan yang di lakukan untuk mencapai target Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebagai berikut
N
Kegiatan
peserta
Output
o 1
Workshop
Tenaga Kesehatan
Peningkatan Keterampilan
penatalaksanaan keswa
Puskesamas
Penatalaksanaan Masalah
bagi nakes di puskesmas
Keswa bagi Nakes di Puskesmas
2
3
Peningkatan
Tenaga Kesehatan
Peningkatan Keterampilan
keterampilan kegawat
Puskesamas
Penatalaksanaan
daruratan bagi nakes
Kegawatdaruratan Psikiatrik
puskesmas
bagi Nakes di Puskesmas
Penyusunan pedoman
Narasumber FKUI, F
Draft Pedoman
penyelenggaraan layanan
Kep dan RSJ
Penyelenggaraan Yankeswa
keswa di FKTP 4
di FKTP
Penyusunan e-modul
Narasumber FKUI, F
Kurikulum (Klasikal & PJJ )
pelatihan jarak jauh (PJJ)
Kep dan RSJ
dan Modul Klasikal Pelatihan
kesehatan jiwa di FKTP 5
6
Keswa bagi Nakes di FKTP
Penyusunan Materi KIE
Narasumber FKUI, F
Media KIE Keswa untuk
keswa
Kep dan RSJ
Promosi Keswa di Puskesmas
Advokasi
DPRD, PKK, Bappeda, Teradvokasi dan
Penanggulangan
Sekda, Kesra, Dinsos,
Tersosialisasi
Pemasungan Orang
Disnakertrans,
Penanggulangan
dengan Penderita
disnag, Kepolisian
Pemasungan ODGJ di 15
Gangguan Jiwa di
dan SatpolPP) dan
Provinsi (Bengkulu, Sulteng,
Masyarakan Pada 4
Lintas Program
Kaltim, Jambi, Sumsel,
Provinsi.
(Dinkes,
Lampung, Sumut, Jabar,
RSJ/RSU/RSUD,
Kalteng, Sulsel, Bali,
Puskesmas,
Gorontalo, DIY, Jateng, Jatim).
Fasyankes lainnya, Kader Kes)
Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut dari dan Komitmen (regulasi, deklarasi) dan peningkatan alokasi anggaran. Tersedianya 9 Pergub/Perda (Aceh, NTB, Babel, Sumsel, Bali, Jambi, Jateng, Jatim, DIY), dan Deklarasi Bebas Pasung. Sementara proses Perda/Pergub pada tahun 2015, ini ada 2 provinsi Banten dan Riau.
N
Kegiatan
peserta
Output
o 7
Evaluasi Penanggulangan
Pengelola Program
Laporan hasil Evaluasi
Pemasungan Orang
Keswa Dinkes
Proses Penanggulangan
dengan Penderita
Provinsi, RSJ &
Pemasungan di 6 Provinsi.
Gangguan Jiwa
RSU/RSUD Propinsi.
Laporan Evaluasi bebas pasung
8
Diseminasi Dan Informasi
Dinkes dan SDM di
Tersedianya Layanan Keswa
Rentranas Keswa dan
Fasyankes (Rumah
dan NAPZA sesuai Restranas.
NAPZA
Sakit Jiwa, RSU), LS
Terbangunnya koordinasi antara tim di Fasyankes dengan Dinsos
9
Pertemuan Sosialisasi
Bidan, Perawat dan
Tersosialisasinya
Pengembangan Model
Dokter Puskesmas,
Pengembangan Model Keswa,
Keswa, Bumil , Bufas ,
Dinas Kesehatan
Bumil , Bufas , Menyusui
Menyusui
Prov/Kab/Kota
10 Pelatihan TOT Bagi
Ada 2 Sasaran : Guru
Tersedianya tenaga
Fasilitator Keswa dalam
dan Tenaga
kependidikan dan Kelompok
Pencegahan perilaku
Kesehatan KKP
sebaya (peer group) yang
berisiko pada remaja
mampu menjadi fasilitator Keswa untuk pencegahan perilaku berisiko pada remaja disekolah / luar sekolah
11 Pelayanan MMHS di
Masyarakat Umum
Fasilitas Umum
Makin meningkat pemahaman masyarakat terhadap Keswa serta berkurangnya Stigma dan Diskriminasi terhadap ODMK dan ODGJ
12 Penyusunan Kesepakatan
Lintas Sektor dan
Adanya Kesepakatan
Kerjasama Lintas Sektor
Lintas Program,
Kerjasama Lintas Sektor
dalam Rangka
Dinas Kesehatan,
dalam Rangka Pencegahan
Pencegahan Perilaku
Dinas Pendidikan
Perilaku Berisiko Pada Anak
Berisiko Pada Anak
remaja
remaja Walaupun telah di tercapai target Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa namun masih terdapat kendala dan hambatan sebagai berikut 1. Belum semua provinsi memberikan laporan 2. Belum semua provinsi mengambil dana
dekonsentrasi untuk
pelatihan nakes puskesmas di kab/kota. 3. Sebagian provinsi masih menyelenggarakan pelatihan di tahun 2015 Ini 4. Adanya pergantian/rotasi
nakes
puskesmas yang telah dilatih
sebelumnya, sehingga diperlukan pelatihan kembali
Tindak lanjut dari kendala dan hambatan tersebut adalah : 1. Meminta laporan provinsi saat pertemuan nasional keswa yang akan diselenggarakan tahun 2015 . 2. Melanjutkan pemberian
dana
dekonsentrasi
untuk
pelatihan
nakes puskesmas di kabupaten/kota 3. Membuat surat permintaan data PKM kepada Dinas
Kesehatan
Provinsi untuk disampaikan kepada Kemenkes (Ditkeswa) secara rutin. Data capaian indikator Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebagai berikut No. 1.
NamaProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. 3.
Jambi DKI Jakarta
4.
Jawa Tengah
NamaKabupaten/Kota 1. Kab. Aceh Barat 2. Kab. Aceh Barat Daya 3. Kab. Aceh Besar 4. Kab. Aceh Jaya 5. Kab. Aceh Selatan 6. Kab. Aceh Singkil 7. Kab. Aceh Tamiang 8. Kab. Aceh Tengah 9. Kab. Aceh Tenggara 10. Kab. Aceh Timur 11. Kab. Aceh Utara 12. Kab. BenerMeriah 13. Kab. Bireuen 14. Kab. GayoLues 15. Kab. Nagan Raya 16. Kab. Pidie 17. Kab. Pidie Jaya 18. Kab. Simeulue 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Langsa 21. Kota Lhokseumawe 22. Kota Sabang 23. Kota Subulussalam 24. Kota Sungai Penuh 25. Kota Adm. Jakpus 26. Kota AdmJaksel 27. Kota AdmJaktim 28. Kota AdmJakbar 29. Kota AdmJakut 30. Kab. Adm. Kep. Seribu 31. KabKebumen 32. KabPurworejo 33. KabSragen 34. KabPurbalingga 35. KabCilacap
5. 6.
Kalimantan Barat Maluku Utara
7.
Jawa Timur
8.
Jawa Barat
9.
Sulawesi Selatan
36. KabGrobogan 37. KabRembang 38. KabPemalang 39. KabPati 40. KabDemak 41. KabTegal 42. KabWonogiri 43. KabBrebes 44. KabBlora 45. Kota Salatiga 46. Kota Surakarta 47. KabKaranganyar 48. KabBoyolali 49. KabupatenSekadau 50. Kota TidoreKepulauan 51. Kota Ternate 52. Kab. Halmahera Tengah 53. Kab. Malang 54. Kab. Jombang 55. Kab. Situbondo 56. Kab. Pacitan 57. Kab. Ponorogo 58. Kab. Madiun 59. Kab. Tulungagung 60. Kab. Kediri 61. Kab. Nganjuk 62. Kab. Ngawi 63. Kab. Sidoarjo 64. Kab. Bandung 65. Kab. Bandung Barat 66. Kab. Bekasi 67. Kab. Bogor 68. Kab. Ciamis 69. Kab. Cianjur 70. Kab. Cirebon 71. Kab. Garut 72. Kab. Indaramayu 73. Kab. Karawang 74. Kab. Tasikmalaya 75. Kota Bandung 76. Kota Banjar 77. Kota Bekasi 78. Kota Bogor 79. Kota Cimahi 80. Kota Cirebon 81. Kota Depok 82. Kab. Tana Toraja
Definis operasional Untuk Indikator Prosentase RS Rujukan Regional yang menyelenggarakan pelayanan medik kedokteran jiwa rawat jalan dan rawat inap kedokteran jiwa / psikiatri sebagai berikut:
1
Definisi
Prosentase
RS
Rujukan
Operasional
menyelenggarakan
Regional
pelayanan
yang medik
kedokteran jiwa rawat jalan dan rawat inap kedokteran jiwa / psikiatri 2.
Cara Penghitungan
Jumlah
RS
Rujukan
menyelenggarakan kedokteran T
inap
pelayanan
yang medik
jiwa baik rawat jalan dan rawat
kedokteran jiwa / psikiatri oleh tenaga
kesehatan
yang kompenten di bagi Jumlah
RS Rujukan Regional A
Regional
yang telah ditetapkan
X 100 %
3. K
Target 2015
20 %
e4
Pengambilan data
Tiga bulanan
5
Sumber Data
Dinas kesehatan
6
Metode
Melakukan monitoring, dan evaluasi dengan
g i a t a
n u
pengumpulan data dinas kesehatan tentang RS Rujukan Regional capaian indikator
yang menyelenggarakan
pelayanan
medik
kedokteran jiwa rawat jalan dan rawat inap kedokteran jiwa / psikiatri
untuk mencapai target Indikator Prosentase RS Rujukan Regional yang menyelenggarakan pelayanan medik kedokteran jiwa rawat jalan dan rawat inap kedokteran jiwa / psikiatri sebagai berikut
No 1
Kegiatan
Peserta
Output
Pengembangan
Dokter spesialis
Dua
(2)
Rumah
model layanan
kedokteran Jiwa
Umum
keswa di RSU
,perawat spesialis jiwa model layanan kesehatan
rujukan regional
, dokter dan perawat
yang
sakit
menjadi
jiwa yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi RSU lainnya.
2
Penyusunan
PDSKJI , RSJ MM,
Terwujutnya buku
pedoman
RSKO,RSJ SH, RS AL
pedoman
penyelenggaraan
Dr.Mintohardjo , RS
penyelenggaraan layanan
layanan psikaitri
AD Gatot Subroto, RS
psikiatri anak dan remaja
anak dan remaja di Pondok Indah,
di RS mengacu pada
RSJ
pedoman.
HIMPSI, Bag Hukormas , Ditkeswa
3
Penyusunan model
MP2 PDSKJI, RSJ MM,
Terwujutnya buku
praktek
RSKO,RSJ SH, FIK-UI ,
pedoman model praktik
keperawatan
RSCM , Ditkesw
keperawatan profesional
profesional
(MPKP) jiwa lanjutan bagi
(MPKP) jiwa
S2 keperawatan jiwa di RSJ dalam meningkatkan dan mengembangkan layanan asuhan keperawatan bagi ODGJ di RSJ dan fasyankes lainnya.
4
Penyusunan
PPSDM , RSJ MM,
Terwujutnya modul TOT
modul TOT keswa
RSKO,RSJ SH, RSCM ,
keswa bagi psikiater dan
bagi psikiater dan
Dit Keswa
perawat jiwa sesuai
perawat jiwa
dengan kurikulum modul ToT yang terakreditasi.
No 5
Kegiatan
Peserta
Output
Diseminasi dan
Dinkes, RSUP
Tersedianya
Informasi
institusi/universitas,
VeRP sesuai pedoman.
Perundang-
Psikiater, Psikologi Klinis
Undang Keswa dan di Fasyankes (Rumah Pedoman Visum et
Sakit Jiwa, RSU),
Repertum
kejaksaaan, PDSKJI,
Psiatrikum.
kepolisian dan
Layanan
Terbangunnya koordinasi antara tim pembuat VeR di Fasyankes dengan penegak hukum
Pengadilan) bekerjasama dgn seksi psikiatri forensik PDSKJI 6
Penyusunan
Ikatan Profesi : PDSKJI,
Permenkes
Pedoman
IPK Pusat, Apsifor, Pusat
tentang
Pendampingan
Krisis Fak Psikologi UI,
Pedoman pendampingan
Psikologis pada
Departemen Psikiatri
& rehabilitasi psikologis
anak korban
FKUI, Fakultas Psikologi
pada anak korban
kejahatan seksual
UI, Yayasan Pulih,
kejahatan seksual dan
dan pelaku
Pusdokkes
pelaku tindak kekerasan seksual
7
Bimtek Pelayanan
Perawat, Dokter dan
Penguatan Kemampuan
Keswa Pada
tenaga kesehatan KKP,
Teknis Nakes dalam
Tenaga Kesehatan
Puskesmas Pengampu
memberikan layanan pada
dalam penangan
TKI-B/TPPO
TKI B Di daerah
Laporan Bimtek terkait
Entry Point
masalah dan solusi dalam menyediakan layanan yang mampu melakukan tatalaksana keswa terhadap TKI-B /TPPO di wilayah entry point.
Walaupun
target Indikator
Prosentase RS Rujukan Regional
yang
menyelenggarakan pelayanan medik kedokteran jiwa rawat jalan dan rawat inap kedokteran jiwa / psikiatri
telah tercapai, namun masih terdapat
kendala dan hambatan yaitu: 1. Pengembangan dan penguatan RSU Kab/Kota dengan layanan jiwa membutuhkan komitmen dari Pemda setempat terutama dari segi sumber daya (belum tersedianya sumber daya terutama SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan jiwa). 2. Belum semua provinsi memberikan laporan secara lisan/tertulis tentang RSU dengan layanan jiwa 3. Distribusi / sebaran tenaga kesehatan khususnya psikiater belum merata 4. Adanya pergantian/ rotasi/ pendidikan spesialis lainnya bagi tenaga kesehatan RSU yang telah dilatih ke Provinsi, Kab/Kota lainnya Tindak lanjut dari kendala dan hambatan tersebut di lakukan : 1. RSU Kab/Kota bekerjasama dengan Pemda setempat terutama Dinkes agar di RSU rujukan regional dapat mengembangkan, menguatkan dan mengimplementasikan layanan keswa sesuai dengan yang ditargetkan 2. Menyediakan SDM : tenaga psikiater, jiwa
psikolog klinis, dan perawat
serta meningkatkan kompetensi dokter
umum, perawat
daerah agar terlatih keswa, menjadi psikiater dan perawat jiwa serta psikolog/psikolog klinis) sesuai standar 3. Menyediakan sarana prasarana dan peralatan seperti perlengkapan layanan jiwa di IGD, poli rawat jalan, ruang rawat inap akut dan consultation liaison psychiatry/ CLP) di RSU sesuai standar 4. Melengkapi administrasi dan manajemen keswa sesuai standar Mendukung amanat UU No 44 tentang RS dan UU Keswa No 18 tentang Kesehatan Jiwa dan peraturan perundangan lainnya.
Data capaian target Indikator Prosentase RS Rujukan Regional yang menyelenggarakan pelayanan medik kedokteran jiwa rawat jalan dan rawat inap kedokteran jiwa / psikiatri sebagai berikut
N0. 1
Nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nama Kabupaten / Kota 1. Kab. Aceh Barat 2. Kab. Aceh Tengah 3. Kab. Aceh Selatan
2 3
4
Gorontalo Kalimantan Selatan
Jawa Tengah
5 6
Banten Jawa Barat
7
Jawa Timur
8
DKI Jakarta
4. Kab Gorontalo 5. Kab Hulu Sungai Selatan 6. Kab . Banjarmasin 7. Kab Purwokerto
Nama RSU 1.
RSUD Cut Nyak Dhien 2. RSUD Datu Beru Takengon 3. RSUD dr.H.Yulidin Away 4. RSUD Dr. MM Dunda 5. RS H. Hasan Basri 6. 7.
8. 9. 10. 11.
Kab.Surakarta Kab. Tegal Kab Pekalongan Kab Pati
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16.
Kab.Serang Kab Sukabumi Kab. Cirebon Kab Cimahi Kab Malang
12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22.
Kab Jember Kab Jakarta Barat Kab Jakarta Pusat Kab Jakarta Utara Kab Jakarta Timur Kab Jakarta Timur
17 18. 19. 20. 21. 22.
RSUD Ansari Saleh RS Prof dr.Margono Soekarjo RS dr. Moewardi RSUD Kardinah RSUD Kraton RSUD RAA. Soewondo RSUD Kab Serang RSUD Syamsudin RSUD Gunung Jati RSUD Cibabat RSUD dr Saiful Anwar RSUD Soebandi RSUD Cengkareng RSUD Tarakan RSUD Kodja RSUD Pasar Rebo RSUD Budi Asih
Seperti kita ketahui Setiap tahun selalu dilakukan efesiensi terhadap alokasi anggaran, SDM , sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jiwa, dan obat-obat dibidang kesehatan jiwa dan napza yang terbatas, melakukan kerja sama dengan lintas sektor dan lintas program bidang kesehatan jiwa dan Napza.
B. REALIASASI ANGGARAN Alokasi anggaran tahun 2015 pada Direktorat Bina Kesehatan Jiwa sebesar Rp. 11.876.997.000
dengan n realisasi sebesar Rp. 10.539.997.131
(88,74%) kegiatan untuk mencapai target indikator Persentase RS Umum rujukan regional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri alokasi anggaran sebesar Rp. 1,312,056,000
,
dengan realisasi sebesar
Rp. 1,312,053,166 (100%) dan rincian sebagai barikut : No
Kegiatan
Alokasi
Realisasi
Sisa
%
Anggaran 1
wab kegiatan
Pengembangan model layanana kesehatan jiwa rujukan
Kasubdit bina 92.850.000
91.832.800
967.200
98,90
regional 2
Penanggungja
keswa di fasyankes
Penyusunan pedoman penyelenggaraan layanan
60.318.000
57.353.500
2.959.500
95,09
63.618.000
55.811.050
12.806.950
87,73
46.620.000
35.762.800
10.857.200
76,71
psikaitri anak dan remaja di RSJ 3
Penyusunan model praktek keperawatan profesional (MPKP) jiwa lanjtan di RSJ
4
Penyusunan modul keswa bagi psikiater dan perawat jiwa
5
Penyusunan Pedoman
Subdit keswa
Pendampingan Psikologis pada
156.740.00
anak korban kejahatan seksual
0
134.266.100
22.473.900
86%
berisiko
dan pelaku 6
Bimtek Pelayanan Keswa Pada Tenaga Kesehatan dalam penangan TKI B Di daerah
56.792.169
1.777.831
97%
141.126.600
12.473.400
92%
40.000.000
14.840.000
73%
42.550.000
900.000
98%
58.570.000
Entry Point 7
Evaluasi proses pelayanan kasus percobaan bunuh diri di fasilitas kesehatan ( draf dan
135.600.00 0
Uji coba Instrument dan Pengambilan data ) 8
Peringatan Hari Anti Narkoba 54.840.000
10
Penyusunan Media Informasi Pencegahan Bunuh Diri Dalam Bentuk MCV
43.450.000
kelompok
No
Kegiatan
Alokasi
Realisasi
Sisa
%
Penanggungja
Anggaran 11
Pengembangan model layanana kesehatan jiwa rujukan
12
wab kegiatan Kasubdit bina
92.850.000
91.832.800
967.200
98,90
keswa di
regional
fasyankes
Diseminasi dan Informasi
Subdit
Perundang-Undang Keswa dan
246.000.000
233.365.589
12.634.411
94,86
274.800.000
266.310.000
8.490.000
96,91
219.690.000
211.960.000
7.730.000
96,48
etikolegal
Pedoman Visum et Repertum Psiatrikum 13
Diseminasi Dan Informasi Rentranas Keswa dan NAPZA
14
Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Keswa bagi Jabatan atau Pekerjaan tertentu
kegiatan untuk memcapai
Indikator Jumlah kab/kota yang memiliki
puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebesar Rp.
alokasi anggran
1,931,649,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 1,807,719,630.00
(93,58) dan rinciannya sebagai beriut :
No
Kegiatan
Alokasi
Realisasi
sisa
%
Anggaran
Penanggung jawab kegiatan
1
Workshop penatalaksanaan
Subdit 275.110.000
273.460.000
1.650.000
99.7%
222.470.000
206.608.298
15.861.702
93%
73.277.000
72.980.000
297.000
99,60%
122.520.000
122.520.000
-
100%
keswa bagi nakes di puskesmas
2
Peningkatan kegawatdaruratan bagi nakes di puskesmas
3
Penyusunan pedoman penyelenggaraan layanan keswa di FKTP
4
Penyusunan e modul pelatihan jarak jauh (PJJ) keswa di FKTP
Nonfaskes
5
Penyusunan materi media KIE keswa
6
86.420.000
86.420.000
-
100%
Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Model
Subdit keswa 62.136.000
60.472.697
1.663.303
97%
Keswa, Bumil , Bufas ,
kelompok berisiko
Menyusui 7
Pelatihan TOT Bagi Fasilitator Keswa
280.500.000
242.026.600
245.280.000
212.558.902
38.473.400
86%
dalam Pencegahan perilaku berisiko pada remaja 8
Pengembangan Model Mindfulinnes di Lapas Anak dan Remaja ,
87% 32.721.098
dan Bimtek pada provinsi terpilih
No
Kegiatan
Alokasi
Realisasi
sisa
%
Anggaran
Penanggung jawab kegiatan
9
Pelayanan MMHS di Fasilitas Umum
10
Subdit keswa 119.120.000
113.918.500
52.018.500
96%
berisiko
Penyusunan Kesepakatan
kelompok
129.880.000
108.255.500
21.624.500
83%
Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan Perilaku Berisiko Pada Anak remaja 11
Advokasi
300.000.000
288.762.200
11.237.800
96,25
Penanggulangan
etikolegal
Pemasungan Orang dengan Penderita Gangguan Jiwa di Masyarakan Pada 4 Provinsi. 12
Evaluasi Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Penderita Gangguan Jiwa
Subdit
144.816.000
133.655.433
11.160.567
92,29
kegiatan
dalam mencapai target
Indikator persentase fasilitas pelayanan
kesehatan (fasyankes) institusi penerima wajib lapor (IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif Alokasi anggaran sebesar Rp. 3,692,980,000 dan realisasi sebesar Rp 3,360,355,147 (91%) dan rincian sebagai berikut : No
1
Kegiatan
Alokasi
Realisasi
sisa
%
Peningkatan Keterampilan Terapi
Subdit P2M 220.360.000
200.111.650
20.248.350
90,81
dan rehabilitasi NAPZA 2
157.400.000
148.014.300
9.385.700
94,04
183.210.000
160.174.600
23.035.400
87,43
196.470.000
163.583.500
32.886.500
83,26
rehabilitasi NAPZA
80.640.000
32.178.900
48.461.100
39,90
Klaim Wajib Lapor
2.854.900.000
2.656.292.197
198.607.803
93,04
NAPZA 3
Penyusunan Pedoman Pengurangan Dampak Buruk Alkohol
4
Penyusunan Modul Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA
5
6
Napza , rokok dan alkohol
Rapat Koordinasi Program Rehabilitasi
penanggungjawab
Supervisi Terapi dan
Foto – foto kegiatan
WORKSHOP PENATALAKSANAAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN
PENYUSUNAN PEDOMAN
KESWA BAGI NAKES DI
KEGAWATDARURATAN BAGI
PENYELENGGARAAN LAYANAN
PUSKESMAS DALAM RANGKA
NAKES DI PUSKESMAS DTPK
KESWA DI FKTP
AKREDITASI MODUL KESWA
PENYUSUNAN E-MODUL PELATIHAN JARAK JAUH (PJJ) KESEHATAN JIWA DI FASILITAS
Supervisi Terapi dan rehabilitasi PENYUSUNAN MATERI MEDIA
NAPZA
KIE KESEHATAN JIWA
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
Advokasi Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Penderita Gangguan Jiwa di Masyarakan
Diseminasi dan Informasi Perundang-Undang Keswa dan Pedoman Visum et Repertum Psiatrikum
Peningkatan Keterampilan Terapi dan rehabilitasi NAPZA
Evaluasi Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Penderita Gangguan Jiwa
BAB IV PENUTUP Direktorat Bina Kesehatan Jiwa sebagai unit eselon 2 dari dirjen Bina Upaya Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan di bidang kesehatan jiwa dan napza telah berupaya melakukan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai terget indikator yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kementerian kesehatan 2015-2019,
perencanaan dan
perjanjian kinerja 2015. Berbagai program prioritas dan program yang terdapat pada Direktorat Bina Kesehatan Jiwa meliputi program pengembagan layanan kesehatan jiwa di RSU Rujukan Regional, pengembangan
layanan kesehatan jiwa di puskesmas, dan
Institusi Penerima Wajib Lapor yang Akif , program bebas pasung program pelayanan kesehatan jiwa mulai dari ibu hamil sampai lanjut usia telah diupayakan n melalui penyusunan
advokasi, sosialisasi, peningkatan keterampilan petugas kesehatan, NSPK bidang kesehatan jiwa dan Napza, bimbingan teknis dan
montoring dan evaluasi dengan sasaran kegiatan adalah pemerintah daerah, tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta pemegang program kesehatan jiwa di dinas kesehatan provinsi. Berdasarkan hal tersebut, untuk indikator kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika yang aktif
capaianya 28 % (76) IPWL Aktif
Untuk indikator
Jumlah
kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa capaiannya 82 puskesmas , untuk Persentase RS Umum Rujukan Regional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri
capaianya
22 RS Rujukan RegionaI) Untuk alokasi anggaran Direktorat Bina kesehatan tahun 2014 sebesar Rp. 15.539.490.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.390.949.110 (86,17%). Walaupun target indikator telah dicapai secara kuantitas namun masih perlu dilakukan peningkatan kualitas terhadap : 1. Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan Kab/Kota melalui Advokasi dan Sosialisasi Program Keswa dan NAPZA 2. Pemegang program Keswa dan NAPZA di tingkat Dinkes Provinsi dan Kab/kota: melalui Monitoring , Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program
3. Tenaga kesehatan yang telah dilatih Kompentensi Keswa dan NAPZA melalui Supervisi, Pendampingan dan Bimbingan Teknis 4. Pelayanan Kesehatan agar berjalannya sistem rujukan berjenjang (FKTP dan FKTRL)
