PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN KEADAAN MEMAKSA AKIBAT BENCANA ALAM DAN KEPASTIAN HUKUM HAK KREDITUR
DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara
Oleh : RUDY HAPOSAN SIAHAAN 118101012/S3 HK
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM FAKUTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN KEADAAN MEMAKSAAKIBAT BENCANA ALAM DAN KEPASTIAN HUKUM HAK KREDITUR
DISERTASI
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Sumatera Utara Dibawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Untuk Dipertahankan Dihadapan Sidang Terbuka Senat
Oleh :
RUDY HAPOSAN SIAHAAN 118101012/S3HK
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
LEMBARAN PENGESAHAN
JUDUL DISERTASI
: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN KEADAAN MEMAKSA AKIBAT BENCANA ALAM DAN KEPASTIAN HUKUM HAK KREDITUR
NAMA
: Rudy Haposan Siahaan
Nomor Pokok Mahasiswa
: 118101012/S3HK
Program Studi
: Doktor Ilmu Hukum
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Tan Kamello.,SH.,MS) Promotor
(Prof. Dr. Djuhaeandah Hasan.,SH)
(Prof. Dr. Budiman Ginting.,SH., M. Hum)
Ko Promotor
Ketua Program Studi
(Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH)
Ko Promotor
Dekan
(Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN KEADAAN MEMAKSA AKIBAT BENCANA ALAM DAN KEPASTIAN HUKUM HAK KREDITUR
ABSTRAK Rudy Haposan Siahaan 1 Tan Kamello 2 Djuhaendah Hasan 3 Budiman Ginting 4
Indonesia dilihat dari letak geografis merupakan suatu negara yang rawan akan bencana alam. Akibat dari bencana alam ini juga akan membawa dampak terhadap dunia perbankan, khususnya bidang perkreditan. Permasalahan hukum yang terjadi adalah debitur belum dapat dikatakan wanprestasi karena debitur pada saat terjadinya peristiwa bencana dalam keadaan belum jatuh tempo waktu kreditnya tetapi debitur tidak mampu lagi membayar kreditnya kepada bank karena telah terjadi peristiwa keadaan memaksa (force majeure). Penelitian ini memfokuskan bagaimana peranan perjanjian kredit bank dengan klausul force majeure yang tidak dapat diberdayakan pasca terjadinya bencana alam, bagaimana perlindungan hukum bagi debitur akibat bencana alam dapat memberikan kepastian hukum serta model penyelesaian kredit bermasalah akibat bencana dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan kepastian hukum hak kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menemukan dan memberikan jawaban permasalahan yang ada sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konsepsual bagi pemerintah dalam rangka pembentukan Undang-Undang Perkreditan Perbankan, dan juga dapat dijadikan pedoman bagi perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah pasca bencana alam. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum yang tertentu dalam peraturan perundangundangan. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas hukum dan sinkronisasi dalam hukum perjanjian dan peraturan perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum belum cukup berperan dan dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada pasca bencana alam, karena pengaturani perkreditan masih tersebar diberbagai 1
Notaris dan PPAT Kota Medan. Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3 Guru Besar Emeritus pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. 4 Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2
peraturan, sehingga kasus-kasus gugatan dari pihak debitur, advokasi dengan melibatkan pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) dan pengajuan rekomendasi ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta pemutihan/penghapusan atas kredit kepada pemerintah. Model penghapustagihan dengan persyaratan tertentu bagi debitur yang terkena dampak langsung dari bencana merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah bagi debitur dan sebagai wujud perlindungan negara pada rakyatnya sebagaimana tertuang dalam tujuan negara pada Pembukaan UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Penghapustagihan dengan persyaratan tertentu juga memberikan kepastian hukum bagi kreditur/bank, dan merupakan sikap baik bank yang dapat meningkatkan kepercayaan debitur, sehingga bank dapat lebih leluasa dalam memperluas ekspansi dalam menjalankan bisnisnya sekaligus bertujuan mensejahterakan masyarakat dalam rangka ketahanan ekonomi nasional.
Kata kunci: kredit, force majeure, bencana alam, perlindungan hukum, penghapusanutang.
LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS IN BANK CONTRACT RELATED TO FORCE MAJEURE DUE TO NATURAL DISASTERS AND LEGAL CERTAINTY OF CREDITORS RIGHTS
ABSTRACT Rudy Haposan Siahaan 5 Tan Kamello 6 Djuhaendah Hasan 7 Budiman Ginting 8 Indonesia, geographically,is a country precariously close to natural disasters. These natural disasters will also affect banking world, particularly in the sector of credit. The legal problem occurring is debtors cannot be categorized as out of performance because their credits, when the disasters occur, are not due, however,the debtors are unable to repay the credits to banks because occurrence out of human capability or forcing circumstances arise (force majeure). This study focuses on how the invalid role of bank credit contract with force majeureclause works in post-disaster time, how the legal protection for disasteraffected debtors is to be able to give legal certainty,and how the model of settlement of non-performing loan due to disasterscan provide debtors’ legal protectionandlegal certainty of creditors rights.Therefore, this studymay find and give answersto existing problems so that it can be conceptual beneficial ideas for the government in the attempt of the creation of Law of Banking Credit, and this also can be a banking guidanceto settling post-disaster non-performing loans. The research methodology isnormative judicial, means that the data was analyzed according to legal norms specified in the legislation. As a normative study, this research includes a study of the principles of law and the legal synchronization in agreement and in the related legislation.The result of the study shows thatlegal factorshave not given enough rolesand not been able toaccommodatepost-disaster problemsbecause credit regulations are still varied. As a result, there appears to be lawsuits from affected debtors, settlement through the help of third party (Public Interest Group)and recommendation submissionto The House of Representativesto ask for credit termination to the government. The model of conditional write-off for affected debtorsis a form of government’s legal protectionfor the debtors and as a form of state protectionto its peopleas stated in the purpose of nation inthe Preamble of 1945 Constitution which is to protect the whole country of Indonesia and the whole homeland of Indonesia, and to promote public welfare. Conditional write-off also gives legal certainty to creditors/banksand is
5
Notary Public and PPAT Medan City Profesor, Faculty of Law Sumatera Utara University Medan. 7 Profesor Emeritus, Faculty of Law, Padjadjaran University Bandung. 8 Profesor, Faculty of Law Sumatera Utara University Medan. 6
widely expand their business and also aim the people’s prosperity in the frame of national economic sustainability.
Key words: credit, force majeure, natural disaster, legal protection, debt write-off.
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan. Dia adalah sumber segala kasih karunia, yang telah memberi berkat dan anugerah yang berkelimpahan kepada saya, sehingga saya berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini, suatu disertasi di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perbankan di bidang Perkreditan. Tulisan ini telah diilhami oleh salah satu pasal mengenai penghapustagihan kredit akibat force majeure dalam Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan yang hampir lebih sepuluh tahun telah diberikan
pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan sampai saat ini belum dibahas bahkan bukan pula merupakan
Rancangan
Undang-Undang
yang
menjadi
prioritas
prolegnas.
Berdasarkan hal tersebut, maka berkembanglah pemikiran dan gagasan mengenai model penghapustagihan dalam penyelesaian kredit bermasalah akibat bencana alam sebagai keadaan memaksa (force majeure). Indonesia dilihat dari letak geografis merupakan suatu negara yang rawan akan bencana alam, karena itu perlu ada pengaturan mengenai penghapustagihan dalam perkreditan perbankan yang dikaitkan dengan bencana alam. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi gagasan dan dasar pemikiran bagi Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan. Tulisan ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Banyak sekali pribadi dan lembaga yang turut memberikan sumbangan bagi penulisan disertasi ini. Karena itu perkenankanlah saya
menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada mereka semua dan tidaklah mungkin saya dapat sebutkan semuanya satu persatu dan terperinci, hanya sebagian kecil yang dapat disebutkan disini. Semoga Tuhan Yang Esa akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda untuk semuanya itu. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang amat terpelajar Profesor Dr.Tan Kamello, SH, MS, selaku Promotor dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah membimbing penulis dari sejak penulis masuk sebagai mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum sampai selesainya penulisan disertasi ini. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Djuhaendah Hasan, SH, selaku Ko Promotor dan Guru Besar Emeritus pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, yang membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah memungkinkan karya tulis ini berhasil diselesaikan pada waktunya. Dalam kesibukan sehari-hari dan keterbatasan waktu, beliau masih memberikan kesempatan diskusi dan konsultasi yang berharga sehingga disertasi ini dapat diselesaikan Yang amat terpelajar Profesor Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Ko Promotor dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberi bimbingan, kritik yang membangun dan memotivasi penulis untuk memperkaya hasil penelitian disertasi ini. Selanjutnya penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada: 1.
Pejabat
Rektor
Universitas
Sumatera
Utara,
yang
amat
terpelajar
ProfesorSubhilhar, Ph.D dan mantanRektorUniversitasSumateraUtara yang amat terpelajar Profesor dr. Syahril Pasaribu, D.T.M & H, M.Sc (C.T.M), Sp.A (K) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Sumatera Utara. 2.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang amat terpelajar Profesor Dr. Runtung, SH, M.Hum, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Sumatera Utara dan sekaligus selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukkan dan saran dalam memperkaya disertasi ini.
3.
Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang amat terpelajar Profesor Dr. Suhaidi, SH, MH, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Sumatera Utara sekaligus selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukkan dan saran dalam memperkaya disertasi ini.
4.
Dr. Siti Malikhatun Badriyah, SH.M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukkandan saran dalam memperkaya disertasi ini.
5.
Seluruh staf pengajar pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberi ilmu dan motivasi dalam setiap perkuliahan.
6.
Seluruh staf administrasi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu dalam bidang administrasi sejak perkuliahan sampai selesainya disertasi ini
7.
Bapak Abdul Yusuf, Bagian Informasi, Administrasi dan Publikasi Bank Indonesia Perwakilan IX Medan yang membantu penulis memperoleh data-data kredit bermasalah yang sangat dibutuhkan penulis.
8.
Ibu Warangkana Imudom, Chief, Sectoral Analysis Division Macroeconomic and Monetary Policy Departemen Monetary Policy Group, Bank of Thailand (BOT) di Bangkok yang telah memberikan ijin penulis untuk berdiskusi dan memberikan bahan-bahan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kredit bermasalah akibat bencana banjir di Bangkok serta memberikan ijin untuk melakukan studi pustaka di Bank of Thailand Library.
9.
Bapak Prayoon Damrongchietanon, Vice President The Eastern Region Corporation Bangkok dan juga pengurus The Thai Chamber of Commerce and The Board of Trade of Thailand, yang memberikan waktu dan ijin penulis untuk berdiskusi mengenai ekonomi dan perbankan pasca bencana banjir nasional tahun 2011 di Bangkok.
10. Ibu Supeeporn Chaleauka, International Coordinator Chulalongkorn Bussiness School, Chulalongkorn University Bangkok, yang memberikan ijin penulis untuk
berdiskusi masalah kredit perbankan. 9.
Maythavee Buasomboon, Lecturer of Law Siam University Bangkok, Thailand yang memberikan ijin untuk berdiskusi masalah The Civil and Commercial Code Thailand.
10. Ibu Datin Paduka Dr. Rohani Abdul Rahim, LLB Hons, LL.M, Ph.D, Senior Lecturer, Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia yang memberi ijin untuk berdiskusi mengenai hukum perdata dan perbankan Malaysia. 11. Ibu Dr Rika Fatimah P.L. ST, MSc, Ph.D, Senior Lecturer School Management Faculty of Economics and Management Universiti Kebangsaan Malaysia, Faculty of Economics and Business Universitas Gajah Mada yang membimbing penulis dalam penulisan Journal Internasional. 12. Dr. Ivan Lanovara Jafilus, Executive Director Think Smart Technology Resources SDN BHD Kajang Selangor Malaysia dan PT Thinksmart Teknosensa Sleman Yogyakarta yang membantu penulis dalam memberikan bantuan dan informasi dalam melakukan publish Journal Internasional. 13. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Angkatan 2011 yaitu Dr. Nurnaningsih Amriani, SH, MH, Dr. Feri Tanjung, SH, MM, MKn, Dr Maswar, SH, M.Hum, Dr.Tommy Leonard, SH, MKn, Dr Fuadi, SH, MH, Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, Amrizal, SH, LLM, Alm. Salahuddin, SH, M.Hum, Maria Kaban, SH, M.Hum, Zaidar, SH. M.Hum, Shopia, SH, M.Hum,
Solistis PO Dachi, SH, M.Hum, Noor
Azizah, SH, M.Hum, Mashudi, SH, M.Hum, Fredi Siregar, SH, M.Hum, Jafar,
SH, MH serta rekan-rekan angkatan 2009, 2010, 2012 dan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berdiskusi dan berkerja sama dalam perkuliahan dan penelitian/penulisan disertasi. 14. Rekan-rekan peserta Workshop Journal International oleh Think Smart Technology Resources SDN BHD di Universiti Kebangsaan Malaysia yang saling membantu dan membagi ilmu serta memberikan informasi dalam penulisan dan publish journal Internasional. 15. Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU), Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad), Perpustakaan Faculty of Law Chulalongkorn University Bangkok Thailand, Perpustakaan Central Library SiamUniversity Bangkok Thailand, Perpustakaan Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia (UM), Perpustakaan Faculti UndangUndang Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Library International Islamic University Malaysia (UIA), C J KOH Law Library National University of Singapore (NUS) Singapore, terima kasih telah memberikan ijin penulis atas fasilitas dan waktu serta literatur disertasi pada penulis. 16. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas publikasi paper penulis berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya pada: Harian Analisa Medan terbitan Selasa, 11 Maret 2014; Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing (Scopus), (Rome-Italy) Vol 5, September 2014, ISSN 2039-2227 (online), ISSN 2029-9340 (print); Brawijaya Law Journal (Indonesia) Journal, Vol 1 No 1 (2014), ISSN: 2356-4512; International Journal of Business,
Economics and Law (Malaysia), Vol 5 Issue 4 (Dec2014), ISSN 2289-1555; dan The International Journal of Humanities & Social Studies (India), ISSN 23219203 Vol 3 Issue2, Febuary 2015. 17. Dr Yohanes Suhardin, SH, M.Hum, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi penulis serta waktu untuk berdiskusi dan membantu mengedit dalam penulisan disertasi ini. 18. Raja Butar-Butar, S.E yang membantu penulis dalam berdiskusi terjemahan masalah literatur textbook hukum dan Esther T. Meryolin Siahaan, S.Sos serta David Bastian Situmorang, S.Si, yang membantu dalam pengetikan dan pengeditan disertasi ini. 19. Ayahanda Hasoloan Siahaan,SH sebagai pensiunan hakim yang selalu mendukung dan menjadi teman diskusi semenjak penulis menjadi mahasiawa Fakultas Hukum dan Ibunda Triene Elvi Ujung yang juga pensiunan jaksa sebagai ibu yang bijaksana yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap menjaga kesehatan serta selalu mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang. 20. Ibu Mertua Ny. PH.Parapat Br Sitompul dan Keluarga Abang S.P. Marpaung/Kakak T.O Br Parapat yang selalu mendoakan serta memperhatikan penulis selama penulis melakukan bimbingan kepada Ko Promotor di Bandung. 21. Saudara-saudaraku Keluarga Ir.Santun Hutagalung/ Siahaan (Jakarta),
Dra Theresia Oktaviana
Keluarga Drs Freddy Martin Panggabean, MA/ Imelda
Martinezia, BA (Kuala Lumpur Malaysia), Keluarga Ir. Ronald Hamonangan,
M.Si/Sandra Tarigan (Jakarta) dan Keluarga Pdt Bona Tua Siregar, STH/Dra Friska Adelaide (Jakarta) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. 22. Teristimewa khusus buat Isteri tercinta Rumia Parapat, SH yang yang telah mengijinkan penulis melanjutkan studi Program Doktor (S3)
dan sangat
pengertian serta mendampingi penulis pada saat duka dan suka serta mengingatkan selalu penulis dalam beristirahat. Terima kasih isteriku tercinta. Kepada kedua anakku Ruben Nathan Siahaan dan Reagan Brian Siahaan tersayang, yang selalu mengingatkan penulis kapan papanya selesai sekolah Doktor. Papa minta maaf karena selama dalam menempuh kuliah dan penelitian serta penulisan disertasi membuat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang yang cukup. Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf apa bila ada kesalahan baik perbuatan maupun ucapan kepada semua pihak yang telah memiliki andil dalam proses penelitian dan penulisan hasil disertasi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik bapak/ibu/saudara sekalian.
Medan,
2015
Rudy Haposan Siahaan
DAFTAR ISI
Halaman LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PENGUJI SURAT PERNYATAAN ABSTRAK………………………………………………………………….................
i
ABSTRACT………………………………………………………….....……….….....
iii
KATA PENGANTAR……………………………………………..........………….…
v
DAFTAR ISI..............…………………………………………...........…………….…
xiii
DAFTAR TABEL DAN SKEMA ……………………………..........……………….
xviii
DAFTAR SINGKATAN ……………………………………..........………………….
xix
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………..........…………………..........
1
B. Perumusan Masalah ……………………………..........…………..........
38
C. Tujuan Penelitian ………………………….....................……...............
38
D. Manfaat Penelitian …………………………………………..........…....
39
E. Asumsi …………………………………………………….........……...
40
F. Keaslian Penelitian ……………………………………..........………..
41
G. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori ………………………………...........……………..
46
2. Konsepsi …………………………………………………...............
90
H. Metode Penelitian 1. Spesifikasi penelitian …………………...........………….…….…...
94
a. Jenis penelitian ………………………..........…………………...
94
b. Sifat penelitian ………………………...........…………………..
95
c. Metode pendekatan ……………………...........………………...
95
2. Sumber bahan hukum ………………..........…………………...…..
96
BAB II
3. Teknik pengumpulan bahan hukum ………..........…………..….......
97
4. Analisis bahan hukum ………………………..........……….....….....
98
KAJIANTERHADAPPERJANJIANKREDITPADABANK YANG DIKAITKAN DENGANKLAUSULKEADAANMEMAKSAAKIBAT BENCANA ALAM HUKUMDAN KEPASTIAN HUKUM A. Perjanjian Kredit Pada Bank …….........………………………...…......
99
1. Perjanjian pada umumnya ….………………………………….......
101
2. Perjanjian dalam perjanjian kredit …………………………...........
105
3. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok ………………..............
112
4. Perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku danklausul baku ....
117
B. Klausul Baku (Standar) Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank …...........
126
1. Keseimbangan klausul-klausul dalam perjanjian kreditbank ........
134
2. Asas kebebasanberkontrak dalamklausulperjanjiankredit bank .....
144
C. Klausul Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Perjanjian Kredit Bank …..................……………………………………..…..................
150
1. Keadaan memaksa(force majeure) dalam peraturan perundangan-undangan ..................................................................
150
2. Keadaan memaksa (force majeure)dalam perjanjiandan perkembangannya ...........................................................................
158
3. Keadaan memaksa (force majeure) dalam putusanhakim …..........
177
4. Bencana alam sebagai keadaan memaksa (force majeure) …..........
197
D. Keadaan Memaksa(Force Majeure) Sebagai Klausul BakuDalam Perjanjian Kredit ...........................................................................................
201
1. Pencantuman klausul keadaan memaksa (force majeure)dalam perjanjian kredit bank ......................................................................
202
2. Pencantuman klausul keadaan memaksa(force majeure) sebagai klausul baku .......................................................................
210
E. Klausul Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Perjanjian Kredit BankyangDikaitkan DenganKeadaan Tidak Mampunya Nasabah DebiturMembayar Kreditnya Pada Bank SebagaiKreditur ..................
225
1. Debitur dalam keadaan tidakwanprestasi dantidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ............................
226
2. KlasulKeadaan memaksa (forcemajeure) dalam perjanjian kredit bank tidak dapat diperdayakan oleh nasabahdebiturdalam membebaskandarikewajibannya......................................................
233
BAB IIIPERLINDUNGANHUKUM BAGI NASABAH DEBITURDALAM PENYELESAIANKREDIT MACETDIKAITKANDENGAN KEADAANMEMAKSAAKIBATBENCANAALAM DALAM MEMPEROLEHKEPASTIAN HUKUM. A. Kredit Macet PadaBankDalamKaitannya Dengan KeadaanMemaksa Akibat Bencana Alam ............................................................................
245
1. Kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah pada bank.
249
2. Bencana alam sebagai keadaan memaksa dansalahsatufaktor penyebab kredit macet pada bank .....................................................
252
B. Penyelamatan yang Dilakukan oleh Bank Apabila Terjadi Kredit Bermasalah oleh Nasabah Debitur ………………….............................
253
C. Kebijakan Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Sebagai KeadaanMemaksaAkibatBencanaAlamDalamUpayaMemberikan PerlindunganHukumBagiNasabahDebiturdan Berkaitan Dengan Kepastian Hukum ..................................................................................
279
1. Kredit macet akibat peristiwa bencana alam tsunami di Aceh .........
285
2. Kredit macet akibat peristiwa bencana alam gempabumi di Nias Sumatera Utara ..................................................................................
298
3. Kredit macet akibat peristiwa bencana alam GunungMerapi diYogyakarta .....................................................................................
310
4. Kredit macet akibat peristiwa bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara dan bencana banjir di Menado pasca Undang-Undang nomor 21tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan ..........................................................................................
315
D. Penyelesaian Permasalahan dan Sengketa Atas Kredit SebagaiAkibat Bencana Alam ..........................................................................................
323
1.
2. 3.
Penyelesaian melalui pelelangan agunan via lelang eksekusi melalui balai lelang negara (KP2LN/KPKLN) atas kredit macet akibat bencana alam..........................................................................
327
Penyelesaian melalui lembaga mediasi terhadapkredit macet akibat bencana alam......................................................................................
334
Penyelesaian pelunasan kredit macet akibat bencana alam melalui
klaim asuransi .......................................................................................
348
E. Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya Kedudukan Jaminan Kredit Debitur Bank Yang Terkena Dampak Bencana Alam …...........................
366
F. PerlindunganHukumBagiNasabahDebiturDalam Menyelesaikan Kredit Macet Akibat BencanaAlamdanKaitannyadenganKepastian Hukum ..................................................................................................... 375 G. Penyelesaian KreditBermasalah Akibat Bencana Banjir diBangkok-
BAB IV
Thailand Sebagai Suatu Perbandingan ...................................................
386
1. Prinsip-prinsip hukum kontrak dalam sistem hukumdi Thailand ....
390
2. Peran dan kebijakan Bank of Thailand (BOT) dalampenyelesaian kredit bermasalah...............................................................................
398
1. Penyelesaian kredit bermasalah di Thailand ……...……….. .....
399
2. Kredit bermasalah akibat dampak bencana banjir Thailand tahun 2011 ...................................................................................
411
MODELPENYELESAIANKREDITBERMASALAHAKIBAT BENCANA ALAMSEBAGAIKEADAANMEMAKSA DALAM PEMBERIANPERLINDUNGANHUKUMBAGINASABAH DEBITURDANKEPASTIAN HUKUMHAKKREDITUR A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dalam Hal Terjadi Perubahan Keadaan (Changed Circumstances) ...................................................................... 413 B. PenerapanPrinsipItikadBaikTerhadapPerjanjianKredit Dan KaitannyaDenganPenyelesaianKreditMacetSebagai Keadaan MemaksaAkibatBencanaAlamDalamUpaya Memberikan PerlindunganBagiNasabahDebitur ........................................................
433
C. PerlindunganHukumBagiNasabahDebiturAtasKreditBermasalah SebagaiKeadaanMemaksaAkibatBencanaAlam Dalam Kerangka SistemHukumPerbankan di Indonesia ..................................................
458
1. Unifikasi hukumdan harmonisasi sertasinkronisasipengaturan dibidangperkreditandalamhukumperbankan .................................
461
2. Percantuman klausulkeadaanmemaksa (force majeure) bencanaalamdalamperjanjiankreditbank ........................................
471
3. Pembentukanbadan penyelesaian kredit bermasalah akibat bencana alam sebagaikeadaanmemaksa .........................................
478
D. Penghapusan Utang Kredit Bank SebagaiKeadaanMemaksa Akibat BencanaAlam..........................................................................................
409
1. Dasar filsafat penghapusan utang akibat bencana alam sebagai faktor keadaan memaksa ...................................................................... 493 2. Pengaturan hukum penghapusan utang sebagaikeadaan memaksa akibatbencana ..................................................................................
503
3. Penghapusan utang kredit bank akibat bencana alamdalam negara kesejahteraan ........................................................................................
515
E. PenghapusanUtang Sebagai Model PenyelesaianKreditBermasalah Akibat Bencana Alam Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi NasabahDebitur Dalam Negara Kesejahteraan(Welfare State) ............ 520 1. Penghapusan utang kredit bank akibat bencana alam merupakan bagian dari manajemen risiko bank................................................... 523 2. Penghapustagihan bersyarat sebagai modelpenyelesaian kredit macetakibatbencanaalamdapatmemberikan kepastian hukum bagi nasabah debitur bank ................................................................. 533 3. Penghapustagihan bersyarat dalam penyelesaian kreditbermasalah akibat bencana alam merupakan pencerminan good governance dalam negara kesejahteraan ............................................................... 549 1. Klausulkeadaanmemaksa (force majeure) dalamperjanjian kredit bank diikuti dengan pengaturan mengenai penghapusan utang meningkatkan kepercayaan nasabah debiturdan memberikan kepastian hukum bagi para pihak............................. 552 2. Penghapustagihanbersyarat melalui pendekatan negara kesejahteraan untuk memenangkan kepercayaaan rakyat dan meningkatkan ketahanan ekonomi .............................................. 564 3. Pemerintah dan sikap bank yang baik terhadappenghapusan utang yang disebabkan olehbencanaalam ................................... 556 BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ………………………………………………..…………..
568
B. Rekomendasi ………………………………………………...……. .....
571
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………...........
574
CURRICULUM VITAE …….…………………………………………………........
602
DAFTAR TABEL DAN SKEMA
Tabel 1
: Data Kredit Macet dan NPL Wilayah Nias
2
Tabel 2
: Daftar Klausul Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Bank
38
Tabel 3
: Piutang Bank BUMN yang Disetujui Hapus Tagih
56
Tabel 4
: Data Kredit Macet Bank BRI Nias
62
Tabel 5
: Data Kredit MacetBank BNI Nias
63
Tabel 6
: Data Kredit Macet BankSumut Nias
64
Tabel 7
: Data Kredit Macet UKM Bank BUMN
70
Pasca Bencana Gunung Merapi Yogyakarta Tabel 8
: Data NPL Bank Komersial Bangkok-Thailand
86
Skema 1
: Risiko Kredit NPL di Thailand
87
Skema 2
: Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Dampak Bencana
116
Skema 3
:Penghapusan Utang Kredit Bank Akibat
Bencana Dalam Negara Kesejahteraan
539
DAFTAR SINGKATAN
ADR
: Alternatif Dispute Resulation
APBN
: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APS
: Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bank Sumut
: Bank Sumatera Utara
BI
: Bank Indonesia
BNI
: Bank Negara Indonesia
BOT
: Bank of Thailand
BRI
: Bank Rakyat Indonesia
BTN
: Bank Tabungan Negara
BUMN
: Badan Usaha Milik Negara
BUMD
: Badan Usaha Milik Daerah
DPR
: Dewan Perwakilan Rakyat
DCC
: Dutch Civil Code
KPKLN
: Kantor PelayananKekayaandanLelang Negara
KP2LN
: Kantor PelayananPiutangdanLelang Negara
KUHD
: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUH Perdata
: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat
NBW
: Niew Burgerlijk Wetboek
NPL
: Non Performing Loan
NRI
: Negara Republik Indonesia
OJK
: Otoritas Jasa Keuangan
PT
: Perseroan Terbatas
PBI
: Peraturan Bank Indonesia
PPA
: PenyisihanPenghapusanAktiva
PPAP
: Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif
Prolegnas
: Program legislasi nasional
PUJK
: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
RI
: Republik Indonesia
RUPS
: Rapat Umum Pemegang Saham
RUU
: Rancangan Undang-Undang
Sfis
: Specialized Financial Institution
TCCC
: Civil and Commercial Code of Thailand
TCG
: Thai Credit GuaranteCoporation
THB
: Thailand Bath
UKM
: Usaha Kecil Menengah
UMKM
: Usaha Mikro Kredit Menengah
UNIDROIT
: Intenational Institute for the Unification of Private Law
UU
: Undang-Undang
UUD
: Undang-UndangDasar
UUPK
: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
VCLT
: Vienna Convension of the law of Treaties
