PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survei pada Dinas dan Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya) RIANI NURHAYATI 093403144
[email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya Pembimbing : Dr. Jajang Badruzaman, SE., M.Si., AK. Rani Rahman, SE., M.Ak
ABSTRACT This research aimed to know (1) the implementation of governmental accounting standard at government agencies and sub-districts in Tasikmalaya district (2) the quality of local government financial reports at government agencies and sub-districts in Tasikmalaya district (3) the influence of implementation of governmental accounting standard on the quality of local government financial reports at government agencies and sub-districts in Tasikmalaya district. The research method used in this research was descriptive method with survey approach. The analysis methods used were correlation coefficient and determinantion coefficient analysis with software spss 17.0 for window to process the questionary of the data. The research result shows that (1) the implementation of governmental accounting standard at government agencies and sub-districts located in Tasikmalaya district is good; (2) the quality of local government financial reports at government agencies and sub-districts in Tasikmalaya district is very good; (3) there is influence of implementation of governmental accounting standards on the quality of local government financial report. Keywords: the implementation of governmental accounting standard and the quality of local government financial report. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya (2) kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya (3) pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei. Metode analisis yang digunakan
yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan software spss 17.0 for windows untuk mengolah data kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya baik; (2) kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya sangat baik; (3) ada pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Kata Kunci: penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. PENDAHULUAN Di setiap negara tentunya terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mengelola pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Maka dari itu, di lingkungan pemerintah terdapat penyerahan kewenangan atau desentralisasi. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sendiri, serta
mempergunakannya
sesuai
dengan
kebutuhan
pemerintah
itu
sendiri.
Kewenangan pemerintah dalam mengelola keuangan didasarkan pada Sistem Akuntansi Pemerintahan yang merupakan suatu rangkaian dari akuntansi pemerintah yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan di tingkat pemerintah pusat, dan peraturan Gubernur/ Walikota/ Bupati di tingkat pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan mengacu pada suatu standar yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No 71 Tahun 2010, Standar akuntansi
pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat
menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa SAP diperlukan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk merencanakan biayabiaya yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, serta memprediksi kondisi ekonomi setelah kegiatan pemerintahan dilaksanakan. Agar kegiatan pemerintahan berjalan dengan baik maka dibutuhkan informasi keuangan yang sesuai dengan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya, dengan kemampuan pemerintah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah. Keuangan daerah ini berupa laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah ini ditujukkan untuk pihak eksternal dan pihak internal. Untuk pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah ini berisi informasi keuangan daerah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik. Sedangkan untuk pihak internal, laporan keuangan dijadikan alat untuk menilai suatu kinerja. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Hadi Poernomo, menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) semester II Tahun 2012 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hasil pemeriksaan atas LKPD juga menunjukan bahwa pemerintah tingkat provinsi dan kota rata-rata memperoleh opini yang lebih dibanding pemerintah tingkat kabupaten. Dari 33 pemerintah provinsi, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 10 LKPD (30%), sedangkan dari 92 pemerintah kota, BPK RI memberikan opini WTP kepada 21 LKPD (23%). Untuk pemerintah kabupaten, dari total sebanyak 395 kabupaten yang memperoleh opini WTP sebanyak 36 LKPD (9%). Dengan demikian, pemerintah kabupaten perlu didorong untuk bekerja lebih keras untuk memperbaiki pengelolaan dan pelaporannya agar memperoleh opini yang baik. Sementara itu Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Slamet Kurniawan, memberikan apresiasi positif terhadap delapan kabupaten/ kota yang telah
menyelesaikan dan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerahnya tepat waktu sesuai dengan jadwal. Berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari beberapa pemerintah daerah, masih ditemukan permasalahan penting dalam pengelolaan keuangan, sehingga dibutuhkan perhatian dan komitmen dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti lebih jauh lagi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Secara umum, penyebab LKPD (provinsi/ kabupaten/ kota) tidak memperoleh opini WTP pada tahun 2011 (sesuai dengan hasil pemeriksaan semester II Tahun 2012) antara lain: (1) aset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian; (2) pembatasan lingkup pemeriksaan; dan (3) kelemahan pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan
laporan
keuangan
yang
sangat
diperlukan
dalam
lingkungan
pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabannya. Oleh karena itu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah harus menerapkan dan mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Adapun studi empirik terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut: 1. Toni Irwana (2010), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan judul Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, penelitian pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat. Hasil penelitiannya adalah bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Binsar Sihombing (2011), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan judul Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, penelitian pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Wilayah Priangan Jawa Barat. Hasil penelitiannya adalah bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 3. Asri Rahmawati (2010), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah, sensus pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitiannya adalah bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. 4. Arif Ardi Kusumah (2012), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, survei pada SKPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Hasil penelitiannya adalah bahwa berpengaruh signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. 5. Irvan Permana (2011), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Pada Akuntabilitas, survei pada Dinas Kota Bandung. Hasil penelitiannya adalah bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada akuntabilitas. 6. Purwaniati Nugraheni, Imam Subaweh (2008), skripsi Universitas Gunadarma dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, studi kasus di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Hasil penelitiannya adalah bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 7. Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar (2012), Jurnal Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan, survei SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitiannya adalah bahwa penerapan Good Governance dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan.
IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan pendahuluan penelitian, peneliti dapat mengindentifikasi masalah antara lain: 1.
Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas dan Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya,
2.
Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah pada Dinas dan Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.
METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan pada Dinas dan Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survey.
OPERASIONALISASI VARIABEL 1. Variabel Independen (Independent Variable) Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012:59). Dalam penelitian ini, variabel indenpenden yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Variabel Dependen (Dependent Variable) Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:59). Dalam penelitian ini, variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
TEKNIK PENGUMPULAN DATA Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan Penelitian Lapangan, teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan melalui kuesioner. 2. Studi Kepustakaan Teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku serta referensi- referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
TEKNIK ANALISIS DATA Analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Analisis Koefisien Korelasi Analisis koefisien korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antara variabel X (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) dan variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Berikut ini dikemukakan rumus koefisien Korelasi Produk Moment dari Pearson: rxy
n XY X Y
n X
2
X n Y 2 Y 2
2
Keterangan : r = Koefisien korelasi X = Variabel independen Y = Variabel dependen N = Jumlah responden Jika tingkat hubungan antar variabel kuat, maka nilai (r) akan besar. Demikian sebaliknya jika tingkat hubungan antar variabel rendah maka nilai (r) akan kecil. 2. Analisis Koefisien Determinasi Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut ini dikemukakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut: (Sugiyono, 2012) Kd = r2 x 100
Keterangan : Kd = Koefisien determinasi r2
= Koefisien Korelasi dikuadratkan
3. Prosedur Pengujian Hipotesis Adapun prosedur pengujian hipotessis adalah sebagai berikut: 1.
Penetapan hipotesis operasional Ho = 0
Penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Ha ≠ 0
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas kualitas laporan keuangan daerah.
2.
Uji statistik Mencari nilai hitung dengan rumus sebagai berikut: r 𝑛−2 Thitung =
1 − 𝑟2
Sedangkan ttabel diperoleh dari daftar distribusi t dengan dk=n-2 dan taraf signifikan yang dikehendaiki () 5%. 3.
Kaidah pengujian Terima Ha, jika thitung > ttabel Tolak Ha, jika thitung < ttabel
PEMBAHASAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan direkap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15
Uraian Penyajian laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan Laporan arus kas berperan dalam menilai ketelitian Catatan atas laporan keuangan bagi dinas/ kecamatan memudahkan dalam memahami laporan keuangan Akuntansi persediaan mendukung kegiatan operasional pemerintah Asset lancar dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Perlakuan akuntansi investasi harus disajikan dalam laporan keuangan Akuntansi aset tetap memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang Perolehan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan memerlukan suatu periode waktu Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang diselesaikan Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dapat memberikan dampak yang signifikan Penyusunan laporan keuangan konsolidasi dapat meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan Laporan konsolidasi memenuhi kebutuhan bersama Penetapan dasar-dasar penyajian laporan operasional dapat memenuhi tujuan akuntabilitas Pelaporan operasional melaporkan secara transparan Jumlah
Skor yang Ditargetkan
Skor yang Dicapai
Kriteria
16 x 5,11 = 81,76
74,66
Sangat Baik
16 x 5,11 = 81,76
70,66
Sangat Baik
16 x 5,11 = 81,76
68,98
Sangat Baik
16 x 5,11 = 81,76
68,98
Sangat Baik
62,36
Baik
67,56
Baik
67,56
Baik
68,98
Sangat Baik
63,30
Baik
68,98
Sangat Baik
16 x 5,11 = 81,76
63,37
Baik
16 x 5,11 = 81,76
66,30
Baik
16 x 5,11 = 81,76
61,60
Baik
16 x 5,11 = 81,76
61,88
Baik
16 x 5,11 = 81,76
70,40
Sangat Baik
16 x 5,11 = 81,76 16 x 5,11 = 81,76 16 x 5,11 = 81,76 16 x 5,11 = 81,76 16 x 5,11 = 81,76 16 x 5,11 = 81,76
1.005,57
Dengan demikian bahwa nilai yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintahan kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 1.005,57. Berdasarkan tabel diatas, dari hasil penelitian diatas bahwa pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan menunjukkan dalam klasifikasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas dan Kecamatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan
yang telah diterapkan, yang mengacu pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP).
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah direkap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah No. 1 2 3
4
5 6 7
8 9
Uraian Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat membantu memprediksi di masa depan Laporan keuangan disajikan dengan tepat waktu sesuai yang ditetapkan Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan informasi Laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur sesuai dengan transaksi yang dilakukan dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan Hasil dari laporan keuangan apabila dilakukan pengujian oleh pihak yang berbeda, akan menunjukan hasil yang berbeda Laporan keuangan bermanfaat terhadap kebutuhan pihak tertentu Laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya Hasil dari laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan Jumlah
Skor yang Ditargetkan
Skor yang Dicapai
Kriteria
16 x 5 = 80
71
Baik
16 x 5 = 80
68
Baik
16 x 5 = 80
68
Baik
16 x 5 = 80
71
Baik
16 x 5 = 80
63
Baik
16 x 5 = 80
65
Baik
16 x 5 = 80
70
Baik
16 x 5 = 80
71
Baik
16 x 5 = 80
68
Baik
615
Dengan demikian bahwa nilai yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 615. Berdasarkan tabel diatas, dari hasil penelitian diatas bahwa pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan dalam klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada Dinas dan Kecamatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan karakteristik dalam laporan keuangan, yang diantaranya meliputi adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
PENGARUH
STANDAR
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Hasil analisis dengan program SPSS 17.0 for Windows maka dihasilkan perhitungan stastistik sebagai berikut: 1. Analisis Koefisien Korelasi Hasil perhitungan dengan program SPSS 17.0 for Windows pada submenu correlate diperoleh hasil korelasinya menghasilkan nilai 0,875. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi ini, maka dapat diartikan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat. 2. Analisis Koefisien Determinasi Perhitungan koefisien determinasi dan koefisien non determinasi menghasilkan nilai sebesar Kd = 76,5% dan Knd = 23,5%. Hasil penelitian untuk koefisien determinasi sebesar 76,5% menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Deddi Nordiawan, dkk. (2009:123) bahwa penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Berarti sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Faktor yang tidak diteliti ialah ciri–ciri lingkungan pemerintahan seperti yang diungkapkan oleh Deddi Nordiawan, dkk. (2009:124) antara lain: 1. Ciri struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah, c. Adanya pengaruh proses politik, d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. 2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian,
b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Ciri-ciri lingkungan pemerintahan ini terdapat dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan untuk menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Hasil analisis ini membuktikan bahwa kenyataan di lapangan terdapat banyak faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penyebab kuatnya tingkat signifikasinya adalah pada dinas/ kecamatan itu sendiri menjadikan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. 3. Pengujian Hipotesis Untuk mengetahui signifikansi dari besarnya pengaruh tersebut maka dilakukan uji signifikansi dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel. Dari tabel distribusi t diperoleh t 0,95 = 2,145. α untuk uji dua pihak/ two tail test 5% (0,05). Maka diperoleh nilai sebesar 6,752 dan nilai ttabel sebesar 2,145. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung (6,752) > ttabel (2,145), maka Ha diterima. Hal ini berarti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas dan Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang telah dicapai oleh pelaksana standar akuntansi pemerintahan pada Dinas dan Kecamatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah termasuk dalam klasifikasi baik. Secara umum pemerintah kurang memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas dan Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang mendapat penilaian dari bagian keuangan (kepala sub bagian keuangan) termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Dari hasil perhitungan dan analisis statistik diperoleh bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh sebesar 76,5% dengan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti sebesar 23,5%. Berdasarkan
hal
tersebut,
Pelaksanaan
penerapan
standar
akuntansi
pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan dengan cara mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan penerapan SAP secara rutin kepada setiap pegawai di Bagian Keuangan pada dinas dan kecamatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
DAFTAR PUSTAKA _______ , RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, http://bappeda.tasikmalayakab.go.id, 4 April 2013. _______ , Standar Akuntansi Pemerintahan, http://www.ksap.org, 26 Maret 2013. _______ , Standar Akuntansi Pemerintahan, http://www.wikiapbn.org, 15 Mei 2013. _______ , Penyerahan IHPS II Tahun 2012 Ke DPD RI, http://www.bpk.go.id, 14 Juni 2013. _______ , KBB Raih Penilaian WDP dari BPK RI, http://www.klik-galamedia.com, 14 Juni 2013. Abdul Hafiz Tanjung. 2008. Akuntansi Pemerintahan Daerah Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta. Abdul Halim. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2009. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Bandung: CV Gaza Publishing. Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Purta, dan Maulidah Rahmawati. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Ibnu Subiyanto. 1993. Metodologi Penelitian. Jakarta: Universitas Gunadarma. Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Riduwan, dan Engkos Achmad Kuncoro. 2011. Cara Mudah Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur) Lengkap dengan Contoh Tesis dan Perhitungan SPSS 17. Bandung: Alfabeta. Sofyan Syafri Harahab. 2007. Teori Akuntansi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2012.Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Suradi. 2009. Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: Gava Media Syamsul Hadi. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan. Yogyakarta: EKONISIA Fakultas Ekonomi UII.
Peraturan dan Undang-Undang Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20112015
