Dita Adisti ( ) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi ABSTRACT

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH (Survei pada DPRD Kota Tasikmalaya dan LSM di wilayah Kota Tasikmalaya) Dita Adisti (093403016) E-mail : [email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi

ABSTRACT This study aims to determine: examine whether the accessibility of local financial reports and presentation of them influence the usefulness of local financial information by the stakeholders. Financial report have been seen as an important component that should be disclosed by local government since regional autonomy has been launched by the central government. As a consequence of him, the financial reports should be reported transparency and be accessible for stakeholders. This is because such reports are reflection of local government’s commitment to fulfill the mandate of citizen and show implementation good governance in their local government. He result of hypothesis test showed that the presentation of local financial reports has a significant influence the enhancement of usefulness of local financial information by the stakeholders. And then accessibility of financial reports has a significant influence the enhancement of usefulness of local financial information by the stakeholders. Simultaneously, both the presentation accessibility of financial reports and influenced usefulness of local financial information. Keywords: local financial reports, accessibility, local financial information.

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna informasi. Laporan keuangan merupakan komponen penting yang harus diungkapkan oleh pemerintah daerah sejak otonomi daerah mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat. Dan sudah menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka dan aksesibel bagi para pengguna informasi karena laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandat dari masyarakat dan mewujudkan good governance di pemerintah daerah itu sendiri. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna informasi. Sementara aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Secara simultan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Kata kunci: laporan keuangan daerah, aksesibilitas, informasi keuangan daerah.

Jurnal Akuntansi 2013 Universitas Siliwangi | 1

PENDAHULUAN Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari single entry menuju double entry merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah atau masih kurangnya aksesibilitas. Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116. Ayat (4a) pasal 116 berbunyi, Untuk memenuhi asas tansparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Menurut Jones et al. (1985) dalam Steccolini (2002), ketidak mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel kepada para pengguna potensial. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode deskriptif adalah mengumpulkan data, menganalisis secara kritis atas data-data tersebut dan menyimpulkannnya berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung atau pada masa sekarang Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan informasi keuangan daerah (Y). Yang menjadi variabel independen Jurnal Akuntansi 2013 Universitas Siliwangi | 2

dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Tabel 1.1 Operasionalisai Variabel Penelitian Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y)

Definisi Variabel Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. (PP No. 24 Tahun 2005).

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002).

Dimensi 1. Relevan

2. Andal

3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (PP No. 24 Tahun 2005). Data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. (UU no 33 tahun 2004)

- Transparansi pengelolaan keuangan daerah. - Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Indikator -

Umpan balik Prediktif Tepat waktu Lengkap Dapat diverifikasi Netralitas Konsistensi Baku

Skala Interva l

- Mudah dimengerti - Mencakup Informasi secara Detail - Akses - Publikasi

Interval

- Terbuka - Jujur

Interval

- Ketaatan - Integritas keuangan


Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan (pihakpihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) pemerintah kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini populasi yang dituju oleh peneliti adalah Anggota DPRD dan LSM di Wilayah Kota Tasikmalaya. Adapun kriteria yang menjadi acuan peneliti dalam penentuan populasi adalah sebagai berikut: 1. Anggota DPRD adalah pengguna utama aktual laporan keuangan yang disajikan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulyana, 2006). Anggota DPRD yang dipilih adalah anggota yang terlibat dalam proses pembuatan anggaran, pengesahan, hingga pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Jumlah populasi anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya adalah 19 orang dan staf bagian keuangan DPRD adalah 10 orang (Sumber data dari Bag. Humas Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya: 2013). 2. Masyarakat sebagai stakeholder pemerintah merupakan pengguna potensial laporan

keuangan pemerintah daerah. Masyarakat memiliki rentang variabilitas pemahaman dan kepedulian akan laporan keuangan yang sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam menilai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan agar mereka dapat menilai kinerja pemerintah, memberi respon atau koreksi apabila ternyata laporan keuangan pemerintah menunjukkan ketidakefektivan kinerja pemerintah. Namun, hanya sedikit dari anggota masyarakat yang melihat dan mampu menginterpretasikan laporan tahunan pemerintah daerah tersebut. Sehingga untuk meningkatkan kualitas data akan dipilih individu-individu atau kelompok yang representatif mewakili masyarakat yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM yang dipilih adalah LSM yang anggotanya pernah menyoroti proses penganggaran, penyajian laporan keuangan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah di kota Tasikmalaya. LSM di Tasikmalaya yang terdaftar sebanyak 73 LSM (Sumber Data dari Kesbangpol Tasikmalaya: 2013), terpilih responden dengan jumlah populasi 20 orang dari 2 LSM di kota Tasikmalaya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006: 56). Penyampelan atas responden (pengguna laporan keuangan) dilakukan dengan teknik proporsionate stratified random sampling; yakni, Jurnal Akuntansi 2013 Universitas Siliwangi | 4

suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak (heterogen), yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda. Dalam menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi sebanyak 49 orang, maka digunakan rumus Slovin (Husein, 1999:59) seperti di bawah ini: N n = ------------1 + N (e)

Dari perhitungan dengan rumus Slovin di atas, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 44 orang. Rincian alokasi pada tiap kelompok dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini: Tabel 1.2 Perhitungan Jumlah Sampel dengan Alokasi Proporsional Jenis Populasi Anggota Badan Anggaran DPRD Staf Bagian Keuangan DPRD LSM Jumlah

Anggota Populasi 19 10 20 49

Ukuran Sampel (19/49) x 44 = 17 (10/49) x 44 = 9 (20/49) x 44 = 17,9

Pembulatan Jumlah Sampel 17 9 18 44

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survey dengan mendistribusikan kuesioner terhadap pengguna laporan keuangan pemerintah daerah di DPRD Kota Tasikmalaya dan LSM di wilayah Kota Tasikmalaya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti membuat rumusan pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian data akan didapat dari jawaban atas pertanyaan yang sudah dijawab oleh responden terpilih. Metode ini dipilih oleh peneliti karena kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien karena peneliti dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel yang digunakan. Teknik Analisis Data Pengujian Validitas Alat Ukur (Test Of Validity) Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai.


Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment (product moment) sebagai berikut: n∑XY – (∑ )( ∑ ) r = √{n∑X2 – (∑X)2}{n∑Y2 – (∑Y)2}

Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh rhitung ≥ rtabel pada

= 0,05 maka data

tersebut adalah signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Sebaliknya bila rhitung < rtabel maka data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak dapat diikut sertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Pengujian Reliabilitas Alat Ukur (Test Of Reability) Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data yang digunakan konsisten dalam mengungkapkan fenomena tertentu dari sekelompok individu meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas ialah teknik Alpha Cronbach. Pengujian reliabilitas dengan teknik alpha cronbach ini dilakukan untuk jenis data interval (Sugiyono, 2007). Uji Asumsi Klasik Uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa tehnik analisis regresi yang digunakan dapat diinterpretasi atau hasil interpretasinya tidak bias. Uji ini terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Analisis Regresi Linear Berganda Dalam penelitian ini analisis regresi linear ganda dimaksudkan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independen, dalam hal ini penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) terhadap Penggunaan informasi keuangan daerah (Y). Persamaan regresi linier berganda dapat dicari dengan menggunakan persamaan: Y = a + b1X1 + b2X2 PEMBAHASAN Berdasarkan hasil survei kepada 44 responden yang tersebar di DPRD Kota Tasikmalaya dan LSM diwilayah Kota Tasikmalaya, maka diperoleh jawaban yang merupakan tanggapan responden mengenai pertanyaan – pertanyaan kuesioner yang Jurnal Akuntansi 2013 Universitas Siliwangi | 6

diajukan. Setelah uji validitas dari 15 pertanyaan untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah dan 5 pertanyaan untuk variabel aksesiilitas laporan keuangan daerah semua pertanyaan dinyatakan valid karena rhitung > rtabel, yaitu lebih besar dari 0,297, sehingga diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai penyajian laporan keuangan daerah dan aksesiilitas laporan keuangan daerah menurut DPRD Kota Tasikmalaya dan LSM di wilayah Kota Tasikmalaya adalah sebesar 2553 dan 785 kedua variabel tersebut termasuk kategori baik. Sedangkan setelah uji validitas dari 10 pertanyaan untuk variabel penggunaan informasi keuangan daerah terdapat satu pertanyaan yang tidak valid yaitu nomor 2 karena rhitung < rtabel, yaitu lebih kecil dari 0,297. Dengan demikian, pertanyaan yang tidak valid tidak dapat diteruskan ke pengujian selanjutnya (uji reliabilitas) dikarenakan tidak memenuhi uji kriteria validitas, sehingga diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai penggunaan informasi keuangan daerah menurut DPRD Kota Tasikmalaya dan LSM di wilayah Kota Tasikmalaya adalah sebesar 1503 dan termasuk kategori baik. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan pendekatan Alfa Cronbach dilakukan dengan bantuan program aplikasi SPSS 0.16. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 1.3. Berdasarkan hasil pengelolaan tersebut, nilai alpa untuk variabel X1 (Penyajian Laporan Keuangan Daerah) sebesar 0,790 dengan tingkat reliabilitasnya adalah reliabel, variabel X2 (Aksesiilitas Laporan Keuangan Daerah) sebesar 0.706 dengan tingkat reliabilitasnya adalah reliabel dan variabel Y (Penggunaan Informasi Keuangan Daerah) sebesar 0,701 dengan tingkat reliabilitasnya adalah reliabel. Nilai alpha untuk semua variabel tersebut berada pada kisaran 0,701 – 0,790, maka dapat disimpulkan bahwa semua item untuk setiap variabel mempunyai tingkat reliabilitas yang reliabel, artinya pertanyaan tersebut konsisten didalam mengukur gejala yang sama. Tabel 1.3 Reliability Cronbach's Alpha Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLKD) Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (ALKD) Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (PIKD)

N of Items

783

15

706

5

701

9

Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0


Berikut adalah prosedur pengujian hipotesis, Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Coefficientsa Collinearity Statistics

Model

Tolerance 1

PLKD

VIF .901

1.109

ALKD .901 a.Dependent Variable: PIKD Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0

1.109

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1.4 di atas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 5 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Sedangkan hasil pengujian heteroskesdastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Diagram Scatterplot Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0 Berdasarkan diagram scatterplot di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di bawah maupun di atas angka 0 sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heterokesdastisitas model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penggunaan informasi keuangan daerah berdasarkan masukan variabel independennya (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah). Pada gambar 1.2 di bawah menunjukkan bahwa titik data menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal sehingga asumsi normalitas dapat terpenuhi. Jurnal Akuntansi 2013 Universitas Siliwangi | 8

Gambar 1.2 Kurva P-Plot Normal

Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0 Hasil uji hipotesis yang didasarkan pada analisis regresi berikut. Uji t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah) secara parsial terhadap variabel dependen (penggunaan informasi keuangan daerah) Hasil uji pada output SPSS 16.0 dapat dilihat pada tabel Coefficientsa.

Tabel 1.5 Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Model

B 1

(Consta nt) PLKD

Standardized Coefficients

Std. Error

18.040

5.944

.225

.102 .205

ALKD .444 a. Dependent Variable: PIKD Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0

t

Sig.

Beta 3.035

.004

.314

2.210

.033

.308

2.170

.036

Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dapat dilihat berdasarkan program SPSS, diperoleh thitung yang didapat dari uji thitung adalah sebesar 2,210, jika dibandingkan dengan ttabel dimana α =5% dan df = 44 - 2 = 42, didapat ttabel sebesar 2,018 sehingga thitung > ttabel (2,210 > 2,018) dengan tingkat signifikansi 0,033 < 0,05. Dengan kaidah keputusan terima Ha jika thitung > ttabel, diperoleh thitung = 2,210 dan ttabel = 2,018 maka thitung jatuh pada daerah penerimaan Ha sehingga Ho ditolak dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.


Hasil penelitian ini menunjujkan bahwa dengan menigkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan penggunaan informasi keuangan daerah. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dapat dilihat berdasarkan program SPSS, diperoleh thitung yang didapat dari uji thitung adalah sebesar 2,170, jika dibandingkan dengan ttabel dimana α =5% dan df = 44 - 2 = 42, didapat ttabel sebesar 2,018 sehingga thitung > ttabel (2,170 > 2,018) dengan tingkat signifikansi 0,036 < 0,05. Dengan kaidah keputusan terima Ha jika thitung > ttabel, diperoleh thitung = 2,170 dan ttabel = 2,018 maka thitung jatuh pada daerah penerimaan Ha sehingga Ho ditolak dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjujkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah. Tabel 1.6 ANOVAb Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

113.204

2

56.602

Residual

331.978

41

8.097

Total

445.182

43

F 6.990

Sig. .002a

a. Predictors: (Constant), ALKD, PLKD b. Dependent Variable: PIKD Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0

Berdasarkan program SPSS yang terdapat dalam tabel ANOVAb pada tabel 1.6, diperoleh nilai Fhitung sebesar 6,990 kemudian Fhitung ini dibandingkan dengan Ftabel dengan dk pembilang = 2 dan dk penyebut = (44 – 2 – 1) = 41 dengan taraf kesalahan 5%, harga Ftabel sebesar 3,23. Ternyata harga Fhitung lebih besar dari Ftabel (6,990 > 3,23). Karena Fh > Ft maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05. Dengan diterimanya Ha dan dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah


secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dalam pembahasan mengenai penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibel bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, penyajian laporan keuangan daerah memiliki hubungan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah yang artinya bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan penggunaan informasi keuangan daerah, begitu juga dengan aksesibiltas laporan keuangan daerah memiliki hubungan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah yang artinya bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna maka akan meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah. 2. Berdasarkan uji hipotesis dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada DPRD Kota Tasikmalaya dan LSM di wilayah Kota Tasikmalaya. 3. Pengujian secara simultan menunjukan bahwa, penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Artinya apabila penyajian laporan Jurnal Akuntansi 2013 Universitas Siliwangi | 11

keuangan daerah dapat disajikan dengan baik dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dapat diakses dan diperoleh dengan mudah apabila dilaksanakan secara bersamaan dengan baik, maka penggunaan informasi keuangan daerah akan lebih meningkat sehingga kepercayaan publik kepada pemerintah mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah akan tercipta. Saran Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa implikasi dan keterbatasan dari penelitian skripsi ini dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut: 1. Implikasi  Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Penilaian terhadap penyajian laporan keuangan daerah hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan pengetahuan yang cukup tentang aktivitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  Penilaian informasi keuangan yang efektif dapat dibangun melalui kemudahan akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan keuangan daerah yang efektif. Pemerintah daerah dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui media seperti: surat kabar, majalah, televisi, maupun internet.  Perwujudan transparansi dan akuntabilitas yang mulai diusahakan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Dewan ternyata belum mendapat perhatian serius dari masyarakat. Terbukti dari keterbukaan yang diberikan dari mulai proses penganggaran sampai kepada evaluasi pelaksanaan anggaran dalam sidang oleh panitia anggaran, ternyata belum mendapat respon dari masyarakat. Akan lebih baik jika peran masyarakat sebagai pengguna informasi sekaligus pengawasan eksternal dari kinerja pemerintah daerah turut ditingkatkan. 2. Keterbatasan  Tingkat respon yang rendah disebabkan pada saat penulis melakukan penelitian, sebagian besar anggota sedang melakukan studi banding ke daerah lain/luar kota, dan melakukan banyak sidang paripurna yang menyebabkan para anggota DPRD Jurnal Akuntansi 2013 Universitas Siliwangi | 12

sibuk dan mengalami kesuilitan untuk ditemui sehingga pengumpulan kuesioner memerlukan waktu yang cukup lama.  Sampel dari LSM sebagai wakil masyarakat, juga mengalami sedikit kesulitan dalam meraih jumlah responden yang diharapkan. Hal ini dikarenakan jumlah LSM yang ada setelah dilakukan penyortiran, ternyata yang pernah menyoroti penyajian laporan keuangan daerah masih sedikit. 3. Saran Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya  Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, pemerintah dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui media, seperti: surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website milik pemerintah kota Tasikmalaya (www.dprd.tasikmalayakota.go.id); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah kota Tasikmalaya terhadap masyarakat.  Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah

daerah

bisa

terlaksana

dan

pada

akhirnya

akan

mampu

meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga good governance dan clean government yang menjadi cita-cita dari pemerintah kota Tasikmalaya secara bertahap akan terwujud. Bagi Peneliti Selanjutnya  Responden yang dipilih dalam penelitian ini hanya berasal dari anggota DPRD dan LSM di Kota Tasikmalaya. Hal ini mungkin menimbulkan masalah tingkat keterwakilan responden dari masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya responden masih dapat diperluas lagi, misalnya: lembaga-lembaga keuangan (bank dan nonbank), pers, akademisi, dan perusahaan.


 Pembahasan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan daerah sangatlah luas, namun pada penelitian ini permasalahan hanya dianalisis secara kuantitatif. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan daerah akan lebih rinci jika penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif. DAFTAR PUSTAKA Abdul, Halim. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN. . Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN. Aliya, Siti. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keungan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol. 8 No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara. Anondo, Daru. 2004. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagai Bagian Perwujudan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro. Governmental Accounting Standard Board. 1998. Governmental Accounting and Financial Reporting Standards. Conn: Norwalk. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi. . 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. .2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2. No. 1. Mei 2006. Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No.1. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 tahun 2006. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. . Undang-undang No. 17 tahun 2003. Tentang Keuangan Negara. Jurnal Akuntansi 2013 Universitas Siliwangi | 14

. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. . Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002. Tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatana dan Belanja Daerah. . Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000. Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. . Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. . Peraturan Pemerintahan No. 58 tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. . Peraturan Pemerintah Pemerintahan.

No.71 tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi

Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 9 No.1. Universitas Diponegoro Semarang. Sarwono, Jonathan. 2010. Riset Akuntansi Menggunakan SPSS. Yogyakarta: Graha Ilmu. Scott, W.R. 2003. Financial Accounting Theory. New Jersey. Prentice Hall International, Inc. Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat. Shenede, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration. UN DESA. Steccolini, Ileana. 2002. Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms. Dublin. Sugiyono. 2007. Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfa Beta. . 2009. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Alfa Beta. Umar, Husein. 1999. Metoda Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo.


Dita Adisti ( ) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi ABSTRACT

Recommend Documents