ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya)
Ikhwan Bukhari 123403074
[email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerimaan PAD sebelum pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009, (2) penerimaan PAD sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009, (3) perbedaan penerimaan PAD sebelum pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah metode komparatif dengan metode pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dimana penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Alat analisis yang digunakan adalah t-test statistik parametris dengan skala pengukuran rasio. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penerimaan PAD sebelum pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengalami peningkatan, (2) penerimaan PAD sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengalami peningkatan untuk tahun 2011-2014 dan menurun pada tahun 2015, (3) Pengujian mengenai analisis perbedaan penerimaan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu terdapat perbedaan antara penerimaan PAD sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009. Kata kunci : pendapatan asli daerah, undang undang nomor 28 tahun 2009
ABSTRACT The research objective to know (1) receipt of region original income before the enforcement of the law number 28 of 2009, (2) receipt of region original income after the enforcement of the law number 28 of 2009, (3) is there a difference in receipt of region original income before and after the enforcement of the law number 28 of 2009. The method used in this research is descriptive analytical and comparative with case study approach. Data collecting technique by through primary data that is data obtained directly from data source where is research executed in DIPENDA and BPKBD Tasikmalaya City and secondary data that is obtained from literature and the bibliography are relationship with problem which will be checked. Analyzer applied is t-test parametric statistical techniques with measurement scale of ratio. Result of research indicates that (1) receipt of region original income before the enforcement of the law number 28 of 2009 have increased, (2) receipt of region original income after the enforcement of the law number 28 of 2009 have increased in 2011-2014 and have declined in 2015, (3) testing about the differences of receipt before and after the enforcement of the law number 28 of 2009 there is different between receipt region original income before the enforcement of the law number 28 of 2009. Keyword : region original income, law number 28 of 2009
PENDAHULUAN Perwujudan
dari
pembangunan
daerah
di
Indonesia
ditandai
dengan
diberlakukannya otonomi daerah yang dijalankan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan memanfaatkan sumber-sumber potensi daerah.
UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Daerah
dituntut
untuk
dapat
menggali
se-optimal
mungkin
sumber-sumber
keuangannya, terutama sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah dapat digali secara luas dari potensi daerah yang ada, sehingga dana keuangan daerah menjadi tidak limitatif terutama dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Sementara menurut Abdul Halim (2014: 101) terkait dengan pendapatan asli daerah mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari potensi yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli darah yang sah, dimana komponen tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sumber pendapatan ini dapat dirancang dan direalisasikan oleh pemerintah daerah serta merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang Undang diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan aerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2010 memberikan dampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam UndangUndang ini setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (local taxing empowerment) dan peningkatan efektifitas pengawasan pungutan daerah. Untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai memberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2009 secara bertahap pada tahun 2011 dan diberlakukan secara penuh pada tahun 2013. Khusus untuk pemberlakuan pengalihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah pada tahun 2013. Dengan demikian, penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat penambahan 3 (tiga) jenis pajak Kabupaten/Kota dalam UU PDRB ini. Ketiga jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 (satu) jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi. Yang paling mencolok dalam perubahan Undang-Undang ini adalah adanya pengalihan 2 (dua) jenis pajak pusat, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara untuk retribusi daerah, terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya sebelum penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya setelah penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009. 3. Perbedaan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian komparatif dengan pendekatan studi kasus dengan mengambil kasus pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. (Sugiyono, 2011: 11) Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. (Nur Indriantoro, 2005: 26) Operasionalisasi Variabel Sesuai dengan penelitian yang penulis pilih yaitu “Analisis Perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009”, maka terdapat dua variable, yang keduanya adalah variabel Independen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Penerimaan PAD sebelum
pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagai variabel X1 dan Penerimaan PAD setelah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagai variabel X2.
Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang diambil untuk diteliti merupakan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya periode 2006 sampai dengan 2015 (10 tahun). Periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 (5 tahun) merupakan data mengenai penerimaan PAD sebelum penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009. Sementara data dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 (5 tahun) merupakan data mengenai penerimaan PAD sesudah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian Lapangan (Field Research) dan Studi Kepustakaan (Library and Internet Study). Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung pada objek penelitian. Teknik yang dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik Analisis Data Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu dengan menggunakan statistik t-test. Teknik statistik parametris yang digunakan untuk menguji komparasi data rasio atau interval. Dalam analisis data digunakan statistik dengan menghitung dan membandingkan dua mean. (Sugiyono, 2012: 121) Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik uji t untuk membedakan dua mean yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009. Adapun tahapannya sebagai berikut : a. Hipotesis Operasional Ho : Tidak terdapat perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
Ha : Terdapat perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009. b. Rata-rata besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut : ̅̅̅̅ = X1
∑𝑛𝑖 = 1 𝑥𝑖 𝑛
Keterangan: 𝑋1 = Rata-rata besarnya penerimaan PAD sebelum pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 𝑥1 = Besarnya besarnya penerimaan PAD sebelum pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 𝑛1 = Ukuran sampel 5 tahun 𝑛
̅̅ ̅̅ = ∑𝑖 = 1 𝑥𝑖 X2 𝑛
(Moch. Nazir, 2005 : 337)
Keterangan : 𝑋2 = Rata-rata besarnya penerimaan PAD sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 𝑥1 = besarnya penerimaan PAD sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 𝑛2 = Ukuran sampel 5 tahun Untuk menghitung nilai t yaitu untuk menguji signifikansi dalam mengambil kesimpulan, digunakan rumus sebagai berikut : 𝑡=
̅̅̅̅ ̅̅̅̅ X1 −X2 𝑆12 𝑆22
𝑠
(Sugiyono, 2012: 122) 𝑠
√ 𝑛 + 𝑛 −2𝑟( 1 )( 2 ) √𝑛1 √𝑛2 1 2
Keterangan : t = Korelasi besarnya penerimaan PAD sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 𝑋1 = Rata-rata besarnya penerimaan PAD sebelum pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 𝑋2 = Rata-rata besarnya penerimaan PAD sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 S1 = Simpangan besarnya penerimaan PAD sebelum pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009
S2 = Simpangan besarnya penerimaan PAD sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 S12
= Varians besarnya penerimaan PAD sebelum pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009
S22 = Varians besarnya penerimaan PAD sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 𝑛1 = Ukuran sampel 5 tahun 𝑛2 = Ukuran sampel 5 tahun c. Tingkat signifikan yang digunakan Tingkat keyakinan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0,95 dengan tingkat kesalahan yang ditolelir atau alpha sebesar 0,05. Penentuan alpha sebesar 0,05 merujuk kepada kelaziman yang digunakan secara umum dalam penelitian ilmu sosial, yang dapat digunakan sebagai kriteria dalam pengujian signifikansi hipotesis penelitian. d. Kaidah Keputusan Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis. Terima Ho jika → -t ½ ≤ t ≤ t ½ ∝, df = n – 1 Tolak Ho jika → t < -t ½ ∝ atau t > ½ ∝, df = n – 1 e. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.
PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, penulis akan menguraikan mengenai variabel yang telah diteliti, yaitu penerimaan pendapatan asli daerah sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 (X1) dan penerimaan pendapatan asli daerah setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 (X2) pada pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai berikut:
Tabel 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 (dalam rupiah) Realisasi Penerimaan
%
PAD
Pencapaian
47.458.577.000,00
52.424.364.986,09
110,46
2007
56.083.901.000,00
63.674.850.261,75
113,53
2008
58.684.055.000,00
63.849.140.718,00
108,80
2009
69.337.990.000,00
78.470.802.125,00
113,17
2010
95.412.668.000,00
103.256.955.070,00
108,22
Jumlah
326.977.191.000,00
361.676.113.160,84
Rata-rata
65.395.438.200,00
72.335.222.632,17
Tahun
Anggaran PAD
2006
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (data diolah)
Tabel 2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 (dalam rupiah) Realisasi Penerimaan
%
PAD
Pencapaian
104.897.749.000,00
110.369.865.905,03
105,22
2012
137.853.811.629,00
153.009.410.135,00
110,99
2013
170.101.109.996,00
172.544.946.144,44
101,44
2014
230.390.941.948,00
243.005.260.284,03
105,48
2015
234.591.213.852,54
224.852.533.525,28
95,85
Jumlah
877.834.826.425,54
903.782.015.993,78
Tahun
Anggaran PAD
2011
Rata-rata
175.566.965.285,11
180.756.403.198,76
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan BPKBD Kota Tasikmalaya (data diolah) Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa PAD pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya dari tahun 2006 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar Rp 103.256.955.070,00 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari realisasi penerimaan terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dari tahun ke tahun selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Adapun untuk rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya pada sebelum pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu periode 2006-2010 adalah sebesar Rp 72.335.222.632,17. Berdasarka tabel 2 diatas, terlihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya setelah mulai diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami kenaikan. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 153.009.410.135,00, dan pada tahun 2014 sebesar Rp 243.005.260.284,03. Namun untuk penerimaan pada tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 224.852.533.525,28. Sementara untuk rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya setelah mulai diberlakuannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu periode 2011-2015 adalah sebesar Rp 180.756.403.198,76. Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum Pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Dari data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2006 sampai dengan 2010 yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa penerimaan pendapatan sebelum pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,06%. Peningkatan ini terjadi seiring dengan semakin baiknya Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjalankan pemerintahan. Berbagai komponen indikator penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan dari lain-lain PAD yang sah. Pemanfaatan potensi yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya dimanfaatkan secara baik dan dijadikan sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi, terutama dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah memungkinkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp 72.335.222.632,17. Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pencaparian penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 membawa perubahan terhadap penerimaan pendapatan daerah. Terdapat kenaikan jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah Kota Tasikmalaya setelah mulai diberlakukannya UU PDRD ini. Dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemerintah daerah berhak melakukan pengelolaan atas pajak dan retribusi daerah, sehingga daerah melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah. Kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun di awal pemberlakuan UU PDRB ini merupakan gambaran awal dari keberhasilan akan perubahan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya akan tercapai. Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan beberapa perubahan dari undang undang sebelumnya, yakni : a. Penambahan jenis Pajak Daerah yang sebelumnya hanya tujuh jenis pajak daerah menjadi sepuluh jenis pajak dari sebelas jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang Undang PDRB ini, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov), PBB Pedesaan & Perkotaan (baru) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru), dengan tidak memungut Pajak Sarang Burung Walet. b. Perluasan basis Pajak Daerah yang meliputi perluasan subjek pajak dan objek pajak daerah sesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang PDRB ini. Misalnya pajak hotel mencakup seluruh persewaan hotel dan semua fasilitas hotel, pajak restoran mencakup katering dan jasa boga lainnya. c. Kenaikan tarif maksimum pajak daerah, misalnya untuk pajak parkir yang sebelumnya hanya sebesar 20% dinaikan menjadi 30% dan untuk pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%. d. Penambahan jenis Retribusi Daerah yaitu dengan menambahkan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai salah satu jenis retribusi yang dipungut. e. Perluasan basis Retribusi Daerah yang dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Daerah, baik itu untuk retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012, dimana indikator sumber penerimaan PAD dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan. Kenaikan kedua terjadi pada tahun 2014 ketika Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah secara penuh diterapkan di Kota Tasikmalaya. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan pendapatan sebesar -7,47%. Rata-rata realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya jauh lebih tinggi dibandingkan pada sebelum pemberlakuan UU PDRB ini yakni sebesar Rp 180.756.403.198,76. Sementara persentase kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya berfluktuasi dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,33%. Naik turunnya persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini diakibatkan karena pemberlakuan UU PDRB di Kota Tasikmalaya dilakukan secara bertahap selama 3 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Perbedaan Antara Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya pada sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perbedaan. Dari adanya perbedaan tersebut, namun terlihat persentase kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 cenderung lebih baik dari pada saat setelah mulai diberlakukannya Undang Undang PDRB ini. Sementara untuk realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, total penerimaan pada setelah mulai diberlakukannya Undang
Undang PDRD terlihat jauh lebih tinggi dari pada saat sebelum diberlakukannya undang undang ini. Terjadinya perbedaan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya ini sangatlah wajar, terutama satelah Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai memberlakukan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dijadikan peraturan dalam pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah. Pada sebelum pemberlakuan undang undang ini, peraturan yang digunakan yakni Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan pengaruh bagi penerimaan pendapatan, hal ini karena adanya berbagai penambahan dan perubahan mengenai pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dari kedua keadaan tersebut, yaitu pada sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, dapat dilihat perbedaannya dari jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Untuk sebelum pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 72.335.222.632,17 dengan rata-rata persentase peningkatan penerimaan sebesar 19,06%. Sementara untuk setelah pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 180.756.403.198,76.dengan rata-rata persentase peningkatan penerimaan sebesar 18,66%. Untuk mengetahui perbedaan yang nyata (signifikan) antara perhitungan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan pengujian hipotesis dua arah dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata yaitu dengan t-test menggunakan SPSS versi 16.0. Dari hasil yang diperoleh yang disajikan dalam lampiran, output bagian pertama menyajikan deskripsi dari pasangan variabel yang dianalisis, yaitu meliputi rata-rata (mean) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum Diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebesar 72.335.222.632,17 dengan standar deviasi sebesar 19.603.933.028,35 dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sesudah Diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebesar 180.756.403.198,76 dengan standar deviasi sebesar 53.877.122.235,31.
Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis. Untuk lebih jelasnya hipotesis tersebut penulis kemukakan sebagai berikut : Ho : Tidak terdapat perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009. Ha : Terdapat perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan hasil pengujian dua arah terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata, pengujian dilakukan dua arah karena akan diketahui sama atau tidaknya rata-rata sebelum dengan rata-rata sesudah pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Perlunya uji dua arah juga diketahui dari output SPSS yang menyatakan 2 tailed. Dari hasil pengujian, diperoleh harga thitung Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar -6,141. Harga thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga ttabel. Untuk tingkat signifikan 5%, uji dua pihak dengan df = n - 1 = 5 - 1 = 4, maka seperti yang tercantum dalam lampiran, diperoleh harga ttabel 2,776. Berdasarkan hasil pengujian dengan α = 5%, harga thitung sebesar -6,141 dan harga ttabel 2,776, ternyata thitung lebih kecil daripada ttabel. Untuk nilai probabilitas (sig.) sebesar 0,004 kurang dari nilai α (0,05). Dari hasil pengujian tersebut yang diperoleh hasil bahwa thitung < ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa terdapat perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini terjadi karena adanya perubahan peraturan pajak dan retribusi daerah yang digunakan dari Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan perubahan peraturan ini, komponen sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan, yakni penambahan jenis pajak daerah dan penambahan jenis retribusi daerah maupun pengalihan pajak dari pusat ke daerah dan dari provinsi ke kabupaten/kota. Adapun jenis pajak yang dialihkan dari yang sebelumnya sebagai pajak pusat menjadi pajak kabupaten/kota adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Kedua jenis pajak tersebut setelah adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini sepenuhnya menjadi pajak daerah. Penerapan pengalihan kedua jenis pajak ini di Pemerintahan Kota Tasikmalaya dilakukan sejak tahun 2011 untuk BPHTB dan 2013 untuk PBB-P2,
sehingga pada mulai tahun 2011 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari sektor penerimaan pajak daerah. Selain kedua jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah, ada pula pajak daerah yang pada sebelum adanya Undang Undang Nomor
28
Tahun
2009
dipungut
oleh
provinsi,
setelah
diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota, yaitu Pajak Air Tanah. Pajak Ait Tanah mulai dialihkan dari pajak provinsi menjadi pajak kabupaten/kota pada tahun 2011. Perubahan peraturan mengenai perpajakan daerah juga terdapat pada perubahan peraturan mengenai perluasan basis pajak daerah yang meliputi perluasan subjek pajak dan objek pajak daerah. Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan pajak daerah meningkat sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah. Selain dari sektor pajak daerah, perubahan peraturan juga terjadi pada sektor retribusi daerah. Terdapat penambahan jenis retribusi daerah yang diatur setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, yakni Retribusi Tera/Tera Ulang,
Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi,
Retribusi
Pelayanan
Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Perluasan basis retribusi daerah juga diatur dalam undang undang ini. Dengan demikian, penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah mengalami peningkatan setelah diberlakukannya etelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adanya perubahan peraturan dan penambahan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut pemerintah daerah, dimana pajak daerah dan retribusi daerah adalah komponen Pendapatan Asli Daerah dan berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya serta mengelola dan memanfaatkan potensi/sumber daya daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis perbandingan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan selalu melebihi target. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat walaupun masih dikatakan belum optimal.
2.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesudah pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami kenaikan untuk tahun 2011-2014 dari tahun-tahun sebelumnya, sementara untuk tahun 2015 mengalami penurunan. Secara garis besar, dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan
dan
menjadi
lebih
baik
dibandingka
pada
saat
sebelum
diberlakukannya undang undang ini. Seiring dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 3.
Berdasarkan hasil pengujian dua arah terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji beda rata-rata, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah ini memiliki dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga pendapatan daerah ini bisa digunakan peerintah untuk membiayai keperluan daerah dan untuk kemakmuran masyarakat.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerinth Kota Tasikmalaya maupun pada peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pendapatan supaya lebih bisa meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terutama penerimaan dari pajak daerah. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui badan Pengelolaan Keuangan dan
Barang Daerah serta Dinas-Dinas terkait supaya lebih bisa
meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terutama penerimaan dari retribusi daerah. Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan terus menggali potensi-potensi daerahnya dan dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah diharapkan untuk menyesuaikan dengan Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya agar menggunakan data dengan rincian yang lengkap mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menunjang semua kebutuhan penelitian. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai penerapan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara mendalam dengan berbagai variabel lain yang diteliti. Masih banyak variabel lain yang berhubungan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini yang dapat diteliti yang selanjutnya dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Adelia Shabrina Prameka. 2013. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang Vol. 1 No. 2. Alim Nur Siswanti., dkk. Persepsi Aparatur dan Penerimaan PBB-P2 Sebelum dan Sesudah Penerapan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah (Studi kasus di Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Akuntansi Akrual Vol. 5 No. 1 tahun 2013 Hal. 99-114. eISSN : 2502-6380. Deddy Supriadi Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Dina Anggraeni. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Direktorat
Penyuluhan,
Pelayanan,
dan
Hubungan
Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah [Online]. Tersedia : http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan. [12 Mei 2016]. Eddi Wahyudi. 2010. Mulai 1 Januari 2011 BPHTB Telah Resmi Menjadi Pajak Daerah [Online]. Tersedia : http://www.kompasiana.com/eddiwahyudi/mulai1-januari-2011-bphtb-telah-resmi-menjadi-pajakdaerah_55005d3f813311091bfa76c3. [12 Mei 2016]. Erniati Rizki Islamiyah dan Erika Amelia. 2015. Analisis Implementasi Pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009. Jurnal Bisnis dan Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 5, No. 1, April 2015. Fitri Andriani. 2015. Analisis Perbandingan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Malang). Jurnal Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Himawan Estu Bagijo. 2011. Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kab/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur). Jurnal Perspektif Vol. XVI No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari. Kosasih, dkk. 2012. Analisis Sistem Pajak BPHTBdari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang. Jurnal Solusi Vol. 11 No. 24 Edisi September-Novenmber 2012. Made Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gusti Putu Wirawati. 2013. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3 (2013): 574-585 ISSN : 2302-8556. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Graha Persada. _______. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: CV Andi Graha Persada.
Mohamad Nazir. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia. Putu Lia Perdana Sari. 2013. Analisis Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vol. 2 No. 2, Juni 2013 ISSN : 2089-3310. Rudi Saputro, dkk. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Sugianto. 2007. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: Grasindo. Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian, Cetakan ke-21. Bandung: CV. Alfabeta. _______. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. _______. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta. Republik Indonesia. 2000. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan atas Republik Indonesia. 1997. Undangundang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan atas Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan atas Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 25 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan atas Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
