PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya) Tardiana Agsyam Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi e-mail :
[email protected] ABSTRACT The purpose of this research is to know: (1) Influence of local tax in partially to local original revenue, (2) Influence of local retribution in partially to local original revenue, (3) Influence of separated assets management result in partially to local original revenue, and (4) Influence of local tax, local retribution, separated assets management result in simultaneoustly to local original revenue at revenue department of Tasikmalaya city. The method used in this research is analytical descriptive method by using a case study approach. Data was collected through primary data is data obtained directly from the subject of study in this regard Revenue Office in the city of Tasikmalaya and secondary data is data obtained from other research literature. The analytical tool used multiple regression with the ratio measurement scale. Hypothesis testing using F test ang t test. The results showed that: (1) The local tax in partially is significantly influence to local original revenue, (2) Local retribution in partially is insignificant Influence to local original revenue (3) Separated assets management result in partially is significantly influence to local original revenue, and (4) Local
tax,
local
retribution,
separated
assets
management
result
in
simultaneoustly is significant influence to local original revenue at revenue department of Tasikmalaya city. Keyword: Local Tax, Local Retribution, Separated Assets Management Result, Lokal Original Revenue 1
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) Pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, (3) Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan (4) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda dengan skala pengukuran rasio. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: (1) Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan (4) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah
PENDAHULUAN Pemenuhan kesejahteraan hidup warga negaranya merupakan salahsatu tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh negara di dunia, tidak terkecuali bagi negara-negara yang tergolong dalam status negara berkembang atau bahkan sekalipun terhadap negara-negara yang masuk dalam kategori negara dengan perekonomian terbelakang atau ekonomi lemah. Demikian juga halnya Negara 2
Republik Indonesia yang tergolong kedalam negara perekonomian berkembang, sebagai bangsa merdeka dan berdaulat sudah barang tentu mempunyai tujuan dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya. Tujuan ekonomis tersebut dimanifestasikan dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di setiap bidang pemerintahan demi terwujudnya tujuan negara yaitu menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-IV, yakni “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya aspek pemerataan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, baik itu pembangunan dengan skala nasional maupun daerah. Pembangunan nasional dan pembangunan daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan rakyatnya sehinggga diperlukan adanya sinergisitas peranan diantara kedua-nya. Dalam hal kaitannya dengan pembangunan di tingkat daerah, hal ini dimaksudkan untuk membangun masyarakat secara komprehensif, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, menjadikan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup dan 3
kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri, disamping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka suatu daerah dituntut untuk dapat menggali se-optimal mungkin sumber-sumber keuangannya, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam hal pembiayaan pembangunan, dimana komponen utamanya yaitu berupa penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengeloaan kekayaan daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal dan tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya retribusi daerah dan pajak daerah (Diza, 2009).
4
Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi-bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang ”, ayat 2 yang berbunyi ”pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, ayat 5 yang berbunyi ”pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang–undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dari pasal tersbut diketahui bahwa daerah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang bersifat otonom telah melahirkan sebuah desentralisasi kekuasaan yang kemudian melahirkan daerah otonom, baik provinsi, kabupaten atau kota. Selanjutnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tiap-tiap daerah telah diserahkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau tegasnya setiap daerah telah diberikan kewenangan melaksanakan otonomi daerah. Demikian halnya dengan Kota Tasikmalaya yang terbentuk menjadi daerah otonom pada tanggal 18 Oktober 2001 sebagai wujud pemisahan dari Kabupaten Tasikmalaya, maka Kota Tasikmalaya menerima kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat
menurut
prakarsa
sendiri
demi
terwujudnya
pelaksanaan
pembangunan. Kemudian konsekuensi logis yang timbul dari hadirnya otonomi tersebut yaitu adanya tuntutan optimalisasi penerimaan dan pengelolaan pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya yang akan menjadi faktor penting untuk menunjang keberlangsungan roda pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah sebagai bagian dari aspek pencapaian kemandirian daerah dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Faktor situasi dan kondisi serta iklim politik yang kondusif menjadi salahsatu faktor penting dalam upaya pencapaian 5
target dan optimalisasi penerimaan daerah di Kota Tasikmalaya. Kegiatan pengelolaan kekayaan daerah dan aktifitas perekonomian yang berkembang pesat dengan ditunjang oleh kestabilan kondisi sosial politik akan memberikan peluang yang sangat besar bagi Kota Tasikmalaya untuk mengoptimalkan pencapaian target tersebut dan tentunya harus didukung pula oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak daerah serta retribusi daerah yang merupakan komponen utama pemberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data kuantitatif kota Tasikmalaya berkenaan dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga pendapatan asli daerah mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan laporan keuangan Dispenda kota Tasikmalaya mengenai realisasi pendapatan daerah kota Tasikmalaya tahun anggaran 2004-2013, penerimaan pajak daerah kota Tasikmalaya pada tahun 2004 adalah sebesar Rp. 4.140.303.846,- dan pada tahun 2013 jumlah penerimaan pajak daerah kota Tasikmalaya menjadi sebesar Rp. 65.273.606.163,- , retribusi daerah pada tahun 2004 kota Tasikmalaya mendapatkan kontribusi sebesar Rp. 24.723.032.472,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 15.313.116.271,- , untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2004 mendapatkan kontribusi sebesar Rp. 856.056.092,00 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.260.620.716,- sedangkan untuk pendapatan asli daerah pada tahun 2004 mendapatkan kontribusi sebesar Rp. 31.519.058.438,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 172.544.946.144,-. Berdasarkan data kuantitatif penerimaan asli daerah kota Tasikmalaya diatas, menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai potensi untuk dikembangkan dan memegang pengaruh penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga dalam membiayai pengeluaran rumah tangga daerah. Langkah paling realistis dan merupakan jalan yang banyak ditempuh oleh banyak pemerintah daerah untuk memperkuat pendapatan asli daerah adalah dengan cara memberlakukan pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap kesempatan yang memungkinkan serta 6
dengan menambah alokasi penyertaan modal pada perusahaan daerah yang mempunyai prospek tingkat pengembalian yang baik. Hal tersebut dimungkinkan karena apabila pemerintah daerah ditinjau dari sudut ekonomi maka pemerintah daerah dapat dipandang sebagai sebuah entitas ekonomi yang bisa memberikan beragam jenis pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu memberikan andil terhadap jumlah penerimaan asli daerah tersebut. Dalam upaya mewujudkan optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dinas pendapatan kota Tasikmalaya menargetkan pertumbuhan kenaikan diatas 3% per tiap tahun anggarannya untuk penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Beberapa usaha yang telah dilaksanakan
oleh
pemerintah
daerah
Kota
Tasikmalaya
dalam
upaya
mewujudkan target penerimaan pendapatan asli daerah tersebut diantaranya yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi di beberapa sektoral penerimaan pendapatan asli daerah. Intensifikasi penerimaan yang dilakukan disektor pajak daerah dan retribusi daerah yaitu dengan upaya memberikan pembinaan terhadap wajib pajak/retribusi misalnya dengan cara melakukan dialog dengan wajib pajak perhotelan, restoran dan hiburan, melakukan dialog interaktif melalui media komunikasi,
meningkat
profesionalisme
sumber
daya
manusia
melalui
penambahan wawasan terkait dengan pendapatan asli daerah, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dan mitra kerja serta meningkatkan pengawasan dan pengelolaan pendapatan asli daerah melalui kegiatan uji kompetensi dan pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh pejabat
dilingkungan dispenda Kota Tasikmalaya. Selain dengan
intensifikasi, pemerintah daerah Kota Tasikmalaya juga melakukan ekstensifikasi dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum, seperti dengan cara mengidentifikasi subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak atau retribusi daerah tetapi statusnya belum menjadi wajib pajak/retribusi untuk kemudian menjadikan subjek pajak/retribusi tersebut menjadi wajib pajak/retribusi daerah. Sementara itu, dalam 7
upaya optimalisasi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pemerintah Kota Tasikmalaya ikut andil dalam penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya dan penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kondisi riil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya. Pada penelitian ini penulis juga mengambil beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Bahan referensi tersebut antara lain : 1. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Apriani (2012) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 20022011”. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Septian Dwi Kurniawan (2010) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo”. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Rolan Pakpahan (2009) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara”. Lokasi penelitian di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh yang 8
signifikan positif antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah. 4. Mohd. Rangga Diza (2009) dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Utara”. Lokasi penelitian di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatra Utara. Berdasarkan hasil penelitiannya, pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah propinsi Sumatra Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis : 1. Pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya. 2. Pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya. 3. Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya. 4. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. METODE PENELITIAN Dalam menjalankan suatu penelitian, untuk mencapai suatu tujuan ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey (Mohammad Nazir, 2005: 56). Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti (Mohammad Nazir, 2005:54). Dan penelitian ini yang dilakukan dengan cara mengungkap peristiwa atau data-data yang telah lalu.
9
Metode ini yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dengan melalui metode ini penulis memusatkan gambaran pemecahan yang sedang berlangsung. Teknik Pengumpulan Data Jenis Data 1.
Data Primer
Yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan pada umumnya data primer ini sebelumnya belum tersedia, sehingga seorang peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan kebutuhannya (Danang Sunyoto, 2013). Data primer dapat diperoleh dengan cara peninjauan langsung terhadap suatu objek penelitian dan atau melalui hasil wawancara dengan pihak badan, dinas dan kantor terkait. Menurut Danang Sunyoto (2013:21), berdasarkan sifatnya data primer dikategorikan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif yang berupa variasi persepsi- persepsi dan data kuantitatif yang berupa angka atau bilangan absolut. 2.
Data Sekunder
Yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistika (Danang Sunyoto, 2013). Menurut Danang Sunyoto (2013:21), berdasarkan sumbernya, data sekunder dibedakan menjadi dua macam yaitu data sekunder internal atau data yang bersumber dari internal obyek penelitian dan data sekunder eksternal atau data yang diperoleh dari pihak lain, dalam artian bahwa data penelitian telah dikumpulkan oleh pihak diluar perusahaan atau lembaga. Prosedur Pengumpulan Data Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi yang akan mendukung penelitian, penulis mengumpulkan data berupa :
10
1.
Penelitian Lapangan Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung guna memperoleh data primer yang diperlukan dalam kaitannya dengan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut :
2.
Observasi,
Wawancara,
Dokumentasi.
Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti.
Paradigma Penelitian Dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen (variabel bebas) dan satu variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen diantarannya yaitu pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) sedangkan untuk variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Y). Paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : X1
ρYx1 ρYx2
X2
Y ρYx3
ρY
X3
ε Gambar 1 Paradigma Penelitian
Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 11
sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah. Pengujian Asumsi Klasik Penelitian ini menggunakan analisis pengujian regresi linier berganda sehingga perlu dilaksanakan uji asumsi klasik. Menurut Duwi Priyatno (2013:49), uji asumsi klasik regresi merupakan uji prasyarat jika menggunakan analisis regresi linier. Jika asumsi tersebut dilanggar, misal model regresi tidak normal, terjadi multikolinearitas, terjadi heteroskedastisitas atau terjadi autokorelasi maka hasil analisis regresi dan pengujian seperti uji t dan F menjadi tidak valid atau bias. Regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus
terdistribusi
secara
normal,
tidak
mengandung
multikoliniearitas,
autokorelasi dan heteroskedastisitas. Metode Analisis Korelasi Berganda Untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam bentuk besarnya koefisien. Hubungan dua variabel atau lebih dikatakan positif, bila nilai suatu variabel ditingkatkan maka akan meningatkan variabel lainnya dan sebaliknya bila satu variabel diturunkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Hubungan dua variabel atau lebih dikatakan negatif, bila nilai suatu variabel dinaikkan maka akan menurunkan variabel lainnya dan sebaliknya bila satu variabel diturunkan maka akan menaikkan nilai variabel yang lain (Sugiyono, 2013:224). Dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi tiga prediktor untuk mengetahui arah dan
12
tingkat keeratan hubungan antara variabel X1, X2, X3 dengan variabel Y dengan formula : Ry(1,2,3) = b1 ∑ X1Y + b2 ∑ X2Y + b3 ∑ X3Y Y2 Dimana :
(Sugiyono, 2013 : 286)
Ry(1,2,3) = Korelasi antara variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama dengan variabel Y b1 ∑ X1Y = Korelasi X1 dengan variabel Y b2 ∑ X2Y = Korelasi X2 dengan variabel Y b3 ∑ X3Y = Korelasi X3 dengan variabel Y Koefisien korelasi ini akan besar jika tingkat hubungan antara variabel kuat. Demikian sebaliknya, jika hubungan antara variabel tidak kuat maka nilai R akan kecil. Besarnya koefisien korelasi ini akan diinterprestasikan sebagai berikut : Tabel 1 Kriteria Tingkat Keeratan Korelasi Interval Koefisien 0,00 - 0,199 0,20 - 0,399 0,40 - 0,599 0,60 - 0,799 0,80 - 1,000
Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat
Sugiyono (2013 : 231) Metode Regresi Linier Berganda Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan satu variabel dependen pendapatan asli daerah, sehingga menggunakan persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah persamaan regresi tiga prediktor: Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ɛ
(Sugiyono, 2013:275)
Dimana : Y = Pendapatan asli daerah (variabel dependen) a = Konstanta b1, b2, b3 = Koefisien regresi
13
X1 = Pajak daerah (variabel independen) X2 = Retribusi daerah (variabel independen) X3 = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (var. independen) ɛ = Error Pengujian Hipotesis Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik, hal tersebut dapat diukur dengan nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2006). 1.
Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan rumus : t = rp Vn – k – 1
(Sugiyono, 2013:237)
V1 – r2p Dimana : t
: t hitung parsial
rp : Korelasi parsial n : Banyaknya sampel k : Variabel independen Cara untuk mengetahui signifikansinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung terhadap nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
14
2.
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2006). Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut : F=
R2/k (1-R )/(n-k-1)
(Sugiyono, 2013:235)
2
Keterangan : R2 : Koefisien determinasi n : Banyaknya sampel k : Variabel independen 3.
Koefisien Determinasi Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan
antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Secara umum, koefisien
15
determinasi untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Untuk mencari koefisien determinasi digunakan rumus : kd = (r)2 x 100%
(Sugiyono, 2001:196)
Dimana : kd
= Koefisien determinasi
r
= Koefisien korelasi
Penarikan Kesimpulan Berdasarkan hasil SPSS Versi 21, penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dan akan ditarik suatu kesimpulan yaitu mengenai hipotesis yang telah ditetapkan tersebut diterima atau ditolak. PEMBAHASAN Pengaruh Pajak Daerah Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya Berdasarkan data statistik deskriptif hasil olah data SPSS v.21 terhadap laporan keuangan Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2004 sampai dengan 2013, diperoleh kesimpulan deskriptif mengenai pajak daerah sebagai berikut : a. Pajak daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp. 4.140.303.846,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah terendah terjadi pada tahun anggaran 2004. b. Pajak daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp. 65.273.606.163,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2013. c. Rata-rata (mean) penerimaan pajak daerah selama 10 tahun adalah sebesar Rp. 18.590.727.958,00. d. Pajak daerah memiliki nilai standar deviasi/simpangan baku sebesar Rp. 20.651.745.707,00. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah penulis menggunakan Analisis Regresi
16
Berganda, data diolah dengan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Versi 21. Berdasarkan hasil uji Statistik dengan menggunakan SPSS diperoleh bahwa nilai koefesien korelasi sebesar 0,961 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Tabel 4.9 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004 - 2013 (Dalam Rupiah) No Tahun Pajak Daerah Pendapatan Asli Presentase Anggaran Daerah (%) 1 2004 13,1 4.140.303.846,00 31.519.058.438,00 2 2005 11,7 4.653.748.175,00 39.701.490.534,00 3 2006 9,9 5.173.010.214,00 52.424.364.986,00 4 2007 9,6 6.135.283.205,00 63.674.850.261,00 5 2008 13,4 8.572.895.585,00 63.849.140.718,00 6 2009 12,2 9.583.828.253,00 78.470.802.125,00 7 2010 12,5 12.972.424.095,00 103.256.955.070,00 8 2011 23,7 24.985.154.772,00 110.369.865.905,00 9 2012 29,9 44.417.025.271,00 153.009.410.135,00 10 2013 37,8 65.273.606.163,00 172.544.946.144,00 Jumlah 185.907.279.579,00 868.820.884.316,00 Rata-rata 21,40 18.590.727.957,90 86.882.088.431,60 (Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, data diolah kembali)
Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (kd) dimana kd dapat dicari dengan rumus berikut : kd = (r)2 x 100% = (0,961)2 x 100 % = 92,35% Nilai koefisien determinasi diatas menunjukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,35% sedangkan untuk sisanya sebesar 7,65% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini. Dengan kata lain nilai r sebesar 0,961 artinya Pajak Daerah
17
mempunyai pengaruh positif sehingga bila Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya akan mengalami kenaikan sebesar 92,35%. Nilai thitung yang didapat dari uji t untuk Pajak Daerah adalah 8.476 jika dibandingkan dengan ttabel di mana α = 0,05 dan df = 10-4 = 6 didapat ttabel sebesar 2.447 maka thitung (8.476) > ttabel (2.447) dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dengan kata lain Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Daerah Penolakan H0
Daerah Penolakan H0
Daerah Peneriman Ho
-2.447
0
2.447
8.476
Gambar 4.1 Kurva Hasil Uji t Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan ditolaknya Ho pada penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya begitu juga sebaliknya jika Pajak Daerah mengalami penurunan maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya juga akan mengalami penurunan. Daerah hasil tersebut bahwa Pajak Daerah secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena memberikan kontribusi rata-rata sebesar 21,4% atau sebesar Rp. 18.590.727.957,- terhadap rata-rata jumlah pendapatan asli daerah Rp. 86.882.088.431,-. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini secara signifikan dipengaruhi oleh Pajak Daerah yaitu sebesar 92,35% dan sisanya sebesar 7,65% merupakan pengaruh faktor lain seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Artinya menunjukkan bahwa
18
variasi naik turunnya jumlah Pendapatan Asli Daerah di kota Tasikmalaya dipengaruhi sebesar 92,35% oleh kontribusi dari penerimaan Pajak Daerah, semakin tinggi kontribusi dari penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya begitu juga sebaliknya jika Pajak Daerah mengalami penurunan maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya juga akan mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan pandangan Abdul Halim (2002:340) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti aspek intensifikasi dan ekstensifikasi mengenai Pajak Daerah. Serta hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohd. Rangga Diza (2009) dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Utara”, dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dijadikan motivasi
untuk
lebih
mengoptimalkan
lagi
program
intensifikasi
dan
ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah yang berdasarkan atas analisis terhadap data pendapatan pajak daerah kota Tasikmalaya itu sendiri setiap tahunnya mengalami kenaikan. Maka hal ini merupakan suatu potensi yang sangat baik bagi pembangunan di Kota Tasikmalaya di masa yang akan datang agar lebih maju dan mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pengaruh Retribusi Daerah Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya Berdasarkan data statistik deskriptif hasil olah data SPSS v.21 terhadap laporan keuangan Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2004 sampai dengan 2013, diperoleh kesimpulan deskriptif mengenai retribusi daerah sebagai berikut : a. Retribusi daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp. 7.833.187.097,00 Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah terendah terjadi pada tahun anggaran 2011.
19
b. Retribusi daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp. 50.067.357.486,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2007. c. Rata-rata (mean) penerimaan retribusi daerah selama 10 tahun adalah sebesar Rp. 25.198.199.771,00. d. Retribusi daerah memiliki nilai standar deviasi/simpangan baku sebesar Rp. 16.370.434.583,00. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah penulis menggunakan Analisis Regresi Berganda Analisis, data diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Versi 21. Berdasarkan hasil uji Statistik dengan SPSS diperoleh bahwa nilai koefesien korelasi sebesar 0,236 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang rendah antara Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Tabel 4.10 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004 - 2013 (Dalam Rupiah) No Tahun Retribusi Daerah Pendapatan Asli Presentase Anggaran Daerah (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Rata-rata
24.723.032.472,00 31.313.943.723,00 41.620.692.813,00 50.067.357.486,00 47.345.521.081,00 9.795.560.453,00 9.756.917.941,00 7.833.187.097,00 14.212.668.374,00 15.313.116.271,00 251.981.997.711,00 25.198.199.771,10
31.519.058.438,00 39.701.490.534,00 52.424.364.986,00 63.674.850.261,00 63.849.140.718,00 78.470.802.125,00 103.256.955.070,00 110.369.865.905,00 153.009.410.135,00 172.544.946.144,00 868.820.884.316,00 86.882.088.431,60
(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, data diolah kembali)
20
78,44 78,87 79,39 78,63 74,15 12,48 9,45 7,10 9,29 8,87 29,00
Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (kd) dimana kd dapat dicari dengan rumus berikut : kd = (r)2 x 100% = (0,236)2 x 100 % = 5,57% Nilai koefisien determinasi diatas menunjukan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,57% sedangkan untuk sisanya sebesar 94,43% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini. Dengan kata lain nilai r sebesar 0,236 artinya Retribusi Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan sehingga bila Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya hanya akan mengalami kenaikan sebesar 5,57%. Nilai thitung yang didapat dari uji t untuk Retribusi Daerah adalah 0.595 jika dibandingkan dengan ttabel di mana α = 0,05 dan df = 10-4 = 6 didapat ttabel sebesar 2.447 maka thitung (0.595) < ttabel (2.447) dengan tingkat signifikan 0.574 lebih besar dari 0.05 karena thitung < ttabel maka Ho diterima dengan kata lain Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Daerah Penolakan H0
Daerah Penolakan H0
Daerah Peneriman Ho
-2.447
0.595
2.447
Gambar 4.2 Kurva Hasil Uji t Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan diterimanya Ho pada penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tingkat keyakinan 95%, artinya Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak secara signifikan dipengaruhi oleh Retribusi Daerah yaitu hanya sebesar 5,57% dan sisanya sebesar 94,43% merupakan pengaruh faktor lain seperti Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Artinya
21
menunjukkan bahwa variasi naik turunnya jumlah Pendapatan Asli Daerah di kota Tasikmalaya dipengaruhi hanya sebesar 5,57% oleh kontribusi dari penerimaan Retribusi Daerah sehingga naik atau turunnya penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Tasikmalaya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Apriani (2009) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011”, dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dijadikan motivasi untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Retribusi Daerah yang berdasarkan atas analisis terhadap data pendapatan pajak daerah kota Tasikmalaya itu sendiri setiap tahunnya cenderung memenuhi target yang telah ditetapkan namun karena adanya ketidakstabilan ataupun terjadinya fluktuasi pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah yang cukup tinggi menyebabkan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak signifikan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mampu menjaga kestabilan pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah dengan lebih mengefektifkan lagi program instensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Retribusi Daerah agar mampu berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan data statistik deskriptif hasil olah data SPSS v.21 terhadap laporan keuangan Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2004 sampai dengan 2013, diperoleh kesimpulan deskriptif mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut : a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 856.056.092,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terendah terjadi pada tahun anggaran 2004.
22
b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai maksimum sebesar Rp. 4.260.620.716,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2013. c. Rata-rata (mean) penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 10 tahun adalah sebesar Rp. 2.735.965.497,00. d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai standar deviasi/simpangan baku sebesar Rp. 1.208.839.106,00. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah penulis menggunakan Analisis Regresi Berganda Analisis, data diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Versi 21. Berdasarkan hasil uji Statistik dengan menggunakan SPSS diperoleh bahwa nilai koefesien korelasi sebesar 0,907 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara HPKD dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Tabel 4.11 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 - 2013 (Dalam Rupiah) No Tahun Hasil Pengelolaan Kekayaan Pendapatan Asli Presentase Anggaran Daerah yang Dipisahkan Daerah (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Rata-rata
856.056.092,00 1.517.379.821,00 1.706.351.646,00 1.983.775.601,00 2.365.130.694,00 3.183.053.471,00 4.242.553.768,00 3.580.405.364,00 3.664.327.800,00 4.260.620.716,00 27.359.654.973,00 2.735.965.497,30
(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, data diolah kembali)
23
31.519.058.438,00 39.701.490.534,00 52.424.364.986,00 63.674.850.261,00 63.849.140.718,00 78.470.802.125,00 103.256.955.070,00 110.369.865.905,00 153.009.410.135,00 172.544.946.144,00 868.820.884.316,00 86.882.088.431,60
2,72 3,82 3,25 3,12 3,70 4,06 4,11 3,24 2,39 2,47 3,15
Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (kd) dimana kd dapat dicari dengan rumus berikut : kd = (r)2 x 100% = (0,907)2 x 100 % = 82,27% Nilai koefisien determinasi diatas menunjukan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 82,27% sedangkan untuk sisanya sebesar 17,73% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini. Dengan kata lain nilai r sebesar
0,907 artinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
mempunyai pengaruh positif sehingga bila Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya akan mengalami kenaikan sebesar 82,27%. Nilai thitung yang didapat dari uji t untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah 5.269 jika dibandingkan dengan ttabel di mana α = 0,05 dan df = 10-4 = 6 didapat ttabel sebesar 2.447 maka thitung (5.269) > ttabel (2.447) dengan tingkat signifikan 0.002 lebih kecil dari 0.05 karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dengan kata lain Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Daerah Peneriman Ho Daerah Penolakan H0
-2.447
Daerah Penolakan H0
0
2.447
8.476
Gambar 4.3 Kurva Hasil Uji t HPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan ditolaknya Ho pada penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah bahwa pada tingkat keyakinan 95% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka akan semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya begitu juga 24
sebaliknya jika Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya juga akan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini secara signifikan dipengaruhi oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 82,27% dan sisanya sebesar 17,73% merupakan pengaruh faktor lain seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Artinya menunjukkan bahwa variasi naik turunnya jumlah Pendapatan Asli Daerah di kota Tasikmalaya dipengaruhi 82,27% oleh kontribusi dari penerimaan Pajak Daerah, semakin tinggi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka akan semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya begitu juga sebaliknya jika Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya juga akan mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradipta Adiyoso (2011) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”, dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dijadikan motivasi untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang
Dipisahkan yang berdasarkan atas analisis terhadap data pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kota Tasikmalaya itu sendiri setiap tahunnya cenderung mampu memenuhi target yang ditetapkan dan pertumbuhan kenaikannya relatif stabil. Maka hal ini merupakan suatu potensi yang sangat baik bagi pembangunan di Kota Tasikmalaya di masa yang akan datang agar lebih maju dan mandiri untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun optimalisasi tersebut bisa dilakukan dengan cara menambah dana investasi pada 25
Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, penulis terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang merupakan uji prasyarat apabila menggunakan analisis regresi linier. Model regresi berganda yang baik adalah model regresi yang memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik yang dilakukan oleh penulis : a.
Uji Normalitas Metode yang digunakan penulis untuk uji normalitas yaitu dengan menggunakan analisis grafik Normal Probability Plot dan uji one sample test Kolmogrov-Smirnov (1 sample K-S). Berdasarkan keterangan grafik Normal Probability Plot hasil olah data SPSS, diperoleh hasil bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat ditarik kesimpulan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Namun uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati, secara visual kelihatan normal padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian statistik yang lain dengan cara melakukan uji one sample test Kolmogrov-Smirnov (1 sample K-S). Berdasarkan data tabel Kolmogorv-Smirnov hasil olah data SPSS, diperoleh nilai Kolmogrov-Smirnov 0,590 dengan probabilitas signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) 0,877 lebih besar dari nilai α = 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi uji normalitas.
b. Uji Multikolinearitas Metode yang digunakan penulis untuk uji multikolinearitas yaitu dengan menggunakan analisis nilai Variance Inflation Factors (VIF) dan Telorance.
26
Berdasarkan data pada tabel Coefficients diperoleh hasil bahwa seluruh variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki nilai Variance Inflation Factors (VIF) di bawah 10 dengan nilai Tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi sehingga model regresi telah memenuhi uji multikolinearitas. c.
Uji Autokorelasi Metode yang digunakan penulis untuk uji autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW-test). Berdasarkan data pada tabel Model Summary diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,003. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5% dengan jumlah sampel 10 (n=10) dan jumlah variabel independen 3 (k=3) maka diperoleh nilai dl 0,525 dan nilai du 2.016. Nilai Durbin-Watson 2,003 berada diantara nilai du 2.016 dan nilai 4-du 1.984, maka sesuai dengan tabel 3.2 kriteria uji Durbin-Watson dapat disimpulkan H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi sehingga model telah memenuhi uji autokorelasi.
d. Uji Heteroskedastisitas Metode yang digunakan penulis untuk uji heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan analisis grafik Scatterplot. Berdasarkan analisis terhadap grafik Scatterplot , diperoleh hasil bahwa titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi sehingga dengan hasil tersebut model regresi telah memenuhi syarat uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi uji asumsi klasik sehingga model layak menggunakan regresi linear. Selanjutnya untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara simultan antara Pajak Daerah, 27
Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, penulis menggunakan Uji Regresi Linear Berganda dengan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis yang digunakan dengan memperhatikan perkembangan atau perubahan yang terjadi pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2004 sampai tahun 2013. A.
Analisis Regresi Berganda Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya pada periode Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2013. Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan dengan menggunakan SPSS Versi 21 diperoleh nilai konstanta serta koefisien Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut : a = 6.874.142.791 b1 = 1,446 b2 = 0,123 b3 = 18,288 Sehingga akan didapat persamaan regresi sebagai berikut : Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Y= 6.874.142.791 + 1,446X1 + 0,123X2 + 18,288X3 Dimana : Y = Pendapatan asli daerah a = Konstanta b1, b2, b3 = Koefisien regresi X1 = Pajak daerah X2 = Retribusi daerah X3 = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Berdasarkan persamaan regresi diatas didapat nilai dari koefisien b1, b2, b3 positif yang dapat diartikan bahwa arah angka atau koefisien regresi tersebut 28
menunjukan angka peningkatan, setiap peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dari persamaan regresi diatas diinterpetasikan apabila Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nilainya 0 maka Pendapatan Asli Daerah nilainya sebesar Rp. 6.874.142.791,- dan apabila Pajak Daerah meningkat sebesar Rp. 1,- maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,446 atau menjadi sebesar Rp. 6.874.142.792,446 dengan asumsi variabel Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bernilai konstan, kemudian apabila Retribusi Daerah mengalami kenaikan Rp. 1,- maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,123 atau menjadi sebesar Rp. 6.874.142.791,123 dengan asumsi variabel Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bernilai konstan, selanjutnya apabila Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami kenaikan Rp. 1,- maka Pendapatan Asli Daerah
akan
meningkat
sebesar
18,288
atau
menjadi
sebesar
Rp.
6.874.142.809,288 dengan asumsi variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bernilai konstan. B.
Analisis Korelasi Berganda Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan dengan menggunakan SPSS
Versi 21 diperoleh koefisien korelasi berganda R sebesar 0,992. Sesuai dengan kriteria tingkat keeratan korelasi pada tabel 3.3, diketahui bahwa nilai korelasi 0,992 berada pada rentang nilai 0,80-1,00 dengan tingkat keeratan hubungan sangat kuat. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan Pendapatan Asli Daerah dimana setiap penurunan atau kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan berbanding lurus dengan penurunan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah. C.
Koefisien Determinasi Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 29
terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui dengan mencari nilai koefisien determinasi dengan rumus : Kd = (R)2 x 100 % Berdasarkan program SPSS Versi 21 yang terdapat dalam tabel model summary diperoleh nilai R sebesar 0,992 sehingga dapat diketahui koefisien determinasinya adalah : Kd = (0,992) x 100 % = 0,983 x 100% = 98,3% Nilai tersebut menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah variasi naik turunnya dipengaruhi sebesar 98,3% oleh kontribusi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sedangkan sisanya sebesar 1,7 % merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis yaitu Lain-lain PAD yang sah. D.
Uji F Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 118,608
dimana nilai tersebut akan diperbandingkan dengan nilai F tabel dengan kriteria pengujian Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel signifikansi 0,05 dan Ho ditolak jika F hitung > F tabel dengan signifikansi 0,05. Selanjutnya dengan melihat tabel statistik F diperoleh nilai F tabel signifikansi 0,05 atau taraf keyakinan 5 % dimana df1= 3 dan df2= 6 adalah sebesar 4,757 atau dapat dengan melihat sig F hitung yaitu sebesar 0,000 nilainya lebih kecil dari α 0,005 artinya menunjukan adanya pengaruh yang signifikan. Daerah Penolakan H0
Daerah Peneriman Ho 0
Ftabel 4,757
Gambar 4.4 Kurva Hasil Uji F
30
F hitung 118,608
Dikarenakan 118,608 lebih besar dari 4,757 dan sig F hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,005 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekakayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tidak lepas dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai suatu upaya peningkatan penyerapan yang ada dengan cara memperbaiki dan meningkatkan pemasukan, perhitungan dan penerapan tarif, meningkatkan sistem pemantauan dan pengawasan, memelihara dasardasar pengenaan yang sah serta mencari dan memperkenalkan jenis-jenis sumber pendapatan yang baru. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Abdul Halim (2002:320) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti potensi daerah dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan dari segi kemampuan penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 20042013 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.
Pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap penerimaan Pendapatan
Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2004-2013 menunjukkan hasil
31
bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. 2.
Pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap penerimaan Pendapatan
Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2004-2013 menunjukkan hasil bahwa Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan yang rendah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. 3.
Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara
parsial terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2004-2013 menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. 4.
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2004-2013 menunjukkan hasil bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang sangat terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Saran Dari berbagai kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, untuk masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka dapat disarankan sebagai berikut : 1.
Bagi Pemerintah/Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu memperluas
objek
penerimaan
pajak
dan
retribusi
dengan
cara
mengidentifikasi wajib pajak dan wajib retribusi baru juga dengan cara
32
memperketat dan mempertegas pengawasan terhadap ketepatan waktu pembayaran bagi setiap wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan agar tidak terjadi penunggakan pajak/retribusi
yang dapat
menghambat
terhadap
pencapaian
target
penerimaan, selain itu Dinas Pendapatan disarankan untuk mempertahankan penerapan sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekarang berjalan dengan baik, hal tersebut terbukti dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selalu mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan juga berdasarkan persentase pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk meningkatkan penerimaan
Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pemerintah disarankan untuk menambah jumlah penyertaan modal pada Bank Usaha Milik Daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah karena sesuai dengan hasil penelitian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 2.
Untuk Masyarakat/Pembaca Merujuk dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka masyarakat dihimbau ikut berpartisipasi dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah demi terwujudnya pembangunan di daerah yang lebih baik dengan cara memenuhi
33
kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi bagi yang menurut peraturan perundang-undangan telah memenuhi kriteria menjadi wajib pajak dan atau wajib retribusi. 3.
Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan meneliti variabel prediktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, misalnya mengenai pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah yang lainnya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. __________. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Danang Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: Refika Aditama. Duwi Priyatno. 2013. Mandiri Belajar Analisi Data dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom. Evi Apriani. 2012. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011. Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya. Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. J. Supranto. 2009. Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. _________. 2006. Perpajakan, Edisi Revisi 2006. Yogyakarta: Andi. 34
Marihot P. Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Mohammad Nazir. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Mohd Rangga Diza. 2004. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara. Pemerintah Kota Tasikmalaya Dinas pendapatan. (2011).Profil Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya: Dinas Pendapatan kota Tasikmalaya. Septian Dwi Kurniawan. 2010. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sugiyono. 2013 . Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 2010. Jakarta: Rineka Cipta. Suparmoko. 2008. Keuangan Negara. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Peraturan dan Perundang-undangan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008. Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Kuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001. Pembentukan Kota Tasikmalaya.
35
Tentang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Pemerintahan Daerah.
Tentang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962. Tentang Perusahaan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. Tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001. Tentang Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001. Tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 20132017. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah. Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 93 Tahun 2013. Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Daerah.
36
