PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN IMPLIKASINYA PADA AKUNTABILITAS (Sensus pada Dinas Daerah Kabupaten Ciamis) Dewi Purwati Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jln. Siliwangi No.24 Tasikmalaya e-mail :
[email protected]
ABSTRAK Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya pada akuntabilitas baik secara parsial maupun simultan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan sensus, dimana pengumpulan data dilakukan melalui pembagian kuesioner kepada 26 responden dari 13 Dinas pada pemerintahan di Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Daerah Kabupaten Ciamis umumnya baik. Terdapat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berimplikasi pada akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, (2) SAP secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas, (3) Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas, (4) SAP dan Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas.
Kata Kunci:
Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Akuntabilitas
Kualitas
Laporan
Keuangan
ABSTRACT Government accounting standards is accountancy principles to use to arrange and to serve present of government financial statement. Government accounting standards is or ather conditional to in crease the quality of financial statements of the local governmet. The purpose of this study are to analyze the influence implementation of government accounting standards and the quality of financial statements of the local governmet partially and simultaneously on the accountability. The study uses descriptive verfication methods and the data were collected from questionnaire on 26 people of 13 Office in Govermnment of Ciamis Region. The result of the study showed that implementation of government accounting standards on Office in Govermnment of Ciamis Region is good. To be found reletion between government accounting standards, quality of financial statement and accountability. The result of the study showed that; (1) the government accounting standards contributed to the quality of financial statement of the local government; (2) the government accounting standards partially contributed to the accountability. (3) the quality of financial statement of local government partially contributed to the accountability; (4) the government accounting standards and the quality of financial statement of the local government significantly simultaneously contributed to the accountability.
Keywords: government accounting accountability
standards,
quality
of
financial
statement,
PENDAHULUAN Proses akuntansi atau tata keuangan khususnya di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan adanya reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Desentralisasi Fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu penataan lingkungan yang baik demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable. Pemerintahan yang baik (Good Goverment) merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber dayanya sendiri. Munculnya berbagai masalah terkait dengan Pengelolaan Negara termasuk penyelewengan anggaran sampai pada masalah perimbangan keuangan, menarik perhatian pemerintah untuk menciptakan suatu perundang-undangan diantaranya telah dikeluarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP No.105 tahun 2000 yang diubah
menjadi UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan serta UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Maka terhitung tahun anggaran 2001 diharapkan terjadi pembaharuan di dalam Manajemen keuangan Daerah salah satunya adalah Laporan Keuangan. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan Standar Akuntansi yang dijadikan sebagai patokan. Seperti yang terungkap dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 3003 tentang Keuangan Negara dan pasal 184 ayat (3) Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, namun dalam penyelenggaraannya masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan. Data hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2014 menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD di Indonesia belum sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyaknya laporan keuangan yang memperoleh opini disclaimer. Kondisi tersebut umumnya disebabkan karena K/L dan pemda belum memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dalam penelitian ini penulis tertarik dengan fenomena yang dihadapi Kabupaten Ciamis mengenai hasil audit BPK tentang laporan keuangan daerah pada Kabupaten Ciamis yang memperoleh opini WTP setelah beberapa tahun sebelumnya mendapat opini WDP. Laporan Keuangan adalah tanggungjawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cerminan dari kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan. Dalam memenuhi tujuan pelaporan yang dimaksud LKPD yang disusun pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang memadai yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab dalam mengelola organisasi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik diharapkan dapat memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya dapat
berimplikasi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan sebagai alat dalam memfasilitasi pelaporan yang akuntabel. Sejalan dengan uraian di atas, penelitian yang dilakuakan oleh penulis merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) dengan judul penelitian “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan” yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Elvira Zeyn (2011), dengan judul penelitian “Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan” dimana hasil penelitiannya adalah secara simultan penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Irvan Permana (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas”, dimana hasil penelitiannnya membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada akuntabilitas. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya pada akuntabilitas baik secara parsial maupun simultan.
METODE Objek penelitian adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualiatas laporan Keuangan dan Akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan sensus, dimana populasinya adalah seluruh Dinas pada Pemerintahan kabupaten Ciamis . Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) yang merupakan variabel independen bagi Kualitas Laporan Keuangan (X2) dan Akuntabilitas (Y) yang merupakan variabel dependen bagi kedua variabel tersebut.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pendistribusian kuesioner kepada 26 responden dari 13 Dinas ( masing-masing Dinas mengisi 2 buah kuesioner) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai staf bagian keuangan Dinas Daerah Kabupaten Ciamis. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui referensi dan publikasi dari sumber yang relevan seperti BPK-RI. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan skala likert, dimana setiap jawaban item kuesioner diberi skor (1-5).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas dan Reliabilitas Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masing butir pertanyaan dengan total skor sehingga didapat nilai pearson correlation . Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel . Hasil validitas ini menunjukkan bahwa dari 21 item pertanyaan variabel X1 (Penerapan SAP) terdapat 5 pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, dari 11 item pertanyaan X2 (Kualitas Laporan Keuangan) terdapat dua pertanyaan yang tidak valid, dan dari 8 item pertanyaan variabel Y (Akuntabilitas) semuanya dinyatakan valid. Item pertanyaan yang tidak valid tersebut memiliki rhitung < rtabel dimana rtabel bernilai 0,3882. Dengan demikian item pertanyaan yang tidak valid tidak dapat dilakukan untuk pengujian selanjutnya, karena tidak memenuhi kriteria valid. Adapun untuk uji reliabilitas, baik variabel X1 (Penerapan SAP), variabel X2 (Kualitas Laporan Keuangan), dan variabel Y ( Akuntabilitas) melalui Alpha Cronbach, item-item pertanyaan dinyatakan reliabel karena bernilai > dari 0,60.
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tabel 1 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Sumarry Model
R
R Square
Std. Error of the Estimate
Adjusted R Square
1 .403a .162 Sumber : Data primer dioleh 2014
.127
1.644
Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,403. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) yang menunjukkan besarnya kontribusi variabel Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keungan Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 0,162 atau 16,2%, sementara sisanya sebesar 83,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu diantaranya
sistem
pengendalian
internal
dan
kompetensi
staf
akuntansi
(Anantawikrama Tungga Atmaja,dkk 2014).
Tabel 2 Hasil Uji t Coefficient Unstandardized Coefficients Model
B
1
15.311
(Constant)
Standardized Coefficients
Std. Error
SAP .168 Sumber : Data primer dioleh 2014
Beta
t
5.825 .078
.403
Sig. 2.629
.015
2.155
.041
Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai statistik uji t sebesar 2,155. Kriteria pengujiannya adalah tolak HO jika t signifikansi
hitung
> t
tabel
, dengan mengambil taraf
sebesar 5% diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,041. Karena nilai thitung
(2,155) lebih besar dari ttabel (2,069) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 5% dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam PP tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka kualitas informasi laporan keungan pemerintah daerah akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin rendah. Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena dalam Standar Akuntansi Pemerintahan sudah terkandung komponen-komponen lengkap yang harus ada dalam laporan keuangan. Dengan terciptanya laporan keuangan yang baik dan benar maka akan terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Secara Parsial terhadap Akuntabilitas Dari hasil perhitungan, diperoleh koefisien jalur untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas sebesar 0,333. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,111 yang berarti besarnya pengaruh secara parsial SAP terhadap Akuntabilitas sebesar 11,1%. Kemudian dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel, maka nilai t 2,142 lebih besar dari t
tabel
yang bernilai 2,069 dengan taraf signifikan
hitung
sebesar
sebesar 5%
diperoleh signifikansi sebesar 0,043 < 0,05. Kaidah keputusannya adalah tolak HO atau terima Ha, artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban melalui pelaporan laporan keuangan.
Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldiani Sulani Aritonang dan Firman Syarif (2005) yang mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dijadikan sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel.
Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Parsial terhadap Akuntabilitas
Pengujian secara parsial antara Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas melalui perhitungan SPSS versi 16.0 terlihat pada nilai standardized coefficients beta ( ) sebesar 0,529. Hal tersebut menyatakan bahwa koefisien jalur antara Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas yaitu sebesar 52,9% . Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,28 yang berarti besarnya pengaruh secara parsial Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas sebesar 28%. Kemudian dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel, maka nilai t sebesar 3,399 lebih besar dari t
tabel
2,069 dengan taraf signifikan
hitung
sebesar 5%
diperoleh signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Kaidah keputusannya adalah tolak HO atau terima Ha, artinya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki kaitan dengan akuntabilitas, dimana laporan keuangan dijadikan sebagai salah satu alat ukur kinerja. Hasil penelitian ini senada dengan pendapat yang dikemukakan IFAC dalam IPSAP I (2000; paragraf 13) Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Draf Publikasian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (2003; KK-7), Carnegie, Yuri Ijiri, sebagaimana dikutif oleh Hendriksen dan Breda ( Wibowo,2000) dan Freeman (1999), yang intinya menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas suatu entitas dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan.
Tabel 3 Hasil uji hipotesis secara parsial Standardi zed Unstandardized Coefficie Coefficients nts Model 1
B
(Constant) -6.617 SAP
.230
Std. Error
Beta
95% Confidence Interval for B T
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
Zeroorder Partial
-.791
10.682
.108
.333 2.142
.043
.008
.453
.546
.408
.305
.529 3.399
.002
.344
1.412
.663
.578
.484
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Simultan terhadap Akuntabilitas Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Sumarry
Mo del
R
Part
8.362
Kualitas .878 .258 LK Sumber : Data primer dioleh 2014
.437 -23.916
Correlations
Change Statistics Std. Error of F R Adjusted the R Square Chang Square R Square Estimate Change e df1 df2
1 .730a .533 .493 2.079 Sumber : Data primer dioleh 2014
.533 13.131
2
23
Sig. F Change
DurbinWatson
.000
Dari hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas sebesar 0,533 atau 53,3% . Pengaruh variabel lain (faktor residu) terhadap Akuntabilitas selain Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan sebesar (1-0,533) = 0,467 diantaranya Kompetensi Aparatur Pemda dan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan (Soleman,2007)
1.596
Tabel 5 Hasil Uji F ANOVA Sum of Squares
Model 1
Regression
df
Mean Square
113.530
2
56.765
99.431
23
4.323
Total 212.962 Sumber : Data primer dioleh 2014
25
Residual
Dengan kriteria tolak HO jika F
hitung
> F
tabel
F 13.131
Sig. .000a
maka berdasarkan perhitungan
SPSS pada lampiran 4 diperoleh nilai Fhitung sebesar 13,131 sedangkan Ftabel bernilai 3,42. Dengan mengambil taraf signifikansi
sebesar 5%, maka Fhitung > Ftabel dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat
.
Dikarenakan Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kaidah keputusan nya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas.
SIMPUAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Penerapan Satandar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas pada Dinas Daerah Kabupaten Ciamis umumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari rekapitulasi tanggapan para responden atas kuesioner yang dibagikan. Kedua, Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketiga, Secara parsial penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan pun secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas.
Keempat, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas.
Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah terbukti membawa pengaruh terhadap Akuntabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan diantaranya yaitu sebagai berikut: 1.
Bagi Dinas Daerah Kabupaten Ciamis, agar senantiasa berkomitmen dalam menerapkan SAP dengan lebih baik lagi, sehingga prestasi yang sudah dicapai bisa dipertahankan.
2.
Bagi Peneliti selanjutnya a.
Secara akademis, penelitian ini hanya mencakup Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel bebas sehingga dapat memperkaya pengetahuan terutama
untuk
mengetahui
kemungkinan
adanya
faktor
lain
yang
mempengaruhi. b.
Instrumen dan daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan mengadopsi item-item pertanyaan dari penelitian sebelumnya dan dari literatur-literatur tinjauan kepustakaan, sehingga bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menyesuaikan kusioner yang akan digunakan dari penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi.
c.
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas dengan menambah jumlah populasi atau jumlah responden dan melengkapi metode penelitian dengan mengsinkronkan jawaban dalam kuesioner dengan jawaban secara lisan untuk masing-masing pertanyaan.
DAFTAR PUSTAKA Adhi, Danil Kartika dan Yohanes Suhardjo. 2013. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.Jurnal STIE Semarang. 5.(2252-7826).93-111. Arikunto, Suharimin. 2013. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. Atmadja, Anantawikrama Tungga dkk. 2014. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah”. Jurnal Akuntansi. 2. Azlim dkk. 2012. “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan”. Jurnal Akuntansi. 1. (2302-0164). 1-14. Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 dan 2013. Jakarta: BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014. [Online]. Tersedia: http://www.bpk.go.id 7 april 2015 16:08:27. Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Daerah Kabupaten Ciamis. Ciamis : BPS Kabupaten Ciamis. Bastian, Indra.2006. Audit Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi 3. Jakarta: Erlangga. Ghazali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah.Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN. Harahab, Sofyan Syafri. 2003. Teori Akuntansi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Juwita, Rukmi. 2013. “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” Jurnal Trikonomika. 12. (1411-514x). 201-214. Kieso, Donal E at.al. 2007. Accounting Principle. Edisi Ketujuh. Jilid 1. Jakarata: Salemba Empat. Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada masa transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 4. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Mulyadi. 2014. Pokok-Pokok Materi RPJMD Kabupaten Ciamis 2014-2019. [Online]. Tersedia: http://bappeda.ciamiskab.go.id 22 Maret 2015 11:12:18. Nordiawan, Deddi dkk. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Nugraheni,Purwaniati dan Imam Subaweh. 2008“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Jurnal Ekonomi Bisnis. 13. 49-58. Nurhayati, Riani.2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Survei Pada Dinas dan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya: tidak dipublikasikan. Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Skripsi FakultasEkonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin: tidak dipublikasikan. Pamungkas, Bambang. 2012. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Jurnal Ilmiah Ranggagading. 2. 82-9. Permana, Irvan .2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei Pada Dinas Kota Bandung. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung: tidak dipublikasikan. Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas Konsep dan Imlementasi. Malang: UMM Press. Ramadhan, Eka Danofi. 2013. Pengaruh Pemahaman atas Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi Universitas Pendididkan Indonesia Bandung: tidak dipublikasikan. Rosul, Syahrudin 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Persfektif UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI. Santoso, Urip dkk. 2008. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud.” Jurnal Administrasi Bisnis. 4. 40-50. Sanusi, Anwar.2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sari, Diana. 2012. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Penerapan
Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Indonesian Journal of Economics and Business (IJEB). 2. 116-124. Sejarah Kabupaten Ciamis.[Online]. Tersedia: http://ciamiskab.go.id 30 Maret 2015, 9.04.32 Sitepu, Nirwana SK. 1994. Analisis Jalur (Path Analysis), Unit Pelayanan Statistika Jurusan Statistika. Bandung: FMIPA UNPAD. Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2009. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: CV Gaza Publishing. Solikin, Ikin.2010. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Akuntansi dan KualitasAparatur Pemerintah Daerah terhadap Good Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan. Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. Suradi. 2009. Akuntansi Pengantar I. Yogyakarta: Gava Media. Wikipedia Bahasa Indonesia. 2013. Pengertian Akuntansi. [Online] Tersedia: http://id.wikipedia.org 16 April 2015, 16:08:27. Yuliani, Safrida dkk. 2010. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. 3. 206-220. Zeyn, Elvira.2011. “Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan.” Jurnal Trikonomika. 10. (1411-514x). 52-62.
Peraturan dan Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
