RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikupa. Telp./Fax.(0253) 201 013

PANDEGLANG – 42213

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga teknis daerah dalam bidang peternakan terus berupaya secara maksimal untuk terus menerus meningkatkan kapasitas pembangunan peternakan di Kabupaten Pandeglang, sehingga sub sektor peternakan diharapkan dapat menjadi salah satu sub sektor yang menyumbangkan kontribusi yang tinggi dalam PDRB Kabupaten Pandeglang. Keberhasilan-keberhasilan pembangunan sub sektor peternakan pada tahuntahun yang lalu akan terus diupayakan untuk tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat khususnya para petani/peternak di Kabupaten Pandeglang. Keberhasilan pembangunan sub sektor peternakan di Kabupaten Pandeglang pada tahun-tahun yang akan datang akan dapat terwujud apabila partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaannya dilakukan bersama-sama secara sinergis dengan aparatur pemerintah. Mudah-mudahan keberhasilan pembangunan sub sektor peternakan di Kabupaten Pandeglang yang telah dicapai akan menjadikan motivasi bagi aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam upaya mengangkat harkat dan martabat sub sektor peternakan ke jenjang yang lebih atas. Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang tahun 2014 ini kami susun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang 2011 - 2016, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang serta target dan Sasaran Pembangunan Pertanian Nasional yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Renja ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran tentang rencana pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Peternakan di Kabupaten Pandeglang yang akan diselenggarakan selama 1 tahun kedepan yaitu dari tahun 2014 sebagai acuan/tolok ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten. Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang tahun 2014 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan peternakan antarwilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor peternakan. Pandeglang, 31 Mei 2013 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG

Dr. H. CAHYAN SOFYADI, DVM.,M.Sc.,MM NIP. 19590217 198503 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................... SURAT KEPUTUSAN ............................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................... BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................. 1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1.2. Landasan Hukum .......................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................

1 1 4 6 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .............. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .............................................................................. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan ........................................................... 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.............. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................... 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................

8 8 17 36 42 43

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..........................

45

3.1. 3.2. 3.3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................................... Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................................. Program dan Kegiatan ...................................................................

45 47 48

BAB IV

PENUTUP ............................................................................................

55

LAMP. I

Program dan Kegiatan SKPD Kab. Pandeglang Tahun 2014

BAB III

( Renja 2014 ) ........................................................................................ LAMP. II

Krangka Logis Kegitan ...........................................................................

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jl. Raya Labuan Km. 1, Komplek Perkantoran Cikupa. Telp/Fax. (0253)201013

PANDEGLANG-42213 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 524/ - DPKH/ 2013 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PETERAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Menimbag :

Mengingat :

a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satua Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bawa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 taun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembaguna Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sartuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Peterakan dan Kesehata Hewan Kaupaten Padeglang tentag Recaa Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang; 1. Undag-Undag Nomor 23 Tahun 2000 tentag Pembentuka Provinsi Baten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang omor 17 Tahun 2003 tentang Keuagan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RenPembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010-2014; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2010 Nomor 4); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 16.Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ……. Tahun 2013 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ….. Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 4. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Nomor 524/1102DPKH/2011 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: : Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini. : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran dan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah. : Sistematika Renja Satuan Perangkat Daerah Memuat : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV : PENUTUP : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang Pada tanggal : 31 Mei 2013

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang

2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena selain memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar juga ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana informasi dan kelembagaan serta informasi yang relatif lengkap.

Keberadaan Kabupaten Pandeglang dalam kegiatan

Agribisnis di Provinsi Banten menjadi sangat penting, karena dari kedelapan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Banten tersebut umumnya bertumpu pada sektor industri dan perdagangan, hal ini menyebabkan Kabupaten Pandeglang lebih berpeluang menjadi sentra daerah pertanian dan peternakan. Namun walaupun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap, didalam perspektif pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Beberapa permasalahan pembangunan ekonomi yang masih dihadapi Kabupaten Pandeglang pada saat ini direfleksikan oleh fakta yang menunjukkan bahwa; (1) masih rendahnya pencapaian pembangunan manusia (dengan rendahnya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikatornya); (2) tingkat kemiskinan yang masih tinggi; dan (3) jumlah pengangguran terbuka yang mencapai lebih dari 11 persen dari jumlah angkatan kerja total. Fakta lain menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen dari jumlah total rumahtangga di Kabupaten Pandeglang merupakan rumahtangga pertanian yang sangat berkaitan

dengan

komponen-komponen

permasalahan

yang dominan.

Proporsi

rumahtangga yang cukup signifikan tersebut maka diyakini bahwa adanya akselerasi pembangunan di sektor pertanian berpotensi untuk dapat memperkuat fundamental ekonomi Kabupaten Pandeglang melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian,

Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

1


2014

penciptaan peluang kerja pedesaan dan reduksi tingkat kemiskinan struktural di dalam lingkup regional. Besarnya potensi kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang terhadap pembangunan ekonomi tidak terlepas dari posisi subsektor peternakan di dalam struktur perekonomian. Kontribusi pertumbuhan ekonomi sektor peternakan terhadap pertanian dan regional ternyata menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat antar waktu. Pada periode 1990-an kontribusi pembentukan PDB peternakan terhadap pertanian masih berkisar antara tiga dan lima persen; sementara pada periode tahun 2000 hampir mencapai 15 persen dari total PDB pertanian. Meskipun secara relatif pangsa output sektor peternakan terbilang masih cukup rendah, namun laju pertumbuhan ekonomi yang dimiliki merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan subsektor lainnya di dalam sektor pertanian Kabupaten Pandeglang. Kecenderungan laju pertumbuhan yang selalu meningkat merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa sektor peternakan dapat berperan sebagai komponen pengungkit (leverage) yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pandeglang. Tingginya laju pertumbuhan PDB peternakan tersebut, karena ditunjang oleh peluang dan potensi pengembangan subsektor peternakan yang masih luas, namun dalam implementasinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh subsektor ini. Beberapa permasalahan umum yang menjadi kendala pembangunan subsektor peternakan antara lain : 1) Subsektor peternakan masih didominasi oleh para peternak kecil. 2) Rendahnya penguasaan teknologi dan informasi peternakan. 3) Terbatasnya alokasi permodalan yang murah dan mudah untuk usaha pengembangan peternakan dari lembaga keuangan. 4) Tingginya pemotongan hewan betina produktif tanpa dukungan upaya penyelamatan dan pencegahannya yang belum memadai, 5) Belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir,

sehingga

mengakibatkan mata rantai tataniaga peternakan panjang dan kurang efisien. 6) Belum jelasnya wilayah kawasan usaha peternakan Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, dalam rangka terwujudnya produk peternakan yang berdaya saing sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha peternakan (peternak dan swasta), serta dapat dicapainya kecukupan Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

2

2014


pangan protein hewani bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang, maka dirasakan masih diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pelaku usaha peternakan.

Sesuai dengan kewenangan di bidang pertanian, untuk fasilitasi

pembangunan peternakan di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6); 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor …. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang. Dasar hukum tersebut menjadi acuan untuk menuangkan berbagai kebijakan dan

program

pembangunan

peternakan

di

Kabupaten

Pandeglang.

Sementara

permasalahan yang mendasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan peternakan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah serta kewenangan Kabupaten Pandeglang.

Dilain pihak dengan melihat karakteristik pelaku usaha

peternakan di Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar adalah para peternak kecil, maka kebijakan dan program yang disusun harus mampu menjadi pelindung bagi peternak kecil tersebut dan memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi para peternak yang berkeinginan untuk maju dan berkembang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam memotivasi dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan

fasilitasi

dan

regulasi

dari

pemerintah

yang

terintegrasi

dan

berkesinambungan namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Begitu kompleksnya berbagai permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan, dan terbatas sumber daya serta kewenangan kabupaten serta tidak terprediksikan berbagai faktor luar yang yang menjadi penghambat pembangunan peternakan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Pembangunan di bidang Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

3


2014

peternakan yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai tantangan peternakan agar mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam menunjang pencapaian target dan sasaran Kabupaten Pandeglang. Program yang diluncurkan harus dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

1.2. Landasan Hukum 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421). 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4599);


4


2014

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) 11) Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007, tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 10, Seri E.5); 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6);Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 14) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang. 15) Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016.


5


1.3.

2014

Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dimaksudkan sebagai pedoman bagi : 1)

Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang;

2)

Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014.

3)

Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun 2014.

4)

Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) alokasi Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Tahun 2014.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang tahun 2014 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan peternakan antarwilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor peternakan.

1.3.3. Sasaran Sasaran Renja adalah menjadi acuan dan pedoman penyusunan fasilitasi pembangunan peternakan daerah Kabupaten Pandeglang, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lainnya yang sah.


6


1.4.

2014

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Pandeglang Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

Bab II

:

Berisi tentang uraian evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu,

analisis kinerja pelayanan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaan ususlan program dan kegiatan masyarakat. Bab III

: Berisi tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan Renja SKPD dan telaahan terhadap kebijakan nasional.

Bab IV

:

Penutup.


7

2014


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra SKPD

2.1.1.

Penyediaan Produksi Hasil Ternak Produksi utama hasil ternak adalah daging, telur dan susu yang dalam

penyediaannya masing-masing dipengaruhi oleh perkembangan populasi ternak dan tingkat produktivitas ternak. Selain itu dipengaruhi pula oleh keluar masuknya ternak dan hasil ternak dari dan ke dalam wilayah Kabupaten Pandeglang. Penyediaan produksi daging ditentukan oleh jumlah pemotongan berbagai jenis ternak penghasil daging yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Untuk produksi telur ditentukan oleh jumlah populasi unggas dan produktivitas ternak baik ayam ras petelur, ayam buras maupun itik. Produksi susu berasal dari ternak sapi perah dan kambing perah, dan ditentukan oleh produktivitas ternak serta parameter reproduksi lainnya. Pemotongan ternak dilakukan di Rumah Potong Hewan Pemerintah, Swasta dan di luar Rumah Potong Hewan yang tercatat. Namun dalam perhitungan produksi daging dimasukkan juga asumsi jumlah pemotongan ternak yang tidak tercatat. Adapun pemotongan jumlah ternak besar dan kecil secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Data Pemotongan Ternak Besar dan Kecil Tercatat (ekor) di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dibandingkan dengan Tahun 2010 Jenis Ternak

Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi

Tahun 2010 503 3.323 15.433 16.469 -

Tahun 2011 638 3.464 15.643 16.904 -

(%) 26,84 4,24 1,36 2,64 -


8


2014

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah pemotongan pada hampir semua jenis ternak mengalami kenaikan, yaitu pada ternak sapi sebesar 26,84%, kerbau sebesar 4,24%, kambing 1,36% dan domba sebesar 2,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun kebutuhan akan daging terus meningkat. Untuk mengantisipasi ini maka harus diupayakan untuk terus menambah populasi agar kebutuhan daging dapat tetap terpenuhi. Produksi daging, telur dan susu secara keseluruhan terlihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 3. Data Penyediaan Produksi Daging (kg) Setiap Jenis Ternak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dibandingkan dengan Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis ternak Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Jumlah

Tahun 2010 103.245 731.060 771.650 1.029.303 4.599.554 2.797.417 77.016 10.109.245

Tahun 2011 130.957 762.080 782.150 1.056.493 4.748.145 2.939.730 77.854 10.497.409

(%) 21,16 4,07 1,34 2,57 3,13 4,84 1,08 3,70

Dari Tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan penyediaan produksi daging di Kabupaten Pandeglang meningkat sebesar 3,70% seiring dengan peningkatan penduduk Kabupaten Pandeglang serta kebutuhannya akan konsumsi daging. Namun demikian kemampuan Kabupaten Pandeglang dalam penyediaan produksi daging belum secara keseluruhan berasal dari Kabupaten Pandeglang, tetapi masih mendatangkan ternak potongan dari luar Kabupaten Pandeglang. Secara signifikan peningkatan produksi daging tertinggi berasal dari ternak sapi potong sebesar 21,16%. Penyediaan produksi telur Kabupaten Pandeglang bersumber dari jenis ternak ayam buras dan itik, sedangkan ayam ras petelur masih didatangkan dari luar Kabupaten Pandeglang. Perkembangan penyediaan produksi telur dari tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel berikut.


9


Tabel 4.

No. 1. 2. 3.

2014

Data Penyediaan Produksi Telur (kg) Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dibandingkan dengan Tahun 2010 Jenis Ternak Ayam Buras Ayam Ras Itik Jumlah

Tahun 2010 1.420.170 810.090 2.230.260

Tahun 2011 1.466.060 818.920 2.284.970

(%) 3,23 1,09 2,45

Dari Tabel di atas terlihat bahwa penyediaan produksi telur secara total meningkat sebesar 2,45%, peningkatan terbesar disumbang oleh ternak ayam buras yang pada tahun 2011 ini mengalami peningkatan sebesar 3,23% disusul oleh ternak itik sebesar 1,09%. Mengenai penyediaan produksi susu sampai saat ini di Kabupaten Pandeglang belum ada usaha peternakan ternak perah (sapi, kerbau maupun kambing perah) sehingga penyediaan susu masih didatangkan seluruhnya dari luar Kabupaten Pandeglang. 2.1.2. Perkembangan Konsumsi Hasil Ternak Berdasarkan metode perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM), penyediaan konsumsi hasil ternak di Kabupaten Pandeglang tahun 2011 dibandingakan tahun 2010, seperti terlihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 5.

No. 1. 2. 3.

Perkembangan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dibandingkan Tahun 2010 (kg/kap/thn)

Komoditas Daging Telur Susu gr protein/kapita/hari

Target Norma Gizi Nasional 10,10 4,70 6,10 6,00

Tahun 2010

Tahun 2011

(%)

3,06 1,24 0,94 1,91

3,17 1,27 0,95 1,96

3,59 2,42 1,06 2,36

Dari Tabel di atas terlihat bahwa konsumsi daging, telur dan susu penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 sebesar 1,91 gram protein/kapita/hari dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 2,36% atau 1,96 gram protein/kapita/hari. Kenaikan konsumsi terjadi pada komoditas daging yang naik sebesar 3,59% atau 3,17 kg/kap/thn dari 3,06 kg/kap/thn pada tahun 2010 hal ini menunjukan bahwa adanya upaya peningkatan kemampuan produksi daging dari Kabupaten Pandeglang. Konsumsi telur


10


2014

juga mengalami kenaikan sebesar 2,42%, dari 1,24 kg/kap/thn di tahun 2010 meningkat menjadi 1,27 kg/kap/thn. Konsumsi susu juga mengalami peningkatan sebesar 1,06%, dari 0,94 kg/kap/thn ditahun 2010 meningkat menjadi 0,95 kg/kap/thn di tahun 2011. Apabila dibandingkan dengan Target Minimal Standar Norma Gizi Nasional yang harus dikonsumsi berasal dari ternak, ternyata tingkat konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pandeglang sampai dengan akhir tahun 2011, masih di bawah rata-rata target Standar Norma Gizi Nasional, yaitu daging sebesar 3,17 kg/kapita/tahun; telur sebesar 1,27 kg/kapita/tahun dan konsumsi susu olahan sebesar 0,95 kg/kapita/ tahun atau setara dengan 1,96 gram/protein/hari atau baru mencapai 32,67% dari standar norma gizi nasional. Pencapaian tingkat konsumsi protein hewani asal ternak berkaitan dengan jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah permintaan terhadap kebutuhan protein hewani di Kabupaten Pandeglang.

2.1.3. Pembinaan Mutu Ternak Kegiatan pembinaan mutu ternak di Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan penyediaan bibit unggul melalui Program Aksi Perbibitan Ternak. Melalui program ini dibentuk kelompok-kelompok penangkar ternak yaitu kelompok penangkar ternak sapi potong, kelompok penangkar ternak kerbau, kelompok penangkar ternak itik dan kelompok penangkar peternak domba. Dari program ini diharapkan dapat dihasilkan ternak-ternak bakalan komersial untuk dikembangkan pada kelompok-kelompok budidaya penggemukan dan perbibitan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Untuk jenis ternak unggas komersial, pelaksanaan perbaikan mutu bibit dilakukan langsung oleh pihak Breeder, sedangkan Dinas hanya sebagai pengawas maupun penguji di lapangan. Jumlah kelahiran dan kematian yang dapat dimonitor sampai dengan tahun 2011 terdapat pada Tabel berikut.


11


Tabel 6.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Data Jumlah Kelahiran dan Kematian menurut Jenis Ternak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 (ekor)

Jenis Ternak Sapi Potong Kerbau Kambing Domba Ayam Buras

Itik

2014

Jumlah Kelahiran Jumlah Kematian Betina Jumlah Jantan Betina Jumlah 58 221 279 5 24 29 2.009 6.744 8.753 385 1.297 1.682 18.952 51.268 70.220 2.085 5.642 7.727 7.736 25.917 33.653 950 3.182 4.132 1.445.167 3.216.782 4.661.949 64.425 473.519 537.944 863 8.242 9.105 512 4.896 5.408

Jantan

2.1.4. Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Untuk meningkatkan pelayanan dan mensukseskan Program Aksi Perbibitan Ternak di Kabupaten Pandeglang, mulai tahun 2009 kegiatan Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Pandeglang mulai dilaksanakan. Pada tahun 2011 telah dilakukan program inseminasi buatan terhadap ternak kerbau sebanyak 40 ekor di Desa Cibarani, Kecamatan Cisata. Persentase kebuntingan mencapai 90%. Sejauh ini kegiatan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan sepenuhnya mendukung Program Aksi Perbibitan Ternak Potong yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dengan memberiakan pelayanan gratis bagi kelompok-kelompok penangkar sapi potong dan kerbau yang menjadi binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan populasi ternak potong di Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, sarana dan prasarana IB yang ada masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitasnya sehingga masih diperlukan tambahan jumlah petugas yang mahir dalam teknis IB dan juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 2.1.5. Pembinaan Makanan Ternak 2.1.5. Pembinaan Hijauan Makanan Ternak Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali berupaya menggalakan pembuatan kebun Hijauan Makanan Ternak pada kelompok-kelompok ternak. Pada tahun 2011, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang melalui Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian membangun 1 padang penggembalaan di Desa Manglid, Kec. Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

12


2014

Cibitung seluas 10 Ha dan dikelompok yang tersebar di 4 Kecamatan dengan realisasi sebagaimana tersaji pada tabel berikut : Tabel 7.

Data Penyebaran Kebun HMT pada Beberapa Kebun Rumput Kelompok di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kecamatan Cadasari Mandalawangi Cikedal Pagelaran Carita Cisata Cikeusik Picung Cibitung Jumlah

Luas Areal Kebun Rumput (Ha) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 26,0

Jenis Rumput Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah

2.1.5. Pembinaan Pakan Konsentrat Pembinaan pakan konsentrat diarahkan kepada ketersediaan pakan, baik pakan jadi maupun bahan baku serta pengawasan mutu pakan yang beredar di Kabupaten Pandeglang.

2.1.6. Pembinaan Produksi Bibit Ternak Di dalam usaha pembinaan produksi bibit, sasaran yang dibina yaitu pembinaan terhadap sumber bibit milik pemerintah dan sumber bibit di masyarakat (Village Breeding Center).

Pembinaan yang dilakukan selain bimbingan teknis yang diberikan kepada

kelompok-kelompok pembibit, dilaksanakan pula pemantauan/monitoring perkembangan ternak yang ada di kelompok yang bersangkutan. Lokasi-lokasi pembibitan ternak di masyarakat ini merupakan lokasi-lokasi atau kelompok-kelompok pembibit binaan dari kegiatan yang sedang berjalan pada tahun anggaran 2011 yang dibiayai dari dana APBD maupun APBN. Data ternak bibit yang disebarkan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :


13


Tabel 8.

No.

Data Penyebaran Bibit Ternak pada Beberapa Kelompok Penangkar di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011

Nama Kelompok

1

Tani Jaya

2

Harapan Mulya

3 4

Saluyu Jaya Baros Kombong

5

Tani Mukti

6

Cinta Persatuan

7

Sido Mulyo II

8 9

Karang Sejahtera Makmur Jaya

10

Al-Barokah

11 12

Waru Sri Asih 2

13

Tani Mukti II

14

Garawangi

15

Karya Bersama

16

Cinyurup Mandiri Makmur Jaya

17 18

2014

19 20 21 22

Tunas Muda 99 Bidang Peternakan Lebak Gintung 1 Mandiri Tani Jaya Estu Mucekil

23 24 25

Mulya Karya Perintis I Karya Tani

Alamat Kp. Talaga, Ds. Nembol, Kec. Mandalawangi Kp. Sususkan RT 05/RW 02, Ds. Sukarame, Kec. Carita Kp. Cirukap, Ds. Cibarani, Kec. Cisata Kp. Talun Kidul RT 14/07, Ds. Bangkuyung, Kec. Cikedal Kp. Tarogong, Ds. Margasana, Kec. Pagelaran Kp. Cimoyan, Ds. Bungur-copong, Kec. Picung Kp. Pematang Sempur, Ds. Sukaseneng, Kec. Cikeusik Kp. Pasirpeuteuy, Ds. Pasir-peuteuy, Kec. Cadasari Kp. Kaduranggem RT 14/05 Ds. Kadubale, Kec. Banjar Kp. Kadupandak RT 03/08, Ds. Sinarjaya, Kec. Mandalawangi Kp. Tanjakan, Ds. Pangkalan, Kec. Sobang Kp. Kubang RT 04/RW 02, Ds. Surakarta, Kec. Pagelaran Kp. Babakan Cibaliung, Ds. Rancaseneng, Kec. Cikeusik Kampung Pasirkoranji RT.01RW.07, Desa Sikulan, Kecamatan Jiput Kampung Mekarjaya RT.04/RW.13, Desa Panimbangjaya, Kec. Panimbang Kampung Cinyurup, Kel. Juhut, Kec. Karangtanjung Kampung Kaduranggem RT 14/RW 05, Desa Kadubale, Kecamatan Banjar Kampung Kadomas RT.03/RW.01, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang Kp. Gintung, Ds. Campaka, Kec. Kaduhejo Ds. Manglid, Kec. Cibitung Ds. Cikeusik, Kec. Cikeusik Kp. Maja Masjid, Kel. Sukaratu, Kec. Majasari Ds. Cibaliung, Kec. Cibaliung Ds. Gombong, Kec. Panimbang Ds. Sukadame, Kec. Pagelaran

Kerbau

Jml. Ternak (Ekor) 24

APBN TP

Kerbau

24

APBN TP

Kerbau Kerbau

24 24

APBN TP APBN TP

Kerbau

24

APBN TP

Sapi Potong

25

APBN TP

Sapi Potong

25

APBN TP

Kambing PE

25

APBN TP

Itik Petelur

1.000

APBN TP

Ayam Buras

1.210

APBN TP

Itik Petelur Itik Petelur

1.200 1.200

APBN TP APBN TP

Itik Petelur

1.200

APBN TP

Domba

74

Domba

114

Domba

74

Domba

72

Domba

74

APBN SMD APBN SMD APBN SMD APBN SMD APBN SMD

Kerbau Kerbau Sapi Potong Sapi Potong

35 20 35 35

APBN TP APBN TP APBN TP APBN TP

Kerbau Kerbau Kerbau

11 11 11

APBN APBN APBN

Jenis Komoditi

Sumber Dana

2.1.7. Bimbingan Usaha Peternakan Sapi Potong Jumlah usaha ternak sapi potong yang berada di bawah binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersaji pada Tabel berikut. Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

14

2014


Tabel 9.

Daftar Kelompok Usaha Budidaya Ternak Sapi Potong sampai Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang Alamat

No.

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MitraUtama Tri Bakti Sinar Harapan Sekar Mukti Hutan Mandiri Ponpes Al-Ishlah Ponpes Mambaul Qur’an Cinta Persatuan Sido Mulyo II Tani Jaya Estu Mucekil

Desa

Kecamatan

Kadupandak Pasirsedang Nanggala Cikeusik Gerendong Kananga Kalanganyar Bungur-copong Sukaseneng Cikeusik Sukaratu

Picung Picung Cikeusik Cikeusik Koroncong Menes Labuan Picung Cikeusik Cikeusik Majasari

Bangsa Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong

2.1.8. Bimbingan Usaha Peternakan Kerbau Jumlah usaha ternak kerbau yang berada di bawah binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersaji pada Tabel berikut. Tabel 10. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Daftar Kelompok Usaha Budidaya Ternak Kerbau sampai Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang Nama Kelompok

Alamat Desa

Jenis Komoditi

Kecamatan

Bakti Setia Sugih Jaya Tani Jaya Widey Gemilang Tri Bakti Sinar Babad Ciinjuk Maju Mukti Jaya Bina Tani Ternak 2 Harapan Jaya 1 Sugih Jaya Citra Jaya Bakti Setia Sugih Jaya

Kadubera Kadukalapa Kaungcaang Menes Pasirsedang Tenjohalang Ciinjuk Karangsetra Kadumadang Parumasan Pakuluran Awilega Kadubera Kadukalapa

Picung Karangtanjung Cadasari Menes Picung Jiput Cadasari Koroncong Cimanuk Cipeucang Koroncong Koroncong Picung Karangtanjung

Tani Jaya Harapan Mulya

Nembol Sukarame

Mandalawangi Carita

Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau


15

2014

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang 17 18 19 20 21 22 23 24

Saluyu Jaya Baros Kombong Tani Mukti Lebak Gintung 1 Mandiri Mulya Karya Perintis I Karya Tani

Cibarani Bangkuyung Margasana Campaka Manglid Cibaliung Gombong Sukadame

Cisata Cikedal Pagelaran Kaduhejo Cibitung Cibaliung Panimbang Pagelaran

Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau

2.1.9. Bimbingan Usaha Peternakan Domba dan Kambing Jumlah usaha budidaya ternak domba yang berada di bawah binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga tahun 2011 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 11.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Daftar Kelompok Usaha Budidaya Ternak Domba dan Kambing hingga Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang Nama Kelompok

Karya Makmur Karya Mandiri Taruna Sakti Harapan Jaya Jaya Mandiri Cinyurup Mandiri Harapan Mulya Karya Bersama Garawangi TM 99 Peternakan Makmur Jaya Karang Sejahtera

2.1.10.

Alamat Desa Sindang Karya Juhut Kadugadung Pasirpeutey Juhut Juhut Pagerbatu Panimbangjaya Sikulan Kadomas Kadubale Pasir Peuteuy

Kecamatan Menes Karangtanjung Cipeucang Cadasari Karangtanjung Karangtanjung Majasari Panimbang Jiput Pandeglang Banjar Cadasari

Jenis Komoditi Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Kambing PE

Bimbingan Usaha Peternakan Unggas (Itik dan Ayam Buras) Jumlah usaha ternak unggas yang berada di bawah binaan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan tersaji pada Tabel berikut. Tabel 12.

No. 1 2 3

Daftar Kelompok Usaha Budidaya Ternak Unggas Binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang Nama Kelompok

Harapan Tani Putra Sri Sakti Putra

Alamat Desa Kubangkondang Surianeun Kubangkampil

Kecamatan Cisata Patia Sukaresmi

Jenis Komoditi Itik Itik Itik


16

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Binaan Cipancen Sri Sinar Tani Harapan Maju Karya Nyata Sejahtera Aria Jaya Muda Mandiri Mulyasari Bersaudara Kandaga Jaya Sari Mulya Makmur Jaya Al-Barokah Waru Sri Asih 2 Tani Mukti II

Kertasana Dahu Caringin Sodong Tembong Gombong Pareang Cikuya Tegalpapak Pagelaran Kertasana Senang sari Kadubale Sinarjaya Pangkalan Surakarta Rancaseneng

Pagelaran Cikedal Labuan Saketi Carita Panimbang Mekarjaya Sukaresmi Pagelaran Pagelaran Pagelaran Pagelaran Banjar Mandalawangi Sobang Pagelaran Cikeusik

2014

Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Ayam Buras Itik Itik Itik

2.11. Bimbingan Usaha Peternakan Ayam Ras Komersial Selama tahun 2011 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang melakukan pembinaan usaha peternakan ayam ras komersial yang terfokus pada upaya pencegahan penyakit menular khususnya Flu Burung/AI serta sanitasi kandang yang dilakukan secara intensif. Pembinaan terhadap para peternak ini terus dilakukan untuk menjamin keberhasilan program tersebut.

2.2

Analisis Kenierja Pelayanan

2.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan

Organisasi Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.2.2. Kedudukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


17


2014

2.2.3. Tugas Pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

2.2.4. Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi : a)

Peyelenggaraan urusan pilihan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

b) Penyusunan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan; c)

Penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya;

d) Pembinaan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan; e)

Penyelenggaraan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, binausaha peternakan, sumber daya dan kelembagaan;

f)

Pembinaan UPT lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

g) Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.5. Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari : a)

Kepala dinas

b) Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. c)

Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari : 1. Seksi Ternak Ruminansia; 2. Seksi Ternak Non Ruminansi.

d) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:


18


2014

1. Seksi Kesehatan Hewan; 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. e)

Bidang Bina Usaha Peternakan, terdiri dari : 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran; 2. Seksi Binausaha dan Pembiayaan.

f)

Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, terdiri dari : 1. Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Kelembagaan.

g) UPT. h) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.6 Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 03 Nopember 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, maka rincian tata kerja perangkat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: 2.2.7. Kepala Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

19

2014


e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.8. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan unit kerja; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.8.1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

20


2014

c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas; b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja; d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran; h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas; i.

melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;

j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; k. melaksanakan

penyiapan

pegawai

untuk

mengikuti

pendidikan/pelatihan

kepemimpinan, teknis dan fungsional; l.

melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


21


2014

2.2.8.2. Kepala Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas. Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; b. melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.8.4. Kapala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;


22


2014

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas; c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan tahunan dinas; d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; f. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas; g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.9. Kepala Bidang Produksi Peternakan Bidang Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia. Kepala

Bidang

Produksi

Peternakan

dalam

melaksanakan

tugas

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia; c. penyelenggaraan produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia;


23


2014

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.9.1. Kasi Ternak Ruminansia Seksi Ternak Ruminansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Peternakan. Kasi Ternak Ruminansia mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis produksi ternak ruminansia. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Ternak Ruminansia menye-lenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi ternak ruminansia; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam produksi ternak ruminansia; c. penyelenggaraan produksi ternak ruminansia; d. peningkatan produksi ternak ruminansia; e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan produksi ternak ruminansia. Rincian tugas Kepala Seksi Ternak Ruminansia adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Ternak Ruminansia; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan pembibitan ternak ruminansia; c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data potensi wilayah peternakan sebagai bahan penyusunan tata ruang dan peta potensi serta pemanfaatan sumber daya lahan usaha peternakan ruminansia; d. melakukan pembinaan dan bimbingan produksi dan pengawasan mutu bibit ternak ruminansia; e. melakukan seleksi dan registrasi/pencatatan ternak bibit ruminansia; f. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan terhadap pelaksanaan penerapan teknologi reproduksi, registrasi hasil, pengadaan mani beku (spesifik lokal/dalam negeri) ternak ruminansia; g. melaksanakan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan Embrio Transfer (ET) program pemerintah; h. memantau dan mengawasi pengeluaran ternak bibit ruminansia; Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

24


i.

2014

melaksanakan kegiatan pemantauan, inventarisasi potensi wilayah sumber bibit dan pemeriksaan lalu lintas ternak ruminansia dan pengadaan paket IB ternak bibit ruminansia unggul;

j. melaksanakan pengujian populasi dasar ternak seleksi, registrasi ternak bibit dan identifikasi ternak bibit ruminansia; k. melaksanakan pelayanan surat keterangan ternak bibit ruminansia, serta pemberian izin produksi bibit ternak sesuai dengan petunjuk atau peraturan yang berlaku; l.

melaksanakan bimbingan teknis kastrasi ternak non bibit serta pengembangan mutu dan seleksi ternak ruminansia;

m. melaksanakan survey, pengkajian dan penerapan teknologi reproduksi pada ternak ruminansia; n. menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan, pedoman penyebaran/distribusi dan pengembangan ternak ruminansia baik oleh pemerintah maupun swasta; o. memantau dan mengawasi penyebaran ternak bibit ruminansia; p. mendistribusikan bibit ternak ruminansia kepada masyarakat; q. melaksanakan pembinaan, pengelolaan bibit ternak ruminansia yang didistribusikan kepada masyarakat; r. melaksanakan redistribusi dan penghapusan ternak ruminansia pemerintah; s. melakukan pengawasan mutu dan bimbingan penggunaan pakan / bahan baku konsentrat dalam hal pemakaian; t. melakukan pengadaan, perbanyakan, penyaluran dan bimbingan produksi bibit Hijauan Makanan Ternak (HMT); u. melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan dalam hal pemakaian; v. menetapkan

lokasi

dan

melakukan

pengaturan/pemanfaatan

tanah

untuk

penggembalaan ternak; w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi ternak ruminansia; x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.9.2. Kasi Ternak Non Ruminansia Seksi Ternak Non Ruminansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Peternakan.


25


2014

Kasi Ternak Non Ruminansia mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis produksi ternak non ruminansia. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Ternak Non Ruminansia menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi ternak non ruminansia; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam produksi ternak non ruminansia; c. penyelenggaraan produksi ternak non ruminansia; d. peningkatan produksi ternak non ruminansia; e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan produksi ternak non ruminansia. Rincian Tugas Kepala Seksi Ternak Non Ruminansia adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Ternak Non Ruminansia; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan pembibitan ternak non ruminansia; c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data potensi wilayah peternakan sebagai bahan penyusunan tata ruang dan peta potensi serta pemanfaatan sumber daya lahan usaha peternakan non ruminansia; d. melakukan pembinaan dan bimbingan produksi dan pengawasan mutu bibit ternak non ruminansia; e. melakukan seleksi dan registrasi/pencatatan ternak bibit non ruminansia; f. menyiapkan bahan pembinaan /bimbingan terhadap pelaksanaan penerapan teknologi reproduksi, registrasi hasil, pengadaan mani beku (spesifik lokal/dalam negeri) ternak non ruminansia; g. memantau dan mengawasi pengeluaran ternak bibit non ruminansia; h. melaksanakan kegiatan pemantauan, inventarisasi potensi wilayah sumber bibit dan pemeriksaan lalu lintas ternak non ruminansia; i.

melaksanakan pengujian populasi dasar ternak seleksi, registrasi ternak bibit dan identifikasi ternak bibit non ruminansia;

j. melaksanakan pelayanan pemeriksaan surat keterangan ternak bibit non ruminansia, serta pemberian izin produksi bibit ternak sesuai dengan petunjuk atau peraturan yang berlaku; k. melaksanakan bimbingan tehnis kastrasi ternak non bibit serta pengembangan mutu dan seleksi ternak non ruminansia; Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

26


l.

2014

melaksanakan survey, pengkajian dan penerapan teknologi reproduksi pada ternak non ruminansia;

m. menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan, pedoman penyebaran/distribusi dan pengembangan ternak non ruminansia baik oleh pemerintah maupun swasta; n. memantau dan mengawasi penyebaran ternak bibit non ruminansia; o. mendistribusikan bibit ternak non ruminansia kepada masyarakat; p. melaksanakan

pembinaan,

pengelolaan

bibit

ternak

non

ruminansia

yang

didistribusikan kepada masyarakat; q. melaksanakan redistribusi dan penghapusan ternak non ruminansia pemerintah; r. melakukan pengawasan mutu dan bimbingan penggunaan pakan / bahan baku konsentrat dalam hal pemakaian; s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi ternak non ruminansia; t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.10. Kepala Bidang Kesehatan Hewan & Kesehatan Masy. Veteriner Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; c. penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


27


2014

2.2.10.1. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kesehatan hewan. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Kepala

Seksi

Kesehatan

Hewan

menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesehatan hewan; c. penyelenggaraan kesehatan hewan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan. Rincian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan kesehatan hewan; c. melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini penyakit hewan menular, tindakan pemunahan sumber penyakit, biosekuriti, vaksinasi dan pengobatan hewan serta penanggulangan wabah/kejadian luar biasa; d. melaksanakan kegiatan pelayanan, pengamanan dan pengawasan lalu lintas hewan; e. melaksanakan pembuatan data dan peta penyakit hewan serta penyediaan sistem informasi kesehatan hewan; f. melakukan kegiatan surveilans dan pengambilan spesimen yang diperlukan untuk uji laboratorium dan peneguhan diagnosa; g. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap laboratorium kesehatan hewan, klinik hewan, pos kesehatan hewan dan pos pembantu pelayanan kesehatan hewan; h. melakukan identifikasi masalah kesehatan hewan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; i.

melaksanakan pengawasan terhadap fisik, penyimpananan dan peredaran obat hewan;

j. melaksanakan pembinaan terhadap depo dan pengecer obat hewan; k. menyiapkan bahan prosedur tetap mengenai tata cara perizinan usaha obat hewan; l.

melaksanakan pengujian terhadap bahan-bahan obat hewan dan residu;

m. melaksanakan identifikasi permasalahan dalam penggunaan obat hewan;


28


2014

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan hewan; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.10.2. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Rincian tugas Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan kesehatan masyarakat veteriner; c. menjamin tersedianya bahan pangan asal hewan yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS); d. melaksanakan pembinaan kepada para pengusaha pemotongan hewan/unggas, pengecer daging, rumah potong hewan/unggas dan tempat pemotongan hewan/unggas milik pemerintah maupun swasta; e. menyiapkan bahan standar pelayanan rumah potong hewan/unggas, rekomendasi usaha pemotongan hewan, pengiriman bahan asal hewan dan bimbingan teknis hygiene dan sanitasi; f. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pemotongan hewan/unggas, bahan pangan dan non pangan asal ternak dari penyakit zoonosis dan cemaran bahan berbahaya;


29


2014

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pada usaha peternakan rakyat dan perusahaan peternakan, terhadap resiko pencemaran lingkungan; h. melaksanakan tindakan penanganan penyakit zoonosis; i.

melakukan pengujian bahan pangan dan non pangan asal hewan yang beredar di masyarakat;

j. melakukan identifikasi masalah kesehatan masyarakat veteriner; k. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner; l.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.11. Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan Bidang Bina Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha peternakan dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha peternakan dan pembiayaan; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha peternakan dan pembiayaan; c. penyelenggaraan pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha peternakan dan pembiayaan; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha dan pembiayaan usaha peternakan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


30


2014

2.2.11.1. Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan. Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan; b. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan; c. pelaksanaan pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan. Rincian tugas Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan pengolahan hasil dan pemasaran; c. menyusun bahan pembinaan dalam penerapan pasca panen dan pengelolaan hasil bagi pengembangan produk-produk peternakan; d. melakukan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi di bidang peternakan; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi produksi dan konsumsi terhadap komoditas peternakan dan hasil produksi peternakan; f. melaksanakan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi di bidang peternakan; g. menyelenggarakan sistem informasi pasar komoditas peternakan; h. melaksanakan analisa usaha bagi komoditi peternakan; i.

menyelenggarakan bimbingan, pengembangan dan pembinaan kerjasama kemitraan petani dengan pengusaha di bidang peternakan;

j. melaksanakan perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil peternakan;


31


2014

k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan hasil dan pemasaran; l.


2.2.11.2. Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan.

Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijakan teknis pembinaan usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan; c. penyelenggaraan pembinaan usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bina usaha dan pembiayaan. Rincian tugas Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan bina usaha dan pembiayaan; c. menyiapkan bahan petunjuk teknis tentang inventarisasi dan identifikasi jenis usaha dan prosedur, tata cara perizinan pendirian usaha serta pendaftaran usaha di bidang peternakan; d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional serta bimbingan dalam hal inventarisasi, identifikasi jenis-jenis usaha dan sumber-sumber pembiayaan bidang peternakan; e. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan dan pengembangan usaha peternakan dan pembiayaan/permodalan;


32


2014

f. melaksanakan sosialisasi tentang peluang sumber modal pada usaha di bidang peternakan; g. melaksanakan penyusunan tatalaksana dan pelayanan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan perusahaan di bidang peternakan; h. melaksanakan pelayanan pengurusan izin usaha/rekomendasi pendirian usaha peternakan; i.

memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam bina usaha peternakan;

j. memberikan bimbingan, penetapan peta potensi bina usaha peternakan; k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bina usaha dan pembiayaan; l.


2.2.12. Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan; c. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


33


2014

2.2.12.1. Kepala Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Kepala Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan sarana dan prasarana peternakan; b. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana peternakan; c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan. Rincian tugas Kepala Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana; b. menyusun juklak/juknis pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana peternakan; c. menetapkan jenis dan pemanfaatan paket teknologi peternakan yang dibutuhkan; d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna; e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi peternakan; f. melaksanakan pelatihan dan bimbingan dalam pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; g. menyusun klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin yang digunakan dalam pengembangan penerapan teknologi peternakan; h. melakukan berbagai rekayasa alat dan mesin (alsin) peternakan; i.

melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap produksi alsin peternakan;

j. melakukan identifikasi dan penyusunan rencana kebutuhan alsin budidaya di kecamatan/desa; k. melakukan pendataan produksi, peredaran, dan penggunaan alsin peternakan; l.

menyebarkan informasi prototipe alsin yang telah direkomendasi;


34


2014

m. melakukan bimbingan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan alsin peternakan di kecamatan/desa; n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sumber daya, sarana dan prasarana; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.12.2. Kepala Seksi Kelembagaan Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Kelembagaan peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Kelembagaan peternakan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Kelembagaan peternakan; c. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan peternakan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan peternakan. Rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Kelembagaan Peternakan; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan kelembagaan peternakan; c. memfasilitasi pengembangan kerjasama dan kemitraan antara peternak dan pengusaha peternakan; d. menyelenggarakan bimbingan teknis operasional serta pembinaan dalam hal manajemen kelembagaan peternakan; e. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan terhadap kelembagaan dan usaha rintisan bidang peternakan; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/organisasi profesi di bidang peternakan; g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan peternakan;


35


2014

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tenteram serta memperluas pilihan yang dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain, dunia usaha swasta berperan untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan serta masyarakat memiliki peran dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar itu belum dapat diatasi sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keseluruhan upaya untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera akan berdiri di atas pondasi yang rapuh, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan peluruhan martabat warga masyarakat. Beberapa permasalahan Kabupaten Pandeglang dapat diidentifikasikan diantaranya: 1. 2. 3. 4.

Masih banyak desa tertinggal dimana sampai tahun 2010 terdapat sekitar 42,09% dari total desa. Tingkat kemiskinan cukup tinggi (tahun 2009) sekitar 12,01 % dari total penduduk atau berjumlah 138.003 jiwa. Masih tingginya tingkat pengangguran mencapai 10,98% dari total angkatan kerja atau sebesar 53.620 jiwa. Masih banyaknya daerah rawan pangan (tahun 2009) di antaranya tiga kecamatan yang patut diwaspadai lantaran berpotensi rawan pangan yaitu Kecamatan Pandeglang, Majasari, dan Labuan. Kecamatan Pandeglang dengan jumlah populasi 39.759 jiwa total produksi pangannya mencapai 3.620 ton. Kecamatan Majasari yang berpopulasi 44.714 jiwa memiliki produksi pangan mencapai 2.878 ton, dan Kecamatan Labuan yang berpopulasi 54.534 jiwa jumlah produksi pangannya sebesar 2.847 ton.


36


5.

6.

2014

Rendahnya kualitas SDM (tahun 2009), hal ini tercermin dari kurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor yang membutuhkan keterampilan seperti jasa-jasa atau hanya sebesar 41.892 jiwa atau sebesar 9,57% dari total jumlah penduduk yang bekerja. Sementara pada sektor pertanian sebesar 204.514 jiwa atau sebesar 46,72% dari total jumlah penduduk yang bekerja. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (tahun 2009), hal ini tercermin dari tingkat pendidikan jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang yang berusia 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan universitas/perguruan tinggi sebesar 2,92%, SLTA sebesar 8,83%, dan yang belum tamat SD/MI sebesar 33,23%. Sementara angka rata-rata sekolah penduduk Kabupaten Pandeglang mencapai 6,44 tahun.

7.

Masih belum memadainya layanan kesehatan masyarakat (tahun 2009), hal ini tercermin dari persentasi jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Jumlah dokter sebesar 0,007%, paramedis/perawat sebesar 0,083% dan tenaga kesehatan masyarakat sebesar 0,024%.

8.

Investasi belum kondusif bagi peningkatan perekomian daerah, hal ini terlihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan besarnya investasi fisik yang sudah direalisasikan pada suatu waktu tertentu. PMTB Kabupaten pandeglang pada tahun 2009 sebesar 703,94 milyar.

9.

Belum optimalnya nilai tambah sektor primer, sekunder dan tersier Kabupaten Pandeglang terhadap Provinsi Banten (tahun 2009). Sektor primer sebesar 23,03%, sekunder 1,80% dan tersier 6,94%. Sektor primer (2009): pertanian 23,21 % dan pertambangan-penggalian 5,32%. Sektor sekunder : industri pengolahan 1,40%, listrik, gas dan air bersih 0,97% dan

bangunan 8,94%.

Sektor tersier (2009):

perdagangan, hotel dan restoran 6,59%, pengangkutan dan komunikasi 3,65%, bank dan lembaga keuangan lain 7,54% dan jasa-jasa lain 14,14%. 10. Tingginya konversi lahan pertanian (dalam tiga tahun terakhir 2005-2008 sekitar 1.304 ha ladang / huma, 214 ha perkebunan besar, 675 ha hutan rakyat dan 770 ha hutan negara telah berubah fungsi menjadi lahan perumahan dan lainnya). 11. Tingginya konversi lahan pertanian (dalam tiga tahun terakhir 2005-2008 sekitar 1.304 ha ladang / huma, 214 ha perkebunan besar, 675 ha hutan rakyat dan 770 ha hutan negara telah berubah fungsi menjadi lahan perumahan dan lainnya). 12. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan (perikanan tangkap baru dimanfaatkan sektiar 50% dari potensi lestarinya, potensi budidaya rumput laut di pantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan 60%).


37


2014

13. Belum berkembangnya potensi pariwisata berbasis sejarah, pantai, tirta, dan alam. Destinasi Pariwisata (214 objek/kawasan wisata yang terdiri dari wisata pantai 11 objek/kawasan , wisata tirta 19 objek/kawasan, sejarah 183 objek, wisat alam 1 kawasan), namun Yang banyak dikunjungi wisatawan hanya 18 objek/kawasan wisata. 14. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan Akarsari bagi pelestarian lingkungan dan pemanfaatnnya bagi kesejahteraan masyarakat (forest for society). 15. Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukung percepatan pembangunan (jalan, jembatan,terminal, irigasi, drainase, instalasi air bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana). 16. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 17. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan publik, regulasi). 18. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur sekitar 28% berpendidikan strata 1 (S-1) serta strata 2/ strata3 (S2/S3) sebesar 1%. 19. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. 20. Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan dan Pandeglang sebagai kawasan pendidikan, pariwisata dan budidaya pertanian serta kegiatan pendukungnya. Dari seluruh masalah yang telah diidentifikasi, permasalahan pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.

2. 3.

4.

5.

Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, belum berkembangnya jiwa kewirausahaan di daerah perdesaan serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan pertanian, pariwisata dan potensi sumberdaya alam. Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya berdayanya masyarakat pedesaan. Penataan ruang dan kawasan/kewilayahan Kabupaten Pandeglang masih belum optimal, hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah. Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.

Mengacu pada kelima permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka terkait dengan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, isu strategis yang diangkat dalam visi dan misi ini adalah berkenaan dengan empat isu pokok, yaitu: (1) Pertumbuhan perekonomian daerah Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

38


2014

(2) Ketertinggalan, kemiskinan, ketahanan Pangan, tingkat pendidikan masyarakat (3) Penataan ruang, pengelolaan sumberdaya dan pelestarian lingkungan (4) Tata kelola pemerintahan daerah

2.3.1.2. Permasalahan Pembangunan Pertanian secara Umum Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), dan belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian. Secara sistematis permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5)

Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air; Status dan luas kepemilikan lahan (< 0,5 Ha/KK); Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi; Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; Rendahnya nilai tukar petani (NTP); Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian; Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

6) 7) 8) 9) 10) 11) 2.3.2

Permasalahan Pembangunan Peternakan Daerah

2.3.2.1 Masalah Teknis Masalah teknis di bidang peternakan yang ada di Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Kualitas SDM peternakan yang masih rendah; Penyediaan dan penggunaan benih/bibit bermutu belum maksimal; Penggunaan teknologi belum mengarah pada spesifikasi lokasi; Penggunaan alat mesin peternakan masih terbatas; Belum ada lembaga perbenihan/perbibitan; Pengendalian penyakit hewan menular yang bersifat strategis belum optimal; Teknik budidaya masih terbatas/tradisional; Penyebaran dan penerapan teknologi pasca panen belum optimal; Kualitas dan kuantitas produk terbatas; Rata-rata tingkat produktivitas tiap jenis ternak relatif masih rendah; Penerapan teknologi budidaya ternak masih rendah; Prasarana dan sarana penunjang peternakan masih terbatas;


39


2014

13) Menyempitnya lahan pertanian akibat perkembangan sektor industri dan pemukiman; 14) Belum adanya penataan ruang yang baik yang mendukung pada sektor peternakan; 15) Terbatasnya jumlah petugas, untuk melayani 35 Kecamatan dan 335 Desa diseluruh

wilayah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai luas 2.747 Km2. 16) Sarana dan prasarana penunjang tugas pelayanan peternakan masih sangat kurang. 2.3.2.2 Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi bidang peternakan di Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah: 1) 2) 3) 4) 5)

Kemampuan petani/peternak menyediakan modal usaha tani yang terbatas; Prasarana dan sarana transportasi untuk wilayah selatan yang masih kurang; Jaminan pasar belum terukur dengan jelas; Harga sarana produksi terus meningkat dan tidak sesuai dengan harga jual hasil usaha tani/ternak; Lembaga kredit usaha tani dalam mendukung peningkatan produksi peternakan masih terbatas.

2.3.2.3 Masalah Sosial Peternakan Masalah sosial di Kabupaten Pandeglang yang paling besar adalah kualitas sumber daya manusia petani/peternak umunya masih rendah, sehingga dalam menyerap inovasi budidaya peternakan masih terbatas, karena pada umumnya pendidikan peternak masih setingkat Sekolah Dasar. 2.3.2.4 Masalah Kelembagaan Peternakan 1)

Kelembagaan pendukung usaha pengembangan peternakan masih terbatas jumlahnya maupun aktivitasnya.

2)

Aparat pemerintah kabupaten khususnya aparat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berlatar belakang pendidikan peternakan dan kesehatan hewan dari segi jumlah sangat jauh dari cukup untuk melayani 35 Kecamatan dan 335 Desa diseluruh wilayah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai luas 2.747 Km2 khususnya tenaga teknis peternakan, tenaga medis dan paramedis peternakan.

3)

Tingkat keterampilan aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya yang dibidang teknis peternakan dan kesehatan hewan masih kurang. Dengan demikian untuk meningkatkan SDM tersebut diperlukan peningkatan pelatihanpelatihan terutama terhadap aparat Pelaksana Teknis di tingkat kecamatan.

4)

Kelembagaan yang membantu petani/peternak masih kurang.


40


2.3.3

2014

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Periode 2011 – 2016

2.3.3.1 Visi Kabupaten Pandeglang Periode 2011 - 2016 Visi Kabupaten Pandeglang Periode 2011 – 2016 adalah : ”Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang dibidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”. Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)

Mandiri dan berkembang di bidang agribisnis Kabupaten Pandeglang sebagai Pusat Agribisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulur-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan.

(2)

Mandiri dan berkembang di bidang pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagai Pusat Kegiatan Pariwisata dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan cita visi tersebut, Pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang diperlukan jaminan regulasi kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahteraan masyarakat .

(3)

Berbasis pembangunan perdesaan Mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan destinasi pariwisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagian besar berada di pedesaan. Maka subyek utama upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata sesungguhnya adalah masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pedesaan merupakan basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan pariwisata.

2.3.4

Misi Kabupaten Pandeglang Periode 2011 - 2016 Misi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut :

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah.


41


2014

Keenam misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata, ditujukan untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi pembukaan lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2) Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai lapangan usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks. 3) Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif, ditujukan untuk menciptakan pelaku pembangunan yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. 4) Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh pendidikan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan, ditujukan untuk menyediakan dukungan bagi peningkatan pelayanan dasar. 6.

2.4.

Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah, ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik di seluruh sektor dan wilayah pembangunan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang 2014 memiliki

hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2009-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran ProgramProgram Pembangunan yang termuat dalam RPJMD kabupaten Pandeglang 2011-2016 (Perda Nomor 9 Tahun 2011) juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pandeglang serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang 2005-2025 (Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010). Rencana Kegitatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang 2014 yang berisikan tentang sasaran, arah kebijakan, program, prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

42

2014


penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Renja SKPD merupakan tindak lanjut dari RPJMD kabupaten dan kemudian secara rinci dijabarkan kembali dalam RKA yang akan dijadikan dasar penyusunan RAPBD dan APBD Kabupaten. Sedangkan Renja SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RKPD yang nantinya akan dibawa kedalam Musrembang RKPD untuk selanjutnya dilakukan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun rencana.

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel dibawah ini adalah merupan penjelasan tentang proses usulan program dan

kegiatan hasil dari usulan Musrembang Kecamatan, Rekapitulasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Indikasi Program Grand Design Kampung Ternak Terpadu Juhut sebagai berikut :

Tabel 1. Musrembang Kecamatan No 1. -

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Idikator Kinerja Lokasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan Pengembangan agribisnis Jumlah ternak 5 Desa peternakan domba/ kambing Kec. Sukaresmi Pengembangan budidaya Meningkatnya Kel. Ternak Sri kambing/ domba produksi Tani Sejahtera Ds. peternakan Sukalangu

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

200 ekor 1 Kelompok

104.000.000 35.000.000

Tabel 2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) No

Rencana Aksi

Penanggung Jawab C. Bidang Kesejahteraan Sosial 1. Pemberdayaan Masyarakat 1. Pencegahan dan Pemberantasan Disnakeswan Penyakit Ternak

Stake Holder Terkait

Target Waktu

Ukuran Keberhasilan

BPMD, Dinkes, Disbupar, Camat Panimbang, Kepala Desa.

Januari 2013 – Desember 2013

Terkendalinya Penyakit Hewan Menular

Kebutuhan Anggran

75.000.000


43


2014

Tabel 3. Indikasi Program Design Kampung Ternak Terpadu Juhut No A

Aspek Sub sistem hulu (sapronak/ input Faktor

I

Pengembangan pakan ternak (swasembada pakan)

B I II III

C I

Sub sistem budidaya (produksi primer) Pengembangan bibit ternak Reproduksi pengembangan bibit ternak domba Penanggulangan penyakit ternak

Sub sistem hilir (output/ industry pengolahan) Usaha pupuk organic (komposter)

Indikasi Program -Penyediaan hijauan makanan ternak (HMT) -Bimbingan teknis pembuatan pakan ternak

-Pengembangan usaha pembibitan domba -Peningkatan derajat kesehatan ternak di kampung domba (Juhut)

-Penyediaan peralatan pupuk organik

Jumlah (Rp.) 100.000.000

SKPD Terkait

50.000.000

100.000.000

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang

50.000.000

50.000.000


44


2014

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telahaan Terhadap Kegijakan Nasional

3.1

Telaahan Rencana Strategis Bidang Peternakan Kementerian Pertanian RI 2009-2014

3.1.1

Visi Kementerian Pertanian RI 2009-2014

Visi Kementerian Pertanian RI 2009-2014 adalah : Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani. 3.1.2

Misi Kementerian Pertanian RI 2009-2014 Misi Kementerian Pertanian RI 2009-2014 adalah sebagai berikut :

1)

Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. 2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. 3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. 4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. 5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi. 6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri. 7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. 8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional. 9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan. 10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. 3.1.3

Target Utama Kementerian Pertanian RI 2009-2014 Target Utama Kementerian Pertanian RI 2009-2014 adalah sebagai berikut :

1) 2) 3) 4)

Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Peningkatan Diversifikasi Pangan. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor. Peningkatan Kesejahteraan Petani.


45


3.2

2014

Kajian Lingkungan Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Dinas teknis dalam bidang peternakan terus berupaya secara maksimal untuk terus menerus meningkatkan kapasitas pembangunan peternakan di Kabupaten Pandeglang sehingga sub sektor khususnya peternakan dapat menjadi sub sektor yang tinggi kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Pandeglang. Upaya peningkatan produktivitas kerja masyarakat dibidang peternakan untuk meningkatkan pendapatannya melalui usaha komoditas peternakan unggulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya ketahanan pangan, memenuhi permintaan pasar dan industri pengolahan peternakan, turut mengembangkan kesempatan kerja melalui peningkatan produktivitas dan kesempatan berusaha yang efisien melalui pengembangan agribisnis serta mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan system dan usaha agribisnis, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengembangan peternakan di Kabupaten Pandeglang diarahkan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem dan usaha agribisnis. Melalui usaha-usaha : Pertama, memanfaatkan sumberdaya peternakan secara optimal dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Kedua, menerapkan diversifikasi peternakan yang komprehensif, baik dari dimensi vertikal, horizontal. Ketiga, menerapkan rekayasa paket teknologi maju dan spesifik lokasi, mengingat potensi sumberdaya pembangunan peternakan di Kabupaten Pandeglang ini sangat beragam spesifikasi, ciri dan kualitasnya, maka upaya peningkatan efisiensi usaha dan memproduksi komoditas yang berdaya saing dapat dilakukan dengan baik. Teknologi maju yang dimanfaatkan harus secara teknis dapat diterapkan, secara ekonomis menguntungkan, secara sosial budaya dapat diterima dan ramah lingkungan. Keempat, meningkatkan efisiensi sistem agribisnis agar mampu menghasilkan produk peternakan dengan dukungan iptek yang berdaya saing tinggi, serta mampu memberikan peningkatan kesejahteraan petani/peternak dan masyarakat secara berimbang. Sumberdaya pertanian Kabupaten Pandeglang yang sangat mendukung, seperti luasnya lahan. Hal ini dapat dilihat bahwa luas lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan peternakan mencapai 222.094 hektar. Sumberdaya manusia yang mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten pandeglang yaitu sumberdaya petani yang tersebar di 35 kecamatan sejumlah 149.406 KK Tani, dengan tingkat pendidikan relatif rendah sehingga dalam pengembangan pertanian yang lebih baik membutuhkan bimbingan penyuluhan dan bantuan berbagai teknologi terapan guna meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Pandeglang. Rumusan isu strategis pembangunan merupakan refleks dari hasil kajian terhadap : 1. Kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah; 2. Evaluasi dan pencapaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya; 3. Identifikasi terhadap seluruh potensi, permasalahan, peluang dan ancaman baik yang bersifat existing maupun potensi yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang.


46


2014

Dengan demikian, mengacu pada rumusan sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka terkait dengan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, isu strategis yang diangkat dalam visi dan misi ini adalah berkenaan dengan empat isu pokok, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Pertumbuhan perekonomian daerah Ketertinggalan, kemiskinan, ketahanan Pangan, tingkat pendidikan masyarakat Penataan ruang, pengelolaan sumberdaya dan pelestarian lingkungan Tata kelola pemerintahan daerah

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.01. Tujuan 1) Meningkatkan produksi daging, telur dan susu. 2) Meningkatkan konsumsi daging, telur dan susu. 3) Mencegah penularan penyakit hewan strategis di Kabupaten Pandeglang. 4) Meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani asal ternak. 5) Meningkatkan SDM Peternakan baik petugas teknis maupun petani/ peternak. 6) Meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan

petani-peternak di Kabupaten

Pandeglang.

3.2.02. Sasaran 1) Meningkatnya angka kelahiran 2) Terpenuhinya kebutuhan konsumsi daging, telur dan susu. 3) Menurunnya angka morbiditas (tingkat kesakitan) dan angka mortalitas (tingkat kematian) pada hewan/ternak. 4) Meningkatnya frekuensi pemeriksaan daging dan telur. 5) Meningknya keterampilan SDM Peternakan, baik petugas teknis maupun peternak. 6) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.


47


Tabel 13.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pandeglang

No.

Tujuan

1

Meningkatkan produksi dan konsumsi daging, telur dan susu. Mencegah penularan penyakit hewan strategis di Kabupaten Pandeglang.

Meningkatnya angka kelahiran, populasi dan produksi ternak Menurunnya angka morbiditas (tingkat kesakitan) dan angka mortalitas (tingkat kematian) pada hewan/ternak.

3

Meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani asal ternak.

4

Meningkatkan SDM Peternakan baik petugas teknis maupun petani/ peternak. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petanipeternak di Kabupaten Pandeglang.

2

5

3.3

2014

Sasaran

Indikator Sasaran Indikator Satuan Meningkatnya angka % kelahiran

Target Kinerja Sasaran 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 40 60 70 90 100

Meningkatnya derajat kesehatan hewan

%

20

40

60

70

90

100

Meningkatnya frekuensi pemeriksaan daging dan telur.

Tingkat keamanan pangan asal hewan meningkat

%

20

40

60

70

90

100

Meningkatnya keterampilan SDM Peternakan, baik petugas teknis maupun peternak. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Meningkatnya SKP SDM Peternakan

%

20

40

60

70

90

100

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.

%

20

40

60

70

90

100

Prorgam dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pembangunan peternakan di

Kabupaten Pandeglang, digunakan beberapa strategi dan kebijakan, antara lain: 1) Peningkatan kontribusi Kabupaten Pandeglang dalam pemenuhan kebutuhan daging. Dalam upaya peningkatan kontribusi Kabupaten Pandeglang untuk pemenuhan kebutuhan daging, terutama dalam rangka menunjang kontribusi Kabupaten Pandeglang terhadap pencapaian target swasembada daging sapi nasional tahun 2014, kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah : a. Penguatan prasarana dan sarana budidaya (Perbibitan, Keswan dan Penyuluhan) di sentra-sentra pengembangan pembibitan sapi potong dan kerbau. b. Pengembangan dan Pembenahan Village Breeding Center c. Pengembangan petugas teknis peternakan mandiri (Inseminator, PKB, ATR, Paramedis dan Dokter Hewan) d. Pengembangan kelembagaan Inseminasi Buatan Mandiri


48


2014

e. Pengembangan budidaya ternak sapi dengan kegiatan integrasi usaha sapi dan pertanian dalam pemanfaatan limbah padi melalui upaya penerapan teknologi pakan sepanjang tahun dan daur ulang. f. Pemantapan budidaya ternak sapi di Kabupaten Pandeglang Selatan, melalui peningkatan

partisipasi

masyarakat,

pemantapan

system

tataniaga

dan

peningkatan peran swasta. g. Pengembangan usaha penggemukan sapi potong melalui sinergitas dengan sentra bibit, peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan swasta. h. Pengembangan usaha pembesaran sapi pedet betina maupun jantan hasil program IB, melalui upaya dana talangan dan kemitraan usaha dengan swasta. i.

Optimalisasi Pusat Pembibitan ternak Sapi Potong dan ternak domba

j. Peningkatan Produktifitas Ternak Domba dan Penataan Agribisnis ternak domba melalui kegiatan-kegiatan Penerapan Pola Breeding Domba, Inseminasi Buatan, VBC, Manajemen Produksi, dan Penataan Tata Niaga. k. Peningkatan Produktifitas Unggas, melalui kegiatan kegiatan pemulian ternak ayam buras dan itik, Pemulihan Usaha Peternak pasca wabah AI, peningkatan posisi tawar peternak melalui sinkronisasi budidaya dengan kebutuhan pasar, perluasan usaha pengolahan hasil produk, penataan pasar tradisional. 2) Peningkatan Ternak Perah Adapun kebijakan dalam rangka peningkatan ternak perah adalah : a. Pengembangan kemitraan pemanfaatan tanah marginal b. Promosi dan insentif investasi secara terintegrasi (budidaya dan industri) c. Diversifikasi usaha ternak perah melalui pengembangan budidaya kambing perah. 3) Peningkatan Produktifitas Ternak Unggas


49


2014

Adapun kebijakan dalam rangka peningkatan produktovitas ternak unggas ini adalah : a. Pengawasan dan pengendalian sandar kualitas bibit dan pakan unggas b. Menetapkan pola-pola kemitraan c. Sosialisasi Good Farming Practice (GFP) d. Mengembangkan dan menetapkan perwilayahan ayam ras beserta struktur insentif 4) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (AI, Anthrax, Brucellosis dan Rabies) Khususnya untuk daerah-daerah terancam dan tertular wabah penyakit, kebijakan yang harus dilaksanakan adalah : a. Perkuatan prasarana dan sarana pencegahan dan pemberantasan penyakit (Pos Keswan, Laboratorium Keswan dan Kesmavet, dan Check Point) b. Peningkatan system informasi kesehatan hewan, c. Pembentukan kader Vaksinator, Petugas pengamat lapangan dan system pelaporan penyakit swakarsa, d. Sosialisasi dan peningkatan partisipasi swasta e. Pemetaan Penyakit f. Pemberantasan penyakit menular dan individual g. Standarisasi dan Pengawasan obat hewan 5) Peningkatan nilai tambah usaha peternak Kebijakan yang harus dilaksanakan adalah : a. Peningkatan daya saing produk melalui perencanaan produk yang sesuai spesifikasi kebutuhan pasar b. Penerapan teknologi tepat guna


50


2014

c. Penataan kinerja subsistem pengolahan produk ikutan d. Pengolahan dan Pemasaran hasil untuk pemenuhan permintaan pasar dengan pemanfaatan pohon industri produk peternakan e. Pengembangan UP3HP di wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan sentrasentra produksi peternakan di wilayah Kabupaten. 6) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Peternakan Kebijakan yang harus dilaksanakan adalah : a. Peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan peternak b. Pengembangan kemandirian kelompok tani c. Penerapan teknologi tepat guna d. Pengembangan Kawasan usaha yang terintegrasi dengan sumber daya wilayah e. Peningkatan peran serta kelembagaan usaha tani f. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya peternakan g. Pemanfaatan plasma nutfah h. Penataan ternak bantuan pemerintah 7) Sinergitas dan kesinambungan usaha dari hulu sampai pasar Kebijakan yang harus dilaksanakan adalah : a. Pengembangan sistem informasi pasar b. Pemanfaatan sumber daya pembiayaan usaha peternakan c. Penataan kemitraan Usaha ternak d. Pengembangan Usaha kelompok mandiri yang berorientasi agribisnis dan bankabel, e. Pengembangan dan penataan pasar daging higienis f. Penataan Pasar Hewan Regional


51


2014

g. Penataan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) Tabel 14.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pandeglang

Visi : Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan Misi 1 : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata Tujuan 1. Meningkatkan produksi dan konsumsi daging, telur dan susu.

Sasaran 1. Meningkatnya angka kelahiran, populasi dan produksi ternak

Strategi 1. Peningkatan kontribusi Kabupaten Pandeglang dalam pemenuhan kebutuhan daging.

Kebijakan 1 Penguatan prasarana dan sarana budidaya (Perbibitan, Keswan dan Penyuluhan) di sentra-sentra pengembangan pembibitan sapi potong dan kerbau. 2 Pengembangan dan Pembenahan Village Breeding Center 3 Pengembangan petugas teknis peternakan mandiri (Inseminator, PKB, ATR, Paramedis dan Dokter Hewan) 4 Pengembangan kelembagaan Inseminasi Buatan Mandiri 5 Pengembangan budidaya ternak sapi dengan kegiatan integrasi usaha sapi dan pertanian dalam pemanfaatan limbah padi melalui upaya penerapan teknologi pakan sepanjang tahun dan daur ulang. 6 Pemantapan budidaya ternak sapi di Kabupaten Pandeglang Selatan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pemantapan system tataniaga dan peningkatan peran swasta. 7 Pengembangan usaha penggemukan sapi potong melalui sinergitas dengan sentra bibit, peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan swasta. 8 Pengembangan usaha pembesaran sapi pedet betina maupun jantan hasil program IB, melalui upaya dana talangan dan kemitraan usaha dengan swasta. 9 Optimalisasi Pusat Pembibitan ternak Sapi Potong dan ternak domba 10 Peningkatan Produktifitas Ternak Domba dan Penataan Agribisnis ternak domba melalui kegiatan-kegiatan Penerapan Pola Breeding Domba, Inseminasi Buatan, VBC, Manajemen Produksi, dan Penataan Tata Niaga. 11 Peningkatan Produktifitas Unggas, melalui kegiatan kegiatan pemulian ternak ayam buras dan itik, Pemulihan Usaha Peternak pasca wabah AI, peningkatan posisi tawar peternak melalui sinkronisasi budidaya dengan kebutuhan pasar, perluasan usaha pengolahan hasil produk, penataan pasar tradisional.

2. Peningkatan Ternak Perah

3. Peningkatan Produktifitas Ternak Unggas

2. Mencegah penularan penyakit hewan strategis di Kabupaten Pandeglang.

3. Meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani asal ternak.

2. Menurunnya angka morbiditas (tingkat kesakitan) dan angka mortalitas (tingkat kematian) pada hewan/ternak.

3. Meningkatnya frekuensi pemeriksaan daging dan telur.

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

1. Peningkatan nilai tambah usaha peternak

1 Pengembangan kemitraan pemanfaatan tanah marginal 2 Promosi dan insentif investasi secara terintegrasi (budidaya dan industri) 3 Diversifikasi usaha ternak perah melalui pengembangan budidaya kambing perah. 1 Pengawasan dan pengendalian sandar kualitas bibit dan pakan unggas 2 Menetapkan pola-pola kemitraan 3 Sosialisasi Good Farming Practice (GFP) 4 Mengembangkan dan menetapkan perwilayahan ayam ras beserta struktur insentif 1 Perkuatan prasarana dan sarana pencegahan dan pemberantasan penyakit (Pos Keswan, Laboratorium Keswan dan Kesmavet, dan Check Point) 2 Peningkatan system informasi kesehatan hewan, 3 Pembentukan kader Vaksinator, Petugas pengamat lapangan dan system pelaporan penyakit swakarsa, 4 Sosialisasi dan peningkatan partisipasi swasta 5 Pemetaan Penyakit 6 Pemberantasan penyakit menular dan individual 7 Standarisasi dan Pengawasan obat hewan 1 Peningkatan daya saing produk melalui perencanaan produk yang sesuai spesifikasi kebutuhan pasar

2 Penerapan teknologi tepat guna 3 Penataan kinerja subsistem pengolahan produk ikutan 4 Pengolahan dan Pemasaran hasil untuk pemenuhan permintaan pasar dengan pemanfaatan pohon industri produk peternakan 5 Pengembangan UP3HP di wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi peternakan di wilayah Kabupaten. 4. Meningkatkan SDM Peternakan 4. Meningkatnya keterampilan SDM baik petugas teknis maupun petani/ Peternakan, baik petugas teknis peternak. maupun peternak.

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani-peternak di Kabupaten Pandeglang.

5. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Peternakan

1. Sinergitas dan kesinambungan usaha dari hulu sampai pasar

1 Peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan peternak

2 Pengembangan kemandirian kelompok tani 3 Penerapan teknologi tepat guna 4 Pengembangan Kawasan usaha yang terintegrasi dengan sumber daya wilayah 5 Peningkatan peran serta kelembagaan usaha tani 6 Peningkatan sarana dan prasarana budidaya peternakan 7 Pemanfaatan plasma nutfah 8 Penataan ternak bantuan pemerintah 1 Pengembangan sistem informasi pasar

2 Pemanfaatan sumber daya pembiayaan usaha peternakan 3 Penataan kemitraan Usaha ternak 4 Pengembangan Usaha kelompok mandiri yang berorientasi agribisnis dan bankabel, 5 Pengembangan dan penataan pasar daging higienis 6 Penataan Pasar Hewan Regional 7 Penataan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU)


52


2014

Program Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang dengan memperhatikan situasi dan kondisi peternakan di Kabupaten Pandeglang saat ini telah menyusun prioritas program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2014, yaitu : (1)

Program Pelayanan administrasi Perkantoran. a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan f. Penyedian makanan dan minuman g. Penyediaan jasa keamanan kantor h. Layanan administrasi kantor i. Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja (TKK) Kabupaten Pandeglang j. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

(2)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanl c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

(3)

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. a. Pendidikan dan pelatihan formal aparatur pemerintah

(4)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. a. Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan b. Pengelolaan aset SKPD

(5)

Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi. a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD b. Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan SKPD

(6)

Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis (HuluHilir) a. Peningkatan kemampuan lembaga petani

(7)

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak b. Peningkatan kapasitas UPT Puskeswan


53


2014

(8)

Program peningkatan produksi hasil peternakan. a. Pengembangan pembibitan peternakan b. Pengembangan budidaya ternak unggas

(9)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. a. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah b. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

(10)

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. a. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

(11)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan a. Pengawasan bahan pangan hasil hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)


54


2014

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang 2011 - 2016, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang serta target dan Sasaran Pembangunan Pertanian Nasional yang dioperasionalkan melalui

RKPD Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Tahun 2013. Dengan adanya Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan peternakan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, baik dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun dengan satuan kerja yang membidangi fungsi peternakan di tingkat pusat maupun Provinsi.


55

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 (RENJA AKHIR)

Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode 1 2 2.01 2.01.02.01 2.01.02.01.002

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2 PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.01.02.01.003

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana Kinerja 8 9 1.503.334.613 1.503.334.613

239.547.808

251.525.198

20.311.308

21.326.873

20.311.308

12 bulan

35.087.500 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

14 penunjang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

35.087.500

12 bulan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

32.000.000

14 penunjang

Dinas Peternakan dan

12 bulan

28.323.000

36.841.875

33.600.000

12 bulan

28.323.000 Alat Tulis Kantor

21.326.873

36.841.875

32.000.000 Dinas Peternakan Perjalanan dinas ke kecamatan dan ke dan luar Daerah Kesehatan Hewan

2.01.02.01.012

12 bulan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal pengadaan peralatan kantor

2.01.02.01.007

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana Kinerja 4 5 6 1.570.747.250 1.570.747.250

33.600.000

29.739.150 12 bulan

29.739.150

Kode



1

2

3

2.01.02.01.014

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12 bulan

12 bulan

Penyediaan jasa keamanan kantor

9.000.000

9.450.000

12 bulan

22.800.000


6 ob

Layanan administrasi kantor

15.000.000

12 bulan

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

51.100.000

6 ob


5 ob

19.926.000

15.750.000

53.655.000

15 ob

19.926.000

Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

23.940.000

15.750.000

51.100.000

15 ob

9.450.000

23.940.000

15.000.000

Dinas Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Peternakan dan Penyediaan dokumen/surat-surat di dan kecamatan Cibaliung Kesehatan Hewan 2.01.02.01.031

7

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana Kinerja 8 9

22.800.000

Honorarium penjaga malam

2.01.02.01.024


Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.01.02.01.018

Catatan Penting

9.000.000

Belanja rekening koran dan majalah

2.01.02.01.016

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana Kinerja 4 5 6 Kesehatan Hewan

53.655.000

20.922.300

5 ob

20.922.300

Kode 1 2.01.02.01.046

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

2.01.02.02.016


2.01.02.05.001

7


6.000.000

6.300.000

1 paket


9 unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

71.919.488

23.484.750

24.658.988

23.484.750

1 peket

34.860.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal belanja pengiriman peserta pelatihan/diklat

Dinas Peternakan

2 org

10.150.000

24.658.988

36.603.000

9 unit

10.150.000

12 bulan

6.300.000

68.494.750

34.860.000

Dinas Peternakan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Kesehatan Hewan 2.01.02.05

1 paket

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas untuk operasional

2.01.02.02.024

1 paket

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Peternakan Belanja Bahan Baku Bangunan dan dan pemeliharaan bangunan gedung kantor Kesehatan Hewan

2.01.02.02.018

Catatan Penting

6.000.000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

2.01.02.02

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana Kinerja 4 5 6

36.603.000

10.657.500

12 bulan

10.657.500

5.000.000

5.250.000

5.000.000

5.250.000

5.000.000

2 org

5.250.000

Kode



1

2

3


Catatan Penting 7


dan Kesehatan Hewan 2.01.02.06

2.01.02.06.006

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dinas Peternakan terselenggaranya kegiatan penyusunan dan dan rekonsiliasi keuangan Kesehatan Hewan

2.01.02.06.007

Pengelolaan Aset SKPD

2.01.02.08.001


3 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terselenggaranya laporan dokumendokumen SKPD

2.01.02.08.002

9.902.227

4.795.000

5.034.750

4.795.000

2 dokumen

4.635.692 Terselenggranya pelaporan dan administrasi aset SKPD yang baik

2.01.02.08

2 dokumen

9.430.692


7 dokumen

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

4.635.692

4.867.477

3 dokumen

Dinas Peternakan dan Kesehatan

4 dokumen

4.867.477

9.965.000

10.463.250

5.050.000

5.302.500

5.050.000

7 dokumen

4.915.000 Tersusunya data/ dokumen evaluasi dan pelaporan

5.034.750

4.915.000

5.302.500

5.160.750

4 dokumen

5.160.750

Kode



1

2

3

2.01.02.16

2.01.02.16.040

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana Kinerja 4 5 6 Hewan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pengawasan Bahan Pangan Hasil Hewan Yang ASUH ( Aman Sehat Utuh Dan Halal ) Kec. Menes, Meningkatnya Keamanan Pangan Asal Labuan, Hewan yang ASUH Pandeglang.

2.01.02.21

2.01.02.21.002

3 Kegiatan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan ternak, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Ternak Kec. Labuan, Cadasari, Cikeusik, Menes, Picung, Bojong, Cisata, Sumur, terlaksananya pemeriksaan ternak Carita, menjelang Idul Fitri, Idul Adha dan 18 kecamatan Pagelaran, monitoring PHM di kelompok ternak Cimanuk, Cipeucang, Cimanggu, Cigeulis, Panimbang, sobang, Saketi dan Cikedal. Kecamatan Terkendalinya Penyakit Hewan Menular 1 Kegiatan Panimbang Terlaksananya fasilitasi peningkatan Kel. Juhut 1 Kegiatan kesehatan hewan dean pemberian Kabupaten

Catatan Penting 7


35.000.000

36.750.000

35.000.000

36.750.000

35.000.000

3 Kegiatan

36.750.000

245.000.000

257.250.000

220.000.000

231.000.000

95.000.000

18 kecamatan

99.750.000

75.000.000

1 Kegiatan

78.750.000

50.000.000

1 Kegiatan

52.500.000

Kode


1

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 vaksin dan obatng

2.01.02.21.006

Peningkatan kapasitas UPT Pos kesehatan hewan

2.01.02.22.007

Kel. Juhut Kabupaten Pandeglang

5 Desa Kec. Sukaresmi

200 ekor

Pengembangan pembibitan peternakan

7


25.000.000

26.250.000

8 kecamatan

634.524.450

50.000.000

52.500.000

50.000.000

1 Paket

104.000.000

0

104.000.000 Musrenbang

0 398.274.450

279.309.000

350 Ekor

293.274.450

1 Paket

100.000.000

1 Paket

105.000.000

100.000.000 Kel. Juhut

52.500.000

350 Ekor

Pengembangan dan Peningkatan Mutu Hijauan Makanan Ternak Terlaksananya bantuan pengadaan

26.250.000

743.309.000

379.309.000 Kel. Juhut Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kabupaten Bibit Ternak di Kelompok Tani/ Peternak Pandeglang Terlaksananya penyerentakan birahi/ sinkronisasi berahi, perbaikan kualitas Kel. Juhut pakan pada induk masa laktasi, Kabupaten perawatan anak-anak domba dengan Pandeglang baik dan pemeliharaan kandang

2.01.02.22.012

1 Paket

Pengembangan agribisnis pertenakan Jumlah ternak domba/ kambing

2.01.02.22.011

Kec. Sumur, Cigeulis, Cikeusik, 8 kecamatan Carita, Jiput, Picung, Saketi dan Cisata.

Program peningkatan produksi hasil peternakan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Terlaksananya Bimbingan teknis tentang nutrisi pakan ternak, teknologi budidaya hijauan pakan ternak (HPT lokal), sistem penyediaan/ pengolahan pakan ternak dan manajemen pemberian pakan

2.01.02.22.008

Catatan Penting

25.000.000 terlaksananya penanganan gangguan reproduksi pada ternak dan terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular pada kelompok tani atau ternak

2.01.02.22

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana Kinerja 4 5 6 Pandeglang

1 Paket

100.000.000

105.000.000 1 Paket

105.000.000

Kode


1

2

2.01.02.22.014

Rencana Tahun 2014 Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Lokasi Capaian Dana Kinerja 3 4 5 6 bibit, pendamping penanaman, Kabupaten monitoring pertumbuhan dan monitoring Pandeglang pemupukan

Pengembangan Budidaya Kambing/Domba

Meningkatnya produksi peternakan

2.01.02.22.015

Kelompok Ternak Sri Tani 1 Kelompok Sejahtera Ds.Sukalangu

Pengembangan Budidaya Ternak Unggas

2.01.02.23.003

Pasar Hewan Menes Kabupaten Pandeglang

2.01.02.24.002

1 Paket

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan Pengadaan sarana dan

35.000.000

0

35.000.000 Musrenbang

0

75.000.000

78.750.000

600 ekor

4 Kegiatan

78.750.000

90.000.000

94.500.000

40.000.000

42.000.000

40.000.000

1 Paket

50.000.000 Kabupaten pameran hari jadi kab. pandeglang, hari Pandeglang, krida nasional, banten expo, pameran kabupaten prukab. Serang dan Jakarta

2.01.02.24

600 ekor

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Terselenggaranya Pemagaran Pasar Hewan/ Ternak

2.01.02.23.007

7


75.000.000 2 Kelompok di Belanja Hibah/Barang yang akan Kec. Munjul diserahkan kepada Masyarakat "Hewan dan Kec. Ternak" Kaduhejo

2.01.02.23

Catatan Penting

50.000.000

42.000.000

52.500.000

4 Kegiatan

52.500.000

100.000.000

105.000.000

50.000.000

52.500.000

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 prasarana teknologi peternakan tepat guna

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Terlaksananya penyediaan peralatan produksi pupuk organik, penyediaan UPPO dan pembangunan gudang pupuk 2.01.02.24.004

2.01.02.29.003

Kel. Juhut Kabupaten Pandeglang

1 Paket

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

50.000.000

Catatan Penting 7


1 Paket

50.000.000 Terbinanya 5 kelompok tani yang mendapat bantuan sarana dan prasarana

2.01.02.29


Kec. Kaduhejo, Cisata, Jiput, Carita, dan Cikeusik

5 kegiatan

Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis (Hulu-Hilir) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perselenggaranya Bintek Manajemen Kelembagaan Kelompok Tani/ Ternak

Kec. Cibitung dan Panimbang.

2 Kegiatan

50.000.000

52.500.000

52.500.000

5 kegiatan

52.500.000

25.000.000

26.250.000

25.000.000

26.250.000

25.000.000

JUMLAH 1.570.747.250

2 Kegiatan

26.250.000 1.503.334.613

Pandeglang, 31 Mei 2013 Mengetahui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang,

Dr. H. CAHYAN SOFYADI, DVM.,M.Sc.,MM NIP. 195902171985031009

RENCANA KERJA (RENJA)

Recommend Documents