RENCANA KERJA (RENJA)
O L E H
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang. Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan tahunan yang dibuat setiap tahunnya oleh masing-masing SKPD, Renja ini mengacu kepada Renstra yang yang telah dibuat oleh SKPD pada awal priode Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan Renja setiap SKPD mengacu kepada Permendagri nomor 13 tahun 2006, yang dirubah dengan tentang Permendagri nomor 21 tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri tahun 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
yakni Pelayanan dokumen Kependudukan KTP dan Akte
Kelahiran sudah harus selesai pada tahun 2012 dan diperbaharui dengan Permendagri 69 tahun 2012 yakni Pelayanan dokumen Kependudukan dengan menambah Indikatornya Cakupan Penerbitan KK dan KTP sudah harus siap 100% tahun 2015 dan Cakupan Akte Kelahiran 90% , sedangkan Akte Kematian 70 % pada tahun 2020. Sehubungan hal dengan hal tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk (Renja) dengan satu Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan membuat beberapa jenis Kegiatan untuk mendukung Indikator SPM Bidang Kementerian Dalam Negeri dimaksud. Berkenaan Perencanaan ini berbasis Kinerja, maka dalam Renja ini digambarkan Input, output dan Outcome, sehingga setiap tahunnya bisa dilihat capaian kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 5 tahun berikut sesuai dengan SPM di atas. Renja ini juga mengacu kepada renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Pemerintah Propinsi, sehingga Program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi perlu diakomodir dalam Renja Dinas Kependudukan dan pencatan Sipil Kabupaten Dharmaraya.
Dalam prosesnya Penyusunan Renja ini dimulai dari Musrenbang Nagari, Munsrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dan akan berakhir pada Asistensi dengan
anggota
DPRD
Kabupaten
Dharmasraya.
Pelaksanaan
Asistensi
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil didampingi dan difasilitasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang pada giliranya nanti, hasil dari asistensi ini akan dituangkan ke dalam suatu Rencana Anggaran Pemabangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berjalan.
B. Landasan Hukum
Adapun landasan Hukum pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
1.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
2.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Undang-udang Nomor 23 tahun 2006.
5.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
6.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7.
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
8.
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
9.
Permendagri nomor 62 tahun 2008 dan 69 tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kementerian Dalam Negeri.
10.
Permendagri Nomor 21 tahun 2011, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dharmasraya.
Sebagai Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang melakukan Penataan dan Penertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pedoman dan acuan, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terutama sekali yang menuyangkut SPM Bidang Kementrian Dalam Negeri. Dalam SPM Program Utama adalah Pelayanan dokumen kependudukan dengan Indikator Cakupan Penerbitan layanan KK, KTP, Akte kelahiran dan Akte Kematian untuk mewujudkan hakhak dasar Kependudukan yang harus diberikan kepada masyarakat, peningkatan kualitas pelayuanan publik dan inilah yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..
C. Maksud dan Tujuan Pembuatan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan dalam rangka menetukan arah percepatan dan pencapaian program lima tahunan 2016 – 2021 yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga melalui Renja ini akan terlihat berapa program lima tahunan yang dapat diselesaikan setiap tahunnya dan yang masih tertinggal. Tujuan pembuatan Renja ini dijadikan pedoman penyelengaraan Program dan Kegiatan setiap tahunnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. D. Sistimatika Penulisan Sistimatika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :
Bab. I
: Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan
Bab. II
: Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Analisis Pelayanan Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil,
Isu-Isu
Penting
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil,
Reviw
Terhadap
Rancangan
Awal
RKPD,
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab. III
: Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan yang berisikan, Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Program dan Kegiatan.
Bab. IV
: Penutup, yang berisikan uraian penutup , Catatan penting, Kaedahkaedah Pelaksanaan dan Rencana Tindak lanjut.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra.
Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2014 yang mencakup 4 Kegiatan diantarannya : 1.
Impelementasi Sistim Administrasi Kependudukan (SAK), merupakan suatu kegiatan dalam program Penataan Administrasi Kependudukan, dalam bentuk pengadaaan dokumen kependudukan yang mendukung bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seperti dokumen KK, KTP, Akte Kelahiran, Kematian Akte Nikah bagi non muslim , pengakatan dan pengesahan anak dan lain-lainnya, dalam pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100 %
2.
Impelementasi Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), kegiatan ini berbentuk Operasional SIAK untuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, data dan pemeliharaanya serta pembayaran Honor Tenaga Operator, Supervisor,Administrator, registrator. .
3.
Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional, kegiatannya dalam bentuk perekaman dan penerbitan KTP-El bagi seluruh masyrakat (penduduk) Kabupaten Dharmasraya yang
wajib KTP, sehingga terwujud legalitas masyarakat sebagai penduduk
Kabupaten Dharmasraya. 4.
Penyusunan Profil Kependudukan, Kegiatan ini mengambar profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahun, serta perkebangan data base Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini wajib dimasukan dalam progran penataan administrasi Kependudukan setiap tahuhnya
5.
Sosialisasi Kebijakan Umum Administrasi Kependudukan, dana Tugas Pembantuan (TP). Kegiatan ini memecu pencapaian SPM bidang Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk, dengan jalan melakukan pendekatan pelayanan sampai ke nagariNagari yang berada di 11 Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Tabel berikut ini :
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib pemerintahan dan berpedoman kepada Undang-undang nomor 24 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan dan merujuk kepadan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang, dan ditunjang dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 Organisasi danTata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014. Semua ini bertujuan untuk mendukung pelasanaan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ketiga. Seperti tabel dibawah ini:
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyangkut dengan :. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD adalah masih kurang sarana dan prasana dalam pelayanan, serperti tempat ruangan tunggu yang kurang refresentatif, sehingga timbul ketidaknyamana masyarakat dalam menunggu, disamping adanya kecenderungan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan bila diperlukan (sudah mendesak). Disamping itu untuk pendekatan pelayanan ke Kecamatan/Nagari, masih dirasakan kurangnya perlatan operasionalnya. Permasalahan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tupoksi, Sesuai dengan tugas pokok dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat, sesuai dengan undangUndang nomor 24 tahun2014 tentang Administrasi Kependudukan, disini dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan stelsel aktif dalam pelaksanan pelayanan kependudukan. Dalam pelaksanaan dan pelayanan dokumen kependudukan, masih ada masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan, sehingga untuk mewujudkan target SPM sesuai dengan tugas pokoknya sulit untuk diwujudkan, disamping fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.. Dampak di atas terhadap pencapaian visi misi, sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas untuk optimalisasi visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih jauh dari harapan yang telah ditetapkan dalam Permendari nomor 69 tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, Tantangan dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah Sarana dan prasrana, kurangnya Tenaga operator dan dana yang kurang mendukung, Peluang adalan Adanya Undang Undang-Undang nomor 24 tahun 2014, tentang administrasi Kependudukan, Adanya Permendagri 69/2012, tentang SPM, Adanya SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Formulasi isu isu penting tahun 2016 1. Pemerintah
Pusat
melalui
Dirjen
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil,
memerintahkan kepada Pemerintah Kabuaten/Kota untuk dapat menyelesaikan target
SPM Kemeterian Nalam Negeri dengan indicator Cakupan Penerbitan KK dan Cakupan KTP 100 % tahun 2015, sedangkan Aktge Kelahiran 90 % tahun 2020 dan 70% untuk cakupan akte kematian tahun 2020. 2. Pemerintah Propinsi menguatkan Isu Propinsi pencapaian SPM diatas, sehingga untuk pengembangan dan percepatan SPM ini pemerintah propinsi memfasilitasi beberapa kegiatan pendudukung dalam bentuk rapat koordinas, shering informasi ke berbagai daerah termasuk ke Dirjen Kependudukan dan Pencatan di Jakarta. 3. Pemerintah Daerah, Dalam penataan dan penertiban administrasi kependudukan Masih kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa pentinglainya seperti Melakukan perubahan KK bagi pasangan yang baru menikah Melaporkan pindah dating antar Nagari, Kecamatan dan Kab/Kota sehingga terjadi penduduk musiman Melaporkan Akte kelahiran dan Mengurus Akte kematian . D. Review terhadap Rancanangan Awal RKPD Riview terhadap racangan awal RKPD tahun 2010 s/d 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat sebagian kegiatan yang dibatalkan untuk tahun 2016, dikarena belum terlalu diperlukan untuk tahun dan masih ada kegiatan sangat urget untuk mendukugn Percepatan lompatan pencapaian terget SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk kami tampil dalam tabel berikut ini :
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Untuk program dan kegiatan Pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatan Sipil yang berasal hasil musyawarah Pembangunan Daerah (musrenbag ) tidak ditemui, karena kecenderungan masyarakat dalam usulan musrenbang adalah berbentuk fisik sarana dan prasarana ( infra struktur). Hal ini disebabkan karena masih rendah pemahaman maysarakat terhadap pentingnya arti dokumen kependudukan, padahal dokumen kependudukan merupakan persyaratan utama untuk memperoleh fasilitas yang diberikan pemerintah.
BAB , III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Kebijakan Nasional tentang Administrasi Kependudukan diatur dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yo Undang –undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang 23 tahun 2006 dan Peratruan Pemerintah nomor 37 tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan perkuat dengan Permendagri nomor 62 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri, program Utama adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Indikatornya adalah Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan Akte Kematian menertibkan Administrasi Kependudukan, agar setiap penduduk terjamin hak-haknya sebagai penduduk dalam bentuk legalitas dan identitasnya sebagai penduduk di Wilayah Negera Republik Indomesia. B. Tujuan dan sasaran dari rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan rencan Program Utama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Indikator utamanya adalah Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga(KK), Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran serta Cakupan Pelayanan Akte Kematian. Adapun bagan alir Tahapan Penyusunan Renja untuk membuat suatu
egiatan dalam
suatun program mengacu kepada Permendagri 54 tahun 2010, Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang SPM yang akan mendukung visi dan Misi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus mendukung misi Kepala Daerah yang 3 (tiga) dalam RPJMD tahun 2010-2015 yakni ” Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya, dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Persipan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimulai dari rapat kerja Internal di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan eksternal dalam From Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat serta hasil dari shering informasi serta musrenbang Kecamatan dan Kabupaten dalam memacu percepatan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Dalam Negeri dengan
mengedepan isu-isu aktual terhadapan peningkatann pelayanan dokumen kependudukan di KabupatennDharmasraya. Untuk membuat/memasukan suatu rancangan kegiatan dan dalam suatu program yang diwujudkan dalam bentuk Renjan SKPD
akan selalu mempertimbang skala prioritas dari
kegiatan dimaksud, sedangkan ukuran untuk menentukan skala prioritas ini merujuk kepada pencapaian program Pemerintah, pemerintah provisi dan program Daerah yang telah ditetapkan dalam bentuk RPJM dan RPJP. Pelaksanaan forum SKPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan selalu mengikuti dan menerima masukan serta saran guna mendukung tugas pokok dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil yakni melakukan pelayanan dokumen kependudukan. Penetapan Renaja berdasarkan hasil rapat koordinasi
yang dituangkan dalam bentuk
asistensi pembuatan Renja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka ditetapkab Renja SKPD oleh Badan Perenaann dan Pembangunan Daerah yang akan dituangkan dalam DPA dan RKA SKPD.
C. Program dan Kegiatan a. Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil mempunyai (satu) program utama yakni Penataan Administrasi Kependudukan, dengan beberapa kegiatan. Adapun Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adanya Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni “ Tertib Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Prima” dan dismapingk itu adalah pencapaian target SPM serta kontrak kerja (MOu) dengan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan Program dan Kegiatan Pelayanan dokumen Kependudukan seperti yang dituangkan dalam VISI dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Uraian garis besar program dan kegiatan Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah Amanat dari Undang-Undang 23 tahun 2006 yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, hawa Pemerintah Depdagri (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan Penataan dan Penertiban Kependudukan, di Propinsi Oleh Gubernur ( Biro Pemerintahan dan Kependudukan di Kabupaten Kota adalah Bupati sebagai Kepala
Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unit Pelaksana di lapangan. Pemerintah sebagai stelsel Aktif bertanggung melakukan penataan dan penertiban penduduk. Dinas Kependudukan membuat kegiatan dalam programnya untuk mengacu percepatan pelaksanaan visi misi Bupati serta target SPM Kementerian Dalam Negeri. c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil program diluar Rancangan awal atau program rancangan awal yang tidak dilaksanakan yang tidak dapat dilaksanakan kegiatan Penataan Rentan yang ditetapkan dalam Renstan Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil. Seperti tabel berikut ini:
BAB .IV PENUTUP
Dalam pelaksanaan kegiatan program Penataan Administrasi Kependudukan dalam bentuk kegiatan dimana ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan pencapaian target kinerja masalah Cakupan Akte kelahiran dan Ate Kematian. Target ini ditentukan oleh Pemermendagri nomor 69 tahun 2012, sulit untuk diwujudkan pada tahun 2020 mendatang. Adapun permasalah dalam percepatan pencapaian target cakupan dalam akte kelahiran dimana sering terjadi keterlambatan pengurusan disamping persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapat Akte kelahiran ini adalah masalah surat nikah. Sedangkan akte kematian adalah masih rendah kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi sebagai laporan bahwa telah terjadi kekurangan jiwa (meninggal). Sampai saat ini untuk akte kematian maksimal 24 orang. . An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris
Drs. Sukarni Pembina Tingkat I Nip. 195803021980031008
Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Program/ Kinerja Kegiatan
Rencana tahun 2016 (tahun rencana) Catatan penting
Prakiraan maju rencana tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja
Lokasi
Target Capaian Kinerja
100%
Dukcapil
100%
APBD Kab. Dharmasraya
Sudah tuntas
100%
100%
Dukcapil
100%
APBD Kab. Dharmasraya
Sudah tuntas
100%
90%
Dukcapil
50%
Perlu APBD Kab. peningkatan 40 Dharmasraya % sampai 2020
60%
70%
Dukcapil
10%
Perlu APBD Kab. peningkatan 60 Dharmasraya % sampai 2020
10%
60%
Dukcapil
60%
Rp
90,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
50%
Rp
95,000,000
60%
Dukcapil
60%
Rp
136,500,000
APBD Kab. Dharmasraya
60%
Rp
140,000,000
70%
Dukcapil
70%
Rp
98,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
65%
Rp
106,000,000
Kebutuhan dana/pagu indikatif
sumber dana
Urusan Wajib bidang Pemerintahan Bidang Urusan Pelayanan Publik Program Penataan Administrasi Kependudukan 1
1 Impelmentasi Sistim Administrasi Kependudukan (SAK)). 2 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 3 Penetapan KTP Berbasis NIK
Cakupan Penerbitan KK
Cakupan 2 Penerbitan KTP Cakupan Penerbitan 3 Akte Kelahiran Cakupan Penerbitan 4 Akte Kematian Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan
4 Penataan Penduduk Rentan
5 Sosialiasi Informasi Penduduk dan Pencatatan Sipil 6 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
7 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
8 Implementasi Sistim Informasi Administrasi Kependudkan 9 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 10 Pencatatan Keliling Dokumen Kependudukan 11 Pengadaan Informasi Administras Kependudukan
Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
70%
Dukcapil
70%
Rp
60,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
70%
Rp
72,000,000
70%
11 Kecamatan/ Kabupaten
70%
Rp
165,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
65%
Rp
165,000,000
70%
Badan Diklat Depdagri
70%
Rp
120,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
80%
Rp
130,000,000
70%
Dukcapil
70%
Rp
135,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
60%
Rp
140,000,000
70%
Dukcapil
70%
Rp
160,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
70%
Rp
162,000,000
70%
Dukcapil
70%
Rp
120,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
70%
Rp
125,000,000
60%
Dukcapil
60%
Rp
136,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
60%
Rp
140,000,000
70%
Dukcapil
70%
Rp
185,000,000
APBD Kab. Dharmasraya
70%
Rp
190,000,000
