RENCANA KERJA (BPPMD) TAHUN 2010 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Jika kita lihat hasil pelaksanaan pembangunan yang telah kita lakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekenomi (berdasarkan indikator makro) khususnya untuk tahun 2007 memamng menunjukkan angka yang positif. Akan tetapi dari angka tersebut bila dilihat lebih jauh ternyata jumlah penduduk miskin masih berada pada kisaran 31,62 % serta Jumlah pengangguran masih berada pada angka 7,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan kemiskinan dan masalah pengangguran. Melihat kondisi tersebut arah kebijakan pelaksanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan dititk beratkan pada pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pemerataan ekonomi untuk mengatasi jumlah pengangguran serta mengurangi kemiskinan. Sebagai langkah strategis mencapai hal tersebut maka sebagai acuaannya adalah bagaimana mencapai desa mandiri gotong royong serta mencipakan kota wisata di tahun 2014. Sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan tersebut maka pada tahun 2014 angka kemiskinan akan menurun menjadi 25 %, tingkat pengangguran menjadi 6 %, meningkatnya PDRB (ADHK) menjadi Rp. 7,9 Triliun, meningkatnya PDRB perkapita (ADHB) menjadi Rp. 10,7 Juta serta meningkatnya daya beli masyarakat menjadi Rp. 626 ribu dengan LPE 6,03 %. Untuk mencapai tolok ukur yang telah ditetapkan tentunya dengan hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja tidak mungkin tercapai. Sebagai bahan ilustrasi untuk tahun 2008 Jawa Barat memproyesikan laju pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,47% dibutuhkan dana sebesar 100 Trilun rupiah akan tetapi hanya 15 % saja dana yang bisa disediakan oleh pemerintaj sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta serta peran masyarakat. Tentunya untuk mencapai target tersebut sesuai dengan arah kebijakan lima tahun ke depan diharapkan adanya kemandirian dari seluruh warga Subang, maka upaya pengoptimalan sumberdaya baik sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia lokal perlu dilakukan. Untuk itu tumbuhnya investasi di Kabupaten Subang seharusnya lebih banyak dari adanya keunggulan komparatif yang dimiliki menjadi keunggulan kompetitif, sehingga sumberdaya yang ada dari sisi nilai bertambah serta mampu bersaing dengan produk-produk dari luar Subang. Jika dilihat dari sisi Tupoksi BPMP, maka sebagai bentuk dukungannya adalah tersedianya informasi mengenai peluang-peluang investasi unggulan daerah serta didukung oleh pelaksanaan pelayanan Investasi yang prima sehingga laju pertumbuhan investasi dapat meningkat dari kondisi tahun sebelumnya.
Berdasarkan kondisi demikian maka arah kebijakan perencanaan kerja di tahun 2010 harus mengarah kepada : 1. Peningkatan Koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dengan pelaksanaan Investasi 2. Peningkatan Pelayanan 3. Peningkatan sarana Pelayanan
1.2. Maksud dan Tujuan Adapun maksud yang ingin dicapai dalam penyususnan Rancangan Kerja SKPD tahun 2010 adalah untuk menentukan arah kebijakan serta penentuan skala prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2010. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya invesatsi di Kabupaten Subang sebesar 12 %.
1.3. Landasan Hukum Dasar Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada hasil musrenbang serta Permendagri No. 13 tahun 2006, yang telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah. 1.4. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Proses penyusunan RENJA 2010, tentunya mengacu kepada Dokumen-dokumen perencanaan lainnya, yaitu seperti RPJMD Kabupaten Subang tahun 2009-2014, RENSTRA BPMP tahun 2009-2014. Selain itu prose penyusunan RENJA ini tidak terlepas dari hasil MUSRENBANG yang telah dilaksanakan. 1.5. Proses Penyusunan Sebagai bahan acuan utama tetap mengacu kepada RPJMD serta RENSTRA SKPD BPMP, setelah itu ajuan untuk Rencana kerja di tahun 2010 di bawa di dalam forum Musrenbang tingkat Kabupaten. Setelah itu RENJA di susun dengan memperhatikan pada program prioritas dan capaian program prioritas di tahun 2010. 1.6. Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja BPMP untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Proses Penyusunan 1.6. Sistematika Penyusunan BAB II EVALUASI PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2007 DAN 2008 SERTA HARAPAN 2009 2.1 Evaluasi Pembangunan SKPD Tahun 2007 dan 2008 serta Harapan 2009 2.2 Permasalahan yang belum teratasi BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2010 3.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 ( mengacu kepada sasaran RPJMD dan Renstra SKPD ) 3.2 Program Prioritas dan Capaian Program Prioritas Tahun 2010 (mengacu kepada Program dan Sasaran RPJMD dan Renstra SKPD)
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 4.1 Lampiran 2 ( Untuk SKPD dengan Sasaran DMGR ) 4.2 Lampiran 3 ( Lokasi lainnya ) asumsi 10% dari alokasi anggaran SKPD tahun lalu BAB V PENUTUP
BAB II EVALUASI PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2007 DAN 2008 SERTA HARAPAN 2009 2.1.
Evaluasi Pelaksana Pembangunan BPPMD Tahun 2007 dan 2008 Serta Harapan 2009. Evaluai hasil pelaksanaan pembangunan di Kab. Subang berdasarkan program, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 1. Lampiran dan Proyeksi Program di BPPMD.
No. 1
2
3
Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi Penyiapan Potensi Sumberdaya, dan Prasarana
Capaian 2007 - 2008 Meningkatnya Minat Investasi Sebesar 10%
Harapan 2009 Meningkatnya Minat Investasi Sebesar 10%
Meningkatnya Realisasi Ivestasi Sebesar 10%
Meningkatnya Realisasi Ivestasi Sebesar 12 % Meningkatnya Optimalisasi Sumberdaya Kab. Subang
Tersedianya Informasi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana yang Mendukung Investasi
Sedangkan capaian dan harapan dibawah ini :
kegiatan BPPMD dapat dilihat pada tabel
Tabel 2. Capaian dan Proyeksi Kegiatan BPPMD. No. 1
Capaian Harapan 2007 - 2008 2009 Koordinasi Perencanaan Pengembanagan Investasi Arah pengembangan dan Pengembanagan berdasarkan kebijakan investai menjadi fokus Penanaman Modal SKPD masing – masing dan terintegrasi Nama Kegiatan
2
Penyediaan Promosi
Bahan Tersedianya bhan promosi Tersedianya berupa leaflat, booklet, promosi CD representatif.
media yang
3
Pameran Promosi
4
Pengembangan Potensi Produk Unggulan Daerah berdasarkan komparatif
5
Peningkatan kegiatan Terpantaunya kegiatan Terjaminnya pemantauan, pembinaan investasi di Kab. Subang. pelakasana investasi di dan pengawasan Kab. Subang penanam modal
6
Temu Bisnis
7
Memfasilitasi dan Kurangnya pelayanan dan Meningkatnya layanan Koordinasi Kerjasama kepastian pelaksanaan dan kepastian dibidang investasi investasi pelaksanaan investasi
Meningkatnya minat Meningkatnya minat investasi sebesar 10% investasi sebesar 10% primer Terdatanya keunggulan Unggulan sebesar 55%
Potensi daerah
Tereksposnya peluang Meningkatnya minat investasi sebesar 80% investasi sebesar 10%
8
Menyediakan Sarana Tidak tersedianya sarana Tersedianya sarana dan dan Prasarana PPTSP dan Prasarana PPTSP prasarana PPTSP yang memadai.
9
Pengembangan sistem Tersedianya Web site Informasi penanaman modal
10
Peningkatan Kualitas Meningkatnya SDM Guna Peningkatan SDM, PPTSP Pelayanan Investasi 75%
11
Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya evaluasi & Terlaksananya evaluasi Pelaksanaan Penanaman Pelaksanaan Penanaman & Pelaksanaan Modal Modal Penanaman Modal
12
Survey Masyarakat
Meningkatnya fasilitas Teknologi Informasi Penanaman Modal sebesar 40 % PKS, Meningkatnya PKS, sebesar SDM, BPMP sebesar 30 %
Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 55% Peningkatan Sarana dan Tesedianya sarana & pra Prasarana Penanaman sarana Penanaman Modal Modal Sebesar 50 %
13
Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 60 % Meningkatnya sarana dan prasaran Penanaman Modal sebesar 55 %
Sedangkan capaian realisasi investasi dan proyeksi di Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 3. Capaian Realisasi Investasi di Kabupaten Subang. No.
Target
1 2
Jumlah Proyek Serapan TK
Capaian 2007 - 2008 12 buah orang
Harapan 2009
9 buah orang
Berdasarkan capaian program, kegiatan, realisasi investasi pada tahun 2007 dan 2008 serta harapan untuk 2009, maka arah kebijakan BPMP pada tahun 2010 yaitu : 1. Perumusan arah kebijakan pengembangan investasi Kabupaten Subang. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi investasi. 3. Peningkatan pelayanan investasi.
2.1. Permasalahan yang belum teratasi Biladilihat dari hasil pencapaian pelaksanaan investasi yang ada di Kabupaten Subang, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati agar pelaksanaan investasi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Permasalahan pertama yaitu penempatan lokasi yang dijadikan sebagai tempat investasi perlu dilakukan kajian ulang. Karena pelaksanaan investasi yang sekarang ini khususnya untuk kegiatan di sektor sekunder lebih banyak mengarah di daerah Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Pabuaran serta Kecamatan Purwadadi. Selain itu tumbuhnya investasi lebih banyak berada di pinggir akses jalan umum. Hal lain tentunya perlu pula dipikirkan baik dari segi dukungan lingkungan maupun tingkat kemacetan lalulintas yang ditimbulkan. Oleh karena itu pengaturan tempat investasi khususnya
untuk sektor sekunder perlu di tata disesuaikan dengan rencana penggunaan tata ruang yang ada. Hal lain yang perlu dilakukan adalah melihat sisi materi promosi yang selama ini ditawarkan lebih dari 90 % ada di sektor Primer, sementara sekitar 76 % investasi tumbuh di sektor sekunder. Ini berarti bahwa materi promosi khususnya untuk sektor primer belum tepat sasaran atau kurang layak jual. Untuk itu pemilihan di sektor primer harus di kaji ulang
BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BADAN PENANAMAN MODAN DAN PERIJINAN TAHUN 2010 3.1.Arah dan Kebijakan Pembangunan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Tahun 2010 Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Subang tahun 2009 – 20014 pada misi yang kedua yaitu ”Mewujudkan Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata, Industri yang Berdaya Saing untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah”, maka arah pembangunannya ditujukkan bagi : 1. Meningkatkan perekonomian Daerah 2. Membuka peluang sebesar-besarnya sebagai kawasan yang menarik untuk Investasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka arah dan kebijakan pembangunan Badan Penanaman Modal dan Perijinan di tahun 2010, lebih dititik beratkan pada peningkatan koordinasi serta peningkatan pelayan serta peningkatan sarana prasarana pendukung investasi bagi peningkatan pertumbuhan investasi di Kabupaten Subang.
3.2.Program Prioritas dan Capaian Program Prioritas Sebagai penjabaran dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka sesuai dengan RENSTRA yang ada yang menjadi program prioritas BPMP pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian yaitu : I. Program Prioritas Pada Setiap SKPD yang Terdiri dari : 1.
Program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini di arahkan dengan tersedianya jasa peralatan, perlengkapan maupun koordinasi dalam upaya meningkatkan pelayanan administasi perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan ini di arahkan dengan tersedianya alat-alat angkutan darat bermotor/ kendaraan operasional, gedung kantor yang representatif dan kendaraan dinas operasional yang layak pakai. 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan ini diarahkan guna tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun. II. Program Prioritas Urusan SKPD (BPMP) Terdiri dari : 1.
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan target dalam rangka meningkatkan realisasi investasi sebesar 12 %. Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut : a. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan ini di arahkan sebagai bahan evaluasi terhadap jalannya investasi yang sudah berjalan. Hasil akhir dari kegiatan ini bisa dijadikan bahan bagi pelaksanaan investasi baik dilihat dari sisi kebijakan penentuan tempat maupun terhadap potensi-potensi yang layak dijadikan sebagai bahan promosi di masa datang serta dalam penentuan pemberian kebijakan lainnya berupa pemberian insentif misalnya.
b. Pengembangan potensi unggulan daerah. Kegiatan ini di arahkan untuk menghasilkan potensi yang kompetitif di Desa yang dijadikan Desa Mandiri Gotong Royong (30 DMGR).Kegiatan ini merupakan dukungan BPMP bagi pelaksanaan pembentukan Desa Mandiri Gotong Royong . c. Survey Kepuasan Masyarakat. Kegiatan perlu dilakukan sebagai bahan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan BPMP khususnya pelaksanaan Pelayanan Perijinan. d. Penyelengaraan Pameran Investasi. Kegiatan ini di upayakan untuk bisa dilaksanakan di tingkat Nasional, dengan membawa misi yang utama yaitu mengenai potensi-potensi unggulan yang ada di 30 DMGR. e. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.Yaitu merupakan kegiatan yang diarahkan untuk melihat pelaksanaan investasi yang berjalan di kabupaten Subang, pada kegiatan ini akan terlihat apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh investor. 2.
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan target meningkatnya realisasi investasi sebesar 10 %. Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut : a. Memfasilitasi koordinasi kerjasama di bidang investasi. Kegiatan ini diarahkan sebagai bentuk insentif yang di berikan Pemda kepada calon investor. Pada kegiatan ini beban biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan rapat teknis atau koordinasi dengan SKPD terkait serta pelaksanaan kunjungan lapangan di sediakan sebagai biaya operasional PPTSP. b. Pengembangan sistem informasi penanaman modal. Kegiatan ini diarahkan pada kemudahan pelaksanaan pelayanan perijinan serta akses diri luar mengenai seluruh informasi yang ada BPMP melalui akses internet.
3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dengan target tersedianya sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan penanaman modal.. Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut : a. Peningkatan sarana dan Prasarana Penanaman Modal, kegiatan ini ditujukan bagi penyedian sarana fisik perkantoran BPMP, yaitu berupa pembangunan gedung perkantoran BPMP.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Jika dihbungkan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan maka perumusan arah kebijakan pengembangan investasi diwujudkan dengan pelaksanaa kegiatan sebagai berikut : 1).
2).
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal diarahkan pada adanya suatu kebijakan yang terintegrasi diantara SKPD terkait dalam menentukan arah kebijakan pengembangan modal. hasil akhir dari kegiatan ini yaitu adanya acuan yang bisa dipakai dalam penentuan target pencapaian investasi yang harus dilakukan. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar RP. 50.000.000,Pengembangan potensi unggulan diarahkan untuk menghasilkan potensi yang kompetitif di wilayah yang ditargetkan (4 kecamatan) baik untuk sektor primer maupun bagi penyediaan tempat bagi kegiatan sektor sekunder. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar Rp. 75.000.000,-
Sedangkan implementasi kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas promosi diwujudkan berupa kegiatan : 1).
2).
3).
Pameran promosi investasi, kegiatan ini diupayakan untuk bisa terlaksana baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Peningkatan kualitas diupayakan dengan mengikuti berbagai event yang dilaksanakan oleh BPPMD provinsi Jabar. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar Rp. 250.000.000,Penyediaan bahan promosi, kegiatan ini diwujudkan dengan penyediaan media promosi yang memadai baik dari sisi materi maupun wujud fisiknya sehingga layak menjadi media promosi investasi Kabupaten Subang. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar Rp. 100.000.000,Promosi di luar negri, kegiatan ini dilaksanakan agar potensi investasi Kabupaten Subang bisa tersebar untuk investor luar. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar Rp. 100.000.000,-
Untuk kebijakan peningkatan pelayanan investasi diwujudkan dengan kegiatan sebagai berikut : 1).
2).
3).
4).
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, kegiatan ini diarahkan sebagai bentuk insentif yang diberikan Pemda kepada calon investor. Pada kegiatan ini beban biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan rapat teknis atau koordinasi dengan SKPD terkait serta pelaksanaan kunjungan lapangan tidak lagi menjadi beban investor, kegiatan ini merupakan biaya operasional PPTSP. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar Rp. 400.000.000,Penyediaan sarana dan prasarana PPTSP, merupakan kegiatan bagi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PPTSP. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar Rp. 500.000.000,Pengembangan sistem informasi penanaman modal, diarahkan pada kemudahan akses diantara bidang – bidang yang terkait yaitu berupa pembangunan jaringan lokal. kegiatan ini merupakan suatu pendukung bagi adanya web site yang telah dilaksanakan pada tahun 2007. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar Rp. 50.000.000,Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal merupakan kegiatan yang diarahkan untuk melihat pelaksanaan investasi yang berjalan di Kabupaten Subang, pada kegiatan ini akan terlihat apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh investor. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar Rp. 100.000.000,-
5).
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan ivestasi, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan di tahun 2008, dimana untuk tahun 2009 lebih diarahkan pada SDM BPPMD lainnya yang berada dibidang promosi maupun perencanaan dan pengendalian. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sebesar Rp. 100.000.000,Untuk Besaran dana yang diperlukan masing – masing kegiatan bisa dilihat pada lampiran 1b.
BAB V PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas maka program dan kegiatan skala prioritas BPPMD untuk tahun anggaran 2009 dengan rincian dana yang berasal dari APBD Kabupaten Subang adalah sebagai berikut : A. Program pada setiap SKPD : (Rp. 1.188.451.730,-) 1. Program pelayanan administrsi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. B. Program dan kegiatan pada masing – masing unsur. I. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi : (Rp. 775.000.000,-) 1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 2. Penyediaan bahan promosi 3. Pameran Promosi 4. Pengembangan potensi unggulan daerah 5. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan pengawasan dan penanaman modal 6. Promosi diluarnegri 7. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi. II. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi : (Rp. 950.000.000,-) 1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi 2. Penyediaan sarana dan prasarana PPTSP 3. Pengembangan sistem investasi penanaman modal.
Subang, Mei 2008 Ka.BPPMD Kab.Subang
Ir.Hj.Sri Renny T W Nip : 010 170 349
