DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN
SUNARNO
© Pusdiklat Spimnas 2011
KELEMBAGAAN NEGARA DAN PEMERINTAH DINAMIKA
KELEMBAGAAN
NEGARA
DAN
PEMERINTAH TIDAK BISA DILEPASKAN DARI AMANDEMEN UUD 1945 AMANDEMEN
TELAH
MENGHAPUS,
MEMBENTUK LEMBAGA BARU, DAN MENATA KEDUDUKAN,
TUGAS,
FUNGSI
DAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
© Pusdiklat Spimnas 2011
POLA
TUNTUTAN AMANDEMEN
ADANYA TUNTUTAN KEHIDUPAN NEGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH DEMOKRATIS. KEINGINAN MENATA ULANG KEKDUDUKAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA AGAR TERCIPTA PRINSIP “CHECKS AND BALANCES.”
PRINSIP/DASAR PERUBAHAN
TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN UUD 1945 TETAP MEMPERTAHANKAN NKRI MEMPERTEGAS SISTEM PRESIDENSIIL PENJELASAN DITIADAKAN PERUBAHAN DILAKUKAN DENGAN CARA ADENDUM
© Pusdiklat Spimnas 2011
POKOK-POKOK PERUBAHAN UUD 1945 MEREDUKSI KEWENANGAN MPR. TIDAK MENGENAL LAGI LEMBAGA NEGARA TERTINGGI DAN
TINGGI NEGARA. KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA DILIHAT
DARI FUNGSI DAN KEWENANAGAN YANG DIBERIKAN UUD. ADANYA PRINSIP “CHECKS AND BALANCES” DALAM
MENATA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA. PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN SEKALIGUS PENGUATAN FUNGSI DPR. PENGUATAN SISTEM PRESIDENTIL. MEMBENTUK MAHKAMAH KONSTITUSI YANG DIBERI KEWENANGAN MENGUJI UNDANG-UNDANG. (PRINSIP KONSTITUSIONALISME) PEMBENTUKAN DPD
© Pusdiklat Spimnas 2011
PRESIDEN PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN
MENURUT UUD PRESIDEN DAN WK. PRESIDEN DIPILIH DALAM SATU PASANG SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT. PRESIDEN DAN WK. PRESIDEN MEMEGANG JABATAN SELAMA 5 TAHUN, DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI HANYA UNTUK SATU KALI MASA JABATAN. PRESIDEN DIBANTU OLEH MENTERI NEGARA MENTERI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN SETIAP MENTERI MEBIDANGI URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERINAN NEGARA DIATUR DALAM UNDANG-
UNDANG
© Pusdiklat Spimnas 2011
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG. SETIAP RUU HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN DPR MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPR MEMPUNYAI HAK INTERPELASI, HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT
© Pusdiklat Spimnas 2011
PENGATURAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KEMENTERIAN NEGARA PERPRES
NO. 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA RI DAN PERPRES 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET. (KABINET INDONESIA BERSATU JILID 1) PERPRES NOMER 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN (KABINET INDONESIA BERSATU JILID 2)
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN KEPRES 103 TAHUN 2001, DAN BERBAGAI PERUBAHANNYA JUMLAH 28 PIMPINAN LPND ADALAH JABATAN NEGERI. DALAM HAL
TERTENTU DAPAT DIISI OLEH NON PNS KEDUDUKAN, BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN DAN DI KOORDINASIKAN OLEH MENTERI TERKAIT MELAKSANAKAN “ TUGAS PEMERINTAHAN “ TERTENTU DARI PRESIDEN
© Pusdiklat Spimnas 2011
PENGATURAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH LANJUTAN… •
LEMBAGA NON STRUKTURAL DASAR HUKUM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANGAN JUMLAH 80 (DATA S/D MARET 2010)
MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU SESUAI PERINTAH PERATURAN
PERUNDANGAN
•
KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG SEKRETARIAT JENDERAL MPR SEKRETARIAT JENDERAL DPR
SEKRETARIAT JENDERAL DPD SEKRETARIAT JENDERAL BPK
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
•
LEMBAGA-LEMBAGA LAIN KEJAKSAAN AGUNG RI
SEKRETARIAT KABINET DLL
© Pusdiklat Spimnas 2011
JUMLAH KEMENTERIAN NAMA KABINET
JUMLAH
CATATAN
KABNET PEMBANGUNAN VII (KEPPRES 62/M TAHUN 1988)
34
1. 4 MENKO 2. 20 DEPARTEMEN 3. 10 MENEG
KABINET REFORMASI (KEPPRES 122/M TAHUN 1988)
36
1. 4 MENKO 2. 20 DEPARTEMEN 3. 12 MENEG
KABINET PERSATUAN NASIONAL (KEPPRES 234/M TAHUN 2000)
26
1. 2. 3. 4. 5.
2 MENKO 16 DEPARTEMEN 5 MENEG 3 MENTERI MUDA DEP. PENERANG DAN SOSIAL DIHAPUS
6. SEKNEG BUKAN JABATAN MENTERI KABINET GOTONG ROYONG (KEPPRES 228/M TAHUN 2001)
34
1. 3 MENKO 2. 18DEPARTEMEN 3. 10 MENEG
4. JAGUNG, PANGLIMA TNI DAN KA. BAKIN KABINET INDONESIA BERSATU (KEPPRES 187/M TAHUN 2004)
36
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3 MENKO MENTERI SEKRETARIS NEGARA 20 DEPARTEMEN 10 MENEG JAGUNG, SEKRETARIS KABINET DEPERINDAG DI PECAH MENJADI DUA MENEG BUDPAR MENJADI DEPARTEMEN MENEG KOMUNIKASI DAN INFORMASI MENJADI DEPARTEMEN
© Pusdiklat Spimnas 2011
PENGELOMPOKAN LPND A. DARI ASPEK TUGAS DAN KEWENANGAN 1. LPND YANG MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN (FUNGSI REGULASI) SEPERTI BPOM, BPN DAN BAPETEN 2. LPND YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN SEPERTI : LIPI, BPPT, DLL. B. DARI KEDUDUKAN 1. LPND YANG BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN DAN TIDAK DIKOORDINASIKAN OLEH MENTERI TERTENTU SEPERTI : BIN,LEMHANAS, BPN, DAN BKPM 2. LPND YANG BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN DAN DALAM PELAKSANAAN SEHARI-HARI DIKOORDINASIKAN OLEH MENTERI C. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG ; PERATURAN PEMERINTAH ; PERATURAN PRESIDEN
© Pusdiklat Spimnas 2011
PERBANDINGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DI AMERIKA SERIKAT 1.
THE EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, 10
2.
CABINET-LEVEL OF DEPARTMENTS, 15
3.
INDEPENDENT AGENCIES, LEBIH 200
4.
GOVERNMENT CORPORATIONS
5.
INTERGOVERNMENTAL AGENCIES
© Pusdiklat Spimnas 2011
NUMBER AND TYPE OF GOVERNMENT AND EMPLOYEES IN THE UNITED STATES L
O
C
A
L
Federal
State
County
Municipal
Towns
School Districts
Special Districts
Total
Number of Govern ment Employe es (1997)
1
50
3.043
19.372
16.629
13.726
34.683
87.504
Number of Civilian Employe es (1995)
2.895. 000
4.719. 000
11.906. 000
19.521. 000
Percent of Total
15
24
61
100
© Pusdiklat Spimnas 2011
CABINET MEMBERS
(GEORGE W. BUSH DAN BARRACK OBAMA) 1.
SECRETARY OF STATE
2.
SECRETARY OF THE TREASURY
3.
SECRETARY OF DEFENSE
4.
ATTORNEY GENERAL, PIMPINAN DEPARTMENT OF JUSTICE
5.
SECRETARY OF THE INTERIOR
6.
SECRETARY OF AGRICULTURE
7.
SECRETARY OF COMMERCE
8.
SECRETARY OF LABOR
9.
SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
10.
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
11.
SECRETARY OF TRANSPORTATION
12.
SECRETARY OF ENERGY
13.
SECRETARY OF EDUCATION
14.
SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS ( BARU DI BENTUK PADA ERA G.H.W BUSH)
15.
SECRETARY OF HOMELAND SECURITY ( BARU DIBENTUK PADA ERA G.W. BUSH)
© Pusdiklat Spimnas 2011
PERTIMBANGAN DALAM PEMBENTUKAN KABINET DI AMERIKA
MEMBALAS JASA PENDUKUNG UTAMA PRESIDEN
MEMBANGUN DUKUNGAN KELOMPOK YANG SEBELUMNYA TIDAK MENDUKUNG ATAU BAHKAN MANTAN LAWAN POLITIKNYA
MEMBANGUN DUKUNGAN KONGRES
MEMPERKUAT JEJARING DUKUNGAN KELOMPOK KUNCI ( KEY RACIAL GROUPS) MENGKONSOLIDASI KEPRESIDENAN
LINGKARAN
DALAM
© Pusdiklat Spimnas 2011
DARI TIM
INDEPENDENT AGENCIES INDEPENDENT EXECUTIVE AGENCIES
PEMBENTUKAN : MELALUI PERSETUJUAN BERSAMA PRESIDEN DAN KONGRES. CONTOH, CIA, NATIONAL SCIENCE FOUNDATION DAN ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.
INDEPENDENT REGULATORY AGENCIES PEMBENTUKAN : KONGRES TUGAS
: MENANGANI MASALAH YANG KOMPLEKS DAN YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI REGULASI TEHNIS FUNGSI : LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF KELEMBAGAAN : KOMISI, PIMPINAN KOLEGIAL, CONTOH, FEDERAL TRADE COMMISSION, FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DAN FEDERAL ELECTION COMMISSION.
© Pusdiklat Spimnas 2011
KEMENTERIAN NEGARA (UNDANG-UNDANG 39/2008)
KEMENTERIAN MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN
URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN JENIS KEMENTERIAN •
TIPE 1 : KEMENTERIAN WAJIB
•
TIPE 2 ; RUANG LINGKUPNYA DISEBUTKAN DALAM UUD 1945
•
TIPE 3 : DALAM RANGKA PENAJAMAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PRESIDEN DAPAT MEMBENTUK KEMENTERIAN KOORDINASI. PRESIDEN DAPAT MENGANGKAT WAKIL MENTERI YANG MERUPAKAN
JABATAN KARIR JUMLAH KEMENTERIAN PALING BANYAK 34
© Pusdiklat Spimnas 2011
KEMENTERIAN NEGARA (UNDANG-UNDANG 39/2008)
Lanjutan … PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN KEMENTERIAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS CAKUPAN TUGAS DAN PROPORSIONALITAS BEBAN TUGAS KESINAMBUNGAN, KESERASIAN , DAN KETERPADUAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN/ATAU PERKEMBANGAN LINGKUNGAN GLOBAL
PEMBENTUKAN KEMENTERIAN DI BENTUK PALING LAMA 14 HARI
SEJAK PRESIDEN
MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI
HUBUNGAN FUNGSIONAL DENGAN LPNKEMENTERIAN (LPNK) LPNK BERKEDUDUKAN DIBAWAH PRESIDEN DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI YANG MENGKOORDINASIKAN
© Pusdiklat Spimnas 2011
KEMENTERIAN TIPE 1 Pasal 12 Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri dan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 17 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diubah oleh Presiden
© Pusdiklat Spimnas 2011
KEMENTERIAN TIPE 2 (Pasal 5 Ayat 2)
AGAMA 2. HUKUM 3. KEUANGAN 4. KEAMANAN 5. HAK ASASI MANUSIA 6. PENDIDIKAN 7. KEBUDAYAAN 8. KESEHATAN 9. SOSIAL 10. KETENAGAKERJAAN 11. INDUSTRI 12. PERDAGANGAN 13. PERTAMBANGAN 1.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
ENERGI PEKERJAAN UMUM TRANSMIGRASI TRANSPORTASI INFORMASI KOMUNIKASI PERTANIAN PERKEBUNAN KEHUTANAN PETERNAKAN KELAUTAN PERIKANAN
© Pusdiklat Spimnas 2011
KEMENTERIAN TIPE 3 (Pasal 5 Ayat 3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL APARATUR NEGARA KESEKRETARIATAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERTANAHAN KEPENDUDUKAN LINGKUNGAN HIDUP ILMU PENGETAHUAN TEHNOLOGI INVESTASI KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PARIWISATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMUDA OLAHRAGA PERUMAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
© Pusdiklat Spimnas 2011
PASAL 6 TIDAK SETIAP URUSAN DIBENTUK DALAM SATU KEMENTERIAN TERSENDIRI
© Pusdiklat Spimnas 2011
FUNGSI KEMENTERIAN TIPE 1
TIPE 2
TIPE 3
PERUMUSAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PERUMUSAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PERUMUSAN, DAN PENETAPAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA
PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA
KORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI BADANGNYA
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI BADANGNYA
PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA
PELAKSAAN KEGIATAN TEHNIS
PELAKSAAN BIMBINGAN
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANGNYA
DARI PUSAT SAMPAI DAERAH
TEHNIS DAN SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN URUSAN KEMENTERIAN DI DAERAH PELAKSAAN KEGIATAN TEHNIS YANG BERSKALA NASIONAL
© Pusdiklat Spimnas 2011
SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN SUSUNAN ORGANISASI
TIPE 1
TIPE 2
TIPE 3
PIMPINAN
MENTERI
MENTERI
MENTERI
PEMBANTU PIMPINAN
SKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL
DEPUTI
PENGAWAS
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT
PENDUKUNG
BADAN DAN/ATAU PUSAT
BADAN DAN/ATAU PUSAT
--
PELAKSANA TUGAS POKOK DI DAERAH ATAU PERWAKILAN LN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN
KHUSUS UNTUK KEMENENTERIAN AGAMA, HUKUM,KEUANGAN DAN
TIDAK MEMILIKI
KEAMANAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres 47 Tahun 2009)
© Pusdiklat Spimnas 2011
BEBERAPA ISSUES PENTING DI BIDANG KELEMBAGAAN • KEAMANAN • PARIWISATA •KEPENDUDUKAN • INVESTASI • PERTANAHAN • STAF AHLI •STAF KHUSUS
© Pusdiklat Spimnas 2011
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN (Keppres 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen) Pasal 4. Organisasi Departemen terdiri dari: a. Unsur Pimpinan : Menteri b. Unsur Pembantu Pimpinan: Sekretariat Jenderal c. Unsur Pelaksana : Direktorat Jenderal d. Unsur Pengawasan : Inspektorat Jenderal Pasal 22. (1) Presiden dapat membentuk suatu Badan atau Pusat dilingkungan Departemen… Pasal 24 (1) Apabila dipandang perlu, Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli …
© Pusdiklat Spimnas 2011
PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN TIPE 1 ( LUAR NEGERI, DALAM NEGERI, DAN
PERTAHANAN ) TIDAK DAPAT DIUBAH , DAN DIBUBARKAN OLEH PRESIDEN KEMENTERIAN TIPE 2 DAN TIPE
3 DAPAT DIUBAH , DAN
DIBUBARKAN OLEH PRESIDEN DENGAN PERTIMBANGAN DPR PERTIMBANGAN DPR PALING LAMA 7 HARI SEJAK MENERIMA SURAT DARI
PRESIDEN APABILA DALAM WAKTU 7 HARI DPR BELUM MENYAMPAIKAN PERTIMBANGAN, DPR
DIANGGAP SUDAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KHUSUS KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN AGAMA, HUKUM,
KEUANGAN DAN KEAMANAN PEMBUBARAN HARUS DENGAN PERSETUJUAN DPR
© Pusdiklat Spimnas 2011
KETERKAITAN ANTARA MANAJEMEN SDM, KELEMBAGAAN DAN KUALITAS SDM MANAJEMEN SDM
KELEMBAGAAN
KUALITAS SDM
© Pusdiklat Spimnas 2011
KONDISI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KECENDERUNGAN
MEMBENTUK ORGANISAI DALAM
MENYELESAIKAN SETIAP MASALAH KECENDERUNGAN UNTUK MEMPERBESAR ORGANISASI TUMPANG TINDIH/BENTURAN KEWENANGAN MENGUTAMAKAN JABATAN STRUKTURAL DISHARMONI ANTARA PUSAT DAN DAERAH STANDARISASI POLA KELEMBAGAAN
© Pusdiklat Spimnas 2011
KONDISI MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
KETIDAK JELASAN SISTEM REWARD AND PUNISHMENT
CENDERUNG LEBIH MENGHARAGI JABATAN STRUKTURAL
SISTEM REMUNERASI YANG TIDAK MEMADAI
KETIDAK JELASAN PENGEMBANGAN KARIR
SULIT MEMBERHENTIKAN PEGAWAI YANG KINERJANYA TIDAK OPTIMAL
TIDAK MEMUNGKINKAN PEGAWAI YANG BERKINERJA TINGGI UNTUK MELAJU DENGAN CEPAT
PENEMPATAN DALAM JABATAN LEBIH CENDERUNG BERDASARKAN SENIORITAS
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ADALAH PEJABAT POLITIK (MENTERI DAN KEPALA DAERAH)
© Pusdiklat Spimnas 2011
KONDISI SDM APARATUR
KURANG LEBIH 40 % PEGAWAI NEGERI KURANG BERKUALITAS (PERNYATAAN MENPAN DALAM BERBAGAI KESEMPATAN)
© Pusdiklat Spimnas 2011
MANAJEMEN SDM KEDEPAN SISTEM
REKRUITMEN HARUS MAMPU MENGHASILKAN TENAGA PROFESIONAL PENEMPATAN DALAM JABATAN MELALUI FIT AND PROPER TEST TIDAK ADA JABATAN RANGKAP PENILAIAN KINERJA SEBAGAI DASAR PROMOSI, DEMOSI DAN PEMBERHENTIAN REWARD AND PUNISHMENT YANG JELAS REMUNERASI YANG MEMADAI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BUKAN DITANGAN PEJABAT POLITIK
© Pusdiklat Spimnas 2011
PENATAAN KELEMBAGAAN DAN NETRALITAS BIROKRASI
NETRALITAS IMPLIKASI KELEMBAGAAN
MENDESIGN KELEMBAGAAN MENJADI DUA LAPIS • LAPISAN POLITIK : MENTERI, KEPALA DAERAH •LAPISAN BIROKRASI: PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPISAN BIROKRASI DI PIMPIN OLEH BIROKRAT PROFESIONAL KARIR BUKAN OLEH PEJABAT POLITIK IMPLIKASI KEPEGAWAIAN
PERUBAHAN PENGATURAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
© Pusdiklat Spimnas 2011
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
© Pusdiklat Spimnas 2011