Pusdiklat Spimnas 2011

DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN

SUNARNO

© Pusdiklat Spimnas 2011

KELEMBAGAAN NEGARA DAN PEMERINTAH  DINAMIKA

KELEMBAGAAN

NEGARA

DAN

PEMERINTAH TIDAK BISA DILEPASKAN DARI AMANDEMEN UUD 1945  AMANDEMEN

TELAH

MENGHAPUS,

MEMBENTUK LEMBAGA BARU, DAN MENATA KEDUDUKAN,

TUGAS,

FUNGSI

DAN

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


POLA

TUNTUTAN AMANDEMEN

 ADANYA TUNTUTAN KEHIDUPAN NEGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH DEMOKRATIS.  KEINGINAN MENATA ULANG KEKDUDUKAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA AGAR TERCIPTA PRINSIP “CHECKS AND BALANCES.”

PRINSIP/DASAR PERUBAHAN

 TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN UUD 1945  TETAP MEMPERTAHANKAN NKRI  MEMPERTEGAS SISTEM PRESIDENSIIL  PENJELASAN DITIADAKAN  PERUBAHAN DILAKUKAN DENGAN CARA ADENDUM


POKOK-POKOK PERUBAHAN UUD 1945  MEREDUKSI KEWENANGAN MPR.  TIDAK MENGENAL LAGI LEMBAGA NEGARA TERTINGGI DAN

TINGGI NEGARA. KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA DILIHAT

DARI FUNGSI DAN KEWENANAGAN YANG DIBERIKAN UUD.  ADANYA PRINSIP “CHECKS AND BALANCES” DALAM   



MENATA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA. PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN SEKALIGUS PENGUATAN FUNGSI DPR. PENGUATAN SISTEM PRESIDENTIL. MEMBENTUK MAHKAMAH KONSTITUSI YANG DIBERI KEWENANGAN MENGUJI UNDANG-UNDANG. (PRINSIP KONSTITUSIONALISME) PEMBENTUKAN DPD


PRESIDEN  PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN  

   

MENURUT UUD PRESIDEN DAN WK. PRESIDEN DIPILIH DALAM SATU PASANG SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT. PRESIDEN DAN WK. PRESIDEN MEMEGANG JABATAN SELAMA 5 TAHUN, DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI HANYA UNTUK SATU KALI MASA JABATAN. PRESIDEN DIBANTU OLEH MENTERI NEGARA MENTERI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN SETIAP MENTERI MEBIDANGI URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERINAN NEGARA DIATUR DALAM UNDANG-

UNDANG


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG. SETIAP RUU HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN  DPR MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN DAN FUNGSI PENGAWASAN  DPR MEMPUNYAI HAK INTERPELASI, HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT


PENGATURAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH  KEMENTERIAN NEGARA  PERPRES

NO. 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA RI DAN PERPRES 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET. (KABINET INDONESIA BERSATU JILID 1)  PERPRES NOMER 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN (KABINET INDONESIA BERSATU JILID 2)

 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN  KEPRES 103 TAHUN 2001, DAN BERBAGAI PERUBAHANNYA  JUMLAH 28  PIMPINAN LPND ADALAH JABATAN NEGERI. DALAM HAL

TERTENTU DAPAT DIISI OLEH NON PNS  KEDUDUKAN, BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN DAN DI KOORDINASIKAN OLEH MENTERI TERKAIT  MELAKSANAKAN “ TUGAS PEMERINTAHAN “ TERTENTU DARI PRESIDEN


PENGATURAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH LANJUTAN… •

LEMBAGA NON STRUKTURAL  DASAR HUKUM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANGAN  JUMLAH 80 (DATA S/D MARET 2010)

 MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU SESUAI PERINTAH PERATURAN

PERUNDANGAN

•

KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA  SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG  SEKRETARIAT JENDERAL MPR  SEKRETARIAT JENDERAL DPR

 SEKRETARIAT JENDERAL DPD  SEKRETARIAT JENDERAL BPK

 SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

•

LEMBAGA-LEMBAGA LAIN  KEJAKSAAN AGUNG RI

 SEKRETARIAT KABINET DLL


JUMLAH KEMENTERIAN NAMA KABINET

JUMLAH

CATATAN

KABNET PEMBANGUNAN VII (KEPPRES 62/M TAHUN 1988)

34

1. 4 MENKO 2. 20 DEPARTEMEN 3. 10 MENEG

KABINET REFORMASI (KEPPRES 122/M TAHUN 1988)

36

1. 4 MENKO 2. 20 DEPARTEMEN 3. 12 MENEG

KABINET PERSATUAN NASIONAL (KEPPRES 234/M TAHUN 2000)

26

1. 2. 3. 4. 5.

2 MENKO 16 DEPARTEMEN 5 MENEG 3 MENTERI MUDA DEP. PENERANG DAN SOSIAL DIHAPUS

6. SEKNEG BUKAN JABATAN MENTERI KABINET GOTONG ROYONG (KEPPRES 228/M TAHUN 2001)

34

1. 3 MENKO 2. 18DEPARTEMEN 3. 10 MENEG

4. JAGUNG, PANGLIMA TNI DAN KA. BAKIN KABINET INDONESIA BERSATU (KEPPRES 187/M TAHUN 2004)

36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3 MENKO MENTERI SEKRETARIS NEGARA 20 DEPARTEMEN 10 MENEG JAGUNG, SEKRETARIS KABINET DEPERINDAG DI PECAH MENJADI DUA MENEG BUDPAR MENJADI DEPARTEMEN MENEG KOMUNIKASI DAN INFORMASI MENJADI DEPARTEMEN


PENGELOMPOKAN LPND A. DARI ASPEK TUGAS DAN KEWENANGAN 1. LPND YANG MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN (FUNGSI REGULASI) SEPERTI BPOM, BPN DAN BAPETEN 2. LPND YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN SEPERTI : LIPI, BPPT, DLL. B. DARI KEDUDUKAN 1. LPND YANG BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN DAN TIDAK DIKOORDINASIKAN OLEH MENTERI TERTENTU SEPERTI : BIN,LEMHANAS, BPN, DAN BKPM 2. LPND YANG BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN DAN DALAM PELAKSANAAN SEHARI-HARI DIKOORDINASIKAN OLEH MENTERI C. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG ; PERATURAN PEMERINTAH ; PERATURAN PRESIDEN


PERBANDINGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DI AMERIKA SERIKAT 1.

THE EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, 10

2.

CABINET-LEVEL OF DEPARTMENTS, 15

3.

INDEPENDENT AGENCIES, LEBIH 200

4.

GOVERNMENT CORPORATIONS

5.

INTERGOVERNMENTAL AGENCIES


NUMBER AND TYPE OF GOVERNMENT AND EMPLOYEES IN THE UNITED STATES L

O

C

A

L

Federal

State

County

Municipal

Towns

School Districts

Special Districts

Total

Number of Govern ment Employe es (1997)

1

50

3.043

19.372

16.629

13.726

34.683

87.504

Number of Civilian Employe es (1995)

2.895. 000

4.719. 000

11.906. 000

19.521. 000

Percent of Total

15

24

61

100


CABINET MEMBERS

(GEORGE W. BUSH DAN BARRACK OBAMA) 1.

SECRETARY OF STATE

2.

SECRETARY OF THE TREASURY

3.

SECRETARY OF DEFENSE

4.

ATTORNEY GENERAL, PIMPINAN DEPARTMENT OF JUSTICE

5.

SECRETARY OF THE INTERIOR

6.

SECRETARY OF AGRICULTURE

7.

SECRETARY OF COMMERCE

8.

SECRETARY OF LABOR

9.

SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

10.

SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

11.

SECRETARY OF TRANSPORTATION

12.

SECRETARY OF ENERGY

13.

SECRETARY OF EDUCATION

14.

SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS ( BARU DI BENTUK PADA ERA G.H.W BUSH)

15.

SECRETARY OF HOMELAND SECURITY ( BARU DIBENTUK PADA ERA G.W. BUSH)


PERTIMBANGAN DALAM PEMBENTUKAN KABINET DI AMERIKA 

MEMBALAS JASA PENDUKUNG UTAMA PRESIDEN

 MEMBANGUN DUKUNGAN KELOMPOK YANG SEBELUMNYA TIDAK MENDUKUNG ATAU BAHKAN MANTAN LAWAN POLITIKNYA 

MEMBANGUN DUKUNGAN KONGRES

 MEMPERKUAT JEJARING DUKUNGAN KELOMPOK KUNCI ( KEY RACIAL GROUPS)  MENGKONSOLIDASI KEPRESIDENAN

LINGKARAN

DALAM


DARI TIM

INDEPENDENT AGENCIES  INDEPENDENT EXECUTIVE AGENCIES

PEMBENTUKAN : MELALUI PERSETUJUAN BERSAMA PRESIDEN DAN KONGRES.  CONTOH, CIA, NATIONAL SCIENCE FOUNDATION DAN ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 



INDEPENDENT REGULATORY AGENCIES  PEMBENTUKAN : KONGRES  TUGAS

: MENANGANI MASALAH YANG KOMPLEKS DAN YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI REGULASI TEHNIS  FUNGSI : LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF  KELEMBAGAAN : KOMISI, PIMPINAN KOLEGIAL,  CONTOH, FEDERAL TRADE COMMISSION, FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DAN FEDERAL ELECTION COMMISSION.


KEMENTERIAN NEGARA (UNDANG-UNDANG 39/2008)

 KEMENTERIAN MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN

URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN  JENIS KEMENTERIAN •

TIPE 1 : KEMENTERIAN WAJIB

•

TIPE 2 ; RUANG LINGKUPNYA DISEBUTKAN DALAM UUD 1945

•

TIPE 3 : DALAM RANGKA PENAJAMAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI

 PRESIDEN DAPAT MEMBENTUK KEMENTERIAN KOORDINASI.  PRESIDEN DAPAT MENGANGKAT WAKIL MENTERI YANG MERUPAKAN

JABATAN KARIR  JUMLAH KEMENTERIAN PALING BANYAK 34


KEMENTERIAN NEGARA (UNDANG-UNDANG 39/2008)

Lanjutan …  PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN KEMENTERIAN  EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS  CAKUPAN TUGAS DAN PROPORSIONALITAS BEBAN TUGAS  KESINAMBUNGAN, KESERASIAN , DAN KETERPADUAN PELAKSANAAN TUGAS

DAN/ATAU  PERKEMBANGAN LINGKUNGAN GLOBAL

 PEMBENTUKAN  KEMENTERIAN DI BENTUK PALING LAMA 14 HARI

SEJAK PRESIDEN

MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI

 HUBUNGAN FUNGSIONAL DENGAN LPNKEMENTERIAN (LPNK) LPNK BERKEDUDUKAN DIBAWAH PRESIDEN DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI YANG MENGKOORDINASIKAN


KEMENTERIAN TIPE 1 Pasal 12 Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri dan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 17 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diubah oleh Presiden


KEMENTERIAN TIPE 2 (Pasal 5 Ayat 2)

AGAMA 2. HUKUM 3. KEUANGAN 4. KEAMANAN 5. HAK ASASI MANUSIA 6. PENDIDIKAN 7. KEBUDAYAAN 8. KESEHATAN 9. SOSIAL 10. KETENAGAKERJAAN 11. INDUSTRI 12. PERDAGANGAN 13. PERTAMBANGAN 1.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

ENERGI PEKERJAAN UMUM TRANSMIGRASI TRANSPORTASI INFORMASI KOMUNIKASI PERTANIAN PERKEBUNAN KEHUTANAN PETERNAKAN KELAUTAN PERIKANAN


KEMENTERIAN TIPE 3 (Pasal 5 Ayat 3)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL APARATUR NEGARA KESEKRETARIATAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERTANAHAN KEPENDUDUKAN LINGKUNGAN HIDUP ILMU PENGETAHUAN TEHNOLOGI INVESTASI KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PARIWISATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMUDA OLAHRAGA PERUMAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL


PASAL 6 TIDAK SETIAP URUSAN DIBENTUK DALAM SATU KEMENTERIAN TERSENDIRI


FUNGSI KEMENTERIAN TIPE 1

TIPE 2

TIPE 3

PERUMUSAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PERUMUSAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PERUMUSAN, DAN PENETAPAN KEBIJAKAN

PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA


KORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI BADANGNYA

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI BADANGNYA


PELAKSAAN KEGIATAN TEHNIS

PELAKSAAN BIMBINGAN

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANGNYA

DARI PUSAT SAMPAI DAERAH

TEHNIS DAN SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN URUSAN KEMENTERIAN DI DAERAH PELAKSAAN KEGIATAN TEHNIS YANG BERSKALA NASIONAL


SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN SUSUNAN ORGANISASI

TIPE 1

TIPE 2

TIPE 3

PIMPINAN

MENTERI

MENTERI

MENTERI

PEMBANTU PIMPINAN

SKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

PELAKSANA

DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL

DEPUTI

PENGAWAS

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT

PENDUKUNG

BADAN DAN/ATAU PUSAT

BADAN DAN/ATAU PUSAT

--

PELAKSANA TUGAS POKOK DI DAERAH ATAU PERWAKILAN LN

SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN

KHUSUS UNTUK KEMENENTERIAN AGAMA, HUKUM,KEUANGAN DAN

TIDAK MEMILIKI

KEAMANAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres 47 Tahun 2009)


BEBERAPA ISSUES PENTING DI BIDANG KELEMBAGAAN • KEAMANAN • PARIWISATA •KEPENDUDUKAN • INVESTASI • PERTANAHAN • STAF AHLI •STAF KHUSUS


SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN (Keppres 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen) Pasal 4. Organisasi Departemen terdiri dari: a. Unsur Pimpinan : Menteri b. Unsur Pembantu Pimpinan: Sekretariat Jenderal c. Unsur Pelaksana : Direktorat Jenderal d. Unsur Pengawasan : Inspektorat Jenderal Pasal 22. (1) Presiden dapat membentuk suatu Badan atau Pusat dilingkungan Departemen… Pasal 24 (1) Apabila dipandang perlu, Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli …


PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN  KEMENTERIAN TIPE 1 ( LUAR NEGERI, DALAM NEGERI, DAN

PERTAHANAN ) TIDAK DAPAT DIUBAH , DAN DIBUBARKAN OLEH PRESIDEN  KEMENTERIAN TIPE 2 DAN TIPE

3 DAPAT DIUBAH , DAN

DIBUBARKAN OLEH PRESIDEN DENGAN PERTIMBANGAN DPR  PERTIMBANGAN DPR PALING LAMA 7 HARI SEJAK MENERIMA SURAT DARI

PRESIDEN  APABILA DALAM WAKTU 7 HARI DPR BELUM MENYAMPAIKAN PERTIMBANGAN, DPR

DIANGGAP SUDAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN  KHUSUS KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN AGAMA, HUKUM,

KEUANGAN DAN KEAMANAN PEMBUBARAN HARUS DENGAN PERSETUJUAN DPR


KETERKAITAN ANTARA MANAJEMEN SDM, KELEMBAGAAN DAN KUALITAS SDM MANAJEMEN SDM

KELEMBAGAAN

KUALITAS SDM


KONDISI KELEMBAGAAN PEMERINTAH  KECENDERUNGAN

MEMBENTUK ORGANISAI DALAM

MENYELESAIKAN SETIAP MASALAH  KECENDERUNGAN UNTUK MEMPERBESAR ORGANISASI  TUMPANG TINDIH/BENTURAN KEWENANGAN  MENGUTAMAKAN JABATAN STRUKTURAL  DISHARMONI ANTARA PUSAT DAN DAERAH  STANDARISASI POLA KELEMBAGAAN


KONDISI MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR 

KETIDAK JELASAN SISTEM REWARD AND PUNISHMENT



CENDERUNG LEBIH MENGHARAGI JABATAN STRUKTURAL



SISTEM REMUNERASI YANG TIDAK MEMADAI



KETIDAK JELASAN PENGEMBANGAN KARIR



SULIT MEMBERHENTIKAN PEGAWAI YANG KINERJANYA TIDAK OPTIMAL



TIDAK MEMUNGKINKAN PEGAWAI YANG BERKINERJA TINGGI UNTUK MELAJU DENGAN CEPAT



PENEMPATAN DALAM JABATAN LEBIH CENDERUNG BERDASARKAN SENIORITAS



PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ADALAH PEJABAT POLITIK (MENTERI DAN KEPALA DAERAH)


KONDISI SDM APARATUR

KURANG LEBIH 40 % PEGAWAI NEGERI KURANG BERKUALITAS (PERNYATAAN MENPAN DALAM BERBAGAI KESEMPATAN)


MANAJEMEN SDM KEDEPAN  SISTEM      

REKRUITMEN HARUS MAMPU MENGHASILKAN TENAGA PROFESIONAL PENEMPATAN DALAM JABATAN MELALUI FIT AND PROPER TEST TIDAK ADA JABATAN RANGKAP PENILAIAN KINERJA SEBAGAI DASAR PROMOSI, DEMOSI DAN PEMBERHENTIAN REWARD AND PUNISHMENT YANG JELAS REMUNERASI YANG MEMADAI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BUKAN DITANGAN PEJABAT POLITIK


PENATAAN KELEMBAGAAN DAN NETRALITAS BIROKRASI

NETRALITAS IMPLIKASI KELEMBAGAAN

MENDESIGN KELEMBAGAAN MENJADI DUA LAPIS • LAPISAN POLITIK : MENTERI, KEPALA DAERAH •LAPISAN BIROKRASI: PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPISAN BIROKRASI DI PIMPIN OLEH BIROKRAT PROFESIONAL KARIR BUKAN OLEH PEJABAT POLITIK IMPLIKASI KEPEGAWAIAN

PERUBAHAN PENGATURAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN


SEKIAN DAN TERIMA KASIH


Pusdiklat Spimnas 2011

Recommend Documents