Pusdiklat Spimnas 2011

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Pusdiklat Spimnas 2011

Oleh : KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - RI Dr. Asmawi Rewansyah MSc.


Lembaga Administrasi Negara Republik IndonesiaSISTEM ADMINISTRASI NEGARA (MENURUT UUD 45 + AMANDEMEN)

DIMENSI NILAI *) = PEDOMAN PERILAKU

WIL . NEG

NEGARA

WARGA NEG PEM. NEG

KONSTITUSI NEGARA

*) DIMENSI NILAI PEMBUKAAN UUD’45

KINERJA

P R O S E S = GG

KEBIJ. PUBLIK

PROSES INTERRELASI, INTERAKSI, TRANSAKSI BARANG, JASA LAYANAN & INFORMASI PUBLIK

ADMINISTRATOR/LEADERSHIP

EMPOWERING

ADM NEG

WARGA NEG

PROB. SOLVING

TATA HUBUNGAN (KOMUNIKASI)

BESCHIKING

MANAGEMENT= ADMINISTER

ADM

= GG P R O S E S

REGELLING

ORGANISASI= BIROKRASI

PERUMUSAN PENERAPAN EVALUASI

NORMA, STANDAR, PROSEDUR ADMINISTRASI PUBLIK

CITA2 & TUJUAN NKRI

PEM NEG

POSISI, PERAN, HAK & KEWAJIBAN

PUBLIC ADMINISTRATION GUIDING VALUES AND PRINCIPLES SPIRITUAL = ALINEA III (PENGAKUAN AKAN EKSISTENSI DAN KEMAHAKUASAAN ALLAH SWT DLM PERJUANGAN MERUBAH NASIB BANGSA) KULTURAL = ALINEA IV (DASAR NEGARA, PALSAFAH BERNEGARA, PANDANGAN HIDUP BANGSA INSTITUSIONAL

= ALINEA IV (TUJUAN, BENTUK, DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

2


Lembaga Administrasi Negara NEGARA DAN TANTANGAN DIMENSI ADMINISTRASI Republik Indonesia

LINGKUNGAN STRATEGIS



Dimensi Filosofis UUD 1945

Kelembagaan Negara

 

Nilai-nilai dasar konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 belum teraktualisasi seutuhnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Proses demokratisasi yang sedang berjalan saat ini belum menemukan format yang sesuai dengan karakteristik bangsa (jati diri dan etika pemerintahan) Kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat belum terwujud

 Tatanan kelembagaan pemerintahan negara, baik Pusat Daerah, belum efektif dan efisien, serta format yang belum tepat  Tata hubungan kerja antar lembaga negara belum terpola/tersusun dg. baik (termasuk tata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemda provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota)  Belum jelasnya grand design kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam NKRI sehingga memunculkan berbagai persoalan diantaranya pembentukan daerah otonom yang tidak terkendali, konflik kewenangan, perimbangan keuangan, kelembagaan dan manajemen kebijakan publik (Ada 2665 Perda bermasalah, sejak otonomi hingga 2008 (LAN, 2008) 3


Lembaga Administrasi Negara NEGARA DAN TANTANGAN DIMENSI ADMINISTRASI Republik IndonesiaLINGKUNGAN STRATEGIS

(Lanjutan)

Tata Kelola Pemerintahan

 Pelaksanaan fugnsi-fungsi manajemen pemerintahan belum berdasar pada prinsip prinsip tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) Indeks tata kelola pemerintahan yang baik masih rendah antara lain ditunjukkan : (Indeks persepsi tindak/praktek korupsi yang masih tinggi dan pelayanan publik yang buruk)  Pelaksanaan berbagai kebijakan publik sebagian besar belum pro-growth, pro-poor, dan pro-job  Manajemen kebijakan publik antar intsitusi pemerintahan belum terkoordinasi, terintegrasi, dan bersinergi (masih kentalnya ego-sectoral dan ego daerah)  Berbagai kebijakan publik belum mendukung pencapaian tujuan dari berbagai kesepakatan/konvensi internasional (MDGs, APEC, Global Warning etc)  Masih lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, perkotaan dan pedesaan dan antar kawasan Indonesia

 Integritas dan kompetensi penyelenggara negara yang masih rendah  Mentalitas aparatur yang belum berorientasi pada pelayanan publik  Manajemen SDM aparatur yang belum terkelola secara optimal

SDM

 Kompetensi dan distribusi SDM aparatur belum sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan  Belum terwujudnya meritokrasi, reward dan punishment system dalam pengembangan SDM aparatur 4



PEMNEG

DUNIA BISNIS

MASY. MADANI

Governance disebut "good" (good governance) jika memenuhi syarat di atas, dan sebaliknya "bad" jika tidak. Menurut Leo Fonseka, - The State Gov meletakkan dasar bagi equity, justice, dan peace, creating a conducive political and legal environment for development ; - Private Sector meletakkan dasar bagi economic growth, job opportunities, income and development, and -Civil Society meletakkan dasar bagi liberty, equality, responsibility, and self-expression. 5



Konstruksi pemikiran ttg good governance di atas berada pada tataran axiologi (Ndraha 2003: xxxi). Penggalian konsep dan konstruksi pemikiran pada tingkat epistemologi melahirkan teori tentang Tiga Subkultur Masyarakat (TSM) yang mampu menerangkan gejala governance sebuah bangsa (negara). Teori TSM berawal dari pendekatan manusia & lingkungannya thdp fenomena pemerintahan. Human rights/HAM & Instincts/naluri

Human needs

Dipenuhi sendiri (private choice) Dipenuhi melalui psar (public choice)

Pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa layanan terbentur pada the law of scarcity yang membentuk kesenjangan antara demand dengan supply. Cara utk memenuhi kebutuhan dan memperkecil kesenjangan mendekati nol adalah pengembangan setinggi mungkin nilai sumberdaya (SDM, SDA, SD buatan) atau menghambat sebisa mungkin kemerosotan sumberdaya ybs.

6



TIGA SUB KULTUR DALAM MASYARAKAT PENGEMBANGAN NILAI SUMBERDAYA SUBKULTUR EKONOMI (SKE) Karakteristik : membeli semurah mungkin menjual seuntung mungkin membuat sehemat mungkin jika dibiarkan jalan semaunya, terjadi : 1. seleksi alam 2. strugle for life 3. survival of the fittest 4. konflik 5. ketidak adilan.

PECIPTAAN KEADILAN DAN KEDAMAIAN SUBKULTUR KEKUASAAN (SKK) Karateristik : berkuasa semudah mungkin menggunakan kekuasaan se-efektif mungkin mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin, jika dibiarkan jalan semaunya, terjadi : 1. detournement de pouvoir 2. abuse of power 3. KKN 4. penindasan 5. Pembohongan

untuk menciptakan keba-hagian (adil dan damai) diperlukan aturan dan untuk menegakkan aturan diperlukan kekuasaan.

untuk mencegah dan me-ngurangi penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, diperlukan kontrol sosial (social control,consumerim)

public choice & private chioce

manusia sbgai objek, sovereign dan sebagai konsumer

KONTROL THDP KEKUASAAN (SKK) SUBKULTUR SOSIAL (SKS) Karakteristik : 1. peduli, kesadaran, keberanian, heroisme 2. budaya konsumeristik 3. collective action jika dibiarkan jalan semau-nya, terjadi : 1. civil disobedience 2. civil distrust 3. anarki 4. terorism 5. perang saudara 6. Revolusi untuk mencegah anarki, teror dan sebagainya ketiga subkultur harus berkembang selaras, seimbang, serasi dan sinerjik, ceck & balance, loyal opposition. Sumber: Community development: ECOSOC 1956.

7


Pusdiklat Spimnas 2011 CULTURALSET

POLITIK

MINDSET

HUKUM EKONOMI BUDAYA LPND

KESET. LEMTINA

BIROKRASI

PENEGAK HUKUM

BIROKRAT BUDAYAWAN EKONOM

SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN

PENEGAK HUKUM POLITISI

SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK

8

LembagaPARADIGMA Administrasi Negara OPA, Republik Indonesia

NPM dan NPSSpimnas 2011 Pusdiklat

PARADIGMA (Pgd) OPA Pdg 1 (1900-1937) dikotomi antara politik dan administrasi negara. Pdg 2 (1938-1956) administrasi negara sebagai ilmu politik. Pdg 3 (1970-sekarang) administrasi sebagai ilmu administrasi publik.

NPM = Reinventing Government melahirkan konsep GG (enterpreneurial government). Reagan : government is not solution to our problem, government is the problem. Paradigma NPM (1992 -2002)

NPS = Government is Us (King & Sivers, 1998) Joined up thinking and joined up action (Stewart et.al., 1999) Citizens First ! (Denhardt & Gray, 1998) Paradigma NPS (2003- sekarang)

1) Politik harus memusatkan perhatian pada kebijakan publik atau ekspresi kehendak rakyat, admneg berkenaan dgn implementasinya. 2) Penyatuan ilmu administrasi negara dan i. politik (Morsten Marx) 3) Prinsip2 mgt dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analis mgt, penerapan teknologi seperti metode kuantitatif, analisis sistem, operasional research, econometry dsb 4) Adm publik dgn fokus pada teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik, sedangkan locusnya kepentingan publik.

1) Catalytic gov. (steering rather than rowing. Service is rowing) 2) Community owned (empowering rather than serving) 3) Competitive gov. (injection competiition in service delivery) 4) Mission’s driven not rule’s driven 5) Customer oriented (meeting the need of the customer, not bureaucracy) 6) Result oriented (funding outcomes, not input) 7) Enterprising gov (earning rather than spending) 8) Anticipatory gov (prevention rather than cure) 9) Decentralized gov (from hierarchy to participation) 10) Market oriented (leveraging change through the market) Note : Birokrasi yg lamban, gemuk, boros, inefisien, merosotnya kinerja yanlik.

1) Serve rather than steer 2) Seek the public interest 3) Value citizenship over entrepreneurship 4) Think strategically, act demokratically 5) Serve citizen, not customers 6) Recognize that accountability is not simple 7) Value people, not just productivity. Note : Isues tentang justice, equity, participation, and leadership yg kurang diperhatikan dalam buku Reinventing gov.

9

Pusdiklat Spimnas 2011 Dari paradigma NPS, utk memba-

Lembaga Administrasi Negara Republik Dari paradigma OPA, utkIndonesia membaDari paradigma NPM, utk memba1) 2)

3)

4) 5) 6)

ngun/reformasi birokrasi : Administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik (dikhotomi AP dgn politik). Tidak memberi peluang pada Administrator untuk memperaktekkan sistem nepotisme dan spoil. Para legislator hanya merumuskan kebijakan nasional dan Administrator hanya mengeksekusinya. Para Administrator selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis. Para Administrator diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapannya. Metode keilmuan menurut Taylor harus menggeser metode rule of thumb.

1) 2) 3) 4) 5) 6)

ngun/reformasi birokrasi diarahkan pada 6 dimensi kunci: Productivity, bgmn pem meng hasilkan lebih banyak dgn biaya yg lebih sedikit. Marketization, bgmn pemerintah menggunakan insentif pasar agar hilang patologi/penyakit birokrasi Service orientation, program yg lebih responsif thdp kebutuhan warga masy. Decentralization, melimpahkan kewenangan kepada unit kerja terdepan Policy, bgmn pememerintah memperbaiki kapasitas perumusan kebijakan. Performance accountability, bgmn pem memperbaiki kemampuannya utk memenuhi janjinya.

1) 2) 3)

4)

ngun/reformasi birokrasi, maka birokrasi harus berubah orientasinya, yaitu : Dari paradigma constitutionalism ke paradigma communitarianism (Fox & Miller, 1995). Dari institution-centric civil service ke model citizen-centric governance (Prahalad, 2005). Perlu diterapkan pola citizencentered collaborative public management (Cooper, at ell., 2006). Tidak ada tindakan birokrasi yang memanipulasikan partisipasi masyarakat (Yang & Callahan, 2007).

10



Hasil nyata : 1) Aturan yg jelas dan tegas dlm melaksanakan tugas. 2) Perilaku produktif, juga loyal kpda pimpinan & organisasi. 3) Perilaku yg impersonal & saklek. 4) Hub kekeluargaan dan kelompok sosial tidak mendapat tempat.

Hasil nyata : 1) Saving 2) Perbaikan proses 3) Perbaikan tkt efisiensi 4) Peningkatan efektivitas 5) Perbaikan sistem administrasi seperti : peningkatan kapasitas, fleksibilitas dan ketahanan

Hasil nyata: 1) Pemerintahan yang lebih demokratis; 2) Pemerintahan yang desentralistis 3) Terbentuknya civil society 4) Partisipasi masyarakat 5) Pemerintahan yg partisipatif, transparan dan akuntabel

OPA menghadapi masalah (falla-cies, pendapat yg keliru), yaitu: 1) Weber yakin bahwa sosok organisasi birokrasi sangat ideal, padahal dlm perkembangannya bisa berubah menjadi sangat kaku, bertele2 dan penuh red tape. 2) Taylor sangat yakin hanya satu cara terbaik utk melaksanakan tugas, padahal dlm perkem-bangan zaman banyak cara lain misalnya hasil rekayasa teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. 3) Wilson lebih cenderung melihat adm publik sbg kegiatan yg tidak bersifat politis, padahal dlm kenyataannya bersifat politis.

NPM menuai kritik, karena : 1) Para elit birokrat cenderung berkompetisi utk kepentingan dirinya d/p.kepentingan umum; 2) Public chioce didominasi kepentingan pribadi, shg konsep spt public spirit & public service terabaikan. 3) Tidak mendorong terjadinya proses demokrasi. 4) Pemerataan dan keadilan sosial sulit terwujud 5) Mengancam citizen selfgovernance dan fungsi administrator sbg servant of public interest. 6) Tidak hati2 akan meningkatkan korupsi dan orang2 miskin baru.

NPS juga menuai kritik, karena: 1) Hanya cocok untuk negara maju yang sudah mapan dan masyarakatnya sudah dewasa dalam berdemokrasi (tidak maunya menang sendiri) 2) Etika dlm pemerintahan sudah mmbudaya dlm kehidupan masy.. 3) Sulit diterapkan pada sistem pemerintahan yang otoriterian sentralistis. 4) Tidak banyak masyarakat yang miskin (powerless) 5) Banyak entitas sosial dan pelayanan publik telah berubah menjadi entitas bisnis.

11



Pelajaran penting dari paradigma OPA adalah utk membangun aparatur negara atau reformasi birokrasi diperlukan: 1) Profesionalitas 2) Penggunaan prinsip keilmuan 3) Hubungan impersonal 4) Penerapan aturan dan standarisasi secara tegas 5) Sikap yang netral 6) Perilaku yg mendorong/mendukung terjadinya efisiensi dan efektivitas sumberdaya (4M+T)

Pelajaran penting dari paradigma NPM adalah dlm membangun aparatur /reformasi birokrasi harus : 1) Memperhatikan mekanisme pasar. 2) Mendorong kompetisi dan kontrak utk mencapai hasil 3) Harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. 4) Bersifat mengarahkan (steering) d/p. menjalankan sendiri (rowing) 5) Harus melakukan deregulasi; 6) Memberdayakan oprator/pelaksana 7) Mengembangkan budaya organisasi (corporate cultural) 8) Innovatif dan berjiwa wirausaha; 9) Pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas. 10)Orientasi pada proses dan input.

Pelajaran penting dari paradigma NPS adalah dlm membangun AN/ reformasi birokrasi harus : 1) Memperhatikan pelayanan kpd masy sbg warga negara, bukan sbg pelanggan. 2) Mengutamakan kepentingan umum. 3) Mengikut sertakan warga masyarakat (masy tidak dijadikan penonton) 4) Berfikir strategis dan bertindak demokratis. 5) Memperhatikan norma, nilai, dan standard yg ada. 6) Menghargai masyarakat d/p. manajer wirausaha yg bertindak seakan-akan uang adalah milik mereka.

PARADIGMA DAN PENDEKATAN OPA LEBIH PAS/COCOK UNTUK DEP/LEMBAGA YG MENANGANI BIDANG/SEKTOR POLHUKAM

PARADIGMA DAN PENDEKATAN NPM LEBIH PAS/COCOK UNTUK DEP/LEMBAGA YG MENANGANI BIDANG/SEKTOR PEREKONOMIAN

PARADIGMA DAN PENDEKATAN NPS LEBIH PAS/COCOK UNTUK DEP/LEMBAGA YG MENANGANI 12 BIDANG/SEKTOR KESRA



Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

 Lampiran UU RI No.17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan:  Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah.

RANCANGAN INDUK REFORMASI BIROKRASI (GRAND DESIGN)

13


Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia ARTI BIROKRASI

Pertama, birokrasi diartikan sebagai ”government by bureaus” yaitu pemerintahan biro oleh pegawai yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat; pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi warga masyarakat/konsumen. Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu : sifat kaku, macet, berbelit-belit, berliku-liku dan segala tuduhan/stigma negatif terhadap birpem Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal sebuah organisasi yang bermula dari teori Max Weber tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif. Weber dlm buku Guy Peters (1984: 3) mendefinisikan birokrasi sebagai: ”organization with a pyramidal structure of authority, which utilize the enforcement of universal and impersonal rules to maintain that structure of authority, and which emphasize the nondiscretionery aspects of administration. Karakteristik birokrasi/organisasi bertipe ideal: > High degree of specialization; > Hierarchical authority structure with limited areas of responsibility; > Impersonality of relationships between organizational members; > Recruitment of officials an the basis of ability and technical knowledge; > Differentiation of private and official income and fortune and so on.

14



Mengapa birokrasi pemerintahan perlu direformasi ?  Peranan strategis dari birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi bangsa (melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia).  Krisis multi dimensi dimulai sejak Orde Baru, puncaknya pada tahun 1997 dan masih berkepanjangan, termasuk krisis moral (Indonesia paling lamban keluar dari krisis).  Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia teratas di Asia.  Millenium Development Goals (Deklarasi PBB No. 55/2000) dimana setiap negara anggota PBB harus mengurangi warga masy. miskin dan pengangguran sebesar 50% pada akhir tahun 2015.  Masih tingginya jumlah penduduk miskin (37,17 juta atau 16,6%) dan jmlh pengangguran terbuka (10,55 juta atau 9,8%) th 2007.  Birokrasi yg ada dewasa ini belum berperan dlm meningkatkan investasi (Menurut IFC, doing business di Indonesia berada pada peringkat 135 dari 175 negara yg disurvey)  Peranan strategis dari birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi bangsa (melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia).  Pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini belum memenuhi tuntutan masyarakat, belum terencana secara sistemik, komprehensif dan berdurasi jangka panjang (setiap ganti Pemerintah kebijakan reformasi birokrasi dimulai dari awal kembali).

15



Apa peranan strategis birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi bangsa ? 





 

Perumus kebijakan negara/pemerintah (melaksanakan peran/fungsi pengaturan/regulasi) agar terwujud kea-manan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Penyedia/produsen dan penyalur barang dan jasa layanan pemerintah kepada warga masyarakat (melaksanakan peran/fungsi pelayanan). Pemberdaya warga masyarakat yg kurang mampu secara ekonomi melalui pembangunan di berbagai bidang/sektor (melaksanakan peran/fungsi pemberdayaan). Peran/fungsi pengayoman dan perlindungan warga masyarakat dari berbagai gangguan. Peran/fungsi pengelolaan asset/kekayaan negara. 16



Transformasi/perubahan paradigma sistem pemerintahan PEMERINTAHAN YANG OTORITERIAN DAN SENTRALISTIS

Ciri-ciri : 1) Berdasarkan kekuasaan belaka; 2) Kebebasan pers dan berkespresi dikontrol ketat; 3) Seluruh urusan/kewenangan pemerintahan dilaksanakan secara terpusat.

PROSES TRANSFORMASI SELAMA 20 THN

Penciptaan intrumen hukum sebagai dasar/ fondasi dan acuan dlm mengarahkan perubahan yang terencana dan gradual/bertahap.

PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN DESENTRALISTIS

Ciri-ciri : 1) Berdasarkan nilai2 dan prinsip2 demokrasi; 2) Kebebasan pers dan berekspresi ; 3) Tugas dan kewenangan pemerintahan terdesentralisasi ke aparat terdepan 17



Konsekuensi/prinsip dasar pemerintahan yang demokratis  Menghormati hak asasi orang lain.  Mau mendengar dan menghargai pendapat orang (tidak maunya menang sendiri).  Siap menang, tetapi juga siap kalah.  Taat aturan dan hukum.  Fair play (sportif)  Bertanggung-jawab atas semua perbuatan dan tidak anarkis.  Adanya etika dlm penyelenggaraan pemerintahan  Adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. 18



Konsekuensi pemerintahan yang desentralistis (terdesentralisasi)  Adanya kejelasan distribusi kewenangan antar tingkatan pemerintahan  Kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan terdesentralisasi kepada aparat terdepan.  Kelembagaan/organisasi berbentuk piramidal tegak.  Aparat terdepan diberi wewenang untuk mengambil keputusan administrasi pemerintahan  Desentralisasi disertai dengan penyerahan Pegawai, Pembiayaan/Anggaran dan Peralatan  Adanya perwakilan rakyat (DPRD) yang kapabel.  Pemerintah Pusat hanya berfungsi sebagai perumus kebijakan nasional, pembinaan, fasilitasi, standardisasi dqan supervisi. 19



KONDISI OBJEKTIF BIROKRASI PEMERINTAHAN 1. SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. tkt etos kerja dan kesejahteraan rendah serta berperilaku koruptif. 2. Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural) 3. Ketatalaksanaan atau business process (berteletele, rumit dan belum ada SOP).

1. Tingginya harapan masyarakat 2. Masyarakat yang tidak sabar DIHADAPKAN PADA

3. Jenuh dgn pelayanan yg masih buruk 4. Bosan thd janji2 tanpa realisasi

20



SASARAN REFORMASI BIROKRASI ADALAH MEMBANGUN/MEMBENTUK : 1. Birokrasi yang bersih (bebas dari praktek KKN melalui pembenahan sistem pengelolaan anggaran, perbaikan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum) 2. Birokrasi yang efisien dan efektif (dilakukan melalui program penghematan penggunaan sumberdaya, metoda dan waktu) 3. Birokrasi yang transparan (pembukaan ruang publik dan publik dapat mengakses secara luas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 4. Birokrasi yang melayani (pengubahan birokrasi yg primordialisme atau minta dilayani menjadi birokrasi yg melayani masy.) 5. Birokrasi yang terdesentralisasi (pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada aparatur terdepan) 21



STRATEGI REFORMASI BIROKRASI 1. Pembangunan kepercayaan masyarakat (public trust building), melalui program : (1) pencegahan dan pemberantasan korupsi; (2) peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan investasi. 2. Pemberdayaan masyarakat (empowering people), melalui program : (1) pengentasan kemiskinan; (2) pengentasan pengangguran; (3) peningkatan daya beli/pendapatan masyarakat; (3) peningkatan tanggung-jawab sosial korporasi (Coporate social responsibility). 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui program: (1) peningkatan transparansi publik,(2) peningkatan public private partnership; (2) peningkatan pengawasan masyarakat. 4. Penciptaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), melalui program: (1) pencegahan kerusakan lingkungan hidup; (2) pencegahan kemerosotan daya dukung lahan. 5. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui program: (1) Diklat aparatur (diklat kepemimpinan, dalam dan luar negeri); (2) penegakan etika jabatan/ profesi; (3) pengembangan budaya kerja/org; (4) pengembangan teknologi informasi; (5) penegakan disiplin dan (6) peningkatan kesejahteraan pegawai.

22



PRINSIP REFORMASI BIROKRASI

1. Peningkatan kinerja dari unit kerja dan profesionalisme SDM aparatur 2. Penghematan : - men - money - material - method - time 3. Bukan sekedar menaikan gaji Pendapatan ditingkatkan dan Pengawasan diketatkan

SOP (Business Process) yg jelas dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Output : ditingkatkan

4. Kenaikan Gaji PNS Bersifat nasional akan mengalami perbaikan secara mendasar dan menyeluruh, sekarang rata-2 naik 15-20 % / tahun. 5. Sistem remunerasi dan Tunjangan Kinerja (reward) Kepada mereka yg berprestasi, equal work for equal pay (nanti berlaku bagi seluruh pegawai berdasarkan harga jabatan)

23



1.Tahap pertama, membangun kepercayaan publik. Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik melalui best practices dan OSS serta pemberantasan korupsi. 2. Tahap kedua, meningkatkan kinerja investasi. Difokuskan peningkatan investasi baik dalam rangka PMA dan PMDN 3. Tahap ketiga, pembentukan pilot project reformasi birokrasi (2007-2025) Tahun 2007 diprioritaskan kepada MA, BPK, Depkeu dan Kementerian PAN 24



LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI 1. Performance review (penilaian/evaluasi kinerja) Evaluasi tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas seluruh satuan organisasi, termasuk identifikasi keluhan dan harapan masyarakat, serta apa yang telah dilakukan Kementerian/Lembaga. 2. Penyusunan Rancangan Reformasi Birokrasi Kementerian/Instansi/ Pemda masing-masing (s.d thn 2015 atau 2025). 3. Penyempurnaan ketatalaksanaan (business process of core business) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih efisien dan efektif dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi 4. Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Penyusunan peta jabatan, job description, spesifikasi jabatan, pengukuran beban kerja, klasifikasi jabatan, persyaratan/kompetensi jabatan, job grading dan job pricing. 5. Penyempurnaan Manajemen SDM Aparatur (assesment center). 6. Penetapan Key Performance Indicator (KPI) setiap jabatan/unit kerja. 7. Evaluasi pelaksanaan langkah2 reformasi birokrasi (baru mengajukan usulan perbaikan remunerasi atau tunjangan kinerja/jabatan).

25



HAMBATAN REFORMASI BIROKRASI  Dihadapkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan negara.  Dihadapkan oleh sistem kerja lama dgn manual  Yang tidak kompeten atau tidak mampu, tidak punya keahlian/ketrampilan akan tersingkir atau risih sendiri, karenanya resistensi pasti sangat tinggi  Bahwa dengan hanya menaikan gaji seperti yang selama ini berlaku, tidak membawa dampak, atau efek bagi peningkatan kinerja, apalagi selalu diikuti tingginya tingkat inflasi/peningkatan inflasi.  Sudah saatnya kita bertekad mengakhiri : a. perilaku koruptif (spt: menunda-nunda pelayanan, tidak disiplin dsb) b. PGPS c. 8.0.2 (disguise unemployment) d. like and dislike e. ketidak adilan

Sudah saatnya kita berani memulai mengambil dan menanggung resiko, konsekuensi/dampak reformasi birokrasi (kalau sungguh2 mau reformasi birokrasi) Reformasi birokrasi akan banyak resistensi, sangat sensitif dan beresiko.

26



CONTOH : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI DEPARTEMEN KEUANGAN  Ada perencanaan (grand design melalui white paper) yg dibuat th 2002

 Seleksi pegawai (melalui assesment center)  S.O.P. yang mempermudah dan mempercepat penyelesaian dokumen.  Pilot project utk 18 KPPN yg semula 1415 peg, sekarang cukup 512 saja  Penghasilan ditingkatkan Pengawasan diketatkan

Target pendapatan negara ditingkatkan.

 Kelebihan Pegawai : a. Disalurkan ke Instansi lain atau ke Pemda b. Dialihkan ke Jabatan lain seperti : Penyuluh Keuangan c. Pensiun dini d. Golden Shake hand 27



Tiada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri, dan Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya.

Pusdiklat Spimnas 2011

Recommend Documents