Pusdiklat Spimnas Rei_gun

Rei_gun

© Pusdiklat Spimnas 2011


PROF. DR. Drs. J. BASUKI, M.Psi Purbalingga, 18 Februari 1949 Ketua STIA-LAN RI Jakarta 1. Guru Besar Tetap STIA-LANRI (P bi Utama (Pembina Ut IV/ IV/e)) 2. Guru Besar Luar Biasa; Pasca Sarjana Universitas Riau-Pekanbaru; Universitas Prof. Dr. Mustopo p (B); ( ); Dosen Tamu Program Doktor FIA-Univ. Brawijaya; Penguji Tamu ProgPram Doktor IPB

PENDIDIKAN; S-1 (Adm. Neg), S-2 (Psikologi-Industri & Organisasi), S-3 (Administrasi) PEKERJAAN: Pegawai LAN (th. 1973 – sekarang); Kepala Pusat Litbang LAN; Direktur Pengembangan SDM-BAPEDAL/MENEG. LH; Direktur Pembinaan Widyaiswara LAN, Sekretaris Duta Besar APEC, Wakil Rektor III Univ. Prof. Dr. Mustopo (B ); Direktur AKSEK/LPK TARAKANITA, Perwira Operasi OPSTIBPUS


PROF. DR. J. BASUKI, M.PSI and FAMILY


LATAR BELAKANG KONSEP GOOD GOVERNANCE TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK PADA ABAD KE KE--21 DAN ERA GLOBALISASI;; GLOBALISASI PARADIGMA GOOD GOVERNANCE INDIKATOR GOOD GOVERNANCE AGENDA AKSI GOOD GOVERNANCE REFORMASI ADMINISTRASI PRASYARAT GOOD GOVERNANCE BEBERAPA CATATAN AKHIR


LATAR BELAKANG GG PERGESERAN PARADIGMA DARI ”GOVERNMENT IS TO GOVERN”  “GOVERNMENT IS TO SERVE THE PEOPLE”

PERUBAHAN SITUASI POLITIK GLOBAL KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL TUMBUH BERKEMBANGNYA BERBAGAI WADAH KERJASAMA REGIONAL PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH KEINGINAN MASYARAKAT IKUT SECARA AKTIF DALAM PEMERINTAHAN.


LANJUTAN PERUBAHAN SITUASI POLITIK  REJIM REJIM--REJIM PEMERINTAHAN YG TDK DEMOKRATIS DIREFORMASI MENJADI PEMERINTAHAN YG DEMOKRATIS;; DEMOKRATIS PEREKONOMIAN GLOBAL  POSISI PEMERINTAH SBG REGULATOR DAN OPERATOR/PELAKU BISNIS PD SEKTOR EKONOMI MENJADI REGULATOR DAN OPERATOR MINIMALIS MINIMALIS  PRIVATISASI TUMBUH BERKEMBANGNYA WADAH KERJASAMA REGIONAL BAIK SEKTOR PEMERINTAHAN MAUPUN EKONOMI PD BERBAGAI KAWASAN DUNIA DUNIA  ASEAN, AFTA, NAFTA DSB DSB.. PERKEMBANGAN DLM OTONOMI DAERAH  PERGESERAN DR SENTRALISASI KE DESENTRALISASI KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK PARTISIPASI AKTIF DLM PEMERINTAHAN DG PERUBAHAN MASY SBG MITRA PEMERINTAH PEMERINTAH.. ATAU MASYARAKAT TDK LAGI SBG OBYEK TTP SBG SUBYEK .


LATAR BELAKANG KONSEP GOOD GOVERNANCE Pandangan klasik, pemerintah sbg institusi yg memiliki kekuasaan dan kewenangan g untuk memaksa semua p penduduk di wilayahnya, y y , serta mengontrol pengaruh internasional atas kebijakan domestik dan institusinya; Pemerintah adalah omnipotent (segala-galanya) di atas wilayah dan rakyatnya; Pemerintah memegang hegemoni, dan tertib sosial cenderung ditegakkan secara sentralistis, hierarkhis, dan birokratis serta meminggirkan masyarakat beserta kekuatan dan nilai nilai-nilainya nilainya Pemerintah menganggap dirinyalah yg paling berwenang untuk mendefinisikan mendiagnosa dan mengatasi dg pendekatan mendefinisikan, rasional – segala kepentingan publik.


PENDAPAT PARA PAKAR TENTANG KEGAGALAN PEMERINTAH Peter F. Drucker (1968 1968)) kemungkinan bangkrutnya birokrasi Barzelay (1982) 1982) dalam  masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yg rakus dan bekerja lamban E.S. Savas (1987) 1987)  perlunya privatisasi, ramping struktur kaya fungsi, pemilahan dan pemilihan fungsi publik Osborn dan Ted Gaebler (1992 1992)) kegagalan pemerintah disebabkan kelemahan manajemennya (bagaimana cara pemerintah mengerjakan dan bukan apa yg dikerjakan pemerintah) Osborn dan Plastrik (1996 1996)) agar birokrasi lebih efektif, perlu dipangkas agar ramping M Leod Mc L d (1998 1998)) k krisis i i multidimensional ltidi i l sebagian b i b besar di disebabkan b bk salah l h urus (mismanagement mismanagement)) baik pemerintah maupun sektor swasta Ginandjar Kartasasmita (2007) 2007) prevalensi dari patologi birokrasi, yakni kecenderungan mengutamakan kepentingan pribadi (selfself-serving serving)), serving), ) mempertahankan statusstatus-quo dan resisten terhadap perubahan, cenderung terpusat (centralized centralized), ), dan dengan kewenangan yg besar dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri sendiri..


21 TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK PADA ABAD KE KE--21 GLOBALISASI EKONOMI PENDIDIKAN PENGANGGURAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL TANGGUNGJAWAB SOSIAL PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PENERAPAN NORMA‐NORMA MORAL PENERAPAN NORMA‐NORMA MORAL DAN ETIKA • KEANEKARAGAMAN TENAGA KERJA • PERGESERAN KONFIGURASI DEMOGRAFI • PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK

• • • • • • •

• • • • • • • • • • •

TANTANGAN BIDANG POLITIK MANAJEMEN BENCANA (DISASTER MANAGEMENT) PEMANASAN GLOBAL KESENJANGAN SOSIAL MANAJEMEN MULTIKULTURAL KOMPETISI GLOBAL PAPERLESS BUREAUCRACY MASALAH PELAYAN PUBLIK KNOWLEDGE BASE ECONOMY TIME TO MARKET KUALITAS KEPEMIMPINAN


TANTANGAN GOVERNANCE ABAD KE KE--21 BERKAITAN DENGAN “KNOWLEDGE WORKER WORKER”, ”,, YANG MEMERLUKAN PARADIGMA ADMINISTRASI/MANAJEMEN ADMINISTRASI/ MANAJEMEN BARU, STRATEGI BARU PEMIMPIN PERUBAHAN, BARU, PERUBAHAN TANTANGAN INFORMASI, PRODUKTIVITAS PEGAWAI BERBASIS ILMU PENGETAHUAN, DAN KEMAMPUAN MENGELOLA DIRI SENDIRI SENDIRI..


1. 1 2. 3. 4 4. 5.

SELF‐SERVING SELF SERVING STATUS QUO PENOLAKAN TERHADAP PERUBAHAN KECENDERUNGAN SENTRALISASI KECENDERUNGAN SENTRALISASI KEWENANGAN YANG BESAR UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI/GOLONGAN 6. KEKURANGMAMPUAN KEPEMIMPINAN 7. ORIENTASI KEKUASAAN DAN BUKAN PADA PELAYANAN 8. RENDAHNYA PROFESIONALISME 9. PRIMODIALISME, KRONIISME, NEPOTISME 10.MENGABAIKAN NORMA MORAL DAN ETIKA 11.TIDAK TAAT AZAS 12.PERILAKU DISFUNGSIONAL PARA BIROKRAT 13 BUDAYA 13.BUDAYA ORGANISASI TIDAK KONDUSIF TIDAK KONDUSIF …then click the placeholders to add yourORGANISASI own pictures and captions. 14.INKONSISTENSI KEBIJAKAN

Choose a layout…


TIGA WILAYAH GLOBALISASI (KONSEP THOMAS L. FRI FRIEDMAN, 2006, THE WORLD IS FLAT) GLOBALISASI PERTAMA (1.0)  SEJAK 1492-1800 PERTANYAAN POKOK; BAGAIMANA SAYA TURUT MENDUNIA DAN BEKERJASAMA DG ORANG LAIN LEWAT NEGARA SAYA?

GLOBALISASI KEDUA (1800 – 2000) PERTANYAAN POKOK, “DIMANA POSISI PERUSAHAAN DAN PELUANG PERUSAHAAN DALAM EKONOMI GLOBAL ?

GLOBALISASI 3.0 (2000 – SEKARANG), MENYUSUTKAN DUNIA UKURAN

KECIL

MENDATARKAN

MENJADI LAPANGAN

SANGAT

KECIL

SEKALIGUS

PERMAINAN.GLOBALISASI

3.0,

MEMUNGKINKAN BEGITU BANYAK ORANG MASUK DAN IKUT BERMAIN/BERPERAN SERTA SECARA AKTIF.


TIGA WILAYAH GLOBALISASI (KONSEP THOMAS L. FRI FRIEDMAN, 2006, THE WORLD IS FLAT) GLOBALISASI PERTAMA (1.0)  SEJAK 1492-1800 PERTANYAAN POKOK; BAGAIMANA SAYA TURUT MENDUNIA DAN BEKERJASAMA DG ORANG LAIN LEWAT NEGARA SAYA?

GLOBALISASI KEDUA (1800 – 2000) PERTANYAAN POKOK, “DIMANA POSISI PERUSAHAAN DAN PELUANG PERUSAHAAN DALAM EKONOMI GLOBAL ?

GLOBALISASI 3.0 (2000 – SEKARANG), MENYUSUTKAN DUNIA UKURAN

KECIL

MENDATARKAN

MENJADI LAPANGAN

SANGAT

KECIL

SEKALIGUS

PERMAINAN.GLOBALISASI

3.0,

MEMUNGKINKAN BEGITU BANYAK ORANG MASUK DAN IKUT BERMAIN/BERPERAN SERTA SECARA AKTIF.


SEJUTA TANTANGAN PEMERINTAHAN 2009 2009--2014 Antara lain lain;; PENDIDIKAN PELAYANAN (HUKUM, POLITIK, KESEHATAN, DSB) PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN PENINGKATAN DAYA SAING DAN INVESTASI PENGELOLAAN ENERGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PERBANKAN PEMBERANTASAN KORUPSI INFRASTRUKTUR


TABEL JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIRINCI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN KEADAAN 31 DESEMBER 2007 Jenis Kelamin

No

Tingkat Pendidikan Pria

%

Wanita

%

Jumlah

%

1

S k l h Dasar Sekolah D

103 182 103.182

94 7 94,7

5 784 5.784

53 5,3

108 966 108.966

27 2,7

2

SLTP

112.536

87,6

15.949

12,4

128.485

3,2

3

SLTA

871.269

57,3

649.668

42,7

1.520.937

37,4

4

Diploma I

28 163 28.163

36 6 36,6

48 738 48.738

63 4 63,4

76 901 76.901

19 1,9

5

Diploma II

258.259

40,6

378.565

59,4

636.824

15,7

6

Diploma III/Sarjana Muda

167.043

49,3

171.729

50,7

338.772

8,3

7

Diploma IV

6.577

71,3

2.653

28,7

9.230

0,2

8

S-1/Sarjana

669.590

58,5

474.384

41,5

1.143.974

28,1

9

S-2/Magister

69.205

73,0

25.572

27,0

94.777

2,3

10

S-3/Doktor

6.731

80,8

1.604

19,2

8.335

0,2

2.292.555

56,4

1.774.646

43,6

4.067.201

100,0

Jumlah

Catatan: 1. Jml. PNS = 4.067.201 (per 31 Desember 2007) 2 2. Pendidikan SD SD, SLTP SLTP, SLTA = 43 43.3% 3% 3. Pendidikan D I, D II, D III/Sarmud = 25.9% 4. Pendidikan D IV dan S1 = 28.3% 5. S2 (Master/Magister) = 2.3% 6. S3 (Doktor) = 0.2%


MASALAH KEMISKINAN BPS VS BANK DUNIA ‘96

‘98

‘99

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

JML

24.1

49.5

47.9

38.7

37.9

38.4

37.3

36.1

35.1

39.3

37.2

35.0

%

17.5

24.2

19.1

18.4

18.2

17.4

17.4

16.7

16.0

17.8

16.6

15.4

BPS

BANK

DUNIA

JML

99.6

NA

135

125. 3

125. 2

115. 6

110

109. 1

102. 1

113. 8

105. 3

100. 7

%

50.5

NA

65.1

59.5

58.7

53.5

50.1

49

45.2

49.6

45.2

42.6

Sumber: BPS dan Bank Dunia, 2008-2009


PROYEKSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI LEMBAGA

2008

2009

ADB

6

44 4.4

WORLD BANK

6

4.5

IMF

6

4.5

EKONOMI

6

3.3

DEUTSCHE BANK

6

4.5

DANAMON

6.2

5

DANAREKSA

6.2

5.8

BANK INDONESIA

6.2

4.9

PEMERINTAH

6.2

4.5-5.5


PERDA YG DIBATALKAN (PEMERINTAH PUSAT TERUS MENDORONG UNTUK MEMBATALKAN PERDA –PERDA BERMASALAH) SUMBER; POKJA OTDA, 2008)

TAHUN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

JUMLAH 19 105 236 136 114 150 220


% 2% 11% 24% 14% 12% 15% 22%

EVALUASI PERDA OLEH DEP DEP. KEU & DEP DEP. DAGRI (PERDA YGDIBATALKAN YI. PERDA YG TDK KONDUSIF)

INSTANSI

DEP KEUANGAN DEP. DEP. DALAM DEP NEGERI

JUMLAHPERDA

KETERANGAN

2431

REKOMENDASI MENKEU

980

DIBATALKAN MENDAGRI


HASIL PEMEKARAN DAERAH (1999 – 2008)

TAHUN

PROVINSI

KABUPATEN

KOTA

KAB/KOTA

SEB. 1999

26

234

59

293

1999

1

34

9

43

2000

3

-

-

0

2001

-

-

12

12

2002

1

33

4

37

2003

1

47

2

49

2004

1

-

-

0

2005

-

-

-

0

2006

-

-

-

0

2007

-

21

4

25

2008

-

28

2

30

1999-2008

7

163

33

196

JML

33

397

92

489


KPK TAHUN

PENGADU AN

PENYE LIDIKAN

PENYIDIK AN

PENUN TUTAN

PUTUS AN TK-I

UANG NEG. YG. DISELEMATKAN RP. MIL.

2006

6879

36

28

10

14

27.750.075.426

2007

22000

68

20

24

21

119 976 472 962 119.976.472.962

2008

-

70

53

43

25

407.890.880.490

TOTAL

28879

174

101

77

60

555.617.428.878


URUTAN IPK (INDEK PERSEPSI KORUPSI) NEGARA NEGARA--NEGARA DI DUNIA NO. URUT

NAMA NEGARA

7

AUSTRALIA

18

USA

47

MALAYSIA

72

CHINA

80

THAILAND

85

INDIA

121

VIETNAM

126

INDONESIA

141

FILIPINA

151

LAOS

166

KAMBOJA

158

ANGOLA

178

MYAMAR


KECENDERUNGAN KENAIKAN IPK TAHUN

IPK INDONESIA

2008

2.6

2007

2.3

2006

2.4

2005

22 2.2

2004

2.0

2003

19 1.9

2002

1.9

2001

19 1.9 SUMBER; LEMBAGA TRANSPARANSI INTERNASIONAL INDONESIA, 2008/2009


KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA (SUMBER: PUBLIC PRIVATE INFRASTRUCTURE PROJECTS IN INDONESIA INDONESIA, BAPPENAS BAPPENAS, 2009), Indonesia ranking 94 dr 138 neg/global compt report, World Ec. Forum)

SEKTOR

JUMLAH PROYEK TOTAL

BIAYA PROYEK (US$ 000)

TRANS. DARAT

1

5.000

TRANS.PERAIRAN

6

1.036.000

TRANS UDARA TRANS.

3

1 416 500 1.416.500

JALUR K.A

15

11.960.000

JALAN TOL

32

15.248.000

SUMBER DAYA AIR

0

-

PASOKAN AIR

20

659.000

LIMBAH PDT & SANITASI

2

120.000

TELEKOMUNIKASI

0

-

PEMBANGKIT LISTRIK

8

3.695

MINYAK DAN GAS

0

-

TOTAL

87

34.139.500


RANGKING KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR 2008--2009 2008 Argen tina

Indon esia

Philip phbin es

Brazil

Korea

China

Vietna m

Thaila nd

Malay sia

Infrastr uctiure

89

96

94

98

18

58

97

35

19

Roads

89

105

94

110

13

51

102

32

17

Railroa d

76

58

85

86

7

28

66

48

17

Port

92

104

100

123

29

54

112

48

16

Air Trans

123

75

89

101

26

74

92

28

20

Electri city

102

82

82

58

21

68

104

43

71

Teleph one

57

100

105

62

17

47

37

86

31

Sumber: Global Competitiveness Report 2008-2009, World Ec. Forum


BEBERAPA INSIDEN KRITIKAL MANUSIA INDONESIA (J. BASUKI, HASIL PENELITIAN 1999 S.D. 2007) 1.

DI BERBAGAI KOTA BESAR MUNCUL PERILAKU TERTENTU SEPERTI : KETIDAK ACUHAN, KESIBUKAN URUSAN PRIBADI, KETIDAKPEDULIAN THD SESAMA MANUSIA MANUSIA RASA KESETIAKAWANAN CENDERUNG MELUNTUR;

2.

MUNCULNYA POLA PERILAKU PEGAWAI YG MENYIMPANG, A.L. JALAN PINTAS, JADWAL WAKTU YG TDK DIPENUHI, UNJUK KERJA SEADANYA, TUNTUTAN FASILITAS BERLEBIHAN BERLEBIHAN MENURUNNYA ETOS KERJA;

3.

MUNCUL PERILAKU MAU MENANG SENDIRI,, KURANG PATUH PADA HUKUM,, DAN PELANGGARAN--2 THD TATA TERTIB YG BERLAKU PELANGGARAN BERLAKU KECENDERUNGAN MENURUNNYA DISIPLIN PRIBADI;

4.

MUNCUL PERILAKU KEKERASAN, PENGRUSAKAN, PERAMPOKAN, PEMBUNUHAN  MENINGKATNYA AGRESIVITAS MANUSIA INDONESIA;;

5.

KESENANGAN YG BERLEBIH THD BARANG BARANG2 2 SIMBOL TEKNOLOGI CANGGIH DAN HIDUP NYAMAN TANPA MEMPERHATIKAN KONDISI LINGKUNGAN LINGKUNGAN PENDEWAAN THD TEKNOLOGI;

6.

MENINGKATNYA FREKUENSI DAN INTENSITAS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK ANAK ANAK2 2, REMAJA, NAHASISWA DAN ORANG DEWASA DEWASA KECENDERUNGAN KURANGNYA KEMAMPUAN MENALAR, KOMUNIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH MELALUI DIALOG DIANTARA PELAKU;

7.

MOBILITAS KEGIATAN PRIBADI YANG SANGAT TINGGI SEHINGGA SERING MELUPAKAN FUNGSINYA DALAM KELUARGA KELUARGA  KECENDERUNGAN MELUNTURNYA FUNGSI UTAMA KELUARGA


PERBANDINGAN KEMUDAHAN BERBISNIS DI ASEAN NO.

NEGARA

JENIS IJIN

WAKTU

TAX RATE

1.

SINGAPURA (1)

6

6 HARI

28.8%

2.

THAILAND (18)

8

33 HARI

40.2%

3.

MALAYSIA (25)

9

30 HARI

35.2%

4.

VIETNAM (104)

11

50 HARI

41.6%

5.

FILIPINA (126)

11

48 HARI

53.0%

6.

INDONESIA (135)

12

97 HARI

37.2%

7.

KAMBOJA (143)

10

86 HARI

22.3%

8.

LAOS (159)

8

163 HARI

32.5%

9.

TIMOR LESTE (174)

10

92 HARI

59.2%

SUMBER: DOING BUSINESS 2006 (WORLD BANK)


PERBANDINGAN CIRICIRI-CIRI BAD GOVERNMENT DG GOOD GOVERNANCE Bad Government Lamban dan reaktif Arogan Korup Birokratisme Boros Bekerja seadanya Enggan berubah Kurang berorientasi pada publik

Good Governance Proaktif Ramah dan Persuasif Transparan Mengutamakan prosen dan produk Proporsional dan profesional Bekerja j secara sistemik Pembelajaran sepanjang hayat Menempatkan publik ditempat utama


PARADIGMA GOOD GOVERNANCE GOOD PUBLIC GOVERNANCE ATAU GOOD GOVERNANCE MENUNJUK PADA PENGERTIAN; 1 BAHWA KEKUASAAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA DIMILIKI ATAU 1.

MENJADI URUSAN PEMERINTAH. 2. GOVERNANCE

MENEKANKAN PADA PELAKSANAAN FUNGSI GOVERNING SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAIN,YAITU LSM, PERUSAHAAN SWASTA MAUPUN WARGA NEGARA.

3. BAHKAN INSTITUSI NON PEMERINTAH INI DAPAT SAJA MEMEGANG

PERAN DOMINAN DALAM GOVERNANCE TERSEBUT, ATAU BAHKAN LEBIH DARI ITU PEMERINTAH TIDAK MENGAMBIL PERAN APAPUN “GOVERNANCE WITHOUT GOVERNMENT”


Konsepsi Good dalam GG Pertama, NilaiNilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak k i i /k h d k rakyat, k t dan d nilai nilaiil i-nilai il i yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial sosial;; Kedua, Aspek--aspek Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tujuan-tujuan tersebut tersebut..


Hakikat Governance 1. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan

sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. 2.

Governance adalah p proses p penyelenggaraan y gg kekuasaan negara g dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. sebaliknya

3.

Governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa. bangsa Governance adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang komplek melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka.


Orientasi Good Governance 1.

Orientasi ideal negara yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan p bernegara g (legitimacy, ( g y, akuntabel,, dsb) dsb); );

2.

Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasionalnya nasionalnya..

3.

Memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima bantuan yakni manajemen pembangunan yang sehat , efisien dan bantuan, efektif)1) Public Sector, 2). Accountability, 3). The legal frame work for development, 4). Information, 5). Transparancy.

4. Kewajiban

pemerintah melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan semua kinerja pemerintah terhadap masyarakat.


GOVERNMENT & GOVERNANCE GOVERNANCE:

GOVERNMENT: “LEMBAGA/BADAN YG. MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA”

“Penyelenggaraan pemerintahan negara yg solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yg konstruktif diantara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat” (LAN, 2000) “SISTEM YANG MENGATUR DAN MENGENDALIKAN PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH ((VALUE ADDED)) BAGI SELURUH MASYARAKAT” (YPPMI & SC)


TIGA DOMAIN GOVERNANCE NEGARA/ PEMERINTAH

MASYARAKAT

DUNIA USAHA


PILAR--PILAR GG PILAR NEGARA; menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yg NEGARA; stabil; membuat peraturan yg efektif dan berkeadilan; menyediakan pelayanan publik yg efektif dan akuntabel; menegakkan HAM; melindungi hidup; mengurus standar kesehatan dan li d i lingkungan li k hid d k h d standar pelayanan publik; SEKTOR SWASTA SWASTA;; menjalankan industri; menciptakan lapangan kerja; menyediakan insentif bagi karyawan; meningkatkan standar hidup masyarakat; memelihara lingkungan hidup; mentaati peraturan; t t transfer f il ilmu pengetahuan t h d dan t k l i kepada teknologi k d masyarakat; menyediakan kredit bagi pengembangan UKM; MASYARAKAT MADANI MADANI;; menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; mempengaruhi kebijakan publik; sarana checks and balances pemerintah; mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial i l pemerintah; i t h mengembangkan b k sdm, d sarana komunikasi k ik i antar t masyarakat Sumber; http://www.transparansi.or.id, 2008


TIGA ELEMEN GOOD GOVERNANCE

POLITIK Proses pembuatan keputusan, k t yg dil dilakukan k k pemerintah & politisi

ADMINISTRASI Implementasi Kebijakan

EKONOMI Proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi


PRINSIPPRINSIP S -PRINSIP S GG 1.

WAWASAN KE DEPAN (VISIONARY)

8.

DAYA TANGGAP

2.

KETERBUKAAN & TRANSPARANSI

9.

EFISIEN & EFEKTIF

3.

PARTISIPASI MASYARAKAT

10. DESENTRALISASI

4.

TANGGUNGGUGAT

11. KEMITRAAN DG DUNIA USAHA &

MASYARAKAT 5.

SUPREMASI HUKUM 12. KOMITMEN DAN PENGURANGAN

KESENJANGAN

6.

DEMOKRASI

7.

PROFESIONALISME & KOMPETENSI

13. KOMITMEN PADA LINGKUNGAN

HIDUP 14. KOMITMEN PADA PASAR YG FAIR


PRINSIP-PRINSIP GG YG DIKEMBANGKAN PRINSIPASOSIASI (APKASI, (APKASI APEKSI APEKSI, ADKASI & ADEKSI) 1. PARTISIPASI 2. PENEGAKAN HUKUM 3 TRANSPARANSI 3. 4. KESETARAAN 5 DAYA TANGGAP 5. 6. WAWASAN KEDEPAN 7. AKUNTABILITAS 8. PENGAWASAN 9. EFISIENSI & EFEKTIVITAS 10.PROFESIONALISME


INDIKATOR GG 1.

2. 3.

4.

5. 6 6.

7.

VISI, MISI, DAN STRATEGI YG JELAS, DUKUNGAN UNTUK MEWUJUDKANNYA MEWUJUDKANNYA; TERSEDIANYA INFORMASI YG AKURAT DAN TEPAT WAKTU; PEMBERDAYAAN MASY. DAN KEIKUTSERTAAN DLM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KESESUAIN ANTARA PELAKSANAAN DG STANDAR DAN PROSEDUR; ADANYA KEPASTIAN & PENEGAKAN HUKUM, KEPATUHAN; KEBEBASAN MENYAMPAIKAN ASPIRASI DAN BERORGANISASI, KESEMPATAN YG SAMA AHLI, KINERJA TINGGI, TAAT AZAS, KREATIF, INOVATIF, ETIKA.

8.

9. 10 10.

11. 12. 13. 14.

TERSEDIANYA MODEL PELAYANAN YG MUDAH DIPAHAMI MASY., KECEPATAN DLM TINDAK LANJUT NILAI GUNA TINGGI, WAKTU YG TEPAT, EKONOMIS ADANYA KEJELASAN TUGAS DAN WEWENANG DLM BERBAGAI TINGKATAN PEMBERDAYAAN DUNIA USAHA & MASY DLM LAYANAN UMUM MASY. LANGKAH2 KEBIJAKAN PEMEMUHAN KEBUTUHAN MASY. PENEGAKAN PD PRINSIP2 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TIDAK ADA MONOPOLI, BERKEMBANGNYA EKONOMI KERAKYATAN



Tahun 2003 PARADIGMA BARU “THE NEW PUBLIC SERVICE” oleh J.V. DENHARDT DAN R.B. DENHARDT, MENYARANKAN MENINGGALKAN PRINSIP ADMINISTRASI KLASIK DAN REINVENTING GOVERMENT ATAU NEW PUBLIC MANAGEMENT BERALIH KE PRINSIP “NEW PUBLIC SERVICE”, DIMANA ADMINISTRASI PUBLIK HARUS; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MELAYANI WARGA MASYARAKAT, BUKAN PELANGGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PUBLIK LEBIH MENGHARGAI WARGA NEGARA DARI PADA KEWIRAUSAHAAN BERPIKIR STRATEGIS DAN BERTINDAK DEMOKRATIS MENYADARI AKUNTABILITAS BUKAN MERUPAKAN HAL MUDAH MELAYANI DARI PADA MENGENDALIKAN MENGHARGAI ORANG, BUKAN HANYA PRODUKTIVITAS

TUJUH DOKTRIN NPM HOOD VIGOTA (2003)

Picture Quick Styles 1. give PEMANFAATAN you great MANAJEMEN PROFESIONAL DALAM SEKTOR PUBLIK; 2. PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA “frames” in a BESAR PADA KONTROL KELUARAN 3. looking PENEKANAN YG LEBIH click. PERHATIAN KE UNIT YG LEBIH KECIL 4. single PERGESERAN 5. PERGESERAN KE KOMPETISI YG LEBIH TINGGI 6. PENEKANAN GAYA SEKTOR SWASTA PADA PRAKTEK MANAJEMEN 7. PENEKANAN DISIPLIN DAN PENGHEMATAN YG LEBIH TINGGI DALAM PENGGUNAAN SUMBERDAYA


AGENDA GOOD GOVERNANCE AGENDA POLITIK AGENDA ADMINISTRASI *) AGENDA EKONOMI AGENDA SOSIAL AGENDA HUKUM CATATAN: *) REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA


REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

Administrative Ad i i t ti Governance


Alur Pikir Road Map p Reformasi Dimensi Kelembagaan

Dimensi SDM

Dimensi Tatalaksana

Sasaran

Agenda Aksi

Tujuan Berbangsa dan Bernegara

Pola Hubungan Birokrasi dengan Politik Ekonomi Masyarakat


Tujuan Negara (RPJPN) Visi pembangunan nasional (RPJPN 2005 – 2025) 2025) sebagai penjabaran tujuan Negara RI adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR MAKMUR.. Visi pembangunan nasional tersebut harus d dapat t di diukur k untuk t k dapat d t mengetahui t h i tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan d kemakmuran dan k k yang iingin i di dicapai. dicapaii.


Misi Pembangunan Nasional Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Mewujudkan bangsa yang berdayaberdaya-saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu bersatu.. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional


Reformasi Administrasi ADMINISTRATIVE GOVERNANCE  Terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, dan netral, netral, melalui: melalui: M i k t Meningkatnya profesionalisme f i li aparatur t negara pusatt dan daerah yang mampu mendukung pembangunan nasional.. nasional Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan HAM yang bersumber b b pada d Pancasila P il dan d UUD 194 1945,, serta 1945 tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran,, keadilan,, akomodatif,, dan aspiratif. aspiratif p .


Reformasi Administrasi POLITICAL GOVERNANCE demokratis,, melalui demokratis melalui::



Terwujudnya

Indonesia

yang

Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.. demokrasi Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.. politik Memantapkan pelembagaan nilainilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip prinsip--prinsip toleransi, non non--diskriminasi, dan kemitraan. kemitraan. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan h k hukum, masyarakat k t sipil, i il masyarakat k t politik litik dan d masyarakat k t ekonomi k i yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional nasional..


Reformasi Administrasi ECONOMIC GOVERNANCE  Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, sejahtera, melalui : Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesi berkesi--nambungan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan pembangunan.. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional nasional..


Reformasi Administrasi SOCIETAL & CULTURAL GOVERNANCE  Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari


TUNTUTAN KUALITAS PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH ENTREPRENEURIAL PROFESSIONALISM  kemampuan memanfaatkan peluangpeluang-peluang untk pertumbuhan ekonomi, keberanian mengambil resiko, dan kemampuan menggeser alokasi sumber b dari d ik kegiatan i t yg berproduktivitas b d kti it rendah d h ke k yg ti tinggii MISSION DRIVEN PROFESSIONALISM PROFESSIONALISM  mengambil keputusan yg mengacu pd misi yg ingin dicapai ENVIRONMENTAL SCANNING PROF PROF  kemampuan p mengindentifikasi g berbagai potensi dan input bagi proses pembangunan pembangunanmobilisasi sumber secara optimal optimal.. EMPOWERING PROFESSIONALISM PROFESSIONALISM kemampuan menfasilitasi masyarakat agar tumbuh & berkembang dg kekuatan sendiri. sendiri.


Skema dalam Mewujudkan Reformasi Administrasi

• • • • • • • •

• • • • •

• • •

Program SDM Perencanaan SDM Rekrutmen Pola Karier Pengukuran kinerja Training dan Development Sistem Remunerasi Kode etik Sistem Informasi Kepegawaian Program Tatalaksana Sistem Akuntabilitas Transparansi Orientasi pelayanan publik Sistem pengadaan E-government

Program Kelembagaan Desentralisasi Penataan organisasi Privatisasi

• • •

•

REFORMASI ADMINISTRASI

• • • • •

• • • • • •

Netralitas birokrasi Akuntabilitas publik Partisipasi politik Persaingan usaha Pelayanan usaha Kemitraan Penciptaan iklim usaha Hubungan industrial Pemberdayaan KUKM Akuntabilitas Aksesibilitas Transparansi Pemberdayaan Keterjaminan sosial Budaya Kerja


Political Governance

Economic Governance

Societal & Cultural Governance

Road Map Mewujudkan Birokrasi yang Efektif SASARAN

Tahun Program

2009-2014

Program SDM

Program Tatalaksana

Terwujudnya Infrastruktur Manajemen SDM

Terwujudnya Sistem dan Prosedur Birokrasi

Program Kelembagaan

Terwujudnya Infrasturktur Kelembagaan

2015-2019

Implementasi Manajemen SDM Baru

Implementasi Sistem dan prosedur Birokrasi Baru

Penataan Kelembagaan Pusat dan Daerah


2020-2025

Stabilitasi Manajemen SDM

Stabilitasi Sistem dan Prosedur Birokrasi Baru

Stabilitasi Tatanan Kelembagaan

Road Map Membangun SD SDM M Yang Profesional Aspek p Kebijakan j Penataan kebijakan kepegawaian dalam era reformasi, Mempercepat keluarnya aturan pelaksanaan kebijakan k kepegawaian i yang mendukung d k prinsip i i meritokrasi, it k i d dan Mendorong agar segera dibentuknya KKN (Komisi Kepegawaian Negara). Aspek Manajerial penataan infrastruktur manajemen j SDM; dan penataan sistem manajemen SDM


Road Map Membangun SD SDM M Aparatur Yang Profesional Tahun Agenda

SASARAN 2009-2014

Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur

Manajemen SDM Aparatur

Terwujudnya Penataan Kebijakan dibidang SDM Aparatur

Terwujudnya Penataan infrastruktur manajemen SDM Aparatur

2015-2019 Terwujudnya percepatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang SDM Aparatur

Terwujudnya e ujud ya penguatan Implementasi manajemen SDM Aparatur


2020-2025 Terwujudnya j y Review dan monitoring implementasi kebijakan dibidang SDM Aparatur

Dilakukannya Stabilisasi manajemen SDM Aparatur

Road Map Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Efektif Penguatan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Implementasi kebijakan yang mendukung transparansi administratif Peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatkan efektifitas pengadaan barang dan jasa Membangun system e-government menuju budaya IPTEK


Road Map Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Efektif Tahun Program Sistem Si t Akuntabilitas

Sasaran 2009-2014 Terbangunnya Data dan Informasi Kinerja yang valid

2015-2019 Terbangunnya sistem informasi akuntabilitas

2020-2025 Terbangunnya sistem Manajemen Kinerja

Transparansi Teraktualisasinya nilai-nilai transparansi

Orientasi Pelayanan Publik

Sistem Pengadaan Barangg dan Jasa

E-government

Tersusunnya pedoman penyelenggaraan l pelayanan public

Tersusunnya manual Kebijakan Terselenggaranya gerakan k nasional i l pelayanan publik

Tersempurnakannya Keppres 80/2003

Terwujudnya profesionalitas Pengelola Barjas

Membangun system egovernment

Pedoman Penerapan sistem e governance e-governance

Terwujudnya sistem yang transparan

Terwujudnya j y epublic services

Terimplementasikan nya E-procurement

Terimplementasikannya ee-gov gov


Road Map Mewujudkan Kelembagaan Birokrasi yang j g y g Efektif & Efisien

Penataan daerah otonom Penataan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintahan Penataan kelembagaan pemerintah pusat Pengaturan kebijakan privatisasi asset pemerintah Penataan lembagalembaga-lembaga nonnonstruktural


Road Map Mewujudkan Kelembagaan Birokrasi yang Efektif & Efisien Tahun Program

Sasaran 2009-2014

2015-2019

Desentralisasi Terwujudnya grand design penataan daerah otonom dan pembagian wewenang

Rightsizing kelembagaan

Terwujudnya grand design penataan kelembagaan Pusat dan Daerah

Pemantapan infrastruktur kebijakan desentralisasi dan otonomi

Pemantapan infrastruktur kebijakan penataan kelembagaan Pusat dan Daerah

2020-2025 Terwujudnya stabilitas desentraliasi dan otonomi daerah

Terciptanya stabilitas kelembagaan Pusat dan Daerah

Privatisasi Terwujudnya grand design privatisasi sektor publik

Debirokrati-sasi Terwujudnya grand design kebijakan debirokratisasi

Pemantapan infrastruktur kebijakan privatisasi

Pemantapan infrastruktur kebijakan debirokratisasi

Terciptanya stabilitas kebijakan privatisasi

Terciptanya stabilitas mekanisme debirokratisasi yang adaftif


BEBERAPA CATATAN KEBERHASILAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Indonesia sebagai salah satu dari 15 negara dunia yg mampu mempertahankan laju ekonomi yg cukup tinggi di masa lalu dan memiliki potensi melaju lebih cepat dimasa yad.. yad Tahun 2008 bersama lima negara yi, China, India, Afrika Selatan dan Brazil diundang untuk menjadi Enhanced Engagement Countries klub negara2 negara2 maju (OECD); Tingkat pelayanan publik yg makin baik baik.. Angka kemiskinan yg makin berkurang. berkurang. Akses informasi informasi.. Kebebasan pers, p , dsb dsb..


SARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE 1. SAMAKAN PLATFORM/PERSEPSI, TUJUAN, SASARAN,

RENCANA TINDAK TINDAK;; 2. TERAPKAN 4 C (CONCEPT YG JELAS, PRAGMATIS,

KOMPREHENSIF DAN INOVATIF; INOVATIF; CONNECTIONS, COMMITMENT COMMITMENT;;

COMPETENCE,

3 LAKSANAKAN 4W (WELL PLANNED 3. PLANNED, WELL ORGANIZED, ORGANIZED

WELL ARRANGED, AND WELL CONTROLLED CONTROLLED)) 4 BERSAMA 4.

4C DAN 4W, W TEGAKKAN 2K, K YAITU KONSISTEN DAN KESERIUSAN KESERIUSAN,, DAN UBAHLAH MIND MIND-SET DAN CULTURE CULTURE--SET SET,, MENUJU BUDAYA KERJA PRODUKTIF, INOVATIF, EFISIEN DAN EFEKTIF EFEKTIF..


BEBERAPA CATATAN AKHIR 1.

Dalam kolaborasi yg dibangun, dibangun, negara/pemerintah tetap bermain sebagai figur kunci namun tidak mendominasi mendominasi,, serta memiliki kapasitas mengkoordinasi (bukan memobilisasi) untuk mencapai tujuantujuan-tujuan publik; publik;

2.

Transformasi kekuasaan dari “kekuasaan atas atas”” menjadi “kekuasaan untuk untuk”” menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah publik publik;;

3.

Negara, NGO, swasta, dan masyarakat lokal merupakan aktoraktor-aktor yh memiliki posisi dan peran yg saling menyeimbangkan /setara

4.

Mendisain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom dan dinamis dinamis;;

5.

Melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik; publik;

6.

Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan akuntabilitas publik dalam menyelenggarakan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah publik. publik.


I di t Indicators ffor Good G d Governance Richard Murray Swedish Agency for Public Management


Indicators for for… Steering Rewarding C Controll t ll Mobilising Understanding


on what level? …on Micro – agency Meso – policy areas (eduction, transport…) transport ) Macro – the government as a whole


Good Governance? Trust of citizens Due process of law Effi i t production Efficient d ti and d programs Democratically controlled Attracting FDI



The Lisbon Agenda – performance of the public sector as a whole


Allocation of resources Health status Educational attainment Crime rate Resources

Quality of public administration Size of bureaucracy Transparency (citizens’ survey) Effectiveness of government interventions (implementation) Corruption


…byy what means? Organisation Internal I t l regulation l ti off agency workk External regulation of agency work Resources: staff, technology Research and development p Steering Control Other


Efficiency & effectiveness Organisation

X

IInternal t l regulation

X

External regulation

Rule of law

Democracy

Economic growth g

International co-operation p X

X X

X

Resources: staff, technology

X

X

R&D

X

X

Steering

X

Control Other

X


X

Efficiency & effectiveness Organisation g Internal regulation

*Evaluating boards with full responsibility ibilit *Central-local gvt partnership * Linguistic clarity * Service declarations * Review of agency framework ordinances

Resources: technology R&D Steering

Controll Other

*Monitoring HRM * Evaluation of employer policy li * Training of board members * Management training * 24/7 agencies, e-info, eservices * Portal for businesses * Developing the commission of inquiry system * Citizens’ survey * Quality award International benchmarking *B Benchmarking h ki off administrative activities * Development of performance management * Activity agreements * Indicators on public administration

Democracy

Economic growth

International cooperation * Evaluation of EU iinfluence fl on public bli administration

* Campaign for public access to information

* Review of surpervisory controls

External regulation Resources: manpower

Rule of Law

* Regulation impact analysis * Simplified information submission

* Portal for business

* SME survey

* Strategy for public administration exports


* Preparations för EU presidency

Efficiency and effectiveness Impact Efficiency (productivity)

Outputs

Costs

Quality

Correct

Speedy

Useful/approp Service quality riate


Rule of Law

Correct decisions

According to the law Identical

D process Due

Correct handling Transparency Competent staff

Appeal

Possibilities of appeal Possibility to sue the government

Foreseeabl e


Democracy Political control

Citizens’ influence

Loyal y civil service Objective and relevant decision preparations

Lucid organisation

Efficient means of steering and control

Means of direct influence

A well coordinated and flexible administration

Information on citizens’ preferences p

Transparency and openness

Possibilities to hold accountable G General l iinformation f ti on society i t Democratic attitudes


B i principle.: i i l comparable bl Basic with other statistics National Accounts definitions - Delimitation of the public sector - Hours H worked k d - Output, input - Costs - Quality


  

Education at a glance Educational levels Labour force surveys y Employed Part Part--time, time full full--time Sick--leave Sick


Other sources • OECD indicators on market regulation • World Value Studies • Transparency T International I t ti l • Competitiveness reports



Pusdiklat Spimnas Rei_gun

Recommend Documents