Pusdiklat Spimnas 2011 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewirausahaan Sektor Publik Menjadikan Pemerintah Lebih Berwatak Wirausaha Penerapan di KKP Oleh :
Dr. Ir. Fadel Muhammad Menteri Kelautan dan Perikanan
Disampaikan pada Diklatpim Lembaga Administrasi Negara “Kebijakan Strategik Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan” Jakarta, 20 September 2011
Pusdiklat Spimnas 2011 Mengapa Pemerintah Harus Lebih E t Entrepreneurial? i l? 1.
Lingkungan eksternal yang berubah menuntut efesiensi, keekonomian, dan efektivitas kinerja pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Terobosan yang dilakukan misalnya melalui outsourcing dan privatisasi. Contoh: Pengadaan i f t kt telekomunikasi, infrastruktur t l k ik i jalan j l tol t l
2.
Public Interest yang cenderung berubah dan sulit diidentifikasi dan dipetakan. p Ini membutuhkan cara-cara swasta untuk menyelesaikan masalah publik.
3.
Sektor Publik membutuhkan efisiensi dan inovasi karena telah kehilangan relevansi dan akuntabilitas. akuntabilitas Dalam berkinerja doing business as usual padahal tingkat permasalahan yang dihadapi publik semakin rumit dan canggih.
Pusdiklat Spimnas 2011 Tampil Rupa Kewirausahaan Sektor Publik 1.
Kewirausahaan sektor publik mewujud ke dalam aneka kegiatan. Seperti: a. b. c. d.
2 2.
Mengubah lingkungan kelembagaan atau rules of the games Menciptakan organisasi baru Menciptakan dan mengelola new public resources Mengambil manfaat dari luberan kegiatan swasta
Inti kewirausahaan sektor publik: a.
b. c.
Inovasi, kreativitas, dan membuat organisasi baru atau cara-cara baru, atau memperlkenalkan sesuatu yang baru dibandingkan dengan sebelumnya. Membuat keputusan tentang investasi ditengah ketidak pastian Inovasi produk, proses, dan pasar
Pusdiklat Spimnas 2011 Implementasi Kewirausahaan •
Kewirausahaan sebagai kemampuan mengindentifikasi peluang. Peluang kewirausahaan adalah suatu situasi di mana orang dapat menciptakan p kerangka g kerja j baru untuk mengoptimumkan g p sarana guna mencapai tujuan dengan mengombinasikan resources yang ada sehingga dapat menghasilkan manfaat. Public Entrepreneur mengatur resources dan menyebarkan agar dapat memenuhi kebutuhan atau tuntutan masyarakat terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi masyarakat.
•
Kewirausahaan sebagai seni membuat keputusan. Intinya adalah bagaimana secara efektif mewujudkan tujuan ke depan depan. Entrepreneur memiliki kesadaran tentang adanya peluang berlaba dalam situasi yang tidak pasti. Public Entrepreneur menerjemahkan gagasannya g g y dengan g melihat bahwa inovasi itu membutuhkan investasi dalam situasi yang tidak pasti. Oleh karenanya perlu dikawal melalui badan pengatur agar memberikan manfaat besar bagi publik. Keberhasilan membuat keputusan yang tepat dan benar akan meningkatkan reputasi pejabat publik
Pusdiklat Spimnas 2011 Implementasi Kewirausahaan (lanjutan lanjutan)) •
Kewirausahaan sebagai INOVASI. Tindakan kreatif dapat menghancurkan sesuatu yang telah terpola dan mapan. Dalam sektor publik perubahan public interest (k (kepentingan ti publik) blik) menjadikan j dik organisasi i i publik blik yang ada d terasa t menjadi kuno atau ketinggalan jaman. Inovasi baik dari segi teknologi maupun organisasi dibutuhkan. dibutuhkan Misalnya: Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat produksi perikanan yang ada saat ini masih belum memuaskan dibandingkan dengan potensi yang ada maka dilakukan inovasi peningkatan produksi melalui KEBIJAKAN MINAPOLITAN.
Pusdiklat Spimnas 2011 KERANGKA UNTUK MEMAHAMI KEWIRAUSAHAAN SEKTOR PUBLIK LINGKUP KEWIRAUSAHAAN SEKTOR PUBLIK
CONTOH, ISSUE, MASALAH YANG DAPAT DIDEKATI DG PENDEKATAN KEWIRAUSAHAN
Rule of the game
-Menciptakan atau melaksanakan aturan, prosedur administrative, norma informal yang baru -Menetapkan rules of the games, dimana lembaga swasta dapat “ikut” dalam the game of resource allocation dan value creation
New Public Organizations
-Menetapkan organisasi publik baru atau lembaga nirlaba atau perusahaan -Masalah yang berkaitan dengan pembuatan keputusan tentang resources yang dimiliki oleh swasta atau publik -Masalah yang berkaian dengan sulitnya mengukur sasaran dan kinerja, hambatan anggaran
g of Public Resources Creative Management
g dan reorganisasi g publik p dan lembaga g -Organisasi publik. -Bentuk baru interaksi publik-swasta
Spillovers of private action to the public domain
-Mencapai sasaran sosial dan nirlaba melalui kegiatan perorangan dan perusahaan -Termasuk menetapkan norma-norma dan nilai-nilai sosial
Pusdiklat Spimnas 2011 Kajian Kewirausahaan Sektor Publik •
•
Rules of the Game. Public entrepreneurship mengidentifikasikan tujuan, menetapkan waktu, dan seperangkat framework untuk mengakomodasikan kepentingan swasta dan kepentingan publik agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Public entrepreneurship t hi menetapkan t k rule l off th the game, sedangkan d k private i t entrepreneurship memainkan game tersebut. New Public Organization. Manifestasi lain dari public entrepreneurship t hi adalah d l h penciptaan i t organisasi i i publik blik b baru. IInii tid tidak k mudah karena akan memunculkan masalah baik pada level orang maupun organisasi. Kajian tentang new public organization saat ini difokuskan pada subjek yang berkaitan dengan peluang peluang, pengaturan resources, dan menetapkan struktur atau institusi dengan memperhatikan aspek governance agar memenuhi tuntutan publik. publik
Pusdiklat Spimnas 2011 Lanjutan •
Creative management of public resources. Indentifikasi, penciptaan, dan pengembangan resources baru melalui aktor publik . Aktor itu bisa berupa lembaga yang sepenuhnya dimiliki publik atau yang merupakan bagian integral dari kepentingan publik.
•
Spillovers from private actions to the public domain. Wirausaha swasta berusaha mewujudkan tujuan pribadinya. Oleh karena pencapaian tujua pribadi ini kerap bersinggungan dengan kepentingan publik maka diperlukan kebijakan yang mengatur kiprah swasta agar memberi benefit kepada masyarakat.
Pusdiklat Spimnas 2011 Reformasi Birokrasi Untuk Mendorong I Inovasi i Sektor S kt Publik P blik • Ada g gap p antara kapasitas p manajemen j sektor p publik yyang g ada dan yang seharusnya • Kelembamban birokrasi menyebabkan praktek penyelenggaraan l pemerintahan i t h sepertiti “doing “d i business b i as usual” sehingga outcome pelayanan publik tidak mengalami peningkatan kualitas yang signifikan.(anggaran semakin besar output dan outcome tidak berubah). • Terobosan dan Inovasi yang berbasis scientific adalah keharusan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pusdiklat Spimnas 2011 Fokus & Lokus Reformasi Birokrasi Daerah dan Penerapan p Model Fadel Kapasitas Manajemen Yg ada
Kesenjangan Kapasitas
Kapasitas Manajemen Y diinginkan Yg dii i k
Reinventing Local Government melalui Peningkatan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Fokus: •Peningkatan Peningkatan Kapasitas Manajer •Peningkatan Kapasitas Sistem
Lokus •SDM SDM, •Keuangan, •Teknologi Informasi
Strategi Reinventing Local Government memperkenalkan Manajemen Kewirausahaan untuk memujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang mampu p meningkatkan g kualitas p pembangunan g manusia dengan g p proxy y peningkatan HDI 10
Pusdiklat Spimnas 2011 Model FM sebagai landasan untuk melakukan Reformasi Birokrasi
V. INDEPENDEN
V. ANTARA
V. DEPENDEN
FAKTOR LINGKUNGAN MAKRO
FAKTOR BUDAYA ORGANISASI O G S S
KAPASITAS MANAJEMEN US KEWIRAUSAHAAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FAKTOR ENDOWMENT DAERAH
11
Pusdiklat Spimnas 2011 INOVASI & TEROBOSAN 1 TAHUN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN LATAR BELAKANG Ekonomi biaya tinggi dan retribusi yang memberatkan nelayan • Optimasi dan maksimisasi produk kelautan dan perikanan • kebijakan yang konvergen dan fokus Pusat - Daerah secara serentak • Zero red tapes kebijakan anggaran dan perijinan
Percepatan pengembangan kawasan potensi perikanan
Kebutuhan BBM untuk nelayan 2 5 jjuta 2,5 t KL/t KL/tahun h b baru tterpenuhi hi 1,5 juta KL/tahun
•
Nelayan sulit pada saat musim tidak melaut • Nelayan tidak punya agunan untuk mendapatkan modal usaha
INOVASI & TEROBOSAN Penghapusan et bus u tu retribusi untuk meningkatkan pendapatan nelayan
Kontrak Produksi dengan Pemerintah Daerah
Pengembangan Minapolitan, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan, dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat
Penyediaan kecukupan BBM bersubsidi untuk kepentingan nelayan Jaring Pengaman Sosial Nelayan - Kartu Nelayan - Asuransi - Sertifikat tanah
CAPAIAN • •
Koordinasi intensif dengan Pemda Pemberian insentif program/ kegiatan kepada Pemda
• • •
Pengembangan wira usaha mandiri Restrukturisasi armada perikanan P Pengembangan b prasarana perikanan ik
• •
Pengembangan kawasan budidaya Pengembangan pelabuhan perikanan sebagai g sentra perikanan p Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran Pengembangan sentra garam rakyat
• •
•
Kerjasama j dengan g Pertamina
•
Akselerasi pembangunan SPDN
• Kartu Tanda Anggota Nelayan • Jamsostek/Asuransi Nelayan • Pengembangan mata pencaharian alternatif • Pembangunan rumah nelayan • Sertifikasi hak atas tanah nelayan
12
Pusdiklat Spimnas 2011
Program Aksi KKP 2009 - 2011
Pusdiklat Spimnas 2011 2011
1
2012
2
1
9
11
3
7
8
2
4 5
6
9 10
3
7 4
8 5
6
2012
2011 1.
PPS Belawan, Kota Medan, Sumut
2.
PPN Sungai Liat, Kab. Bangka, Babel
3.
PPN Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi, Jabar
4.
PPS Cilacap, Kab. Cilacap, Jateng
5.
PPP Tamperan, Kab. Pacitan, Jatim
6 6.
PPP Muncar, Muncar Kab Kab. Banyuwangi Banyuwangi, Jatim
7.
PPS Bitung, Kota Bitung, Sulut
8.
PPN Ternate, Kota Ternate, Malut
9.
PPN Ambon, Kota Ambon, Maluku
1.
PPN Sibolga (Kab. Tapanuli Tengah
7.
PPN Pekalongan (Kota Pekalongan)
2.
PUD Danau Toba (Kab. Simalungun)
8.
PPN Brondong (Kab. Lamongan)
3.
PPS Bungus (Kota Padang)
9.
PPN Pemangkat (Kab. Sambas)
4.
PUD Danau Kerinci (Kab. K i i) Kerinci)
10.
PPI Kajang (Kab. Bulukumba)
5.
PUD Sungai Musi (Kab. Muba)
11.
PPI Amurang (Kab. Minsel)
6.
PPN Tanjung Pandan (Kab. Belitung)
14
Pusdiklat Spimnas 2011 MINAPOLITAN BERBASIS PERIKANAN TANGKAP CLUSTER EKONOMI PESISIR DENGAN MOTOR KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
Pusdiklat Spimnas 2011 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 9. 10. 11. 12. 13. 13 14. 15. 16. 17 17. 18. 19. 20. 20 21. 22. 23. 24.
Kab. Kampar (Patin) - RIAU Kab. Bintan (kerapu) – KEPRI Kab. Muoro Jambi (Patin) JAMBI Kab. Musi Rawas (nila , mas) – SUMSEL Kab. Pesawaran (kerapu) LAMPUNG Kab. Pandeglang (rumput laut & kekerangan) – BANTEN Kab. Serang (rumput laut & kekerangan) - BANTEN Kab Bogor (Lele) - JABAR Kab. Kab. Banyumas (Gurame) JATENG Kab. Boyolali (lele) - JATENG Kab. Klaten (Nila) - JATENG Kab. Blitar (Ikan Koi) - JATIM Kab. K b Gresik G ik (udang ( d vanamae)) JATIM Kab. Lamongan (udang vanamae) - JATIM Kab. Gunung Kidul (Lele) - DIY Kab. Bangli (nila) – BALI Kab Sumbawa (Rumput Laut) Kab. NTB Kab. Sumba Timur (Rumput Laut) - NTT Kab. Banjar (Patin & Nila) – KALSEL Kab Kapuas (patin) - KALTENG Kab. Kab. Pohuwatu (Udang) GORONTALO Kab. Maros (udang) - SULSEL Kab. Pangkep (udang) SULSEL Kab. Morowali (Rumput Laut) -
2011 2012
2012 1. Kab. Bireun, ACEH 2. Kab. Aceh Tenggara, ACEH 3. Kab. Tapanuli Utara, SUMUT 4. Kab. Batanghari, JAMBI 5. Kab. Bangka Selatan, BABEL 6. Kab. Bengkulu Utara, BENGKULU 7. Kab. Indramayu, INDRAMAYU 8. Kab. Sidoarjo, JATIM 9. Kab. Tabanan, BALI 10. Kab. Lombok Tengah, NTB
11. Kab. Sambas, KALBAR , 12. Kab. Penajam Paser Utara, KALTIM 13. Kab. Minahasa Utara, SULUT 14. Kab. Gorontalo Utara, GORONTALO 15. Kab. Mamuju, SULBAR 16. Kab. Pinrang, SULSEL 17. Kab. Kolaka, SULTRA 18. Kab. Seram Bagian Barat, MALUKU 19. Kab. Morotai, MALUKU UTARA 16
Pusdiklat Spimnas 2011 BUDIDAYA DI INDONESIA The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
Catfish ‐‐ Boyolali, Central Java
Seaweed ‐‐ East Timur, East Nusa Tenggara
Carp – Sukabumi, West Java
17
Pusdiklat Spimnas 2011
KAWASAN MINAPOLITAN BUDIDAYA – AWAL PEMBENTUKAN CLUSTER USAHABERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA – TEMPAT PERSEMAIAN WIRAUSAHA PEDESAAN
Pusdiklat Spimnas 2011 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ((PNPM)) MANDIRI Melalui : 1. PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PU (PUMP) - PUMP BUDIDAYA = 300 KAB/KOTA - PUMP TANGKAP = 110 KAB/KOTA - PUMP P2HP = 51 KAB/KOTA 2. PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT (PUGAR (PUGAR)) PUGAR KP3K = 40 KAB/KOTA
Pusdiklat Spimnas 2011 Swasembada Garam Rakyat Memfasilitasi proses intensifikasi ekstensifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan revitalisasi tambak garam rakyat untuk meningkatkan produksi menuju swasembada berbasis pemberdayaan masyarakat The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
Pusdiklat Spimnas 2011
Pusdiklat Spimnas 2011 PENGEMBANGAN SENTRA GARAM PERCONTOHAN TAHUN 2011
CIREBON
SAMPANG PAMEKASAN
INDRAMAYU
SUMENEP REMBANG
PATI
TUBAN
PENGEMBANGAN SENTRA GARAM : 1. Kab. Cirebon - JABAR 2. Kab. Indramayu - JABAR 3. Kab. Rembang - JATENG 4. Kab. Pati - JATENG 5. Kab. Pamekasan - JATIM 6 6. Kab Sampang Kab. - JATIM 7. Kab. Sumenep - JATIM 8. Kab. Tuban - JATIM 9. Kab. Nagekeo - NTT
NAGAKEO
9 lokasi kab di 4 Provinsi
22
Pusdiklat Spimnas 2011
M Mega Mi Minapolitan lit M Morotai t i Morotai M t i merupakan k kawan k terdepan t d Indonesia di bibir Samudera Pasifik yang memiliki sumber daya ikan melimpah. Ikan bernilai ekonomi tinggi dapat dengan mudah dikirim dari Morotai ke pasar utama (Taiwan Jepang (Taiwan, Jepang, Korea) karena adanya infrastruktur penerbangan warisan McArthur. Mendorong Morotai menjadi economic hub kawasan Timur Indonesia
Morotai
Pusdiklat Spimnas 2011 Morotai sebagai Hub Ekonomi di Pasifik Barat
Japan Taiwan
Jakarta
Pusdiklat Spimnas 2011
MELALUI MEGA MINAPOLITAN DIHARAPKAN MAMPU MEMICU PERKEMBANGAN KAWASAN
Pusdiklat Spimnas 2011