JURNAL PUSDIKLAT PERDAGANGAN

JURNAL PUSDIKLAT PERDAGANGAN Volume 2 Nomor 1 tahun 2016

ISSN : 2477-3476

REDAKSI

JURNAL PUSDIKLAT PERDAGANGAN Jaringan Informasi Diklat dan Kebijakan Perdagangan Diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI dua kali setahun. Penanggung Jawab : R. Sapuratwi, S.Sos, M.Si Pemimpin Redaksi : Drs. M.Hadi Adji Susanto, MM Editor : Sunang Kori, SE, MM Mitra Bestari : Dr. Parluhutan Tado Sianturi, SE Dr. Teja Primawati Utami, S.TP, MM Dr. Miftah Farid, S.Tp, MSE Dr. Azis Muslim, ST, MSE Dudi Adi Firmansyah, Ph.d Dr. Sukoco, S.Tp, MSE Design Grafis : Nasrudin Fotografer : Suaip Rizal, ST Penerbit : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Alamat : Gedung Pusdiklat Perdagangan, Jalan Abdul Wahab No. 8, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat Telp/fax : 021-7422570, e-mail : [email protected]

i


ISSN : 2477-3476

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Pusdiklat Perdagangan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Maksud dan tujuan diterbitkannya Jurnal Pusdiklat Perdagangan adalah sebagai sarana pertukaran ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur, keilmuan di bidang perdagangan dan kebijakan di sektor perdagangan. Jurnal ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dan pertukaran gagasan para widyaiswara, peneliti, akademisi dan pemangku kebijakan sektor perdagangan. Jurnal Pusdiklat Perdagangan berisi pokok-pokok permasalahan baik dalam pengembangan kerangka teoritis, implementasi maupun pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan perdagangan serta pengkajian kebijakan di sektor perdagangan secara keseluruhan. Dalam Vol. 2 No.1, Juli 2016 Jurnal Pusdiklat Perdagangan memuat 14 tulisan ilmiah. Diharapkan setiap naskah yang diterbitkan didalam jurnal ini memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan sumberdaya penelitian didalam bidang ilmu pendidikan dan perdagangan. Tim redaksi membuka pintu lebih lanjut untuk masukan baik kritik, saran dan pembahasan. Semoga jurnal Pusdiklat Perdagangan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

Salam redaksi

ii


ISSN : 2477-3476

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI ANALISIS KELEMBAGAAN PRIOR OPTIONS REVIEW (POR) DALAM PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK URUSAN KEMETROLOGIAN BERKAITAN DENGAN UU No.23 TAHUN 2014 DAN OIML D-1 EDITION 2012 Noprizal Achmad

1-9

PENERAPAN MODEL PERHITUNGAN MANFAAT FINANSIAL SISTEM RESI GUDANG UNTUK KOMODITAS BAWANG MERAH Rahayu Widyantini

10-21

DAMPAK TARIF DAN KUOTA IMPOR GULA TERHADAP PENAWARAN GULA DAN PENDAPATAN PETANI TEBU DI INDONESIA Vera Lisna dan Munawar Asikin

22-30

MARKET INFORMATION SYSTEM UNTUK MENDUKUNG ORGANIZED PHYSICAL MARKET: TEROBOSAN UNTUK PASAR YANG EFISIEN Nurlisa Arfani

31-38

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT (Studi Kasus di Kabupaten Cianjur) Dwi Putri Destiani

39-47

ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN FLUKTUASI HARGA BERAS DAN JAGUNG Kumara Jati

48-56

ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN Gusnida dan Rahmedi Yonis

57-66

DINAMIKA PASAR PRODUK PANGAN SEGAR ANALISIS SKENARIO PERUBAHAN POLA KONSUMSI MASYARAKAT URBAN DI INDONESIA Ratnaningsih Hidayati

67-77

PERAN KAPAL TERNAK DALAM MEMPERLANCAR DISTRIBUSI DAN MENEKAN BIAYA LOGISTIK DAGING SAPI DARI SENTRA PRODUSEN KE SENTRA KONSUMEN DI INDONESIA Avif Haryana danYati Nuryati

78-85

iii


ISSN : 2477-3476

DAFTAR ISI

REKAYASA ULANG MANAJEMEN PELAYANAN KEPADA ORIENTASI PELANGGAN SEBAGAI BAGIAN REVOLUSI MENTAL DALAM RANGKA MENDUKUNG MODERNISASI INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN MENUJU PENINGKATAN DAYA SAING Rizal Himawan

86-95

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN DALAM MENDUKUNG REVOLUSI MENTAL CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS: PRAJABATAN GOLONGAN III KABUPATEN MAMUJU TENGAH) Anita

96 -104

MEKANISME PENGAWASAN PERDAGANGAN MINYAK GORENG DENGAN TEKNIK TECHNIQUE FOR OTHERS REFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) Yusup Akbar HIkmatuloh

105 - 116

MEKANISME PRODUKSI MINYAK GORENG KEMASAN DENGAN MULTI CRITERIA DECISION MAKING (MCDM) DAN MULTI EXPERT MULTI CRITERIA DECISION MAKING (ME-MCDM) Wahyu Widji Pamungkas

117 - 130

HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN BENAR, JELAS, DAN JUJUR SEBAGAI PRINSIPHUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Adi Wicaksono

131-137

iv

INFORMASI YANG DASAR PRINSIP-

Mekanisme Pengawasan Perdagangan ..., Yusup Akbar Hikmatuloh

MEKANISME PENGAWASAN PERDAGANGAN MINYAK GORENG DENGAN TEKNIK TECHNIQUE FOR OTHERS REFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) Trade Monitoring Mecanism Of Palm Cooking Oil ByTechnique For Others Reference By Similarity To Ideal Solution (Topsis) Yusup Akbar HIkmatuloh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Sobroto kav. 52-53, Jakarta Selatan [email protected]

ABSTRACT: Policy of conversion from bulky to packaged palm cooking oil is defined by three subsystems are production, distribution and monitoring. The purpose of monitoring mecanism is to find optimum actors whose responsible to evaluate and monitor trading of packaged palm cooking oil by TOPSIS method. Bulk palm cooking oil considers converting to packaging because unhygienic factor, untraceable factor, metrology legal factor, and unhealthy factor. This research defines that the optimum actor of monitoring and evaluating of packaged palm cooking oil is supervisory of circulation of goods and service. Keywords: monitoring mechanism, TOPSIS

PENDAHULUAN Proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari industri minyak goreng dan kinerja dari mekanisme distribusi dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta, data, dan informasi dalam proses upaya pencapaian tujuan. Dalam prosesnya akan dikaji apakah proses produksi dan distribusi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan pemerintah ini dilakukan dengan secara langsung melihat proses yang terjadi, juga dengan dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor, hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses pengawasan. Data-data dan fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap proyek yang dikerjakan, program yang disiapkan atau bahkan sampai pada titik rencana yang sudah dibuat, sehingga dapat dirumuskan kebijakan lanjutan yang lebih baik untuk mendukung keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang

direncanakan dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Untuk dapat memperoleh implementasi rencana yang sesuai dengan apa yang direncanakan manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring, monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya temuantemuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesesuaian atau tidak.Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana (Suryana, 2004). Mekanisme pengawasan dibuat untuk tujuan evaluasi dan monitoring. Hasil keluaran dari model ini adalah suatu format untuk pemegang kebijakan dalam memudahkan tugasnya untuk mengawasi produks 105

Jurnal Pusdiklat Perdagangan, VOL 2 No.1, JULI 2016 : 105 - 116

dan distribusi produk, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.Dalam mekanisme pengawasan ini akan muncul bermacam-macam kriteria yang akan dipertimbangkan dan dianalisis untuk kemudian diinferensi, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan dapat berupa kebijakan ataupun format baku dalam pengawasan.TOPSIS menjadi suatu metode yang tepat untuk

pengambilan kompleks.

keputusan

yang

METODE PENELITIAN Secara umum kerangka penelitian mekanisme pengawasan dapat dilihat pada Gambar 1.Sedangkan diagram alir untuk mekanisme pengawasan dengan metode TOPSIS (Lotfi, 2007), dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 1. Subsistem Mekanisme Pengawasan Minyak Goreng Kemasan Sederhana. Secara rinci diagram alir pada Gambar 28 tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Tahap 3. Menentukan solusi ideal yang positif dan negatif, dengan persamaan :

Tahap 1. Menghitung nilai normalisasi matrik keputusan. Persamaan nilai adalah :

=

, = i = 1,…,m, j = 1, …,n. Tahap

2. Menghitung bobot normalisasi matrik keputusan. Persamaan bobot adalah : ,

dimana i adalah terkait dengan manfaat kriteria, dan j terkait dengan biaya masing-masing kriteria.

i = 1, …,m, j =

1,…,n, Tahap

106

4. Menghitung ukuran pemisahan, dengan menggunakan n-dimensi jarak Euclidean. Pemisahan


masing-masing alternatif dari solusi ideal positif adalah :

Begitu pula persamaan alternatif solusi ideal negatif adalah :

Alternatif solusi ideal adalah alternatif yang mempunyai jarak terpendek dengan solusi ideal yang positif dan begitupula solusi yang terjauh dengan solusi ideal negatif.

Tahap5.

Menghitung solusi yang terdekat dengan solusi ideal. Alternatif yang relatif dekat dengan adalah :

jika maka pasti

dan .

Gambar 2.Diagram Alir Mekanisme Pengawasan

,

HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme pengawasan dibuat untuk tujuan evaluasi dan monitoring. Hasil keluaran dari model ini adalah suatu format untuk pemegang kebijakan dalam memudahkan tugasnya untuk mengawasi produksi dan distribusi produk, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Sistem untuk menentukan alternatif pengawasan dilakukan melalui Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan

Tahap 6. Merangking urutan preferensi, dengan urutan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah.

107


dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Metode yang dipakai dalam sistem pendukung keputusan pengawasan minyak goreng kemasan sederhana ini adalah Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). TOPSIS merupakan suatu bentuk metode pendukung keputusan yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif yang dalam hal ini akan memberikan rekomendasi sistem keputusan yang sesuai dengan yang diharapkan. Konsep ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana (Kusumadewi, 2006). Konsep fundamental dari metode ini adalah penentuan dari jarak Euclide terpendek dari solusi ideal positif dan jarak. Sistem pendukung keputusan mekanisme pengawasan dengan metode TOPSIS ini dipilih karena mampu memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah jenis pengawasan terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan dengan langkah-langkah metode TOPSIS yang sederhana, mudah dipahami, efektif dan efisien. Hasil dari proses pengimplementasian metode TOPSIS ini dapat mengurutkan alternatif dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil, sehingga diharapkan jenis pengawasan yang direkomendasikan benar-benar sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan konsumen serta kapasitas pemegang kebijakan.

Menurut Kadarasah (1998) menyatakan bahwa ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan yaitu : 1. Penelusuran (intelligence) Tahap ini merupakan tahap pendefinisian masalah serta identifikasi informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan diambil. 2. Perancangan (design) Tahap ini merupakan tahap analisa dalam kaitan mencari atau merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah. 3. Pemilihan (choice) yaitu memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai. 4. Implementasi (implementation) Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Kegiatan memilih jenis pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang kebijakan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi dan distribusi minyak goreng kemasan sederhana. Namun, memilih jenis pengawasan yang tepat sesuai kebutuhan dan anggaran keuangannya bukan hal mudah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas sistem pendukung yang diharapkan dapat membantu pemegang kebijakan dalam melakukan pengawasan. Metode yang dipakai dalam pengambilan keputusan pemilihan laptop adalah Technique For Order Preference by Similiarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode tersebut dipilih karena metode TOPSIS merupakan suatu bentuk metode pendukung keputusan yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif yang dalam hal ini akan memberikan rekomendasi pemilihan jenis pengawasan yang sesuai dengan diharapkan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Kurniasih, 2013) : 1. Menentukan jenis-jenis kriteria pemilihan jenis pengawasan dalam 108


2. penelitian ini, kriteria-kriteria yang 4 = baik dibutuhkan dalam pemilihan jenis 5 = sangat baik pengawasan adalah kompetensi, 4. Membangun sebuah matriks ketersediaan sarana dan keputusan. Pada matriks prasarana, sarana pengembangan keputusan, kolom matriks kapasitas, level jabatan, instansi menyatakan atribut yaitu kriteriapembina teknis, kompensasi, kriteria yang ada, sedangkan baris jangkauan pengawasan, prosedur matriks menyatakan alternatif yaitu pengawasan. jenis pengawasan yang mungkin. 3. Menentukan ranking setiap Matriks keputusan mengacu alternatif pada setiap kriteria dinilai terhadap m alternatif yang akan dengan 1 sampai 5 yaitu : dievaluasi berdasarkan n kriteria. 1 = sangat buruk Matriks keputusan dapat dilihat pada Tabel 1. 2 = buruk 3 = cukup Tabel 1. Matriks Keputusan Kom peten si

Keterse diaan Sarpras

Sarana pengembang an Kapasitas

Jenjang Jabatan

Instansi Pembina teknis

Kompensasi

Jangkauan Pengawasan

Prosedur Pengawasan

A1

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

A2

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X27

X28

A3

X31

X32

X33

X34

X35

X36

X37

X38

Pada Tabel1, rumus X11,...,X38menyatakan performansi alternatif dengan acuan kriteria adalah data skor kriteria untuk setiap alternatif.Dimana : Xij adalah performansi alternatif ke i untuk kriteria ke-j.Ai(i = 1,2,3,...,m) adalah alternatifalternatif yang mungkin. Xj(j = 1, 2, 3,..., n) adalah kriteria dimana performansi alternatif diukur. Dalam penelitian ini, nilai j adalah sebagai berikut : j = 1 untuk kriteria Kompetensi j = 2 untuk kriteria Ketersediaan Sarpras

j = 3 untuk kriteria Sarana Pengembangan Kapasitas j = 4 untuk kriteria Jenjang Jabatan j =5 untuk kriteria Instansi Pembina Teknis j = 6 untuk kriteria Kompensasi j = 7 untuk kriteria Jangkauan Pengawasan j = 8 untuk kriteria Prosedur Pengawasan Hasil matriks keputusan yang dibentuk dari tabel data awal untuk setiap alternatif dapat disajikan pada Tabel 2.

109


Tabel 2. Hasil Perhitungan Matriks Keputusan

5. Menentukan bobot preferensi untuk setiap kriteria. Bobot kriteria Kompetensi = 4,67 Bobot kriteria Ketersediaan Sarpras = 4,67 Bobot kriteria Sarana Pengembangan Kapasitas = 4,33 Bobot kriteria Jenjang Jabatan = 4,00 Bobot kriteria Instansi Pembina Teknis = 3,67 Bobot kriteria Kompensasi = 4,00 Bobot kriteria Jangkauan Pengawasan = 4,00 Bobot kriteria Prosedur Pengawasan = 3,67

Dimana: rij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R, xij adalah elemen dari matriks keputusan, i = 1, 2, 3, ..., m, j = 1, 2, 3, ..., n. Matriks keputusan ternormalisasi dapat dilihat pada penyelesaian berikut :

,

6. Setelah matriks keputusan dan bobot kriteria dibuat, selanjutnya adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi R yang fungsinya untuk memperkecil range data. Adapun elemen-elemennya ditentukan dengan rumus berikut :

perhitungan disesuaikan untuk matriks berikutnya. Dengan demikian didapatkan nilai x2 = 8,12, x3 = 7,55, x4 = 6,93, x5 = 6,40, x6 = 6,93, x7 = 7,07, x8 = 6,40, Matriks Keputusan yang ternormalisasi dapat dilihat pada Tabel 3.

110


Tabel 3. Matriks Keputusan yang ternormalisasi R

7. Selanjutnya setelah matriks ternormalisasi dibuat kemudian membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot V yang elemen-elemennya ditentukan dengan menggunakan rumus berikut :

keputusan yang ternormalisasi terbobot V,Bobotwij (w1, w2, w3, ..., wn) adalah bobot dari kriteria ke-j rij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R Dengan i = 1, 2, 3, ..., m ; dan j = 1, 2,3, ..., n. Matriks keputusan ternormalisasi terbobot dapat dilihat ada Tabel 4.

vij=wj .rij Dimana : vij adalah elemen dari matriks

Tabel 4. Matriks Keputusan Ternormalisasi

8. Selanjutnya menentukan matriks solusi ideal positif (A+) dan solusi ideal negatif (A-), dengan menggunakan rumus :

= ,

= , Solusi ideal positif adalah

111


Solusi ideal negatif adalah

9. Selanjutnya menghitung jarak alternatif dari solusi ideal positif ( d+) dan jarak alternatif dari solusi ideal negatif ( d-). Perhitungan jarak alternatif dari solusi ideal positif ( d+) dengan menggunakan rumus :

dan

Tabel 5. Hasil Perhitungan Separasi positif dan negatif

10. Selanjutnya adalah menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif dengan menggunakan rumus : Tabel 6. Hasil Perhitungan Kedekatan relatif ke solusi ideal Posistif

Berdasarkan Tabel 6 didapatkan kedekatan ideal relatif. Semakin tinggi kedekatan terhadap solusi ideal positif, maka semakin besar pula solusinya. Dengan demikian solusi terbaik adalah alternatif Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dengan nilai penghitungan kedekatan relatif terhadap solusi ideal posistif sebesar 0,61355. Pengawasan barang beredar dan Jasa merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Kementerian Perdagangan yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan

pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang

112


komoditas (Perpres 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: a. Perizinan di bidang Perdagangan; b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; c. Distribusi Barang dan/atau Jasa; d. Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; f. Pendaftaran Gudang; dan g. Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting (Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan). Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian juga menyatakan bahwa barang yang beredar perlu memenuhi standar. Dimana Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. sedangkan Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan. Standardisasi dan penilaian kesesuaian pada prinsipnya adalah untuk melindungi konsumen. Dengan demikian pengawasan terhadap barang beredar dan jasa diatur dan dijamin dengan kepastian hukum. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah 1) Terbangunnya konsumen yang lebih cerdas, 2) terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab, 3) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan 4) produk barang dan jasa yang beredar di pasar

Indonesia semakin berkualitas. Dengan demikian diharapkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia akan meningkat lebih dari 72 tahun. Pengawasan barang beredar dan jasa mewujudkan pula kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi konsumen dan pelaku usaha. Pengawasan ini dilakukan pada pengamanan pasar dalam negeri, yaitu terhadap barang impor dan produk dalam negeri. Hal yang diperhatikan adalah SNI wajib, salah satunya adalah SNI 7709 tahun 2012 yang akan diberlakukan pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100 tahun 2015. Selanjutnya petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi dalam bahasa Indonesia, label bahasa Indonesia, pencantuman harga dan Metrologi. Selain itu diawasi juga mengenai distribusi barang tidak terkecuali minyak goreng curah kemasan sederhana. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawab pengawasan barang beredar. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa : a. Menempatkan dan mengembalikan Pejabat Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) pada unit kerja yang sesuai fungsinya; b. Penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) PPBJ dan PPNSPK melalui usulan keikutsertaan Diklat; c. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM PPBJ dan PPNSPK melalui kegiatan Bimtek; d. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan; e. Fokus pengawasan pada produk pangan (SNI wajib, Minimum Kecukupan Gizi (MKG), Label) sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tenang Perlindungan Konsumen; 113


f.

Penambahan alokasi anggaran Provinsi untuk pengawasan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota dan peningkatan kompetensi SDM.

diharapkan. Ada beberapa langkah penyelesaian TOPSIS yang harus diperhatikan antara lain :1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, 2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, 3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, 4. Menghitung separation measure, 5. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif, dan 6. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Metode ini dipilih karena mampu memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah sistem pengawasan terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Hasil dari proses pengimplementasian metode dan TOPSIS dapat mengurutkan alternatif dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Alternatif mekanisme pengawasan berjumlah tiga yaitu pengawasan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa dan pengawasan di bidang metrologi tentang ukur, takar dan timbang. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan bahwa Kementerian Perdagangan yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional,

IMPLIKASI PENELITIAN Implikasi penelitian ini bagi dunia pendidikan, industri minyak goreng dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi sebagai berikut. 1. Menjadi kontributor dalam perkembangan penelitian di bidang mekanisme pengawasan dengan menggunakan teknik TOPSIS dalam bentuk konfirmasi, modifikasi, dan melengkapi teoriteori yang ada. 2. Menjadi salah satu impact assessment pada program konversi minyak goreng curah ke kemasan sederhana dari sisi pengawasan minyak goreng kemasan sederhana yang sudah ada. 3. Menjadi bahan masukan bagi produsen dan pemerintah dalam rangka menjalankan mekanisme pengawasan pada konversi minyak goreng curah ke kemasan. SIMPULAN Mekanisme pengawasan yaitu suatu sistem untuk mengawasi sistem produksi dan distribusi dan minyak goreng sawit kemasan. Hal ini bertujuan agar dapat memonitor kesesuaian antara perencanaan dan jalannya program sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Operasi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan teknik Technique Order Preference by Similarity To Ideal Solution (TOPSIS). TOPSIS merupakan suatu bentuk metode pendukung keputusan yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif yang dalam hal ini akan memberikan rekomendasi sistem keputusan yang sesuai dengan yang 114


promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Berdasarkan operasionalisasi teknik TOPSIS dihasilkan bahwa nilai Hasil Perhitungan Kedekatan relatif ke solusi ideal Posistif yaitu: Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada posisi rangking satu dengan jumlah Ri = 0,61355, pengawasan Metrologi (tera, ukur dan timbang) pada posisi rangking dua dengan jumlah Ri = 0,53139 dan Pengawasan Perlindungan Konsumen pada pada posisi rangking tiga dengan jumlah Ri =0,46861. Dengan demikian Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dipilih sebagai alternatif untuk subsistem pengawasan pada program konversi minyak goreng curah ke kemasan sederhana. Pengawasan barang beredar dan jasa mewujudkan suatu kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi konsumen dan pelaku usaha. Pengawasan ini dilakukan pada pengamanan pasar dalam negeri, yaitu terhadap barang impor dan produk dalam negeri. Hal yang diperhatikan adalah SNI wajib, salah satunya adalah SNI 7709 tahun 2012 yang akan diberlakukan pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100 tahun 2015. Pemberlakuan SNI wajib ini didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 tahun 2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan. Oleh karena itu dalam mendukung skema pengawasan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa yaitu : 1) Menempatkan dan mengembalikan Pejabat Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) pada unit kerja yang sesuai fungsinya;

2) Penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) PPBJ dan PPNS PK melalui usulan keikutsertaan Diklat; 3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM PPBJ dan PPNSPK melalui kegiatan Bimtek; 4) Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan; 5) Fokus pengawasan pada produk pangan (SNI wajib, Minimum Kecukupan Gizi (MKG), Label) sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 6) Penambahan alokasi anggaran Provinsi untuk pengawasan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota dan peningakatan kompetensi SDM. Selain itu Kementerian Perdagangan dalam rangka penguatan pengamanan pasar dalam negeri melakukan nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 129/MDAG/MOU/2/2016 dan HK.08.1.44.01.16.0534 Tentang Pengawasan dan Pembinaan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Serta Peningkatan Daya Saing Produk Obat dan Makanan pada tanggal 10 Februari 2016. Oleh karena itu pengawasan barang beredar dan jasa sangat memegang peranan penting dalam program konversi minyak goreng curah ke kemasan sederhana, yaitu pengawasan pada tingkat subsistem produksi dan subsistem distribusi. SARAN Saran lanjutan dari penelitian ini adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan barang beredar dan jasa yang lebih teknis. Sehingga permasalahan teknis di lapangan dapat diselesaikan secara preventif guna mencapai tujuan keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

115


DAG/PER/10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan. Tanggal 17 Oktober 2014. Jakarta (ID) Presiden Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setneg. Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Setneg. Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Setneg. Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. Setneg. Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia. Suryana, A. 2004. Strategi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah. [jurnal]: (ID). Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ ADMINISTRASI_

DAFTAR PUSTAKA Kusumadewi, Sri, dkk. 2006. Fuzzy Multi Attribute Decision Making.Yogyakarta: Graha Ilmu. Kadarsah S, 1998, Sistem Pendukung Keputusan, Jakarta. Kurniasih, D. L. 2013. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Dengan Metode Topsis. Pelita Informatika Budi Darma, Volume III Nomor : 2 , pp: 6-13. Kepala Badan Standarisasi Nasional RI. 2012. SNI 7709 tahun 2012 tentang Minyak Goreng Sawit. Jakarta (ID). Lotfi, F.H, T. Allahviranlo, M.A. Jondabeh. 2007. A New Method for Complex Decision Making Based on TOPSIS for Complex Decision Making Problems with Fuzzy Data. [jurnal]: Applied Matematical Sciences. Vol. 1, No. 60. Pp. 2981-2987. Menteri Perindustrian RI. 2013. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 100/MIND/PER/11/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 87/MIND/PER/12/2013tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib. Tanggal 24 Desember 2013. Jakarta (ID). Menteri Perdagangan RI. 2014. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :02/M-

vi

JURNAL PUSDIKLAT PERDAGANGAN

Recommend Documents