Suwadi Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

BAHAN AJAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Oleh:

Suwadi Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak

Jakarta Januari 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …..…………………………………………………………………………………… ii KEGIATAN BELAJAR 1: KEGIATAN-KEGIATAN DALAM TAHAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ……………... 1 A. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor ………………………………………………………. 2 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan ………………….…… 3 2. Penyampaian Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor ………….…… 3 B. Pertemuan dengan Wajib Pajak ……………………………………………………………. 4 C. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak ………………………………………………………. 5 D. Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Wajib Pajak ………………………………… 7 1. Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen ……………………………….. 7 2. Penetapan Jabatan Karena Wajib Pajak Tidak Meminjamkan Buku, Catatan, dan Dokumen …………………………………………………………………………………... 10 3. Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen ………………………………………….. 11 E. Kegiatan Apabila Terdapat Penolakan Pemeriksaan ..…………………………………… 11 1. Penolakan Pemeriksaan Dalam Pemeriksaan Lapangan …………………….………. 11 2. Penolakan Pemeriksaan Dalam Pemeriksaan Kantor ………………………………… 12 3. Tindak Lanjut Penolakan Pemeriksaan …………………………………………………. 13 F. Penyegelan …………………………………………………………………………………….. 13 G. Permintaan Penjelasan/Keterangan ………………………………………………………... 16 1. Permintaan Penjelasan/Keterangan Kepada Wajib Pajak ……………………………. 16 2. Permintaan Keterangan Kepada Pihak Ketiga …………………………………………. 17 H. Perubahan Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan ………………………….. 18 I. Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen ……………………………………………….. 19 J. Kegiatan Apabila Terjadi Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT oleh Wajib Pajak …………………………………………………………………………………………… 19 K. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Wajib Pajak atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ……………………………………………………………………………. 21 1. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ……………………………………………………… 21 2. Tanggapan Wajib Pajak atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan …………………… 22 L. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ……………………………………………………... 23 1. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ……………………………………… 23 2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak ………………………….. 24 3. Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan …………………………… 26 Pusdiklat Pajak

Bahan Ajar Pelaksanaan Pemeriksaan by Suwadi @DFD 2016

ii

4. Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ………………………………………………………………………………... 28 5. Buku, Catatan, dan Dokumen yang Dapat Dipertimbangkan dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Apabila Dilakukan Penetapan Secara Jabatan ……………. 29 6. Hal-hal Lain Terkait dengan Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ………………………………………………………………………………… 29 M. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penangguhan Pemeriksaan ……………….. 31 KEGIATAN BELAJAR 2: PENYELESAIAN PEMERIKSAAN, PEMBATALAN PENUGASAN PEMERIKSAAN, DAN PEMERIKSAAN ULANG …………………………………………………………………………. 35 A. Cara Penyelesaian Pemeriksaan 1. Penyelesaian Pemeriksaan dengan Membuat LHP Sumir ……………………………. 35 2. Penyelesaian Pemeriksaan dengan Membuat LHP Sebagai Dasar Penerbitan SKP dan/atau STP ………………………………………………………………………………. 36 B. Pembatalan Penugasan Pemeriksaan …………………………………………………...… 38 C. Pemeriksaan Ulang …………………………………………………………………………... 42 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………………. 43 LAMPIRAN ….……………………………………………………………………………………... 44

Pusdiklat Pajak


iii

Kegiatan Belajar 1

KEGIATAN-KEGIATAN DALAM TAHAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat: 1. menjelaskan kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; 2. menjelaskan kegiatan pertemuan dengan Wajib Pajak; 3. menjelaskan kegiatan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak; 4. menjelaskan kegiatan peminjaman buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak; 5. menjelaskan kegiatan apabila terdapat penolakan pemeriksaan oleh Wajib Pajak; 6. menjelaskan kegiatan penyegelan; 7. menjelaskan kegiatan permintaan penjelasan/keterangan; 8. menjelaskan

kegiatan

perubahan

Rencana

Pemeriksaan

dan

Program

Pemeriksaan; 9. menjelaskan kegiatan pemeriksaan buku, catatan, dokumen, dan keterangan lain; 10. menjelaskan kegiatan apabila terjadi pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak; 11. menjelaskan kegiatan pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan; 12. menjelaskan kegiatan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; 13. menjelaskan kegiatan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan penangguhan pemeriksaan dan menerapkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam setiap penugasan pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan setelah Pemeriksa Pajak melakukan persiapan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara

Pusdiklat Pajak


1

Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut PMK Tata Cara Pemeriksaan). Kegiatan-kegiatan dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut: - Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; - Pertemuan dengan Wajib Pajak; - Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak; - Peminjaman buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak; - Kegiatan apabila terdapat penolakan pemeriksaan oleh Wajib Pajak; - Penyegelen; - Permintaan penjelasan/keterangan; - Perubahan Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan; - Pemeriksaan atas buku, catatan, dokumen, dan keterangan lain; - Kegiatan apabila terjadi pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak; - Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan; dan - Pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka Pemeriksa Pajak dapat mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan. Berikut ini adalah uraian dari masing-masing kegiatan dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut. A. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diawali dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak untuk pemeriksaan yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor kepada Wajib Pajak untuk pemeriksaan yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor. Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diatur dalam Pasal 25 dan 26.

Pusdiklat Pajak


2

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).1 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada: a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu: 1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan; 2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi; atau 3) pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) yang dapat mewakili Wajib Pajak. Selanjutnya, dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.2 Adapun format formulir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diatur dalam Lampiran II butir A PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

2. Penyampaian Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

1 2

PMK Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Ibid., Pasal 26 ayat (1) s.d. ayat (3)

Pusdiklat Pajak


3

Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.3 Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.4 Adapun format Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diatur dalam Lampiran II butir B PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini. B. Pertemuan dengan Wajib Pajak Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak.5 Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, pertemuan dengan Wajib Pajak diatur dalam Pasal 11 huruf d dan huruf e dan Pasal 27. Pertemuan juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.6 Pertemuan tersebut wajib dilakukan baik untuk jenis Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor. Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pertemuan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak dilakukan setelah Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Selanjutnya, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.7 Pertemuan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: 1. alasan dan tujuan pemeriksaan; 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan;

3

Ibid., Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Ibid., Pasal 26 ayat (4) 5 Ibid., Pasal 11 huruf d dan 27 ayat (1) 6 Ibid., Pasal 27 ayat (2) 7 Ibid., Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) 4

Pusdiklat Pajak


4

3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; dan 4. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak. Hasil pertemuan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak wajib dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pertemuan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.8 Selanjutnya, apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Hasil Pertemuan, Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada Berita Acara Hasil Pertemuan. Dalam hal Pemeriksa Pajak telah menandatangani Berita Acara Hasil Pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan Berita Acara Hasil Pertemuan, pertemuan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak dianggap telah dilaksanakan.9 Adapun format formulir Berita Acara Hasil Pertemuan dengan Wajib Pajak diatur dalam Lampiran II butir C PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir Berita Acara Hasil Pertemuan dengan Wajib Pajak tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

C. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak hanya dilakukan untuk jenis Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat dilakukan di kantor, tempat kedudukan/tempat tinggal, dan lokasi kegiatan usaha/pekerjaan bebas Wajib Pajak, serta tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dilakukan pada departemen-departemen, bagianbagian, atau fungsi-fungsi yang ada pada Wajib Pajak. Adapun tujuan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak adalah: 1. Untuk mengetahui proses bisnis Wajib Pajak sehingga Pemeriksa Pajak memperoleh gambaran yang memadai mengenai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang sebenarnya;

8 9

Ibid., Pasal 11 huruf d dan huruf e dan Pasal 27 ayat (5) Ibid., Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7)

Pusdiklat Pajak


5

2. Untuk memperoleh gambaran mengenai sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak; dan 3. Untuk meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik aktiva yang dilaporkan oleh Wajib Pajak berikut kepemilikannya. Pemahaman yang baik mengenai proses bisnis Wajib Pajak, sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya sistem akuntansi yang diselenggarakan Wajib Pajak, dan keberadaan fisik aktiva Wajib Pajak, akan membantu Pemeriksa Pajak dalam menentukan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak yang nantinya berguna untuk melakukan pengujian atas pos-pos yang diperiksa. Pemahaman proses bisnis Wajib Pajak dan sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya sistem akuntansi yang diselenggarakan Wajib Pajak dapat dilkukan dengan cara sebagai berikut: a. mengumpulkan data dan informasi mengenai proses bisnis dan sistem pengendalian intern Wajib Pajak dengan cara: ₋ mempelajari struktur organisasi Wajib Pajak dan manual yang ada, antara lain bagan perkiraan, pedoman pembukuan, arus dokumen, dan arus barang; ₋ melakukan wawancara mengenai proses bisnis Wajib Pajak dan sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak kepada pejabat/pihak yang bertanggung jawab; dan ₋ mengamati proses pelaksanaan sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya sistem akuntansi yang diselenggarakan Wajib Pajak. b. Melakukan penelaahan atas data dan informasi yang terkumpul dengan membuat catatan yang dapat berupa: -

Uraian singkat (narrative descriptions);

-

Bagan arus (flow chart); atau

-

Daftar pertanyaan (internal control questionaire) yang telah dijawab.

c. Melakukan pengujian mengenai kepatuhan/ketaatan Wajib Pajak dalam mengikuti sistem/prosedur/peraturan yang telah ditetapkan dalam bentuk: - pengujian transaksi, yaitu pengujian terhadap arus dokumen dan pencatatan pada setiap siklus transaksi untuk mengetahui apakah prosedur yang telah di tetapkan ditaati atau tidak, misalnya siklus transaksi penjualan, siklus transaksi pembelian, dan siklus lainnya. - Pengujian funsional, yaitu pengujian terhadap fungsi yang ada dalam perusahaan apakah fungsi-fungsi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan dan harus memperhatikan kaitan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya, misalnya dalam proses penjualan kredit harus ada pemisahan fungsi Pusdiklat Pajak


6

antara yang mengotorisasi, yang mencatat, yang mengirim barang yang dijual, dan yang menerima uang hasil penjualan. Dalam melakukan pemahaman proses bisnis dan sistem pengendalian intern Wajib Pajak tersebut, Pemeriksa Pajak harus memperhatikan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang terkait dengan pos-pos yang diperiksa, baik yang dibuat oleh Wajib Pajak maupun dibuat oleh pihak lain, yang ada di departemendepartemen, bagian-bagian atau fungsi-fungsi yang ada di perusahaan/Wajib Pajak, yang nantinya akan dipinjam untuk menguji pos-pos yang diperiksa tersebut. D. Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Wajib Pajak Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib melakukan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menguji pos-pos SPT yang diperiksa. Peminjaman buku, catatan dan dokumen tersebut wajib dilakukan baik untuk jenis Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor. Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, peminjaman buku, catatan, dan dokumen diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31. Selain itu, diatur juga buku, catatan, dan dokumen yang harus dipinjam dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

1. Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:10 a. Buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen. b. Dalam hal buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan.

10

Ibid., Pasal 28 ayat (1)

Pusdiklat Pajak


7

c. Dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada: 1) Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau 2) seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:11 a. Daftar buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. b. Buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen. c. Dalam hal buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen. Buku, catatan, dan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen disampaikan. Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen. Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat Surat Pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.12 Dalam hal buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan belum

11 12

Ibid., Pasal 28 ayat (2) Ibid., Pasal 28 ayat (3) s.d. ayat (5)

Pusdiklat Pajak


8

terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu: a. Surat Peringatan pertama setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen; b. Surat Peringatan kedua setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen. Setiap Surat Peringatan yang disampaikan harus dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan.13 Dalam hal buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak. Selanjutnya, dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.14 Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen disampaikan terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang dilampiri dengan Rincian Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan namun Belum Diserahkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen.15 Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, Pemeriksa Pajak harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian

13

Ibid., Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) Ibid., Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) 15 Ibid., Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) 14

Pusdiklat Pajak


9

dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan.16 Format formulir terkait permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen berupa: - Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen; - Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan; - Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen; - Surat Pernyataan Keaslian Dokumen dan/atau Data dari Wajib Pajak; - Surat Peringatan Pertama/Kedua; - Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan; - Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen; dan - Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen diatur dalam Lampiran III PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

2. Penetapan Jabatan Karena Wajib Pajak Tidak Meminjamkan Buku, Catatan, dan Dokumen Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan, dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak, maka penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.17 Berdasarkan memori penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang KUP disebutkan bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang KUP atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang KUP sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d (apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terkait pembukuan, atau Pasal 29, terkait pemeriksaan, tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang), Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja. Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh:

16 17

Ibid., Pasal 31 ayat (1) Ibid., Pasal 31 ayat (2)

Pusdiklat Pajak


10

a. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas; b. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau c. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. Dalam hal penghasilan kena pajak tidak dihitung secara jabatan, Pemeriksa Pajak dapat meminjam tambahan buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah dipinjam.18

4. Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, pengembalian buku, catatan, dan dokumen diatur dalam Pasal 59. Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Bukti Peminjaman Dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.19 E. Kegiatan Apabila Terdapat Penolakan Pemeriksaan Dalam pelaksanaan pemeriksaan bisa saja terjadi kondisi di mana Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Kondisi penolakan pemeriksaan ini bisa terjadi baik dalam Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor. Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, penolakan pemeriksaan diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 38. 1. Penolakan Pemeriksaan Dalam Pemeriksaan Lapangan Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. Namun apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan

18 19

Ibid., Pasal 31 ayat (3) Ibid., Pasal 59

Pusdiklat Pajak


11

Penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.20 Pada saat pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di tempat maka: a. pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau b. pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.21 Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan. Apabila setelah dilakukan penyegelan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) PMK Tata Cara Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan. Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan. Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.22 2. Penolakan Pemeriksaan Dalam Pemeriksaan Kantor Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. Namun apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan

20

Ibid., Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Ibid., Pasal 36 ayat (3) 22 Ibid., Pasal 36 ayat (4) s.d. ayat (7) 21

Pusdiklat Pajak


12

Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.23 Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.24 3. Tindak Lanjut Penolakan Pemeriksaan Pemeriksa Pajak berdasarkan: a. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan; b. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan; c. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan; d. Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; atau e. Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.25 Format formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan, Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan diatur dalam Lampiran V PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

F. Penyegelen Dalam pelaksanaan pemeriksaan, kegiatan penyegelan hanya ditemui untuk jenis Pemeriksaan Lapangan sedangkan untuk jenis Pemeriksaan Kantor tidak ditemui kegiatan penyegelan karena pemeriksaan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, ketentuan penyegelan dalam rangka Pemeriksaan Lapangan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35. Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara

23

Ibid., Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Ibid., Pasal 37 ayat (3) 25 Ibid., Pasal 38 24

Pusdiklat Pajak


13

elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.26 Penyegelan dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:27 1. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak; 2. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 3. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda; atau 4. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Penyegelan dilakukan dengan menggunakan tanda segel dan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak. Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat Berita Acara Penyegelan. Berita Acara Penyegelan dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak. Berita Acara Penyegelan dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa. Dalam hal saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Penyegelan. Dalam melaksanakan

26 27

Ibid., Pasal 32 ayat (1) Ibid., Pasal 32 ayat (2)

Pusdiklat Pajak


14

penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.28 Pembukaan segel dilakukan apabila: 1. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 2. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atau 3. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.29 Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak. Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat. Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia. Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Pembukaan Segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi sekurangkurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak. Apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembukaan Segel. Berita Acara Pembukaan Segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.30 Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan tersebut, Pemeriksa Pajak

28 29

30

Ibid., Pasal 33 ayat (1) s.d. ayat (7) Ibid., Pasal 34 ayat (1) Ibid., Pasal 34 ayat (2) s.d. ayat (7)

Pusdiklat Pajak


15

membuat dan menandatangani Berita Acara Mengenai Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.31 Format formulir berupa Tanda Segel, Berita Acara Penyegelan, Berita Acara Tanda Segel Rusak/Hilang, dan Berita Acara Pembukaan Segel diatur Lampiran IV PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

G. Permintaan Penjelasan/Keterangan Untuk memperjelas fakta atau untuk keperluan melakukan pengujian atas pos-pos yang diperiksa, Pemeriksa Pajak dapat melakukan permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dan/atau permintaan keterangan kepada pihak ketiga yang terkait dengan Wajib Pajak. Permintaan penjelasan dan/atau keterangan tersebut dapat dilakukan baik untuk jenis Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor. Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga diatur dalam Pasal 39 dan 40.

1. Permintaan Penjelasan/Keterangan Kepada Wajib Pajak Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Panggilan. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, penjelasan yang lebih rinci dari Wajib Pajak dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.32 Penjelasan yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada Pemeriksa Pajak tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Mengenai Pemberian Penjelasan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara tersebut, Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam Berita Acara tersebut.33 Format formulir Surat Panggilan Untuk Memberikan Keterangan kepada Wajib Pajak dan Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak diatur dalam Lampiran VI PMK Tata

31

Ibid., Pasal 35 ayat (1) s.d. ayat (3) Ibid., Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) 33 Ibid., Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) 32

Pusdiklat Pajak


16

Cara Pemeriksaan. Format formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini. 2. Permintaan Keterangan Kepada Pihak Ketiga Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga.34 Adapun Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan (selanjutnya disebut PMK No. 87/PMK.03/2013). Tata cara permintaan keterangan berdasarkan PMK No. 87/PMK.03/2013 tersebut adalah sebagai berikut:35 a. Dalam pelaksanaan pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak. Pihak ketiga tersebut adalah bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak ketiga lainnya yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. b. Dalam hal pihak ketiga tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan surat permintaan dari: 1) Direktur Jenderal Pajak untuk keperluan pemeriksaan; atau 2) Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal keterangan atau bukti yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang perbankan untuk keperluan pemeriksaan. c. Surat permintaan keterangan atau bukti menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK No. 87/PMK.03/2013. Format surat permintaan keterangan atau bukti dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini. d. Surat permintaan keterangan atau bukti oleh Direktur Jenderal Pajak atau Menteri Keuangan sekurang-kurangnya memuat: 1) identitas Wajib Pajak; 2) keterangan atau bukti yang diminta; dan 3) maksud dilakukannya permintaan keterangan atau bukti.

34 35

Ibid., Pasal 40 PMK No. 87/PMK.03/2013, Pasal 1 dan Pasal 2

Pusdiklat Pajak


17

e. Pihak ketiga yang dimintai keterngan atau bukti wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti. f. Dalam hal pihak yang dimintai keterangan atau bukti tersebut memerlukan izin dari pihak yang berwenang, jangka waktu pemberian keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat izin dari pihak yang berwenang. g. Apabila permintaan keterangan atau bukti tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Direktur Jenderal Pajak dapat menyampaikan surat peringatan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK No. 87/PMK.03/2013. Format surat peringatan tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini. h. Pihak ketiga yang diberi surat peringatan tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat peringatan. i. Apabila permintaan dalam surat peringatan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak ketiga tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A Undang-Undang KUP. H. Perubahan Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan Berdasarkan fakta, data, informasi, dan keterangan yang diperoleh Pemeriksa Pajak pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menelaah Rencana Pemeriksaan yang telah dibuat pada tahap persiapan pemeriksaan apakah perlu dilakukan perubahan atau tidak. Apabila dilakukan perubahan Rencana Pemeriksaan yang merubah pengujian atas pospos yang diperiksa, maka akan berdampak perlunya dilakukan perubahan atas Program Pemeriksaan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-126/PJ/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut SE-126/PJ/2010) angka romawi III, prosedur penyusunan Perubahan Rencana Pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1. Jika ditemukan kondisi yang berbeda antara Rencana Pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan, supervisor menyusun Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan. 2. Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan tersebut berisi antara lain: a) Uraian rencana pemeriksaan yang diubah, b) Rencana pemeriksaan sebelumnya, c) Rencana pemeriksaan yang dimutakhirkan, dan d) Alasan perubahan. 3. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) harus memberikan persetujuan atas Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan diterima. Pusdiklat Pajak


18

4. Dalam hal Kepala UP2 tidak menyetujui Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan, Kepala UP2 harus memberikan catatan/alasan pada formulir Perubahan Rencana Pemeriksaan dan pemeriksaan tetap dilanjutkan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan sebelumnya. 5. Dalam hal terjadi Perubahan Rencana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili, maka Pemeriksa Wajib Pajak Domisili harus mengirimkan salinan Perubahan Rencana Pemeriksaan kepada Pemeriksa Wajib Pajak Lokasi, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disetujuinya Perubahan Rencana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili, demikian pula sebaliknya. Adapun contoh Perubahan Rencana Pemeriksaan diberikan dalam Lampiran IV C SE-126/PJ/2010 dan dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini. I. Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen Tujuan pemeriksaan atas buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak adalah: 1. untuk menguji kebenaran angka-angka dalam pos-pos SPT yang diperiksa; 2. untuk menentukan apakah penghitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak untuk menguji pos-pos yang diperiksa dilakukan dengan berpedoman pada Program Pemeriksaan yang telah disusun. Pengujian pos-pos yang diperiksa dilakukan menggunakan dengan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan di dalam Program Pemeriksaan. Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak harus dilakukan secara objektif dan profesional dan temuan yang dihasilkan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan dan temuan yang dihasilkan harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Pembahasan KKP dilakukan secara tersendiri dalam mata diklat KKP, LHP, dan Nota Penghitungan. J. Kegiatan Apabila Terjadi Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT oleh Wajib Pajak Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang KUP dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Laporan tersendiri

Pusdiklat Pajak


19

secara tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan: 1. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan; 2. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan 3. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen). Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak.36 Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri tersebut, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.37 Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan. Sedangkan Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) merupakan bukti pembayaran sanksi adminstrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan. Surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang KUP.38 Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dilakukan untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana 36

PMK Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 61 ayat (1) s.d. ayat (4) Ibid., Pasal 62 ayat (1) s.d. (3) 38 Ibid., Pasal 62 ayat (4) s.d. ayat (6) 37

Pusdiklat Pajak


20

diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.39 Format

formulir

Laporan

Pengungkapan

Ketidakbenaran

Pengisian

Surat

Pemberitahuan diatur dalam Lampiran VIII PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

K. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Wajib Pajak atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Setelah Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas pos-pos yang diperiksa maka hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Atas SPHP yang diterimanya, Wajib Pajak diwajibkan untuk memberikan tanggapan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk jenis Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor. Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, ketentuan pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan tertulis atas SPHP diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42. 1. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting karena apabila hasil pemeriksaan tidak diberitahukan kepada Wajib Pajak, hasil pemeriksaan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang KUP. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan. SPHP dan Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili. Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat Penolakan Menerima SPHP. Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Penolakan Menerima SPHP, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.40 Dalam hal pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP dilakukan bersamaan dengan penyampaian

39 40

Ibid., Pasal 62 ayat (7) Ibid., Pasal 41 ayat (1) s.d. ayat (4)

Pusdiklat Pajak


21

undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan.41 Format formulir SPHP, Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan, Surat Penolakan Menerima SPHP, dan Berita Acara Penolakan Menerima SPHP diatur dalam Lampiran VII PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

2. Tanggapan Wajib Pajak atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam bentuk:42 a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan. Tanggapan tertulis atas SPHP harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu penyampain tanggapan tertulis atas SPHP berakhir. Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian

tanggapan

tertulis

atas

SPHP,

Wajib

Pajak

harus

menyampaikan

pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis berakhir.43 Dalam hal pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, tanggapan tertulis atas SPHP disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP.44 Tanggapan tertulis atas SPHP dan pemberitahuan tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan

tertulis

atas

SPHP,

Pemeriksa

Pajak

membuat

Berita

Acara

Tidak

Disampaikannya Tanggapan Tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.45

41

Ibid., Pasal 41 ayat (5) Ibid., Pasal 42 ayat (1) 43 Ibid., Pasal 42 ayat (2) s.d. ayat (4) 44 Ibid., Pasal 42 ayat (5) 45 Ibid., Pasal 42 ayat (6) dan ayat (7) 42

Pusdiklat Pajak


22

Format formulir Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Tertulis atas SPHP, Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis atas SPHP diatur dalam Lampiran VII PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

L. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Setelah Pemeriksa Pajak memberitahukan hasil pemeriksaan dengan menggunakan SPHP kepada Wajib Pajak, maka Pemeriksa Pajak harus melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, baik apakah Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis maupun tidak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP. Hal ini berlaku baik untuk jenis Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor. Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, pembahasan akhir hasil pemeriksaan diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 57.

1. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Hak hadir tersebut diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Undangan secara tertulis tersebut di atas harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP atau perpanjangannya; atau b. berakhirnya perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP, dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.46 Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP. Undangan secara tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.47

46 47

Ibid., Pasal 43 ayat (1) s.d. (3) Ibid., Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5)

Pusdiklat Pajak


23

Format formulir Undangan Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diatur dalam Lampiran VII PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir undangan tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini. 2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak: a. menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP atau perpanjangannya; dan b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis, Pemeriksa Pajak membuat Risalah Pembahasan dengan mendasarkan pada Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.48 Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak: a menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP atau perpanjangannya; dan b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis, Pemeriksa Pajak membuat Risalah Pembahasan berdasarkan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.49 Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak: a. menyampaikan surat sanggahan dalam jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP atau perpanjangannya; dan b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan tertulis, Pemeriksa Pajak harus melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam Risalah Pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.50 48

Ibid., Pasal 44 ayat (1) Ibid., Pasal 44 ayat (2) 50 Ibid., Pasal 44 ayat (3) 49

Pusdiklat Pajak


24

Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak: a. menyampaikan surat sanggahan dalam jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP atau perpanjangannya; dan b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis, Pemeriksa Pajak membuat Risalah Pembahasan berdasarkan surat sanggahan, Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.51 Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak: a tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP atau perpanjangannya; dan b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan tertulis, Pemeriksa Pajak tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam Risalah Pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.52 Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak: a tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP atau perpanjangannya; dan b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis, Pemeriksa Pajak membuat Risalah Pembahasan berdasarkan SPHP, Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.53 Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada hari dan tanggal sesuai undangan tertulis, maka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.54 Format formulir Risalah Pembahasan, Berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir dan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib 51

Ibid., Pasal 44 ayat (4) Ibid., Pasal 44 ayat (5) 53 Ibid., Pasal 44 ayat (6) 54 Ibid., Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) 52

Pusdiklat Pajak


25

Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diatur dalam Lampiran VII PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini. 3. Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan kepada: a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau b. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.55 Permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dapat dilakukan, dalam hal: a. Risalah Pembahasan telah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak; b. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belum ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak; dan c. terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.56 Surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan Risalah Pembahasan dan ditembuskan kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.57 Susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Tim Quality Assurance Pemeriksaan dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak.58 Tim Quality Assurance Pemeriksaan bertugas untuk: a. membahas perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; b. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak

55

Ibid., Pasal 47 ayat (1) Ibid., Pasal 47 ayat (2) 57 Ibid., Pasal 47 ayat (3) 58 Ibid., Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) 56

Pusdiklat Pajak


26

dengan Pemeriksa Pajak; dan c. membuat Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan dan bersifat mengikat.59 Berdasarkan surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus menyampaikan undangan kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang belum disepakati dalam Risalah Pembahasan. Undangan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili.60 Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan, pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.61 Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak serta pelaksanaan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus mempertimbangkan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.62 Hasil pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus dituangkan dalam Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak. Namun apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan namun Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Tim Quality Assurance Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan.63 Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan, Tim Quality Assurance Pemeriksaan membuat: 59

Ibid., Pasal 49 Ibid., Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) 61 Ibid., Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) 62 Ibid., Pasal 52 63 Ibid., Pasal 53 ayat (1) s.d. ayat (3) 60

Pusdiklat Pajak


27

a. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan; dan b. Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan pada hari dan tanggal sesuai undangan, pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.64 Risalah Pembahasan dan Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir.65 Format formulir Surat Permohonan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Undangan

Menghadiri

Pembahasan

dengan

Tim

Quality

Assurance

Pemeriksaan, dan Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan diatur dalam Lampiran VII PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini. 4. Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Dalam rangka menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dibuat berdasarkan Risalah Pembahasan dan Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak melalui kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.Surat Panggilan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili.66 Dalam hal Surat Panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima Surat Panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani Surat Penolakan Menerima Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan tersebut, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Menerima Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.67 64

Ibid., Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Ibid., Pasal 54 66 Ibid., Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) 67 Ibid., Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4) 65

Pusdiklat Pajak


28

Wajib Pajak harus memenuhi panggilan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak memenuhi panggilan tersebut, namun menolak menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan

penandatanganan

pada

Berita

Acara

Pembahasan

Akhir

Hasil

Pemeriksaan.Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan tersebut, Pemeriksa Pajak membuat catatan pada Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya panggilan.68 Format formulir Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diatur dalam Lampiran VII PMK Tata Cara Pemeriksaan. Format formulir Surat Panggilan tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini. 5. Buku, Catatan, dan Dokumen yang Dapat Dipertimbangkan dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Apabila Dilakukan Penetapan Secara Jabatan Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara jabatan, maka buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan terbatas pada: a. penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan; dan b. kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.69

6. Hal-hal Lain Terkait dengan Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 6.1. Pajak yang Terutang dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali: a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, pajak yang terutang dihitung sesuai dengan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan;

68 69

Ibid., Pasal 56 ayat (1) s.d. ayat (3) Ibid., Pasal 57

Pusdiklat Pajak


29

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan surat sanggahan, pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak; c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.70 6.2. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: a. penyampaian SPHP; atau b. pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.71 Dalam hal dilakukan pembatalan hasil pemeriksaan, proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas.72 Dalam hal Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan dibatalkan dan dilanjutkan dengan prosedur penyampaian SPHP dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP, pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan: a. Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP belum terlewati; atau b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) UndangUndang KUP terlewati.73 Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan dengan prosedur penyampaian SPHP dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

70

Ibid., Pasal 58 ayat (5) Ibid., Pasal 60 ayat (1) 72 Ibid., Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) 73 Ibid., Pasal 60 ayat (4) 71

Pusdiklat Pajak


30

berbeda dengan susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak sebelumnya, pemeriksaan tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak.74 M. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penangguhan Pemeriksaan Ketentuan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penangguhan Pemeriksaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan PMK Tata Cara Pemeriksaan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila: 1. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; atau 2. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan.75 Yang dimaksud tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 Undang Undang KUP, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang PBB, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Bea Meterai, dan Pasal 41A Undang-Undang PPSP.76 Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus memperhatikan

jangka

waktu

penyelesaian

permohonan

pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak tersebut.77 Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat Laporan Kemajuan Pemeriksaan sampai dengan: 1. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;

74

Ibid., Pasal 60 ayat (5) Ibid., Pasal 63 ayat (1) 76 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Pasal 1 angka 5 77 PMK Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 63 ayat (2) 75

Pusdiklat Pajak


31

2. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UndangUndang KUP; 3. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; 4. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; 5. Penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang Undang KUP; atau 6. Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.78 Penangguhan Pemeriksaan harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan bersamaan dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka. Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan pemeriksaan yang ditangguhkan diserahkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan dengan membuat berita acara yang ditandatangani Pemeriksa Pajak dan Pemeriksa Bukti Permulaan dan fotokopi berita acara tersebut diserahkan kepada Wajib Pajak.79 Pemeriksaan yang ditangguhkan karena dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikan dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.80

78

Ibid., Pasal 64 ayat (1) Ibid., Pasal 64 ayat (2) s.d. ayat (5) 80 Ibid., Pasal 65 ayat (1) 79

Pusdiklat Pajak


32

Jangka waktu pengujian atau jangka waktu perpanjangan pengujian untuk pemeriksaan yang semula ditangguhkan kemudian dilanjutkan tersebut diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.81 Pemeriksaan yang ditangguhkan karena dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan dengan membuat LHP Sumir, apabila: a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP.82 Pemeriksa Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk pemeriksaan yang semula ditangguhkan kemudian dihentikan tersebut.83 Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan apabila setelah pemeriksaan yang semula ditangguhkan kemudian dihentikan terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang Undang KUP.84 Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan juga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditangguhkan dengan membuat Laporan Kemajuan Pemeriksaan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan. Penangguhan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan karena Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup yang ditindaklanjuti dengan penyidikan dilakukan sampai dengan: 1. penyidikan dihentikan sesuai dengan Pasal 44A atau Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau

81

Ibid., Pasal 67 ayat (1) Ibid., Pasal 65 ayat (2) 83 Ibid, Pasal 67 ayat (2) 84 Ibid, Pasal 67 ayat (3) 82

Pusdiklat Pajak


33

2. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Penangguhan pemeriksaan karena Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup yang ditindaklanjuti dengan penyidikan harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.85 Pemeriksaan yang ditangguhkan karena Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup yang ditindaklanjuti dengan penyidikan dilanjutkan apabila: 1. penyidikan dihentikan karena Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau 2. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.86 Jangka waktu pengujian atau jangka waktu perpanjangan pengujian untuk pemeriksaan yang semula ditangguhkan kemudian dilanjutkan tersebut diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.87 Pemeriksaan yang ditangguhkan karena Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup yang ditindaklanjuti dengan penyidikan dihentikan apabila penyidikan dihentikan karena Pasal 44B Undang-Undang KUP.88 Pemeriksa Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk pemeriksaan yang semula ditangguhkan kemudian dihentikan tersebut.89 Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan apabila setelah pemeriksaan yang semula ditangguhkan kemudian dihentikan terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang Undang KUP.90

85

Ibid, Pasal 66 ayat (1) s.d. ayat (3) Ibid, Pasal 66 ayat (4) 87 Ibid., Pasal 67 ayat (1) 88 Ibid., Pasal 66 ayat (5) 89 Ibid., Pasal 67 ayat (2) 90 Ibid., Pasal 67 ayat (3) 86

Pusdiklat Pajak


34

Kegiatan Belajar 2

PENYELESAIAN PEMERIKSAAN, PEMBATALAN PENUGASAN PEMERIKSAAN, DAN PEMERIKSAAN ULANG

Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat: 1. menjelaskan cara penyelesaian pemeriksaan dan menerapkan cara penyelesaian pemeriksaan yang tepat dalam setiap penugasan pemeriksaan; 2. menjelaskan pembatalan pemeriksaan; dan 3. menjelaskan pemeriksaan ulang.

A. Cara Penyelesaian Pemeriksaan Pemahaman Pemeriksa Pajak mengenai cara penyelesaian pemeriksaan merupakan hal penting agar Pemeriksa Pajak tidak salah dalam menentukan cara penyelesaian pemeriksaan. Berdasarkan PMK Tata Cara Pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara: 1. menghentikan pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir; atau 2. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.91 Berikut ini adalah uraian dari masing-masing cara penyelesaian pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut.

1. Penyelesaian Pemeriksaan dengan Membuat LHP Sumir Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir dilakukan dalam hal:

91

Ibid., Pasal 20

Pusdiklat Pajak


35

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa: 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 2) tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan. b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut: 1) tidak

dilanjutkan

dengan

penyidikan

karena

Wajib

Pajak

mengungkapkan

ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UndangUndang KUP; 2) tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UndangUndang KUP; atau 3) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP. c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP. d. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. e. Terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.92 Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor, dapat dilakukan pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan.93 2. Penyelesaian Pemeriksaan dengan Membuat LHP Sebagai Dasar Penerbitan SKP dan/atau STP Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilakukan dalam hal:

92 93

Ibid., Pasal 21 Ibid., Pasal 23 ayat (1)

Pusdiklat Pajak


36

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan pemeriksaan, dan pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu pemeriksaan. b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan: 1) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan; atau 2) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor. c. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP: 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan. d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dengan Pemeriksaan Kantor tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan. e. Pemeriksaan

Lapangan

atau

Pemeriksaan

Kantor

yang

ditangguhkan

karena

ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut: 1) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; 2) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; 3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau 4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. f. Pemeriksaan

Lapangan

atau

Pemeriksaan

Kantor

yang

ditangguhkan

karena

ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut: Pusdiklat Pajak


37

1) dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau 2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.94 Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya: a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan; atau b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor, dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.95 Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan atasketerangan lain berupa data konkret dengan Pemeriksaan Kantor tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, pemeriksaan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.96 Pajak terutang atas pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor atas keterangan lain berupa data konkret dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan, ditetapkan secara jabatan.97

B. Pembatalan Penugasan Pemeriksaan Pembatalan penugasan pemeriksaan untuk pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan (selanjutnya disebut SE-28/PJ/2013) butir E angka 1 huruf o. Uraian pembatalan penugasan pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembatalan penugasan pemeriksaan dilakukan dengan alasan sebagai berikut: a. terdapat kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi (human error), seperti kesalahan: 94

Ibid., Pasal 22 ayat (1) Ibid., Pasal 22 ayat (2) 96 Ibid., Pasal 22 ayat (3) 97 Ibid., Pasal 23 ayat (2) 95

Pusdiklat Pajak


38

₋ nama Wajib Pajak; ₋ NPWP; ₋ Jenis Pajak; ₋ Masa Pajak; ₋ Tahun Pajak; ₋ kode pemeriksaan; ₋ tujuan pemeriksaan; atau ₋ penunjukan UP2 sepanjang SPHP belum disampaikan kepada Wajib Pajak; b. pemeriksaan belum dimulai dan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Lebih Bayar menjadi selain SPT Lebih Bayar; c. pemeriksaan

yang

dilakukan

terhadap

permohonan

pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 17B Undang-Undang KUP yang SP2 diterbitkan setelah jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak terlampaui; d. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. 2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan Pembetulan SPT selain pembetulan SPT Lebih Bayar menjadi selain SPT Lebih Bayar sebelum Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan oleh Pemeriksa Pajak, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian Audit Plan. 3. Pembatalan penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. terhadap instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan yang diterbitkan oleh: ₋ Direktur Jenderal Pajak, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak; ₋ Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; dan ₋ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; b. usul pembatalan penugasan pemeriksaan oleh Kepala UP2 kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.18 SE-28/PJ/2013; c. Direktur Jenderal Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan atau penolakan atas usul

Pusdiklat Pajak


39

pembatalan penugasan pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada: ₋ Lampiran I.19 SE-28/PJ/2013, dalam hal usul pembatalan penugasan pemeriksaan disetujui; atau ₋ Lampiran I.20 SE-28/PJ/2013, dalam hal usul pembatalan penugasan pemeriksaan ditolak; d. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang menerbitkan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan, dapat melakukan pembatalan penugasan pemeriksaan tanpa berdasarkan usulan dari Kepala UP2; e. pembatalan penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan

menggunakan

formulir

sebagaimana

contoh

pada

Lampiran

I.21

SE-28/PJ/2013; f) terhadap penugasan pemeriksaan yang dibatalkan, tidak dibuatkan LHP Sumir. 4. Pembatalan penugasan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembatalan dapat dilakukan sepanjang surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan belum diterbitkan; b. pembatalan dilakukan dengan menerbitkan surat Direktur Jenderal Pajak mengenai pembatalan penugasan pemeriksaan; c. pembatalan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: ₋ Direktur Jenderal Pajak memberikan perintah kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk membatalkan penugasan pemeriksaan; ₋ Direktur Pemeriksaan dan Penagihan membuat konsep surat Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Penugasan Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.22 SE-28/PJ/2013; ₋ Direktur Jenderal Pajak menandatangani surat Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Penugasan Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala UP2; ₋ terhadap penugasan pemeriksaan yang dibatalkan, tidak dibuat LHP Sumir. 5. Dalam hal pemeriksaan yang dibatalkan penugasannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau angka 4 terdapat permintaan Pemeriksaan Lokasi, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan surat pembatalan penugasan pemeriksaan, Kepala UP2 Domisili mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan penugasan pemeriksaan kepada Kepala UP2 Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.23 SE-28/PJ/2013; Pusdiklat Pajak


40

b. berdasarkan surat pemberitahuan pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Domisili, Kepala UP2 Lokasi mengajukan permohonan pembatalan penugasan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya sepanjang UP2 Lokasi belum: ₋ menyampaikan SPHP terkait dengan pembatalan pemeriksaan pada angka 1 huruf a; atau ₋ menerbitkan surat ketetapan pajak terkait dengan pembatalan pemeriksaan pada angka 1 huruf d, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.24 SE-28/PJ/2013; c. surat pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan UP2 Lokasi untuk melakukan pembatalan Nomor Pengawasan Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.25 SE-28/PJ/2013. 6. Dalam hal pemeriksaan Lokasi dibatalkan penugasannya karena Wajib Pajak Lokasi tidak terdaftar di wilayah kerja UP2 Lokasi dimaksud atau terhadap Wajib Pajak Lokasi sudah pernah dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kepala UP2 Lokasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala UP2 Domisili yang menyatakan bahwa UP2 Lokasi tidak dapat melakukan Pemeriksaan Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.26 SE28/PJ/2013; b. dalam hal terhadap Wajib Pajak Lokasi sudah pernah dilakukan Pemeriksaan maka bersamaan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan dengan fotokopi LHP Lokasi; c. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kepala UP2 Domisili menyampaikan surat pembatalan permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada contoh pada Lampiran I.27 SE-28/PJ/2013 kepada Kepala UP2 Lokasi; d. berdasarkan surat pembatalan permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dari UP2 Domisili, Kepala UP2 Lokasi mengajukan permohonan pembatalan penugasan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.24 SE28/PJ/2013; dan e. surat permohonan pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, digunakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan UP2 Lokasi untuk melakukan pembatalan Nomor Pengawasan Pemeriksaan dengan

menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran

I.25 SE-28/PJ/2013. Pusdiklat Pajak


41

7. Dalam hal dilakukan pembatalan penugasan pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor telah disampaikan kepada Wajib Pajak, Kepala UP2 memberitahukan pembatalan penugasan pemeriksaan tersebut kepada Wajib Pajak dengan mengunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.28 SE-28/PJ/2013.

C. Pemeriksaan Ulang Dalam PMK Tata Cara Pemeriksaan, ketentuan pemeriksaan ulang diatur dalam Pasal 68. Uraian pemeriksaan ulang berdasarkan Pasal 68 PMK Tata Cara Pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:98 1. Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak. 2. Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat databaru termasuk data yang semula belum terungkap. 3. Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 4. Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut. 5. Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai rugi fiskal. 6. Keputusan mengenai rugi fiskal digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya.

98

Ibid., Pasal 68 ayat (1) s.d. ayat (6)

Pusdiklat Pajak


42

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. ___________. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. ___________. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2013 tanggal 30 September 2015. ___________. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.03/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan. Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Nomor PER-23/PJ/2013tanggal 11Juni 2013 tentang Standar Pemeriksaan. ___________. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tanggal 31 Desember

2013

tentang

Pedoman Penggunaan

Metode

Dan Teknik

Pemeriksaan. ___________. Surat Edaran Nomor SE-28/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan. ___________. Surat Edaran Nomor SE-126/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. ___________. Surat Edaran Nomor SE-04/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan (Audit Program) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Pusdiklat Pajak


43

LAMPIRAN 1. Surat Perintah Pemeriksaan 2. Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan 3. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 4. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 5. Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak 6. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen 7. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan 8. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen 9. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen dan/atau Data dari Wajib Pajak 10. Surat Peringatan Pertama/Kedua 11. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan 12. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen 13. Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen 14. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan 15. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan 16. Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan 17. Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan 18. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan 19. Tanda Segel 20. Berita Acara Penyegelan 21. Berita Acara Tanda Segel Rusak/Hilang 22. Berita Acara Pembukaan Segel 23. Surat Panggilan Untuk Memberikan Keterangan kepada Wajib Pajak 24. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak 25. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti 26. Surat Peringatan atas Belum/Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti 27. Format Perubahan Rencana Pemeriksaan 28. Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan 29. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) 30. Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan 31. Surat Penolakan Menerima SPHP 32. Berita Acara Penolakan Menerima SPHP 33. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan 34. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Tertulis atas SPHP 35. Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis atas SPHP Pusdiklat Pajak


44

36. Undangan Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 37. Risalah Pembahasan 38. Surat Permohonan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan 39. Undangan Menghadiri Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan 40. Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan 41. Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 42. Berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir 43. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pusdiklat Pajak


45

Lampiran 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................................... (1)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN Nomor : PRIN-....................... (2) Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini: No.

NAMA / NIP

PANGKAT / GOL

JABATAN

(3)

(4)

(5)

(6)

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat Masa & Tahun Pajak Kode/Kriteria Pemeriksaan Tujuan Pemeriksaan

: : : :

............................................................................................... ........ (7) (8) ............................................................................................... ........ (9) (10)

: :

...............................................................................................

(.......................................................................)

(11) (12)

....................., ...................... (13)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ............................................,

(14)

(15)

............................................. NIP

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak

Pusdiklat Pajak


46

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

: : : : : :

Nomor Nomor Nomor Nomor

(7) (8) (9) (10)

: : : :

Nomor (11) : Nomor (12) :

Nomor (13) : Nomor (14) : Nomor (15) :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak, yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim". Diisi dengan nama Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa. Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diperiksa. Contoh: 1. Pemeriksaan dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d. Mei Tahun 2011, maka diisi: 0 1 1 1 0 5 1 1 2. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi: 0 1 1 1 1 2 1 1 3. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2012, maka diisi 0 4 1 1 0 3 1 2 Diisi dengan kode Pemeriksaan dan kriteria Pemeriksaan berdasarkan kode dan kriteria pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya: 1182 (Rutin Lebih Bayar - Seluruh Jenis Pajak). Diisi dengan tujuan Pemeriksaan, yaitu untuk: a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; atau b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Diisi dengan tempat dan tanggal SP2 diterbitkan. Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.


47


SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PERUBAHAN Nomor : PRIN-P-................. (2) Dalam rangka melanjutkan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat Nomor dan tanggal SP2

: : : :

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

(3) (4) (5) (6)

dengan ini diperintahkan kepada Saudara: No.

NAMA / NIP

PANGKAT / GOL

JABATAN

KETERANGAN

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

No.

NAMA / NIP

PANGKAT / GOL

JABATAN

KETERANGAN

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

menggantikan:

untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

....................., ......................

(17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ............................................,

(18)

.............................................

(19)

NIP

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Pajak 2. ................................. (20)

Pusdiklat Pajak


48

PETUNJUK PENGISIAN SURAT YANG BERISI PERUBAHAN TIM PEMERIKSA PAJAK Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

: : : : : : : :

Nomor (9)

:

Nomor (10) : Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(11) (12) (13) (14) (15)

: : : : :

Nomor (16) : Nomor (17) : Nomor (18) : Nomor (19) : Nomor (20) :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor SP2 Perubahan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan. Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan, yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim". Diisi dengan status Pemeriksa, "mengganti" atau "menambah" Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak yang dialihtugaskan atau digantikan. Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak yang dialihtugaskan atau digantikan. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yang dialihtugaskan atau digantikan yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim". Diisi dengan keterangan terkait dengan penyebab perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tempat dan tanggal SP2 Perubahan diterbitkan. Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan.


49


Nomor (3) Hal

:

......................... (2)

.............., ....................

:

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

Yth. ........................... ................................. (4) Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ................ tanggal ................ (5) bersama ini diberitahukan bahwa: No.

Nama / NIP

Pangkat / Gol.

Jabatan

(6)

(7)

(8)

(9)

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan di bidang perpajakan dengan jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini: Nama NPWP Alamat Masa & Tahun Pajak Tujuan Pemeriksaan

: : : : :

...................................................................................................... 10) (11) ...................................................................................................... (12) (13) ...................................................................................................... (14)

Untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan, diminta agar Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima oleh Jabatan Tanggal Tandatangan/cap

Pusdiklat Pajak

: : : :

........................... ........................... ........................... ...........................

(17) (18) (19) (20)

......................................... (15) .......................................... NIP .................................... (16)


50

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3)

: : :

Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

: : : : : :


(10) (11) (12) (13)

: : : :

Nomor (14) :

Nomor (15) : Nomor (16) : Nomor Nomor Nomor Nomor

(17) (18) (19) (20)

: : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Diisi dengan tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan Pangkat dan Golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak, yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim". Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa. Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diperiksa. Contoh: 1. Pemeriksaan dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d. Mei Tahun 2011, maka diisi: 0 1 1 1 0 5 1 1 2. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi: 0 1 1 1 1 2 1 1 3. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2012, maka diisi: 0 4 1 1 0 3 1 2 Diisi dengan tujuan Pemeriksaan, yaitu: a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; atau b. tujuan lain dalam nomor melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan nama penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Diisi dengan jabatan penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Diisi dengan tanggal terima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.


51


Nomor (3) Lampiran Hal

:

......................... (2)

: :

......................... (4) Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

.............., ....................

Yth. ........................... ................................. (5) Sehubungan dengan SP2 nomor ................. tanggal ................... (6) bersama ini diberitahukan bahwa: No.

Nama / NIP

Pangkat / Gol.

Jabatan

(7)

(8)

(9)

(10)

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini: Nama NPWP Alamat Masa & Tahun Pajak Tujuan Pemeriksaan

: : : : :

Kantor

di

bidang

perpajakan

terhadap

...............................................................................................

(

11)

( ............................................................................................... ...............................................................................................

(13) (14) (15)

Untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan, diharapkan kedatangan Saudara ke kantor kami dengan membawa buku, catatan, dan dokumen pendukung sebagaimana terlampir, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada: Hari/Tanggal Tempat Waktu

: : :

...........................................................................................(16) .............................................................................................(17) .......................................................................................... (18)

Menolak untuk dilakukan Pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya Pemeriksaan, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

................................. (19)

................................. NIP............................ (20)

Pusdiklat Pajak


52

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3)

: : :

Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

: : : : : : :


(11) (12) (13) (14)

: : : :

Nomor (15) :

Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(16) (17) (18) (19) (20)

: : : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. Diisi dengan tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim". Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa. Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diperiksa. Contoh: 1. Pemeriksaan dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d Mei Tahun 2011, maka diisi: 0 1 1 1 0 5 1 1 2. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi: 0 1 1 1 1 2 1 1 3. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2012, maka diisi: 0 4 1 1 0 3 1 2 Diisi dengan tujuan Pemeriksaan, yaitu: a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; atau b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Diisi dengan hari dan tanggal Wajib Pajak diminta hadir. Diisi dengan tempat pertemuan. Diisi dengan waktu pertemuan. Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.


53


BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK Pada hari ini .............. tanggal ............ bulan .............. tahun ............... (2) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor .................. tanggal ................... (3), kami yang tersebut di bawah ini: No.

Nama / NIP

Pangkat / Gol.

Jabatan

(4)

(5)

(6)

(7)

telah melakukan pertemuan dengan : nama : .......................................................................... Pekerjaan : .......................................................................... Alamat : ..........................................................................

(8) (9) (10)

dalam hal ini bertindak selaku: Wajib Pajak

(11)

dari Wajib Pajak: Nama : NPWP : Alamat :

Wakil

Kuasa

.......................................................................... ..........................................................................

(12) (13) (14)

untuk: 1. menjelaskan alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan; 2. menjelaskan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan; 3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 4. menjelaskan buku, catatan, dan/atau dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak; dan 5. menyampaikan dan menjelaskan Kuesioner Pemeriksaan. Demikian berita acara hasil pertemuan dengan Wajib Pajak ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh: Wajib Pajak/Wakil/Kuasa/ Pihak Yang Mewakili*)

Tim Pemeriksa Pajak: Supervisor,

................................... (15)

..................................... NIP ............................... (16) Ketua Tim, ....................................... NIP ................................. (17) Anggota, ....................................... NIP ................................. (18)

Pusdiklat Pajak


54

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK Nomor (1) Nomor (2)

: :


(3) (4) (5) (6) (7)

: : : : :

Nomor (8)

:

Nomor (9)

:

Nomor (10)

:


: : : : :

(11) (12) (13) (14) (15)

Keterangan*) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18)

: : : :

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya berita acara hasil pertemuan dengan Wajib Pajak. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yaitu "supervisor", ketua tim", atau anggota tim". Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pihak yang mewakili dari Wajib Pajak. Diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pihak yang mewakili dari Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pihak yang mewakili dari Wajib Pajak. Diisi dengan tanda √ pada kotak yang diperlukan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak. Diisi dengan yang sesuai. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO NIP 195904201984021001

Pusdiklat Pajak


55


Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

......................... (2) Segera ......................... (4) Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

.............., ............... (3)

Yth. ........................... ................................. (5) Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan nomor .................. tanggal ............. (6), dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Saudara sebagaimana daftar terlampir. Buku atau catatan dan dokumen yang diperlukan dalam Pemeriksaan tersebut diharapkan sudah kami terima paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku atau catatan dan dokumen tersebut di atas akan dikembalikan kepada Saudara setelah Pemeriksaan selesai dilaksanakan. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Pusdiklat Pajak

: : : :

........................... ........................... ........................... ...........................

(8) (9) (10) (11)

Supervisor, .......................................... NIP .................................... (7)


56

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3)

: : :


(4) (5) (6) (7)

: : : :

Nomor (8) Nomor (9)

: :

Nomor (10) : Nomor (11) :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Diisi dengan tempat dan tanggal surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen diterbitkan. Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor serta cap Unit Pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan nama penerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Diisi dengan jabatan penerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Diisi dengan tanggal terima surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.


57


DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Wajib Pajak

: : :

.................................................................................................. (2) .................................................................................................. (3) .................................................................................................. (4)

No.

Jenis / Nama Buku, Catatan dan Dokumen

Keterangan

(5)

(6)

(7)

.................., ................(8) Supervisor

.................................. NIP ............................. (9)

Pusdiklat Pajak


58

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

: : : : : :

Nomor (7) Nomor (8)

: :

Nomor (9)

:

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan jenis/nama, buku, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipinjamkan serta tahun pajaknya. Diisi dengan kondisi dokumen yang dipinjam. Diisi dengan tempat dan tanggal daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan diterbitkan. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Supervisor serta cap Unit Pelaksana Pemeriksaan.


59


BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Wajib Pajak Nomor dan Tanggal SP2

: : : :

....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

(2) (3) (4) (5)

No.

Jenis / Nama Buku, Catatan, dan Dokumen

Keterangan

Dipinjamkan lengkap / tidak lengkap

Dikembalikan lengkap / tidak lengkap

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Diterima oleh :

Diserahkan oleh :

Tanggal : .............................................. (11)

Tanggal : .................................................. (13)

................................................................. NIP ..................................................... (12)

................................................................. (14)

Diterima oleh :

Dikembalikan oleh:

Tanggal : .............................................. (15)

Tanggal : .................................................. (17)

............................................................ (16)

................................................................. NIP ........................................................... (18)

Pusdiklat Pajak


60

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

: : : : : : :

Nomor (8)

:

Nomor (9)

:

Nomor (10) : Nomor (11) : Nomor (12) : Nomor (13) : Nomor (14) : Nomor (15) : Nomor (16) : Nomor (17) : Nomor (18) :

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam, baik dalam bentuk manual maupun data elektronik. Diisi dengan jumlah dan satuan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam, misalnya 1 odner, 2 set, 3 compact disct, dan sebagainya. Diisi dengan "Lengkap" atau "Tidak Lengkap" atas keberadaan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam pada saat peminjaman. Diisi dengan "Lengkap" atau "Tidak Lengkap" atas keberadaan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam pada saat pengembalian. Diisi dengan tanggal peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor yang menerima buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam. Diisi dengan tanggal penyerahan buku, catatan, dan dokumen. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pihak yang mewakili Wajib Pajak, yang menyerahkan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam. Diisi dengan tanggal terima pengembalian buku, catatan, dan dokumen. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak yang menerima buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam. Dalam hal Wakil Wajib Pajak diisi juga dengan jabatannya. Diisi dengan tanggal pengembalian buku, catatan, dan dokumen. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor yang mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam.

Catatan: Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen, dibuat pada saat: 1. Peminjaman buku, catatan, dan dokumen dilakukan di tempat Wajib Pajak; 2. Wajib Pajak menyerahkan buku, catatan, dan dokumen dalam rangka memenuhi lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; 3. Wajib Pajak menyerahkan buku, catatan, dan dokumen dalam rangka memenuhi Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor).

Pusdiklat Pajak


61

Lampiran 9 SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat

: : :

.............................................................. (1) .............................................................. (2) .............................................................. (3)

dalam hal ini bertindak selaku: Wajib Pajak; dari Wajib Pajak: Nama : NPWP : Alamat :

Wakil;

Kuasa;

(4)

..........................................................................

(5) (6) (7)

..........................................................................

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan: Nomor Tanggal

: :

.......................................................................... ..........................................................................

(8) (9)

telah menyerahkan kepada tim Pemeriksa Pajak berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik atas buku, catatan, dan dokumen yang dibuat dari dan sesuai dengan aslinya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

................, ................ (10) Yang membuat pernyataan, meerai Rp6.000,00 ................................. (11)

Pusdiklat Pajak


62

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN DAN/ATAU DATA YANG DIBERIKAN Nomor (1)

:

Nomor (2)

:

Nomor (3)

:

Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

: : : : : : : :

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan tanda √ pada kotak yang diperlukan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan dibuat. Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib menandatangani surat pernyataan.


Pajak yang Wajib Pajak Pajak yang

Pajak yang

63



: : : :

......................... (2) Segera ......................... (4) Peringatan Pertama / Peringatan Kedua*)

.............., ............... (3)

Yth. ........................... ................................. ................................. (5) Sebagai pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ............... tanggal ........... (6), Saudara telah diminta untuk meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Saudara dengan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor .......... tanggal ........... (7), namun sampai dengan tanggal surat ini dibuat, Saudara: sama sekali tidak meminjamkan meminjamkan sebagian

(8)

buku atau catatan dan dokumen yang kami perlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyerahkan buku atau catatan dan dokumen seperti dalam daftar terlampir paling lambat pada tanggal ............... (9). Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pajak yang terutang dihitung secara jabatan apabila Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen tersebut di atas. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


Pusdiklat Pajak

: : : :

........................... ........................... ........................... ...........................

(11) (12) (13) (14)

Supervisor, .......................................... NIP .................................... (10)


64

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN PERTAMA / KEDUA*) Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3)

: : :

Nomor (4) Keterangan*) Nomor (5)

: : :

Nomor (6) Nomor (7)

: :

Nomor (8) Nomor (9)

: :

Nomor (10)

:


: : : :

(11) (12) (13) (14)

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua. Diisi dengan tempat dan tanggal surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua dibuat. Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan. Diisi dengan pilihan yang sesuai. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2. Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Diiisi dengan menandai √ pada kotak yang diperlukan. Diisi dengan batas waktu yang harus diserahkannya buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam. diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor serta cap Unit Pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan nama penerima surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua. Diisi dengan jabatan penerima surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua. Diisi dengan tanggal terima surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua. Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua.


65


DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak NPWP Alamat

: : :

.................................................................................................. (2) .................................................................................................. (3) .................................................................................................. (4)

No.

Jenis / Nama Buku, Catatan dan Dokumen

Keterangan

(5)

(6)

(7)

.................., ............... (8) Supervisor

....................................... NIP ............................. (9)

Pusdiklat Pajak


66

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

: : : : : :

Nomor (7) Nomor (8)

: :

Nomor (9)

:

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan jenis/nama buku, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang belum dipinjamkan serta tahun pajaknya. Diisi dengan keterangan yang diperlukan. Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor serta cap Unit Pelaksana Pemeriksaan.


67


BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN Pada hari ini ................... tanggal ............ bulan .............. tahun ............... (2) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : ................. (3) tanggal ............... (4), maka kami yang tersebut di bawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat

: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(5) (6) (7)

dengan ini menyatakan bahwa seluruh/sebagian*) buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: ................. (8) tidak dipenuhi peminjamannya oleh Wajib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak. Demikian Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.


..................................... NIP ............................... (9) Mengetahui: ................................... (12)

................................... NIP ............................. (13)

Ketua Tim,

....................................... NIP ................................. (10) Anggota,

....................................... NIP ................................. (11)

Pusdiklat Pajak


68

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN Nomor (1) Nomor (2)

: :

Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Keterangan*) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13)

: : : : : : : : : : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen ditandatangani. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan pilih yang sesuai. Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor Tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Ketua Tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Anggota Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama jabatan dari kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan.


69


BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN Pada hari ini .......... tanggal ........... bulan ........... tahun ............. (2) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: ................... (3) tanggal ...................... (4), maka kami yang tersebut dibawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat

: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(5) (6) (7)

dengan ini menyatakan bahwa seluruh buku atau catatan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: ................ (8) telah dipenuhi peminjamannya oleh Wajib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak. Demikian Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.


..................................... NIP ............................... (9) Mengetahui: ................................... (12)

................................... NIP ............................ (13)

Ketua Tim,

....................................... NIP ................................. (10) Anggota,

....................................... NIP ................................. (11)

Pusdiklat Pajak


70

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN Nomor (1) Nomor (2)

: :

Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

: : : : : : : : : : :

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen ditandatangani. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan yang bersangkutan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan.


71

Lampiran 14 SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat

: : :

.............................................................. (1) .............................................................. (2) .............................................................. (3)

dalam hal ini bertindak selaku: Wajib Pajak dari Wajib Pajak: Nama : NPWP : Alamat :

Wakil

Kuasa

(4)

..........................................................................

(5) (6) (7)

..........................................................................

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak: No.

Nama / NIP

Pangkat / Golongan

Jabatan

(8)

(9)

(10)

(11)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ................. (12) tanggal ............... (13) dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan dengan alasan .......................... (14). Demikian surat pernyataan penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

................, ................ (15) Yang membuat pernyataan, Materai Rp6.000,00 ................................. (16)

Pusdiklat Pajak


72

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN Nomor (1)

:

Nomor (2)

:

Nomor (3)

:


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

: : : : : : : :


(12) (13) (14) (15) (16)

: : : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Diisi dengan tanda √ pada kotak yang sesuai. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat/golongan tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak, yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim". Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan alasan penolakan Pemeriksaan. Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan penolakan Pemeriksaan dibuat. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.


73


BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN Pada hari ini ............ (2) tanggal ............. (3) bulan ............. (4) tahun .............. (5) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ............... (6) tanggal ............. (7) maka kami yang tersebut di bawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat

: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(8) (9) (10)

yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini diwakili: Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat

: : :

................................................................. ................................................................. .................................................................

(11) (12) (13)

telah menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Demikian berita acara penolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.


..................................... NIP ............................... (14) Mengetahui: ................................... (17)

................................... NIP ............................. (18)

Ketua Tim,

....................................... NIP ................................. (15) Anggota,

....................................... NIP ................................. (16)

Pusdiklat Pajak


74

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

: : : : : : : : : : : :


(13) (14) (15) (16) (17) (18)

: : : : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara penolakan Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara penolakan Pemeriksaan. Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara penolakan Pemeriksaan. Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara penolakan Pemeriksaan. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nama Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.


75

Lampiran 16 SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat

: : :

................................................................. ................................................................. .................................................................

(1) (2) (3)

dalam hal ini bertindak selaku ............................. (4) dari Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat

: : :

..........................................................................

(5) (6) (7)

..........................................................................

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak: No.

Nama / NIP

Pangkat / Golongan

Jabatan

(8)

(9)

(10)

(11)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ....................... (12) tanggal .................. (13) dengan ini menyatakan menolak membantu kelancaran Pemeriksaan dengan alasan ................. (14). Demikian surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyatan ini.

................, ................ (15) Yang membuat pernyataan, Materai Rp6.000,00 ................................. (16)

Pusdiklat Pajak


76

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN Nomor (1)

:

Nomor (2)

:

Nomor (3)

:

Nomor (4)

:


(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

: : : : : : :


(12) (13) (14) (15) (16)

: : : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan nama pegawai/keluarga dari Wajib Pajak atau pihak yang mewakili Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan pekerjaan/jabatan pegawai dari Wajib Pajak atau pihak yang mewakili Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan alamat pegawai/keluarga dari Wajib Pajak atau pihak yang mewakili Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan kedudukan pegawai/keluarga dari Wajib Pajak atau pihak yang mewakili Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat/golongan tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak, yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim". Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan alasan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan dibuat. Diisi dengan tanda tangan dan nama pegawai/keluarga dari Wajib Pajak atau pihak yang mewakili Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan.


77


BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN Pada hari ini ............... (2) tanggal ........... (3) bulan ............. (4) tahun .............. (5) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ................ (6) tanggal ....... (7) maka kami yang tersebut di bawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat

: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(8) (9) (10)

yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, pegawai/anggota keluarga Wajib Pajak yang dalam hal ini diwakili: Nama : Jabatan/Hubungan Kekerabatan : Alamat :

........................................................ ........................................................ ........................................................

(11) (12) (13)

telah menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Demikian berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.


..................................... NIP ............................... (14) Mengetahui: ................................... (17)

................................... NIP ............................. (18)

Ketua Tim,

....................................... NIP ................................. (15) Anggota,

....................................... NIP ................................. (16)

Pusdiklat Pajak


78

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN Nomor (1) Nomor (2)

: :

Nomor (3)

:

Nomor (4)

:

Nomor (5)

:


: : : : : :

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nomor (12) : Nomor (13) : Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(14) (15) (16) (17) (18)

: : : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan bulan ditandatangani berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan tahun ditandatangani berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nama pegawai/anggota keluarga yang menolak membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan jabatan pegawai/anggota keluarga yang menolak membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan alamat pegawai/anggota keluarga yang menolak membantu kelancaran Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan.


79


BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR Pada hari ini ............ (2) tanggal ............ (3) bulan ............ (4) tahun ............ (5), tempat ........... (6), berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ................... (7) tanggal ............. (8), kami : No.

NAMA / NIP

PANGKAT GOL

JABATAN

(9)

(10)

(11)

(12)

yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan Kantor terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat

: ............................................................................................... : : ............................................................................................... (15) Masa dan Tahun Pajak :

(13) (14)

(16)

telah mengirimkan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor kepada Wajib Pajak nomor ........... (17) tanggal .............. (18), namun Wajib Pajak tidak hadir untuk memenuhi panggilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Demikian berita acara tidak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Mengetahui: ................................... (22)

................................... (23) NIP


..................................... NIP ............................... (19) Ketua Tim,

....................................... NIP ................................. (20) Anggota,

....................................... NIP ................................. (21)

Pusdiklat Pajak


80

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR Nomor (1) Nomor (2)

: :

Nomor (3)

:

Nomor (4)

:

Nomor (5)

:

Nomor (6)

:

Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

: : : : : : : : : :


(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

: : : : : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara tidak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara tidak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor. Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara tidak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor. Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara tidak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor. Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara tidak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat dan golongan tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diperiksa. Contoh: 1. Pemeriksaan dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d. Mei Tahun 2011, maka diisi: 0 1 1 1 0 5 1 1 2. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi: 0 1 1 1 1 2 1 1 3. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2012, maka diisi : 0 4 1 1 0 3 1 2 Diisi dengan nomor Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. Diisi dengan tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan.


81

Lampiran 19 FORMAT TANDA SEGEL

Pusdiklat Pajak


82

PETUNJUK PENGISIAN TANDA SEGEL Bentuk dan ukuran Warna kertas Kata "DISEGEL" Tulisan lain dan garis tepi Logo Kementerian Keuangan

: : : : :

Jenis segel

:

Pusdiklat Pajak

Memanjang ukuran 30 x 10 cm. Putih Berwarna merah Berwarna hitam / biru tua Membayang dengan warna tipis ukuran besarnya disesuaikan dengan ukuran kertas. Stiker dengan perforasi, dengan maksud apabila kertas segel telah ditempel pada tempat/ruangan yang disegel, pada waktu dibuka segelnya akan rusak dan robek.


83


BERITA ACARA PENYEGELAN Pada hari ini ........... tanggal ............ bulan .......... tahun .......... (2), kami: No.

Nama / NIP

Pangkat / Gol.

Jabatan

(3)

(4)

(5)

(6)

Pemeriksa Pajak pada ........................... (7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor .......... tanggal .............. (8) dalam rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, telah melakukan Penyegelan tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa: No. Tempat / Ruangan atau Barang 1. dst.

(9)

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh: Nama : ............................................................................................. (10) NPWP : ............................................................................................. (11) Alamat : ............................................................................................. (12) yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatancatatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

................., ............... (13) Pemeriksa,

........................................ NIP ............................ (14) Saksi-saksi : (15) No. Nama

Tanda tangan

Catatan

1. dst.

Pusdiklat Pajak


84

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENYEGELAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

: : : : : : : :


(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

: : : : : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun berita acara Penyegelan ditandatangani. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2 dan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak dalam hal terdapat perubahan tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan atau barang yang disegel. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya berita acara Penyegelan. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama dan tanda tangan para saksi yang menyaksikan Penyegelan atau catatan penolakan dan alasannya.


85


BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK / HILANG*) Pada hari ini .............. tanggal ............... bulan ............. tahun ............... (2), kami: No.

Nama / NIP

Pangkat / Gol.

Jabatan

(3)

(4)

(5)

(6)

Pemeriksa Pajak pada ....................................... (7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ........... tanggal ............... (8) dalam rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan bahwa segel telah rusak/hilang*) pada tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa: No.

Tempat / Ruangan atau Barang

1. dst.

(9)

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh: Nama : ............................................................................................. (10) NPWP : ............................................................................................. (11) Alamat : ............................................................................................. (12) yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatancatatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Demikian Berita Acara Segel Rusak ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

................., ............... (13) Pemeriksa,

................................. (14) NIP .................................. Saksi-saksi : (15) No. Nama

Tanda tangan

Catatan

1. dst.

Pusdiklat Pajak


86

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SEGEL RUSAK / HILANG Nomor (1) Nomor (2)

: :


: : : : : :

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Keterangan*) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15)

Pusdiklat Pajak

: : : : : : : :

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun berita acara segel rusak/hilang ditandatangani. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2 dan surat tugas yang berisi perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak dalam hal terdapat perubahan tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pilihan yang sesuai. Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan atau barang yang akan dibuka segel. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya berita acara segel rusak/hilang. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama dan tanda tangan para saksi yang menyaksikan Penyegelan atau catatan penolakan dan alasannya.


87


BERITA ACARA PEMBUKUAAN SEGEL Pada hari ini ................ tanggal ............. bulan ............... tahun ................ (2), kami: No.

Nama / NIP

Pangkat / Gol.

Jabatan

(3)

(4)

(5)

(6)

Pemeriksa Pajak pada ...................................... (7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor .............. tanggal .................... (8) dalam rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, telah membuka segel pada tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa: No.

Tempat / Ruangan atau Barang

1. dst.

(9)

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh: Nama : ............................................................................................. (10) NPWP : ............................................................................................. (11) Alamat : ............................................................................................. (12) yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatancatatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Demikian berita acara pembukaan segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

................., ............... (13) Pemeriksa,

........................................ NIP ............................ (14) Saksi-saksi : (15) No. Nama

Tanda tangan

Catatan

1. dst.

Pusdiklat Pajak


88

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL Nomor (1) Nomor (2)

: :


(3) (4) (5) (6) (7) (8)

: : : : : :


(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

: : : : : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun berita acara pembukaan segel ditandatangani. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama unit pelaksana Pemeriksan. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2 dan surat yang berisi perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak dalam hal terdapat perubahan tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan atau barang yang akan dibuka segel. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya berita acara pembukaan segel. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nama dan tanda tangan para saksi yang menyaksikan Penyegelan atau catatan penolakan dan alasannya.


89



: : : :

......................... (2) Segera Panggilan Pertama / Panggilan Kedua*) Untuk Memberikan Keterangan

.............., ............... (3)

Yth. ........................... ................................. ................................. (4) Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Tata Cara Pemeriksaan dan sehubungan dengan buku, catatan, dan dokumen yang telah dipinjamkan kepada tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor .................. (5) tanggal ................. (6), dengan ini diminta kedatangan Saudara pada: Hari / Tanggal Pukul Tempat

: : :

......................................................................... (7) ......................................................................... (8) ......................................................................... (9)

untuk memberikan keterangan/penjelasan kepada tim Pemeriksa Pajak. Demikian untuk dimaklumi.

................., ............... (10)

........................................ NIP ............................ (11)


Pusdiklat Pajak

: : : :

........................... ........................... ........................... ...........................

(12) (13) (14) (15)


90

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

: : : : : : : : :

Nomor (10) Nomor (11)

: :

Nomor (12)

:

Nomor (13)

:

Nomor (14)

:

Nomor (15)

:

Keterangan*)

:

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor surat. Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya surat. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang akan dimintai keterangan. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan hari/tanggal Wajib Pajak diminta datang untuk memberikan keterangan. Diisi dengan pukul Wajib Pajak diminta datang untuk memberikan keterangan. Diisi dengan tempat pertemuan dimana Wajib Pajak diminta datang untuk memberikan keterangan. Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP dan cap jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan nama penerima surat panggilan pertama atau surat panggilan kedua untuk memberikan keterangan. Diisi dengan jabatan penerima surat panggilan pertama atau surat panggilan kedua untuk memberikan keterangan. Diisi dengan tanggal terima surat panggilan pertama atau surat panggilan kedua untuk memberikan keterangan. Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima surat panggilan pertama atau surat panggilan kedua untuk memberikan keterangan. Diisi dengan pilihan yang sesuai.


91


BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN WAJIB PAJAK Pada hari ini ............. tanggal .............. bulan .............. tahun ............... (2) bertempat di ........... (3), kami tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak: Nama / NIP

Pangkat / Golongan

Jabatan

(4)

(5)

(6)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: .......................... (7) tanggal ................... (8) telah meminta keterangan sesuai dengan surat panggilan nomor: ..................... (9) tanggal .................. (10), kepada: Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat

: : :

................................................................. ................................................................. .................................................................

(11) (12) (13)

dalam hal ini bertindak selaku : Wajib Pajak;

Wakil;

Kuasa;

(14)

dari Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat

: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(15) (16) (17)

dengan keterangan/penjelasan sebagai berikut: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ....................... (18) Demikian berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh: Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)


...................................... (22)

..................................... NIP ............................... (19)

Mengetahui: ...................................... (23)

Ketua Tim,

...................................... NIP ................................. (24)

....................................... NIP ................................. (20) Anggota, ....................................... NIP ................................. (21)

Pusdiklat Pajak


92

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN WAJIB PAJAK Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

: : : : : :


(7) (8) (9) (10) (11)

: : : : :

Nomor (12)

:

Nomor (13)

:


: : : : :

(14) (15) (16) (17) (18)

Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Keterangan*) Nomor (23) Nomor (24)

Pusdiklat Pajak

: : : : : : :

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya berita acara. Diisi dengan tempat berita acara ditandatangani. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak, yaitu: "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim". Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nomor surat panggilan. Diisi dengan tanggal surat panggilan. Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani berita acara ini. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan menandai [√] pada kotak yang sesuai. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan keterangan/penjelasan yang telah diberikan oleh Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. Dalam hal isian ini tidak mencukupi agar dibuatkan lampiran tersendiri dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang tercantum dalam berita acara ini. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor Pemeriksa. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa. Diisi dengan tanda tangan, dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa. Diisi dengan pilihan yang sesuai. Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan.


93

Lampiran 25

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................... (1)


: : : :

........................... (2) segera ......................... (4) Permintaan Keterangan atau Bukti

..........................(3)

Yth.............................. .................................. (5) Sehubungan dengan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan*) terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagaimana tercantum di bawah ini: Nama : ................................................................................................ (6) NPWP

:

Masa & Tahun Pajak

:

Alamat

:

(7) (8) ................................................................................................. (9)

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini Saudara diminta memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan*) sebagaimana daftar terlampir**). Keterangan atau bukti tersebut agar diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini atau surat izin dari pihak yang berwenang. Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh Jabatan Tanggal Tanda tangan/cap

:...............(12) :...............(13) :...............(14) :...............(15)

a.n. Direktur Jenderal Pajak .................... (10) .................... (11) NIP


Pusdiklat Pajak


94

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI Nomor 1

:

Diisi dengan kepala surat.

Nomor 2

:

Diisi dengan nomor surat.

Nomor 3

:

Diisi dengan tanggal surat.

Nomor 4

:

Diisi dengan jumlah lampiran surat.

Nomor 5

:

Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan nama pihak ketiga lainnya serta alamat dari pihak ketiga yang dimintai keterangan atau bukti.

Nomor 6

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Nomor 7

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/ Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Nomor 8

:

Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Nomor 9

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Nomor 10

:

Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti.

Nomor 11

:

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti, serta cap jabatan.

Nomor 12

:

Diisi dengan nama penerima surat.

Nomor 13

:

Diisi dengan jabatan penerima surat.

Nomor 14

:

Diisi dengan tanggal terima surat.

Nomor 15

:

Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap kantor/perusahaan/lembaga nama pihak ketiga lainnya penerima surat permintaan keterangan atau bukti.

Keterangan *)

:

Diisi dengan yang sesuai.

Keterangan**) :

Pusdiklat Pajak

Format daftar dimaksud, dibuat sesuai dengan kebutuhan Tim yang sedang melakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/ penagihan pajak/proses keberatan.


95

Lampiran 26

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................... (1)


: : : :

........................... (2) ..........................(3) segera ......................... (4) Peringatan dalam rangka Permintaan Keterangan atau Bukti

Yth.............................. .................................. (5) Sehubungan dengan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan*) terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagaimana tercantum di bawah ini: Nama : ................................................................................................ (6) NPWP

:

Alamat

:

(7) ................................................................................................. (8)

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara telah diminta untuk memberikan keterangan atau bukti dengan surat kami nomor .............. (9) tanggal ............... (10) terlampir, namun sampai dengan tanggal surat ini, kami sama sekali belum menerima menerima sebagian (11) keterangan atau bukti yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam daftar terlampir**) paling lambat pada tanggal ................................ (12). Dalam hal Saudara tidak memenuhi permintaan keterangan atau bukti tersebut, berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh Jabatan Tanggal Tanda tangan/cap

:...............(15) :...............(16) :...............(17) :...............(18)

a.n. Direktur Jenderal Pajak .................... (13) .................... (14) NIP


Pusdiklat Pajak


96

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI Nomor 1

:

Diisi dengan kepala surat.

Nomor 2

:

Diisi dengan nomor surat.

Nomor 3

:

Diisi dengan tanggal surat.

Nomor 4

:

Diisi dengan jumlah lampiran surat.

Nomor 5

:

Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan nama pihak ketiga lainnya serta alamat dari pihak ketiga yang dimintai keterangan atau bukti.

Nomor 6

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Nomor 7

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/ Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Nomor 8

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Nomor 9

:

Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan atau bukti (copy surat agar dilampirkan).

Nomor 10

:

Diisi dengan tanggal surat permintaan keterangan atau bukti.

Nomor 11

:

Diisi dengan menandai (√) pada kotak yang diperlukan.

Nomor 12

:

Diisi dengan tanggal batas waktu harus diberikannya keterangan atau bukti yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan ini.

Nomor 13

:

Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti.

Nomor 14

:

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti, serta cap jabatan.

Nomor 15

:

Diisi dengan nama penerima surat peringatan.

Nomor 16

:

Diisi dengan jabatan penerima surat peringatan.

Nomor 17

:

Diisi dengan tanggal terima surat peringatan.

Nomor 18

:

Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap kantor/perusahaan/lembaga dan sebagainya penerima surat peringatan.

Keterangan *)

:

Diisi dengan yang sesuai.

Keterangan**) :

Pusdiklat Pajak

Format daftar dimaksud, dibuat sesuai dengan kebutuhan Tim yang sedang melakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.


97

Lampiran 27 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................................... (1)

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN Nama Wajib Pajak NPWP Masa / Tahun Pajak

PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN I/II/....

: .................................... (2) : .................................... (3) : .................................... (4)

No

Uraian Rencana Pemeriksaan Yang Diubah

Rencana Pemeriksaan Sebelumnya

Rencana Pemeriksaan Yang Dimutakhirkan

Alasan Perubahan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catatan : (10)

Disusun oleh Supervisor Kelompok ........... (11) Tanggal ............................................... (12)

............., .............................. (15) Disetujui/Tidak Disetujui*) oleh ............................................. (16)

.......................................................... (13) NIP .................................................... (14)

............................................. (17) NIP ....................................... (18)

*) Coret yang tidak perlu

INDEKS : (19)

Pusdiklat Pajak


98

PETUNJUK PENGISIAN Angka (1)

: diisi dengan Nama UP2

Angka (2)

: diisi dengan nama Wajib Pajak

Angka (3)

: diisi dengan NPWP Wajib Pajak

Angka (4)

: diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan

Angka (5)

: diisi dengan nomor urut

Angka (6)

: diisi dengan pos/pos turunan SPT yang direncanakan dilakukan pemeriksaan/pengujian

Angka (7)

: diisi dengan uraian pemeriksaan/pengujian sesuai dengan Rencana Pemeriksaan sebelumnya

Angka (8)

: diisi dengan uraian perubahan pemeriksaan/pengujian

Angka (9)

: diisi dengan alasan dilakukannya perubahan pemeriksaan/pengujian

Angka (10)

: diisi dengan catatan tertentu Kepala UP2, dalam hal Kepala UP2 tidak menyetujui sebagian atau seluruh Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan, Kepala UP2 wajib mengisi dengan alasan penolakannya

Angka (11)

: diisi dengan nama kelompok yang melakukan pemeriksaan

Angka (12)

: diisi dengan tanggal penyusunan Perubahan Rencana Pemeriksaan

Angka (13)

: diisi dengan tanda tangan dan nama Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan

Angka (14)

: diisi dengan NIP Supervisor yang melakukan pemeriksaan

Angka (15)

: diisi dengan nama kota dan tanggal persetujuan Perubahan Rencana Pemeriksaan

Angka (16)

: diisi dengan jabatan Kepala UP2, yaitu Kepala Kantor atau Direktur

Angka (17)

: diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala UP2

Angka (18)

: diisi dengan NIP Kepala UP2

Angka (19)

: diisi dengan kode indeks KKP sesuai ketentuan yang berlaku

Pusdiklat Pajak


99

Lampiran 28 FORMAT LAPORAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN Yth. ............................ .................................. (1) Dengan ini saya: Nama Pekerjaan / Jabatan Alamat

: : :

................................................................. ................................................................. .................................................................

(2) (3) (4)


Wakil;

Kuasa;

(5)


: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(6) (7) (8)

dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan .......................... (9) Masa Pajak/Tahun Pajak ........ (10) yang telah kami laporkan dengan Bukti Penerimaan Surat nomor .......... (11) tanggal ................ (12). Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2009, kami menyampaikan laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan ini yang mengakibatkan: Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar

(13)

Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil

(14)

Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil

(15)

Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar

(16)

Jumlah harta menjadi lebih besar

(17)

Jumlah harta menjadi lebih kecil

(18)

Jumlah modal menjadi lebih besar

(19)

Jumlah modal menjadi lebih kecil

(20)

Adapun elemen Surat Pemberitahuan yang pengisiannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah sebagai berikut: 1.

Formulir / Lampiran .................................................................................................... (21) a. Pengungkapan ketidakbenaran tentang ................................................................ (22) Surat Pemberitahuan Rp ............................................................... (23) Keadaan Sebenarnya

Rp ............................................................... (24)

Selisih

Rp ............................................................... (25)

b. Uraian tentang terjadinya ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ................................................................................................................................. (26) 2.

Formulir / Lampiran ..................................................................................................... (21) a. Pengungkapan ketidakbenaran tentang ................................................................ (22) Surat Pemberitahuan Rp ............................................................... (23) Keadaan Sebenarnya

Rp ............................................................... (24)

Selisih

Rp ............................................................... (25)

Pusdiklat Pajak


100

b. Uraian tentang terjadinya ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ................................................................................................................................. (26) 3.

Dst.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana tertulis di atas menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar: Rp ..................... (27) terbilang (............................................) (28) 1. 2. 3. 4.

Bersama ini, kami lampirkan: Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan. (29) Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp .................. (30) yang telah dibayar pada tanggal ...................... (31) melalui ................... (32). Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% senilai Rp ........................... (33) yang telah dibayar pada tanggal ................ (34) melalui .................. (35) Dokumen yang menjadi dasar pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan. Dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan bahwa:

1. 2. 3. 4.

Telah mengungkapkan seluruh ketidakbenaran sehubungan dengan Surat Pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas. Akan melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan terhadap masa-masa dan/atau tahun-tahun pajak lainnya apabila terdapat keterkaitan dengan Surat Pemberitahuan yang kami ungkapkan ketidakbenaran pengisiannya. Bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan. Tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang.

Demikian laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menyatakan .............., ............. (36)

............................. (37) ............................. (38)

Pusdiklat Pajak


101

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN Nomor (1) Nomor (2)

: :

Nomor (3)

:

Nomor (4)

:


: : : : : : : : : : :

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Nomor (16) : Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(17) (18) (19) (20) (21)

: : : : :

Nomor (22) :

Nomor (23) : Nomor (24) : Nomor (25) : Nomor (26) :



Pusdiklat Pajak

Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan. Diisi dengan menandai [√] pada kotak yang sesuai. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan jenis Surat Pemberitahuan. Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak dari Surat Pemberitahuan. Diisi dengan nomor Bukti Pengiriman Surat (BPS). Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat (BPS). Diisi dengan menandai [√] apabila pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. Diisi dengan menandai [√] apabila pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil. Diisi dengan menandai [√] apabila rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil. Diisi dengan menandai [√] apabila rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar. Diisi dengan menandai [√] apabila jumlah harta menjadi lebih besar. Diisi dengan menandai [√] apabila jumlah harta menjadi lebih kecil. Diisi dengan menandai [√] apabila jumlah modal menjadi lebih besar. Diisi dengan menandai [√] apabila jumlah modal menjadi lebih kecil. Diisi dengan kode Formulir atau Lampiran Surat Pemberitahuan yang mengandung ketidakbenaran pengisian. Contoh: a. Dalam kasus pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, diisi: Formulir 1107-B. b. Dalam kasus peredaran usaha yang kurang dilaporkan, diisi: Formulir 1771 Lampiran I. Diisi dengan pos atau bagian Formulir atau lampiran Surat pemberitahuan yang mengandung ketidakbenaran pengisian. Contoh : a. Dalam kasus pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, diisi : Pembelian BKP/JKP dari dalam negeri b. Dalam kasus peredaran usaha yang kurang dilaporkan, diisi : peredaran usaha Diisi dengan jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Diisi dengan jumlah yang seharusnya dilaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya. Diisi dengan selisih antara jumlah yang seharusnya dengan jumlah yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Diisi dengan uraian dan penjelasan tentang nilai pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahan. Contoh: Dalam kasus pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, diisi: terdapat pengkreditan PPN atas pembelian barang dari PT X sebanyak 20 lembar faktur pajak dengan nilai DPP Rp 3.500.000,00 dan PPN Rp 350.000,00 yang seharusnya tidak dapat diperhitungkan terhadap Pajak Keluaran, karena faktur pajak tersebut ternyata tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Diisi dengan jumlah pokok pajak yang kurang dibayar apabila pengungkapan ketudakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan menyebabkan pajak menjadi kurang dibayar, contoh: Rp 350.000.000,00. Diisi dengan jumlah pokok pajak yang kurang dibayar akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dalam huruf, contoh: Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah. Diisi dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan yang sesuai dengan memberikan keterangan "Dalam Rangka Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KUP" di bagian atas halaman pertama formulir yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak. Diisi dengan jumlah nominal Surat Setoran Pajak atas pokok pajak yang kurang dibayar. Diisi dengan tanggal penyetoran pokok pajak yang kurang dibayar. Diisi dengan tempat penyetoran pokok pajak yang kurang dibayar.


102

Nomor (33) : Nomor (34) : Nomor (35) : Nomor (36) : Nomor (37) : Nomor (38) :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan jumlah nominal Surat Setoran Pajak atas sanksi administrasi berupa kenaikan 50%. Diisi dengan tanggal penyetoran sanksi administrasi berupa kenaikan 50%. Diisi dengan tempat penyetoran sanksi administrasi berupa kenaikan 50%. Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan. Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, Wakil dari Wajib Pajak, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.


103

Lampiran 29A KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................................... (1)


: : : :

......................... (2) Sangat Segera ......................... (4) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

.............., ............... (3)

Yth. ........................... ................................. ................................. (5) Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ............... (6) tanggal ............. (7), bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Saudara penuhi, maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan. Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

................., ................ (8)

........................................ NIP ............................. (9)


Pusdiklat Pajak

: : : :

........................... ........................... ........................... ...........................

(10) (11) (12) (13)


104

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3)

: : :


(4) (5) (6) (7) (8) (9)

: : : : : :


(10) (11) (12) (13)

: : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan. Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan nama penerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan jabatan penerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal terima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tandatangan penerima dan cap perusahaan penerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.


105

Lampiran 29B KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................................... (1)


: : : :

......................... (2) Sangat Segera ......................... (4) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (dalam hal penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan)

.............., ............... (3)

Yth. ........................... ................................. ................................. (5) Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ................. (6) tanggal ......... (7), bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Hasil Pemeriksaan tersebut dihitung secara jabatan karena ............ (8) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung. Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini, dalam bentuk: a. b.

atas: a. b.

Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Saudara menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau Surat Sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan, dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan. Dalam hal Saudara tidak dapat menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu tersebut di Saudara dapat melakukan perpanjangan penyampaian tanggapan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut; dan perpanjangan jangka waktu dimaksud dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebelum berakhirnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Saudara penuhi, setelah Saudara memberikan tanggapan tertulis maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan. Karena dalam Pemeriksaan dilakukan penghitungan secara jabatan, maka dokumen yang dapat dipertimbangkan pada saat pembahasan akhir terbatas pada: a. b.

dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Pusdiklat Pajak


106

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.................................... (9)

........................................ NIP ............................ (10)


Pusdiklat Pajak

: : : :

........................... ........................... ........................... ...........................

(11) (12) (13) (14)


107

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN (DALAM HAL PENGHASILAN KENA PAJAK DIHITUNG SECARA JABATAN) Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3)

: : :


: : : : :

(4) (5) (6) (7) (8)

Nomor (9) : Nomor (10) : Nomor Nomor Nomor Nomor

(11) (12) (13) (14)

: : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan. Diisi dengan alasan dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan. Misal: karena Wajib Pajak tidak memberiksan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta atau Wajib Pajak menolak untuk diperiksa yang dibuktikan dengan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan nama penerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan jabatan penerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal terima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.


108


DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN Masa dan Tahun Pajak: ................ (2)

No. Urut

Pos-Pos yang Dikoreksi

Jumlah Koreksi (Rp)

Dasar Dilakukan Koreksi

(3)

(4)

(5)

(6)

................., ................... (7) Mengetahui: ...................................... (8) ...................................... NIP ................................. (9)


..................................... NIP ............................... (10) Ketua Tim,

....................................... NIP ................................. (11) Anggota Tim,

....................................... NIP ................................. (12)

Pusdiklat Pajak


109

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4)

: : : :

Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7)

: : :

Nomor (8) Nomor (9)

: :


Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak sesuai Surat Perintah Pemeriksaan. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi sesuai dalam laporan keuangan/SPT Wajib Pajak yang diperiksa termasuk didalamnya koreksi atas penghitungan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Diisi dengan jumlah koreksi yang ditemukan. Diisi dengan dasar dilakukan koreksi serta penjelasannya. Diisi dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun Daftar Temuan Pemeriksaan dibuat. Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tandatangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tandatangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tandatangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tandatangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak.


110

Lampiran 31 SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN / UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN / SURAT PANGGILAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN*) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat

: : :

................................................................. ................................................................. .................................................................

(1) (2) (3)


Wakil;

Kuasa;

(4)


: : :

..........................................................................

(5) (6) (7)

..........................................................................

yang diperiksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor .......... (8) tanggal ........... (9) dengan ini menyatakan menolak menerima ................ (10) dengan alasan .............. (11). Demikian surat pernyataan penolakan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

................, ................ (12) Yang membuat pernyataan, Meterai Rp6000,................................. (13)

Pusdiklat Pajak


111

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN / UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN / SURAT PANGGILAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN Nomor (1)

:

Nomor (2)

:

Nomor (3)

:

Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

: : : : : : : : : :

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Keterangan*)

Pusdiklat Pajak

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan. Diisi dengan tanda [√] pada kotak yang diperlukan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan. Diisi dengan jenis surat yang ditolak diterima oleh Wajib Pajak. Diisi dengan alasan penolakan menerima surat. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan penolakan. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat. Diisi dengan mencoret yang tidak diperlukan.


112


BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN (SPHP) Pada hari ini .............. (2) tanggal ............... (3) bulan ................ (4) tahun ............... (5) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor .................. (6) tanggal ............... (7), kami yang tersebut di bawah ini: No.

Nama / NIP

Pangkat / Gol.

Jabatan

(8)

(9)

(10)

(11)

telah bertemu dengan : Nama Pekerjaan Alamat

: : :

................................................................. ................................................................. .................................................................

(12) (13) (14)


Wakil;

Kuasa;

(15)


: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(16) (17) (18)

untuk menyampaikan secara langsung SPHP. Dalam hal ini Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) menolak untuk menerima SPHP dan menolak untuk menandatangani surat penolakan menerima SPHP. Demikian berita acara penolakan menerima SPHP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak: Supervisor,

...................................... NIP ................................ (21) Mengetahui:

Ketua Tim, ...................................... (19)

....................................... NIP ................................. (20)

....................................... NIP ................................. (22) Anggota,

....................................... NIP ................................. (23)

Pusdiklat Pajak


113

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

: : : : : : : : : : :

Nomor (12) : Nomor (13) : Nomor (14) : Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

: : : : : :


Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara penolakan menerima SPHP. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara penolakan menerima SPHP. Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara penolakan menerima SPHP. Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara penolakan menerima SPHP. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yaitu "supervisor", "ketua tim" atau "anggota". Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak atau pihak lain yang ditemui saat penyampaian SPHP. Diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak atau pihak lain yang ditemui saat penyampaian SPHP. Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak atau pihak lain yang ditemui saat penyampaian SPHP. Diisi dengan tanda [√] pada kotak yang diperlukan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksanaan Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari kepala unit pelaksanaan Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa.


114

Lampiran 33 PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor ............ (1) tanggal ............ (2), dengan ini saya: Nama Pekerjaan / Jabatan Alamat

: : :

................................................................. ................................................................. .................................................................

(3) (4) (5)


Wakil;

Kuasa;

(6)


: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(7) (8) (9)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan. Demikian lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................, ................ (10) Yang membuat pernyataan, Meterai Rp6000 ................................. (11)

Pusdiklat Pajak


115

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PERTANYAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3)

: : :

Nomor (4)

:

Nomor (5)

:


: : : : : :

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan nama Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan menandai [√] pada kotak yang diperlukan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan dibuat. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa.


116

Lampiran 34

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN: Yth. Kepala ........................... ............................................ ............................................ (1) Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor ................. (2) tanggal ........... (3), dengan ini saya: Nama Pekerjaan / Jabatan Alamat

: : :

................................................................. ................................................................. .................................................................

(4) (5) (6)


Wakil;

Kuasa;

(7)


: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(8) (9) (10)

dengan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan hasil Pemeriksaan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat permohonan ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....................., ........... (11)

................................. (12)

Pusdiklat Pajak


117

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4)

: : : :

Nomor (5)

:

Nomor (6)

:


: : : : : :

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan nama dan alamat unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan nomor SPHP. Diisi dengan tanggal SPHP. Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan. Diisi dengan menandai [√] pada kotak yang sesuai. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa.


118


BERITA ACARA TIDAK DISAMPAIKANNYA TANGGAPAN TERTULIS ATAS SPHP Pada hari ini .............. (2) tanggal ........... (3) bulan ............. (4) tahun ............. (5), bertempat di ............... (6) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor .............. (7) tanggal .............. (8), kami yang tersebut di bawah ini: No.

Nama / NIP

Pangkat / Gol.

Jabatan

(9)

(10)

(11)

(12)

yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat Masa dan Tahun Pajak

: : : :

............................................................................................... ...............................................................................................

(13) (14) (15) (16)

telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan tertulis sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor ................... (17) tanggal ........... (18), namun Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Demikian berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.


..................................... NIP ............................... (21) Mengetahui: ................................... (19)

Ketua Tim,

................................... NIP ............................. (20)

....................................... NIP ................................. (22) Anggota,

....................................... NIP ................................. (23)

Pusdiklat Pajak


119

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK DISAMPAIKANNYA TANGGAPAN TERTULIS ATAS SPHP Nomor (1) Nomor (2)

: :

Nomor (3)

:

Nomor (4)

:

Nomor (5)

:

Nomor (6)

:


(7) (8) (9) (10) (11) (12)

: : : : : :


(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

: : : : : : : :


Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP. Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP. Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP. Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yaitu "supervisor", "ketua tim" atau anggota". Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor SPHP. Diisi dengan tanggal SPHP. Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksa. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani berita acara. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa.


120



: : : :

......................... (2) Segera Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

.............., ............... (3)

Yth. ........................... ................................. ................................. (4) Sehubungan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor .......... (5) tanggal ........... (6) yang telah disampaikan kepada Saudara pada tanggal .............. (7), dengan ini kami mengundang Saudara pada: Hari / Tanggal Pukul Tempat

: : :

......................................................................... (8) ......................................................................... (9) ......................................................................... (10)

untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut di atas maka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

................................. (11)

........................................ NIP ............................ (12)


Pusdiklat Pajak

: : : :

........................... ........................... ........................... ...........................

(13) (14) (15) (16)


121

PETUNJUK PENGISIAN UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

: : : : : : : : : : : :


(13) (14) (15) (16)

: : : :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tempat dan tanggal undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan nomor SPHP. Diisi dengan tanggal SPHP. Diisi dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. Diisi dengan hari dan tanggal Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan waktu dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tempat dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan nama penerima undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan jabatan penerima undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal terima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.


122


RISALAH PEMBAHASAN SP2 Nomor Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Masa & Tahun Pajak

: : : : :

.............................................. tanggal .............................................. (2) ........................................................................................................ (3) (4) ........................................................................................................ (5) (6)

1.

Pokok Masalah Koreksi ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................... (7) a. Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP .............................................................................................................................. .......................................................................................................................... (8) b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP .............................................................................................................................. ...........................................................................................................................(9) c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (10) d. Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (11)

2.

Pokok Masalah Koreksi ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................... (7) a. Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak Berdasarkan SPHP .............................................................................................................................. .......................................................................................................................... (8) b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP .............................................................................................................................. .......................................................................................................................... (9) c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (10) d. Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (11) dst. Simpulan Hasil Pembahasan:

3. 4. No

Pos-Pos yang Dikoreksi

Koreksi cfm SPHP

Koreksi cfm Tanggapan WP

(12)

(13)

(14)

(15)

Pusdiklat Pajak

Koreksi Cfm Pembahasan Cfm. Cfm. Pemeriksaan WP


(16)

(17)

123

Berdasarkan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan ini, Wajib Pajak mengajukan/tidak mengajukan*) pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

................., ................... (18) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)


...................................... (19)

..................................... NIP ............................... (22)

Mengetahui: ...................................... (20)

Ketua Tim,

...................................... NIP ................................. (21)

....................................... NIP ................................. (23) Anggota,

*)

Coret yang tidak perlu. ....................................... NIP ................................. (24)

Pusdiklat Pajak


124

PETUNJUK PENGISIAN RISALAH PEMBAHASAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

: : : : : : :

Nomor (8)

:

Nomor (9)

:

Nomor (10)

:

Nomor (11)

:


: :

Nomor (14)

:

Nomor (15)

:

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor dan tanggal SP2. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang diperiksa. Diisi dengan pos yang dikoreksi, jumlah menurut Surat Pemberitahuan, jumlah menurut Pemeriksa Pajak dan nilai koreksinya. Diisi dengan dasar/penjelasan dilakukannya koreksi menurut Pemeriksa Pajak termasuk dasar hukumnya sebagaimana tercantum dalam SPHP. 1. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, diisi sesuai dengan tanggapan Wajib Pajak sebagaiman tercantum dalam tanggapan tertulis tersebut. 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP namun hadir dalam Pembahasan Akhir, diisi dengan tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP serta tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan keterangan bahwa Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 1. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis baik hadir atau tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan pendapat Pemeriksa Pajak atas tanggapan tertulis maupun tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir. 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP namun hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan pendapat Pemeriksa Pajak atas tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir. 3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan pendapat Pemeriksa Pajak sesuai dengan SPHP. 1. Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir. 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan keterangan mengenai ketidakhadiran Wajib Pajak. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi sebagaimana terdapat dalam daftar temuan Pemeriksaan yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. contoh: Pos yang dikoreksi adalah pos peredaran usaha maka diisi dengan Peredaran Usaha. Diisi dengan jumlah koreksi sebagaimana terdapat dalam daftar temuan pemeriksaan yang merupakan lampiran SPHP. Contoh: Jumlah koreksi atas pos peredaran usaha menurut Pemeriksa dalam daftar temuan Pemeriksaan adalah 400.000 maka diisi dengan 400.000. 1. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, diisi dengan nilai yang disetujui Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam tanggapan tertulisnya. Contoh: Terhadap pos peredaran usaha yang dikoreksi Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak dalam tanggapan tertulisnya menyatakan hanya menyetujui sebesar 250.000 maka diisi dengan nilai 250.000. 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP namun hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir. Contoh: Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP namun hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan menyampaikan bahwa terhadap pos peredaran usaha yang dikoreksi Pemeriksa Pajak hanya menyetujui sebesar 250.000 maka diisi dengan nilai 250.000. 3. Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan daftar temuan Pemeriksaan yang menjadi lampiran SPHP.


125

Nomor (16)

:

Nomor (17)

:


: :

Nomor (20)

:

Nomor (21)

:

Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Keterangan*)

: : : :

Pusdiklat Pajak

1.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis serta hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, atau tidak menyampaikan tanggapan tertulis namun hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan hasil pembahasan akhir. Contoh: Setelah dilakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak berkesimpulan bahwa nilai koreksi peredaran usaha yang semula dalam Daftar Temuan Pemeriksaan 400.000 menjadi 350.000 maka diisi dengan nilai 350.000. 2. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan daftar temuan Pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan tertulis Wajib Pajak tersebut. Contoh: Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP dan menyatakan bahwa terhadap koreksi peredaran usaha sebesar 400.000 yang disampaikan oleh Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak hanya menyetujui sebesar 250.000. Berdasarkan tanggapan tertulis serta dengan memperhatikan alasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak berkesimpulan bahwa bahwa nilai koreksi peredaran usaha yang semula 400.000 menjadi 375.000 maka diisi dengan 375.000. 3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP serta tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan Daftar Temuan Pemeriksaan yang menjadi lampiran SPHP. 1. Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak sesuai Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 2. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam tanggapannya. 3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan daftar temuan Pemeriksaan yang menjadi lampiran SPHP. Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya risalah pembahasan. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan yang menandatangani risalah. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP dan cap jabatan pejabat kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan mencoret yang tidak diperlukan.


126

Lampiran 38 FORMAT PERMOHONAN PEMBAHASAN DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN: Yth. ........................................ .............................................. (11) Sehubungan dengan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan tim Pemeriksa Pajak atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor .................... (2) tanggal ................ (3), dengan ini saya: Nama Pekerjaan / Jabatan Alamat

: : :

................................................................. ................................................................. .................................................................

(4) (5) (6)


Wakil;

Kuasa;

(7)


: : :

.......................................................................... ..........................................................................

(8) (9) (10)

mengajukan permohonan pembahsan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan atas perbedaan pendapat yang masih terjadi dengan tim Pemeriksa Pajak dalam proses pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan. Adapun pos-pos koreksi yang diminta untuk dibahas dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No

Pos-Pos Koreksi Yang Dimintakan Pembahasan

(11)

(12)

Koreksi cfm SPHP (13)

Koreksi cfm Hasil Pembahasan cfm. cfm. Pemeriksa Pajak Wajib Pajak (14)

(15)

Dalam rangka untuk membahas perbedaan tersebut, dengan ini kami sampaikan nomor yang dapat dihubungi oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan: Nomor Telepon Nomor HP Nomor Faksimili

: : :

..................................................... (16) ..................................................... (17) ..................................................... (18)

Demikian surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.................., .............. (19)

................................. (20)

Tembusan: ............................... (21)

Pusdiklat Pajak


127

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBAHASAN DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN Nomor (1)

:


: : :

Nomor (5)

:

Nomor (6)

:


: : : : : :

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nomor (13) : Nomor (14) : Nomor (15) : Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(16) (17) (18) (19) (20)

: : : : :

Nomor (21) :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil DJP yang membawahi unit pelaksana Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Diisi dengan nomor SPHP. Diisi dengan tanggal SPHP. Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan menandai [√] pada bagian/kotak yang sesuai. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan pos-pos yang oleh Wajib Pajak diminta untuk dilakukan pembahsan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan nilai koreksi sesuai dengan Daftar Temuan Pemeriksaan yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan nilai koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam risalah pembahasan. Diisi dengan nilai koreksi yang disetujui menurut Wajib Pajak sesuai dengan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam risalah pembahasan. Diisi dengan nomor telepon pihak dari Wajib Pajak. Diisi dengan nomor handphone pihak dari Wajib Pajak. Diisi dengan nomor faksimili pihak dari Wajib Pajak yang dapat digunakan. Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan dibuat. Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.


128



: : : :

......................... (2) Segera ......................... (4) Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

.............., ............... (3)

Yth. ........................... ................................. (5) Sehubungan Surat Permohonan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang Saudara disampaikan pada tanggal ............. (6), dengan ini kami mengundang Saudara pada: Hari / Tanggal Pukul Tempat

: : :

......................................................................... (7) ......................................................................... (8) ......................................................................... (9)

untuk melakukan pembahasan atas perbedaan pendapat antara Saudara dengan tim Pemeriksa Pajak sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Saudara. Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut di atas maka pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dianggap telah dilakukan. Demikian disampaikan, dan atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

................................. (10)

........................................ NIP ............................ (11)

Tembusan ........................... (12) Diterima oleh Jabatan Tanggal Tandatangan/cap

Pusdiklat Pajak

: : : :

........................... ........................... ........................... ...........................

(13) (14) (15) (16)


129

PETUNJUK PENGISIAN UNDANGAN UNTUK MENGHADIRI PEMBAHASAN DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN Nomor (1) Nomor (2)

: :

Nomor (3)

:


: : : : : : : :

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan jumlah lampiran. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diundang. Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan pembahasan. Diisi dengan waktu pelaksanan pembahasan. Diisi dengan tempat pelaksanaan pembahasan. Diisi dengan nama jabatan pejabat kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan pejabat yang menandatangani undangan. Diisi dengan unit vertikal yang membawahi unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan nama penerima Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan jabatan penerima Undangan Undangan Untuk menghadiri Pembahasan Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal terima Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan.


130


RISALAH TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN SP2 Nomor Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Masa & Tahun Pajak

: : : : :

.............................................. tanggal ............................................. (2) ........................................................................................................ (3) (4) ........................................................................................................ (5) (6)

1.

Pokok Masalah Yang Belum Disepakati ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................... (7) a. Pendapat Wajib Pajak pada saat Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. .......................................................................................................................... (8) b. Pendapat Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. .......................................................................................................................... (9) c. Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (10) d. Tanggapan Wajib Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (11) e. Tanggapan Pemeriksa Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (12)

2.

Pokok Masalah Yang Belum Disepakati ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................... (7) a. Pendapat Wajib Pajak pada saat Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. .......................................................................................................................... (8) b. Pendapat Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. .......................................................................................................................... (9) c. Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (10) d. Tanggapan Wajib Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (11) e. Tanggapan Pemeriksa Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ (12) dst.

3.

Pusdiklat Pajak


131

4.

Simpulan Hasil Pembahasan:

No

Pos-Pos Yang Dimintakan Pembahasan

(13)

(14)

Koreksi Cfm Hasil Pembahasan Akhir Cfm. Cfm. Pemeriksa Wajib Pajak Pajak

(15)

(16)

Koreksi Cfm Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Cfm Tim Quality Cfm Assurance Wajib Pajak Pemeriksaan

(17)

(18)

................., ................... (19) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

Tim Pemeriksa Pajak: .....................................

................................. (20)

..................................... NIP ............................... (21) Tim Quality Assurance Pemeriksaan

Ketua

Anggota

...................................... NIP ................................. (22)

....................................... NIP ................................. (24)

Sekretaris

....................................... NIP ................................. (23)

Pusdiklat Pajak


132

PETUNJUK PENGISIAN RISALAH PEMBAHASAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

: : : : : : :

Nomor (8)

:

Nomor (9)

:

Nomor (10) : Nomor (11) : Nomor (12) : Nomor (13) : Nomor (14) : Nomor (15) : Nomor (16) : Nomor (17) : Nomor (18) :

Nomor (19) : Nomor (20) : Nomor (21) : Nomor (22) : Nomor (23) : Nomor (24) :

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang diperiksa. Diisi dengan pos yang dikoreksi dan jumlah koreksi menurut Pemeriksa Pajak dan tanggapan Wajib Pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Risalah Pembahasan. Diisi dengan penjelasan atau pendapat yang disampaikan Wajib Pajak pada saat pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan penjelasan atau pendapat yang disampaikan Pemeriksa Pajak pada saat pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan simpulan dan keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan atas perbedaan pendapat antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak. Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak atas simpulan dan keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan tanggapan tim Pemeriksa Pajak atas simpulan dan keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan pos-pos koreksi yang dimintakan oleh Wajib Pajak untuk dibahas dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan. Diisi dengan jumlah koreksi yang disetujui Wajib Pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan. Diisi dengan jumlah koreksi yang diputuskan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam pembahasan tersebut. 1. Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan tersebut. 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Pemeriksa Pajak sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan. Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya risalah pembahasan. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan jabatan, tanda tangan, nama, dan NIP, dan Pemeriksa Pajak (disesuaikan dengan jumlah tim Pemeriksa Pajak yang hadir). Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP sekretaris tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Quality Assurance Pemeriksaan (disesuaikan dengan jumlah anggota tim yang hadir).


133



: : : :

......................... (2) Segera ......................... (4) Panggilan untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

.............., ............... (3)

Yth. ........................... ................................. ................................. (5) Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Tata Cara Pemeriksaan, dan telah dibuatnya Risalah Pembahasan serta diterima Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan*) dari berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : ......................... (6) tanggal ........... (7), dengan ini diminta kehadiran Saudara pada: Hari / Tanggal Pukul Tempat

: : :

......................................................................... (8) ......................................................................... (9) ......................................................................... (10)

untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Demikian disampaikan dan atas kerjasama diucapakan terima kasih.

................................. (11)

........................................ NIP ............................ (12)


Pusdiklat Pajak

: : : :

........................... ........................... ........................... ...........................

(13) (14) (15) (16)


134

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN UNTUK MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN Nomor (1) Nomor (2)

: :

Nomor (3)

:

Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

: : : : : : : : :

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Keterangan*)

Pusdiklat Pajak

: : : : :

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tempat, dan tanggal surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan hari dan tanggal Wajib Pajak diminta hadir. Diisi dengan pukul/jam Wajib Pajak diminta hadir. Diisi dengan alamat tempat Wajib Pajak diminta hadir. Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan nama penerima surat panggilan. Diisi dengan jabatan penerima surat panggilan. Diisi dengan tanggal penerima surat panggilan. Diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan penerima surat panggilan. Ditulis apabila terdapat risalah pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.


135

Lampiran 42A

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................................... (1)

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN Pada hari ini .............. (2) tanggal ............ (3) bulan ............. (4) tahun ............... (5) bertempat di ..................... (6), kami: No.

Nama / NIP

Pangkat / Golangan

Jabatan

(7)

(8)

(9)

(10)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor : .................. (11) tanggal ............... (12) telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP

: :

..........................................................................

(13) (14)

dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan: Wajib Pajak; Nama Jabatan / Pekerjaan Alamat

Wakil Wajib Pajak; : : :

Kuasa Wajib Pajak;

................................................................. ................................................................. .................................................................

(15) (16) (17) (18)

berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran. Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak / Wakil / Kuasa*)


......................................... (19)

........................................... NIP ..................................... (20)

Mengetahui: .......................................... (21)

Ketua Tim,

.......................................... NIP ....................... (22)

............................................ NIP ..................................... (23) Anggota,

............................................ NIP ..................................... (24)

Pusdiklat Pajak


136

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN Nomor (1) Nomor (2)

: :

Nomor (3)

:

Nomor (4)

:

Nomor (5)

:

Nomor (6)

:


(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

: : : : : : : : : : :


: :

Nomor (20)

:

Nomor (21)

:


: : :

Keterangan*)

:

Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat / golongan tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan menandai [√] pada kotak yang diperlukan. Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan jabatan/pekerjaan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan yang menandatangani berita acara. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak. (disesuaikan dengan jumlah anggota tim Pemeriksa Pajak) Diisi dengan mencoret yang tidak diperlukan.


137

Lampiran 42B KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................................... (1)

IKTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR Nama WP : NPWP : Masa dan Tahun Pajak :

Uraian

(5)

........................................................................................................ (2) (3) ........................................................................................................ (4)

Cfm. SPT

Koreksi cfm. SPHP

(6)

(7)

Koreksi Cfm. Pemeriksaan Cfm. Cfm. Pemeriksaan WP (8) (9)

Hasil Pembahasan Akhir Cfm. Yang Pemeriksaan disetujui WP (10) (11)

Temuan Yang dibatalkan/ ditambahkan (12)

I. PPh WP Badan/OP II. PPh Pasal 21 III. PPh Pasal 22 IV. PPh Pasal 23 V. dst. VI. Sanksi Administrasi Lainnya

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

................., ................... (13) Tim Pemeriksa Pajak: Supervisor,

..................................... (14)

..................................... NIP ............................... (17)

Mengetahui: ..................................... (15)

Ketua Tim,

...................................... NIP ................................. (16)

....................................... NIP ................................. (18) Anggota, ....................................... NIP ................................. (19)

Pusdiklat Pajak


138

PETUNJUK PENGISIAN IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5)

: : : : :

Nomor (6) Nomor (7)

: :

Nomor (8)

:

Nomor (9)

:


: : : : :

(10) (11) (12) (13) (14)


Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang diperiksa. Diisi dengan pos-pos Surat Pemberitahuan yang dikoreksi untuk setiap jenis pajak, termasuk didalamnya pos pajak terutang, kredit pajak, dan pajak yang kurang dibayar serta sanksi administrasi. Diisi dengan angka sesuai Surat Pemberitahuan Wajib Pajak. Diisi dengan koreksi Pemeriksa sesuai dengan daftar temuan Pemeriksaan Pajak yang menjadi lampiran SPHP. 1. dalam hal tidak dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa sesuai dengan "Nomor 16" risalah pembahasan. 2. dalam hal dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi yang diputuskan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan sesuai dengan "Nomor 17" Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. 1. dalam hal tidak dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi yang disetujui Wajib Pajak sesuai dengan "Nomor 17" Risalah Pembahasan. 2. dalam hal dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, diisi jumlah koreksi yang disetujui oleh Wajib Pajak sesuai dengan "Nomor 18" Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Diisi dengan hasil penghitungan "Nomor 6" ditambah dengan "Nomor 8". Diisi dengan hasil penghitungan "Nomor 6" ditambah dengan "Nomor 9". Diisi sesuai hasil penghitungan "Nomor 6" ditambah "Nomor 7" dikurangi "Nomor 10". Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya ikhtisar hasil pembahasan akhir. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksan Pemeriksaan yang menandatangani ikhtisar. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak.


139


BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN Pada hari ini ........... (2) tanggal ............. (3) bulan ........ (4) tahun ......... (5), bertempat di .......... (6), berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ............. (7) tanggal ............ (8), kami: No.

Nama / NIP

Pangkat / Golongan

Jabatan

(9)

(10)

(11)

(12)

yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat Masa dan Tahun Pajak

: : : :

............................................................................................... ...............................................................................................

(13) (14) (15) (16)

telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor .............. (17) tanggal ............. (18), namun Wajib Pajak tidak hadir dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Demikian berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak,

Mengetahui: ................................... (19) ................................... NIP ............................. (20)


..................................... NIP ............................... (21) Ketua Tim,

....................................... NIP ................................. (22) Anggota,

....................................... NIP ................................. (23)

Pusdiklat Pajak


140

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


Pusdiklat Pajak

Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak. Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak. Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak. Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak. Diisi dengan nomor SP2. Diisi dengan tanggal SP2. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak. Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak. Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim". Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang diperiksa. Diisi dengan nomor SPHP. Diisi dengan tanggal SPHP. Diisi dengan nama jabatan pejabat kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa Pajak. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa Pajak.


141

Suwadi Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak

Recommend Documents