Kinerja Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Oleh Listiyarko Wijito Widyaiswara Muda Pusdiklat KNPK
ABSTRAKSI Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak daerah yang dipungut hampir oleh seluruh Kabupaten/kota. Tulisan berikut ini akan mengupas proporsi/peran pajak hotel dan restoran terhadap total penerimaan pajak daerah, serta mengevaluasi kinerja pemungutan pajak hotel dan restoran secara nasional. Proporsi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Total Penerimaan PDRD Proporsi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap total penerimaan pajak daerah (termasuk pajak yang dipungut oleh provinsi) secara nasional dari tahun ke tahun relatif konstan sebesar 6%, dengan rincian 3% untuk Pajak Hotel serta 3% untuk Pajak Restoran. Gambar 1. Proporsi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah (Tahun 2011)
Sumber : www.djpk.depkeu.go.id, diolah Meskipun secara nasional proporsi Pajak Hotel serta Pajak Restoran tersebut ratarata 6% dari total penerimaan pajak daerah, pada beberapa daerah tujuan wisata serta daerah perkotaan, proporsi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tersebut cukup dominan. Tabel 1. di bawah ini menggambarkan proporsi Pajak Hotel dan Restoran yang cukup besar terhadap total penerimaan pajak daerah pada beberapa kota. Tabel 1. Proporsi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah pada Beberapa Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)
1
Jenis Pajak
JAKARTA
Kota Denpasar
PAJAK HOTEL DAN 1.715.000 105.000 RESTORAN TOTAL PAJAK 216.500 9.709.000 DAERAH % dari 18 % 48 % TOTAL Sumber : www.djpk.depkeu.go.id,
Kab Tabanan
Kota Bogor
Kota Kota Bandung Manado
Kota Surabaya
12.603
31.300
158.000
33.000
25.107
122.900
490.773
94.754 1.691.550
25 %
32 %
50 %
35 %
241.500
14 %
Trend Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam skala nasional, perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak setinggi total penerimaan pajak daerah. Gambar 3 berikut ini menunjukkan trend perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran berfluktuasi atau tidak stabil (naik turun) dibanding total penerimaan pajak daerah yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun serta garis peningkatannya cukup tajam. Gambar 2.
Perkembangangan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Total Penerimaan Pajak Daerah secara Nasional
Sumber : www.djpk.depkeu.go.id, diolah
2
Apabila diperhitungkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, pertumbuhan Pajak Hotel hanya mengalami kenaikan sebesar 38%, bahkan Pajak Restoran mengalami penurunan sebesar 10%. Pada jangka waktu yang sama, total penerimaan pajak daerah mengalami pertumbuhan sebesar 68%. 2008 HOTEL RESTORAN TOTAL
Rp1.334.224 juta Rp2.377.527 juta Rp36.942.285 juta
2011 Rp1.844.509 juta Rp2.133.804 juta Rp62.097.670 juta
Trend (2008 s/d 2011) 38% (10 %) 68%
Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2012 cukup bagus. Pajak Hotel mengalami pertumbuhan sebesar 73%, sedangkan Pajak Restoran mengalami pertumbuhan sebesar 36%. Pada jangka waktu yang sama total penerimaan pajak daerah hanya mengalami kenaikan sebesar 25%.
HOTEL RESTORAN TOTAL
2011 Rp1.844.509 juta Rp2.133.804 juta Rp62.097.670 juta
2012 Trend (2011 s/d 2012) 73% Rp3.199.665 juta 36% Rp2.896.952 juta 25% Rp77.562.907 juta
Apabila diperhitungkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, maka pertumbuhannya adalah sebagai berikut: 2008 2012 Trend (2008 s/d 2012) 140% HOTEL Rp1.334.224 juta Rp3.199.665 juta 22% RESTORAN Rp2.377.527 juta Rp2.896.952 juta 110% TOTAL Rp36.942.285 juta Rp77.562.907 juta Trend Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditegaskan bahwa semua konsumsi makanan minuman yang disediakan oleh restoran dan dikonsumsi oleh pembeli dikenakan Pajak Restoran, tidak ada lagi dikotomi apakah makanan dan minuman tersebut dikonsumsi di tempat dan dibawa serta dikonsumsi di luar tempat. Menurut ketentuan sebelumnya makanan dan minuman yang dibawa serta dikonsumsi di luar tempat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka akan mengurangi basis potensi penerimaan PPN, yang selanjutnya berdampak pada penurunan penerimaannya. Pada Tabel 1.3 di bawah, penerimaan PPN atas Kelompok Lapangan Usaha (KLU) penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman mengalami penurunan penerimaan sejak tahun pajak 2010. Pada tahun 2009 penerimaan PPN atas KLU penyediaan
3
akomodasi dan penyediaan makanan minuman sebesar Rp475.392.711.583, mengalami penurunan sampai dengan tahun pajak 2012 menjadi Rp361.551.708.168, atau mengalami pertumbuhan negatif. Padahal dalam jangka waktu yang sama total penerimaan PPN Dalam Negeri mengalami kenaikan dari Rp. 98.637.924.494.811 menjadi Rp. 191.946.569.504.037, atau mengalami pertumbuhan positif. Tabel 1.3. Penerimaan PPN (dalam juta rupiah) Tahun Penerimaan 2012 TOTAL PPN dan PPnBM PPN Dalam Negeri PPN Impor PPN Lainnya PPnBM dlm Negeri PPnBM Impor PPnBM Lainnya
2011
2010
2009
2008
337.588.022
279.404.952
221.019.834
188.912.811
192.427.379
191.946.569
158.884.337.
125.667.843
116.144.690
98.637.924
126.539.707
106.927.121
82.724.498
63.552.324
82.009.024
162.695
200.657
155.513
268.420
276.516.451
10.434.458
7.999.528
7.664.802
6.108.938
7.536.557
8.480.649
5.385.658
4.802.830
2.822.442
3.953.260
23.941
7.648
4.346
15.994
14.095
KLU Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum: PPN dan PPnBM
393.401
329.601
423.329
496.074
420.149
PPN Dalam Negeri
361.551
304.928
404.697
475.392
397.039
27.849
21.327
16.041
16.605
18.525
2.355
2.232.
2.186
1.945
1.930
215
292
246
1.222
1.988
1.429
819
157
908
476
0,093181
0,364.523
188
PPN Impor PPN Lainnya PPnBM dlm Negeri PPnBM Impor PPnBM Lainnya
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Data penerimaan Pajak Restoran yang diuraikan di bawah ini menunjukkan fluktuasi penerimaan Pajak Restoran yang kemungkinan dipengaruhi oleh pemberlakukan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Pada periode 2008 - 2009 penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan sebesar 47%, namun karena basis penerimaan Pajak Restoran mengalami perluasan. Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila sebelumnya apabila makanan/mimunan tersebut dikonsumsi bukan di tempat pelayanan dikenanakan Pajak Pertambahan Nilai, sejak diberlakukannya Undang-undang PDRD dikenakan sebagai pajak daerah. Data penerimaan pajak restoran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berturut-turut mengalami pertumbuhan sebesar 33%, 27% serta 36%.
4
Periode 2008 s/d 2009
2.008 Rp2.377.527 juta
2.009 Rp 1.260.077 juta
Pertumbuhan (Rp1.117.450 juta)
% (47)
Periode 2009 s/d 2010
2009 Rp1.260.077 juta
2010 Rp1.675.468 juta
Pertumbuhan Rp 415.391 juta
% 33
Periode 2010 s/d 2011
2010 Rp1.675.468 juta
2011 Rp2.133.803 juta
Pertumbuhan Rp458.335 juta
% 27
Periode 2011 s/d 2012
2011 Rp2.133.803 juta
2012 Rp 2.896.952 juta
Pertumbuhan Rp 763.148. juta
% 36
Kesimpulan
1.
2.
3.
Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, pertumbuhan Pajak Hotel hanya mengalami kenaikan sebesar 38%, namun penerimaan pajak restoran malah mengalami penurunan sebesar 10%. Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak restoran lebih rendah daripada kinerja pemungutan pajak hotel. Pertumbuhan penerimaan dari total pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebesar 68%, menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak hotel dan restoran lebih rendah daripada kinerja pemungutan pajak daerah lainnya. Pada periode 2008 - 2009 penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan sebesar 47%, yang kemungkinan disebabkan oleh kinerjanya yang menurun, kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berturut-turut mengalami pertumbuhan sebesar 33%, 27% serta 36%. Trend tersebut kemungkinan disebabkan bukan hanya karena kinerja pemungutan pajak yang lebih baik, namun karena basis penerimaan Pajak Restoran mengalami perluasan, yaitu yaitu semua konsumsi makanan minuman yang disediakan oleh restoran dan dikonsumsi oleh pembeli dikenakan Pajak Restoran.
DAFTAR PUSTAKA --Deskripsi dan analisis APBD Tahun 2011. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012 --Penerimaan Pajak tahun 2008 - 2012. Direktorat Jenderal Pajak. 2013.
5
