KEGIATAN PENILAIAN DALAM PENGELOLAAN BMN Oleh : Listiyarko Wijito Widyaiswara Muda, Pusdiklat KNPK
ABSTRAKSI Dalam melakukan pengelolaan BMN, pengetahuan tentang penilaian Barang Milik Negara sangat diperlukan bagi Pengguna Barang karena merupakan salah stu kegiatan dalam pengelolaan BMN. Penilaian BMN dilakukan untuk menentukan nilai wajar, sesuai prinsip akuntansi, merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah. Kegiatan penilaian juga diperlukan terkait dengan pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN, penilaian barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah,pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah
Gambar 2.1. Pelaksanaan Penilaian Dalam Pengelolaan BMN (Sumber : Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Tahun 2008; diolah) Jenis nilai yang dihasilkan dari suatu kegiatan penilaian BMN sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian BMN adalah dengan tujuan menentukan Nilai Wajar. Namun demikian, definisi nilai wajar tidak didapatkan dalam PMK Nomor 179/PMK.06/2009 , yang ada adalah Nilai Pasar dengan deifinisi sebagai berikut 1: Nilai Pasar, selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut sebagai Nilai Wajar, adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang 1
Pasal 1 angka 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.06/2009
berminat membeli dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan. Istilah Nilai Pasar yang terdapat dalam SPI dan Nilai Wajar yang biasa digunakan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) secara umum adalah sama (compatible) atau memiliki konsep yang sama. Nilai wajar dalam konsep akuntansi, didefinisikan sebagai jumlah untuk suatu aktiva yang dapat ditukar, atau penyelesaian kewajiban, antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi bebas ikatan (arm’s lengh transaction).
A.
Penilaian Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat/Daerah
Sebagai Pengelola Barang, dalam rangka penertiban BMN serta untuk mengetahui nilai BMN yang sebenarnya, DJKN (Pengelola Barang) melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian (IP) pada tahun 2007. Kegiatan penilaian yang dilakukan dalam kegiatan tersebut meliputi : 1. Penilain terhadap barang yang sebelumnya belum dicatat dalam SIMAK BMN (sehingga untuk dicantumkan dalam SIMAK BMN harus ditetapkan dulu nilainya). 2. Penilaian atas BMN yang sudah tercantum dalam SIMAK BMN, namun nilainya masih sebesar Rp 1,Dari hasil kegiatan inventarisasi dan penilaian tersebut didapatkan nilai aset negara yang sebenarnya (nilai revaluasi) yang dijadikan sebagai saldo awal aset negara, yang selanjutnya saldo awal tersebut akan berubah setiap tahunnya berkenaan dengan adanya penambahan/pengurangan barang. Pengelola Barang Melakukan IP pada Pengguna Barang
Pengguna Barang
Kegiatan Inventarisasi & Penilaian (dilaksanakan +tahun 2007)
Kegiatan 1. Pembukuan dan Pelaporan
Produk (output) Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang (saldo awal)
+ (penambahan barang) - (pengurangan barang) 2. Inventarisasi Dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk melakukan sensus barang
Tabel 1.
Produk (output) Buku Barang yang didukung oleh KIB (Kartu Identitas Barang) serta DBR (Daftar Barang Ruangan). Dalam mencantumkan “nilai” barang pada saat penambahan barang , menggunakan harga perolehan
Apabila terdapat barang berlebih maka dimasukkan dalam Daftar Barang Berlebih dalam Daftar Barang Berlebih terdapat kolom harga barang. Isian kolom tersebut diisi dengan nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
Pelaksanaan Penilaian Dalam Rangka Pencatatan Laporan Keuangan (Sumber : Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Tahun 2008; diolah)
B. Ketentuan Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga. Pemanfaatan dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN dilakukan untuk menentukan : 1. Besaran nilai sewa (apabila pemanfaatan dalam bentuk sewa). 2. Kontribusi tetap (apabila pemanfaatan dalam bentuk bangun guna serah/ bangun serah guna), 3. Kontribusi tetap serta pembagian keuntungan (apabila pemanfaatan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan), Pemindatangan BMN adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disetarakan dengan modal pemerintah. Bentuk pemindahdahtanganan dapat berupa penjualan, tukar menukar, hibah. serta penyertaan modal pemerintah.
1. 2. 3.
4.
Penilaian dalam rangka pemindahtanganan dilakukan sebagai berikut: Penilaian dalam rangka penjualan dilakukan untuk memperoleh nilai limit terendah penjualan. Nilai limit terendah penjualan tersebut adalah nilai pasar. Penilaian dalam tukar-menukar BMN dilakukan atas BMN yang akan dilakukan tukarmenukar dan serta Barang Pengganti 2 : Penilaian dalam rangka hibah dilakukan terhadap BMN yang akan dihibahkan, kecuali apabila BMN yang akan dihibahkan berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak perlu dilakukan penilaian (cukup berdasarkan harga perolehan).3 Penetapan nilai untuk tujuan penentuan Nilai/Harga BMN untuk tujuan penyertaan modal pemerintah dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran (BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang yang dari awal pengadaannya), harga perolehan (BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan) serta berdasarkan penilaian Pengelola Barang (BMN berupa tanah dan/atau bangunan).
Ketentuan mengenai penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur dalam Pasal 11 s/d Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Berdasarkan ketentuan diatas, ketentuan mengenai penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan adalah sebagai berikut : 1. Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan merupakan kewenangan Pengelola Barang, sedangkan Penilaian Barang Milik selain tanah dan/atau bangunan merupakan kewenangan Pengguna Barang. 2. Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Apabila hasil penilaian lebih kecil daripada NJOP, maka nilai yang ditetapkan adalah NJOP. 2 3
Lampiran VIII Romawi VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Dalam Lampiran IX Romawi IV angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 disebutkan bahwa Besaran nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan dihitung berdasarkan : a. nilai Barang Milik Negara hasil dari pelaksanaan kegiatan anggaran, yang dari awal pengadaannya telah direncanakan untuk dihibahkan, didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang bersangkutan; b. nilai Barang Milik Negara selain huruf a didasarkan pada hasil penilaian yang berpedoman pada Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan ini.
3.
Penilaian terhadap Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan oleh tim dilakukan untuk mendapatkan nilai tertinggi dari nilai pasar, nilai buku (harga perolehan dikurangi penyusutan) serta nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Penilaian terhadap Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka sewa dan kerjasama pemanfaatan dilakukan oleh Pengguna Barang. Namun demikian, apabila harga perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut sama atau lebih daripada Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), maka penilaian dilakukan oleh Penilai. Penilaian terhadap Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar atau penyertaan modal pemerintah pusat ) dilakukan oleh Pengguna Barang. Namun demikian, apabila harga perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut sama atau lebih daripada Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)., maka penilaian dilakukan oleh Penilai.
4.
5.
Penilaian dalam Rangka pemanfaatan BMN, mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, diatur sebagaimana tabel 1 berikut (disertai beberapa contoh). SEWA
KERJA SAMA PEMANFAATAN
Pengguna Barang menentukan nilai sewa pada BMN non Tanah dan Bangunan dengan persetujuan Pengelola Barang contoh : - Sewa genset - Sewa Kapal - dll
Pengeloa Barang menentukan nilai sewa BMN Tanah dan bangunan.
Pengelola Barang menentukan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
Pengelola Barang menentukan besaran kontribusi teta.
Contoh: - Sewa untuk kantin - Sewa untuk ATM - Sewa untuk Menara BTS - Sewa Gedung resepsi/ pertemuan - dll
Contoh: - KSP untuk hotel - KSP untuk Mall/ pusat perbelanjaan - KSP untuk rumah susun sewa - dll
Contoh : - BGS/BSG untuk hotel - BGS/BSG untuk Mall/ pusat perbelanjaan - BGS/BSG untuk rumah susun sewa - dll
- Penilaian unruk keperluan Sewa BMN non Tanah/Bangunan dengan nilai buku di atas Rp 30 M dilakukan oleh “Penilai”.
Tabel 2.
Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMN serta Kewenangan Penilaiannya (Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, diolah)
Penilaian dalam Rangka Pemindatanganan BMN, mengacu kepada lampiran Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, diatur sebagaimana tabel 2 berikut. JENIS PEMINDAH TANGANAN
1.Pemindahtanganan dengan tindak lanjut Penjualan.
Penilaian Oleh PENGGUNA BARANG (dengan persetujuan Pengelola) Penilaian dilakukan sendiri PENGGUNA BARANG
Penilaian dilakukan Oleh Instansi Yang Berkompeten
BMN selain tanah dan Atau Bangunan - Kendaraan yang dihentikan penggunaannya karena umur penggunaannya sudah lebih
- Bangunan akan direkonstruksi dan biaya pembangunan sudah dianggarkan (Penilaian dilakukan oleh Dinas P.U/
Penilaian Dilakukan Oleh PENGELOLA BARANG
-
-
Tanah dan/ Atau Bangunan yang akan dilakukan penjualan Berdasarkan permintaan dari
Penilaian untuk memperoleh Nilai Limit Terendah Penjualan
2.Pemindahtanganan dengan tindak lanjut Tukar Menukar
10 tahun Cipta Karya) Aset tetap lainnya yang - Kendaraan yang usianya dihentikan penggunaannya belum mencapai 10 karena sudah dalam kondisi tahun, tapi dihentikan rusak berat. Pada Umumnya penggunaannya karena Dinilai sebagai nilai sisa kecelakaan atau sebab (Scrap) lainnya (Penilaian - Bongkaran atas bangunan dilakukan oleh DLLAJR) yang dilakukan renovasi Tukar-menukar selain tanah dan/atau bangunan -
BMN yang akan dilakukan tukar menukar Usulan nilai berdasarkan taksiran harga dari instansi yang berkompeten, serta calon mitra tukar-menukar yang berminat melakukan tukar-menukar.
-
Penggunan Barang Melakukan koreksii Nilai limit terendah penjualan sebagaimana diusulkan oleh Pengguna Barang
Barang Pengganti Sebelum dilakukan penyerahan Barang Milik Negara yang dipertukarkan, Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian kesesuaian barang pengganti dengan perjanjian.
Tukar-menukar tanah dan/atau bangunan BMN yang akan dilakukan tukar menukar Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan nilai Barang Milik Negara yang akan ditukarkan Barang Pengganti Sebelum dilakukan penyerahan Barang Milik Negara yang dipertukarkan, Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian kesesuaian barang pengganti dengan perjanjian. 3,Pemindahtanganan dengan tindak lanjut Hibah
Hibah selain tanah dan/atau bangunan Nilai BMN yang dihibahkan cukup mengacu kepada nilai perolehan Apabila BMN sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran, maka nilai hibah berdasarkan dokumen penganggaran tersebut. Hibah tanah dan/atau bangunan Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan. Penilai melaporkan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim
Apabila BMN sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran, maka nilai hibah berdasarkan dokumen pengangarannya.
Tabel 3.
C.
Penilaian Dalam Rangka Pemindahtanganan BMN serta Kewenangan Penilaiannya (lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, diolah)
Ruang Lingkup Penilaian BMN
Dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 disebutkan bahwa “Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal”. Pemahaman atas ketentuan tersebut adalah : • Penilaian BMN selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang (apabila nilanya dibawah Rp 30.000.000 untuk pemanfaatan BMN dan dibawah Rp 10.000.000 untuk pemindahtangan BMN). • Pengelola Barang dapat melakukan penilaian BMN selain tanah dan atau bangunan dalam hal : o Terikait dengan persetujuan permohonan pemanfaatan yang diajukan oleh Pengguna Barang terkait dengan penentuan nilai sewa BMN. o Terikait dengan persetujuan permohonan penghapusan yang diajukan oleh Pengguna Barang untuk penentuan nilai limit terendah penjualan dll. o Terdapat permohonan penilaian dari Pengguna Barang o Merupakan rencana kerja Pengelola Barang (DJKN), misalnya kegiatan inventarisasi dan penilaian.
D. Penutup Penilaian BMN merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan BMN ketika BMN tersebut belum tercatat sebagai aset negara, sedangkan harga perolehannya tidak diketahui, ketika ada kebijakan inventarisasi BMN yang diikuti dengan penilaian BMN untuk menentukan nilai wajar. Ketika suatu BMN akan dilakukan pemannfaatan, atau ketika suatu BMN a akan dilakukan pemindahtanganan.
DAFTAR PUSTAKA
Dungtji Munawar (2011). Penilaian Barang Milik Negara (Non Tanah dan Bangunan), Modul Diklat Teknis Substantif Spesialias Penglolaan Barang Milik Negara, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbagan Keuangan, BPPK, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilain BMN Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilain BMN
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-14/KN/2008 Penilaian Barang Bergerak Dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-14/KN/2008 Penilaian Barang Bergerak Dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya
