PENGARUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK SERTA HUBUNGANNYA DENGAN TAX RATIO (STUDI KASUS PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN)

PENGARUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK SERTA HUBUNGANNYA DENGAN TAX RATIO (STUDI KASUS PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN)

Disusun oleh Nama Peneliti/Pengkaji I NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: Listiyarko Wijito : 196904161995031001 : Pembina / IV/a : Widyaiswara Muda

Nama Peneliti/Pengkaji II NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: Taufik Cahyo Sudrajad : 198301312004121001 : Penata Muda / III/a : Widyaiswara Pertama

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN JAKARTA 2013

i

Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Serta Hubungannya Dengan Tax Ratio (Studi Kasus Pajak Hotel dan Pajak Restoran) Abstrak Penelitian tentang “Pengaruh Administrrasi Perpajakan Terhadap Efektiftas Pemungutan Pajak Serta Hubungannya dengan Tax Ratio (Studi Kasus Pajak Hotel dan Pajak Restoran)”, bertujuan untuk menguji adanya pengaruh antar variabel administrasi pajak yang diukur dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi, serta pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran. Penelitian ini juga untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara efektifitas pemungutan pajak degan tax ratio. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah melakukan studi kepustakaan, penyebaran kuestioner, study kepustakaan, observasi dan wawancara dengan pejabat pajak daerah yang menangani pajak daerah serta pengamat perpajakan. Adapun Statistik kuantitatif dengan model analisis jalur (path analysis) dipergunakan untuk menguji hubungan antar variabel administrasi pajak berupa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi, serta pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi serta Budaya Organisasi secara bersama-sama secara signifikan mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak. Berdasarkan perhitungan analisis jalur, secara total variabelvariabel tersebut mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung sebesar 92,8% terhadap efektifitas pemungutan pajak. Variabel Struktur Organisasi secara langsung mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak. Pengaruh secara langsung sebesar 31,4%, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui variabel Budaya Organisasi sebesar 16,7%. Variabel Budaya Organisasi secara langsung mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak sebesar 27,7%, sedangkan pengaruhnya secara tidak langsung melalui variabel Struktur Organisasi sebesar 17%. Variabel Prosedur Organisiasi serta variabel Strategi Organisasi tidak mempengaruhi secara langsung efektifitas pemungutan pajak. Kedua variabel tersebut mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak secara tidak langsung. Penelitian ini juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara efektifitas pemungutan pajak yang diukur dari indikator intensifikasi dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap tax ratio dengan tingkat hubungan sedang (50,2%).

ii

Influence of Tax Administration to the Efectiveness of Tax Collection and It’s Relationship to The Tax Ratio (Case Study of Hotel Tax and Restaurant Tax) Abstract This research titled “ Influence of Tax Administration to the Efectiveness of Tax Collection and It’s Relationship to The Tax Ratio (Case Study of Hotel Tax and Restaurant Tax), is to test the influence of tax administration variable such organization structure, organization procedure, organization strategy an organization culture to the effectifeness of hotel and restaurant tax collection. This research is also to test if there is a significant relationship bethween effectifeness of hotel and restaurant tax collection and tax ratio. Research metodology that operating in this research is literacy study, distribute a quesionaire, observation, interviewing the local goverment staff who handle local tax, and also local tax expert. Path analysis is used to test the influence of tax administration variable such organization structure, organization procedure, organization strategy an organization culture to the effectifeness of hotel and restaurant tax collection This research is proved that organization structure, organization procedure, organization strategy an organization culture, together, are significantly influence efficiency of tax collection. Based on calculation of path anallysis, that variable are influence the effectifeness of tax collection as about 92,8%, directly or undirecetly. Organization structure variable influence the effectifeness of hotel and restaurant tax collection, directly. Direct influence is as about 31,4%, undirect influence through culture organization variable is as about 16,7%. Organization culture variable influence the effectifeness of tax collection, directly. Direct influence is as about 27,7%, undirect influence through culture organization variable is as abut 17%. Organization procedure and organization strategy do not influence effectifeness of hotel and restaurant tax collection directly. Both variable influence effectifeness of tax collection, undirectly. This research is also proved that there is a significant relationship bethween effectifeness of tax collection that measured by indicator such intensification dan taxpayer obeyness, and the tax ratio, at a medium relationship stage (50,2%).

iii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFATAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Rumusan Masalah D. Tujuan Penelitian E. Manfaat Penelitian BAB II LANDASAN TEORI . A. Pajak Daerah B. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah . B.1. Dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) B.2. Ketentuan Formal Sistem Pemungutan Pajak Sebagaimana Diatur Dalam UU Pajak Daerah dan . Retribusi Daerah . C. Administrasi Perpajakan . C.1. Administrasi Perpajakan (Tax Administration) sebagai Pelaksanaan dari Ketentuan Perpajakan (Tax Law) C.2. Kedudukan Administrasi Perpajakan dalam Mekanisme Hukum Pajak C.3. Sasaran Administrasi Perpajakan C.4. Administrasi Perpajakan yang Efektif D. Pembenahan Administrasi Perpajakan Melalui Perubahan Unsur-Unsur Administrasi Perpajakan D.1. Perubahan Organisasi Administrasi Pajak (Reorganisasi) D.2. Pengukuran Variable Stuktur Organisasi E. Dimensi Prosedur Administrasi Pajak F. Dimensi Strategi Organisasi Pajak G. Dimensi Budaya Organisasi Pajak H. Kerangka Konsep I. Hipotesis

iv

1 14 14 15 15 16 16 16

19 30

30 31 32 32 54 57 66 67 69 74 76 77

BAB III METODE KAJIAN AKADEMIS A. Jenis Penelitian B. Lokasi dan Waktu Penelitian . C. Populasi dan Sampel C.1. Populasi C.2. Sampel . D. Teknik Pengumpulan Data E. Variabel Penelitian F. Definisi Operasional F.1. Variabel Struktur Organisasi F.2. Variabel Prosedur Organisasi F.3. Variabel Strategi Organisasi F.4. Variabel Budaya Organisasi F.5. Variabel Efektifitas Pemungutan Pajak F.6. Varibel Tax Ratio . G. Analisis Data G.1. Uji Validitas G.2. Uji Reliabilitas G.3. Teknik Analisis Data BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Hasil Penelitian A.1. Data A.2. Karateristik Responden A.3. Uji Instrumen Penelitian A.4. Pengukuran Variabel Laten A.5. Hasil Path Analysis B. Pembahasan Penelitian Berdasarkan Path Analysis dan Hasil Obserasi/Wawancara B.1. Variabel Struktur Organisasi B.2. Variabel Prosedur Organisasi B.3. Variabel Strategi Organisasi B.4. Variabel Budaya Organisasi BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

v

78 78 78 78 79 79 80 81 81 83 84 86 86 89 89 89 90 91 97 97 100 101 104 105 118 118 120 122 123 125 127

DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Tabel 1.2

Tabel 1.3 Tabel 2.1

Tabel 4.1 Tabel 4.2. Tabel 4.3 Tabel 4.4. Tabel 4.5

Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Total Penerimaan Pajak Daerah secara Nasional (Sumber: webb Direktorat Jenseral Perimbangan Keuangan, diolah) Proporsi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah pada Beberapa Kota (Sumber: webb Direktorat Jenseral Perimbangan Keuangan, diolah) Penerimaan PPN (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak) Ketentuan Formal pada UU PDRD yang Mengatur Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Sumber UU No 28 Tahun 2009, diolah) Ikhtisar Tabulasi Data Kabupaten/Kota yang Mengembalikan Kuesioner dan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2010 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian Hasil Pengujian Korelasi Pearson Hasil Analisis Struktural Pengaruh Variavel Struktur Organisasi, Prosedur, Strataegi dan Bidaya Organisasi terhadap Efektifitas Pemungitan Pajak

vi

8

9

12 27

98 98 102 106

109

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2. Gambar 1.3 Gambar 1.4

Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 3.1. Gambar 4.1. Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7 Gambar 4..8 Gambar 4.9 Gambar 4.10 Gambar 4.11

Tax ratio Pajak Daerah yang Dipumgut Pemerintah Provinsi (Tahun 2011) Tax ratio Pajak Daerah yang Dipumgut Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi (Tahun 2011) Proporsi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Perkembangangan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Total Penerimaan Pajak Daerah secara Nasional Skema Pemungutan atas Pajak Daerah yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Mekanisme Pengawasan atas Pembayaran dan Pelaporan SPTD) Intensifikasi Pajak melalui Penelitian SPTPD Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Mekanisme Penerbitan SKPDKB/SKPDKBT serta Upaya Hukum Oleh Wajib Pajak Profil Penerimaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Yang Mencerminkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Kategorisasi Kepatuhan Wajib Pajak per Besaran Klasifikasi Usaha dan Kawasan. Struktur Dokumentasi Prosedur pada Direktorat Jenderal Pajak Jenis Pelayanan yang Disediakan Oleh Administrasi Pajak Daerah Serta Unsur Pendukungnya Dalam Administrasi Penerimaan Pajak Berdasar Basis Pajak vs Potensi Pajak Berdasarkan PDRB Kerangka Konsep Penelitian Analisis Jalur Penelitian Proporsi Kabupaten/Kota Sample Berdasarkan Penerimaan Pajak Data Diri Responden Pegawai Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Data diri Responden Pegawai Pajak Daearah Berdasarkan Pendidikan dan Eselon Data diri Responden Wajib Pajak berdasarkan Jenis Usaha dan Bentuk Usaha Keterkaitan Antar Variabel Bebas Path Analysis Hasil Penelitian Tax Ratio Pajak Hotel, Pajak Restora, serta Total Pajak Hotel dan Restoran Tax Ratio Pajak Hotel (sumber : Lampiran 5) Tax Ratio Pajak Hotel (sumber : 5) Tax Ratio Pajak Hotel dan Restoran (sumber : Lampiran 5) Printout SPSS uji korelasi (sumber Lampiran 4)

vii

5 5 9

10 23 41 42 44 47 49 50 60 62 71 76 92 100 100 101 101 106 113 115 116 116 117 117

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Pola pengaturan hubungan antara pusat dan daerah yang semula bersifat

sentralistik di masa orde baru, telah diubah dalam suatu pola hubungan yang lebih bersifat desentralisasi, hal ini dimanifestasikan melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 serta Undang – Undang Nomor 25

Tahun 1999. Konsekuensi dari perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tersebut yaitu terjadinya perubahan model dan pemerintahan daerah dari structural efficiency model menjadi local democracy model dengan penekanan pada nilai-nilai demokrasi dan keberagaman di dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Apabila structural efficiency model menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal, maka local democracy model menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah1. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber keuangan harus bergeser ke daerah, baik melalui perluasan basis pajak (taxing

1

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000


power) maupun dana perimbangan. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, kepada daerah diberikan: (1)

kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dari pendapatan asli daerah (PAD) dengan sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan pada batas kewajaran.

(2)

dana perimbangan. Komposisi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2011 masih sangat kecil,

yaitu sebesar 19%. Secara Total APBD Tahun 2011 sebesar Rp479,022 triliun. Komposisi pendanaan atas APBD tersebut terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp327,361 triliun (68%), PAD sebesar Rp90,416 triliun (19%), dan lainlain pendapatan yang sah sebesar Rp61,242 triliun (13%)2. Kunci keberhasilan desentralisasi fiskal adalah kemandirian fiskal yang direprentasikan oleh kapasitas fiskal suatu daerah. Makin besar kapasitas fiskal suatu daerah, maka makin kecil ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat, sebaliknya makin rendah kapasitas fiskal suatu daerah, maka makin besar ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat. Terdapat beberapa pendapat terkait rendahnya peranan PAD terhadap APBD. Widayat dalam Syahrudin dkk (2009) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD Kabupaten/Kota, antara lain adalah: 1.

Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. “ Deskripsi dan analisis APBD Tahun 2011”. (Jakarta, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). 2012 2

2

BAB I PENDAHULUAN

2.

Badan

Usaha

Milik

Daerah

(BUMD)

belum

banyak

memberikan

keuntungan kepada Pemerintah Daerah; kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya; 3.

Adanya kebocoran-kebocoran;

4.

Biaya pungut yang masih tinggi;

5.

Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;

6.

Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Faktor-faktor tersebut di atas, menyebabkan sistem perpajakan (tax system) daerah saat ini belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga belum dapat menciptakan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Pendapat lain dikemukakan oleh Jaya dalam Syahrudin dkk (2009), beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut : 1. Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah; 2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat; 3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; 4. Alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;

3


5. Kelemahan

dalam

pemberian

subsidi

Pemerintah

Pusat

kepada

Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Dalam rangka penguatan kapasitas fiskal, daerah sebaiknya lebih fokus melakukan pembenahan serta peningkatan kinerja perpajakannya. Ukuran kinerja perpajakan pada umumnya menggunakan rasio pajak (tax ratio). Terkait dengan rasio pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan jumlah

pendapatan

potensial

yang

dapat

dikenai

pajak.

PDRB

juga

menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di berbagai wilayah di Indonesia akan membantu kita dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak daerah wilayah tersebut dengan PDRB-nya, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait dan menilai kondisi suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah lain. Rendahnya

kontribusi

PAD

terhadap

APBD

disebabkan

karena

penggalian potensi yang masih rendah, baik di dalam menggali potensi pajak daerah maupun potensi retribusi daerah. Parameter yang digunakan untuk mengukur penggalian potensi pajak daerah pada umumnya menggunaan tax ratio, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDRB suatu daerah. Tax ratio atas pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 1.1, sedangkan tax ratio atas pajak daerah yang

4

BAB I PENDAHULUAN

dipungut oleh Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 1.2. Gambar 1.1.

Tax Ratio Pajak Daerah yang Dipungut Pemerintah Provinsi (Tahun 2011)

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Gambar 1.2. Tax Ratio Pajak Daerah yang Dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi (Tahun 2011)

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id Kinerja pemungutan pajak yang diukur dengan tax ratio tersebut pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: adanya kesadaran dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu kominitas, adanya manfaat yang dapat

5


dirasakan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari pembayaran pajak, pelayanan oleh Kantor Pajak Daerah serta law enforcement. Kedua, penggalian potensi pajak. Penggalian potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Tugas

kantor

pemungutan

pajak

daerah

yang

dilakuan

oleh

Dispenda/BPKAD adalah melaksanakan hukum pajak yang diundangkan dalam Peraturan Daerah melalui suatu administrasi pajak.

Administrasi pajak (tax

administration) dan hukum pajak (tax law) merupakan satu kesatuan sebagai suatu sistem pajak (tax system). Oleh karena itu, administrasi pajak yang baik harus

mampu

menegakkan

ketentuan-ketentuan

hukum

perpajakan

sebagaimana diatur peraturan terkini pajak. Secara teoritis adminstrasi pajak merupakan operasionalisasi hukum pajak. Dalam pelaksanaan administrasi pajak dibutuhkan rambu-rambu berupa petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis lainnya sebagai pedoman, baik oleh aparat pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak. Petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis tersebut antara lain mengatur tentang tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak; tata cara Wajib Pajak mengajukan hak perpajakannya; tata cara Kantor Pajak Daerah melakukan penetapan pajak; tata cara pemberian sanksi kepada WP; formulir-formulir yang digunakan; serta penjabaran ketentuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang pajak (peraturan daerah) sehingga dapat berlaku operasional. Sistem perpajakan merupakan suatu resultan dari kebijakan pajak (tax policy) yang dijabarkan dalam peraturan perpajakan (tax law) serta dilaksanakan melalui administrasi perpajakan (tax administration). Kebijakan perpajakan adalah kebijakan perpajakan yang dituangkan dalam regulasi atau peraturan

6

BAB I PENDAHULUAN

perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan (tax law). Administrasi perpajakan (tax administration) memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengadministrasikan penerimaan pajak, serta memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanan pemungutan pajak baik kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Untuk dapat melakukan penggalian pajak yang optimal, maka administrasi perpajakan harus mampu mengadministrsikan penerimaan pajak, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak (baik kepada petugas pajak maupun Wajib Pajak), memberikan pelayanan pajak yang baik, serta adanya persamaan perlakukan kepada semua Wajib Pajak (adil) dalam law enforcement. Nasucha (2004) mengemukakan bahwa dimensi dari administrasi ketika harus dilakukan reformasi adalah: a.

Perubahan Struktur Organisasi (kelembagaan);

b.

Perubahan Sistem dan Prosedur (standar operasional dan prosedur);

c.

Perubahan Strategi Organisasi;

d.

Perubahan Budaya Organisasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai

hubungan

antara

administrasi

perpajakan

dengan

efektifitas

pemungutan pajak sebagai pencapaian sasaran administrasi pajak di daerah. Penulis juga tertarik untuk membuktikan hipotesa mengenai adanya hubungan antara kinerja administrasi perpajakan dengan pencapaian tax ratio. Selama ini daerah sering berdalih bahwa rendahnya penerimaan pajak daerah karena tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, rendahnya

7


potensi serta kemampuan masyarakat di daerah dalam membayar pajak daerah yang masih rendah. Pendapat ini tentu saja perlu dibuktikan secara empiris, apakah terdapat korelasi

antara

penerimaan

pajak

daerah

dengan

kinerja

administrasi

perpajakan. Pembuktian mengenai ada atau tidak adanya hubungan antara kinerja administrasi perpajakan dengan pencapaian tax ratio dapat dijadikan pedoman

pemerintah

pusat

dalam

mengambil

suatu

kebijakan

terkait

pelaksanaan desentralisasi fiskal. Objek dalam penelitian ini dibatasi hanya terhadap jenis Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak daerah yang dipungut hampir oleh seluruh Kabupate/kota. Perkembangan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran serta total penerimaan pajak daerah secara nasional adalah sebagaimana tabel dan gambar berikut. Tabel 1.1

Perkembangangan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Total Penerimaan Pajak Daerah secara Nasional (dalam rupiah) 2008

2.009

2010

2011

2012

HOTEL

1.334.224.096.289

1.710.236.752.678

2.103.733.488.733

1.844.509.226.292

3.199.665.008.037

RESTORAN

2.377.527.308.038

1.260.077.286.031

1.675.468.548.857

2.133.803.559.437

2.896.952.314.061

36.942.284.699.892

42.887.660.583.450

47.579.476.291.874

62.097.669.798.127

77.562.907.450.684

TOTAL

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Proporsi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap total penerimaan pajak daerah secara nasional dari tahun ke tahun relatif konstan sebesar 6%, dengan rincian 3% untuk Pajak Hotel serta 3% untuk Pajak Restoran.

8

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.3. Proporsi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah (Tahun 2011)

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id, diolah

Meskipun secara nasional proporsi Pajak Hotel serta Pajak Restoran tersebut rata-rata 6% dari total penerimaan pajak daerah,

pada

beberapa

daerah tujuan wisata serta daerah perkotaan, proporsi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tersebut cukup dominan. Tabel 1.2 di bawah ini menggambarkan proporsi Pajak Hotel dan Restoran yang cukup besar terhadap total penerimaan pajak daerah pada beberapa kota. Tabel 1.2. Proporsi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah pada Beberapa Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah) Jenis Pajak PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TOTAL PAJAK DAERAH

JAKARTA

Kota Denpasar

Kab Tabanan

Kota Bogor

Kota Bandung

Kota Manado

Kota Surabaya

1.715.000

105.000

12.603

31.300

158.000

33.000

241.500

9.709.000

216.500

25.107

122.900

490.773

94.754

1.691.550

% dari TOTAL

18 %

48 %

50 %

25 %

32 %

35 %

14 %

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id, Dalam skala nasional, perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak setinggi total penerimaan pajak daerah. Gambar 3 berikut ini

9


menunjukkan trend perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran berfluktuasi atau tidak stabil (naik turun) dibanding total penerimaan pajak daerah yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun serta garis peningkatannya cukup tajam. Gambar 1.4. Perkembangangan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Total Penerimaan Pajak Daerah secara Nasional

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id, diolah

Apabila diperhitungkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, pertumbuhan Pajak Hotel hanya mengalami kenaikan sebesar 38%, bahkan Pajak Restoran mengalami penurunan sebesar 10%. Pada jangka waktu yang sama, total penerimaan pajak daerah mengalami pertumbuhan sebesar 68%.

10

BAB I PENDAHULUAN

2008

2011

Trend (2008 s/d 2011)

HOTEL

Rp1.334.224 juta

Rp1.844.509 juta

38%

RESTORAN

Rp2.377.527 juta

Rp2.133.804 juta

(10 %)

Rp36.942.285 juta

Rp62.097.670 juta

68%

TOTAL

Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2012 cukup bagus. Pajak Hotel mengalami pertumbuhan sebesar 73%, sedangkan Pajak Restoran mengalami pertumbuhan sebesar 36%. Pada jangka waktu yang sama total penerimaan sebesar

pajak

daerah

hanya

mengalami

kenaikan

25%. 2011

2012

HOTEL

Rp1.844.509 juta

Rp3.199.665 juta

73%

RESTORAN

Rp2.133.804 juta

Rp2.896.952 juta

36%

Rp62.097.670 juta

Rp77.562.907 juta

25%

TOTAL

Trend (2011 s/d 2012)

Apabila diperhitungkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, maka pertumbuhannya adalah sebagai berikut: 2008

2012

Trend (2008 s/d 2012)

HOTEL

Rp1.334.224 juta

Rp3.199.665 juta

140%

RESTORAN

Rp2.377.527 juta

Rp2.896.952 juta

22%

Rp36.942.285 juta

Rp77.562.907 juta

110%

TOTAL

Disamping pertimbangan bahwa peran Pajak Hotel dan Restoran cukup besar (bahkan pada beberapa Kabupaten/Kota cukup dominan), kinerja collection rate yang masih berfluktuasi (tidak stabil), menjadikan penulis tertarik untuk meneliti Pajak Hotel dan Restoran karena atas jasa hotel dan restoran yang telah dikenakan pajak daerah tidak dikenakan lagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

ditegaskan bahwa semua konsumsi makanan minuman yang disediakan oleh

11


restoran dan dikonsumsi oleh pembeli dikenakan Pajak Restoran, tidak ada lagi dikotomi apakah makanan dan minuman tersebut dikonsumsi di tempat dan dibawa serta dikonsumsi di luar tempat. Menurut ketentuan sebelumnya makanan dan minuman yang dibawa serta dikonsumsi di luar tempat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka akan mengurangi basis potensi penerimaan PPN, yang selanjutnya berdampak pada penurunan penerimaannya. Pada Tabel 1.3 di bawah, penerimaan PPN atas Kelompok Lapangan Usaha (KLU) penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman mengalami penurunan penerimaan sejak tahun pajak 2010. Pada tahun 2009 penerimaan PPN atas KLU penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman sebesar Rp475.392.711.583, mengalami

penurunan

sampai

dengan

tahun

pajak

2012

menjadi

Rp361.551.708.168, atau mengalami pertumbuhan negatif. Padahal dalam jangka waktu yang sama total penerimaan PPN Dalam Negeri mengalami kenaikan dari Rp98.637.924.494.811 menjadi Rp191.946.569.504.037, atau mengalami pertumbuhan positif. Tabel 1.3. Penerimaan PPN (dalam rupiah) Tahun Penerimaan 2012 TOTAL PPN dan PPnBM 411211. PPN Dalam Negeri 411212. PPN Impor 411219. PPN Lainnya 411221. PPnBM dalam Negeri 411222. PPnBM Impor 411229. PPnBM Lainnya

337.588.022.686.815 191.946.569.504.037 126.539.707.532.605 162.695.863.986 10.434.458.053.872 8.480.649.974.495 23.941.757.820

2011

2010

2009

2008

279.404.952.376.547

221.019.834.142.804

188.912.811.405.012

192.427.379.402.953

158.884.337.988.338

125.667.843.593.063

116.144.690.528.788

98.637.924.494.811

106.927.121.046.554

82.724.498.064.155

63.552.324.899.945

82.009.024.129.474

200.657.817.150

155.513.297.699

268.420.069.695

276.516.451.950

7.999.528.446.756

7.664.802.664.317

6.108.938.533.568

7.536.557.729.308

5.385.658.949.533

4.802.830.220.124

2.822.442.420.336

3.953.260.784.328

7.648.128.216

4.346.303.446

15.994.952.680

14.095.813.082

KLU Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum:

12

BAB I PENDAHULUAN

Tahun Penerimaan 2012

2011

2010

2009

2008

PPN dan PPnBM

393.401.310.868

329.601.285.489

423.329.728.754

496.074.138.780

411211. PPN Dalam Negeri

361.551.708.168

304.928.243.150

404.697.673.175

475.392.711.583

411212. PPN Impor

27.849.289.319

21.327.981.480

16.041.746.885

16.605.168.828

2.355.497.851

2.232.656.979

2.186.046.847

1.945.386.461

215.305.261

292.769.494

246.330.240

1.222.340.390

1.429.510.269

819.634.386

157.838.426

908.166.995

93.181

364.523

411219. PPN Lainnya 411221. PPnBM dalam Negeri 411222. PPnBM Impor 411229. PPnBM Lainnya

420.149.655.500 397.039.729.726 18.525.152.850 1.930.999.033 1.988.470.670 476.414.992 188.888.229

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Data menunjukkan

penerimaan Pajak fluktuasi

Restoran yang

penerimaan

Pajak

diuraikan di

Restoran

yang

bawah ini

kemungkinan

dipengaruhi oleh pemberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pada periode 2008 - 2009 penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan sebesar 47%, namun karena basis penerimaan Pajak Restoran mengalami perluasan (yaitu semua konsumsi makanan minuman yang disediakan oleh restoran dan dikonsumsi oleh pembeli dikenakan Pajak Restoran, maka sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berturut-turut mengalami pertumbuhan sebesar 33%, 27% serta 36%. Periode 2008 s/d 2009

Periode 2009 s/d 2010



2.008 Rp2.377.527.308.038

2009 Rp1.260.077.286.031

2010 Rp1.675.468.548.857

2011 Rp2.133.803.559.437

2.009 Rp 1.260.077.286.031

2010 Rp1.675.468.548.857

2011 Rp2.133.803.559.437

2012 Rp 2.896.952.314.061

Pertumbuhan (Rp1.117.450.022.007)

% (47)

Pertumbuhan Rp 415.391.262.826

% 33

Pertumbuhan Rp458.335.010.580

% 27

Pertumbuhan Rp 763.148.754.624

% 36

13


Berdasarkan uraian di atas, maka Penggalian potensi Pajak Hotel dan Restoran perlu ditingkatkan.

B.

IDENTIFIKASI MASALAH Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

Seberapa

besar

pengaruh

struktur

organisasi

terhadap

efektifitas

pemungutan pajak? 2.

Seberapa besar pengaruh prosedur organisasi terhadap efektifitas pemungutan pajak?

3.

Seberapa

besar

pengaruh

strategi

organisasi

terhadap

efektifitas

pengaruh

budaya

organisasi

terhadap

efektifitas


Seberapa

besar


Apakah terdapat hubungan antara efektifitas pemungutan pajak dengan tax ratio?

C.

RUMUSAN MASALAH Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

Terdapat hubungan antara administrasi pajak yang diukur melalui variabel struktur organisasi. prosedur organisasi, strategi organisasi serta budaya organisasi dengan ekstensifikasi pemungutan pajak.

2.

14

Terdapat hubungan antara efektifitas pemungutan pajak dengan tax ratio.

BAB I PENDAHULUAN

D.

TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, menjadi penting untuk

mengetahui hubungan antara upaya penggalian potensi pajak dengan tinggi rendahnya tax ratio. Lebih spesifik ingin diketahui: 1. Pengaruh antara administrasi perpajakan pada suatu daerah dengan efektifitas pemungutan pajak. 2. Hubungan antara efektifitas pemungutan pajak pada suatu daerah dengan tax ratio.

E.

MANFAAT PENELITIAN Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan

evaluasi untuk meningkatkan penggalian potensi pajak daerah.

15

BAB II LANDASAN TEORI

A.

PAJAK DAERAH Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang

bersifat

memaksa

berdasarkan

Undang-Undang,

dengan

tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak daerah dirujuk dari pendapat ahli, Mardiasmo dalam Safri (2002) yang mengatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah melalui Peraturan Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah3. Selanjutnya Mardiasmo menyebutkan bahwa pada hakekatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara Pajak Negara dan Pajak Daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya pengertian subjek pajak, objek pajak, dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak4.

B.

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

B.1.

Dasar Pemungutan Pajak Daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3 4

Nurrohman Harimuyono. “Pengaruh Efektifitas Aministrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”. Ibid., hal. 4


Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka beberapa pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah: 1.

Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;

2.

Pajak Restoran, yaitu

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran; 3.

Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame;

4.

Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;

5.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu

pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan; 6.

Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

7.

Pajak Sarang Burung Walet, yaitu

pajak atas kegiatan pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung wallet; 8.

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan; dan

9.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Daerah

harus

membuat

Peraturan

Daerah

sebagai

dasar

diberlakukannya pemungutan pajak di suatu daerah. Ketentuan minimal yang

17


harus diatur dalam suatu Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pemungutan suatu jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) UU No 28 Tahun 2009, adalah: a.

nama (jenis pajak), objek dan Subjek Pajak;

b.

dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak;

c.

wilayah pemungutan;

d.

masa pajak;

e.

penetapan;

f.

tata cara pembayaran dan penagihan;

g.

kedaluwarsa;

h.

sanksi administrasi;

i.

tanggal mulai berlaku. Setelah Perda tentang pemungutan jenis pajak tertentu sudah diterbitkan,

maka harus ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Walikota/ Bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan dibawahnya. Ketentuan yang mengatur tentang perpajakan pada prinsipnya dibagi menjadi ketentuan yang mengatur mengenai legal formal dalam pemungutan pajak (ketentuan formal) serta ketentuan yang mengatur tentang materi objek yang dipungut pajak (ketentuan material). Ketentuan formal mengatur tentang: 

Masa pajak;



Tahun pajak;



Cara memenuhi kewajiban pembayaran pajak, seperti cara membayar, cara melaporkan, terpenuhinya kewajiban sebagai Wajib Pajak, serta cara mendaftar;



18

Pemeriksaan pajak;




Sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban pajak, seperti tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tidak membayar pajak, tidak melaporkan SPT, melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar, serta sanksi pidana dalam perpajakan;



Hak-hak Wajib Pajak seperti mengajukan keberatan, banding, pembetulan, pengurangan/pembatalan

ketetapan

yang

tidak

benar,

pengurangan/penghapusan denda administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta imbalan bunga; 

Penagihan pajak. Ketentuan material, antara lain, mengatur tentang:



Objek pajak serta subjek yang dikenakan pajak;



Saat terhutang pajak;



Dasar pengenaan Pajak;



Tarip dan cara menghitung pajak.

B.2.

Ketentuan Formal Sistem Pemungutan Pajak Sebagaimana Diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B.2.1. Self Assessment dan Official Assessment dalam Pemungutan Pajak Daerah. Terdapat dua sistem dalam pemungutan pajak, yaitu self assessment (termasuk dalam hal ini witholding tax) dan official assessment. Self assessment adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak mempunyai kewajiban mendaftar,

menghitung,

membayar

dan

melaporkan

sendiri

kewajiban

perpajakannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, yang termasuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

19


Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Wajib Pajak membayar pajak setelah menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan

sistem

self

assessment,

Wajib

Pajak

melakukan

penghitungan pajak yang harus dibayar berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang ketentuan dasar pengenaan pajak, tarif pajak, serta cara menghitung pajak. Wajib Pajak membayar sejumlah kewajiban pajaknya sebesar jumlah pajak yang terhutang. Keseluruhan perhitungan dan pembayaran pajak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam Pasal 96 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur bahwa tata cara pembayaran pajak yang menganut sistem self assessment berbunyi “Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)”. Apabila laporan pajak dalam SPTPD dihitung menurut Wajib Pajak, Surat SKPDKB dan/atau SKPDKBT merupakan produk hukum Kantor Pajak Daerah. Produk tersebut dikeluarkan apabila jumlah pembayaran pajak sebagaimana dilaporkan dalam SPTPD setelah dilakukan pemeriksaan pajak ternyata isinya tidak benar. Melalui instrumen pemeriksaan pajak ini akan diterbitkan ketetapan berupa SKPDKB. Apabila setelah dikeluarkan SKPDKB ditemukan data baru yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak, dan ternyata ditemukan kekurangan bayar, maka diterbitkan ketetapan berupa SKPDKBT. Sementara itu, dalam Pasal 96 ayat (3) UU PDRD disebutkan bahwa “Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasar penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang

20


dipersamakan,”

Ketentuan tersebut mengatur tentang pemungutan pajak

daerah yang dipungut berdasarkan official assessment. Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem official assessment melakukan pembayaran pajak sebesar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis dan nota perhitungan.

B.2.2. Ketentuan Formal Mengenai Pemungutan atas Jenis Pajak yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment). Ketentuan formal pajak daerah diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Bab tersebut mengatur tentang pemungutan pajak, terdiri dari Bagian Kesatu (Tata Cara Pemungutan Pajak) terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 99, Bagian Kedua (Surat Tagihan Pajak), yaitu Pasal 100, Bagian Ketiga (Tata Cara Pembayaran dan Penagihan) terdiri dari Pasal 101 dan Pasal 102. Bagian Keempat (Keberatan dan Banding) terdiri dari Pasal 103 sampai dengan Pasal 106; Bagian Kelima (Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi) yaitu Pasal 107. Ketentuan formal yang menjadi hukum pajak formal mengatur tentang tata cara mewujudkan hukum pajak material. Ketentuan formal mengatur tentang: 1.

Tata cara pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

2.

Tata cara pelaporan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

21


3.

Ketentuan pemeriksaan/penelitian pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pemeriksaan pajak tersebut, diterbtikan ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

4.

Ketentuan menagih pajak yang kurang/tidak dibayar setelah tanggal jatuh tempo dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

5.

Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pembetulan atas ketetapan pajak yang tidak benar dalam hal terdapat salah tulis/salah hitung (5.a).

Namun, apabila terdapat persengkataan atas ketetapan

pajak tersebut maka Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan (5.b); 6.

Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan sehubungan adanya persengkataan formal/material terkait dengan diterbitkannya ketetapan berupa SKPDKB, SKPDN, SKPDLB dan STPD, namun jangka waktu pengajuan keberatan telah terlampaui, yaitu Wajib Pajak mengajukan permohonan berupa: a. Mengajukan pengurangan/pembatalan atas ketetapan yang tidak benar; b. Mengajukan pembatalan atas ketetapan yang tidak prosedural; c.

7.

Hak

Mengajukan pengurangan/pembatalan STPD yang tidak benar. Wajib

Pajak

untuk

mengajukan

permohonan

pengurangan/

penghapusan sanksi dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahannya, berupa:

22


a. Pengurangan/penghapusan sanksi sebagaimana yang tertera dalam SKPDKB; b. Pengurangan/penghapusan sanksi sebagaimana yang tertera dalam STPD; 8.

Hak Wajib Pajak untuk mengurangkan ketetepan pajak dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau karena kondisi tertentu;

9.

Hak

Wajib

Pajak

untuk

memperoleh

pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak; 10.

Hak Wajib Pajak untuk memberoleh imbalan bunga;

11.

Ketentuan mengenai penagihan aktif. Ketentuan pemungutan atas pajak daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak (self assessment) adalah sebagaimana pada Gambar 2.1. Gambar 2.1. Skema Pemungutan atas Pajak Daerah yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

Sumber : UU Nomor 28 Tahun 2009, diolah.

23


Ketentuan formal yang harus dijadikan pedoman dalam pemungutan pajak daerah selanjutnya dituangkan dalam suatu Perda, yang menjadi dasar diberlakukannya pemungutan suatu pajak daerah pada suatu daerah. Perda tersebut sebagai suatu hukum pajak (tax law) yang harus ditaati baik oleh Wajib Pajak maupun lembaga pemungutan pajak. Oleh karena dalam suatu Perda pajak hanya mengatur tentang ketentuan umum perpajakannya saja, maka lebih lanjut perlu diatur ketentuan pelaksanaan serta petunjuk teknis sebagai pedoman operasional pemungutan pajak. Petunjuk pelaksanaan suatu Perda pada umumnya berupa Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Petunjuk teknis atas suatu peraturan pelaksanaan yang diatur lebih lanjut melalui

Perwali/Perbup,

dapat pula diatur

surat edaran kepala dinas yang mengurusi pemungutan

pajak. Pajak Hotel serta Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut berdasarkan tabel berikut ini menjelaskan hubungan antara ketentuan formal yang harus diatur dalam suatu kegiatan pemungutan pajak, ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PDRD, serta ketentuan yang harus diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pelaksanaan serta petunjuk teknis. Tabel 2.1.

Ketentuan Formal pada UU PDRD yang Mengatur Tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Daerah 1. 2.

Pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pelaporan Pajak dengan menggunakan surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Ketentuan Formal dalam UU PDRD yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah:  Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT (Pasal 96 ayat (5));  Pasal 101 (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

24


(3)

Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan pelaksanaan serta petunjuk teknis yang harus dibuat, antara lain:  Tata cara pembayaran pajak, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak;  Standard Operating and Procedure pemberian keputusan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak;  Bentuk formulir SSPD, SPTPD, surat pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak, surat persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak. 3.

Ketentuan pemeriksaan/penelitian pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Ketentuan Formal: dalam UU PDRD yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah:  Pasal 97 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Peraturan pelaksanaan serta petunjuk teknis yang harus dibuat:  Tata cara pemeriksaan pajak daerah;  Standard Operating and Procedure/instruksi kerja pemeriksaan pajak daerah;  Bentuk-bentuk formulir terkait pemeriksaan pajak;  Standard Operating and Procedure penerbitan SKPDKB, SKPDKBT;  Bentuk formulir surat ketetapan pajak : SKPDKB, SKPDKBT, SKBN, SKPDLB. 4.

Ketentuan menagih pajak yang kurang/tidak dibayar setelah tanggal jatuh tempo dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Ketentuan Formal: dalam UU PDRD yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah:  Pasal 100 ayat (1) Penerbitan STPD dilakukan jika:

25


Huruf a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar Catatan : Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan maksimal 15 bulan (Pasal 100 ayat (2)) Huruf b. Berdasarkan hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Catatan: Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan maksimal 15 bulan (Pasal 100 ayat (2)) Huruf c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

Pasal 100 ayat (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.



Pasal 100 ayat (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. Catatan: Berdasarkan ketentuan tersebut, maka STPD hanya dapat diterbitkan atas keterlabatan pembayaran “ketetapan pajak” yang dipungut berdasarkan sistem :official assessment (SKPD). Atas ketetapan pajak yang dipungut berdasarkan self assessment berupa SKPDKB/SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran tidak dapat dikenakan sanksi berupa bunga. Sebagai perbandingan, dalam konteks Ketentuan Umum Perpajakan (pajak pusat) atas keterlambatan pembayaran SKPDKB/SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari tanggal diterbitkanya ketetapan tersebut sampai dengan dilakukan pembayaran, dan ditagih melalui STPD (dikenal sebagai “STP Bunga Penagihan”)

Peraturan pelaksanaan serta petunjuk teknis yang harus dibuat  Tata cara penerbitan STPD atas Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, serta Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda  Standard Operating and Precedure/ penerbitan STPD  Bentuk Formulir STPD 5.

Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pembetulan atas ketetapan pajak yang tidak benar dalam hal terdapat salah tulis/salah hitung (5.a). Namun apabila terdapat persengkataan atas ketetapan pajak tersebut maka Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan (5.b).

Ketentuan Formal: dalam UU PDRD yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah:  Pasal 103 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; dan g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah

26


yang telah disetujui Wajib Pajak. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. (5)



Pasal 104 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



Pasal 105 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.



Pasal 107 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Peraturan pelaksanaan serta petunjuk teknis yang harus dibuat  Tata cara penyelesaian permohonan Keberatan;  Tata Cara penyelesaian permohonan Pembetulan;  SOP penyelesaian permohonan Keberatan;  SOP penyelesaian permohonan Pembetulan;  Bentuk-bentuk Formulir Penyelesaian Keberatan;  Bentuk-bentuk Formulir Penyelesaian Pembetulan. 6.

7.

8.

Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan sehubungan adanya persengkataan formal/material terkait dengan diterbitkannya ketetapan berupa SKPDKB, SKPDN, SKPDLB dan STPD , namun jangka waktu pengajuan keberatan telah terlampaui, yaitu Wajib Pajak mengajukan permohonan berupa: a. Mengajukan pengurangan/pembatalan atas ketetapan yang tidak benar b. Mengajukan pembatalan atas ketetapan yang tidak prosedural c. Mengajukan pengurangan/pembatalan STPD yang tidak benar Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahannya, berupa: a. Pengurangan/penghapusan sanksi sebagaiman yang tertera dalam SKPDKB b. Pengurangan/penghapusan sanksi sebagaiman yang tertera dalam STPD Hak Wajib Pajak untuk mengurangkan ketetepan pajak dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau karena kondisi tertentu

Ketentuan Formal: dalam UU PDRD yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah  Pasal 107 (2) Kepala Daerah dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan

27


(3)

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan pelaksanaan serta petunjuk teknis yang harus dibuat  Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;  Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan atas ketetapan yang tidak benar;  Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan/pembatalan atas STPD;  Tata cara pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;  Tata cara pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;  SOP penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;  SOP pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak yang tidak benar;  SOP pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak yang tidak benar;  SOP pengurangan/pembatalan atas STPD;  SOP pengurangan/pembatalan atas STPD;  SOP pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 9. 10.

Hak Wajib Pajak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak Hak Wajib Pajak untuk memperoleh Imbalan Bunga

Ketentuan Formal: dalam UU PDRD yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Pasal 106 (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 165 UU PDRD (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya

28


(3) (4)

(5)

(6) (7) (8)

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKPDLB. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Catatan : Berdasarkan ketentuan diatas, imbalan bunga diterbitkan dalam hal : a. Dikabulkannya permohonan keberatan atau permohonan banding, sehingga kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Pasal 106); b. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, belum dibayarkan kelebihan pembayaran pajak. Imbalan bunga dihitung 2% sebulan yang dihitung berdasarkan keterlambatannya. Peraturan pelaksanaan serta petunjuk teknis yang harus dibuat  Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;  Tata cara pemberian imbalan bunga;  SOP pengembalian kelebihan pembayaran pajak;  SOP pemberian imbalan bunga. 11. Ketentuan Mengenai Penagihan Aktif Ketentuan Formal: dalam UU PDRD yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Pasal 102 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan. Peraturan pelaksanaan serta petunjuk teknis yang harus dibuat  Seperangkat peraturan yang mengatur tindakan penagihan aktif Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

sebagai pelaksanaan

Sumber : UU Nomor 28 Tahun 2009, diolah.

Peraturan yang mengatur tentang ketentuan formal pemungutan pajak daerah, baik tercantum dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, petunjuk teknis, Standard Operating and Procedure, maupun berupa instruksi

29


kerja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, merupakan ketentuan yang mengikat baik kepada Wajib Pajak dan/atau Kantor Pajak Daerah. Apabila terjadi persengketaan antara Wajib Pajak dengan Kantor Pajak Daerah, maka segala hal yang telah diatur dalam Perda serta petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis menjadi landasan hukumnya.

C.

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

C.1.

Administrasi Perpajakan (Tax Administration) sebagai Pelaksanaan dari Ketentuan Perpajakan (Tax Law). Sistem pemungutan pajak terdiri dari unsur ketentuan pajak (tax law) serta

administrasi pajak (tax administration) untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Untuk dapat mengimplementasikan pemungutan pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Derah, maka harus dilakukan melalui administrasi pajak.

Gunadi

(2005) memaparkan pengertian tentang administrasi perpajakan sebagai berikut. Semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat-mencatat, namun demikian administrasi pajak adalah bukan kegiatan catat-mencatat biasa akan tetapi catat-mencatat sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian administrasi pajak adalah bagian dari pelaksanaan hukum formal di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan pembinaan, karena administrasi perpajakan melalui pelaksanaan tata usaha perpajakan dan sarananya timbul bukan karena hasil imaginasi ataupun rekaan dari para penyelenggara, akan tetapi disusun sebagai kehendak ketentuan formal perpajakan untuk melaksanakan misi menjadikan ketentuan material perpajakan suatu kenyataan yang baik dan benar. Sebagai salah satu instrumen pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan dimaksud. Jadi disini tata usaha perpajakan pada dasarnya merupakan rangkaian tugas-tugas yang dimulai dari bagaimana penciptaan atau pembuatan formulir, penentuan buku-buku register yang diperlukan,

30


pencatatan yang harus dilaksanakan sampai dengan penanganan arus dokumen serta pelaksanaan kearsipan sedemikian rupa dalam suatu sistem yang baik dan terkendali sebagai tindak lanjut dari amanah ketentuan hukum yang menghendaki.

Selanjutnya Gunadi bukan

(2005) menambahkan bahwa administrasi pajak

hanya merupakan kepentingan dari negara sebagai pemungut pajak,

akan tetapi juga merupakan kepentingan dan hak dari para pembayar pajak (Wajib Pajak) agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu penyimpangan tata usaha

perpajakan

dari

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

akan

menimbulkan persengketaan dengan masyarakat dan khususnya masyarakat Wajib Pajak. C.2.

Kedudukan Administrasi Perpajakan dalam Mekanisme Hukum Pajak. Dalam sistem perpajakan yang menganut self assessmen, ketentuan

formal sebagai hukum acara perpajakan menduduki posisi yang sangat penting karena sistem hukum meletakkan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan kepada Wajib Pajak. Oleh karena

itu,

pelaksanaan ketentuan formal oleh aparatur pajak dapat pula dikatakan bahwa aparatur tersebut sedang beracara dengan Wajib Pajak. Fungsi Wajib Pajak adalah sebagai pelaksana kegiatan kewajiban perpajakan

atau

rowing. Sedangkan Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP) sebagai

ketentuan formal perpajakan dalam pelaksanaan

hukum dengan sendirinya tidak dapat dilakukan begitu saja, namun memerlukan suatu alat atau instrumen pelaksanaan berupa Tata Usaha Perpajakan (sebagai pelaksanaan hukum acara

dibidang administrasi perpajakan), pemeriksaan

pajak (sebagai pelaksanaan hukum

acara dibidang pemeriksaan pajak),

31


penagihan pajak (yaitu hukum acara penagihan pajak) dan Peradilan Pajak (yaitu hukum acara peradilan pajak)5.

C.3.

Sasaran Administrasi Perpajakan. Sasaran administrasi perpajakan adalah administrasi perpajakan harus

mampu merealisisasikan potensi pajak menjadi penerimaan pajak secara maksimal. Parameter efektifitas administrasi perpajakan selanjutnya diukur dari seberapa optimal sasaran tersebut dapat dicapai. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Kantor Pajak Daerah melakukan kegiatan berupa penjaringan Wajib Pajak yang belum terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi, menggali potensi pajak secara maksimal melalui kegiatan intensifikasi pajak, menerapkan law enforcement kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, serta mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, indikator utama efektifitas administrasi perpajakan tidak hanya dilihat dari kinerja Kantor Pajak Daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak, namun juga dilihat dari kinerja dalam menjaring Wajib Pajak baru melalui kegiatan ekstensifikasi pajak, kinerja dalam melakukan intensifikasi pemungutan pajak, serta kinerja dalam menciptakan kepatuhan Wajib Pajak.

C.4.

Administrasi Perpajakan yang Efektif. Sophar Lumbantoruan (1997)

menyebutkan bahwa administrasi

perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Selanjutnya, Rapina dkk (2011) menyebutkan bahwa administrasi perpajakan dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan 5

Djoned Gunadi. Administrasi Perpajakan. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. (Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2005).

32


kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di Kantor Pajak Daerah maupun di tempat wajib pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai: (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundangan, sarana dan prasarana, dan Wajib Pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan6. Devas

(1989)

dalam

Nasucha

(2005)

mengemukakan

bahwa

administrasi perpajakan adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil, terdiri dari tahapan aktivitas menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak dan membukukan penerimaan. Safri Nurmantu (2003) menyatakan bahwa administrasi perpajakan sebagai prosedur meliputi tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak (tax payer), penetapan dan penagihan. Adanya tahap-tahap yang tidak solid dalam upaya memungut potensi pajak dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seperti penyelundupan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance).

Dalam Laporan Bank Dunia, Summers

(1991) menyatakan bahwa administrasi perpajakan yang lemah mengurangi efektivitas struktur pengenaan pajak dan meningkatkan penyimpangan.

6

Rapina, Jerry, Carolina. “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying (Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2 Oktober 2011).

33


Administrasi memegang peranan penting bagi keberlangsungan suatu sistem perpajakan. De Jantscher (1997) dalam Nasucha (2004) menekankan peran penting administrasi perpajakan. Pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai Negara berkembang, kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya7.

Pendapat

ini

diperkuat

oleh

Nasucha

(2004)

yang

menyebutkan bahwa isu sentral atas keberhasilan reformasi administrasi perpajakan

adalah

kapasitas

administrasi

perpajakan

dalam

mengimplementasikan struktur perpajakan (yang sudah ada) secara efisien dan efektif. Carlos A. Silvani (1992) dalam Nasucha (2004) menyebutkan bahwa perpajakan dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah terkait: 1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered tax payers). Artinya sejauh mana administrasi perpajakan mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak; 2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (stopfiling tax payers). Wajib Pajak yang sudah terdaftar di administrasi Kantor Pajak Daerah tetapi tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Administrasi perpajakan

dituntut

untuk

dapat

mengumpulkan

data

sekaligus

menindaklanjutinya dengan meminimalkan kasus seperti ini; 7

34

Markus Taufan Sofyan. “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. “ (Jakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Skripsi, 2005).


3. Penyelundup pajak (tax evaders). Yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundangundangan; 4. Penunggak pajak (delinquent tax payers)8. Administrasi perpajakan dapat dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu administrasi perpajakan memperoleh kepercayaan masyarakat, dimengerti oleh masyarakat serta memperoleh dukungan dari rakyat banyak. Toshiyuki

dalam Gunadi (2004) menyebutkan beberapa kondisi administrasi

yang baik adalah sebagai berikut: 1.

Administrasi perpajakan harus dapat mengamankan penerimaan Negara;

2.

Administrasi perpajakan harus berdasarkan aturan perpajakan yang sah sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan dan transparan. Pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan (rule-based) dan transparan;

3.

Administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan perpajakan yang sah;

4.

Administrasi perpajakan harus dapat mencegah dan memberikan sanksi dan hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan para pelaksana. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kebocoran, kedisiplinan para pegawai perlu mendapat perhatian yang sungguh- sungguh. Untuk itu, tampaknya sistem reward and punishment perlu ditegakkan secara tegas dengan pembenahan lingkungan kepegawaiannya;

5.

Administrasi

perpajakan

harus

mampu

menyelenggarakan

sistem

perpajakan

8

Ibid., hal 21

35


yang efisien dan efektif. Administrasi perpajakan umumnya disebut efektif apabila

dapat

pengemplangan

meminimalkan

penghindaran,

penyelundupan,

dan penyalahgunaan instrumen perpajakan untuk

membobol uang negara. Selanjutnya, administrasi dapat dikatakan efisien apabila pencapaian penerimaan dilakukan dengan pengorbanan yang optimal. 6.

Administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Sesuai dengan sistem self assesment, kepatuhan ini meliputi kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan perhitungan yang lengkap dan benar, dan membayar pajak berdasar jumlah yang sebenamya dan tepat waktu;

7.

Administrasi perpajakan harus dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.

Hal ini dapat dilaksanakan misalnya dengan

unnecessary

burden

mengeliminasi

kepatuhan dan administrasi perpajakan atas dunia

bisnis dan investasi. Nasucha (2004) menyebutkan bahwa

ukuran

yang dipakai untuk

mengukur efektifitas administrasi perpajakan adalah bahwa suatu administrasi perpajakan mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, menerapkan prinsip-prinsip self assessment, menyediakan informasi kepada Wajib Pajak, mempunyai kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, meningkatkan kontrol dan supervisi, memberikan sanksi perpajakan yang tepat. Instrumen operasional yang dapat digunakan untuk mengukur efektivias administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Nasucha (2004) tersebut, antara

36


lain, berupa intensitas ekstensifikasi pajak, intensitas intensifikasi pajak dan terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga penelitian Noch dalam Rapina (2011) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, menyimpulkan bahwa penerapan ekstensifikasi, penerapan intensifikasi serta kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian tersebut, efektifitas administrasi pajak juga dapat diukur dari penerapan ekstensifikasi, penerapan intensifikasi, penegakan hukum pajak (law enforcement), kepatuhan Wajib Pajak serta aspek perpajakan lainnya. Pendapat di atas menunjukkan bahwa ukuran efektifitas administrasi perpajakan tidak hanya diukur dari optimalisasi penerimaan pajak. Demikian juga pengukuran penerimaan pajak yang optimal sulit untuk dilakukan pengukuran, sehingga pada umumnya dilakukan dengan mengukur apakah realisasi penerimaan

sesuai dengan target yang direncanakan. Oleh karena itu,

terealisasinya target penerimaan pajak yang merupakan sasaran utama, bukan satu-satunya sasaran administrasi perpajakan. C.4.1. Ekstensifikasi Pajak. Definisi ekstensifikasi pajak secara umum adalah menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang memungut pajak atas pembayaran jasa hotel (objek pajak) yang dinikmati Subjek Pajak. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Atas objek Pajak Hotel yang dinikmati termasuk, dikenakan Pajak Hotel

37


terhadap Subjek Pajak. Jumlah pajak yang dibayar oleh Subjek Pajak tersebut dipungut oleh Wajib Pajak. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Perda. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran

adalah orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan restoran. Administrasi perpajakan harus mampu menjaring orang pribadi atau yang telah memenuhi persyaratan sesuai Perda yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Beberapa parameter yang umum digunakan untuk mengukur intensitas kegiatan ekstensifikasi pajak adalah: 1. Coverage ratio. Merupakan rasio antara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar; 2. Perkembangan jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam periode 1 s/d 5 tahun terakhir; 3.

Extra effort dalam menjaring Wajib Pajak, atau kegiatan pendataan Wajib Pajak secara menyeluruh pada suatu wilayah melalui kegiatan sensus pajak.

38


C.4.2. Intensifikasi Pajak Definisi intensifikasi pajak secara umum adalah menggali penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar sesuai peraturan pajak yang berlaku. Efektifitas dalam pelaksanaan intensifikasi pajak dapat diukur dari parameter antara lain seperti apakah administrasi perpajakan telah dapat menerapkan prinsip-prinsip self assessment, mempunyai kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, meningkatkan

kontrol dan supervisi serta sanksi yang tepat

(Nasucha, 2004). Berdasarkan konsep tersebut, maka untuk mengukur intensitas pelaksanaan

intensifikasi

paremeter sebagaimana

pajak

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan

diatur dalam Perda dan petunjuk pelaksanaanya.

Intensitas pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dapat diukur dengan menggunakan instrument (1) Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan SPTPD sesuai Prinsip Self Assessment; (2) Penemuan Secara Cepat atas MasalahMasalah yang Berhubungan dengan SPTPD; dan (3) Peningkatan Kontrol dan Supervisi. C.4.2.1. Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan SPTPD sesuai Prinsip Self Assessment Dalam ketentuan formal pemungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta ilustrasinya pada gambar 2.1, Kantor Pajak Daerah harus dapat melakukan pengawasan apakah Wajib Pajak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran serta pelaporan pajak. Apabila Wajib Pajak tidak membayar dengan menggunakan SSPD setelah tanggal jatuh tempo, maka atas keterlambatan pembayaran tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2% dari pajak yang tidak/kurang dibayar yang ditagih

39


melalui STPD. Ketentuan penerbitan STPD mengacu kepada Pasal 100 ayat (1) Huruf a yang berbunyi Penerbitan STPD dilakukan jika “Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar”. Pasal 100 ayat (1), serta Pasal 100 ayat (2) yang berbunyi “Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan maksimal 15 bulan“. Ketentuan dalam Pajak Daerah tidak mengatur tentang denda atas keterlambatan penyampaian

SPTPD,

hanya mengatur tentang sanksi

administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak. Dalam

kasus

Pajak daerah,

SPTPD

terlambat

dianggap tidak

menyampaikan SPTPD, dan jumlah pajak yang terhutang dapat ditetapkan secara jabatan dengan diterbitkan ketetapan berupa SKPDKB (Pasal 91 ayat (1) huruf a). Dalam hal diterbitkan ketetapan berupa SKPDKB, jumlah kekurangan pajak yang tidak dibayar

ditambah dengan sanksi administrasi

sebesar 2%

sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan SKPDKB (Pasal 91 ayat 2). Apabila Wajib Pajak sebelum dilakukan penetapan pajak secara jabatan telah melakukan pembayaran pajak, maka atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut diterbitkan SPTPD sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2). Gambar dibawah menunjukkan mekanisme pengawasan pembayaran dan pelaporan SPTPD serta penerbitan STPD.

40


Gambar 2.2. Mekanisme Pengawasan atas Pembayaran dan Pelaporan SPTPD Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD. Pasal 96 ayat (5)

PEMBUKUAN atau PENCATATAN omset PENDAFTARAN

1. Pembayaran menggunakan SSPD 2. Pelaporan menggunakan SPTPD

Apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah

Beberapa indikator untuk mengukur variabel intensifikasi pajak melalui pengawasan pembayaran dan pelaporan SPTPD dapat diukur dengan indikator antara lain: 1.

Dapat diketahui secara cepat adanya Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPTPD setelah tanggal jatuh tempo.

2.

Segera diterbitkan Surat Himbauan bagi Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak dan/atau pelaporan SPTPD.

Indikator tersebut dapat dikembangkan untuk melakukan pengukuran variabel intensifikasi pajak melalui pengawasan pembayaran dan pelaporan SPTPD pada pajak daerah. Apabila kegiatan pengawasan pembayaran dan pelaporan SPTPD dilakukan dengan secara intensif dan berkelanjutan, maka Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran akan dapat diidentifikasi secara cepat, kemudian dapat dihimbau agar Wajib Pajak segera melaporkan SPTPD.

41


Format

surat

himbauan

tersebut

hendaknya

juga

mencakup

pemberitahun sanksi administrasi yang akan dikenakan sebesar 2% sebulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan dilakukan pembayaran.

Dalam surat himbauan tersebut hendaknya juga mencakup

pemberitahuan rencana tindak lanjut berupa pemeriksaan pajak apabila Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan SPTPD setelah diterbitkan surat himbauan. C.4.2.2.

Penemuan Secara Cepat atas Masalah- Masalah yang Berhubungan dengan SPTPD SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak harus dilakukan penelitian

oleh Kantor Pajak Daerah Daerah.

Penelitian tersebut dilakukan untuk

mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam perhitungan pada SPTPD. Instrumen penelitian SPTPD juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak terhutangnya. Indikasi tersebut dapat diidentifikasi misalkan berdasarkan jumlah omset yang menurun drastis, fluktuatif (naik turun) tidak stabil, jumlah pembayarannya konstan, dan sebagainya. Gambar di bawah menggambarkan mekansime penelitian SPTPD dalam administrasi pajak.

Gambar 2.3. Intensifikasi Pajak melalui Penelitian SPTPD

omset

Pelaporan (SPTPD)

Pembukuan Pencatatan Terdapat kesalahan penghitungan? Indikasi omset sesuai pelaporan atau tidak?

PENELITIAN SPTPD

42


Berdasarkan uraian tersebut, indikator yang digunakan untuk mengukur intensitas pelaksanaan intensifikasi pajak daerah melalui penelitian SPTPD untuk menemukan secara cepat atas masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah: 1.

Dapat diketahui secara cepat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam SPTPD;

2.

Dapat diketahui indikasi omset Wajib Pajak yang sebenarnya dalam satu masa pajak secara cepat (misalnya dengan menggunakan sistem informasi manajemen, data dari instansi terkait, atau instrument lainnya) sebagai bahan untuk cross check isian Wajib Pajak dalam SPTPD.

Indikator tersebut dapat dikembangkan untuk melakukan pengukuran variabel intensifikasi pajak melalui pengawasan pembayaran dan pelaporan SPTPD pada pajak daerah. C.4.2.3. Peningkatan Kontrol dan Supervisi Output dari penelitian SPTPD sebagaimana dibahas pada sub bab C.4.2.2. adalah berupa STPD atas kekurangan bayar akibat kesalah tulis/kesalahan hitung.

Demikian juga dapat diketahai indikasi bahwa isian

SPTPD oleh wajib pajak isinya tidak benar. Instrumen selanjutnya yang harus dikembangkan oleh Kantor Pajak Daerah adalah bagaimana meningkatkan kontrol dan supervisi untuk menguji isian SPTPD. Indikator yang digunakan untuk mengukur intensitas pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dalam meningkatkan kontrol dan supervisi adalah: 1.

Dilakukan peninjauan ke lapangan atas Wajib Pajak yang dalam waktu tertentu tidak melaporkan SPTPD;

43


2.

Dilakukanya peninjauan ke lapangan (pemantauan) untuk mengetahui rata-rata omset Wajib Pajak dalam satu masa pajak;

3.

Apabila terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak yang melaporkan SPTPD tetapi isinya tidak benar, dikirim surat himbauan untuk membetulkan SPTPD atau diterbitkan usulan untuk pemeriksaan pajak. Kinerja kontrol dan supervisi Wajib Pajak dalam menegakkan hukum

pajak dapat juga diketahui berdasarkan indikator sebagai berikut: 1.

Rata-rata tingkat rasio pencairan tunggakan selama 5 tahun terakhir;

2.

Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPTPD (baik karena dihimbau atau karena pembetulan sendiri oleh Wajib Pajak) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

3.

Diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang berisi pokok pajak dan sanksi pajak atas keterlambatan pembayaran pajak atas Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dan/atau pelaporan SPTPD setelah tanggal jatuh tempo. Ilustrasi penerbitan STPD atas keterlambatan pembayaran pajak adalah

sebagaimana pada gambar berikut. Gambar 2.4. Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009, diolah.

44


Pajak terhutang yang tidak/ kurang dibayar, dapat diketahui dari beberapa hal, sebagaimana diilustrasikan di bawah ini. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Wajib Pajak melakukan pembayaran dan melaporkan SPT setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Restoran nuntuk masa Januari 2012 adalah tanggal 30 Februari, namun Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran tersebut dan baru dibayar tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000. Atas keterlambatan pembayaran tersebut diterbitkan STPD yang menagih sanksi atas keterlambatan pembayaran tersebut

sebesar

Rp5.000.000 x 2% x 3 bulan = Rp300.000, 

Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD Pajak Restoran. Wajib Pajak telah melakukan pembayaran Pajak Restoran untuk masa Januari 2012 pada tanggal 10 Februari sebesar Rp5.000.000.

Wajib Pajak melakukan

pembetulan SPTPD masa Januari tersebut pada Bulan Mei dan melakukan pembayaran atas kekurangan pajak sebesar Rp 2.000.000. Atas pembetulan SPTPD tersebut diterbitkan STPD yang menagih sanksi selisih pokok pajak, yaitu sebesar Rp2.000.000 x 2% x 3 bulan = Rp120.000, 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam penghitungan SPTPD Pajak Restoran masa Juni 2012. Pajak terhutang seharusnya dihitung sebesar Rp5.000.000, karena salah menghitung, dihitung sebesar Rp3.000.000,-. Atas kekurangan pembayaran tersebut diterbitkan STPD sebesar Rp2.000.000 ditambah sanksi sebesar 2% sebulan.

Misalkan STPD diterbitkan pada bulan Desember 2012, maka

STPD tersebut dihitung sebesar Rp2.000.000 + (2% x Rp2.000.000 x 6 bulan) = Rp2.000.000 + Rp240.000 = Rp2.240.000,-.

45


C.4.3. Penegakan (Law Enforcement) Sistem perpajakan akan dapat berjalan secara berkelanjutan apabila dilaksanakan

secara

tegas.

Efektivitas

administrasi

perpajakan

dalam

menegakkan hukum pajak (law enforcement) dapat menggunakan ukuran seperti apakah administrasi perpajakan mampu memberikan sanksi perpajakan yang tepat (Nasucha, 2004). Penegakan hukum pajak secara umum berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Pemberian

sanksi

administrasi

berupa

bunga

atas

keterlambatan

pembayaran pajak yang ditagih dengan STPD (sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya); 

Pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai yang diisi dalam SPTPD, dengan tujuan menimbulkan deterren effect;



Penerbitan produk hukum berupa SPDKB atau SKPDKBT;



Tindakan Penagihan Pajak sesuai dengan definisi hukum pajak bahwa pemungutan pajak bersifat “memaksa”. Oleh karena itu, dalam rangkaian tindakan penagihan aktif dapat diterbitkan Surat Paksa. Apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah diberitahukan Surat Paksa, maka Kantor Pajak Daerah dapat melakukan tindakan penagihan aktif berupa sita, lelang, pencegahan bepergian ke luar negeri, pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang ada di Bank, sampai dengan Paksa Badan (gezeling); 

Diterbitkan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan pajak apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana pajak.

46


Ilustrasi

pemeriksaan

pajak

beserta

ketetapan

berupa

SKPDKB/SKPDKBT adalah sebagaimana pada gambar 2.4. di bawah. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan pajak, keberatan banding

pada

serta

Pengadilan Pajak. Atas pengajuan permohonan Wajib Pajak

tersebut, dapat dikabulkan sebagian,

seluruhnya, ditolak, atau dapat juga

menambah jumlah pajak yang terhutang. Gambar 2.5. Mekanisme Penerbitan SKPDKB/SKPDKBT serta Upaya Hukum oleh Wajib Pajak

Pemeriksaan Pajak Daerah  

SPTPD

SKPDKKB SKPDKBT

Upaya Hukum:  Keberatan  Banding, apabila keberatan ditolak  Pembetulan, apabila terdapat kesalahan tulis/hitung

Produk Hukum:  SK Keberatan  Putusan Banding  SK Pembetulan



 Menolak  Permohonan dikabulkan sebagian/ seluruhnya

Berdasarkan

uraian

di

atas,

maka

indikator

yang

dapat

digunakan/ dikembangkan untuk mengukur intensitas law enforcement dapat berupa: 1.

Dilakukannya pemeriksaan secara rutin atas pembukuan/pencatatan Wajib Pajak (Pasal 170) untuk mencoco kannya dengan isian SPTPD;

2.

Dilakukannya Penerbitan SKPDKB atas hasil pemeriksaan (Pasal 97 ayat(1) huruf a);

47


3.

Diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa serta Surat Perintah Melakukan Penyitaan;

4.

Dilakukannya tindakan penyitaan, pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pencegahan bepergian ke luar negeri;

C.4.4. Terciptanya Kepatuhan Wajib Pajak. Profil penerimaan pajak pada setiap Kantor

Pajak mempunyai pola

tertentu, dimana profil penerimaan pajak tersebut merupakan cerminan kepatuhan Wajib Pajak9, sebagaimana gambar 2.6. Konsep “pareto” atau aturan 80% - 20% adalah konsep yang menyebutkan bahwa 80% dari efek diakibatkan oleh 20% dari penyebabnya. Dalam penerapannya pada perpajakan, 80% dari penerimaan pajak disumbang hanya oleh 20% Wajib Pajak yang patuh. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menggali penerimaan pajak dari 80% Wajib Pajak yang tidak patuh.

9

48

Bahan Ajar DTSS Penyegaran Perpajakan Untuk Widyaiswara Tenaga Pengajar, Pusdiklat Pajak, 2013


Gambar 2.6. Profil Penerimaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Daearh yang Mencerminkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Data Monitoring Pembayaran

Nominal pembayaran besar

...%

Nominal pembayaran sedang

...%

Nominal pembayaran kecil

...%

 WP yang tidak melakukan pembayaran.  Selanjutnya diidentifikasi per kelompok usaha, per kawasan, atau per wilayah sebagai dasar untuk penyisiran insentifikasi.

...%

Sumber :

Bahan Ajar

 WP yang Melakukan pembayaran.  Selanjutnya diidentifikasi WP yang melakukan pembayaran yang nominalnya besar, sedang dan kecil

DTSS Penyegaran Perpajakan untuk Widyaiswara

Tenaga Pengajar, Pusdiklat Pajak, 2013, diolah.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah dapat mengadopsi konsep “pareto” kepatuhan Wajib Pajak tersebut untuk mengidentifikasi kepatuhan Wajib Pajak. Apabila telah didapatkan gambaran umum kepatuhan pembayaran oleh Wajib Pajak

berdasarkan

profil

penerimaan

secara

total,

selanjutnya

dapat

dikategorisasikan misalnya berdasarkan kategorisasi per besaran usaha (omset besar, omset sedang, serta omset rendah), ataupun per kawasan. Pola sebaran

49


kepatuhan Wajib Pajak tetap mempunyai pola yang sama berdasarkan “pareto” kepatuhan Wajib Pajak tersebut, sebagaimana pada Gambar 2.7.

Gambar

2.7.

Kategorisasi Kepatuhan Wajib Pajak per Besaran Klasifikasi Usaha dan Kawasan.

I. Kategorisasi per Klasifikasi Usaha (KLU) Restoran Waralaba

Rumah makan

II. Kategorisasi per Kawasan (Jalan/ Bangunan) Mall/pertokoan

Sumber :

Jalan Utama

Bahan Ajar

Jalan lainya Pusat bisnis

Perkantoran

DTSS Penyegaran Perpajakan untuk Widyaiswara

Tenaga Pengajar, Pusdiklat Pajak, 2013, diolah.

Tugas Kantor Pajak Daerah adalah mengupayakan: 1.

Wajib Pajak yang masuk dalam klasifikasi yang tidak melakukan pembayaran segera melakukan pembayaran;

2.

Wajib Pajak yang masih sedikit melakukan pembayaran meningkatkan pembayarannya melalui langkah himbauan. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka dilakukan pemeriksaan pajak.

3.

Atas Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran yang besar (Wajib Pajak besar), tetap dilakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan bahwa pembayaran yang besar tersebut telah sesuai dengan omsetnya.

50


Masih banyak terjadi perdebatan/perbedaan pendapat mengenai apakah yang menjadi penyebab Wajib Pajak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Pendapat yang cukup dominan menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak tidak dapat dibebankan kepada Kantor Pajak saja. Terdapat faktor yuridis, psikologis serta sosiologis yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Baley

dalam

Ismail

(2005)

menyebutkan bahwa

melalui

sistem

perpajakan dan kaitannya dengan pelayanan publik, model pemerintahan daerah diklasifikasikan ke dalam empat model, yaitu: a)

Pemerintah pusat melakukan tindakan terbaik berdasarkan pengalamannya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi;

b)

Pemerintah menyediakan pelayanan hanya

jika masyarakat bersedia

membayar pajak; c)

Penyediaan layanan sektor publik digunakan demi kepentingan kebijakan sosial;

d)

Para birokrat dan politisi sibuk memperkaya diri sendiri dan bukan menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya Ismail (2005) berpendapat bahwa dalam konteks pelimpahan

wewenang

pemungutan

pajak

kepada

daerah

harus

berdampak

pada

peningkatan pelayanan sektor publik sebagai wujud kontraprestasi. Apabila Wajib Pajak dapat merasakan secara langsung manfaat berupa peningkatan pelayanan sektor publik atas pembayaran pajaknya, maka hal tersebut

akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Konsep ini sudah

diakomodasi dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan mengimplementasikan

51


pemungutan pajak yang bersifat earmarking.

Atas penerimaan dari Pajak

Kendaraan Bermotor, minimal 10% dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Minimal 50% dari penerimaan atas Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan aturan. Sebagian penerimaan pajak dari Pajak Penerangan Jalan harus dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Menurut Safri Nurmantu (2003) terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Masa pada tanggal 30 masa pajak berikutnya. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPTPD masa Januari tersebut sebelum tanggal 28/29 Februari, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. Bramasto (2009) melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Cimahi, dengan kesimpulan bahwa karakteristik kepatuhan Wajib Pajak

yang terdiri dari mengisi formulir pajak

dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat pada waktunya berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Sistem Self Assessment. Demikian juga halnya dengan karakteristik kualitas Informasi Akuntansi Keuangan yang terdiri dari: benar, lengkap dan jelas secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Sistem Self Assesment.

52


Hasil penelitian Nurrohman (2007) mengenai pajak daerah di Kabupaten Mojokerto menyimpulkan bahwa secara simultan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 60,3%; secara parsial efektifitas administrasi perpajakan memberikan kontribusi sebesar 80,1%, sedangkan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi sebesar 61,4% secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dimemsi kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian tersebut terdiri dari mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang benar serta membayar pajak tepat pada waktunya. Nasucha (2004) menyebutkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan

dan

pembayaran

pajak

terutang,

dan

kepatuhan

dalam

pembayaran tunggakan. Disamping menggunakan pendekatan yuridis tersebut, Nasucha (2004) juga menggunakan pendekatan psikologis sebagaimana mengutip pendapat dari Gerard dan Freinstin (1994).

Kepatuhan dari teori

psikologi ditinjau dari rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah10. Selanjutnya,

Nasucha (2004) dalam melakukan penelitian mengenai

reformasi administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengukuran dimensi kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan indikator dan butir pertanyaan sebagai berikut:

10

Markus Taufan Sofyan, op.cit, hal 45

53


a)

Aspek Yuridis (Y1), yaitu pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada. Aspek ini meliputi laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara presentase yang diisi secara benar.

b)

Aspek Psikologis (Y2), yaitu kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari persepsi Wajib Pajak terhadap penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan pajak.

c)

Aspek Sosiologis (Y3), yaitu kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari aspek sosial sistem perpajakan, antara lain, kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan.

D.

PEMBENAHAN

ADMINISTRASI

PERPAJAKAN

MELALUI

PERUBAHAN UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI PERPAJAKAN Apabila kinerja administrasi perpajakan kurang efektif, kinerjanya mengalami stagnasi, atau karena perubahan peraturan perpajakan (tax law), maka perlu dilakukan pembenahan administrasi. Pembenahan tersebut dapat berupa perubahan struktur organisasi (reorganisasi) dan penyederhanaan prosedur,

pembenahan

sumber

daya

manusia

dengan

menggunakan

pendekatan human resources management, penggunaan sistem informasi manajemen

dan

pengembangannya

secara

berkelanjutan,

peningkatan

pembinaan dan pengawasan internal, serta perubahan-perubahan lainnya yang dilakukan secara parsial. Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 melakukan perubahan secara serempak terhadap keseluruhan unsur-unsur organisasi

tersebut

dengan

mengimplementasikan reformasi

administrasi

perpajakan atau juga dikenal sebagai modernisasi administrasi pajak. Nasucha

54


(2004)

menyebutkan

bahwa

reformasi

administrasi

perpajakan

adalah

penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Pada acara peresmian penerapan sistem administrasi perpajakan modern di KPP Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 30 Agustus 2004, Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo mengemukakan beberapa ciri khusus sistem administrasi

perpajakan

modern

yakni

perbaikan

pelayanan

melalui

pembentukan account representative dan complaint center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya e-filing, e-payment, e-registration, dan e-counceling yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem bagi Wajib Pajak adalah simplicity, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan Account Representative. Certainly, yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta seksi pelayanan di KPP11 . Pandiangan dalam Rapina dkk (2011) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, serta penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.

11


55


Restrukturisasi organisasi dilakukan dengan pembagian organisasi yang berbasis pada fungsi terkait dengan perpajakan. Yaitu dengan

melakukan

pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan, adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola KPP, adanya internal audit dan change program unit serta lebih efisien dan customer oriented. Penyempurnaan proses bisnis

dilakukan dengan proses bisnis yang berbasis

teknologi komunikasi dan informasi, efisien, customer oriented, sederhana, mudah dimengerti. Serta adanya built in control. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi, optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi, serta customer driven. Pendapat lain dikemukakan oleh Nasucha (2004) yang menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi reformasi administrasi perpajakan yaitu12: 1.

Struktur organisasi. Bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal;

2.

Prosedur organisasi. Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur;

3.

Strategi organisasi. Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala

12

56



keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna; 4.

Budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

D.1.

Perubahan Organisasi Administrasi Pajak (Reorganisasi) Pengorganisasian dapat dipandang sebagai proses penyesuaian struktur

organisasi dengan tujuan, sumber daya dan lingkungan. Fungsi pengorganisasi meliputi pembagian seluruh tugas ke dalam berbagai kerja individual dengan wewenang dan tanggungjawab tertentu untuk menjalankan kerja tersebut dan selanjutnya kerja individual tersebut dikumpulkan ke dalam berbagai departemen menurut dasar dan ukuran tertentu. Tujuannya adalah untuk mencapai usaha terkoordinasi melalui pendesaian strukur hubungan tugas dan wewenang. Terdapat

dua

konsep

pokok

pengorganisasian,

yaitu

desain

(mengimplementasikan bahwa seorang manager menetapkan cara karyawan melakukan pekerjaan) dan struktur (menunjukkan kepada pertalian yang relatif stabil dan aspek organisasi). Pembagian pekerjaan merupakan penjabaran tugas pekerjaan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Pendekatan

57


pembagian kerja terdiri atas spesialiasi tugas dan desain pekerjaan13. Instumen untuk melakukan pembagian kerja tersebut adalah departementalisasi. Melalui departementalisasi,

maka dapat dilakukan upaya mengelompokkan aktivitas

pekerjaan, sehingga aktivitas-aktivitas dan hubungan yang serupa dan logis dapat diselenggarakan secara serempak. Terdapat dua metode yang digunakan untuk

menyusun

departementalisasi,

yaitu

departementalisasi

fungsional

(mengelompokkan fungsi yang sama atau kegiatan yang sejenis untuk membentuk satuan organisasi) dan departementalisasi divisional (dengan membagi divisi-divisi atas dasar produk, proses dan lain-lain)14. Setelah dilakukan pembagian kerja, pembagian kerja dalam organisasi memperhatikan 3 (tiga) unsur dalam dimensi organisasi, yaitu formalisasi, sentralisasi

dan

kompleksitas15.

Formalisasi

menunjuk

kepada

luasnya

pengharapan berkpenaan dengan maksud dan tujuan pekerjaan ditetapkan, ditulis dan diselenggarakan. Sentralisasi menunjuk kepada tempat wewenang pengambilan keputusan di dalam hirarki organisasi. Kompleksitas adalah akibat perkembangan langsung

pembagian kerja dan penciptaan departemen-

departemen. Ketiga unsur tersebut dijabarkan ke dalam lima indikator, yaitu: 1.

Spesialisasi

aktivitas,

mengacu

kepada

spesifikasi

tugas-tugas

perorangan dan kelompok kerja di seluruh organisasi dan penyatuan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja;

13

Ratna Mutu Manikam., Manajemen Umum Pengorganisasian. Jakarta. Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana, 2007.

14

15

Ibid., Halaman 8 Ratna Mutu Manikam., Manajemen Umum Pengorganisasian. Jakarta. Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana, 2007.

58


2.

Standarisasi aktivitas, merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayak-dugaan aktivitas-aktivitasnya, yang dituangkan dalam Standard Operating and Procedure;

3.

Koordinasi aktivitas, adalah prosedur untuk mengintegrasikan fungsifungsi sub unit organisasi;

4.

Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, mengacu kepada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan;

5.

Ukuran unit kerja, mengacu pada jumlah pegawai dalam suatu kelompok

kerja.

Perubahan struktur organisasi terkait dengan perubahan prosedur. Prosedur yang dijabarkan pada Standard Operating and Procedure (SOP) atau instruksi kerja harus didokumentasikan dengan menggunakan instrumen berupa struktur dokumentasi prosedur16.

Gambar di bawah menunjukkan struktur

dokumentasi dan prosedur yang diadopsi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun suatu SOP dan pedoman instruksi kerja sebagai penjabaran dari peraturan, visi misi, strategi, serta organisasi (struktur, tugas pokok dan fungsi, serta uraian jabatan).

16


59


Gambar 2.8. Struktur Dokumentasi Prosedur pada Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan, Visi-Misi-Strategi, Organisasi (Struktur, Tusi dan Urjab) Peta Proses Bisnis Standard Operating & Procedure Insruksi Kerja Formulir

Berdasarkan pengamatan Penulis mengenai struktur organisasi

pada

beberapa Dinas Pendapatan Daerah, organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, serta literatur lainnya, dalam penyusunan kerangka/struktur organisasi pajak daerah

setidaknya terdapat beberapa fungsi yang harus dimunculkan

dalam kerangka/ struktur organisasi pajak daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (self assessment). Beberapa fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 

fungsi tata usaha perpajakan dan pelayanan pajak;



fungsi pengawasan kepatuhan dan konsultasi Wajib Pajak;



fungsi pengolahan data dan informasi (mencakup fungsi pembukuan, penerimaan dan pelaporan penerimaan pajak;



fungsi pendataan dan perhitungan potensi (monografi fiskal);



fungsi pemeriksaan pajak dan penetapan;



fungsi penagihan pajak.

Fungsi-fungsi tersebut dapat dibentuk sebagai bagian/departemen sendiri (departementalisasi

fungsi)

atau

fungsi

tersebut

melekat

pada

bagian/departemen yang dibentuk berdasarkan departementalisasi divisional

60


atau bagian/departemen yang dibentuk dengan kebijakan tertentu oleh masingmasing Pemerintah Daerah. Fungsi tata usaha perpajakan, pelayanan dan penetapan pajak setidaknya memiliki tugas pemungutan pajak sebagai berikut: 1.

Melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak, dengan tahapan menerima berkas permohonan dari Wajib Pajak, meneruskan berkas permohonan ke bagian terkait serta menyerahkan ketetapan kepada Wajib Pajak;

2.

Memproses dan mendistribusikan ketetapan berupa STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan,

Surat Keputusan Pembetulan,

serta surat keputusan lainnya rangkap 5 dengan rincian: i.

diserahkan kepada Wajib Pajak;

ii.

dikirim ke bagian penagihan;

iii.

pertinggal (rangkap dua);

iv.

diarsipkan di rumah berkas Wajib Pajak .

3. Mengarsipkan berkas Wajib Pajak pada suatu “rumah berkas Wajib Pajak”. Dalam rumah berkas Wajib Pajak tersebut disimpan semua berkas yang terkait atas satu Wajib Pajak tertentu atau sebagai “tax payer account”. Data yang disimpan dalam rumah berkas Wajib Pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta surat keputusan lainnya. D.1.1. Fungsi Pelayanan dalam Administrasi Pajak Fungsi pelayanan dalam administrasi pajak harus dapat memproses jenis pelayanan yang harus disediakan dalam administrasi pembayaran daerah, yaitu sebagaimana pada gambar berikut.

61


Gambar 2.9. Jenis Pelayanan yang Disediakan oleh Administrasi Pajak Daerah serta Unsur Pendukungnya dalam Administrasi

D.1.2. Fungsi Pengawasan dan Konsultasi Fungsi pengawasan dan konsultasi setidaknya melaksanakan tugas pemungutan pajak sebagai berikut: 1.

Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan cara: a. Melakukan

himbauan

kepada

Wajib

Pajak

untuk

melakukan

pembayaran pajak apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo Wajib Pajak tersebut tidak melakukan pembayaran.

62


b.

Apabila Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan SPTPD setelah dilakukan himbauan, maka mengusulkan kepada bagian pemeriksaan (penelitian lapangan) untuk dilakukan penetapan secara jabatan.

c. Menagih sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dengan mengusulkan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 2.

Melakukan peninjauan ke lapangan (visit) secara berkala ke lokasi objek pajak untuk melakukan monitoring perkembangan omset Wajib Pajak.

3.

Melakukan penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan tujuan: a.

Mengetahui

adanya

kesalahan

tulis/kesalahan

menghitung

SPTPD; b.

Mengetahui adanya indikasi kebenaran/ketidakbenaran

atas

kewajiban pajaknya sesuai yang dilaporkan dalam SPTPD dengan data hasil monitoring perkembangan omset Wajib Pajak yang diadakan secara berkala; c.

Menindaklanjuti hasil penelitian SPTPD yang dapat berupa: 

Melakukan

himbauan

kepada

Wajib

Pajak

untuk

meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak; 

Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPTPD;



Mengusulkan kepada bagian pemeriksaan untuk dilakukan penelitian (verivikasi lapangan) atau pemeriksaan pajak dan dilakukan penetapan secara jabatan.

4.

Memberikan konseling kepada Wajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban dan hak Wajib Pajak.

63


D.1.3. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi Fungsi pengolahan data dan informasi setidaknya melaksanakan tugas pemungutan pajak sebagai berikut: 1. Melakukan pemeliharaan perangkat keras dan jaringan sistem informasi 2. Mendesain arsitektur data perpajakan meliputi : 

Data yang bisa dilakukan input (entry data) serta data yang dapat diakses oleh masing-masing bagian, seksi serta petugas terkait.



Perbaikan

metode, sistem, dan prosedur kerja yang diarahkan pada

penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal, 

pengembangan dan penyempurnaan fitur case management dan workflow system yang digunakan untuk administrasi persuratan, proses pelayanan,



Pengadministrasian account Wajib Pajak (tax payer account)

3. Melakukan

input data atas SSPD, SPTPD, SPTPD, STPD, SKPDKB,

SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta surat keputusan lainnya; 4. Mencetak Produk keluaran berupa STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta surat keputusan lainnya; 5. Menghimpun dan membukukan seluruh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Keputusan lainnya; 6. Menyiapkan data realisasi penerimaan dan tunggakan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

64


7. Menghimpun data dan menyusun periodic

tentang

realisasi

laporan pendapatan daerah secara

penerimaan/tunggakan

pajak/retribusi

dan

pendapatan asli daerah lainnya; 8. Menjaga dan memelihara data perpajakan yang ada pada Sistem Informasi.

D.1.4. Fungsi Pendataan dan Monografi Fiskal Fungsi pendataan dan monografi fiskal setidaknya melaksanakan tugas pemungutan pajak sebagai berikut: 1.

Membuat

monografi

fiskal

untuk

menghitung

potensi

pajak

yang

sesungguhnya, sehingga dapat dihitung besarnya tax gap (selisih antara realisasi penerimaan dengan potensi pajak); 2.

Melakukan ekstensifikasi pajak untuk menjaring Wajib Pajak baru serta meningkatkan coverage ratio; Dalam

rangka

optimalisasi

kinerja

fungsi

pendataan

dapat

juga

dikembangkan kegiatan sebagai berikut: 1.

Melakukan sensus pajak daerah untuk pajak daerah yang dipungut dengan sistem self assessment, seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

2.

Mengembangkan data spasial dari Sistem Informasi Geografis (SIG Pajak Bumi dan Bangunan) untuk keperluan pembentukan data spasial objek pajak daerah lainya.

D.1.5. Fungsi Pemeriksaan Pajak Fungsi pemeriksaan pajak setidaknya melaksanakan tugas pemungutan pajak sebagai berikut:

65


1.

Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan (PSL), atau disebut juga dengan verivikasi lapangan. yaitu pemeriksaan pajak untuk mencocokkan atau memverivikasi data tertentu;

2.

Melakukan pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan melihat pembukuan atau pencatatan wajib pajak secara lengkap.

D.1.6. Fungsi Penagihan Pajak Fungsi penagihan pajak setidaknya melaksanakan tugas pemungutan pajak sebagai berikut: 1.

Memproses Surat Teguran dan mengirim kepada Wajib Pajak;

2.

Memproses penerbitan Surat Paksa dan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak;

3.

Memproses Surat Keputusan angsuran pembayaran pajak;

4.

Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) bunga penagihan atas SKPDKB/SKPDKBT/SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus bertambah pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar;

5.

Melakukan penyitaan;

6.

Melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak di tersempan di bank, serta tindakan penagihan aktif lainya.

D.2.

Pengukuran Variabel Stuktur Organisasi Nasucha (2004) menyebutkan bahwa modernisasi struktur organisasi

adalah pendekatan modernisasi administrasi yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah organisasi yang berskala besar guna mengatasi biropatologi dan disfungsi organisasi. Dalam melakukan penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Nasucha (2004) melakukan

66


pengukuran dimensi struktur organisasi menggunakan indikator dan butir pertanyaan. Instrumen tersebut juga digunakan oleh Sofyan (2005). Beberapa indikator dan butir pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengukuran dimensi struktur organisasi (disesuaikan dengan tujuan penelitian), yaitu sebagai berikut: 1. Pembenahan fungsi pelayanan, penelitian SPTPD, pemeriksaan pajak, serta pengawasan internal; 2.

Pendelegasian otoritas kegiatan pelayanan dan pemeriksaan;

3.

Sistem pelaporan secara rutin;

4.

Jalur pengawasan tugas pelayanan, penelitian SPTPD dan pemeriksaan. Dimensi struktur organisasi dalam sistem administrasi perpajakan modern

juga mencakup mengenai spesifikasi tugas dan tanggung jawab yang mempunyai tugas khusus, antara lain: 1.

Penunjukan

Account

Representative

yang

khusus

melayani

dan

mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung. 2.

Pemeriksaan pajak hanya dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa dengan alokasi tenaga fungsional pemeriksa disesuaikan dengan tingkat resiko pemeriksaan.

3.

Spesialisasi pegawai lainnya seperti jurusita pajak dan programmer teknologi informasi.

E.

DIMENSI PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK Dimensi prosedur organisasi terkait erat dengan dimensi struktur

organisasi. Karena dalam pembentukan tipe organisisasi, bagan organisasi,

67


pembagian struktur serta departementalisasi terkait pula pembagian kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab (kewenangan) serta prosedur antar bagian/divisi. Tinjauan mengenai prosedur organisasi tidak melihat dimensi organisasi secara statis namun melihat dimensi organisasi secara dinamis dengan memperhatikan pembagian tugas dan wewenang serta komunikasi dalam menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Titik berat tinjauan dimensi prosedur organisasi lebih kepada perubahan

metode,

proses

dan

prosedur

kerja

agar

operasionalisasi

pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat mudah dan akurat. Nasucha (2004) menyebutkan bahwa peubahan/modernisasi prosedur organisasi adalah penyempurnaan administrasi dalam model pemberian pelayanan dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan tuntutan undang-undang, masyarakat, serta biaya yang tersedia. Selanjutnya, Nasucha dalam melakukan penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengukuran dimensi prosedur organisasi menggunakan indikator dan butir pertanyaan. Instrumen tersebut juga digunakan oleh Sofyan (2005). Beberapa indikator dan butir pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengukuran dimensi prosedur organisasi (disesuaikan dengan tujuan penelitian), yaitu: 1.

Perubahan metode pelayanan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Melalui perubahan metode pelayanan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, maka fungsi-fungsi pelayanan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang telah ada pada struktur organisasi dapat dilaksanakan secara lebih cepat, efisien dan efektif. Perubahan metode yang diterapkan dapat

68


berupa penyederhanaan prosedur pelayanan serta terdapat petugas khusus sebagai costumer service atau petugas konseling; 2.

Inovasi Proses. Inovasi proses

ditujukan untuk mempercepat saluran

informasi dengan menggunakan sistem informasi atau alat lainnya. Melalui penggunaan sistem informasi, ditujukan agar SOP yang telah ditetapkan dan diatur serta instruksi kerja dapat dilaksanakan

lebih cepat, dapat

terpantau (akurat), efisien dan efektif. Penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan

produktivitas

serta

ketepatan

waktu

penyelesaian

pekerjaan. Demikian juga melalui penggunaan cash register, maka data cash register tersebut dapat diakses secara online, atau dengan cara upload oleh Kantor Pajak kapan saja. Inovasi proses dapat juga dilakukan agar komunikasi dengan Wajib Pajak dapat dilakukan secara lebih intensif dan terbuka dengan didukung oleh seringnya dilakukan pertemuan rutin dan kunjungan pembinaan; 3.

Perubahan metode operasional merupakan perubahan metode yang sebelumnya dilakukan secara manual beralih kepada otomasi. Dengan dipergunakannya otomasi dalam pemungutan pajak, maka pembayaran dan pelaporan wajib pajak dapat dimonitor secara lebih cepat dan akurat dengan menggunakan sistem informasi. Penggunaan otomasi dalam pemungutan pajak dapat dilihat dari apakah semua petugas dilengkapi dengan personal computer yang terkoneksi dalam Sistem Informasi Perpajakan.

F.

DIMENSI STRATEGI ORGANISASI PAJAK Perubahan strategi organisasi adalah penyempurnaan dengan melakukan

perencanaan

untuk

mencapai

tujuan

organisasi.

Strategi

organisasi

69


menggambarkan secara umum arah organisasi serta keperluan yang nyata, baik di tingkat unit kegiatan maupun organisasi secara keseluruhan. Dalam mencapai tujuan meningkatkan penerimaan pajak, strategi yang ditempuh oleh Kantor Pajak dapat berupa (Sofyan, 2005): 1.

Melakukan kampanye sadar dan peduli pajak. Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari good governance

framework melalui

berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, tokoh agama, dan juga melalui media massa, portal website, serta pemasangan billboard di tempattempat strategi dan meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai information service dan public relation; 2.

Simplifikasi administrasi perpajakan. Dukungan teknologi informasi mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan dimana basis data dikembangkan dalam jaringan online memungkinkan kecepatan akses informasi dan juga pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara online mengurangi administrative cost dan compliance cost;

3.

Intensifikasi penerimaan pajak, diantaranya dapat dilakukan dengan: 

melaksanakan pengawasan (monitoring) terhadap klasifikasi kategori Wajib Pajak menurut besaran omset tertentu atau kawasan tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah dan/atau potensi perpajakannya masih dapat digali;



meningkatkan kegiatan pemeriksaan pajak untuk memberikan deterrent effect yang positif;



melaksanakan

kegiatan

penagihan

pajak

aktif

melalui

pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, lelang, pemblokiran

70


kekayaan (rekening)

Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang

tersimpan di bank, pencegahan dan penyanderaan; 4.

Mengembangkan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan. Strategi untuk mengintensifkan penggalian potensi pajak menjadi

program kerja yang harus direncanakan dan kemudian dilaksanakan pada periode

waktu

tertentu

sesuai

program

kerja.

Untuk

dapat

mengukur

keberhasilan suatu program kerja, harus dibuat parameter apa saja yang menjadi tujuan program kerja. Beberapa parameter dikembangkan untuk untuk mengukur kinerja/program Kantor Pajak Daerah sebagaimana pada gambar 2.10. Gambar 2.10. Penerimaan Pajak Berdasar Basis Pajak vs Potensi Pajak Berdasarkan PDRB WP/Objek – Existing

Tambah – Muncul  Pembayaran  Tidak Ada Pembayaran

 Nilai tetap  Nilai tambah  Nilai kurang

Pindah/Tutup  Tidak ada pembayaran dapat segera diidentifikasi

1

BASIS PAJAK EXTENSIFIKASI

Rutin

Extra Effort

Produk Domesrik Regional Bruto  Lapangan Usaha Restoran  Lapangan Usaha Hotel Berdasarkan

WP Bayar

WP/Objek Tarif Penerimaan yang masuk dilakukan identifikasi

gambar,

2

WP Tidak bayar Deterrent Effect Tax Gap

Total Penerimaan 10% dari Total terdapat

beberapa

3

4

parameter

yang

dapat

dikembangakan untuk mengukur kinerja penggalian pajak. Kinerja pertama yang perlu diukur adalah seberapa besar jumlah Wajib Pajak yang dapat dijaring dan

71


didaftar sebagai Wajib Pajak Baru (ekstensifikasi pajak). Selanjutnya perlu dipantau apakah Wajib Pajak yang baru terjaring tersebut

melakukan

pembayaran atau tidak. Atas Wajib Pajak yang sudah terdaftar, dapat dikembangkan instrumen untuk mengukur kinerja/program penggalian potensi pajak (intensifikasi), yaitu sebagai berikut: 1.

Klasifikasi berdasarkan kriteria Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tetap, trend pembayarannya naik, ataupun trend pembayarannya malah turun;

2.

Proporsi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran besar, pembayaran sedang, pembayaran kecil, serta tidak melakukan pembayaran (pareto kepatuhan);

3.

Identifikasi penerimaan yang berasal dari penerimaan rutin (tanpa upaya penggalian potensi/extra effort), penerimaan yang berasal dari penggalian potensi/extra

effort

(himbauan/konseling/peninjauan

ke

lapangan,

pembayaran atas piutang pajak, dll), serta penerimaan dari deterrent efect berupa penerimaan yang berasal dari pemeriksaan dan penagihan aktif (penerimaan atas Lelang, pencairan

kekayaan Wajib Pajak/Penanggung

Pajak yang tersimpan di bank); 4.

Pengukuran tax ratio, yaitu celah antara potensi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak. Potensi pajak dapat dilihat dari laporan Produk Domesrik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik. Secara kasar potensi penerimaan pajak daerah dari sektor hotel serta restoran sebesar 10% dari PDRB. Potensi penerimaan tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan akan terdapat selisih

72


(gap).

Tax gap dihitung dari selisih antara realisasi penerimaan dengan

potensi penerimaan dibagi dengan potensi penerimaan. Penting untuk dibuat laporan bulanan berdasarkan parameter tersebut untuk mengukur kinerja/program penggalian potensi pajak. Untuk dapat melakukan penggalian potensi pajak, perlu dikenali modus operandi penghindaran kewajiban pajak yang umum dilakukan oleh Wajib Pajak. Terdapat dua motif yang menyebabkan Wajib Pajak hotel dan restoran enggan untuk membayar pajak, yaitu: 1.

Pungutan yang dikenakan akan membuat harga jual naik sehingga berpengaruh kepada omset;

2.

Wajib Pajak memungut dari konsumen tetapi tidak

menyetorkannya

kepada Kantor Pajak Daerah dalam rangka memperbesar laba usaha. Metodologi umum penggalian potensi pajak adalah berupa mapping, profiling, analisis data serta tindak lanjut17. Mapping Pajak Hotel dan Restoran adalah membuat pemetaan awal mengenai Wajib Pajak yang dikelompokkan berdasar klasifikasi usaha ataupun kawasan, ataupun kombinasi. Berdasarkan pengelompookan tersebut selanjutnya diidentifikasi secara awal besarnya rasio pembayaran dengan jumlah kamar (untuk hotel) atau jumlah tempat duduk (untuk restoran). Berdasarkan data yang disajikan tersebut dapat dilihat perbanding rasio pembayaran pajaknya secara peer to peer. Langkah selanjutnya setelah dilakukan mapping adalah profiling. Profiling merupakan langkah untuk dapat memotret/mengidentifikasi Wajib Pajak secara lebih rinci. Apabila pada langkah mapping hanya didapatkan parameter jumlah kamar/jumlah tempat duduk, dengan melakukan profiling akan didapatkan data 17


73


secara lebih rinci melalui visit ke tempat Wajib Pajak. Pelaksanaan profiling tidak bisa terlepas dari kegiatan benchmarking, yaitu membuat suatu benchmark pembayaran pajak atas Wajib Pajak yang mempunyai profil yang sama, misalnya persamaan dalam jumlah tempat duduk/kamar, jenis hotel (penginapan, hotel melati, hotel bintang satu/dua/tiga/empat/lima), jenis restoran (rumah makan padang, restoran waralaba, warung/kantin, dll), serta kawasan (mall, pusat perkantoran, pusat bisnis, kawasan industri, jalan utama, dll). Kantor Pajak Daerah harus mampu membuat benchmark

atas suatu profil Wajib Pajak

hotel/restoran tertentu. Data

yang

didapatkan

berdasarkan

langkah

profiling

kemudian

ditindaklanjuti pada tahap analisis data dengan melakukan perbandingan antara: 1.

Hasil analisis data internal Kantor Pajak Daerah dengan pelaporan Wajib Pajak;

2.

Hasil analisis data eksternal dengan pelaporan Wajib Pajak;

3.

Analisis hasil visit dengan pelaporan Wajib Pajak. Apabila berdasarkan analis data ditemukan adanya kekurangan dalam

pembayaran pajak, berdasarkan suatu benchmark yang telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan tindak lanjut. Beberapa langkah tindak lanjut dari hasil analisis ini dapat berupa: himbauan, verivikasi atau usulan untuk dilakukan pemeriksaan pajak. G.

DIMENSI BUDAYA ORGANISASI PAJAK Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM),

antara lain, dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja administrasi perpajakan,

74

pembentukan

unit

pengukuran

kinerja,

dan

pembentukan


gambaran/sifat pokok skema kompensasi baru berupa Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) bagi pegawai pajak18. Perubahan/modernisasi budaya organisasi adalah penyempurnaan yang berkaitan dengan kebiasaan dan cara hidup dalam lingkungan kerja organisasi. Dimensi budaya organisasi dalam sistem administrasi perpajakan modern mencakup dimensi pengembangan sumber daya manusia dan internalisasi nilainilai organisasi (Sofyan, 2005). Dimensi pengembangan sumber daya manusia, antara lain: 1.

Rekruitmen pegawai dilakukan melalui perencanaan serta pelaksanaan seleksi pegawai diperuntukkan untuk mendapatkan pegawai yang memenuhi spesifikasi yang telah direncanakan;

2.

Sering mengikutsertakan pegawai dalam Diklat Pajak Daerah;

3.

Pola

karir

dan

mutasi

(penempatan)

pegawai

sesuai

dengan

kapabilitas/kemampuan; Dimensi internalisasi nilai-nilai organisasi dapat diukur dari: 1.

Nilai-nilai good governance telah dipedomani dan dijadikan acuan nilai bersama oleh semua anggota organisasi;

2.

Norma perilaku sebagaimana tercantum dalam kode etik pegawai menjadi standar perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas;

3.

Iklim organisasi melalui pemberian insentif pemungutan pajak sebagai tambahan penghasilan sangat kondusif untuk terwujudknya good corporate governance;

4.

Tingginya komitmen pegawai dalam bekerja seperti rendahnya tingkat absensi, mangkir pada jam kerja dan indikator lainya19.

18

Markus Taufan Sofyan., op. cit., hal 41

75


H.

KERANGKA KONSEP Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka konsep dalam penelitian adalah

sebagaimana gambar 2.11. di bawah ini.

Gambar 2.11. Kerangka Konsep Penelitian UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PENYUSUNAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA (TAX LAW)

ADMINISTRASIPERPAJAKAN DAERAH (TAX ADMINISTRATION)

STRUKTUR ORGANISASI

PROSEDUR ORGANISASI

STRATEGI ORGANISASI

BUDAYA ORGANISASI

EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK

INTENSITAS KEGIATAN EXTENSIFIKASI PERPAJAKAN

INTENSITAS KEGIATAN INTENSIFIKASI PERPAJAKAN

LAW ENFORCMENT

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

TAX RATIO = REALISASI PENERIMAAN PAJAK : PDRB

19

76

Markus Taufan Sofyan., op. cit., hal 43


I.

HIPOTESIS Mengacu dari referensi yang dijelaskan terdahulu dan kerangka

pemikiran dalam penelitian ini, maka hipotesis penelitian ini adalah : 1.

Terdapat pengaruh antara struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi dengan efektifitas pemungutan pajak

2.

Terdapat hubungan antara

efektifitas pemungutan

pajak

dengan

penerimaan pajak yang diukur dengan tax ratio.

77

BAB III METODE KAJIAN AKADEMIS

A.

JENIS PENELITIAN Untuk mendapatkan hasil kajian sesuai dengan tujuan penelitian maka jenis

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian statistik kuantitatif. Kajian ini dilakukan dengan cara melakukan penyusunan dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, hasil dari kuesioner ditabulasi dan diolah dengan metode statistik kuantitatif.

Untuk

mendukung kesimpulan penelitian, juga dilakukan observasi pada suatu Kantor Pajak Daerah, wawancara dengan beberapa pejabat yang mengampu pemungutan pajak daerah serta pengamat pajak.

B. B.1.

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.

B.2.

Waktu Penelitian Waktu penelitain dilakukan dari bulan Juni s/d September 2013.

C.

POPULASI DAN SAMPEL

C.1. Populasi Populasi penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di jumlah kuesioner yang dikirim hanya 150 Kabupate/kota.

Indonesia, dan


C.2.

Sampel Sampel adalah sebagian dari populasi dan ditentukan berdasarkan

karakteristik populasi dengan pengambilan yang representatif. Dalam penelitian ini desain sampel yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan purpossive random sampling, dimana sampel yang diambil harus mewakili daerah yang penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Metode ini dipilih agar mendapatkan responden yang benar-benar representatif. Slovin dalam Sugiyono (2004) menentukan jumlah sampel terhadap populasi dengan formula n =

N . N d 2+ 1

dimana n= jumlah sampel N= jumlah populasi yang diketahui (Kabupate/kota se Indonesia) d= presisi yang ditetapkan Dengan N = 505 dan presisi = 10% maka jumlah sampel adalah 83. Pendapat lain dikemukakan oleh Gay dalam Consuelo (1993) yang menyebutkan bahwa ukuran sampel minimum yang dapat diterima berdasarkan tipe penelitian, antara lain,

bahwa untuk

penelitian deskriptif – 10% dari populasi.

Beberapa ahli juga percaya bahwa 30 subyek per kelompok dapat dipertimbangkan untuk ukuran minimum.20 D.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA Data yang digunakan adalah data sekunder, yang didapatkan dari Biro Pusat

Statistik atau instansi lainnya serta data isian dari pegawai Kabupaten/Kota yang 20

Consuelo G. Sevilla, et al., Pengantar Metode Penelitian, penerjemah Alumuddin Tuwu (Jakarta: UI Press, 1993)

79


menangani masalah administrasi perpajakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang didapatkan dari data statistik atau instansi terkait;

2.

Kuesioner. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan

dengan

cara

memberi

seperangkat

pertanyaan

atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa daftar pertanyaan yang bersifat terbuka atau pertanyaan tertutup dan pertanyaan semi terbuka,

yaitu pertanyaan yang dibuat dengan

memodifikasi jenis pertanyaan terbuka dan tertutup. Daftar pertanyaan ini ditujukan kepada pegawai

Kabupaten/Kota yang menangani masalah

administrasi perpajakan;

3.

Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sistem administrasi pajak daerah di Kabupaten/Kota;

4.

Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihakpihak yang berkompeten dari pegawai pajak di daerah maupun pengamat perpajakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini.

E.

VARIABEL PENELITIAN Variabel penelitian adalah : X1 = Struktur Organisasi

80

X2

= Prosedur Organisasi

X3

= Strategi Organisasi


X4

= Budaya Organisasi

Y = Efektifitas Pemungutan Pajak Z = Tax Ratio

F.

DEFINISI OPERASIONAL Definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan

atas suatu bentuk yang dapat diukur. Definisi ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. F.1.

Variabel Struktur Organisasi Variabel

struktur

organisasi

pelayanan, penelitian SPTPD,

merupakan

pembenahan

fungsi

pemeriksaan pajak, pengawasan internal,

pendelegasian otoritas kegiatan pelayanan dan pemeriksaan, sistem pelaporan secara rutin, jalur pengawasan tugas pelayanan, serta penelitian SPTPD dan pemeriksaan. Variabel tersebut diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut. 1. Pembenahan fungsi pelayanan, penelitian SPTPD, pemeriksaan pajak, serta pengawasan internal. 

Prosedur kerja pelayanan pajak diakomodir dan terintegrasi dalam suatu workflow dan dapat dimonitor;



Permasalahan Wajib Pajak dapat segera ditangani melalui satu pintu tanpa membutuhkan banyak meja;



Penyusunan organisasi memberikan kemudahan jalur penyelesaian pelayanan;

81




Penyusunan

organisasi

memberikan

kemudahan

dalam

menindaklanjuti adanya kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dilaporkan dalam SPTPD. 2.

Pendelegasian otoritas kegiatan pelayanan dan pemeriksaan 

Dalam

organisasi

terdapat

bagian/otoritas

yang

menangani

kewenangan melakukan penelitian SPTPD, baik penelitian kantor maupun penelitian lapangan; 

Penyusunan organisasi memberikan kemudahan jalur pemeriksaan pajak, sehingga jalur pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan dengan cepat, namun tetap berorientasi pada hasil.

3.

Sistem pelaporan secara rutin 

Informasi menyangkut Wajib Pajak, baik mengenai kewajiban yang telah dipenuhi, maupun hak-hak Wajib Pajak yang belum diproses dapat dengan mudah dikumpulkan dan dikelola dalam suatu akun khusus Wajib Pajak (tax payer account), baik dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan sistem informasi;



Terdapat instrument untuk menjamin bahwa case management serta workflow sebagaimana diatur dalam SOP dan penyelesaiannya dapat dimonitor secara transparan.

4.

Jalur pengawasan tugas pelayanan, penelitian SPTPD dan pemeriksaan 

Terdapat system workflow yang dapat memudahkan pengawasan kegiatan administrasi yang dilakukan pegawai dalam memberikan pelayanan, dalam melakukan penelitian SPTPD maupun dalam melakukan pemeriksaan;

82




Terdapat acuan pemberian sanksi atas kesalahan yang dilakukan pegawai;



Terdapat divisi khusus yang

secara aktif mengawasi pelaksanaan

kinerja pegawai. F.2.

Variabel Prosedur Organisasi Aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur perlu dilakukan suatu

pembaharuan berkaitan dengan prosesnya untuk meningkatkan kinerja serta dapat mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan metode pelayanan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak,

inovasi

proses, serta perubahan metode organisasi. Variabel

prosudur organisasi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 1. Perubahan metode pelayanan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. 

Penyederhanaan prosedur dalam melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak, permohonan keberatan pajak serta mempercepat pelayanan pajak lainnya;



Terdapat petugas costumer service yang bertugas melayani Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak perlu mendatangi masing-masing bagian ketika mengajukan suatu permohonan tertentu;



Terdapat petugas yang ditunjuk untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak (dengan melakukan pengawasan pembayaran, penelitian kantor ataupun penelitian lapangan) serta menangani konseling atas beberapa Wajib Pajak yang berada dalam pengawasannya.

83


2.

Inovasi Proses 

Tersedia

sistem

informasi

(atau

instrumen lain)

yang

dapat

meningkatkan produktivitas serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; 

Dalam hal Wajib Pajak sudah menggunakan cash register, terdapat mekanisme untuk membaca data cash register tersebut, baik secara online maupun upload data;



Komunikasi dengan Wajib Pajak lebih intensif dan terbuka didukung oleh pertemuan rutin dan kunjungan pembinaan.

3.

Perubahan Metode Operasional 

Penggunaan sistem informasi dalam menatausahakan SSPD dan SPTPD, sehingga pembayaran dan pelaporan wajib pajak dapat dimonitor secara lebih cepat dan akurat;



Semua

petugas

dilengkapi

dengan

Personal

Computer

yang

terkoneksi dalam sistem informasi perpajakan. 3.

Saluran Informasi 

Dilakukan konsolidasi internal yang meliputi current issue, ketentuan/ peraturan terbaru dan pembinaan mental (attitude).

F.3.

Variabel Strategi Organisasi Siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan

segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Variabel strategi dapat diukur dari indikator: 1.

Kampanye sadar dan peduli pajak. Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari good governance framework melalui berbagai pihak,

84


seperti perguruan tinggi, tokoh agama, dan juga melalui media massa, portal website, serta pemasangan billboard di tempat-tempat strategis dan meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai information service dan public relation; 2.

Simplifikasi administrasi perpajakan. Dukungan teknologi informasi mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan dimana basis data dikembangkan dalam jaringan online memungkinkan kecepatan akses informasi dan juga pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara online mengurangi administrative cost dan compliance cost.

3.

Intensifikasi penerimaan pajak, diantaranya dengan: 

melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang tingkat

kepatuhannya

masih

rendah

dan/atau

potensi

perpajakannya masih dapat digali; 

meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk memberikan deterrent effect yang positif;



melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak, pencegahan dan penyanderaan;

4.

Mengembangkan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan pelayanan dan penelitian lapangan serta pemeriksaan;

5.

Melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima;

6.

Membangun sistem komunikasi yang efektif dalam internal organisasi;

7.

Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

85


F.4.

Variabel Budaya Organisasi Sistem penyebaran kepercayaan dan nilai nilai yang berkembang dalam

organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Dimensi budaya organisasi

dalam

sistem

administrasi

perpajakan

modern

mencakup

mengenai: 1.

Internalisasi nilai-nilai organisasi

2.

Norma perilaku sebagaimana tercantum dalam kode etik pegawai menjadi standar perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas

3.

Iklim organisasi melalui pemberian insentif pemungutan pajak sebagai tambahan penghasilan sangat kondusif untuk terwujudknya good corporate governance.

4.

Tingginya komitmen pegawai dalam bekerja, seperti rendahnya tingkat absensi, mangkir pada jam kerja dan indikator lainya.

F.5.

Variabel Efektifitas Pemungutan Pajak Intensitas kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, penegakan

law enforcement melalui penerapan sanksi

sebagaimana diatur dalam

Perda, serta terpenuhinya pelayanan terhadap hak-hak Wajib Pajak. F.5.1. Aspek Ekstensifikasi Pajak Variabel Ekstensifikasi diamati dari indikator: 1. Dilakukannya kegiatan pendataan objek pajak secara berkala; 2. Coverage Ratio yaitu rasio antara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar; 3. Perkembangan jumlah Wajib Pajak terdaftar 5 tahun terakhir. F.5.2. Aspek Intensifikasi Pajak Variabel Intensifikasi diamati dari indikator:

86


1.

Dapat diketahui secara cepat adanya Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPTPD setelah tanggal jatuh tempo;

2.

Segera diterbitkan Surat Himbauan bagi Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak dan/atau pelaporan SPTPD;

3.

Dapat diketahui secara cepat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam SPTPD;

4.

Dapat diketahui indikasi omset Wajib Pajak yang sebenarnya dalam satu masa pajak secara cepat (misalnya dengan menggunakan sistem informasi manajemen, data dari instansi terkait, atau instrument lainnya) sebagai bahan untuk cross check isian Wajib Pajak dalam SPTPD;

5.

Dilakukan peninjauan ke lapangan atas Wajib Pajak yang dalam waktu tertentu tidak melaporkan SPTPD;

6.

Dilakukanya

peninjauan ke lapangan (pemantauan) untuk mengetahui

rata-rata omset Wajib Pajak dalam satu masa pajak; 7.

Apabila terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak yang melaporkan SPTPD tetapi isinya tidak benar, dikirim surat himbauan untuk membetulkan SPTPD atau diterbitkan usulan untuk pemeriksaan pajak.

8.

Dilakukannya pemeriksaan secara rutin atas pembukuan/pencatatan Wajib Pajak (Pasal 169) untuk mencocokkannya dengan isian SPTPD;

9.

Rata-rata tingkat rasio pencairan tunggakan selama 5 tahun terakhir;

10.

Semua petugas melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan karena terdapat pengawasan dari atasan langsung dan pengawas internal organisasi;

87


11.

Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPTPD (baik karena dihimbau atau karena pembetulan sendiri oleh Wajib Pajak) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

12.

Diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang berisi pokok pajak dan sanksi pajak atas keterlambatan pembayaran pajak, yaitu berupa: 

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dan/atau pelaporan SPTPD setelah tanggal jatuh tempo diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



Dilakukannya Penerbitan STPD atas

SKPKBD/ SKPKBDT yang

tidak/kurang dibayar (Pasal 100 ayat (3)). F.5.3. Aspek Law Enforcement Variabel kepatuhan atas pajak yang menggunakan sistem self assessment dalam pemungutannya diukur dari faktor: 1.

Dilakukannya pemeriksaan atas pembukuan/pencatatan WP (Pasal 170);

2.

Dilakukannya penerbitan SKPDKB atas hasil pemeriksaan (Pasal 97 ayat(1)

3.

huruf a;

Dilakukannya penerbitan STPD atas

SKPKBD/ SKPKBDT yang

tidak/kurang dibayar (Pasal 100 ayat (3)); 4.

Diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa serta Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

5.

Dilakukannya tindakan penyitaan, pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

88


F.5.4. Aspek Kepatuhan Pajak Variabel law enforcement atas pajak yang menggunakan sistem self assessment dalam pemungutannya diukur dari faktor: 1.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT);

2.

Membayar sesuai jumlah pajak yang harus dibayar;

3.

Persepsi Wajib Pajak terhadap penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan pajak.

4.

Aspek Sosiologis, yaitu kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari aspek sosial sistem perpajakan, antara lain, kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan21.

F.6. Variabel Tax Ratio Merupakan rasio

jumlah realisasi penerimaan pajak dengan PDRB

Kabupaten/Kota.

G. G.1.

ANALISIS DATA Uji Validitas Sekaran dalam Sugiyono (2004) mengemukakan bahwa uji validitas

menggambarkan bagaimana kuesioner (pertanyaan atau item) sungguh-sungguh mampu mengukur apa yang ingin diukur, berdasarkan teori-teori dan ahli. Dengan kata lain,

semakin tinggi validitas suatu tes, maka alat tes tersebut

semakin tepat mengenai sasarannya. Selanjutnya, Sugiyono (2004) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui

21

89


kelayakan

butir-butir

dalam

suatu

daftar

(konstruk)

pertanyaan

dalam

mendefinisikan suatu variabel. Menurut Cooper (1997), untuk menguji validitas,

suatu alat tes bisa

menggunakan metode korelasi, yaitu korelasi alat tes yang diajukan dengan yang membangunnya. Pada penerapannya uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS dengan menggunakan korelasi pearson antara tiap variabel pertanyaan terhadap rata-rata dari tiap konstruk pertanyaan tersebut. Untuk menguji content validity, digunakan alat uji K bantuan SPSS 15 for Windows yang mengindikasikan bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur konstruk atau variabel terlihat benar-benar mengukur konstruk atau variabel tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menentukan valid tidaknya alat tes adalah 0,30 (Barker et al, 2002) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila nilai indeks validitas suatu alat tes

0,30 maka alat tes

tersebut

dinyatakan valid; 2. Apabila nilai indeks validitas suatu alat tes < 0,30 maka alat test tersebut dinyatakan tidak valid (gugur).

G.2.

Uji Reliabilitas Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan

konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstrukkonstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Sekaran dalam Sugiyono (2004) mengemukakan bahwa uji reliabilitas ditujukan untuk mengetahui stabilitas dan konsistensi di dalam pengukuran.

90


Uji reliabilitas dapat dilakukan sacara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel, namun sebaiknya uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui konstruk variabel mana yang tidak reliabel. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan Cronbach Alpha. Menurut Nunnally (1969) dalam Iman Ghozali (2004) suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,6. G.3.

Teknik Analisis Data

G.3.1 Analisis Jalur (Path Analysis) Selanjutnya

hipotesis

yang

dirumuskan

sebelumnya

akan

diuji

menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur dapat digunakan untuk melihat bagaimana sifat serta besaran pengaruh variabel administrasi pajak yang terdiri dari Struktur Organisasi (X1) , Prosedur Organisasi (X2),

Strategi

Organisasi (X3), serta Budaya Organisasi (X4) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Alat analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang sesuai dengan tujuan kedua penelitian ini (melihat sifat serta besaran pengaruh antar variabel) adalah analisis korelasi dengan analisis regresi.

Analisis korelasi

digunakan untuk melihat secara langsung hubungan antara dua variabel penelitian, sedangkan analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ilustrasi analisis jalur (path analisis) sebagaimana pada gambar 3.1. berikut.

91


Gambar 3.1. Analisis Jalur Penelitian

Keterangan: rXiXj : Hubungan antara variabel Xi dengan variabel Xj PYXi : Koefisien jalur variabel Xi terhadap variabel Y X1 : Struktur organisasi X2 : Prosedur organisasi X3 : Strategi organisasi X4 : Budaya organisasi Y : Efektifitas Pemungutan Pajak

G.3.1.1.Analisis Korelasi Pengujian keeratan hubungan antar varaibel bebas (X1 , X2, X3, serta X4) menggunakan rumus korelasi product moment dari Pearson.

Hasil analisis

tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai r tabel untuk taraf signifikansi 5% dengan ketentuan terdapat hubungan antara variabel yang diujikan apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Jika nilai probabilitas (p) < 0.05, maka dapat disimpulkan terdapat korelasi yang bermakna (signifikan) antara dua variabel yang diuji, sebaliknya jika nilai probabilitas (p) > 0.05, maka dapat disimpulkan

92


tidak terdapat korelasi yang bermakna (non signifikan) antara dua variabel yang diuji. G.4.1.2.Analisis Regresi Pengujian rumusan hipotesis penelitian akan dilakkan melalui persamaan analisis regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut: Y = α0 X1 + α1 X1 + α2 X2 + α3 X3 + α4 X4 Selanjutnya dilakukan analisis untuk menguji apakah persamaan regresi tersebut signifikan atau tidak, serta beberapa uji lainnya, sebagai berikut. a) Uji F Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah variabelvariabel pada administrasi pajak secara bersama-sama akan berpengaruh secara nyata terhadap efektifitas pemungutan pajak. Berdasarkan uji F tersebut, maka dapat diuji hipotesis sebagai berikut: 1) Ho : R XiY = 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem administrasi perpajakan dari dimensi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terhadap efektifitas pemungutan pajak; 2) Ho : R XiY ≠0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem administrasi perpajakan dari dimensi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terhadap efektifitas pemungutan pajak; b) Uji t

93


Koefisien Regresi Parsial menunjukkan apakah variabel-variabel bebas punya pengaruh secara parsial (terpisah atau sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat. Uji –t dilakukan untuk mengetahui bermakna atau tidaknya dari tiap-tiap variabel dari model terbaik yang telah diperoleh. Berdasarkan uji t tersebut, maka dapat diuji hipotesis sebagai berikut: 1) Ho: R X1Y= 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara struktur organisasi administrasi perpajakan terhadap efektifitas pemungutan pajak; 2) Ho : R X1Y ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur organisasi administrasi perpajakan terhadap efektifitas pemungutan pajak; 3) Ho:RX2Y= 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara

prosedur

organisasi administrasi perpajakan terhadap efektifitas pemungutan pajak; 4) Ho:R X2Y ≠0:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara

prosedur

organisasi administrasi perpajakan terhadap efektifitas pemungutan pajak; 5) Ho : R X3Y = 0 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara strategi organisasi administrasi perpajakan terhadap efektifitas pemungutan pajak; 6) Ha : R X3Y

≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi organisasi administrasi perpajakan terhadap efektifitas pemungutan pajak;

94


7) Ha : R X4Y = 0 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara budaya budaya organisasi administrasi perpajakan terhadap efektifitas pemungutan pajak; 8) Ha : R X4Y ≠ 0 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya budaya organisasi administrasi perpajakan terhadap efektifitas pemungutan pajak.

G.4.1.3. Menghitung Besarnya Pengaruh Administrasi Pajak terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Besarnya pengaruh variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organiasi terhadap efektifitas pemungutan pajak: a.

Efektifitas pemungutan pajak (Y) dipengaruhi oleh Struktur Organisasi (X1) Pengaruh langsung dari (X1) ke Y

= Pa = PY X1.rY X1

Pengaruh tidak langsung melalui variabel X2 = Pb = PY X1.r X1 X2.PY X2. Pengaruh tidak langsung melalui variabel X3) = Pc = PY X1.r X1 X3..PY X3 Pengaruh tidak langsung melalui variabel X4) = Pd = PY X1.r X1 X4.PY X4 Total Pengaruh variabel (X1) terhadap Y b.

= P1 = Pa + Pb + Pc + Pd

Efektifitas pemungutan pajak (Y) dipengaruhi oleh Prosedur Organisasi

(X2) Pengaruh langsung dari (X2) ke Y

= Pe = PYX2.rYX2

Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X1) = Pf = PY X2..r X1 X2.PY X1 Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X3) = Pg = PY X2.r X2 X3.PY X3 Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X4) = Ph = PY X2.r X2 X4.PY X4 Total Pengaruh variabel (X2) terhadap Y c.

= P2 = Pe + Pf + Pg + Ph

Efektifitas pemungutan pajak (Y) dipengaruhi oleh Strategi Organisasi (X3)

95


Pengaruh langsung dari (X3) ke Y

= Pi = PY X3.rY X3

Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X1) = Pj = PY X3.r X1 X3.PY X1 Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X2) = Pk = PY X3.r X2X3.PY X2 Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X4) = Pl = PY X3.r X3 X4.PY X4 Total Pengaruh variabel (X1) terhadap Y d.

= P3 = Pi + Pj + Pk + Pl

Efektifitas pemungutan pajak (Y) dipengaruhi oleh Budaya Organisasi (X4) Pengaruh langsung dari (X4) ke Y

= Pm = PY X4.rY X4

Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X1) = Pn = PY X4.r X1 X4.PY X1 Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X2) = Po = PY X4.r X2 X4.PY X2 Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X3) = Pp = PY X4.r X3 X4.PY X3 Total Pengaruh variabel (X2) terhadap Y Total

pengaruh

struktur

organisasi,

= P4 = Pm + Pn + Po + Pp prosedur

organisasi,

strategi

organisasi dan budaya organiasi terhadap efektifitas pemungutan pajak adalah R2 Y X1 X2 X3 X4 = P1 + P2 + P3 + P4 Dimana: P1 = Total pengaruh X1 terhadap Y P2 = Total pengaruh X2 terhadap Y P3 = Total pengaruh X3 terhadap Y P4 = Total pengaruh X4 terhadap Y Total pengaruh variabel lain di luar variabel yang diteliti adalah = 1 – R2 Y X1 X2 X3 X4

96

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.

DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN

A.1

Data Dari 150 kuesioner yang dikirim kepada Kabupate/kota, dikembalikan

sebanyak 54 kuesioner. Jumlah kuesioner tersebut telah mencukupi dari minimal jumlah sampel sebesar 30 buah, jumlah sampel 10% dari populasi (asumsi sebanyak 505 Kabupate/kota), serta apabila menggunakan ukuran menurut Slovin, maka asumsi tingkat kepercayaan yang ditentukan adalah sebesar 12.7%. n =

505 . 505 d 2 + 1

505 d 2 + 1= 505/n = 505/54 = 9.35 540 d 2

= 8,35

d2

= 8,35/505

d

= 12,6%

Data penelitian ditabulasikan sebagaimana pada lampiran. Jumlah Variabel sebanyak 5 (X1, X2, X3, X4, Y), 16 sub variabel dan 66 indikator. Tabulasi data penelitian dapat diringkas sebagaimana pada tabel 5.1. Pada bagian kanan tabel tersebut adalah nilai berdasarkan skala linkert atas atas ratarata nilai berdasarkan isian indikator. Berdasarkan rata-rata nilai sesuai isian indikator,

pada

umumnya nilainya adalah baik. Beberapa sub variabel yang

nilai rata-ratanya relatif rendah (dibawah 3,8) adalah: pengembangan/penyusunan Program Intensifikasi Pajak, Mengembangkan Mekanisme Internal Quality Control, kinerja ekstensifikasi, kinerja intensifikasi, serta Aspek Psikologis Law Enforecment.


Tabel 4.1. VARIABEL X Struktur Organisasi

Ikhtisar Tabulasi Data

SUB VARIABEL

INDIKATOR

Pembenahan Fungsi Pelayanan dan Penelitian SPTPD Pendelegasioan Otoritas Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan SPTPD Sistem Pelaporan Secara Rutin Jalur Pengawasan Tugas Pelayanan, Penelitian SPT dan Pemeriksaan Perubahan Metode Pelayanan dan Pengawasan Kepatuhan WP Inovasi Proses Perubahan Metode Operasioal Kampanye Sadar dan Peduli Pajak Program Intensifikasi Pajak Mengembangkan Mekanisme Internal Quality Control Pengembangan SDM Internalisasi Nilai-nilai Organisasi

Prosedur Organisasi

Strategi Organisasi

Budaya Organisasi

VARIABEL Y

X1.1; X1.2 ; X1.3 ; X1.4

4,19

X1.5 ; X1.6

4,18

X1.7 ; X1.8 ;

4,11

X1.9 ; X1.10 ; X1.11

3,93

X2.1 ; X2.2 ; X2.3

4,08

X2.4 ; X2.5 ; X2.6 X.2.7 ; X2.8

3,99 4,11

X.3.1

4,22

X.3.2 ; X3.3 ; X3.4 X.3.5 ; X3.6 ; X3.7

3.78 3,87

X4.1 ; X4.2 ; X4.3 X4.4. ;X4.5 ; X4.6 ; X4.7

4,11 4,42

SUB VARIABEL

INDIKATOR

Ekstensifikasi Intensifikasi Kepatuhan

Rata-rata

Aspek Yuridis Aspek Psikologis Law Enforcement Aspek Psikologis Kepuasan Pelayanan Aspke Sosiologis

Y1.1 ; Y1.2 Y2.1 s/d Y 2.16

3,57 3,57

Y3.1 ; Y3.2 Y.3.3 ; Y3.4 ; Y3.5; Y3.6

4,18 3,85

Y.3.7 ; Y3.8 ; Y3.9 ; Y3.10 ; Y.3.11 Y3.12 ; Y3.13 ; Y3.14

4,09 3,96

Data yang masuk tersebut mewakili Kabupaten/Kota yang mempunyai penerimaan pajak hotel dan restoran yang sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi, sebagai berikut. Tabel 4.2. Kabupaten/Kota yang Mengembalikan Kuesioner dan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tahun 2010 No

Kabupaten/Kota

1

Kabupaten Serang

2

Kabupaten Lampung Selatan

3

98

Kabupaten lampung Barat

pajak Hotel dan Restoran

No

Kabupaten/Kota

7.000.000.000

31

Kabupaten Sukabumi

800.000.000

32

kabupaten Bengkulu Selatan

33

Kota Palembang

324.813.224-

pajak Hotel dan Restoran 1.075.000.000 413.172.000 25.000.000.000


No

Kabupaten/Kota


No

Kabupaten/Kota


4

Kota Pekanbaru

36.000.000.000

34

Kota Mataram

5

Kota Malang

16.851.998.850

35

Kota Tangerang***)

50.844.689.668,

6

Kota Sukabumi *)

2.465.863.000

36

Kabupaen Badung

736.000.000.000

7

Kabupaten Tapanuli Selatan*)

1.060.000.000

37

Kota Metro

8

Kabupaten Klungkung**)

587.491.940

38

Kabupaten Demak

9

Kabupaten Klaten

385.000.000

39

Kota Serang

2.657.000.000

10

Kota Kediri

1.677.000.000

40

Kabupaten Ciamis

1.491.683.212

11

Kabupaten Karangasem

10.665.000.000

41

Kabupaten Padang Panjang

12

Kabupaten Karanganyar

926.306.000

42

Koa Magelang

1.335.011.000

13

Kabupaten Manggarai

320.490.500

43

Kota Denpasar

93.500.000.000,

14

Kabupaten Bitung

1.215.000.000

44

Kabupaten Karangasem

15

Kabupaten Kudus

1.292.173.000

45

Kota Bandar Lampung

12.700.000.000,

16

Kota Gorontalo

4.200.000.000

46

Kabupaten Tabanan

11.374.963.895

17

Kabupaten Gianyar

49.820.207.888

47

Kotawaringin Barat

1.024.000.000

18

Kota Pangkalpinang

2.555.800.000

48

Kabupaten Banyumas

2.720.000.000

19

Kota Bengkulu

5.500.000.000

49

Kota Cilegon

6.364.000.000

20

Kota Pekalongan

1.200.000.000

50

Kota Blitar

21

Kota Salatiga

1.249.545.000

51

Kota Tasikmalaya

22

Kabupaten Tangerang

21.300.783.360

52

Kabupaten Boyolali

23

Kota Surakarta

16.625.000.000

53

kabupaten Garut

24

Kota Banjarbaru

2.281.045.000

54

Kota Tangerang Selatan

25

kabupaten Tapanuli Utara

420.713.190

26

kabupaten Malang

975.000.000

27

Kabupaten Blora

353.700.000

28

Kota Jambi

29

Kabupaten Pontianak

30

Kabupaten Banyuwangi

6.204.524.029

7.515.000.000

368.000.000 97.415.000

730.000.000

-

59.421.230 1.993.103.000 131.596.000 1.535.000.000 38.021.000.000

Keterangan : *) data tahun 2009 **) data tahun 2008 ***) data tahun 2011

18.530.000.000 730.000.000

Klasifikasi Kabupaten/Kota berdasarkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dalam penelitian ini diklasifikasikan penerimaan sangat rendah (kurang dari Rp1 milyar), penerimaan rendah (Rp1 milyar s/d Rp2 milyar), penerimaan sedang (Rp2 milar s/d Rp10 milyar), penerimaan tinggi (Rp10 milyar s/d Rp50 milyar) serta penerimaan sangat tinggi (lebih dari Rp50 milyar). Gambar 5.1. berikut memperlihatkan sebaran sampel Kabupaten/Kota berdasarkan klasifikasi jumlah penerimaan pajak.

99


Gambar 4.1 Proporsi Kabupaten/Kota Sampel Berdasarkan Klasifikasi Jumlah Penerimaan Pajak

A.2.

Karateristik Responden Gambaran responden yang mengisi kuesioner adalah sebagaimana pada

gambar berikut.

Gambar 4.2. Data Diri Responden Pegawai Pajak Daearah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Jenis Kelamin

100

Umur


Gambar 4.3.

Data diri Responden Pegawai Pajak Daearah Berdasarkan Pendidikan dan Eselon

Pendidikan

Eselon

Gambar 4.4. Data diri Responden Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Usaha dan Bentuk Usaha Jenis Usaha

A.3.

Bentuk Usaha

Uji Instrumen Penelitian Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Untuk

itu, perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen.

Instrumen

dinyatakan valid jika Jika nilai korelasi di atas 0.3 atau juga nilai signifikansi (sig) dari hasil korelasi Pearson lebih kecil dari 0.05 (level of confidence 5%), dan instrumen dinyatakan reliabel jika nilai alpha cronbach lebih besar dari 0.6. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas secara lengkap disajikan pada Tabel 5.3. Hasil

tabulasi

pengisian

atas

kuesioner

yang

kembali

adalah

sebagaimana pada Lampiran 1. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas

101


instrumen Variabel Struktur Organisasi (X1), Prosedur Organisasi (X2), Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) dan Efektifitas Pemungutan Pajak (Y) disajikan sebagai berikut: Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian Variabel

Indikator

Korelasi

X1

X1.1

0.396

Keterangan Valid

X1.2

0.707

Valid

X1.3

0.427

Valid

X1.4

0.826

Valid

X1.5

0.540

Valid

X1.6

0.733

Valid

X1.7

0.805

Valid

X1.8

0.832

Valid

X1.9

0.651

Valid

X1.10

0.815

Valid

X1.11

0.815

Valid

Alpha Cronbach : 0.894 X2

X2.1

0.724

Valid

X2.2

0.852

Valid

X2.3

0.847

Valid

X2.4

0.770

Valid

X2.5

0.708

Valid

X2.6

0.704

Valid

X2.7

0.846

Valid

X2.8

0.883

Valid


102

Reliabel

X3.1

0.612

Valid

X3.2

0.814

Valid

X3.3

0.822

Valid

X3.4

0.755

Valid

X3.5

0.898

Valid

X3.6

0.880

Valid

X3.7

0.911

Valid


Reliabel

Reliabel

X4.1

0.807

Valid

X4.2

0.816

Valid

X4.3

0.849

Valid

X4.4

0.738

Valid

X4.5

0.780

Valid

X4.6

0.707

Valid

X4.7

0.235

Tidak Valid


Variabel

Indikator

Korelasi

Alpha Cronbach : 0.800 Y1

Y2

0.665

Valid

Y1.2 0.723 Alpha Cronbach : -0.071

Valid

Y1.1

Tidak Reliabel

Y2.1

0.572

Valid

Y2.2

0.587

Valid

Y2.3

0.333

Valid

Y2.4

0.417

Valid

Y2.5

0.318

Valid

Y2.6

0.758

Valid

Y2.7

0.687

Valid

Y2.8

0.496

Valid

Y2.9

0.670

Valid

Y2.10

0.721

Valid

Y2.11

0.775

Valid

Y2.12

0.675

Valid

Y2.13

0.562

Valid

Y2.14

0.320

Valid

Y2.15

0.224

Tidak Valid

Y2.16

0.312

Alpha Cronbach : 0.788 Y3

Keterangan Reliabel

Valid Reliabel

Y3.1

0.454

Valid

Y3.2

0.418

Valid

Y3.3

0.612

Valid

Y3.4

0.641

Valid

Y3.5

0.754

Valid

Y3.6

0.352

Valid

Y3.7

0.693

Valid

Y3.8

0.609

Valid

Y3.9

0.418

Valid

Y3.10

0.351

Valid

Y3.11

0.587

Valid

Y3.12

0.403

Valid

Y3.13

0.455

Valid

Y3.14

0.496

Alpha Cronbach : 0.772

Valid Reliabel

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh indikator dari kelima variabel, yaitu Variabel Struktur Organisasi (X1), Prosedur Organisasi (X2), Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) dan Efektifitas Pemungutan Pajak (Y), tidak semua indikator memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0.3 seperti indikator

103


Y2.15 dan X4.7, sehingga indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Dari hasil uji reliabilitas memperlihatkan terdapat variabel dengan nilai alpha cronbach -0.071. Karena nilai alpha cronbach lebih kecil dari 0.6 sehingga instrumen untuk variabel Y1 dinyatakan tidak reliabel. Oleh karena indikator X2.15, X4.7 tidak valid dan variabel Y1 tidak reliable, maka instrument-instrumen tersebut (X2.15, X4.7, Y1.1 dan Y1.2) tidak dapat diikutsertakan pada analisis selanjutnya.

A.4.

Pengukuran Variabel Laten Variabel laten adalah variabel yang nilai kuantitatifnya tidak dapat

diketahui secara tampak. Salah satu cara untuk mengetahui nilai kuantitatif dari variabel laten, misalnya melalui analisis faktor. Analisis faktor mendeteksi penggerombolan indikator-indikator manifest. Yaitu sejumlah indikator manifest yang berkerumun menjadi satu. Setelah dianalisis faktor, indikator-indikator ini membentuk kerumunan. Kerumunan ini dinamakan dengan agresi yang yang sifatnya

laten.

Sifatnya

laten

karena

tidak

ada

nilai

kuantiatif

yang

menunjukkannya secara langsung. Yang ada hanyalah nilai kuantitatif yang sifatnya hipotetik. Indikator/butir yang membentuk kerumunan ada yang masuk penuh ke dalam konstrak yang menunjukkan 100% mampu mengukur konstrak laten, akan tetapi ada juga indikator yang hanya masuk sebagian saja. Jika diasumsikan bahwa semua indikator/butir 100% mampu merepresentasikan konstrak ukur dengan baik tanpa ada kesalahan pengukuran, maka dapat langsung menjumlahkan skor masing indikator/butir. Jika diasumsikan bahwa semua butir belum tentu mampu merepresentasikan konstrak ukur 100% karena error pengukuran selalu hadir dalam setiap pengukuran, maka tidak langsung

104


menjumlahkan skor masing-masing butir. Salah satu metode agar variabel laten ini dapat diukur adalah dengan menngunakan analisis faktor. Hasil perhitungan analisis faktor untuk pengukuran variabel laten dalam penelitian ini sebagaimana pada Lampiran 2.

A.5.

Hasil Path Analysis

A.5.1. Analisis Korelasi untuk Mengetahui Hubungan Antar Variabel Bebas Alat analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang memiliki skala pengukuran numerik (interval/rasio) adalah Korelasi Pearson. Jika nilai probabilitas (p) < 0.05, maka dapat disimpulkan terdapat korelasi yang bermakna (signifikan) antara dua variabel yang diuji, sebaliknya jika nilai probabilitas (p) > 0.05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi yang bermakna (non signifikan) antara dua variabel yang diuji. Untuk menguji kekuatan korelasi dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (r) sebagai berikut: (a) jika nilai r terletak antara 0-0.199 maka dapat dikategorikan keduanya memiliki hubungan yang sangat lemah, (b) jika nilai r terletak antara 0.2-0.399 maka dapat dikategorikan keduanya memiliki hubungan yang lemah, (c) jika nilai r terletak antara 0.4-0.599 maka dapat dikategorikan keduanya memiliki hubungan sedang, (d) jika nilai r terletak antara 0.6-0.799 maka dapat dikategorikan keduanya memiliki hubungan yang kuat, dan (e) jika nilai r terletak antara 0.8-1.0 maka dapat dikategorikan keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat. Hasil pengujian korelasi dengan alat bantu SPSS versi 18 disajikan pada Lampiran 3, dan teringkas pada tabel berikut ini:

105


Tabel 4.4 Hasil Pengujian Korelasi Pearson Hubungan Antar Variabel Struktur Organisasi (X1) dengan Prosedur Organisasi (X2) Struktur Organisasi (X1) dengan Strategi Organisasi X3) Struktur Organisasi X1) dengan Budaya Orgaisasi X4) Prosedur Organisasi (X2) dengan Strategi Organisasi (X3) Prosedur Organisasi (X2) dengan Budaya Organisasi (X4) Strategi Organisasi (X3) dengan Budaya Orgaisasi (X4)

Koefisien Korelasi (r)

Nilai Probabilitas (p)

Keterangan

0.879

0.000

Berpengaruh secara nyata pada α =5%

0.865

0.000


0.822

0.000


0.881

0.000


0.813

0.000


0.831

0.000


Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran) Secara grafik disajikan sebagai berikut: Gambar 4.5. Keterkaitan Antar Variabel Bebas

Struktur Organisasi X1

0,879

Prosedur Organisasi X2

0,813

0,865 0,881

0,822

Strategi Organisasi X3 0,831

Budaya Organisasi X4

Keterangan = Hubungan Nyata Dari hasil analisis korelasi di atas dalam Pengujian hubungan antara Struktur Organisasi dengan Prosedur Organisasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.879, dan nilai probabilitas (p) sebesar 0.000. Koefisien korelasi tersebut terletak antara 0.8-1 dalam kategori hubungan yang sangat kuat antara struktur organisasi dengan prosedur organisasi. Dari nilai p > 0.05 menyatakan

106


bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara Struktur Organisasi dengan Prosedur Organisasi. Koefisien bertanda positif mengartikan bahwa hubungan keduanya berbanding lurus. Artinya, semakin baik Struktur organisasi maka semakin baik pula Prosedur Organisasi. Selanjutnya pengujian hubungan antara Struktur Organisasi dengan Strategi Organisasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.865, dan nilai probabilitas (p) sebesar 0.000. Koefisien korelasi tersebut terletak antara 0.8-1 dalam kategori hubungan yang sangat kuat antara struktur organisasi dengan Strategi organisasi. Dari nilai p < 0.05 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara Struktur Organisasi dengan Strategi Organisasi. Koefisien bertanda positif mengartikan bahwa hubungan keduanya berbanding lurus. Artinya, semakin baik Struktur Organisasi maka semakin baik pula Strategi Organisasi. Pengujian

hubungan antara

Struktur

Organisasi

dengan

Budaya

Organisasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.822, dan nilai probabilitas (p) sebesar 0.000. Koefisien korelasi tersebut terletak antara 0.8-1 dalam kategori hubungan yang sangat kuat antara Struktur Organisasi dengan Budaya organisasi. Dari nilai p < 0.05 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara Struktur Organisasi dengan Budaya Organisasi. Koefisien bertanda positif mengartikan bahwa hubungan keduanya berbanding lurus. Artinya, semakin baik Struktur Organisasi maka semakin baik pula Budaya Organisasi. Selanjutnya pengujian hubungan antara Prosedur Organisasi dengan Strategi Organisasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.881, dan nilai probabilitas (p) sebesar 0.000. Koefisien korelasi tersebut terletak antara 0.8-1

107


dalam kategori hubungan yang sangat kuat antara Prosedur Organisasi dengan Strategi Organisasi. Dari nilai p < 0.05 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara Prosedur Organisasi dengan Strategi Organisasi. Koefisien bertanda positif mengartikan bahwa hubungan keduanya berbanding lurus. Artinya, semakin baik Prosedur Organisasi maka semakin baik pula Strategi Organisasi. Pengujian hubungan antara Prosedur Organisasi dengan Budaya Organisasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.813, dan nilai probabilitas (p) sebesar 0.000. Koefisien korelasi tersebut terletak antara 0.8-1 dalam kategori hubungan yang sangat kuat antara Prosedur Organisasi dengan Budaya Organisasi. Dari nilai p < 0.05 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara Prosedur Organisasi dengan Budaya Organisasi. Koefisien bertanda positif mengartikan bahwa hubungan keduanya berbanding lurus. Artinya, semakin baik Prosedur Organisasi maka semakin baik pula Budaya Organisasi. Pengujian

hubungan antara

Struktur

Organisasi

dengan

Budaya

Organisasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.823, dan nilai probabilitas (p) sebesar 0.000. Koefisien korelasi tersebut terletak antara 0.8-1 dalam kategori hubungan yang sangat kuat antara Struktur Organisasi dengan Budaya Organisasi. Dari nilai p > 0.05 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara Struktur Organisasi dengan Budaya Organisasi. Koefisien bertanda positif mengartikan bahwa hubungan keduanya berbanding lurus. Artinya, semakin baik Struktur Organisasi maka semakin baik pula Budaya Organisasi.

108


Berdasarkan hasil uji korelasi diatas, diketahui bahwa antar varibael bebas mempunyai hubungan korelasi yang sangat kuat. Untuk itu digunakan path analysis untuk mengetahui hubungan secara struktural antara Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi dan Efektifitas Pemungutan Pajak. A.5.2. Analisis Struktural Tabel 4.5 adalah hasil perhitungan dari analisis struktural atas pengaruh Variabel Struktur Organisasi (X1), Prosedur Organisasi (X2), Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak (Y), dengan bantuan SPSS versi 15. Berdasarkan Tabel 4.5, diperoleh nilai koefisien determinasi R Square menunjukkan nilai sebesar 0.469 atau 47%. Artinya bahwa variabel Efektifitas Pemungutan Pajak dipengaruhi sebesar 47% oleh Variabel Struktur Organisasi (X1), Prosedur Organisasi (X2), Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4), sedangkan sisanya 53% dipengaruhi oleh variabel lain di luar empat variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini. Tabel 4.5 Hasil Analisis Struktural Pengaruh Variavel Struktur Organisasi, Prosedur, Strataegi dan Budaya Organisasi terhadap Efektifitas Pemungitan Pajak Variabel

B (standardized coefficient)

Konstanta

t

Sig t

Keterangan

-8,2E-018 0.485

1.939

0.058

Hubungan nyata pada α = 10%

-0.145

-0.559

0.579

Hubungan tidak nyata

Inovasi Strategi

-0,72

-0.281

0.78

Hubungan tidak nyata

Budaya

0.428

2.080

0.043

Hubungan nyata pada α = 10%

Struktur Inovasi Prosedur

R Square

=

0.469

Fhitung

=

10.588

Sig F

=

0.000

Ftabel

=

2.561

Sumber: Lampiran 4

109


Untuk menguji hipotesis pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas, yaitu Struktur Organisasi (X1), Prosedur Organisasi (X2), Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak (Y) digunakan uji F. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai Fhitung sebesar 10.588 (signifikansi F = 0.000). Jadi Fhitung>Ftabel (10.588 > 2.561) atau Sig F < 5% (0.000<0.05). Artinya bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas yang terdiri dari Struktur Organisasi (X1), Prosedur Organisasi (X2), Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Efektifitas Pemungutan Pajak. Hal ini berarti bila Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi apabila ditingkatkan secara bersama-sama, maka akan berdampak pada peningkatan Efektifitas Pemungutan Pajak. Sebaliknya jika Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, dan Budaya Organisasi menurun secara bersama-sama maka mengakibatkan penurunan Efektifitas Pemungutan Pajak. Dengan demikian, hipotesis yang menduga secara bersama-sama variabel Struktur Organisasi (X1), Prosedur Organisasi (X2), Strategi Organisasi (X3), dan Budaya Organisasi (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektifitas Pemungutan Pajak terbukti kebenarannya. Jadi untuk hipotesis ini diterima. Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan uji t yaitu untuk menguji secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil print out analisa regresi berganda antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian adalah sebagai berikut.

110


Coeffi ci entsa

Model 1

(Constant) Skor Faktor X1 Skor Faktor X2 Skor Faktor X3 Skor Faktor X4

Unstandardized Coef f icients B St d. Error -8,2E-018 ,104 ,485 ,250 -,145 ,259 -,072 ,255 ,428 ,206

St andardized Coef f icients Beta ,485 -,145 -,072 ,428

t ,000 1,939 -,559 -,281 2,080

Sig. 1,000 ,058 ,579 ,780 ,043

a. Dependent Variable: Skor Faktor Y

Berikut disajikan uji hipotesis yang melibatkan empat variabel dalam penelitian ini : 1. Uji t pengaruh

variabel Struktur Organisasi (X1) terhadap Efektifitas

Pemungutan Pajak (Y). Pada variabel Struktur Organisasi diperoleh nilai thitung sebesar 1.939 dengan signifikansi t sebesar 0.058. Signifikansi t sebesar 5,8% lebih kecil dari 10% (0.058<0.1), maka secara parsial variabel Struktur Organisasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). Berdasarkan atas nilai koefisien standardize (0.485) bertanda positif, mengindikasikan pengaruhnya secara signifikan secara langsung. Artinya semakin tinggi Struktur Organisasi (X1), akan semakin tinggi pula Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). Sebaliknya, semakin rendah Struktur Organisasi (X1) , akan semakin rendah pula Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). 2. Uji t pengaruh variabel Prosedur Organisasi

(X2) terhadap Efektifitas

Pemungutan Pajak (Y). Pada variabel Prosedur Organisasi diperoleh nilai thitung sebesar -0.559 dengan signifikansi t sebesar 0.579.

Signifikansi t lebih besar dari 5%

(0.579>0.1), maka secara parsial variabel Prosedur Organisasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektifitas Pemungutan Pajak (Y).

111


Artinya,

tinggi

rendahnya

inovasi

pada

Prosedur

Organisasi

tidak

mempengaruhi secara langsung Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). 3. Uji t pengaruh variabel Strategi Organisasi (X3) terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). Pada variabel Strategi Organisasi diperoleh nilai thitung sebesar -0.281 dengan signifikansi t sebesar 0.78. Karena signifikansi t lebih besar dari 10% (0.78>0.1), maka secara parsial variabel Strategi Organisasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). Artinya, tinggi rendahnya Strategi Organisasi tidak mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). 4. Uji t pengaruh

variabel Budaya Organisasi (X4) terhadap Efektifitas

Pemungutan Pajak (Y). Pada variabel Budaya Organisasi diperoleh nilai thitung sebesar 2.080 dengan signifikansi t sebesar 0.043. Karena signifikansi t lebih kecil

dari 10%

(0.043 <0.1), maka secara parsial variabel Budaya Organisasi (X4) berpengaruh signifikan secara langsung terhadap variabel Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). Artinya, tinggi rendahnya Budaya Organisasi mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). Untuk menentukan variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat dapat dilihat dari koefisien terstandarisasi (atau beta). Nilai yang paling tinggi mengindikasikan variabel yang paling dominan. Berdasarkan Tabel 4.5 disimpulkan bahwa variabel Struktur Organisasi (X1) adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak, dengan koefisien beta sebesar 0.485 dan hubungan tersebut signifikan dengan tingkat kesalahan

112


sebesar 5,8%. Hasil path analysis secara lengkap adalah sebagaimana pada gambar 4.6. Gambar 4.6. Path Analysis hasil Penelitian

0,879

0.485

0,865

0,822

0,881 0,813 1

0.428 0,831

Besarnya pengaruh variabel Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi dan Budaya Organiasi terhadap variabel Efektifitas Pemungutan Pajak : a.

Efektifitas Pemungutan Pajak (Y) dipengaruhi oleh Struktur Organisasi (X1)

. Nilai Pearson Correlatioan Variabel X1 dan Y sebesar 0.647. Pengaruh langsung dari (X1) ke Y

=

0.485 x 0.647 = 0,314

Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X4) = 0.485 x 0.82 x 0.428 = 0.167 Total Pengaruh variabel (X1) terhadap Y b.

= 0, 481 x 100% = 48,1%

Efektifitas pemungutan pajak (Y) dipengaruhi oleh Budaya Organisasi (X4)

. Nilai Pearson Correlation Variabel X1 dan Y sebesar 0.649. Pengaruh langsung dari (X4) ke Y =

0.428 x 0.649 = 0,277

113


Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X1) = 0.428 x 0.82 x 0.485 = 0.17 Total Pengaruh variabel (X4) terhadap Y =

0,447 x 100% = 44,7%

Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas, maka sistem administrasi pajak daerah Organisasi , Strategi

yang terdiri dari Struktur Organisasi, Prosedur

Organisasi dan Budaya Organisasi memiliki pengaruh

secara langsung maupun tidak langsung sebesar 92,8% (48,1% ditambah 44,7%) terhadap efektifitas pemungutan. Variabel Prosedur Organisasi serta Strategi Organisasi hanya mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang tidak dapat diukur besaran pengaruh tersebut. A.5.3. Hubungan antara Efektifitas Pemungutan Pajak dengan Tax Ratio. Penelitian ini juga ingin mengetahui hubungan antara efektifitas pemungutan pajak dengan tax ratio. Apakah apabila semakin efektif pemungutan pajak akan semakin meningkatkan tax ratio?

Apabila jumlah data yang

digunakan untuk analisis regresi berjumlah 54 buah, data yang digunakan dalam analisis hubungan antara efektifitas pemungutan pajak dengan tax ratio adalah sebanyak 33 buah (lihat lampiran 5). Peneliti mengalami kendala dalam mencari data PDRD hingga sampai per kelompok usaha restoran dan usaha perhotelan. Pada umumnya data PDRB tersebut menyatu antar sektor perdagangan besar, usaha restoran dan usaha perhotelan. Demikian pula tidak setiap Kabupate/kota didapatkan data Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terpisah. Gambaran tax ratio pajak hotel, pajak restoran dan total pajak hotel dan restoran sebagaimana pada Gambar di bawah.

114


Ratio Pajak Hotel

Pajak Restoran

Total Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Gambar 4.7. Tax Ratio Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Total Pajak Hotel dan Restoran (tahun 2010)

*) data tahun 2008 **) data tahun 2009

115


Apabila tarif Pajak Hotel dan Restoran adalah sebesar 10%, maka tax ratio yang ideal adalah sebesar 10% dari Produk Domestik Regional Bruto. Tax Ratio Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta total Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat Gambar 4.8 serta Gambar 4.9 serta 4.10 sebagaimana gambar di bawah. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggalian potensi Pajak Hotel relatip lebih baik dibandingkan dengan penggalian Pajak Restoran. Gambar 4.8. Tax Ratio Pajak Hotel

Gambar 4.9. Tax Ratio Pajak Restoran

116


Gambar 4.10. Tax Ratio Pajak Hotel dan Restoran

Hasil Uji korelasi antara Variabel efektifitas pemungutan pajak dan tax ratio dapat dilihat pada printout SPSS sebagai berikut. Gambar 4.11. Printout SPSS uji korelasi (sumber data Lampiran)

Correlations VAR00011

VAR00012

Pearson

,502**

1 Correlation VAR00011 Sig. (2-tailed) N Pearson

,003 33

33

,502**

1

Correlation VAR00012 Sig. (2-tailed) N

,003 33

33

**. Correlation is signifikant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber data : lampiran

Berdasaran hasil uji korelasi tersebut, dengan nilai signifikansi besarnya sebesar 0.003 (p < 0.05),

maka dapat disimpulkan terdapat korelasi yang

117


bermakna (signifikan) antara dua variabel efektifitas pemungutan pajak dengan tax ratio. Besarnya nilai koefisien korelasi sebesar 50,2 yang berarti tingkat hubungannya sedang. B.

PEMBAHASAN PENELITIAN

BERDASARKAN PATH ANALYSIS

DAN HASIL OBSERVASI/ WAWANCARA Dalam melakukan penelitian ini, disamping melakukan penelitian secara kuantitatip berdasarkan isian kuesioner, peneliti juga melakukan observasi pada dua Kabupate/Kota serta melakukan wawancara dengan pegawai/pejabat yang melaksanakan administrasi pajak daerah, serta pengamatan perpajakan untuk mendukung kesimpulan penelitian.

Observasi dilakukan pada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bogor. Sebagai narasumber adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, serta widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang intens mengamati pajak daerah. Beberapa hal yang dapat dijadikan resume berdasarkan hasil observasi/wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut. B.1.

Variabel Struktur Organisasi Berdasarkan path analysis, variabel Struktur Organisasi secara langsung

mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak.

Kesimpulan ini sesuai dengan

hasil observasi serta wawancara bahwa fungsi-fugsi dalam administrasi serta prosedurnya telah dilaksanakan oleh bagian/seksi pada Kantor Pajak Daerah dengan baik, sebagaimana telah diuraikan diatas. Kantor

Pelayanan

Pajak

Daerah

pada

umumnya

melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pajak dengan baik.

telah

dapat

Fungsi-fungsi

administrasi pajak telah dijabarkan dalam bentuk struktur organisasi, tugas dan

118


fungsi setiap bagian/seksi, serta uraian jabatan pada masing-masing jabatan fungsional maupun jabatan struktural.

Terdapat bagian atau seksi, serta

pelaksana/pejabat fungsional yang menangani fungsi-fungsi administrasi pajak, seperti, fungsi pelayanan, fungsi penelitian SPTPD, serta law enforcement berupa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Standard Operating and

Procedure (SOP) pelayanan, penelitian SPTPD, sistem pelaporan secara rutin, workflow, serta tindak lanjut atas indikasi ketidakbenaran pelaporan omset. Demikian juga terdapat bagian yang

secara aktif mengawasi pelaksanaan

kinerja pegawai, terutama yang melakukan pelayanan atau pemeriksaan pajak. Fungsi-fungsi dalam administrasi pajak tersebut dapat dilaksanakan karena daerah pada umumnya telah mempunyai Perda yang mengatur tentang ketentuan umum perpajakan daerah berupa Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD), disamping Perda

yang mengatur ketentuan pemungutan masing-

masing jenis pajak daerah. Namun demikian, peraturan yang menyangkut tentang penegakan hukum pajak (law enforcement) berupa pemeriksaan dan penagihan masih harus disempurnakan agar variabel-variabel administrasi pajak dapat lebih optimal dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak (ekstensifikasi), mengintensifkan potensi penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Fungsi pemeriksaan dan penagihan yang merupakan ruh dari penegakan hukum pajak, payung hukum serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya belum diatur secara rinci. Disamping itu, peraturan pelaksanaan mengenai hak-hak Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah perlu disempurnakan. Dalam Undang-undang

119


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain mengatur tentang hak Wajib Pajak untuk memperoleh pengembalian atas

tentang kelebihan pembayaran

pajak. Namun demikian, dalam pembahasan mengenai ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut terdapat pandangan bahwa apabila mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.

Kelebihan pembayaran pajak seharusnya memang

dikembalikan kepada

Wajib Pajak apabila mereka memang membayar lebih

daripada yang seharusnya dibayar. Melalui harmonisasi antara Perda, petunjuk pelaksanaan, serta petunjuk teknisnya, maka petugas pada tingkatan pelaksana akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Petugas pada tingkatan pelaksana dalam melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan dalam uraian jabatan dapat melaksanakan tugasnya secara mantap, tidak ada multitafsir atas suatu pelaksanaan ketentuan perpajakan, serta tidak khawatir akan melakukan kesalahan karena sudah ada rambu-rambu berupa ketentuan hukum (Perda), petunjuk pelaksanaan (Peraturan Bupati/Walijkota), serta petunjuk teknis berupa Standard Operating and Procedure yang jelas, sampai dengan bentuk-bentuk formulir yang digunakan. B.2.

Variabel Prosedur Organisasi Variabel prosedur organisasi adalah penyempurnaan Standard Operating

and Procedure (SOP) yang sudah ada melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan pengawasan (monitoring) kepatuhan Wajib Pajak, tersedianya pelayanan satu tempat, serta inovasi proses dan perubahan metode operasional dengan bantuan sistem informasi. Pada umumnya daerah sudah membangun suatu sistem informasi dalam menatausahakan pajak daerah. Sistem informasi

120


tersebut berguna untuk entry data pembayaran sebagaimana pada SSPD, SPTPD, serta laporan rutin. Komputersisasi dalam pelaksanaan administrasi pajak daerah sangat membantu dalam operasional pelayanan serta pengawasan (monitoring) kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan path analysis, penyempurnaan prosedur organisasi melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan pengawasan (monitoring) kepatuhan Wajib Pajak, tersedianya pelayanan satu tempat, serta inovasi proses dan perubahan metode operasional dengan bantuan sistem informasi tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap efektifitas pemungutan pajak. Penyempurnaan prosedur mempunyai hubungan korelasi yang sangat kuat (87,9%) prosedur

dengan Struktur Organisasi. Oleh karena itu, penyempurnaan

berupa

penyederhanaan

prosedur,

peningkatan

pengawasan

(monitoring) kepatuhan Wajib Pajak, tersedianya pelayanan satu tempat, serta inovasi proses dan perubahan metode operasional dengan bantuan sistem informasi akan dapat memperkuat tugas pokok dan fungsi, uraian jabatan serta sistem dan prosedur yang telah dibangun pada Struktur Organisasi. Dalam

rangka

penyempurnaan

prosedur

untuk

meningkatan

pengawasan (monitoring) kepatuhan Wajib Pajak, Kabupaten/Kota saat ini banyak yang tertarik akan mengembangkan sistim pembacaan secara langsung data cash register pada hotel dan restoran. Melalui pengembangan sistem ini, maka pengawasan (monitoring) kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan secara real time, efisien dan efektif. Namun

demikian,

perhitungan

cost

mengimplementasikan sistem ini perlu dilakukan,

and

benefit

dalam

mengingat faktor biaya

pengembangan sistem yang cukup besar. Kendala lainnya dalam penerapan

121


sistem ini, adalah beragamnya aplikasi yang digunakan dalam cash register. Secara teknis,

sistem yang dibangun harus dapat membaca semua aplikasi

yang digunakan dalam cash register. Kendala-kendala tersebut membuat hanya beberapa Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan sistim pembacaan secara langsung data cash register, terutama pada daerah perkotaan/kota besar. B.3.

Variabel Strategi Organisasi Strategi organisasi merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi,

dalam hal pemungutan pajak. Strategi pada umumnya dilakukan antara lain dengan menerapkan strategi intensifikasi penerimaan pajak, simplifikasi administrasi perpajakan, kampanye sadar dan peduli pajak (penyuluhan pajak), serta pengembangan quality control dalam pelaksanan tugas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Berdasarkan path analysis, strategi

organisasi

melalui

strategi

intensifikasi penerimaan pajak, simplifikasi administrasi perpajakan serta kampanye sadar dan peduli pajak (penyuluhan pajak), serta pengembangan quality control dalam pelaksanan tugas pelayanan dan pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap efektifitas pemungutan pajak. Strategi organisasi mempunyai hubungan korelasi dengan

Struktur Organisasi (87,9%). Oleh karena itu,

yang sangat kuat strategi intensifikasi

penerimaan pajak, simplifikasi administrasi perpajakan serta kampanye sadar dan peduli pajak (penyuluhan pajak), serta pengembangan quality control dalam pelaksanan tugas pelayanan dan pemeriksaan pajak, dapat memperkuat tugas pokok dan fungsi,

uraian jabatan

dibangun pada Struktur Organisasi.

122

serta sistem dan prosedur yang telah


Berdasarkan observasi dan wawancara, pada umumnya daerah belum mempunyai strategi dalam melakukan intensifikasi pemungutan pajak. Dalam penyusunan strategi pemungutan pajak, seharusnya diawali dengan strategi suatu ukuran dalam penilaian kinerjanya (Gambar 2.10). Ukuran kinerja penting untuk ditetapkan dalam suatu pencapaian program kerja. Kantor Pajak Daerah seharusnya mempunyai strategi jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang dalam meningkatkan efektifitas pemunugtan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

Konsep intensifikasi pajak dapat diterapkan dengan menerapkan

mapping, profiling and benchmarking

(per klasifikasi usaha atau kewasan)

sebagaimana pada gambar 2.7, analisis data serta tindak lanjut berupa himbauan pembetulan atau usulan pemeriksaan. B.4.

Variabel Budaya Organisasi Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam setiap

organisasi. Pengembangan sumber daya manusia serta internalisasi nilai-nilai organisasi, norma perilaku, serta komitmen pegawai telah dilaksanakan dengan baik oleh Kabupaten/Kota. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor bahkan telah menerapkan

analisa

beban

direncanakan dengan baik.

kerja,

sehingga

kebutuhan

pegawai

dapat

Rekrutmen pegawai yang ditempatkan di Dinas

Pendapatan Daerah juga telah terseleksi, karena pegawai pada Dinas Pendapatan

Daerah

memperoleh

insentif

pemungutan

pajak

daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani, maka kinerja pemerintahan daerah secara umum langsung diawasi oleh masyarakat dan media. Kondisi

123


tersebut menjadikan nilai-nilai good governance dapat dengan mudah diadopsi oleh pejabat/petugas pada Kantor Pajak Daerah. Berdasarkan path analysis, variabel Budaya langsung

mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak.

Organisasi secara Perubahan budaya

organisasi pada Kantor Pajak Daerah telah dapat dilakukan dengan adanya program rekrutmen pegawai yang terseleksi, penyusunan analisis beban kerja, serta adanya pemberian insentif mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang pada prinsipnya mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat, serta pemberian insentif kepada petugas pemungut pajak daerah menjadi katalisator pembentukan budaya organisasi yang menganut nilai-nilai good governance.

124

BAB V. PENUTUP

A.

Kesimpulan Berdasarkan hasil kajian pustaka, analisisa data primer dari isian

kuesiner, serta data sekunder dari Biro Pusat Statistik serta hasil observasi dan wawancana dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1.

Variabel Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi serta Budaya Organisasi secara bersama-sama secara signifikan mempengaruhi

efektifitas

pemungutan

pajak.

Berdasarkan

path

analysis, variabel-variabel tersebut pengaruh secara langsung maupun tidak langsung sebesar 92,8% terhadap efektifitas pemungutan pajak. Dengan

demikian,

penyempurnaan

penyempurnaan

Prosedur

Organisasi

Struktur ,

Organisasi,

pengembangan

Strategi

Organisasi dan pembentukan Budaya Organisasi akan meningkatkan efektifitas pemungutan pajak. 2.

Variabel Struktur Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pemungutan pajak. Variabel ini merupakan variabel yang paling berperan secara langsung mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak, sebesar (31,4%), sedangkan pengaruh tidak langsung melalui variabel Budaya Organisasi sebesar 16,7%. Dengan demikian, untuk meningkatkan

efektifitas

pemungutan

pajak

difokuskan

pada

reorganisasi (perubahan struktur organisasi) secara berkelanjutan agar fungsi-fungsi

pelayanan,

pengawasan

kepatuhan

Wajib

Pajak,

pemeriksaan, serta penagihan pajak dapat dijalankan dengan baik.


3.

Penyempurnaan prosedur organisasi yang dilakukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pemungutan pajak. Pengaruhnya secara tidak langsung melalui struktur organisasi, yang ditunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat (87,9%)

antara

Prosedur Organisasi dan Struktur Organisasi. Oleh karena itu, dalam meningkatkan efektifitas pemungutan pajak, penyempurnaan prosedur organisasi perlu dilakukan untuk memperkuat fungsi-fungsi pelayanan, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, serta penagihan pajak yang telah disusun dalam struktur organisasi. 4.

Pengembangan strategi organisasi yang dilakukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

pemungutan pajak. Pengaruhnya secara

tidak langsung melalui struktur organisasi, yang ditunjukkan

bahwa

terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat (86,5%) antara Strategi Organisasi dan Struktur Organisasi.

Oleh karena itu, dalam

meningkatkan efektifitas pemungutan pajak, pengembangan strategi organisasi perlu dilakukan untuk memperkuat fungsi-fungsi pelayanan, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, serta penagihan pajak yang telah disusun dalam struktur organisasi. 5.

Variabel Budaya Organisasi secara langsung mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak. Pengaruh secara langsung sebesar 27,7 %, sedangkan pengaruh secara tidak langsung sebesar 17%. Oleh karena itu, kondisi budaya organisasi saat ini, antara lain berupa terwujudnya good corporate governance, pemungutan pajak,

melalui dukungan pemberian insentif

perlu dijaga

pemungutan pajak dapat meningkat.

126

dan ditingkatkan agar efektifitas

BAB V PENUTUP

6.

Terdapat hubungan yang nyata antara efektifitas pemungutan pajak yang diukur dari indikator intensifikasi dan kepatuhan pajak terhadap tax ratio dengan tingkat hubungan sedang (50,2%). Oleh karena itu, untuk meningkatkan tax ratio, harus ada upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan

efektifitas

ekstensifikasi,

intensifikiasi,

pemungutan

pajak

peningkatan

law

melalui

kegiatan

enforcment,

dan

mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak. B.

Saran Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah untuk

lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, antara lain: 1.

Melakukan penyempurnaan administrasi pajak secara berkelanjutan melalui perubahan stuktur (reorganisasi), penyempurnaan prosedur, serta penyusunan strategi organisasi untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pajak.

2.

Menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur tentang penegakan hukum pajak (law enforcement) berupa pemeriksaan dan penagihan pajak. Peraturan tersebut merupakan payung dalam

melakukan

perubahan

bentuk

hukum bagi organisasi

administrasi pajak (reorganisasi),

penyempurnaan prosedur, serta penyusunan strategi organisasi untuk meningkatkan law enforcment. 3.

Menyempurnakan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta Standard Operating and Procedure yang harus diatur secara rinci, jelas, dan akurat, meliputi pula bentuk-bentuk formulir yang digunakan serta petunjuk pengisiannya, sebagai implementasi dari penyempurnaan administrasi secara berkelanjutan.

Penyempurnaan petunjuk pelaksanaan, petunjuk

127


teknis, serta Standard Operating and Procedure secara berkelanjutan akan mengakibatkan fungsi-fungsi pelayanan, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, serta penagihan pajak dapat dijalankan dengan baik. 4.

Memaksimalkan

penyempurnaan

penyederhanaan

prosedur,

kepatuhan Wajib Pajak,

prosedur

peningkatan

organisasi

pengawasan

melalui

(monitoring)

serta inovasi proses dan perubahan metode

operasional. Misalnya dengan mengembangkan penggunaan sistem cash register dalam rangka penggalian (intensifikasi) penerimaan pajak sebagai inovasi prosedur dengan bantuan teknologi informasi dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, terutama untuk Wajib Pajak yang omsetnya cukup besar, atau restoran waralaba. 5.

Mengoptimalkan pengembangan strategi organisasi melalui intensifikasi penerimaan pajak, simplifikasi administrasi perpajakan, kampanye sadar dan peduli pajak (penyuluhan pajak), serta pengembangan quality control dalam pelaksanan tugas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Strategi tersebut berupa strategi jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang yang dapat diukur.

6.

Menyusun

instrumen

pengukuran

pengukuran

kinerja

penggalian

(intensifikasi) penerimaan pajak yang dilaporakan dan dipantau setiap semesteran, berupa: 

Penambahan jumlah Wajib Pajak melalui kegiatan ekstensifikasi pajak, sehingga memperbesar basis pemunguan pajak.



Identifikasi Wajib Pajak exsiting yang melakukan pembayaran pajak secara stagnan (tetap), mengalami kenaikan, atau penurunan berdasarkan basis pajak saat ini

128

BAB V PENUTUP



Mengidentifikasi jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak tinggi, sedang, kurang serta sama sekali tidak melakukan pembayaran



Mengidentifikasi penerimaan pajak dari jenis penerimaan rutin, karena upaya ekstra effort (berupa hasil himbauan dan visit) atau karena upaya deterrent effect

melalui law enforcment

berupa

pemeriksaan dan penagihan pajak. 6. Setelah disusun instrumen pengukuran kinerja penggalian (intensifikasi), berdasarkan

asas pareto kepatuhan,

Kantor

Pajak Daerah daerah

menetapkan suatu program intensifikasi pajak dengan tahapan mapping, profiling dan benchmarking, analisa data serta tindak lanjut hasil analisis yang dapat berupa himbauan pembetulan SPTPD atau diusulkan pemeriksaan pajak. 7. Menjaga budaya organisasi yang sudah cukup bagus, dengan didukung oleh pemberian insentif pada lingkungan Kantor Pajak Daerah dengan mengedapankan semangat good governance. 8. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dengan melakukan intensifikasi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkatkan tax ratio.

129


DAFTAR PUSTAKA

Gunadi, D. Administrasi Perpajakan. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. (Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2005). Atmosudirdjo, P. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1982. Sofyan, M. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. (Jakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Skripsi, 2005). Chaizi, N. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004. Safri, N. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor, 2003. Atmosudirdjo, P. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1982. Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2004) Rapina. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying (Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2 Oktober 2011). Syahrudin. “Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi SulawesBarat. URL http://pasca.unhas.ac.id/jurnal. 2009. ------------------Ketetapan IV/MPR/2000

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Nomor

-------------------- Deskripsi dan analisis APBD Tahun 2011. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012 ------------------- Pengantar Administrasi. multiplycontent. com. --------------------

130

URL

images.irracdewi.multiply.

Pengertian Administrasi. URL http://data.bmkg.go.id/ share/dokumen/ modul 1-4.pd

Lampiran I

DATA RESPONDEN pegawai pemda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Jenis Kelamin laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki perempuan laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki perempuan perempuan perempuan laki-laki laki-laki laki-laki perempuan laki-laki laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki

Umur Pendidikan 2 sma 4 diploma 3 diploma 3 pasca sarjana 4 sarjana 3 pasca sarjana 4 sarjana 3 sarjana 3 pasca sarjana 3 pasca sarjana 2 pasca sarjana 2 pasca sarjana 3 diploma 4 sarjana 4 sarjana 3 sarjana 4 sarjana 4 sarjana 3 pasca sarjana 4 sarjana 3 pasca sarjana 1 sarjana 4 pasca sarjana 5 pasca sarjana 3 sarjana 4 sarjana 4 sarjana 3 sarjana 4 pasca sarjana 4 sarjana 4 pasca sarjana 4 sarjana 4 pasca sarjana 3 pasca sarjana 4 pasca sarjana 4 sarjana 3 pasca sarjana 4 sarjana 3 pasca sarjana 3 pasca sarjana 2 sarjana 2 pasca sarjana 3 pasca sarjana 4 sarjana 2 pasca sarjana 2 pasca sarjana 2 pasca sarjana 4 pasca sarjana 4 pasca sarjana 3 pasca sarjana 3 sarjana 3 sarjana 4 sarjana 4 sarjana

Wajib Pajak Eselon IV IV IV IV IV IV III IV IV IV IV IV IV III IV IV III III IV III III IV IV II IV IV IV III III IV IV III IV IV IV IV IV III IV III IV IV IV III IV IV IV II III III IV IV IV IV

Jenis Kelamin perempuan laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki perempuan laki-laki perempuan perempuan perempuan perempuan perempuan laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki perempuan laki-laki perempuan perempuan laki-laki perempuan laki-laki laki-laki laki-laki perempuan laki-laki laki-laki perempuan perempuan laki-laki laki-laki laki-laki perempuan laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki perempuan perempuan

Umur 2 3 4 3 4 3 2 1 2 3 1 1 3 3 3 5 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 5 2 2 3

Pendidikan sarjana sarjana sarjana sarjana sarjana diploma diploma sma sarjana sarjana diploma diploma sma sma diploma sma sarjana pasca sarjana diploma sarjana sarjana diploma diploma sma sarjana diploma sma sarjana sarjana diploma sarjana sarjana sarjana sarjana sma diploma sma sma sarjana sarjana diploma diploma diploma sma pasca diploma sarjana sarjana diploma sarjana sarjana sarjana

tax badan/ OP hotel badan hotel perseorangan restoran badan hotel badan hotel badan restoran badan restoran perseorangan restoran badan hukum restoran perseorangan restoran perseorangan restoran perseorangan restoran perseorangan hotel perseorangan hotel perseorangan restoran perseorangan hotel perseorangan hotel badan hotel bada hotel perseorangan hotel badan restoran perseorangan restoran perseorangan hotel badan restoran badan restoran perseorangan restoran badan hotel badan hotel perseorangan hotel badan restoran perseorangan hotel badan hotel dan restoran perseorangan restoran perseorangan restoran perseorangan hotel dan restoran badan hotel restoran perseorangan restoran perseorangan restoran perseorangan restoran perseorangan hotel perseorangan restoran perseorangan hotel badan hotel badan hotel badan hotel/res badan hotel/res badan hotel badan hotel perseorangan hotel badan hotel perseorangan hotel badan hote/res badan 3 restoran perseorangan

owner/staff staff owner owner owner owner owner karyawan

karyawan pemilik

karyawan owner karyawan karyawan owner karyawan karyawan karyawan karyawan karyawan karyawan pemilik pemilik karyawan owner karyawan karyawan karyawan karyawan owner owner karyawan owner karyawan

Lampiran II

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

kabuapaten/Kota Kab. Serang Kab. Lampung Selatan kab. Lampung Barat Kota Pekanbaru Kota Malang Kota Sukabumi Tapanuli Selatan Kab. Klungkung Kab. Klaten Kota Kediri Kab. Karangasem Kb. Karanganyar kab. Manggarai Kab. Bitung Kab. Kudus Kota Gorontalo Kab. Gianyar Kota Pangkalpinang Kota Bengkulu Kota Pekalongan Kota Salatiga kab. Tangerang Kota Surakarta Kota bajarbaru Kab.Tapanuli Utara Kab. Malang Kab. Blora Kota Jambi Kota Pontianak Kota Banyuwangi Kab. Sukabumi Kab. Bengkulu Selatan Kota Palembang Kota Mataram Kota Tangerang Kab. Badung Kota Tangerang Selatan Kota Metro Kab. Demak Kota Serang Kab. Ciamis Kab. Padang Pariaman Kota Magelang Kota Denpasar Karangasem Kota Bandar Lampung Tabanan Kotawaringin Barat Kab.Banyumas Kota Cilogon Kab. Blitar Kota Tasikmalaya Kab. Botolali Kab Garut

VARIABEL X ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK STRUKTUR ORGANISASI PROSEDUR ORGANISASI Pendelegasian Perubahan Metode Otoritas Kegiatan Sistim Jalur Pengawasan Tugas Pelayanan dan Perubahan Pembenahan fungsi Pelayanan Penelitian dan Pelaporan Pelayanan, Penelitian SPT Pengawasan Kepatuhan Metode dan Penelitian SPTD Pemeriksaan SPTD Secara Rutin dan Pemeriksaan WP Inovasi Proses Operasioal X1.1 X.1.2 X.1.3 X.1.4 X.1.5. X.1.6 X.1.7 X.1.8 X.1.9 X.1.10 X.1.11 X.2.1 X.2.2. X.2.3 X.2.4 X.2.5 X.2.6 x.2.7 x.2.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4

5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 2 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 2 5 4 5 5 5 4 4 4 4

4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 1 4 4 5 4 1 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4

4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 1 4 3 4 5 5 2 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4

4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 1 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 2 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 1 5 4 4 5 5 5 4 4 5

5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 5 4 5

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4

5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4

5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 4 1 4 4 4 5 4 3 4 4 4

5 4 3 4 4 4 4 4 3 2 1 4 5 3 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 5 4 1 5 4 4 5 4 4 3 4 4

5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 2 4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 4 5 4

5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 1 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 3 5 4 4 5 4 1 4 4 4 5 5 5 3 5 5

5 4 4 4 4 5 4 4 3 2 1 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5

5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5

5 4 2 1 5 4 5 4 2 2 4 4 4 4 5 2 4 2 1 4 4 2 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 5 2 4 4 4 5 3 4 5 3 5 4 5 5 2 5 4

5 4 4 2 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 2 4 4 2 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 4

5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4

5 4 3 4 5 4 5 5 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 4 5 4 2 4 3 4 5 4 4 3 5 5

VARIABEL Y STRATEGY ORGANISASI BUDAYA ORGANISASI Kampan ye Sadar Mengembangkan dan Program Intensifikasi mekanisme internal Internalisasi Nilai-nilai EKSTENSIFIKASI Peduli Pajak quality control Pengembangan SDM Organisasi x.3.1 x.3.2 x.3.3 x.3.4 X.3.5 X.3.6 X.3.7 X.4.1 X.4.2 X.4.3 X.4.4. X.4.5 X.4.6 X.4.7 y1.1. y.1.2 Y.2.1 Y.2.2. Y.2.3 Y.2.4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 2 4 2 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5

5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 2 4 4 5 5 3 4 2 3 4 2 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 4 4 5 5 4 4 4 5

3 4 2 4 5 4 4 4 4 2 1 4 4 5 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 5 5 4 1 5 4 4 4 5 4 3 4 4

3 3 2 4 3 3 5 3 3 2 1 4 3 4 4 3 4 2 1 4 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 2 3 3 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 2 4 4

5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4

5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4

5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 5 2 4 2 2 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 5 4 5 4 4 3 4

5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 2 4 4 4 5 3 4 2 1 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 2 5 5 4 5 3 2 4 3 5 4 4 5 3 5 4

5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 2 4 4 4 5 2 4 4 2 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4

4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 2 4 4 4 5 3 4 4 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 2 5 5 5 5 4 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4

5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4

5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4

2 4 4 4 4 4 1 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 5 2 4 1 4 4 3 5 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 3 2 4 2 2 4 2

3 4 4 4 4 4 4 5 2 1 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 2 4 3 5 5 4 5 3 4 1 4 2 4

5 4 4 3 3 3 1 5 4 3 5 4 2 4 2 2 4 4 4 3 3 5 3 3 2 5 4 4 4 5 2 4 4 3 4 3 5 4 1 4 5 1 2 3 5 2 4 3 3 4 5 2 4 3

5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 4 5 4 5 4 5 4 4

3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4

3 3 4 4 2 4 2 2 3 4 5 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 1 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 1 3 3 4 3 3 3 1

KEPATUHAN ASPEK PSIKOLOGIS PENEGAKAN LAW ASPEK PSIKOLOGIS KEPUASAN INTENSIFIKASI ASPEK YURIDIS ENFORCMNET PELAYANAN ASPEK SOSIOLOGIS Y.2.5 Y.2.6 Y.2.7 Y.2.8 Y.2.9 Y.2.10 Y.2.11 Y.2.12 Y.2.13 Y.2.14 Y.2.15 Y.2.16 Y.3.1. Y.3.2 Y.3.3 Y.3.4 Y.3.5 Y.3.6 Y.3.7 Y.3.8 Y.3.9 Y.3.10 Y.3.11 Y.3.12 Y.3.13 Y.3.14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 2 3 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4

4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 1 4 4 4 3 2 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 3 2 4 4 3 4 1 4 3 3 4 3 3 3 4 4

4 4 3 5 5 3 4 4 3 5 1 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4

3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3

4 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 5 1 2 4 4 3 3 4 4

4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 1 4 1 1 4 3 3 3 3 3

3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 2 4 3 2 4 4 3 4 5 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 1 4 1 1 3 3 3 2 3 2

3 3 5 2 2 2 4 2 2 2 1 3 3 3 4 2 5 4 3 4 3 2 3 1 4 3 2 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 2 4 3 4 2 4 1 4 1 4 3 3 4 2 3 1

1 5 4 2 5 5 5 5 3 4 5 1 1 4 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 5 2 5 1 2 2 4 5 1 4 1 2 2 4 4 2 4 3 1 1 4 2 5 1 1 4 2

5 4 5 4 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 1 5 3 5 5 5 3 5 5 1 4 3 4 2 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 1 4 1 5 1 4 5 5

4 4 4 5 4 3 4 5 5 1 5 1 4 5 5 3 2 5 2 4 4 5 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 1 4 4 3 4 3 5 1 2 4 4 1 5 5 4

4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5

4 2 3 1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 5 4 4

4 4 4 1 4 5 4 4 4 5 4 2 3 4 4 5 4 2 3 4 1 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 5 4 4 3 4 4 2 2 4 5 4 1 5 4 4 4 2 5 4 5

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 3 2 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4

5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3

4 4 4 1 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 3 1 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3

4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3

4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 3

5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3

5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5

3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 2 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 3 3

4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 3 1 4 2 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3

Lampiran III VARIABEL PENELITIAN DALAM SKOR FAKTOR

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Efektifitas Struktur Prosedur Budaya Pemungutan Organisasi Organisasi Strategi Organisasi Organisasi Pajak 1,01337 1,321 0,96284 1,09416 0,53731 -0,1853 -0,28589 -0,26336 0,7152 -0,3705 0,48515 0,07282 -0,48295 -0,51117 -1,25823 0,00902 -0,37642 -0,40275 0,39929 0,00181 0,45623 0,97711 0,36265 0,7152 -0,64304 0,76197 1,04673 0,46669 0,83633 0,56967 0,44425 0,76791 0,47364 1,02153 -0,45169 0,28892 0,41216 0,17608 0,24291 -1,30179 -0,84314 -1,42838 -0,48491 -0,78355 -0,94646 -0,19348 0,12606 -0,10011 0,7152 0,86543 -2,97233 -2,51079 -2,92133 -3,30028 -1,86483 -0,5094 -0,10522 0,1443 -0,31377 -0,59849 0,07139 -0,10522 0,17608 -0,31377 0,37085 0,24762 -0,28791 0,51143 0,00214 0,07223 0,75878 0,40267 0,74869 1,0286 -0,20474 -0,22305 -1,17619 -1,7036 -0,96874 -0,37831 -0,33213 -0,10522 0,1443 -0,31377 0,85004 -2,50747 -2,95766 -2,74728 -1,0465 -0,21972 -1,56414 -1,47162 -2,51322 -2,19511 -1,56853 0,56588 -0,10522 0,32486 0,25997 0,72669 0,45968 -0,48041 -0,58995 0,00214 0,81809 -1,49781 -0,99765 -0,90258 -0,52572 -0,43831 1,25717 0,99122 1,09591 1,02153 0,14223 -0,1853 -0,39851 -0,20676 -0,93601 -1,61254 -0,1853 -0,10522 0,1443 0,00214 0,4216 -0,33148 -0,2738 0,17608 -0,31377 0,45747 1,55019 1,321 1,14375 1,33744 1,56005 1,55019 1,321 1,44131 1,33744 1,76579 0,88889 0,7894 0,69199 0,86766 2,27233 0,57017 0,60671 0,1443 -0,10182 0,68473 -0,1853 -0,10522 0,32486 -0,31377 0,06566 0,08388 0,68371 0,6602 0,7152 1,82089 0,73346 0,70758 0,84077 1,33744 1,10571 0,9261 0,8374 1,59009 0,31554 0,35079 -0,1853 0,41911 0,67592 0,00214 0,49034 0,23758 0,16905 -0,00448 1,33744 0,6879 -0,1853 -1,0094 -0,16932 -0,31377 -0,23414 -0,14923 1,321 0,17608 -0,10182 -0,21843 -2,24368 -1,61598 -1,06743 -1,48205 -2,63987 -0,3571 0,32551 -0,00448 0,45737 -0,89538 0,08721 0,08451 0,21352 0,7152 0,23504 0,33502 0,08451 0,25254 0,55882 0,53698 0,69244 0,72215 0,48971 0,40636 -0,2838 0,07901 0,16642 0,1443 0,41244 0,59407 -2,97233 -2,69839 -2,92133 -3,30028 -1,81608 0,5832 0,35141 0,36265 0,00214 0,92062 -0,3767 -0,37949 -0,03626 -0,769 -1,58602 0,71692 0,00048 0,89363 0,45485 -0,57613 1,55019 1,02771 0,1978 -0,31377 1,18898 0,39245 0,64733 1,26075 0,00214 0,15643 0,19823 0,80853 0,32486 0,47192 -0,43428 0,05867 -0,66585 -0,3181 -0,78355 0,28976 0,13203 1,1334 0,10331 0,21409 -0,0182

Lampiran IV

HASIL ANALISIS PATH

Correlations Correlati ons

Skor Faktor X1

Skor Faktor X2

Skor Faktor X3

Skor Faktor X4

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Skor Faktor X1 1

Skor Skor Skor Faktor X2 Faktor X3 Faktor X4 ,879** ,865** ,822** ,000 ,000 ,000 53 53 53 53 ,879** 1 ,881** ,813** ,000 ,000 ,000 53 53 53 53 ,865** ,881** 1 ,831** ,000 ,000 ,000 53 53 53 53 ,822** ,813** ,831** 1 ,000 ,000 ,000 53 53 53 53

**. Correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).

Regression Variabl es Entered/Removedb Model 1

Variables Entered Skor Faktor X4, Skor Faktor X2, Skor Faktor X1, Skor a Faktor X3

Variables Remov ed

Method

.

Enter

a. All requested v ariables entered. b. Dependent Variable: Skor Faktor Y Model Summary Model 1

R ,685a

R Square ,469

Adjusted R Square ,424

St d. Error of the Estimate ,75863851

a. Predictors: (Constant), Skor Fakt or X4, Skor Faktor X2, Skor Faktor X1, Skor Faktor X3

ANOVAb Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 24,374 27,626 52,000

df 4 48 52

Mean Square 6,094 ,576

F 10,588

Sig. ,000a

a. Predictors: (Const ant), Skor Faktor X4, Skor Faktor X2, Skor Faktor X1, Skor Faktor X3 b. Dependent Variable: Skor Faktor Y Coeffi ci entsa

Model 1

(Constant) Skor Faktor X1 Skor Faktor X2 Skor Faktor X3 Skor Faktor X4

Unstandardized Coef f icients B St d. Error -8,2E-018 ,104 ,485 ,250 -,145 ,259 -,072 ,255 ,428 ,206

a. Dependent Variable: Skor Faktor Y

St andardized Coef f icients Beta ,485 -,145 -,072 ,428

t ,000 1,939 -,559 -,281 2,080

Sig. 1,000 ,058 ,579 ,780 ,043

Lampiran III

EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK TAX RATIO PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

KEPATUHAN

INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL & RESTORAN No

KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kab. Serang Kab. Lampung Selatan Kota Pekanbaru Kota Malang Kota Sukabumi*) Kab. Klungkung **) Kota Kediri Kab. Karangasem kab. Manggarai Kab. Kudus Kab. Gianyar Kota Pangkalpinang Kota Pekalongan Kab.Tapanuli Utara Kab. Malang Kota Jambi Kota Pontianak Kota Banyuwangi Kab. Bengkulu Selatan Kota Palembang Kota Metro Kab. Demak Kota Serang Kab. Ciamis Kota Magelang Kota Denpasar Kota Bandar Lampung Tabanan Kota Cilegon Kab. Blitar Kota Tasikmalaya Kab. Botolali Kab Garut

7.000.000.000 800.000.000 36.000.000.000 16.851.998.850 2.465.863.000 587.491.940 1.677.000.000 10.665.000.000 320.490.500 1.292.173.000 49.820.207.888 2.555.800.000 1.200.000.000 420.713.190 804.710.940 6.204.524.029 18.530.000.000 730.000.000 413.172.000 25.000.000.000 368.000.000 97.415.000 2.657.000.000 1.491.683.212 1.335.011.000 93.500.000.000 12.700.000.000 11.374.968.895 6.364.000.000 59.421.230 1.993.103.000 131.596.000 7.515.000.000

PDRB SEKTOR USAHA HOTEL & RESTORAN 305.046.080.000 42.263.000.000 1.103.546.940.000 3.025.383.950.000 117.637.960.000 150.514.330.000 224.180.420.000 409.606.520.000 61.564.350.000 59.331.664.000 1.076.164.800.000 53.905.000.000 59.426.640.000 21.461.920.000 57.908.340.000 223.232.260.000 230.761.240.000 520.502.395.000 13.541.000.000 970.526.000.000 99.017.000.000 136.519.740.000 289.635.050.000 1.034.667.202.000 2.332.950.670.000 2.398.595.751.000 748.353.140.000 3.750.461.100.000 758.555.600.000 9.344.940.000 546.869.820.000 88.680.155.000 94.178.470.000

TAX RATIO SEKTOR USAHA Y.2.1 Y.2.2. Y.2.3 HOTEL & RESTORAN

2,29% 1,89% 3,26% 0,56% 2,10% 0,39% 0,75% 2,60% 0,52% 2,18% 4,63% 4,74% 2,02% 1,96% 1,39% 2,78% 8,03% 0,14% 3,05% 2,58% 0,37% 0,07% 0,92% 0,14% 0,06% 3,90% 1,70% 0,30% 0,84% 0,64% 0,36% 0,15% 7,98%

5 4 5 4 5 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4

3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4

Y.2.4

Y.2.5

Y.2.6

Y.2.7

Y.2.8

Y.2.9

ASPEK PSIKOLOGIS PENEGAKAN LAW ENFORCMNET

ASPEK YURIDIS

Y.2.10 Y.2.11

Y.2.12

Y.2.13

Y.2.14

Y.2.16

Y.3.1.

Y.3.2

Y.3.3

Y.3.4

Y.3.5

ASPEK PSIKOLOGIS KEPUASAN PELAYANAN

Y.3.6 Y.3.7 Y.3.8

Y.3.9

Y.3.10

ASPEK SOSIOLOGIS

Y.3.11

Y.3.12

Y.3.13

Y.3.14

Y2 3 3 4 2 4 2 4 5 3 2 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 1 4 3 3 3 1

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4

4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4

4 3 3 2 4 4 4 1 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4

4 4 5 5 3 4 5 1 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4

3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 5 4 5 4 3 2 3 4 3 3 3 1 4 3 4 4 3

4 3 3 2 4 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 5 5 3 4 4 3 3 2 4 3 3 5 1 4 3 3 4 4

4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 3 4 4 3 5 5 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 1 3 3 3 3 3

3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 2 3 3 2 2 4 1 3 3 2 3 2

3 3 2 2 2 2 2 1 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 3 2 4 4 1 3 4 2 3 1

1 5 2 5 5 5 4 5 1 1 2 2 2 1 2 2 5 1 2 4 2 2 4 2 4 1 1 5 1 1 4 2

4 4 5 4 3 5 1 5 4 5 2 5 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 1 4 3 4 5 1 4 1 5 5 4

54 55 54 51 58 52 56 42 55 52 59 55 58 57 54 67 69 54 62 64 51 41 43 59 49 55 60 34 58 47 52 56 48

Y3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5

4 2 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 2 5 4 4 5 4 4

4 4 1 4 5 4 5 4 3 4 4 2 4 4 5 4 5 5 5 2 3 4 4 2 4 5 1 5 4 2 5 4 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 2 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4

5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3

4 4 1 4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 5 4 4 2 3 1 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3

4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3

4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 5 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3

5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3

5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5

3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 5 3 4 4 4 3 3

4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 1 4 2 4 4 5 4 4 4 3 3 3

58 52 50 55 59 47 61 56 55 56 56 50 60 55 61 55 63 63 66 55 52 46 57 50 57 63 54 59 56 54 62 55 52

TOTAL Y

112 107 104 106 117 99 117 98 110 108 115 105 118 112 115 122 132 117 128 119 103 87 100 109 106 118 114 93 114 101 114 111 100

Lampiran VI KORELASI ANTARA TAX RATIO DENGAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK

Correlations Tax Ratio Pearson Correlation

Efektifitas Pemungutan Pajak 1

VAR00011 Sig. (2-tailed)

,502** ,003

N Pearson Correlation VAR00012 Sig. (2-tailed)

33

33

,502**

1

,003

N

33

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

SCATTER DIAGRAM

33

RIWAYAT HIDUP PENULIS Nama

: Listiyarko Wijito

NIP

: 196904161995031001

Tempat/Tanggal Lahir

: Klaten/ 16 April 1969

Unit Organisasi

: Pusdiklat KNPK

Riwayat Pekerjaan/Jabatan: 1. Pegawai Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 1995-2011 2. Widyaiswara Muda pada Pusdiklat KNPK BPPK Tahun 2011 Riwayat Pendidikan: 1. Fakultas Teknik

Geologi

Universitas

Pembangunan

Negara

Veteran

Yogyakarta , 1993 2. Magister

Ekonomika

Pembangunan,

Konsentrasi

Penilaian

Propertu

Universitas Gadjah Mada, 2000 Karya yang Pernah Dibuat: 1. Modul Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Negara, Pusdiklat KNPK (2012) 2. Modul Penilaian Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Negara, Pusdiklat KNPK (dalam penyelesaian). 3. Penerapan Model Hedonic Dalam Penentuan Nilai Tanah Sebagai Referensi Dalam Penilaian Barang Milik Negara Dan Harga Limit Lelang (Kajian Akademis BPPK Tahun 2012)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama

: Taufik Cahyo Sudrajad

NIP

: 198301312004121001

Pangkat/Golongan

: Penata Muda Tingkat I (III/b)

Tempat/Tanggal Lahir

: Bantul/31 Januari 1983

Jabatan

: Widyaiswara Pertama

Alamat

: Jl. Wijaya Kusuma Raya Blok D20, Tangerang

Pendidikan Terakhir

: DIV STAN

Kompetensi

: Teknologi Komputer)

Informasi

-

Pemula

(Pengetahuan

PENGARUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK SERTA HUBUNGANNYA DENGAN TAX RATIO (STUDI KASUS PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN)

Recommend Documents