PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PAD 2003-2012 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ciamis)
Krisna Meilanda Cahyani
[email protected]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jln. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya ABSTRACT THE INFLUENCE OF THE INCOME OF HOTEL AND RESTAURANT TAXES ON REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) Kab. Ciamis IN 2003-2012 (A Case Study at the Income Department of Ciamis)
This research aims to know: (1) the influence of the income of hotel taxs and tax revenue taxes simultaneously on PAD Kab. Ciamis and (2) the influence of the income of hotel and restaurant taxes partially on PAD Kab. Ciamis. The method used in this research is an analytic descriptive method with a case study approach. The techniques of collecting the data are done through the primer data, namely the data obtained directly from the data source in which this research is conducted at the Income Department of Tasikmalaya and the secondary data, namely the data acquired from literature and books related to the research problem. The tool of analyzing the data is double regression test with the scale of ration measurement. The hypothesis examination uses t-test. The result of this research shows that the examination about the influence of the income of hotel and restaurant taxes simulataneously on PAD Kab. Ciamis is that the income of hotel and restaurant taxes simultaneously not positive influence on PAD Kab. Ciamis. In addition, the influence of the income of hotel and restaurant taxes partially on PAD is that the income of hotel and restaurant taxes partially has is not simultaneously a positive effect on PAD Kab. Ciamis. Therefore, the writer suggests to be able to maximize the potential of human resources in advertisement and street lighting taxes, from tax obligation, the number of tax objects, the supervision of applying tax objects and collecting the tax, and the supervision of the period of tax permission, so that the contribution given to PAD Kab. Ciamis becomes higher. Keywords: hotel tax, restaurant tax, Local Revenue (PAD)
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Ciamis, (2) pengaruh Pendapatan Hotel dan Pajak Restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab.
Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dimana penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kab. Ciamis dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji regresi ganda dengan skala pengukuran rasio. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian mengenai pengaruh Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh pendapatan pajak hotel dan pajak restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Disarankan agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada pajak hotel dan pajak restoran baik dari segi wajib pajak, jumlah objek pajak maupun dari segi pengawasan pemasangan objek pajak dan pemungutan pajaknya serta pengawasan masa perizinan pajak sehingga kontribusi yang diberikan pada Pendapatan Asli Daerah menjadi lebih besar. Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah
PENDAHULUAN Pembangunan tidak lain merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Namun pembangunan tersebut tidak bisa dilakukan secara serentak atau bersamaan, karna negara Indonesia adalah negara yang cukup besar dengan memiliki banyak daerah. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan pusat dan kebijaksaannya. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam rangka untuk melaksanakan titik berat Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab maka salah satu indikasi dari kemampuan melaksanakan prinsip otonomi daerah adalah dengan terus menerus mengupayakan peningkatkan PAD karena dari padanya diarahkan penyediaan dana dan APBD yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah maka penggalian dan pengalihan keuangan daerah dengan segala sumber daya merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting. Mengingat tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya, maka beberapa urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah dan dari sinilah muncul konsep otonomi daerah. Oleh karena itu faktor keuangan sangatlah memegang peranan penting, karena kegiatan dan program yang telah direncanakan akan dapat terlaksana dengan baik apabila tersedia dana yang memadai. Dari sinilah daerah dituntut untuk menggali potenso-potensi yang ada didaerahnya.
Dengan dasar pengertian diatas maka daerah diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas, dengan kemampuan daerah untuk menggali dan menggunakan sumber-sumber keuangan daerah dan pada akhirnya diharapkan kekayaan daerah dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dana yang dapat dihimpun dari sumber Pendapatan Daerah sangat terbatas, maka upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah perlu mendapatkan perhatian yang sungguhsungguh. Penyelenggaraan pemerintah di Negara Indonesiapada dasarnya sebagai implementasi dari pada sistem politik kita dimana dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang pada intinya bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksaan bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatankemampuan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 adalah 1) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari hasil pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, pajak parkir), hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang syah; dana perimbangan; pinjaman daerah; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Tapi kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah kenyataannya masih kecil. Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapata Asli Daerah yang salah satunya adalah menggali potensi daerah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat berupa pajak daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Hotel dan Restoran. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kegiatan operasional dan pembangunan daerahnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku maka pajak ini ditentukan tarifnya, subjek, dan objek pajaknya. Pengertian pajak menurut Rachmat Soemitro (2000:1), pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo, dalam Bukunya Perpajakan (2002:6) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut. Pajak hotel menurut Perda Nomor 26 tahun 2005 Kab. Ciamis adalah pajak atas pelayanan hotel yang merupakan iuran wajib yang dikenakan terhadap pengusaha hotel. Subjek pajaknya sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan pajak restoran menurut Perda Nomor 25 tahun 2005 Kab. Ciamis adalah pajak atas pelayanan restoran yang merupakan iuran wajib yang dikenakan terhadap pengusaha restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran termasuk rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.
Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya karena semakin berkembangnya usaha perhotelan dan semakin banyaknya restoran di Kabupaten Ciamis, hal ini sebanding dengan pembangunan daerah yang semakin maju dan sebanding dengan pembangunan daerah yang semakin maju. Peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dimana pajak daerah sebagai salah satu komponennya. Keberadaan pajak daerah sebagai salah satu komponen dalam penerimaan pendapatan asli daerah harus ditentukan target yang diperoleh pada setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri. Karna pajak daerah akan optimal sebagai kontributor pendapatan asli daerah apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka akan diikuti kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah, begitupun sebaliknya. Dari seluruh pajak daerah (pajak hotel, pajak retoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian C dan pajak parkir) yang dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Ciamis, penulis menganggap bahwa pajak hotel dan pajak restoran mempunyai peranan yang cukup besar dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Karna seperti diketahui bahwa Kabupaten Ciamis memiliki cukup banyak tempat wisata yang secara otomatis mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah itu sendiri. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Salah satu pengaruh dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah dimana kedua jenis pajak itu sangatlah potensial sekali untuk dikembangkan otomatis akan meningkatkan pendapatan Pajak Daerah. Dengan bertambahnya pajak daerah maka diharapkan Pendapatan Daerah pun dapat bertambah. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analisis yaitu dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk melukiskan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi saat ini yang terjadi pada objek penelitian. Deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, serta menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan pendekatan dengan studi kasus adalah penelitian yang secara mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini (Uma Sekaran, 2006:46).
PEMBAHASAN Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun 2003-2012 tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Target
Realisasi
Presentase (%)
Rp 950.000.000,00 Rp 959.308.810,00 100,98% Rp 835.000.000,00 Rp 854.038.033,00 102,28% Rp 800.000.000,00 Rp 833.624.878,00 104,20% Rp 824.000.000,00 Rp 731.393.952,00 88,76% Rp 579.034.760,00 Rp 646.048.289,00 111,57% Rp 651.935.000,00 Rp 1.016.930.360,00 155,99% Rp 1.136.739.500,00 Rp 1.387.029.753,00 122,02% Rp 1.224.662.500,00 Rp 1.460.276.069,00 119,24% Rp 1.601.576.000,00 Rp 1.660.176.890,00 103,66% Rp 3.000.000.000,00 Rp 3.558.812.912,00 118,6% (sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ciamis data diolah kembali)
Jumlah pendapatan dari sektor pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami perubahan, baik target yang ditentukan maupun realisasinya. Secara umum, penerimaan dari pajak hotel mencapai target kecuali pada tahun 2006 dimana presentase yang diperoleh hanya 88,76% dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 824.000.000,00. Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2003-2012 Tahun Target Realisasi Presentase 2003 Rp 300.000.000,00 Rp 220.601.770,00 73,53% 2004 Rp 346.000.000,00 Rp 354.566.922,00 102,48% 2005 Rp 300.000.000,00 Rp 310.836.009,00 103,61% 2006 Rp 309.000.000,00 Rp 321.062.385,00 103,90% 2007 Rp 319.000.000,00 Rp 290.719.038,00 91,13% 2008 Rp 643.543.000,00 Rp 568.265.840,00 88,30% 2009 Rp 575.000.000,00 Rp 574.346.411,00 95,19% 2010 Rp 532.500.000,00 Rp 904.195.613,00 169,80% 2011 Rp 1.100.000.000,00 Rp 1.355.644.808,00 123,24% 2012 Rp 1.350.000.000,00 Rp 2.058.000.000,00 152,46% (sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ciamis data diolah kembali)
Jika dilihat dari Tabel 2 diatas, jumlah target dan realisasi pajak restoran lebih kecil dibanding target dan realisasi pajak restoran. Sama seperti pajak hotel, pajak restoran tiap tahun mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Terlihat dari tahun 2003 ke 2004 target yang ditetapkan mengalami kenaikan, begitu juga dengan realisasinya sebesar Rp 354.566.922,00 dri target yang ditentukan sebesar Rp 346.000.000,00. Pencapaian target paling besar terjadi pada tahun 2010 dimana target yang ditentukan sebesar Rp 532.500.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 904.195.613,00 dengan presentase sebesar 169,80%.
Tabel 3 Target dan Realisasi Pendatan Asli Daerah tahun 2003-2012 Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Target Rp 504.618.148.571,99 Rp 572.238.259.000,00 Rp 546.221.415.456,00 Rp 551.481.623.676,00 Rp 881.203.820.594,00 Rp 1.094.365.122.599,00 Rp 1.156.457.773.691,00 Rp 1.307.941.678.501,16 Rp 1.576.226.705.135,00 Rp 1.876.326.521.303,50
Realisasi Rp 507.725.564.582,00 Rp 577.930.189.206,38 Rp 550.373.918.520,64 Rp 557.234.953.145,00 Rp 1.004.072.906.983,00 Rp 1.100.031.540.539,00 Rp 1.163.124.191.631,00 Rp 1.318.623.298.748,00 Rp 1.159.795.624.968,00 Rp 1.867.335.578.125,00
Presentase (%) 100,62% 100,99% 100,76% 101,04% 118,48% 103,05% 100,58% 100,82% 101,50% 99,52%
Pendapatan Asli Daerah pada enam tahun terakhir ini mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik target maupun realisasinya. Terjadi pada tahun 2007, dimana target yang ditentukan sebesar Rp 881.203.820.594,00 dengan pencapaian realisasinya sebesar Rp 1.004.072.906.983,00. Kemudian ditahun selanjutnya target pun selalu ditingkatkan begitu pula pencapaiannya terus meningkat. Akan tetapi ditahun 2012 pencapaian targetnya mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.867.335.578.125,00 dari target sebesar Rp 1.876.326.578.125,00.
Pengujian Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas Coe fficientsa
Model 1
(Cons tant) Pajak Hotel Pajak Res tauran
Unstandardiz ed Coefficients B Std. Error 1022291 1335437 756.364 24415.139 -6509.766 35313.578
Standardized Coefficients Beta .036 -.215
t .766 .031 -.184
Sig. .469 .976 .859
Collinearity Statistic s Toleranc e VIF .101 .101
9.854 9.854
a. Dependent Variable: PAD
Dari data diatas, dapat diketahui dari hasil olah SPSS 16,0 jika nilai VIF untuk pajak hotel adalah 9.854 dan pajak restoran adalah 9.854 maka dapat dipastikan jika tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini karan nilai VIF kurang dari 10. 2. Uji autokorelasi b Model Sum m ary
Model 1
R .181 a
R Square .033
Adjusted R Square -.244
Std. Error of the Estimate 2002351.07
a. Predictors: (Constant), Pajak Res tauran, Pajak Hotel b. Dependent Variable: PAD
DurbinWats on 1.698
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 16.0 pada tabel Model Summary bila nilai DW adalah 1.698, karna nilai DW ada diantara dU s.d 4-dU maka model tersebut tidak ada autokorelasi. 3. Uji Heteroskedastisitas Coe fficientsa
Model 1
(Cons tant) Pajak Hotel Pajak Restauran
Unstandardiz ed Coef f icients B Std. Error 1486647 977685.8 3715.061 17874.548 -13589.3 25853.396
Standardized Coef f icients Beta .229 -.579
t 1.521 .208 -.526
Sig. .172 .841 .615
a. Dependent Variable: ABS_RES
Berdasarkan tabel diatas dapat dipastikan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai sig > 0.005, yaitu pajak hotel 0.841 dan niali pajak restoran adalah 0.651. Agar datanya tidak terdapat heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan transformasi datatetapi tidak dapat dilakukan oleh peneliti karena sampel menjadi berkurang disebabkan ada variabel yang mempunyai nilai negatif. 4. Uji Normalitas Data a. Uji Grafik
b. Uji Statistik One -Sam ple Kolm ogorov-Sm irnov Tes t
N Normal Parameters a,b Mos t Ex treme Dif f erences
Pajak Hotel 10 131.0750 85.81453 .242 .242 -.219 .765 .602
Mean Std. Dev iation Abs olute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asy mp. Sig. (2-tailed)
Pajak Restauran 10 69.3140 59.33054 .283 .283 -.213 .896 .398
PAD 10 670213.4 1795631 .506 .506 -.365 1.601 .012
a. Test dis tribution is Normal. b. Calc ulated f rom data.
Untuk menghindari perbedaan pendapat dapat menilai bentuk gambar yang ada maka pada uji normalitas dibantu dengan analisis Kolmogorov-Smirnov Test. Berdasarkan pada One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat bahwa asymp sig (2-tiled) > α atau 0.012 > 0.05 sehingga model ini dikatakan berdistribusi normal.
Analisa Regresi Berganda a. Uji Regresi Ganda Dua Prediktor Coe fficientsa
Model 1
(Cons tant) Pajak Hotel Pajak Restauran
Unstandardiz ed Coef f icients B Std. Error 1022291 1335437 756.364 24415.139 -6509.766 35313.578
Standardized Coef f icients Beta .036 -.215
t .766 .031 -.184
Sig. .469 .976 .859
a. Dependent Variable: PAD
1. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Simultan terhadap PAD Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa didapat nilai dari PAD akan sebesar 1022291 yang berarah positif, dimana jika pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan sehingga ikut berpengaruh terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dengan nilai b1 756.364 yang menunjukan bahwa pajak hotel bersifat positif yang artinya jijka ketika penerimaan pajak hotel naik maka akan berpengaruh pula terhadap kenaikan PAD, dan nilai b2 sebesar -6509.766 yang bersifat negatif maka ketika niali PAD sebesar 1022291 maka besarnya pajak restoran adalah sebesar -6509.766.
b. Analisis Korelasi Berganda Correlations pad Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
hotel
restoran
pad
1.000
.847
.871
hotel
.847
1.000
.949
restoran
.871
.949
1.000
.
.001
.001
hotel
.001
.
.000
restoran
.001
.000
.
pad
10
10
10
hotel
10
10
10
restoran
10
10
10
pad
Diketahui nilai koefisien korelasi ganda sebesar 1.000. Hal ini menunjukan bahwa keeratan hubungan yang disebabkan oleh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD adalah 1.000. Koefisien korelasi ganda tersebut menghasilkan angka positif, sehingga nilai terebut berada diantara 0.80-1.000 yang dapat diartikan bahwa angka tersebut menunjukkan terjadinya korelasi ganda sangat kuat. c. Analisis Koefisien Determinasi b Model Sum m ary
Model 1
R .181 a
R Square .033
Adjusted R Square -.244
Std. Error of the Estimate 2002351.07
DurbinWats on 1.698
a. Predictors: (Constant), Pajak Res tauran, Pajak Hotel b. Dependent Variable: PAD
Berdasarkan program SPSS16.0 diatas yang terdapat pada tabel Summary, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0.181. Maka besarnya pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 18,1%. Dalam hasil tersebut dapat diketahui jika 81,9% Pendapatan Asli Daerah adalah pengaruh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis, seperti komponen PAD lain diluar pajak hotel dan pajak restoran. d. Uji Signifikasi
ANOVAb Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 9.5E+011 2.8E+013 2.9E+013
df 2 7 9
Mean Square 4.764E+011 4.009E+012
F .119
Sig. .890 a
a. Predictors: (Constant), Pajak Res tauran, Pajak Hotel b. Dependent Variable: PAD
Berdasarkan tabel Anovab diatas, diperoleh Fhitung sebesar 0.119. kemudian dibandingkan dengan Ftabel sebesar 4.74 maka bisa diketahui jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel (0.119 < 4.74). karena Fh < Ft maka Ho diterima dan Ha ditolak. 2. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Parsial terhadap PAD Coe fficientsa
Model 1
(Cons tant) Pajak Hotel Pajak Restauran
Unstandardiz ed Coef f icients B Std. Error 1022291 1335437 756.364 24415.139 -6509.766 35313.578
Standardized Coef f icients Beta .036 -.215
t .766 .031 -.184
Sig. .469 .976 .859
a. Dependent Variable: PAD
a. Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Dari data diatas dapat diketahui bahwa thitung sebesar 0.031 dan fhitung sebesar 2.306 9( n-2 = 8, α = 0.05). dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD secara parsial b. Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Dari data diatas thitung diperoleh sebesar -0.184 dan fhitung sebesar 2.306. Maka Ho diterima dan Ha ditolak dan artinya pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan dari pembahasan di atas, mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Ciamis Tahun 2006-2012 yang dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ciamis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapata Asli Daerah di Kab. Ciamis. a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlahnya lebih dari 10 kamar. Dan yang menjadi Pengusaha Hotel adalah perorangan
2.
3.
atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel utuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. b. Pajak Restoran merupakan pajak atau pungutan pajak daerah yang dikenakan atas jasa pelayanan restoran. Dan yang mejadi pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi taggungannya. c. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah atau Perundang-undangan yang berlaku di Kab. Ciamis. Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Hal ini terjadi karna penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun ketahun tidak selalu meningkat dan dipengaruhi oleh jumlah pendatang setiap harinya berbeda-beda karna Kab. Ciamis merupakan suatu kawasan pariwisata sehingga pengguna jasa hotel dan restauran biasanya meningkat pada musim liburan tiba. Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan, hal ini dapat terlihat dari pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah hanya sebesar 18,1% dan sisanya 81.9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis, yaitu seperti: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang Disahkan, 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dimana komponen pendapatan pajak daerah lainnya diluar Pajak Hotel dan Pajak Restoran seperti Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, dan pajak parkir. Dilihat dari target yang ditentukan sesuai dengan pajak-pajak daerahnya realisasi yang dicapai memperoleh keberhasilan dari target yang ditetapkan dan hal tersebut adalah suatu kebanggan bisa melebihi targetnya sehingga mampu meningkatkan pembangunan yang ada didaerah Kab. Ciamis.
Saran Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: Selain dari peraturan, meningkatnya seluruh penerimaan disektor pajak juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di Kab. Ciamis yang terus mengalami peningkatan dan adanya program pemerintah Kab. Ciamis didalam meningkatkan pendapatan daerah diantaranya: 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian,melalui upaya pengawasan, monitoring secara kontinue kepada petugas/dinas penghasil dan menetapkan sanksi kepada wajib pajak maupun petugas pemungut pajak. 2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak 3. Meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan 4. Meningkatkan koordinasi dengan badan, dinas, kantor terkait serta instansi vertikal, dan 5. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi terhadap wajib pajak dan masyarakat pada umumnya. Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan bagi orang yang akan meneliti tentang pendapatan daerah agar bisa meneliti sektor lain, dan bisa mengetahuiberapa pajak yang diperoleh dari pajak daerah yang lainnya serta berapa realisasi yang akan diperoleh apakah bisa membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
DAFTAR PUSTAKA Ari. 2012. http://zetzu.blogspot.com/2011/08/syarat-pemungutan-pajak.html. Diakses pada 19 Mei 2013. Dewi, Elita. 2002. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1261/1/manajemen-elita.pdf. Diakses pada tanggal 9 April 2013. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Iksan. 2013. http://fungsi.info/definisi-jenis-dan-fungsi-pajak/. Diakses pada 19 Mei 2013. Indera, Riana . 2008. http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=501&Itemid=57. Diakses pada tanggal 10 April 2013. Irfan nur diansadi. 2012. http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2012/03/teori-teori-pendukungpemungutan-pajak.html. Diakses pada 19 Mei 2013. Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Nadia. 2011. http://naddiiiaaa.wordpress.com/2011/04/26/otonomi-daerah/. Diakses pada tanggal 10 April 2013. Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia, Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media. Redvakaurvaki. 2011. http://id.shvoong.com/law-and-politics/taxation-law/2180768-asaspemungutan-pajak-menurut-para/#ixzz2TkOW7vKc. Diakses pada 19 Mei 2013. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Perubahan atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. _______. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. _______. Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Pengertian Pajak. _______. Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. _______. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pengertian Hotel dan Restoran. _______. Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Perubahan atas Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. _______. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Sumber-sumber Pendapatan Daerah. Riduwan. 2010. Dasar-dasar Statistik. Bandung: Alfabeta Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Adm inistrasi. Bandung : CV. Alfabeta. Sukirno, Sadono. 2000. Pembangunan Ekonomi, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: LPFE UI Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
