EVALUASI KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH OLEH WAJIB PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

EVALUASI KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH OLEH WAJIB PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh : Nurina Alim Pratiwi NIM F3408062

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2011 i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (QS Al-Insyirah : 6) Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. (Aldus Huxley) Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. (Kahlil Gibran)

Penulis persembahkan kepada: Allah SWT, Orang tua dan keluarga, Teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2008, Almamater

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahirabbil’aalamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul Evaluasi Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Daerah Oleh Wajib Pajak Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar Ahli Madya pada Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Dalan kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan laporan tugas akhir ini : 1) Allah SWT, dengan kuasaNya maka tugas akhir ini dapat terselesaikan. 2) Untuk Bapak, Ibu dan semua keluarga tercinta yang selalu memberikan do’a, kasih sayang, semangat, perhatian, dan dukungannya sampai saat ini, aku sangat bersyukur hidup di keluarga ini. 3) Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user

v


digilib.uns.ac.id

4) Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, Msi,Ak selaku Ketua Program D III FE UNS Surakarta. 5) Bapak Sri Suranta, S.E.,M.Si,Ak.BKP selaku Ketua Prodi DIII Perpajakan FE UNS Surakarta. 6) Anis Widjajanto, S.E.,M.Si,Ak. selaku Pembimbing Akademik tugas akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir. 7) Agus Widodo, S.E., M.Si., Ak. selaku Penguji tugas akhir. 8) Arif Lukman Santoso, S.E. Ak. selaku Pembimbing Akademik magang kerja 9) Seluruh Dosen dan staff pengajar FE UNS Surakarta. 10) Drs. Darwanto, MM selaku kepala bagian pendapatan dan seluruh pegawai DPPKAD Kabupaten Sukoharjo yang telah bersedia menerima kami untuk melaksanakan magang dan memberikan bantuannya sehingga penulis dapat memperoleh data untuk penulisan tugas akhir ini. 11) Teman-teman Pajak angkatan 2008 yang selalu membantuku dan terima kasih atas kerjasamanya. 12) Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Surakarta,

commit to user

vi

Mei 2011

Penulis


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL...............................................................................

i

ABSTRAK ..............................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN.................................................................

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..........................................................

v

KATA PENGANTAR ............................................................................

vi

DAFTAR ISI ...........................................................................................

viii

DAFTAR TABEL ...................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................

xi

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................

xii

BAB I.

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Perusahaan .....................................................

1

B. Latar Belakang Masalah..............................................................

12

C. Perumusan Masalah ....................................................................

14

D. Tujuan Penelitian ........................................................................

15

E. Manfaat Penelitian ......................................................................

15

II. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka .........................................................................

16

B. Analisa data dan Pembahasan .....................................................

28

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

III. TEMUAN A. Kelebihan ....................................................................................

40

B. . Kelemahan ..................................................................................

41

IV. PENUTUP A. . Simpulan .....................................................................................

42

B. . Rekomendasi ...............................................................................

43

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL

Halaman

II. 1 Daftar Ketidakpatuhan Wajib Pajak Tahun 2008............................

36


37


38

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR GAMBAR

Halaman

I.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo .......................

commit to user

x

4


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tugas Akhir 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Tanda Terima Kuliah Magang Kerja 4. Surat Keterangan Magang Kerja 5. Lembar Penilaian Magang

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

EVALUASI KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH OLEH WAJIB PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Nurina Alim Pratiwi F3408062 The purpose of this research is to evaluating adherence to the local tax payments in DPPKAD Sukoharjo District. In this research contains about non payment of local taxes in Sukoharjo. In the research can be known about the form of disobedience, the factor that causes, consequences, and solutions for noncompliance. In an effort to achieve the target of research, the researcher conducted interviews with officer in DPPKAD Sukoharjo. Data collection techniques using literature and documents from the location of the research. By conducting the research, obtained by the taxpayer is delinquent as a form of non-payment of local taxes. The most fundamental cause is the taxpayer's level of consciousness that is still low on the importance of local taxes, the lack of official tax collectors and the absence of socialization counseling to taxpayers. The author provides recommendations to give awards or prizes for the orderly taxpayers pay local taxes owed, adding officers and tax collectors providing information about the obligation to pay their tax owed. Expactation of this research provides input for consideration and for non-compliance DPPKAD local tax payments can be overcome so that it will increase reception at DPPKAD Sukoharjo.

Keyword: tax, adherence to the local tax payments, DPPKAD Sukoharjo.

commit to user

1 digilib.uns.ac.id


BAB 1 PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 1. Sejarah Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/ kantor/ rumah sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2009 terbentuklah Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat menjadi DPPKAD.

commit to user

1


2 digilib.uns.ac.id

2. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 11 menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukuharjo Nomor 44 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Strutural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 3 menyebutkan bahwa DPPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, d. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, commit to user

3 digilib.uns.ac.id


e. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, f. Pengelolaan urusan ketatausahaan. 3. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai visi yaitu Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pengelolaan keuangan Daerah dan peningkatan pendapatan Daerah dengan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai misi – misi yaitu sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan Daerah. b. Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran Daerah. c. Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan Daerah dan efisiensi belanja Daerah. d. Meningkatkan fungsi pengendalian kas Daerah, perbendaharaan umum daerah dan verifikasi serta perhitungan anggaran, pertanggungjawaban keuangan daerah.

commit to user

4 digilib.uns.ac.id


4. STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO

Gambar I.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


5. DESKRIPSI JABATAN Berdasarkan Peraturan Bupati Sukuharjo Nomor 44 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan organisasi DPPKAD Sukoharjo terdiri dari: a. Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Sekretariat Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kesekretariatan meliputi keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian, program, serta keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Sekretariat. 1) Sub Bagian Program Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


2) Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi umum organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. c. Bidang Anggaran Mempunyai

tugas

melaksanakan

fungsi

perencanaan,

penyusunan anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai pelaksanaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang anggaran. 1) Seksi Perencanaan Anggaran Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

pemberian bimbingan di bidang perencanaan anggaran.

commit to user

dan

7 digilib.uns.ac.id


2) Seksi Penyusunan Anggaran Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran. 3) Seksi Pelaksanaan Anggaran Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran. d. Bidang Pendapatan Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi keseluruhan aktvitas mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penagihan pendapatan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Pendapatan. 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang pendapatan asli daerah. 2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang dana perimbangan dan lainlain pendapatan. commit to user

8 digilib.uns.ac.id


3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan,

bimbingan

di

bidang

pengendalian intensifikasi

dan dan

pemberian

ekstensifikasi

pendapatan. e. Bidang Perbendaharaan Mempunyai

tugas

melaksanakan

fungsi

perbendaharaan

meliputi keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Pencairan Dana (SP2D)

untuk

pembayaran

berdasarkan

Surat

Perintah

Membayar (SPM) dari permintaan pengguna anggaran SKPD atas beban rekening kas umum daerah. 1) Seksi Perbendaharaan I Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan I. 2) Seksi Perbendaharaan II Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan II. 3) Seksi Perbendaharaan III Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan III. commit to user

dan

9 digilib.uns.ac.id


f. Bidang Akuntansi Mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi meliputi keseluruhan aktivitas mengenai pembukuan, pelaporan, analisis data keuangan, dan sistem akuntansi serta fasilitasi penyusunan laporan keuangan yang diserahkan dan menjadi

tanggung

jawab pada Bidang Akuntansi. 1) Seksi Verifikasi Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang verifikasi. 2) Seksi Akuntansi Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang akuntansi. 3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang fasilitasi penyusunan laporan keuangan.

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


g. Bidang Kas Mempunyai

tugas

melaksanakan

fungsi

kas

meliputi

keseluruhan aktivitas mengenai penerimaan, pengeluaran, pengendalian, dan pelaporan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang Kas. 1) Seksi Penerimaan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang penerimaan. 2) Seksi Pengeluaran Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang pengeluaran. 3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang pengendalian dan pelaporan. h. Bidang Aset dan Investasi Daerah Mempunyai tugas melaksanakan fungsi inventarisasi dan penghapusan, pengelolaan aset daerah, dan investasi daerah yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang Aset dan Investasi Daerah. commit to user



1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset daerah. 2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset daerah. 3) Seksi Investasi Daerah Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan di bidang investasi daerah. i. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit organisasi masingmasing maupun

antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

commit to user



B. LATAR BELAKANG Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah mencakup semua aspek yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi dalam bidang keuangan atau kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak Negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo harus lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dalam mengelola sumber-sumber pendapatan

tersebut

diharapkan

dilakukan

tanpa

harus

membebani

masyarakat, tetapi melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang menghindar. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipungut pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan daerah yang sekaligus berguna commit to user



mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo mengaharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di tiap tahunnya mengalami peningkatan. Masyarakat yang tidak membayar Pajak Daerah dikarenakan keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak. Disamping itu, ada juga orang yang memiliki perekonomian, pendidikan yang baik serta yang tahu seluk beluk pajak dan manfaat pajak bagi negara maupun bagi dirinya sendiri tidak membayar pajak atau tidak disiplin tepat pada waktunya membayar pajak. Untuk memudahkan wajib pajak menerapkan kewajibannya, maka pemerintah menyediakan berbagai fasilitas diantaranya adalah Bank, Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Hal ini menunjukan begitu besarnya perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi dalam penerapan pemungutan Pajak Daerah tidak semudah yang dibayangkan karena masih ada wajib pajak yang belum menyadari akan pentingnya pemenuhan kewajiban tersebut bagi dirinya dan Negara, sehingga mereka belum mau membayar Pajak Daerah. Dalam pemungutan pajak, administrasi pajak akan menghadapi resiko berupa pajak yang tidak dapat ditarik dari wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar. Resiko ini yang disebut resiko ketidakpatuhan wajib pajak. commit to user



Mengacu pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “EVALUASI KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

DAERAH

OLEH

WAJIB

PAJAK

PADA

DINAS

PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO”. C. PERUMUSAN MASALAH Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem pemungutan dan penagihan pajak daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo? 2. Apa saja bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah? 3. Faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak? 4. Apa saja pengaruh dari ketidakpatuhan tersebut bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo? 5. Solusi mengenai ketidakpatuhan tersebut?

commit to user



D. TUJUAN PENELITIAN 1. Mengetahui sistem pemungutan dan penagihan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. 2. Mengetahui bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah. 3. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak. 4. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari ketidakpatuhan wajib pajak bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. 5. Mengetahui apa saja solusi dari masalah ketidakpatuhan wajib pajak tersebut. E. MANFAAT PENELITIAN 1. Bagi DPPKAD, untuk mengetahui tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. 2. Bagi penulis, untuk mengetahui teknik penulisan secara sistematik dengan menggunakan metode-metode penelitian. 3. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai referensi jika ingin menggunakan judul yang sama.

commit to user



BAB II ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA 1. PENGERTIAN EVALUASI Pengertian evaluasi menurut beberapa pendapat, kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah telah berjalan seperti yang telah direncanakan (Wakhinudin: 2009). Achmad Sanusi (2002) juga mendefinisikan pengertian evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. 2. KEPATUHAN DAN KEPERCAYAAN Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada suatu ajaran atau aturan yang berlaku, sedangkan ketidakpatuhan berarti tidak tunduk atau tidak patuh pada ajaran atau aturan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang tidak patuh, maka pengertian ketidakpatuhan wajib pajak merupakan suatu ketidaktaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

commit to user

16



Tidak dapat dipungkiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada Negara yang harus dipatuhi. Di sisi lain, Negara memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kecenderungan pembayar pajak tidak patuh membayar pajak adalah hal wajar karena sejak dulu pajak tidak disukai masyarakat. Mencari jalan keluar untuk itu, Negara berupaya memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan harapan timbul kepatuhan yang diharapkan. Saat pajak menjadi andalan penerimaan, kepercayaan Negara kepada pembayar pajak tertentu merupakan kebanggaan yang tidak boleh pupus. Kepercayaan yang diberikan menjadi harga mahal yang patut diimbangi dengan sikap patuh membayar pajak melihat Negara yang masih membutuhkan dana cukup besar. Apabila dikaitkan dengan UndangUndang Perpajakan yang berlaku, ada 4 hal yang diharapkan dari Wajib Pajak: a. Kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh. b. Tanggung

Jawab

(responsibility)

wajib

menyapaikan/memasukkan SPT tepat waktu.

commit to user

pajak

dalam



c. Kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi SPT sesuai keadaan sebenarnya. d. Memberi sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan berlaku. Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah beberapa kali dilakukan dan saat ini sudah mulai berkembang. Berbagai penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa wajib pajak sangat penting dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajaknya. Hak dan kewajiban merupakan salah satu jaminan hukum bahwa setiap wajib pajak akan mendapatkan hak-hak tertentu apabila mereka melakukan kewajiban tertentu. Hal ini bukan berarti bahwa yang bukan wajib pajak terbebas dari pajak dan sanksi, tetapi setiap orang yang sudah wajib membayar pajak tetapi tidak mendaftarkan diri dan membayar pajak, maka pemerintah dapat meminta dengan paksa bahkan dapat mengancam dengan hukum pidana. 3. PENGERTIAN PAJAK Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terusmenerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. commit to user



Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan pembangunan nasional dimaksudkan disini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran

pajak

merupakan

perwujudan

dari

kewajiban

kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional (Suandy, 2006).

commit to user



4. PAJAK DAERAH Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban wajib pajak antara lain antara lain : a.

Mendaftarkan diri untuk NPWPD bagi yang sudah wajib membayar pajak. Dengan memperoleh nomor pokok, maka seorang wajib pajak akan mendapat pelayanan-pelayanan tertentu misalnya berhak untuk memungut pajak dari pihak pemberi kerja. Untuk wajib pajak daerah dapat mengikuti tender yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.

b.

Wajib mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat ini digunakan oleh wajib pajak daerah untuk membayar pajak daerah terutangnya, sehingga wajib pajak dapat terbebas dari sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana.

c.

Wajib membayar pajak terutang. Masa pajak daerah umumnya adalah 1 bulan, sehingga setiap bulan wajib pajak harus melunasi pajak terutangnya setiap bulan agar tidak terkena denda. commit to user



d.

Wajib pajak memberikan keterangan yang berhubungan dengan proses pemeriksaan pada wajib pajak dan penyelidikan oleh fiskus apabila wajib pajak diindifikasikan melakukan penggelapan pajak.

Apabila wajib pajak memenuhi semua kewajibannya, maka pihak fiskus akan memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan baik dalam pelayanan administrasi dalam pengurusan surat-surat maupun fasilitas untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian ketetapan dan ketertiban dalam melunasi kewajiban pajak merupakan indikator adanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Ketetapan ini menyangkut ketetapan dalam melaporkan dan membayar tepat waktu, sedangkan ketertiban menyangkut tertib dalam pengisian informasi maupun tertib dalam melakukan pembayaran pajak daerah. a. Sistem Pemungutan Pengertian pemungutan pajak daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak

kepada

wajib

pajak

serta

pengawasan

penyetorannya.

Pemungutan pajak ini tidak dapat diborongkan dan dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

commit to user



Sistem pemungutan pajak daerah dibagi menjadi 2 : (i) Sistem Official Assessment Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang disamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). (ii) Sistem Self Assessment Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,

commit to user



Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: (i) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, (ii) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, (iii)jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. commit to user



Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang

Bayar

(SKPDKB)

dikenakan

sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

sebesar

100%

(seratus

persen)

dari

jumlah

kekurangan pajak tersebut. Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila: a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dalam penghitungannya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo commit to user



pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). b. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Atas permohonan wajib pajak, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan tata cara pembayaran,

penyetoran,

tempat

pembayaran,

angsuran,

dan

penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan commit to user



Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. 5. KRITERIA PAJAK DAERAH Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh Davey(1988) dalam bukunya Financing Regional Government, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu: 1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri, 2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah, 4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah. (Kesit dan Sobirin, 2005) Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan Pemerintah Pusat.

commit to user



6. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH Dalam literatur pajak dan public finance, pajak dapat diklasifikasikan berdasar golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pajak daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya. Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi: 1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pajak Hotel, b. Pajak Restoran, c. Pajak Hiburan, d. Pajak Reklame, e. Pajak Penerangan Jalan, f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, g. Pajak Parkir, h. Pajak Air Tanah,

commit to user



i. Pajak Sarang Burung Walet, j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak tersebut. Pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. B. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 1. TEKNIK ANALISA DATA (i)

Letak Penelitian Letak penelitian yang digunakan penulis adalah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo pada bidang Pendapatan.

(ii)

Objek Penelitian Objek penelitian yang dipakai oleh penulis adalah tingkat ketidakpatuhan pembayaran pajak daerah di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.

(iii) Analisa Data Penulis menggunakan teknik analisa data yaitu: a. Analisa Kualitatif, adalah proses analisa data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau tidak menggunakan rumusrumus statistik. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah. commit to user



b. Analisa Kuantitatif, adalah proses analisa data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau menggunakan rumus-rumus statistik. Analisa ini digunakan untuk mengetahui jumlah tunggakan wajib pajak daerah di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. (iv) Jenis Data Dalam penelitian ini, penulis mencari 2 jenis data guna melengkapi penelitiannya, yaitu: (1) Data Primer, adalah yang didapat melalui observasi dan wawancara secara langsung di lapangan, dalam hal ini di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dengan berbagai cara, berupa pengamatan langsung penulis serta bertanya langsung pada pegawai mengenai ktidakpatuhan pembayaran pajak daerah. (2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber lainnya yang telah dituangkan dalam bentuk laporan, makalah, buku lain yang terkait. Penulis menggunakan data ini untuk melengkapi penjelasanpenjelasan yang terkait.

commit to user



2. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN a. Sistem pemungutan dan penagihan pajak daerah di Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

menggunakan 2 sistem yaitu: (i) Self Assessment Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2006). Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang ke DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis

dalam

SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). (ii) Office Assessment Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada petugas pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak daerah yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2006).

commit to user



Pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan cara petugas mendatangi untuk memungut dan menagih pajak daerah yang terutang ke wajib pajak. Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang disamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). b. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari beberapa macam, yaitu: (i) Pembayaran pajak daerah terlambat Wajib pajak melakukan pembayaran pajak daerah tidak tepat waktu atau melewati batas jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. (ii) Adanya tunggakan pajak daerah Suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.

commit to user



(iii)Tidak membayar pajak daerah yang terutang Dalam pelaksanaannya, di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak daerah terutangnya. Dari hasil wawancara dengan pegawai DPPKAD tindakan ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak reklame papan neon box, billboard, dan neon sign. c. Faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak tersebut terdiri dari: (i) Kesadaran wajib pajak Kesadaran pembayaran pajak daerah sangat diperlukan oleh wajib pajak agar penyelenggaraan daerah berjalan lancar. Rendahnya kesadaran wajib pajak pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ini merupakan bentuk terjadinya ketidakpatuhan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat pajak, sanksi yang tidak jelas dan memungkinkan terjadinya tindak penyelewengan. (ii) Keadaan Ekonomi Wajib Pajak Tingkat ekonomi wajib pajak yang rendah menyebabkan terjadinya penghindaran dalam membayar pajak daerah yang terutang. commit to user



(iii)Pajak daerah yang terutang besar Jumlah pajak daerah yang terutang terlalu besar menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak atau bahkan tunggakan yang tidak terbayarkan. d. Akibat yang ditimbulkan dari ketidakpatuhan wajib pajak ini adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disepakati oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo tidak tercapai. e. Solusi untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (i) Teguran Jika wajib pajak tidak patuh dalam pembayaran pajak sesuai yang telah ditetapkan, maka DPPKAD akan memberikan surat teguran untuk melengkapi kewajiban membayar pajak daerah yang terutang tersebut. Jika teguran tersebut masih dihiraukan akan ada tindak paksaan dari petugas yang berwenang dari DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, misalnya pelepasan paksa reklame yang terpasang oleh petugas. (ii) Keringanan Pajak Daerah DPPKAD Kabupaten Sukoharjo memberikan keringan jumlah pajak daerah terutang kepada wajib pajak yang merasa pajaknya terlalu besar untuk dibayarkan. commit to user



Dalam hal ini wajib pajak mengajukan surat keringanan kepada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dan DPPKAD akan melihat kondisi wajib pajak untuk memberikan keringanan pajak tersebut. Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo mengelola pajak daerah yang terdiri dari: a. Pajak Hotel (i)

Hotel Bintang Tiga;

(ii)

Hotel Bintang Dua;

(iii) Hotel Melati Tiga; (iv) Hotel Melati Dua; (v)

Hotel Melati;

(vi) Losmen/Rumah Penginapan/Rumah Kos b. Pajak Restoran (i)

Restoran;

(ii)

Warung Makan

c. Pajak Hiburan (i)

Pertunjukan Kesenian;

(ii)

Pertandingan Olah Raga;

(iii) Gelanggang Renang; (iv) Gelanggang Olah Raga; (v)

Permainan Ketangkasan; commit to user (vi) Kebugaran



d. Pajak Reklame (i)

Billboard/Megatron/Reklame Papan;

(ii)

Spanduk/Kain Cover;

(iii) Selebaran/Poster & Sticker; (iv) Baliho; (v)

Neon Sign;

(vi) Neon Box e. Pajak Galian Golongan C (i)

Tanah Urug;

(ii)

Kerikil/Pasir

f. Pajak Parkir (i)

Parkir

g. Pajak Air Tanah (i)

Air Tanah

h. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) (i)

BPHTB

commit to user



Berikut ini adalah daftar ketidakpatuhan wajib pajak yang dicatat dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bagian Pendapatan dari tahun 2008-2010.

NO

1 2 3

Tabel II. 1 DAFTAR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK TAHUN 2008 NAMA PAJAK JUMLAH JUMLAH JUMLAH DAERAH WAJIB WAJIB WAJIB PAJAK PAJAK YANG PAJAK YANG MEMBAYAR MENUNGGAK Pajak Restoran 195 187 8 Pajak Reklame 627 626 1 Pajak Hiburan 53 52 1

Pada tahun 2008, sebanyak 8 wajib pajak menunggak, 187 orang wajib pajak yang membayar dari 195 wajib pajak restoran yang terdaftar. 1 wajib pajak yang menunggak, 626 wajib pajak yang membayar dari 627 wajib pajak reklame yang terdaftar. 1 wajib pajak yang menunggak, 52 wajib pajak yang membayar dari 53 wajib pajak hiburan yang terdaftar.

commit to user



Tabel II. 2 DAFTAR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK TAHUN 2009 N NAMA PAJAK JUMLAH JUMLAH JUMLAH O DAERAH WAJIB WAJIB WAJIB PAJAK PAJAK YANG PAJAK YANG MEMBAYAR MENUNGGAK 1 Pajak Reklame a. Billboard/Megatron/ 566 507 59 Papan Reklame b. Neon box 182 152 30 c. Baliho 31 29 2 2 Pajak Parkir 40 39 1 3 Pajak Hotel a. Hotel Melati Satu 7 6 1 Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo (data diolah) Pada tahun 2009, sebanyak 59 wajib pajak yang menunggak, 507 wajib pajak yang membayar dari 566 wajib pajak reklame jenis billboard/megatron/papan reklame yang terdaftar. 30 wajib pajak yang menunggak, 152 wajib pajak yang membayar dari 182 wajib pajak reklame jenis neon box. 2 wajib pajak yang menunggak, 29 wajib pajak yang membayar dari 31 wajib pajak reklame jenis baliho yang terdaftar. 1 wajib pajak yang ,menunggak, 39 wajib pajak yang membayar dari 40 wajib pajak parkir yang terdaftar. Dan 1 wajib pajak yang menunggak, 6 wajib pajak yang membayar dari 7 wajib pajak hotel jenis hotel melati satu yang terdaftar.

commit to user



N O

1

2 3

4

5 6

Tabel II. 3 DAFTAR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK TAHUN 2010 NAMA PAJAK JUMLAH JUMLAH JUMLAH DAERAH WAJIB WAJIB WAJIB PAJAK PAJAK YANG PAJAK YANG MEMBAYAR MENUNGGAK Pajak Hotel a. Hotel Bintang Dua 4 2 2 b. Hotel Melati Tiga 4 2 2 c. Hotel Melati Dua 1 1 d. Hotel Melati 7 6 1 e. Losmen/Rumah 6 5 1 Penginapan/Rumah Kos Pajak Restoran 195 162 33 Pajak Hiburan a. Pusat 7 6 1 Kebugaran/Panti Pijat/Refleksi b. Ketangkasan 28 27 1 Pajak Reklame a. Billboard/Megatron 566 441 125 /Reklame Papan b. Spanduk/Kain 146 145 1 Cover c. Papan Neon Box 182 135 47 Pajak Golongan C a. Tanah Urug 6 5 1 Pajak Parkir 40 30 10

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo(data diolah)

commit to user



Pada tahun 2010, sebanyak 2 wajib pajak yang menunggak, 2 wajib pajak yang membayar dari 4 wajib pajak hotel jenis hotel bintang dua yang terdaftar. 2 wajib pajak yang menunggak, 2 wajib pajak yang membayar dari 4 wajib pajak hotel jenis hotel melati tiga yang terdaftar. 1 wajib pajak yang menunggak, tidak ada wajib pajak yang membayar dari 1 wajib pajak hotel jenis hotel melati dua yang terdaftar. 1 wajib pajak yang menunggak, 6 wajib pajak yang membayar dari 7 wajib pajak hotel jenis hotel melati yang terdaftar. 1 wajib pajak yang menunggak, 5 wajib pajak yang membayar dari 6 wajib pajak hotel jenis losmen/rumah penginapan/rumah kos yang terdaftar. Sebanyak 33 wajib pajak yang menunggak, 162 wajib pajak yang membayar dari 195 wajib pajak restoran yang terdaftar. 1 wajib pajak yang menunggak, 6 wajib pajak yang membayar dari 7 wajib pajak hiburan jenis pusat kebugaran/panti pijat/refleksi yang terdaftar. 1 wajib pajak yang menunggak, 27 wajib pajak yang membayar dari 28 wajib pajak hiburan jenis ketangkasan yang terdaftar. 125 wajib pajak yang menunggak, 441 wajib pajak yang membayar dari 566 wajib pajak reklame jenis billboard/megatron/reklame papan yang terdaftar. 1 wajib pajak yang menunggak, 145 wajib pajak yang membayar dari 146 wajib pajak reklame jenis spanduk/kain cover yang terdaftar. 47 wajib pajak yang menunggak, 135 wajib pajak yang membayar dari 182 wajib pajak reklame jenis papan neon box yang terdaftar. 1 wajib pajak yang menunggak, 5 wajib pajak yang membayar dari 6 wajib pajak golongan C jenis tanah urug yang terdaftar. 10 wajib pajak yang menunggak, 30 wajib pajak yang membayar dari 40 wajib pajak parkir yang terdaftar. commit to user



BAB III TEMUAN

A. KELEBIHAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa kelebihan yaitu sebagai berikut : 1. Sistem pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan cukup efektif karena petugas lebih berperan aktif untuk mendatangi wajib pajak untuk memungut pajak daerah yang terutang. 2. Banyaknya wajib pajak yang terdaftar pada kantor DPPKAD Kabupaten Sukoharjo yang bisa menyebabkan penerimaan dari sektor pajak daerah meningkat, jika semua wajib pajak tertib untuk membayar pajak daerah terutangnya. 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo menerima keluhan dari wajib pajak. Hal itu menunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selalu memberikan pelayanan yang optimal bagi wajib pajak yang membutuhkan.

commit to user

40



B. KELEMAHAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bebarapa kelemahan yaitu sebagai berikut : 1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah, sehingga menyebabkan jumlah wajib pajak yang menunggak semakin meningkat. 2. Kurangnya petugas pemungut pajak yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo karena wilayah Sukoharjo yang luas. Dari hal tersebut, banyak pegawai yang kerjanya merangkap daerah untuk memungut pajak daerah. 3. Tidak ada tindak sosialisasi tentang pentingnya pajak daerah dan kewajiban pembayaran pajak daerah terutang untuk wajib pajak, karena banyaknya wajib pajak yang terdaftar.

commit to user



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN 1. Pemungutan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan menggunakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak daerah yang terutang, dan sistem official assessment, yaitu petugas pajak menentukan besarnya pajak daerah yang terutang oleh wajib pajak. 2. Adanya tunggakan pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang menunggak semakin meningkat dari tahun 2008-2010. 3. Hal paling mendasar yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan tersebut adalah tingkat

kesadaran wajib pajak yang rendah tentang

pembayaran pajak daerah, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disepakati oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. 4. Berbagai cara digunakan untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan tersebut, yaitu dengan memberikan teguran tegas pada wajib pajak yang tidak patuh dan memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak yang membutuhkan.

commit to user

4142



B. REKOMENDASI 1. Dari pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo menambah petugas pemungut pajak daerah, mengingat wilayah Kabupaten Sukoharjo yang luas untuk ditugaskan di masing-masing kecamatan dan mengatur waktu yang terjadwal agar sistem pemungutannya dapat berjalan lebih efektif. 2. Tingkat kesadaran pembayaran pajak daerah yang rendah memang sulit mengatasinya. Dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri untuk mengetahui pentingnya pembayaran pajak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun, ada cara untuk memotivasi kesadaran wajib pajak tersebut, yaitu dengan cara memberikan hadiah ataupun sebuah penghargaan untuk wajib pajak yang tertib membayar pajak daerah terutang. 3. Adapun cara lain untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak daerah dengan diadakannya sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pajak daerah dalam pemenuhan kebutuhan daerah tersebut. Meskipun tidak berpengaruh besar, tetapi akan membawa dampak positif bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

commit to user

EVALUASI KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH OLEH WAJIB PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Recommend Documents