EVALUASI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005 - 2009
TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Keuangan
Oleh: Lisnayanti Ekatiwi F.3307073 PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN
UMUM
PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN
SUKOHARJO 1. Lokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 daerah Kabupaten atau Kotamadya di Jawa Tengah bagian timur yang terletak antara: Bagian ujung sebelah timur
: 11°
52°
30°
Bujur timur
Bagian ujung sebelah barat
: 11°
37°
30°
Bujur timur
Bagian ujung sebelah utara
: 7°
37°
30°
Bujur selatan
Bagian ujung sebelah selatan
: 7°
45°
00°
Bujur selatan
2. Batas wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, antara lain: Sebelah utara
: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah timur
: Kabupaten Karanganyar
Sebelah selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan secara terpola dan terpadu dengan mengelompokkan sub wilayah pembanguan yang terdiri dari: a. Sub Wilayah Pembangunan I Meliputi wilayah Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kartasura.
Potensi pengembangan: pertanian tanaman pangan, industri, perdagangan, perhubungan, pemukiman/perumahan dan pariwisata. b. Sub Wilayah Pembangunan II Meliputi wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Baki dengan pusat pengembangan di Kecamatn Grogol. Potensi pengembangan: pertanian, tanaman pangan, industri, perdagangan, pemukiman/perumahan dan pariwisata. c. Sub Wilayah Pembangunan III Meliputi wilayah Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Bendosari bagian utara, selatan dan timur dengan pusat pengembangan di Kota Mojolaban. Potensi pengembangan: pertanian tanaman
pangan,
perikanan,
perkebunan,
peternakan,
industri,
perdagangan, perhubungan, pemukinan/perumahan dan pariwisata. d. Sub Wilayah Pembangunan IV Meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari bagian barat
dengan
pusat
pengembangan
di
Kota Sukoharjo.
Potensi
pengembangan : Pertanian tanaman pangan, perikanan, perdagangan, pemerintahan, pemukiman/perumahan dan pariwisata, industri, pariwisata dan pendidikan. e. Sub Wilayah Pembangunan V Meliputi wilayah Kecamatan Nguter dengan pusat pengembangan di Kota Nguter. Potensi Pengembangan : Industri, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perdagangan.
f. Sub Wilayah Pembangunan VI Meliputi wilayah Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru
dengan
pusat
pengembangan
di
kota
Tawangsari.
Potensi
pengembangan: adalah pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, perhubungan, pertambangan/bahan galian, indistri kecil dan pariwisata.
B. PROFIL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( DPPKAD ) KABUPATEN SUKOHARJO 1. Sejarah Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/ kantor/ rumah sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2009 terbentuklah Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat menjadi DPPKAD.
2. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 11 menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukuharjo Nomor 44 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Strutural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 3 menyebutkan bahwa DPPKAD dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas
yang
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, 4. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, 5. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, 6. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
3. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai visi yaitu Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pengelolaan keuangan Daerah dan peningkatan pendapatan Daerah dengan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai misi – misi yaitu sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan Daerah. b. Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran Daerah. c. Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan Daerah dan efisiensi belanja Daerah d. Meningkatkan fungsi pengendalian kas Daerah, perbendaharaan umum Daerah dan verifikasi serta perhitungan anggaran, pertanggungjawaban keuangan Daerah.
4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Bupati Sukuharjo Nomor 44 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Strutural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan organisasi DPPKAD Sukoharjo terdiri dari: a. Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Sekretariat Mempunyai
tugas
melaksanakan
fungsi
kesekretariatan
meliputi
keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian, program, serta keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Sekretariat. 1) Sub Bagian Program Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan,
pengendalian
kegiatan
perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan. 2) Sub bagian Keuangan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi umum organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan dokumentasi,
perpustakaan
dan
kearsipan
serta
pengelolaan
administrasi kepegawaian. c. Bidang Anggaran Mempunyai
tugas melaksanakan fungsi perencanaan, penyusunan
anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai pelaksanaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang anggaran. 1) Seksi Perencanaan Anggaran Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan anggaran. 2) Seksi Penyusunan Anggaran Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran.
3) Seksi Pelaksanaan Anggaran Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran. d. Bidang Pendapatan Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi keseluruhan aktvitas mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penagihan pendapatan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Pendapatan. 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pendapatan asli daerah. 2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. 3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
e. Bidang Perbendaharaan Mempunyai
tugas
melaksanakan
fungsi
perbendaharaan
meliputi
keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Pencairan Dana ( SP2D ) untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar ( SPM ) dari permintaan pengguna anggaran SKPD atas beban rekening kas umum daerah. 1) Seksi Perbendaharaan I Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan I. 2) Seksi Perbendaharaan II Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan II. 3) Seksi Perbendaharaan III Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan III. f. Bidang Akuntansi Mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi meliputi keseluruhan aktivitas mengenai pembukuan, pelaporan, analisis data keuangan, dan sistem akuntansi serta fasilitasi penyusunan laporan keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Akuntansi.
1) Seksi Verifikasi Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang verifikasi. 2) Seksi Akuntansi Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang akuntansi. 3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang fasilitasi penyusunan laporan keuangan. g. Bidang Kas Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kas meliputi keseluruhan aktivitas mengenai penerimaan, pengeluaran, pengendalian, dan pelaporan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang Kas. 1) Seksi Penerimaan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penerimaan.
2) Seksi Pengeluaran Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengeluaran 3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengendalian dan pelaporan. h. Bidang Aset dan Investasi Daerah Mempunyai tugas melaksanakan fungsi inventarisasi dan penghapusan, pengelolaan aset daerah, dan investasi daerah yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang Aset dan Investasi Daerah. 1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset daerah. 2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset daerah.
3) Seksi Investasi Daerah Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang investasi daerah. i. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
KEPALA DPPKAD
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PENDAPATAN
SEKSI PERENCANAAN ANGGARAN
SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN
SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN
SEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
SEKSI DANA PERIMBANGAN DAN LAINLAIN PENDAPATAN
SEKSI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
SUBBAG PROGRAM
BIDANG ASET DAN INVESTASI DAERAH
SEKSI PERBENDAHARAAN I
SEKSI PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
SEKSI
SEKSI PENDAYAGUN AAN ASET DAERAH
PERBENDAHARAAN II
SEKSI PERBENDAHARAAN III
SEKSI INVESTASI DAERAH
SUBBAG KEUANGAN
BIDANG AKUNTANSI
SEKSI VERIFIKASI
SEKSI AKUNTANSI
BIDANG KAS
SEKSI PENERI MAAN
SEKSI PENGE LUARAN
SEKSI FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
GAMBAR 1.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( DPPKAD ) KABUPATEN SUKOHARJO
SEKSI PENGEN DALIAN DAN PELAPO
C. LATAR BELAKANG MASALAH Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil pajak daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD. Pajak daerah merupakan aset pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari penerimaan sektor pajak daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan
potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan. Pada tahun 2009, salah satu penerimaan pajak daerah terbesar kedua di Kabupaten Sukoharjo adalah pajak reklame yaitu sebesar Rp 1.433.384.200. Dibandingkan dengan pajak daerah lain, penerimaan pajak reklame lebih tinggi daripada pajak restoran sebesar Rp 300.090.268, pajak hotel sebesar Rp 72.620.000, pajak hiburan sebesar Rp 56.025.000, pajak parkir sebesar 36.350.000, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar Rp 17.850.000. Pajak reklame memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, misalnya untuk tahun 2007 dari Rp 1.188.706.860 menjadi Rp 1.421.996.725 untuk tahun
2008. Peningkatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pengaruh positif bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo meskipun
masih
memerlukan
evaluasi
yang
bertujuan
untuk
lebih
meningkatkan dan mempertahankan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame. Evaluasi penerimaan pajak reklame perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh dan apakah target penerimaan pajak reklame dapat tercapai serta mengetahui kontribusi dan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame. Mengingat pajak reklame merupakan salah satu penerimaan daerah yang sangat potensial, maka Pemerintah Daerah perlu mengupayakan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak reklame yang ada. Dari uraian diatas maka penulis bermaksud mengambil judul : EVALUASI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005 - 2009.
D. RUMUSAN MASALAH Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Sukoharjo harus mampu menggali semua sumber PAD-nya. Salah satunya yang bersumber dari pajak daerah, yaitu pajak reklame. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1.
Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2005 - 2009?
2.
Bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2005 - 2009?
3.
Seberapa besar tingkat pertumbuhan pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2005 - 2009?
4.
Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 20052009?
E. TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2005 - 2009. 2. Mengetahui bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2005 - 2009. 3. Mengetahui tingkat pertumbuhan pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2005 - 2009. 4. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2005- 2009.
F. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Bagi Pemerintah Daerah Sukoharjo, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam upaya untuk meningkatkan PAD khususnya dari sektor pajak reklame. 2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan menerpakan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan yang telah diperoleh dibangku kiliah ke dalam kenyataan yang sesungguhnya serta menambah wawasan tentang pajak reklame, terutama dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo. 3. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta untuk menambah pengetahuan pembaca, khususnya tentang potensi pajak reklame.
BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(tegen
prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1990: 5). Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur sebagai berikut: a. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. c. Tanpa jasa timbal balik atau kontrasepsi dari negara secara langsung Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Fungsi pajak Ada dua fungsi pajak, yaitu: a. Fungsi budgetair Pajak
sebagai
sumber
dana
bagi
pemerintah
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluarannya. b. Fungsi mengatur (regulated) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. Pengelompokan pajak a. Menurut golongannya: 1.) Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2.) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b. Menurut sifatnya: 1.) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak tersebut.
2.) Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. c. Menurut lembaga pemungutannya: 1.) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2.) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
4. Sistem pemungutan pajak a. Official Assesment System Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. b. Self Assessment System Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. c. With Holding System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
5. Pajak Daerah a. Pengertian Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah, baik tingkat propinsi, Kabupaten, dan Kotapraja yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Munawir, 1990: 21). Sedangkan menurut UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
b. Penggolongan pajak Daerah Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah
adalah
Pemerintah
Daerah.
Selanjutnya,
pajak
daerah
ini
diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya. Menurut wilayah pemungutannya, pajak daerah dibagi menjadi: 1) Pajak Propinsi Merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari:
a) Pajak Kendaraan Bermotor Merupakan pajak yang dikenakan terhadap pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya. b) Pajak Kendaraan diatas Air Merupakan pajak yang dikenakan terhadap pemilikan dan atau penguasaan kendaraan diatas air. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang digunakan diatas air. c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. d) Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air Merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
e) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Merupakan pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air. f) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Merupakan
pajak
yang
dikenakan
terhadap
pengambilan
dan
pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. 2) Pajak Kabupaten/Kota Merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari: a) Pajak Hotel Merupakan pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus
disediakan
bagi
orang
untuk
dapat
menginap/istirahat,
memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali utuk pertokoan dan perkantoran.
b) Pajak Restoran Merupakan pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga/catering. c) Pajak Hiburan Merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. d) Pajak Reklame Merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. e) Pajak Parkir Merupakan pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
f) Pajak Penerangan Jalan Merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan dan rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutannya dilakukan oleh PLN. g) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian yang terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, marmer, pasir, kerikil, tanah liat,dll.
6. Pengertian Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2003 Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak
ragamnya
untuk
tujuan
komersial,
dipergunakan
untuk
memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Maksud dan tujuan pelaksanaan pajak reklame adalah sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dalam hal pemasangan reklame b. Menciptakan ketertiban dan keindahan kota dengan menggunakan standar reklame yang telah ditentukan c. Memberikan kepastian hukum bagi pemasangan reklame d. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2003 tentang pajak reklame, jenis-jenis penyelenggaraan reklame meliputi: a. Reklame papan/billboard/megatron, b. Reklame baliho, c. Reklame bersinar, d. Reklame kain, e. Reklame melekat (stiker), f. Reklame selebaran, g. Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), h. Reklame udara, i. Reklame suara, j. Reklame peragaan, k. Reklame film/slide, l. Reklame neon sign, m. Reklame neon box.
7. Dasar Hukum Pajak Reklame Dasar hukum yang dipakai untuk pajak reklame meliputi: a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2003 tentang pajak reklame, b. Peraturan Bupati Kabupaten Sukohaharjo Nomor 53 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2003 tentang pajak reklame, c. Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Subjek dan Objek Pajak Reklame Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sedangkan objek pajak reklame dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu: a. Reklame tetap atau permanen adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak berubah selama bertahun-tahun kecuali ada bencana atau perusahaan mengalami kebangkrutan. Pembayaran pajaknya adalah dibayar dimuka dan untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Harus dibayar lunas setelah melalui perizinan. b. Reklame insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan durasi waktu harian, mingguan, dan bulanan. Pembayaran pajaknya dilakukan sesuai kebutuhan. Yang termasuk dalam katagori reklame insidental seperti spanduk, umbul-umbul, cover board,
banner, baliho, balon udara, dan selebaran. Serta yang dikecualikan dari objek pajak reklame antara lain sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 2) Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, dan warta harian, 3) Penyelenggaraan
reklame
oleh
organisasi
politik/sosial/kemasyarakatan yang semata-mata untuk kepentingan politik/sosial/kemasyarakatan yang bersangkutan, 4) Penyelenggaraan
reklame
suara
oleh
pengusaha
kecil/bakul/penjaja/pedagang kaki lima.
9. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame Tarif pajak reklame ditetapkan adalah sebesar 25%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai strategis. Perhitungan NJOP berdasarkan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, lama pemasangan, lokasi dan jenis pajak reklame. Nilai strategis lokasi reklame merupakan ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha. Hasil perhitungan nilai sewa reklame merupakan jumlah dari unsur nilai sewa reklame sesuai dengan data masingmasing jenis reklame yang dipasang.
10. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Reklame a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, b) Nama dan alamat wajib pajak, c) Jenis dan isi reklame yang akan dipasang, d) Bunyi,
kata-kata,
kalimat,
dan
penjelasannya
(dengan
surat
pernyataan), e) Pernyataan kesanggupan memasang lampu penerangan untuk papan reklame jenis billboard, f)
Pernyataan
kesanggupan
mencantumkan
tulisan
“Kabupaten
Sukoharjo”, g) Lokasi yang dimohon dan telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait, h) Tanda tangan dan nama terang wajib pajak. b. Surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum dipasangnya reklame. c. Izin penyelenggaraan reklame baru dikeluarkan setelah dibayarnya pajak reklame
dan
pembayaran
lain
sesuai
ketentuan
yang
berlaku.
Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan antara lain: 1.) Reklame jenis billboard dengan ukuran 24 meter atau lebih harus dipasangi lampu (bersinar) dan ada logo serta tulisan “Kabupaten Sukoharjo”,
2.) Jarak pandang antara reklame satu dengan yang lain tidak boleh saling menutupi, 3.) Materi reklame tidak boleh berisi tulisan yang mendiskreditkan pemerintah dan bersifat politis serta gambar porno.
11. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame a. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) di kas daerah. b. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). c. Wajib pajak dapat mengangsur pajak terutang secara teratur dan berturutturut dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. d. Persyaratan untuk dapat mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak adalah sebagai berikut: 1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, b) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), c) Nama dan alamat wajib pajak,
d) Besarnya pajak terutang, e) Alasan yang jelas, f) Kurun waktu pembayaran angsuran atau batas waktu penundaan pembayaran yang dimohonkan, g) Tanda tangan dan nama terang wajib pajak, 2) Surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal diterima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan dibuktikan dengan tanda terima. e. Pembayaran atas penundaan tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) di kas daerah atau pemegang kas penerima. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan biaya lain-lain, maka petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berhak melakukan penagihan, yaitu sebagai berikut. a. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. b. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Surat paksa
tersebut diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. c. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). d. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
Gambar II.1 Mekanisme pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame tidak membayar
WP
Surat Penagihan
SSPD
Mengangsur
bunga 2%
surat peringatan
surat paksa
SPMP
lelang
B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 1. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005 - 2009 Pajak reklame merupakan pajak daerah penyumbang terbesar kedua setelah Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu, perlu diketahui besarnya kontribusi atau sumbangan pajak daerah terhadap PAD, yaitu dengan membandingkan antara pajak reklame dengan PAD. Untuk menghitung kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Kontribusi = realisasi pajak reklame PAD
x 100%
Perkembangan pajak reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tahun Anggaran
Tabel II.1 Kontribusi pajak reklame tahun 2005 – 2009 (dalam rupiah) Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Kontribusi Pajak Reklame Daerah (PAD)
2005
889.819.400
30.384.474.927
2006
1.035.985.325
44.008.080.723
2,35%
2007
1.188.706.860
42.449.908.063
2,80%
2008
1.421.996.725
41.785.061.436
3,40%
2009
1.433.384.200
48.842.498.340
2,93%
2,93%
Sumber: Bagian Pendapatan DPPKAD Kab. Sukoharjo
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2005-2009 mengalami fluktuasi. Besarnya
kontribusi yang diberikan terhadap PAD selama kurun waktu 2005 – 2009 adalah 2,93%, 2,35%, 2,80%, 3,40%, 2,93%. Selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan sebesar 0,57% tahun 2006 atas tahun 2005 dan 0,47% untuk tahun 2009 atas tahun 2008. Namun demikian, terjadi peningkatan 0,45% tahun 2007 atas tahun 2006 dan 0,60% tahun 2008 atas tahun 2007. Penurunan dan peningkatan kontribusi pajak reklame terhadap PAD dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan kontribusi PAD jenis lainnya yaitu hasil pajak daerah non pajak reklame, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kenaikan PAD misalnya untuk tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar Rp 13.623.605.723 penyebabnya antara lain: a. Dari sektor pajak daerah non pajak reklame, terjadi kenaikan pajak penerangan jalan dari Rp 10.703.396.815 menjadi Rp 12.169.551.511 b. Dari sektor retribusi daerah, terjadi kenaikan retribusi pelayanan kesehatan dari Rp 4.873.473.500 menjadi Rp 7.432.069.083. c. Dari sektor hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan, terjadi kenaikan laba milik daerah dari Rp 132.374.595 menjadi Rp 357.620.850 d. Dari sektor lain-lain pendapatan yang sah, terjadi kenaikan penerimaan jasa giro dari Rp 2.836.614.179 menjadi Rp 4.388.274.443. Penurunan PAD misalnya untuk tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar Rp 1.558.172.660 penyebabnya antara lain:
a. Dari sektor pajak daerah non pajak reklame, terjadi penurunan pajak restoran dari Rp 246.870032 menjadi Rp 129.846.996 b. Dari sektor retribusi daerah, terjadi penurunan retribusi pasar dari Rp 1.580.505.750 menjadi Rp 828.434.200 c. Dari sektor hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan, terjadi penurunan bagian laba lembaga keuangan bank sebesar Rp 2.308.229.433 menjadi Rp 1.519.685.686 d. Dari sektor lain-lain pendapatan yang sah, terjadi penurunan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp 641.177.387 menjadi Rp 193.002.000
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2009 Pajak reklame merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial. Keberhasilan suatu daerah dapat diukur dengan melihat kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD yang kemudian digunakan untuk pembiayaan pengeluaran daerah. Penerimaan pajak reklame dapat diketahui dengan membandingkan target terhadap realisasi penerimaan pajak reklame. Target pajak reklame adalah kemampuan maksimum yang ingin dicapai dari penerimaan pajak reklame dalam satu tahun anggaran. Realisasi merupakan jumlah total penerimaan yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran.
Penetapan target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo hanya berdasarkan trend realisasi tahun sebelumnya. Penulis akan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame berdasar laporan target dan realisasi pendapatan pajak reklame kabupaten Sukoharjo periode 2005-2009. Efektivitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah pemungutan yang dilakukan
sudah
maksimal
sehingga
dapat
diperoleh
hasil
yang
memuaskan/ditargetkan. Sedangkan pengertian efektivitas menurut Handoko (1984:7) adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan akan tampak efektif apabila mampu menaikkan pajak reklame dalam prosentase terbesar. Semakin besar efektivitas, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya penerimaan. Untuk
menghitung
tingkat
efektivitas
penerimaan
pajak
reklame
menggunakan rumus: Ratio efektifitas = RPPR x 100% TPPR
Keterangan: RPPR : Realisasi Penerimaan pajak Reklame TPRR : Target Penerimaan Pajak Reklame Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak reklame dalam kurun waktu 5 tahun yang bertujuan untuk mengetahui ratio efektivitas.
Tabel II.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2005-2009
(dalam rupiah) Target Penerimaan Pajak Reklame
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Reklame
2005
853.110.000
889.819.400
104,30%
2006
1.000.000.000
1.035.985.325
103,60%
2007
1.350.000.000
1.188.706.860
88,05%
2008
1.562.078.000
1.421.996.725
91,03%
2009
1.552.404.000
1.433.384.200
92,33%
Tahun Anggaran
Sumber: Bagian Pendapatan DPPKAD Kab. Sukoharjo
Dengan melihat tabel II.2 di atas, selama tahun 2005-2006 penerimaan pajak reklame sudah efektif, sedangkan tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerimaan pajak reklame belum efektif, hal ini dapat dilihat dari pencapaian penerimaan pajak reklame belum 100% terpenuhi sesuai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: a. Banyaknya spanduk ilegal yang tidak berijin didukung dengan keterbatasan petugas dalam melakukan pengawasan dan penertiban, b. Poster dan spanduk yang berukuran kecil dalam jumlah banyak yang tidak membayar pajak, c. Wajib pajak tidak disiplin membayar pajak reklame sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan, karena tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, d. Minimnya kualitas dan kuantitas petugas dalam pemungutan pajak reklame sehingga penerimaan pajak reklame kurang optimal,
e. Kurangnya sarana dan prasarana bagi para petugas dalam pemungutan pajak reklame, sehingga hasil kerja para petugas kurang maksimal.
3. Tingkat Pertumbuhan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2009 Penerimaan target dan realisasi pajak reklame merupakan dasar untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan ini digunakan untuk mengukur kenaikan atau perkembangan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan pajak reklame menggunakan rumus sebagai berikut ( Halim, 2001:155).
G = Rtn – Rto x 100 % Rto Keterangan: G
: Laju pertumbuhan
Rtn
: Realisasi tahun ke-n
Rto
: Realisasi tahun sebelumnya Untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan pajak
reklame selama 5 tahun terakhir dapat diketahui dalam tabel berikut.
Tabel II.3 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2005-2009 (dalam rupiah) Tahun Realisasi Kenaikan/ Kenaikan/ Penerimaan Penurunan Penurunan Anggaran Pajak Reklame (Prosentase) (Rupiah ) 2005
889.819.400
-
-
2006
1.035.985.325
16,43%
146.165.925
2007
1.188.706.860
14,74%
152.721.535
2008
1.421.996.725
19,63%
233.289.865
2009
1.433.384.200
0,80%
11.387.475
Sumber: Bagian Pendapatan DPPKAD Kab. Sukoharjo
Berdasarkan tabel II.3 dapat diketahui bahwa pertumbuhan cenderung mengalami kenaikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 19,63% dan tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,80%. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan pajak reklame mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp 146.165.925 atau 16,43% untuk tahun 2006 atas tahun 2005, sebesar Rp 152.721.535 atau 14,74% untuk tahun 2007 atas tahun 2006, sebesar Rp 233.289.865 atau 19,63% untuk tahun 2008 atas tahun 2007, sebesar Rp 11.387.475 atau 0,80% untuk tahun 2009 atas tahun 2008. Prosentase tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame dalam hal kenaikan realisasi penerimaan pajak reklame tidak selalu sama setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang sedang lesu, sehingga para pengusaha mengurangi biaya promosi dengan media reklame.
4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Untuk Mengoptimalkan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 20052009 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo berupaya untuk mengoptimalisasi realisasi penerimaan pajak reklame dengan melakukan berbagai usaha sebagai berikut: a. Membuka titik-titik tempat pemasangan reklame baru di tempat-tempat yang strategis sehingga para pengusaha akan tertarik memasang reklame untuk menginformasikan dan mengenalkan produk mereka kepada masyarakat, b. Intensifikasi pendataan dan pemungutan dalam hal pemasangan reklame baru, c. Melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame yang telah habis masa ijinnya dengan bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, d. Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan biro iklan dalam mengembangkan dunia periklanan dengan cara memberikan peluang pengelolaan lokasi titik-titik reklame pada pihak swasta, misalnya dalam pemasangan reklame di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pasar Kartasura.
BAB III TEMUAN A. KELEBIHAN 1. Kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap PAD pada tahun 2006 sampai tahun 2008 mengalami kenaikan. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD terjadi peningkatan 0,45% tahun 2007 atas tahun 2006 dan 0,60% tahun 2008 atas tahun 2007. 2. Pada tahun 2005 dan 2006 penerimaan pajak reklame sudah efektif dan memenuhi target yang diharapkan, yaitu 104,30% untuk tahun 2005 dan 103,60% untuk tahun 2006. 3. Selama kurun waktu 2005 sampai tahun 2009 pertumbuhan penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp 146.165.925 untuk tahun 2006 atas tahun 2005, sebesar Rp 152.721.535 untuk tahun 2007 atas tahun 2006, sebesar Rp 233.289.865 untuk tahun 2008 atas tahun 2007, sebesar Rp 11.387.475 untuk tahun 2009 atas tahun 2008. 4. Adanya kerja sama antara pemerintah daerah dalam hal ini DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dengan biro iklan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dengan cara memberikan peluang pengelolaan lokasi titiktitik reklame pada biro iklan.
5. Semakin banyaknya titik-titik tempat pemasangan reklame baru di tempat-tempat yang strategis sehingga para pengusaha akan tertarik
memasang reklame untuk menginformasikan dan mengenalkan produk mereka kepada masyarakat. 6. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selalu melakukan pendataan dan pemungutan dalam hal pemasangan reklame baru. 7. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selalu melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame yang telah habis masa ijinnya dengan bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.
B. KELEMAHAN 1. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,57% tahun 2006 atas tahun 2005 dan 0,47% untuk tahun 2009 atas tahun 2008. 2. Penerimaan pajak reklame selama tahun 2007 sampai tahun 2009 belum efektif, hal ini dapat dilihat dari pencapaian penerimaan pajak reklame belum 100% terpenuhi sesuai target yang diharapkan. 3. Prosentase tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dalam hal kenaikan realisasi penerimaan pajak reklame tidak selalu sama setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang sedang lesu, sehingga para pengusaha mengurangi biaya promosi dengan media reklame. 4. Banyak spanduk ilegal yang tidak berijin didukung dengan keterbatasan petugas dalam melakukan pengawasan dan penertiban.
5. Poster dan spanduk yang berukuran kecil dalam jumlah banyak yang tidak membayar pajak. 6. Wajib pajak tidak disiplin membayar pajak reklame sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan, karena tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah. 7. Minimnya kualitas dan kuantitas petugas dalam pemungutan pajak reklame sehingga penerimaan pajak reklame kurang optimal. 8. Kurangnya sarana dan prasarana bagi para petugas dalam pemungutan pajak reklame, sehingga hasil kerja para petugas kurang maksimal.
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN 1. Kontribusi yang diberikan terhadap PAD selama kurun waktu 2005 – 2009 mengalami fluktuasi. Selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan 0,57% tahun 2006 atas tahun 2005 dan 0,47% untuk tahun 2009 atas tahun 2008 dan terjadi peningkatan 0,45% tahun 2007 atas tahun 2006 dan 0,60% tahun 2008 atas tahun 2007. Penurunan dan peningkatan prosentase kontribusi ini dipengaruhi besar kecilnya kontribusi jenis PAD lainnya yaitu hasil pajak daerah non pajak reklame, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 2. Selama tahun 2005 dan 2006 penerimaan pajak reklame sudah efektif. Namun demikian, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerimaan pajak reklame belum efektif, hal ini dapat dilihat dari pencapaian penerimaan pajak reklame belum 100% terpenuhi sesuai target yang diharapkan, yaitu hanya 88,05% untuk tahun 2007, 91,03% untuk tahun 2008, 92,33% untuk tahun 2009. 3. Tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi prosentase kenaikan realisasi penerimaan pajak reklamenya tidak selalu sama setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang sedang lesu, sehingga para pengusaha mengurangi biaya promosi dengan media reklame.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame tidak optimal dan tidak seperti yang ditargetkan disebabkan oleh banyaknya spanduk ilegal yang tidak berijin didukung dengan keterbatasan petugas dalam melakukan pengawasan dan penertiban, poster dan spanduk yang berukuran kecil dalam jumlah banyak yang tidak membayar pajak, Wajib pajak tidak disiplin membayar pajak reklame sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan, karena tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, minimnya kualitas dan kuantitas petugas dalam pemungutan pajak reklame sehingga penerimaan pajak reklame kurang optimal, kurangnya sarana dan prasarana bagi para petugas dalam pemungutan pajak reklame, sehingga hasil kerja para petugas kurang maksimal. 5. Upaya-upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak reklame adalah membuka titik-titik tempat pemasangan reklame baru di tempat-tempat yang strategis, intensifikasi pendataan dan pemungutan dalam hal pemasangan reklame baru, melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame yang telah habis masa ijinnya dengan bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, dan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan biro iklan dalam mengembangkan dunia periklanan.
B. REKOMENDASI Berdasarkan
kesimpulan
di
rekomendasi atau saran sebagai berikut:
atas,
maka
dapat
dikemukakan
1. Perlu adanya peningkatan pendayagunaan aparatur khususnya yang terkait dalam hal pendataan dan penagihan pajak reklame serta peningkatan dalam koordinasi antar sub bagian yang ada di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo yang selama ini masih menunjukkan rendahnya koordinasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui peran serta Kepala DPPKAD dalam melaksanakan kontrol terhadap tugas pokok dan fungsi masingmasing sub bagian. 2. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo hendaknya mengenakan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang menunggak membayar pajak agar memberi efek jera bagi wajib pajak dan wajib pajak lainnya tidak ingin mencoba melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana bagi petugas. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan memberikan hasil kerja yang maksimal dari para petugas. 4. Peningkatan pelayanan yang baik sehingga akan memberikan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Yogyakarta:UPP AMP YKPN
Manajemen
Keuangan
Daerah.
Prakoso, Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah.Yogyakarta: UII Pers Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi _____________.2003. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2003 tentang pajak reklame. _____________.2006. Peraturan Bupati Kabupaten Sukohaharjo Nomor 53 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2003 tentang pajak reklame.
