BUKU SIMPEL INI DAPAT DIAKSES PADA WEBSITE DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
Tim Penyusun Penasehat: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO Drs. AGUS SANTOSA Mentor: KEPALA DPPKAD KAB. SUKOHARJO WIDODO, SH, MH Project Leader: RICHARD TRI HANDOKO, SE Pelaksana POKJA PENYUSUNAN BUKU SIMPEL APBD TA. 2015
Ilustrator RICHARD TRI HANDOKO, SE
Sponsor PT. BANK JATENG CABANG SUKOHARJO PERUSAHAAN PERCETAKAN DAERAH (PERCADA)
GRAFIS Pasusgar design
Data yang disajikan dalam buku ini berasal dari dokumen APBD Tahun Anggaran 2015
1
BUPATI SUKOHARJO Sambutan Assalamu’alikum wr.wb, Salam sejahtera untuk kita semua, Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas publik ini diharapkan masyarakat dapat memberikan respon konstruktif atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah.
2
Penerbitan buku simpel APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk kelancaran pembangunan di daerah kita tercinta. Amin. Wassalamu’alikum wr.wb.
Sukoharjo, .............................. BUPATI SUKOHARJO,
H. WARDOYO WIJAYA, SH. MH
3
Menu
Simpel
Visi dan Misi 5 Difinisi APBD 8 Alur penyusunan APBD 9 Perkembangan APBD 5 Tahun Terakhir Struktur Ringkas APBD 11 Pendapatan Daerah 13 Kontribusi Jenis Pendapatan 14 Pendapatan Asli Daerah 15 16 Dana Perimbangan Penjelasan DAU & DAK 17 Lain-lain Pendapatan yang sah 18 Belanja Daerah 19 Belanja Tidak Langsung 20 Belanja Langsung 21 22 Program unggulan Belanja berdasar urusan 23 Belanja berdasar SKPD 25 Belanja SKPD Kecamatan 27 Belanja SKPD Kelurahan 28 Pembiayaan 29 Perbandingan dengan APBD Tahun
10
sebelumnya 30 Istilah dan Singkatan dalam APBD 31 Informasi Hotel dan Destinasi Wisata 32 4
Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional
VISI MISI WAR - TO
1. Meningkatkan kualitas pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Masyarakat dan Pemangunan infrastruktur yang terukur, Terarah, Adil dengan Mempehatikan Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan yang Berbasis pada Pelayanan Masyarakat. 3. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, Tenteram, Demokratis dan Dinasmis. 4. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang berbasis pada Pertanian dan Industri serta Pengelolaan Potensi Daerah 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.
5
BUPATI SUKOHARJO H. WARDOYO WIJAYA, SH, MH
WAKIL BUPATI SUKOHARJO: Drs. H. HARYANTO, MM.
Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat Sukoharjo yang telah berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui ketaatan dalam membayar pajak dan retribusi. Berikut kami sampaikan penjelasan mengenai APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015, mulai dari jumlah Pendapatan daerah sampai rencana penggunaannya secara simpel:
6
Dasar hukum penyusunan APBD Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015
7
APA ITU APBD?
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjelaskan rencana sumber-sumber pendapatan daerah dan penggunaanya. APBD menjadi pegangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan Program dan Kegiatan.
8
ALUR PENYUSUNAN APBD
Hasil Musrenbang:
BAPPEDA
1. Tingkat Desa/ Kelurahan. 2. Tingkat Kecamatan. 3. Forum SKPD.
RKPD
DPPKAD Keterangan: Musrenbang =
KUA DAN PPAS
musyawarah perencanaan pembangunan RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Daerah TAPD = Tim Anggaran Pemerintah Daerah KUA = Kebijakan Umum Anggaran. PPAS = Prioritas Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD = Rencana Kerja Anggaran SKPD DPA-SKPD = Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
DPRD
TAPD
RKA SKPD
R-APBD
TAPD
DPRD
APBD
DPA SKPD
9
BERIKUT INI PERKEMBANGAN APBD KAB. SUKOHARJO 5 TAHUN TERAKHIR :
10
STRUKTUR RINGKAS APBD
URAIAN
Rp
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daeah Retribusi Daerah Hasil Pegelolaan Kekayaan yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
xxx
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/ bukan Pajak DAU DAK
xx x x x
xx x x x x
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemprov atau Pemda Lainnya JUMLAH PENDAPATAN
xx x x x x xxx
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemprov/ kab/ Kota dan Pemdes dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga
xxx xx x x x x x
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal
xx x
x
x x
JUMLAH BELANJA
xxx xx
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH
xxx
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Silpa Tahun Anggaran sebelumnya
xx x
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pembayaran Pokok Utang
xx x x
PEMBIAYAAN NETTO SILPA
xx -
11
PENJELASAN Apbd TA. 2015 Simpel
12
PENDAPATAN DAERAH
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan daerah yang berasal selain dari PAD dan Dana Perimbangan
PAD PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah
DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan disentralisasi
Total Pendapatan Daerah Rp.1.516.292.763.000
13
Kontribusi masing-masing Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah:
1.516.292.763.000
PAD
DANA PERIMBANGAN
912.839.970.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
387.879.993.000 215.572.800.000
14
PAD berasal dari mana saja?
Retribusi Daerah Rp.35.356.759.000
Pajak Daerah Rp.95.740.000.000
Retribusi Jasa Umum Rp.19,7 M Retribusi Jasa Usaha Rp.3,2 M Retribusi Perizinan tertentu Rp.11,4 Retribusi Pelay. Kesehatan Rp 12 M
Pajak Hotel Rp 1,350 M Pajak Restoran Rp.2,6 M Pajak Hiburan Rp.585jt Pajak Reklame Rp.3,175 M Pajak Penerangan Jalan Rp 42 M Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Rp.450jt Pajak Parkir Rp.230 jt Pajak Air Tanah Rp.1,350 M BPHTB Rp 18 M PBB P2 Rp 26 M
Lain-lain PAD yang Sah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp.80.679.041.000 Berasal selain dari Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan : Hasil Penjualan Aset yang Tidak dipisahkan ; 1,6 M Penerimaan Jasa Giro Rp.2,3 M Pendapatan Bunga Deposito Rp. 6 M Dana Kapitasi JKN Rp.16,5 M
Rp.4.797.000.000 Berasal dari deviden BUMD PT. Bank Jateng Rp.3,6M PD BPR Bank Pasar Rp.55jt PD BPR BKK Rp.895jt PD BKD Rp.20jt PERCADA Rp.200jt
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.215.572.800.000
15
DANA PERIMBANGAN
Total
Rp.912.839.970.000
BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK
Rp.29.044.009.000
3,2%
DAU DANA ALOKASI UMUM
Rp.826.891.481.000
90,6%
DAK DANA ALOKASI KHUSUS
Rp.56.904.480.000
6,2%
16
apa sih arti DAU & DAK ?
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/Kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka peaksanaan desentralisasi,
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
17
DAK TA. dialokasikan SKPD :
2015 pada
Dinas Pendidikan Rp.22.158.100.000,00 Dinas Kesehatan Rp.7.400.870.000,00 RSUD Rp.1.574.720.000,00 DPU Rp.11.076.280.000,00 Dishubinfokom Rp.570.670.000,00 BLH Rp.1.378.980.000,00 KPPKB Rp.99.560.000,00 Dinas Pertanian Rp.8.475.120.000,00 Disperindag Rp.2.170.490.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp.387.879.993.000
Pendapatan Hibah Rp. 5.469.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah lainnya Rp.95.338.253.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.206.958.151.000,00
Bantuan Keuangan dari PemProv atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp.80.114.589.000,00
18
Pendapatan sebesar itu digunakan untuk apa saja?
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 1.038.157.665.000.00
BELANJA LANGSUNG Rp.671.286.905.000,00
Total Belanja Daerah Rp.1.709.444.570.000,00
19
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
Rp. 1.038.157.665.000.00
Belanja Pegawai Rp. 891.284.602.000,00 (Gaji PNS, Bupati dan Wakil Bupati dan DPR, Tunjangan Profesi Guru Dll))
Belanja Bunga Rp. 24.832.000,00
Belanja Hibah Rp.51.903.736.000,00 ( Belanja Bantuan kepada Kelompok, Ormas dan Instansi Pemerintah)
Belanja Bantuan Sosial Rp.19.152.500.000,00 ( Belanja Kepada warga tidak mampu)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa
Rp.63.177.327.000,00 Bantuan Kepada Pemerintah Desa (Ditampung dalam APBDes penerima)
Belanja Tidak Terduga Rp.12.614.668.000,00
20
BELANJA LANGSUNG Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
Rp.671.286.905.000,00
Belanja Pegawai Rp.100.874.468.000,00
Belanja Barang & Jasa Rp.335.049.504.000,00
Belanja Modal Rp.235.362.933.000,00
21
unggulan
PROGRAM Pendidikan Gratis SD – SMA/K negeri & swasta
Rp.16,597
Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Miskin
Jaminan Kesehatan Daerah
M
Rp.14,252
Rp.11,516
M
Pembangunan Infrastruktur Jalan & Jembatan Rp.28,1
Pembangunan Pasar Tradisional Rp.46,476
Kabupaten Pramuka
22
M
M
M
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan
Urusan :
URUSAN Pendidikan
JUMLAH (Rp) 748.770.651.000
% 43,80
Kesehatan
218.866.623.000
12,80
Pekerjaan Umum
215.659.113.000
12,62
7.053.854.000
0,41
12.447.417.000
0,73
Lingkungan Hidup
5.672.894.000
0,33
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.756.790.000
0,51
Pemberdayaan Perempuan
7.656.291.000
0,45
Sosial
4.728.497.000
0,28
Tenaga Kerja
7.162.705.000
0,42
Koperasi dan UKM
4.846.016.000
0,28
Perencanaan Pembangunan Perhubungan
23
lanjutan URUSAN Penanaman Modal
JUMLAH (Rp) 1.387.340.000
% 0,08
Pemuda dan Olah Raga
6.091.302.000
0,36
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20.810.071.000
1,22
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
326.759.183.000
19,11
Ketahanan Pangan
3.496.865.000
0,49
Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.439.290.000
0,32
Pertanian
32.287.174.000
1,89
Industri
71.552.794.000
4,19
Total
1.709.444.570.000
24
Belanja Daerah menurut SKPD: SKPD
Dinas Pendidikan
Tidak Langsung (Rp)
Langsung (Rp)
Jumlah (Rp)
%
652.190.263.000
94.207.234.000
746.397.497.000
43,66
1.411.398.000
961.456.000
2.372.854.000
0,14
Dinas Kesehatan
50.771.792.000
54.126.016.000
104.897.808.000
6,31
Rumah Sakit Umum Daerah
21.996.418.000
91.972.397.000
113.968.815.000
6,66
Dinas Pekerjaan Umum
14.709.035.000
200.950.078.000
215.659.113.000
12,61
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.561.827.000
4.492.027.000
7.053.854.000
0,41
Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
4.959.390.000
7.488.027.000
12.447.417.000
0,73
Badan lingkungan Hidup
2.224.240.000
3.448.654.000
5.672.894.000
0,33
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.555.502.000
4.201.288.000
8.756.790.000
0,51
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB
4.658.195.000
2.998.096.000
7.656.291.000
0,45
Dinas Sosial
2.391.992.000
2.336.505.000
4.728.497.000
0,28
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
25
lanjutan SKPD
Tidak Langsung (Rp)
Langsung (Rp)
Jumlah (Rp)
%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.720.969.000
3.441.736.000
7.162.705.000
0,42
Dinas Koperasi dan UMKM
2.171.392.000
2.674.624.000
4.846.016.000
0,28
Kantor Penanaman Modal
672.717.000
714.623.000
1.387.340.000
0,08
Dinas Pemuda, OR dan Pariwisata
3.134.055.000
2.957.247.000
6.091.302.000
0,36
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.336.341.000
3.462.204.000
4.798.545.000
0,28
Satuan Polisi Pamong Praja
4.278.368.000
6.624.094.000
10.902.462.000
0,64
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.574.404.000
3.534.660.000
5.109.064.000
0,30
Sekretariat Daerah
12.479.569.000
32.895.384.000
45.374.953.000
2,65
Sekretariat DPRD
2.736.167.000
19.565.420.000
23.301.587.000
1,36
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
159.089.878.000
12.024.532.000
171.114.410.000
10,01
Badan Kepegawaian Daerah
16.443.129.000
4.888.901.000
21.332.030.000
1,23
Inspektorat
2.326.530.000
2.051.550.000
4.378.080.000
0,26
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
1.411.151.000
1.182.320.000
2.593.471.000
0,15
Badan Ketahanan Pangan
1.686.376.000
1.810.489.000
3.496.865.000
0,20
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.466.675.000
2.972.615.000
5.439.290.000
0,32
Dinas Pertanian
11.954.313.000
20.331.861.000
32.287.174.000
1,89
6.881.967.000
64.670.827.000
71.552.794.000
4,19
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26
Belanja Daerah SKPD Kecamatan:
SKPD
Tidak Langsung (Rp)
Langsung (Rp)
Jumlah (Rp)
%
Kecamatan Weru
1.743.888.000
472.510.000.
2.216.398.000
0,13
Kecamatan Bulu
1.407.745.000
590.005.000
1.997.750.000
0,12
Kecamatan Taw\angsari
1.610.535.000
435.210.000
2.045.745.000
0,12
Kecamatan Sukoharjo
1.153.967.000
534.340.000
1.688.307.000
0,10
Kecamatan Nguter
2.236.043.000
475.490.000
2.711.533.000
0,16
Kecamatan Bendosari
1.493.449.000
589.640.000
2.083.089.000
0,16
Kecamatan Polokarto
2.013.175.000
444.015.000
2.457.190.000
0,14
Kecamatan Mojolaban
1.816.823.000
555.955.000
2.372.778.000
0,14
Kecamatan Grogol
2.069.831.000
407.710.000
2.477.541.000
0,15
Kecamatan Baki
1.550.532.000
576.475.000
2.127.007.000
0,12
Kecamatan Gatak
2.040.179.000
747.205.000
2.787.384.000
0,16
Kecamatan Kartasura
2.047.944.000
1.108.329.000
3.156.273.000
0,19
27
Belanja Daerah SKPD Kelurahan:
SKPD
Tidak Langsung (Rp)
Langsung (Rp)
Jumlah (Rp)
%
Kel. Ngadirejo
599.797.000
608.565.000
1.208.362.000
0,07
Kel. Kartasura
727.573.000
891.650.000
1.619.223.000
0,09
Kel. Jombor
881.386.000
608.065.000
1.489.451.000
0,09
Kel. Kenep
567.613.000
612.729.000
1.180.342.000
0,07
Kel. Banmati
661.107.000
476.010.000
1.137.117.000
0,06
Kel. Mandan
558.468.000
520.815.000
1.079.283.000
0,06
Kel. Begajah
612.842.000
1.051.155.000
1.663.997.000
0,10
Kel. Gayam
803.428.000
1.017.555.000
1.820.983.000
0,11
Kel. Joho
669.196.000
1.090.235.000
1.759.431.000
0,10
Kel. Jetis
668.169.000
485.837.000
1.154.006.000
0,07
Kel. Combongan
649.798.000
339.990.000
989.788.000
0,06
Kel. Kriwen
631.153.000
414.405.000
1.045.558.000
0,06
Kel. Bulakan
531.639.000
705.665.000
1.237.304.000
0,07
Kel. Dukuh
669.612.000
416.108.000
1.085.720.000
0,06
Kel. Sukoharjo
560.536.000
587.805.000
1.148.341.000
0,07
Kel. Bulakrejo
675.524.000
979.156.000
1.654.680.000
0,10
Kel. Sonorejo
619.656.000
558.411.000
1.178.067.000
0,07
28
Pendapatan Daerah = Rp.1.516.292.763.000 Lha defisitnya ditutup dari mana?
Belanja Daerah = Rp.1.709.444.570.000,00
= defisit (193.151.807.000) PEMBIAYAAN
Semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
SiLPA Rp.207.784.360.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN: Investasi Rp.14.540.000.000 Pembayaran Utang Rp.92.553.000
PEMBIAYAAN NETTO : Rp.193.151.807.000
29
Perbandingan dengan APBD Tahun sebelumnya :
URAIAN
TA. 2014
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daeah Retribusi Daerah Hasil Pegelolaan Kekayaan yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
215.572.800.000 95.740.000.000 34.356.759.000 4.797.000.000
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/ bukan Pajak DAU DAK
912.839.970.000 29.044.009.000 826.891.481.000 56.904.480.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemprov atau Pemda Lainnya JUMLAH PENDAPATAN
387.879.993.000
80.679.041.000
5.469.000.000 95.338.253.000
206.958.151.000 80.114.589.000 1.516.292.763.000
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemprov/ kab/ Kota dan Pemdes dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT
1.038.157.665.000 891.284.602.000 24.832.000 51.903.736.000 19.152.500.000 63.177.327.000
12.614.668.000 671.286.905.000 100.874.468.000
335.049.504.000 235.362.933.000 1.709.444.570.000 (193.151.807.000)
30
TA.2015
%
+/-
lanjutan URAIAN
TA. 2014
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Silpa Tahun Anggaran sebelumnya
207.784.360.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pembayaran Pokok Utang
14.632.553.000
PEMBIAYAAN NETTO SILPA
207.784.360.000
14.540.000.000 92.553.000
193.151.807.000 0
31
TA.2015
%
+/-
Istilah dan Singkatan dalam APBD :
APBD APBN ASB BLUD BPHTB BUD CALK DAK DAU DPA DPPA KASDA KUA LKPD LRA PAD PBB P2 PPAS PPK PPKD PPTK RAPBD RKA RKP RKPD RPJMD RPJP SILPA SKPD SKPKD SP2D SPM TAPD
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Analisa Standar Belanja Badan Layanan Umum Daerah Bea Peolehan Hak Tanah dan Bangunan Bendahara Umum Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan Dana Aloksi Khusus Dana Alokasi Umum Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah Kebijakan Umum Anggaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Rencana Kerja Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sisa Lebih Perhitungan APBD yang lalu Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daeah Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perintah Membayar Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Ayo wisata ke Sukoharjo .. asyiiikk
32
HOTEL Hotel Fave Solo Baru Sukoharjo*** Telp 0271-6727555 Hotel Grand SOBA** Telp 0271-626699 Hotel Pramesthi Kartasura ** Telp 0271 - 782277 Hotel Brothers Solo Baru Telp 0271 - 6727979 Hotel Omaya Gentan Telp 0271 - 2700888 Hotel Hapsari Telp 0271 - 593148 Hotel Sarila Telp 0271 - 590795 Hotel Syariah Kartasura Telp 0271 – 711000 Hotel Tosan Solo Baru
WISATA Waterboom Pandawa Restouran Doubledecker Perkemahan Batu Seribu The Park Solo Baru Sukoharjo Pemandian Air Panas Langenharjo Wisata Religi Makam Balakan
33
Terimakasih Semoga Bermanfaat
Terima kasih dihaturkan kepada: Bapak Bupati Sukoharjo Bapak Wakil Bupati Sukoharjo Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Ibu Ir. Enny Karnawati, M.Si (coach) Bpk/Ibu Nara Sumber Seminar Proper Teman-teman seperjuangan pim3 IX 2014 Tim Pokja Proyek Perubahan Teman-Teman Pasusgar
34
35
