Nomor Urut SOP
0611/09/18/2012
Tanggal Pembuatan
14 Agustus 2012
Tanggal Revisi
14 Agustus 2013
Tanggal Efektif
14 Agustus 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kepala DPPKAD Kab. Boyolali Disahkan Oleh WIDODO SE Msi SUB BAGIAN KEUANGAN
Nama SOP
Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dasar Hukum : -Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - Keputusan Bupati Boyolali tentang Standar Satuan Harga; - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu PPTK Sebagai Pelaksana Administrasi dan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. Keterkaitan : - Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali dengan Boyolali Motor - Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali dengan Astina Motor - DPA-SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali
Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal Pendidikan SMA / sederajad 2. Pangkat : II d – III b 3. Memahami administrasi keuangan 4. Memahami pembukuan 5. Memahami kelengkapan surat-surat kendaraan 6. Mengerti tentang suku cadang kendaraan bermotor
Peringatan : 1. Apabila Kendaraan Dinas/operasional terjadi kerusakan dijalan, dapat diperbaiki di bengkel terdekat dibuktikan dengan kwitansi pembayaran atau nota pembayaran. 2. Apabila terjadi keterlambatan pajak kendaraan bermotor karena kelalaian pemakai/penanggung jawab kendaraan dinas maka denda keterlambatan tersebut ditanggung oleh pemakai/penanggungjawab kendaraan dinas/operasional.
Pendataan dan Pencatatan : 1. Mencatat kerusakan 2. Mencatat biaya jasa servis dan suku cadang
Peralatan / Perlengkapan : 1. Blangko permohonan jasa perbaikan kendaraan dinas/operasional 2. STNK 3. Buku catatan
PELAKSANA No.
1
2
3
URAIAN KEGIATAN
Pemakai/Penanggungjawab Kendaraan Dinas/operasional menyampaikan laporan kerusakan kepada PPTK
Pemakai/ Penanggung jawab Kendaraan Dinas/ operasional
Mulai
Pemakai/Penanggungjawab Kendaraan Dinas/operasional mengajukan surat permohonan perbaikan kepada PPTK selanjutnya PPTK mengecek kerusakan dan menandatangani surat permohonan tersebut
4
5
SELESAI
Petugas Verifikasi ( PUMC )
PENYEDIA JASA SERVIS
Kelengkapan
STNK
-
Blangko Permohonan
-
Catatan kerusakan
Waktu
5 mnt
10 mnt
Tidak
Petugas (PUMC) memverifikasi dan membuat Surat Pengantar ke bengkel yang sudah ditunjuk
Kendaraan Dinas/operasional di rujuk ke bengkel yang sudah ditunjuk
PPTK
MUTU BAKU
Surat Pengantar perbaikan Nota Bon/bukti pembayaran
SELESAI
10 mnt
Menyesuaikan
Output
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP
0611/10/18/2012
Tanggal Pembuatan
14 Agustus 2012
Tanggal Revisi
14 Agustus 2013
Tanggal Efektif
14 Agustus 2012 Kepala DPPKAD Kab. Boyolali
Disahkan Oleh WIDODO SE Msi SUB BAGIAN KEUANGAN
Nama SOP
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Dasar Hukum : -Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - Keputusan Bupati Boyolali tentang Standar Satuan Harga; - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu PPTK Sebagai Pelaksana Administrasi dan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali.
Kualifikasi Pelaksana
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan :
1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali dengan Media Informatika Boyolali 2. Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali dengan CV Aditama Boyolali 3. Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali dengan UD Mulya Computer Klaten 4. DPA-SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali
1. Blangko Permohonan perbaikan peralatan kerja 2. Komputer 3. Buku Catatan
:
1. Minimal Pendidikan SMA / sederajad 2. Pangkat : II d – III b 3. Memahami administrasi keuangan 4. Memahami pembukuan 5. Mengerti tentang komputer.
Peringatan :
Pendataan dan Pencatatan :
1. Apabila peralatan kerja terjadi kerusakan tidak segera diperbaiki akan menghambat pekerjaan kedinasan. 2. Peralatan kerja yang sudah usang dan sering rusak akan menambah biaya operasional/perbaikan.
1. Mencatat kerusakan 2. Mencatat biaya jasa servis dan suku cadang
PELAKSANA No.
1
2
3
URAIAN KEGIATAN
Pemakai menyampaikan laporan kerusakan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPTK
Pemakai Peralatan Kerja ( Sekretaris, Kabid, Kasi, Kasubag, Staf)
Mulai
Pemakai peralatan kerja mengajukan permohonan perbaikan kepada PPTK selanjutnya PPTK mengecek kerusakan peralatan kerja dan menandatangani surat permohonan yang diajukan tersebut
Tidak
Petugas (PUMC) memverifikasi dan membuat Surat Pengantar perbaikan peralatan kerja
4
Peralatan kerja yang rusak di rujuk atau di bawa ke tempat servis yang sudah ditunjuk apabila selesai diservis bukti servis/nota bon diserahkan kepada PUMC
5
SELESAI
PPTK
Petugas Verifikasi ( PUMC )
MUTU BAKU
PENYEDIA JASA SERVIS
Kelengkapan
Peralatan kerja yang rusak
5 mnt
- Blangko Permohonan -Catatan kerusakan
10 mnt
Surat Pengantar
Nota bon/Bukti pembayaran
SELESAI
Waktu
10 mnt
Menyesuaikan
Output
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP
0611/11/18/2012
Tanggal Pembuatan
14 Agustus 2012
Tanggal Revisi
14 Agustus 2013
Tanggal Efektif
14 Agustus 2012 Kepala DPPKAD Kab. Boyolali
Disahkan Oleh WIDODO SE Msi SUB BAGIAN KEUANGAN
1. Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93); 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 23); 3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 30); 4. DPA-SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Keterkaitan : - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 012 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu PPTK Sebagai Pelaksana Administrasi dan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. Peringatan : - Apabila Pelaporan Keuangan Semesteran tidak disusun atau terlambat menyusun akan mempengaruhi program dan kegiatan Bidang lain terutama yang berkaitan dengan anggaran.
Nama SOP
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kualifikasi Pelaksana
:
1. Minimal Pendidikan SMA / Sederajad 2. Pangkat : II d – III b 3. Memahami administrasi keuangan 4. Memahami pembukuan 5. Dapat mengoperasionalkan komputer dengan aplikasi program SIMDA dan Exel.
Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. Buku Catatan/Buku Bantu 4. SPP/SPM/SP2D
Pendataan dan Pencatatan :
PELAKSANA
MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN BEND. PENGELRN
No.
1 2
Bendahara Pengeluaran menghimpun bahan-bahan realisasi kegiatan dari PPTK dan PUMC
KSBAG KEU. (VERIFIKASI)
PUMC
PPK (SEKRETARIS)
PA (KEPALA DINAS)
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
1 hari
Mulai
Bendahara Pengeluaran dibantu PUMC menyusun realisasi kegiatan untuk dibuat laporan keuangan semesteran
1 hari
Buku Laporan
1 hari
Buku Laporan yang sudah diverifikasi
3 Kasubag Keuangan meneliti dan mengoreksi laporan keuangan semesteran yang telah disusun apabila sudah cocok dan benar kemudian memverifikasi/memaraf
salah
4 Laporan Keuangan Semesteran yang sudah diverifikasi diserahkan kepada PPK (Sekretaris) untuk diteliti dan dikoreksi kembali, apabila sudah cocok dan benar kemudian diparaf
1 hari salah
5 Laporan Keuangan Semesteran yang sudah diparaf oleh PPK (Sekretaris) kemudian diajukan kepada Kepala Dinas (PA) untuk dimintakan persetujuan, apabila telah disetujui KepalaDinas (PA) menanda –tangani Laporan Keuangan Semesteran tersebut.
Menyesuaik an
6 Selesai
SELESAI
Buku Laporan yang sudah diverifikasi oleh PPK SKPD Buku Laporan yang sudah disahkan oleh Pengguna Anggaran
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
0611/12/18/2012 14 Agustus 2012 14 Agustus 2013 14 Agustus 2012 Kepala DPPKAD Kab. Boyolali
Disahkan Oleh WIDODO SE Msi
SUB BAGIAN KEUANGAN
Nama SOP
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93); 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 23); 3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 30); 4. DPA-SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali
1. Minimal Pendidikan SMA / Sederajad 2. Pangkat : II d – III b 3.Memahami administrasi keuangan 4. Memahami pembukuan 5. Dapat mengoperasionalkan komputer dengan aplikasi program SIMDA dan Exel.
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan :
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu PPTK Sebagai Pelaksana Administrasi dan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali.
1. Komputer 2. Printer 3. Buku Catatan/Buku Bantu 4. SPP/SPM/SP2D
Peringatan :
Pendataan dan Pencatatan :
- Apabila Pelaporan Keuangan Akhir tahun tidak disusun atau terlambat menyusun akan mempengaruhi program dan kegiatan Bidang lain terutama yang berkaitan dengan anggaran.
:
PELAKSANA
MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN BEND. PENGELRN
No.
1 2
3
4
5
Bendahara Pengeluaran menghimpun bahan-bahan realisasi kegiatan dari PPTK dan PUMC
KSBAG KEU. (VERIFIKASI)
PA (KEPALA DINAS)
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
2 hari
Buku Laporan
1 hari
Buku Laporan yang sudah diverifikasi
1 hari
Buku Laporan yang sudah diverifikasi oleh PPK SKPD
3 hari
Buku Laporan yang sudah disahkan oleh Pengguna Anggaran
salah
Laporan Keuangan Akhir tahun yang sudah diverifikasi diserahkan kepada PPK (Sekretaris) untuk diteliti dan dikoreksi kembali, apabila sudah cocok dan benar kemudian diparaf
salah
Laporan Keuangan Akhir Tahun yang sudah diparaf oleh PPK (Sekretaris) kemudian diajukan kepada Kepala Dinas (PA) untuk dimintakan persetujuan, apabila telah disetujui KepalaDinas (PA) menanda tangani , selanjutnya laporan digandakan
6 Selesai
PPK (SEKRETARIS)
2 hari
Mulai
Bendahara Pengeluaran dibantu PUMC menyusun realisasi kegiatan untuk dibuat laporan keuangan Akhir Tahun Kasubag Keuangan meneliti dan mengoreksi laporan keuangan Akhir Tahun yang telah disusun apabila sudah cocok dan benar kemudian memverifikasi
PUMC
SELESAI
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP
0611/13/18/2012
Tanggal Pembuatan
14 Agustus 2012
Tanggal Revisi
14 Agustus 2013
Tanggal Efektif
14 Agustus 2012 Kepala DPPKAD Kab. Boyolali
Disahkan Oleh WIDODO SE Msi
SUB BAGIAN KEUANGAN
Nama SOP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dasar Hukum : - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - Keputusan Bupati Boyolali tentang Standar Satuan Harga; - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu PPTK Sebagai Pelaksana Administrasi dan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. .
Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal Pendidikan SMA / Sederajad 2. Pangkat : II d – III b 3. Memahami administrasi keuangan 4. Memahami pembukuan 5. Dapat mengoperasionalkan komputer
Keterkaitan : DPA – SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali
Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. Buku catatan inventarisasi kebutuhan bahan bacaan/peraturan perundang-undangan
Peringatan :
Pendataan dan Pencatatan :
PELAKSANA No.
1
URAIAN KEGIATAN
Pejabat stuktural dan staf di lingkungan DPPKAD Kabupaten Boyolali mengajukan permohonan secara tertulis kepada PPTK dengan menyebutkan bahan bacaan/peraturan perundanganundangan yang diinginkan
2
PPTK mencatat dan menginventarisir bahan bacaan/peraturan perundangundangan yang diperlukan
3
PUMC membuat daftar kebutuhan bahan bacaan/peraturan perundangundangan, selanjutnya menyusun dokumen pengadaan barang/jasa (Surat Pesanan, dan sebagainya)
4
Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan aktivitas untuk pengadaan bahan bacaan/perturan perundang-undangan
5
Selesai
PEJABAT STUKTURAL & STAF DPPKAD
Mulai
Selesai
PPTK
PUMC
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
MUTU BAKU
PENYEDIA BAHAN BACAAN
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
KET.
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP
0611/14/18/2012
Tanggal Pembuatan
14 Agustus 2012
Tanggal Revisi
14 Agustus 2013
Tanggal Efektif
14 Agustus 2012 Kepala DPPKAD Kab. Boyolali
Disahkan Oleh WIDODO SE Msi SUB BAGIAN KEUANGAN
Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93; Keterkaitan : - Keputusan Bupati Boyolali tentang Penetapan Personal Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK dan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Peringatan :
Nama SOP
Pengajuan Aggaran Kegiatan Dengan LS
Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal Pendidikan SMA / Sederajad 2. Pangkat : II d – III b 3. Memahami administrasi keuangan 4. Memahami pembukuan 5. Memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan 6. Dapat mengoperasionalkan komputer dengan aplikasi program SIMDA
Pendataan dan Pencatatan :
PELAKSANA
MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN PEMB. BEND. PENGELUARAN
No.
1
2
3
4
Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan bukti-bukti pengeluaran yang sah dari satu kegiatan ke Bendahara Pengeluaran. Buktibukti pengeluaran tersebut sudah ditandatangani oleh PPTK, PPK dan Pengguna Anggaran
BEND. PENGELUARAN
VERIFIKATOR
PPK
Selesai
WAKTU
OUTPUT
1 jam
1 jam
- SPP - SPM
salah
Pengguna Anggaran menandatangani SPP dan SPM, apabila tidak disetujui dikembalikan ke PPK dan bila disetujui selanjutnya diajukan ke PPKD SKPKD
6
KELENGKAP - AN
Bukti Pengeluaran : Kwitansi dan nota
PPK meneliti dan mengoreksi SPP SPM tersebut, setelah benar dan lengkap PPK memaraf. Selanjutnya diajukan ke Pengguna Anggaran untuk dimintakan persetujuan.
5
PPKD SKPKD
SPJ disertai D5 dalam satu kegiatan
Mulai
Bendahara Pengeluaran mengajukan bukti-bukti tersebut ke PPK SKPD yang sebelumnya diteliti dan dikoreksi oleh verifikator
PPKD SKPKD menguji dan mengoreksi, jika benar dan memenuhi ketentuan, PPKD SKPKD menerbitkan SP2D
PENGGUNA ANGGARAN
1 hari
salah
3 hari
SELESAI
SP2D
KET.
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP
0611/15/18/2012
Tanggal Pembuatan
14 Agustus 2012
Tanggal Revisi
14 Agustus 2013
Tanggal Efektif
14 Agustus 2012 Kepala DPPKAD Kab. Boyolali
Disahkan Oleh WIDODO SE Msi
SUB BAGIAN KEUANGAN
Nama SOP
Pengajuan Aggaran Kegiatan Dengan GU
Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93;
Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal Pendidikan SMA / Sederajad 2. Pangkat : II d – III b 2. Memahami administrasi keuangan 3. Memahami pembukuan 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan 5. Dapat mengoperasionalkan komputer dengan aplikasi program SIMDA
Keterkaitan : - Keputusan Bupati Boyolali tentang Penetapan Personal Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK dan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali
Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. SPP/SPM/SP2D 3. Buku Catatan/Buku Bantu
Peringatan :
Pendataan dan Pencatatan :
PELAKSANA
MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN PEMB. BEND. PENGELUARAN
No.
1
2
3
4
Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan bukti-bukti pengeluaran yang sah dari berbagai kegiatan ke Bendahara Pengeluaran
BEND. PENGELUARAN
VERIFIKATOR
PPK SKPD
Selesai
Bukti Pengeluaran : Kwitansi dan nota
salah
Pengguna Anggaran menandatangani SPP dan SPM, apabila tidak disetujui dikembalikan ke PPK dan bila disetujui selanjutnya diajukan ke PPKD SKPKD
6
KELENGKAPAN
SPJ disertai D5 dari berbagai kegiatan
PPK meneliti dan mengoreksi SPP SPM tersebut, setelah benar dan lengkap PPK memaraf. Selanjutnya diajukan ke Pengguna Anggaran untuk dimintakan persetujuan
5
PPKD SKPKD
WAKTU
OUTPUT
Mulai
Bendahara Pengeluaran mengajukan bukti-bukti pengeluaran dari berbagai kegiatan tersebut ke PPK SKPD yang sebelumnya diteliti dan dikoreksi oleh verifikator
PPKD SKPKD menguji dan mengoreksi, jika benar dan memenuhi ketentuan, PPKD SKPKD menerbitkan SP2D
PENGGUNA ANGGARAN
1 jam
1 jam
-SPP -SPM
1 hari
salah 3 hari SP2D
SELESAI
KET.
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
0611/16/18/2012 14 Agustus 2012 14 Agustus 2013 14 Agustus 2012 Kepala DPPKAD Kab. Boyolali
Disahkan Oleh WIDODO SE Msi
SUB BAGIAN KEUANGAN
Nama SOP
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93;
Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal Pendidikan SMA / Sederajad 2. Pangkat : II d – III b 2. Memahami administrasi keuangan 3. Memahami pembukuan 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan 5. Dapat mengoperasionalkan komputer dengan aplikasi program SIMDA
Keterkaitan : - Keputusan Bupati Boyolali tentang Penetapan Personal Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK dan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Boyolali
Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. SPP/SPM/SP2D 3. Buku Catatan/Buku Bantu
Peringatan :
Pendataan dan Pencatatan :
PELAKSANA
MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN PEMB. BEND. PENGELUARAN
No.
1
2
3 4
Berdasarkan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, BKU Bendahara pengeluaran dan Buku Pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bendahara pengeluaran berupa SPJ Administratif dan SPJ Fungsional
PPK SKPD
PENGGUNA ANGGAR-AN
PPKD SELAKU BUD
KELENGKAPAN
WAKTU
Mulai
Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Administratif kepada PPK SKPD untuk diverifikasi. Apabila sudah benar dan lengkap selanjutnya diajukan ke Pengguna Anggaran untuk disahkan
1 jam
tidak
SPJ yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Fungsional kepada PPKD selaku BUD
BEND. PENGELUARAN
1 jam
tidak SELESAI
OUTPUT
KET.
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP
0611/17/18/2012
Tanggal Pembuatan
14 Agustus 2012
Tanggal Revisi
14 Agustus 2013
Tanggal Efektif
14 Agustus 2012 Kepala DPPKAD Kab. Boyolali
Disahkan Oleh WIDODO SE Msi SUB BAGIAN KEUANGAN
Nama SOP
Pengajuan Uang Muka / Panjar Kegiatan
Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93;
Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal Pendidikan SMA / Sederajad 2. Pangkat : II d – III b 3. Memahami administrasi keuangan 4. Memahami pembukuan 5. Memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan . 6. Dapat mengoperasionalkan komputer dengan aplikasi program SIMDA
Keterkaitan : - Keputusan Bupati Boyolali tentang Penetapan Personal Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK dan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali
Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. Buku Catatan/Buku Bantu
Peringatan : Apabila terlambat membayar uang muka/panjar kegiatan, maka akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
Pendataan dan Pencatatan :
PELAKSANA
MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN PEMB. BEND. PENGELUARAN
No.
1
2
3
4
5
Pembantu Bendahara Pengeluaran mengajukan Uang Muka/Panjar Kegiatan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran diketahui/ditandatangani oleh PPTK
BEND. PENGELUARAN
VERIFIKATOR
PENGGUNA ANGGAR-AN
KELENGKAPAN
WAKTU
Permohonan uang panjar kegiatan
Mulai
Bukti pengajuan Uang Muka / Panjar Kegiatan diteliti dan dikoreksi oleh verifikator setelah diparaf selanjutnya diajukan ke PPK SKPD
1 jam
PPK SKPD meneliti dan mengoreksi, apabila menyetujui PPK SKPD menandatangani bukti pengajuan tersebut. Selanjutnya diajukan ke Pengguna Anggaran
1 jam
tidak
Pengguna Anggaran menandatangani bukti pengajuan tersebut, apabila disetujui Pengguna Anggaran menandatangani bukti Pengajuan tersebut Pengajuan Uang Muka/Panjar Kegiatan bisa dicairkan melalui Bendahara Pengeluaran dengan bukti pengeluran
PPK SKPD
tidak
SELESAI
OUTPUT
KET.
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP
0611/18SSS/18/2012
Tanggal Pembuatan
14 Agustus 2012
Tanggal Revisi
14 Agustus 2013
Tanggal Efektif
14 Agustus 2012 Kepala DPPKAD Kab. Boyolali
Disahkan Oleh WIDODO SE Msi SUB BAGIAN KEUANGAN
Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93; Keterkaitan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Boyolali; - Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali; - DPA – SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Peringatan : Untuk tertib administrasi keuangan dan kelancaran pembayaran gaji, apabila ada PNS/CPNS DPPKAD Kabupaten Boyolali yang mutasi, kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala agar yang bersangkutan memberikan foto copy SK tersebut kepada Bendahara Pembantu khusus Gaji.
Nama SOP
Pengajuan dan Pembayaran Gaji
Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal Pendidikan SMA / Sederajad 2. Pangkat : II d – III b 3. Memahami administrasi keuangan 4. Memahami pembukuan 5. Mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penggajian PNS / CPNS 6. Dapat mengoperasionalkan komputer
Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. Daftar PNS/CPNS DPPKAD Kabupaten Boyolali 4. Ledger gaji / struk gaji
Pendataan dan Pencatatan :
PELAKSANA
MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN PPKD SKPKD
1 2
3
4
5
PPKD SKPD menerbitkan ledger gaji dan diterima Bendahara Pengeluaran Khusus Gaji
BEND. PENGELUARAN KHUSUS GAJI
Mulai
KELENGKAPAN
WAKTU
1 jam
OUTPUT
- SPP - SPM
1 jam
tidak
SPP dan SPM yang sudah disetujui Pengguna Anggaran dikirim ke PPKD SKPKD untuk diterbitkan SP2D
Selesai
PENGGUNA ANGGARAN
Ledger Gaji
Bendahara Pengeluaran Khusus Gaji membuat SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran kemudian diverifikasi oleh PPK SKPD selanjutnya diajukan ke Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran apabila menyetujui menandatangani SPP dan SPM tersebut, selanjutnya dikirim ke PPKD SKPKD
PPK SKPD
SPP SPM yang sudah diverifikasi
SP2D
SELESAI
KET.
