PERAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UNTUK MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK MENJADI PENGGERAK UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA YANG INKLUSIF DI ABAD KE-21 Oleh: Suradi Widyaiswara Madya Balai Diklat Kepemimpinan Magelang
Abstrak BPPK diibaratkan sebagai seorang koki/juru masak yang harus mampu menyajikan menu hidangan yang sesuai dengan cita rasa pengguna/pelanggan baik pada masa kini maupun di masa mendatang. Pelanggan utama adalah sesuai dengan yang diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2014 khususnya Pasal 172. Inilah tugas yang harus mampu dijawab dan diimplentasikan oleh BPPK. Khususnya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki berupa Knowledge, Skill dan Atitude (KSA) yang dipersyaratkan dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan di masa mendatang.
Kata kunci: Badan Diklat Keuangan, koki/juru masak, pengguna, dan sumber daya manusia
PENDAHULUAN Tidak bisa kita pungkiri bahwa tuntutan baik yang bersifat internal maupun eksternal terhadap Kementerian Keuangan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peran Kementerian Keuangan sangat strategis antara lain: (1) sebagai Pengelola Keuangan Negara (limpahan dari Presiden), (2) sebagai pemegang kebijakan fiskal, (3) sebagai Pengguna Anggaran, (4) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), dan (5) sebagai Pengelola Barang. Untuk melaksanakan itu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pada Pasal 172 menyatakan bahwa Susunan Organisasi eselon I Kementerian Keuangan terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal; b. Direktorat Jenderal Anggaran; c. Direktorat Jenderal Pajak; d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; e. Direktorat Jenderal Perbendahaaraan; f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
1
g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; Inspektorat Jenderal; Badan Kebijakan Fiskal; Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan; Staf ahli Bidang Penerimaan Negara; Staf ahli Bidang Pengeluaran Negara; Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional; Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
Berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan tugas BPPK untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan perundanganundangan yang berlaku, BPPK memiliki posisi yang sangat strategis dan urgen dalam mewujudkan pencapaian kinerja Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut dapat kita ilustrasikan pada gambar berikut ini:
Gambar 1:
Hubungan antara Koki/Juru Masak dan Pengguna
KOKI/JURU MASAK (BPPK)
MENU ANDALAN SESUAI CITA RASA PENGGUNA BAIK SAAT INI MAUPUN DI MASA MENDATANG
PENGGUNA (USER) SESUAI DENGAN Perpres Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 172 (Kementerian Keuangan)
Penjelasan Gambar 1: BPPK diibaratkan sebagai seorang koki/juru masak yang harus mampu menyajikan menu hidangan yang sesuai dengan cita rasa pengguna/pelanggan baik pada tataran saat ini maupun di masa depan. Dalam hal inin para pelanggannya adalah sesuai dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2014 khususnya Pasal 172 (Kementerian Keuangan). Inilah tugas yang harus mampu dijawab dan diimplentasikan oleh BPPK di masa mendatang. Khususnya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki berupa Knowledge, Skill dan Atitude (KSA) yang dipersyaratkan dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan di masa mendatang.
2
PEMBAHASAN Untuk menyiapkan tersedianya menu yang sesuai dengan cita rasa (KSA) yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia Kementerian Keuangan, dalam tulisan ini akan dijawab/dibahas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Strategi dan kebijakan unggulan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang berkelas dunia. 2. Program-program unggulan yang akan dilakukan untuk mewujudkan infrastruktur dan pengembangan yang mampu mengakselerasi terciptanya SDM Kementerian Keuangan yang berkelas dunia. 3. Terobosan, persyaratan, dan kondisi yang dibutuhkan untuk terlaksananya programprogram unggulan tersebut. 4. Kendala dan tantangan yang mungkin akan dihadapi untuk mewujudkan strategi, kebijakan dan program unggulan tersebut. 5. Bagaimana memastikan peningkatan kemampuan BPPK dalam mengakselerasi terciptanya pegawai Kementerian Keuangan yang berkelas dunia termasuk dari sisi budaya kerja dan integritasnya. Ad.1. Strategi dan kebijakan unggulan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang berkelas dunia. Strategi dan kebijakan unggulan untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang berkelas dunia: a. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga diklat baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini untuk mengantisipasi agar diklat selalu relevan dan aktual sesuai dengan kebutuhan. b. Mengadopsi program-program yang dimiliki oleh lembaga diklat yang lain baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan. Dengan mengadopsi program diklat khususnya yang dimiliki oleh lembaga lain khususnya dari negara lain maka kita akan dapat menyesuaikan dirin dengan peradaban internasional. c. Mengirimkan widyaiswara/pengajar untuk melakukan studi banding sebagai upaya untuk benchmarking. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan tuntutan jaman dan BPPK harus mandiri dan tegak untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang berkelas dunia. Ad.2. Program-program unggulan yang akan dilakukan untuk mewujudkan infrastruktur dan pengembangan yang mampu mengakselerasi terciptanya SDM Kementerian Keuangan yang berkelas dunia. Program-program unggulan tersebut antara lain: a. Melaksanakan diklat yang selalu berbasis kompetensi. Setiap pegawai setelah mengikuti diklat harus selalu ada perubahan baik yang menyangkut knowledge, skill maupun attitude nya. b. Program diklat harus mampu menjawab hambatan atau kesulitan maupun peluang bagi para pihak pengguna. Dengan demikian setiap pengguna ada sesuatu tuntutan terkait dengan layanan yang mereka berikan kepada pihak ketiga maka BPPK selalu siap untuk mengatasi permasalahan tersebut. c. Program diklat yang dilaksanakan oleh BPPK tidak dimiliki oleh pihak lain. Para pihak pengguna akan selalu mengirimkan pegawai atau pejabatnya ke BPPK karena hanya BPPK yang memiliki keahlian tersebut.
3
Ad.3. Terobosan, persyaratan, dan kondisi yang dibutuhkan untuk terlaksananya program-program unggulan tersebut. Terobosan, persyaratan, dan kondisi yang dibutuhkan, antara lain sebagai berikut: a. Melakukan rekruitmen widyaisawara yang ahli dibidangnya dari unit teknis di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Memberikan insentif bagi pegawai/pejabat yang berasal dari luar BPPK untuk menjadi widyaiswara. c. Memberikan kesempatan untuk short course/studi banding ke negara lain bagi widyaiswara yang berprestasi. d. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk terlaksananya tugas dikjartih bagi para widyaiswara. Ad.4. Kendala dan tantangan yang mungkin akan dihadapi untuk mewujudkan strategi, kebijakan dan program unggulan tersebut. Kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi adalah sebagai berikut: a. Adanya budaya yang nyaman dalam kondisi yang dialami (comfort zone). Untuk meminimalisir budaya ini BPPK harus selalu melakukan perubahanperubahan untuk memenuhi tuntutan para pihak pengguna. Dengan demikian siapa pun yang berada di dalam BPPK selalu berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik. b. Terbatasnya anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana. Untuk mengatasi terbatasnya anggaran, BPPK harus bekerja sama dengan pihak pengguna sesuai dengan pasal 172 Perpres Nomor 14 Tahun 2014 dengan melakukan sinergi terkait dengan program diklat yang dikehendaki bagi para pihak pengguna tersebut. c. Adanya kebijakan yang memihak bagi jabatan tertentu. Kebijakan yang memihak harus segera dihapuskan sebagai contoh kalau pejabat struktural mengajar mendapatkan honor mengajar, mendapatkan fasilitas mobil dinas dan rumah dinas. BPPK adalah keluarga besar, mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mereka akan tetap semangat bekerja karena merasa diperlakukan sebagaimana mestinya (adil). d. Sistem rewards dan punishment tidak diterapkan secara adil. Penerapan rewards dan punishment secara adil akan memberikan semangat dan kepercayaan diri yang selalu meningkat kepada para pegawainya. e. Terbatasnya widyaiswara yang memiliki keahlian mendalam dan aktual terkait tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi keterbatasan ini jika perlu BPPK membuka peluang magang para widyaiswara di unit-unit dimana keahlian/ketrampilan tersebut perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Ad.5. Bagaimana memastikan peningkatan kemampuan BPPK dalam mengakselerasi terciptanya pegawai Kementerian Keuangan yang berkelas dunia termasuk dari sisi budaya kerja dan integritasnya. Untuk memastikan bahwa peningkatan kemampuan BPPK dalam mengakselerasi terciptanya pegawai Kementerian Keuangan yang berkelas dunia termasuk dari sisi budaya kerja dan integritasnya adalah sebagai berikut: a. Dilakukan training needs analysis (TNA) secara komprehensif dan aktual dari unit organisasi yang berada paling bawah sekalipun.
4
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Maksud dan tujuan dilakukan TNA secara komprehensif ini agar program diklat yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan dari pihak pengguna tidak asal adan diklat. Dibentuk unit penjamin mutu (quality control) yang langsung berada di bawah kepala BPPK. Karena selama ini yang terjadi hanya terdapat fungsi evaluasi diklat dan berada langsung di bawah Kepala Pusdiklat. Hal demikian menyebabkan fungsi check and balance menjadi bias karena yang mengawasi dan yang melaksanakan berada pada unit yang sama. Secara otomatis fungsi ini bertentangan dengan kaidah pengendalian internal khususnya tidak adanya pemisahan fungsi (segretation of duties). Dilakukan internalisasi secara terus menerus degan menerapkan metode yang bervariasi terkait dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sesuai yang dilakukan secara terus menerus lama kelamaan akan menjadi biasa dan menjiwai kepada para pegawai yang bersangkutan meskipun pada awalnya merasa terpaksa. Secara periodik dilakukan pertemuan dengan para pihak pengguna khususnya terkait dengan output dan outcome dari diklat-diklat baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan untuk dilakukan koreksi untuk memastikan bahwa KSA yang ditargetkan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dilakukan survei secara independen dan berkala kepada para pihak pemangku kepentingan khususnya pengguna langsung terkait dengan KSA pegawai Kementerian Keuangan yang berkelas dunia termasuk dari sisi budaya kerja dan integritasnya. Survei ini sebagai salah satu alat ukur yang berasal dari pihak independen untuk mengetahui sampai sejauh mana kepuasan pelanggan yang dilayani BPPK. Dikembangkannya sistem whistle blower dilingkungan BPPK untuk meningkatkan budaya kerja dan integritas. Dengan adanya sistem whistle blower budaya ewuh pakewuh (sungkan) dan peningkatan integritas dapat lebih ditingkan karena mereka akan berusaha untuk menjaga budaya dan integritasnya karena jika tidak lambat laun akan terungkap karena siapa pun dapat saling melaporkan tidak memandang status mereka. Diberikannya rewards bagi pegawai/pejabat (struktural dan fungsional) yang berkinerja baik dan diberikan punishment bagi mereka yang tidak mencapai target. Dengan demikian kinerja yang diharapkan dapat diberikan garansi dengan adanya penghargaan dan hukuman tersebut. Karena akan terus selalu menjaga kinerjanya.
KESIMPULAN Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan yaitu Menyiapkan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Untuk Menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang Inklusif di Abad ke-21 maka BPPK harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan Training Needs Analysis secara komprehensif; 2. Menyiapkan program diklat unggulan sesuai kebutuhan dan tuntutan unit pengguna; 3. Menyiapkan widyaiswara/tenaga pengajar yang berkelas dunia; 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga diklat baik dalam negeri maupun luar negeri; 5. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara independen secara berkala dan konsisten;
5
6. Membentuk unit penjaminan mutu yang langsung di bawah kepala BPPK agar hasil lebih independen dan sebagai bahan untuk perbaikan di masa mendatang; 7. Secara periodik berkonsultasi dengan pihak pengguna yang menyangkut program 8. diklat yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan di masa mendatang; 9. Tetap menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai filosofi dasarnya dalam melaksanakan setiap langkahnya, yaitu : Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Daftar Pustaka Undangan-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undangan-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
6
